WIRA AHMAD JABBAR SH MH LAW FIRM FOR JUSTICE AND FAIRNESS RUKO ALAM SUTERA BSD, TANGERANG SELATAN
EKSEPSI DAN JAWABAN Dalam Perkara No. 001/B/PDT/12/2016/PN TANGERANG Di Pengadilan Negeri Tangerang
Antara
Agung sebagai PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI
Melawan
Bambang Kusuma sebagai TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI
Tangerang, 5 Desember 2016 Tangerang, 05 Desember 2016
Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 001/B/PDT/12/2016 Pada Pengadilan Negeri Tangerang Di Tempat Assalamualaikum Wr.Wb. Dengan hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini: 1. Wira Ahmad Jabbar,S.H.,M.H. 2. Roni Sanjaya,S.H. 3. Udin Samsudin,S.H. 4. Otomosi Daeli,S.H. 5. Krisna Sunu Pratama,S.H. 6. Juliana Nasution,S.H. 7. Nuraini,SH. 8. Yuli Anti Sari,SH. 9. Rianto Hutabarat,SH. 10.
Rina Oktavia,SH.
11.
Sepredi,SH.
12.
Michael Hasudungan,SH.
Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat (Law Firm) Wira Ahmad Jabbar & Partners, berkantor di Ruko Alam Sutera BSD, Tangerang Selatan, dalam hal ini
bertindak
berdasarkan
untuk Surat
dan Kuasa
atas
nama
Khusus
TERGUGAT
tertanggal
1
Bambang
Kusuma
Desember
2016
(terlampir),dengan ini mengajukan EKSEPSI/KEBERATAAN dan JAWABAN atas
Surat Gugatan yang diajukan oleh Agung pada tanggal 25 November 2016, di Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor: No. 001/B/PDT/12/2016/PN TANGERANG DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI:
1. Gugatan Penggugat Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. 2. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (Obscure Libel). Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo adalah kabur dan tidak jelas (obsure libel).
Kekaburan
dan
ketidakjelasan
tersebut
kami
kemukakan
berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut: 2.1.
Posita dalam surat gugatan PENGGUGAT mengatakan bahwa
“TERGUGAT
telah
melakukan
perbuatan
wanprestasi
kepada
penggugat dan perkara ini akan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta”. Padahal Jelas didalam perjanjian tertulis jika ada perselisihan maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Tangerang sebagai kompetensi relatif. Bahwa dengan mengemukakan dalil tersebut mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. 2.2.
Bahwa dalam surat gugatan PENGGUGAT juga menyatakan
bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memberikan kunci rumah terhadap perjanjian sewa menyewa, yang menjadi kabur dan tidak jelas disini adalah rumah Tergugat yang mana
yang
dimaksud
oleh
PENGGUGAT.
PENGGUGAT
tidak
menjelaskan secara rinci alamat yang menjadi objek dalam surat gugatan tersebut mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas.
3. Gugatan PENGGUGAT tidak pada tempatnya Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo adalah tidak pada tempatnya diajukan, sehingga menyebabkan kecacatan formil dalam gugatan a quo, kecacatan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut: 3.1.
Posita dalam surat gugatan PENGGUGAT mengatakan bahwa
TERGUGAT telah melakukan pelanggaran pasal 378 KUHP, yang mana hal itu diajukan tidak pada tempatnya diajukan oleh PENGGUGAT, karena mengenai penggabungan perkara perdata dan pidana, diatur dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP menyatakan : “ jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian Kepada perkara pidana itu “ dimana yang menjadi dasar adalah perkara pidana, dan bukanlah sebaliknya,
Bahwa
dengan
mengemukakan
dalil
tersebut
mengakibatkan gugatan penggugat menjadi cacat formil. 4. PENGGUGAT
tidak
melaksanakan
berhak
menggugat
kewajiban sesuai
yang
apabila
PENGGUGAT
diperjanjikan
(non
tidak
adimpleti
contractus). Bahwa PENGGUGAT telah sepakat dengan TERGUGAT untuk melakukan perjanjian sewa meyewa rumah dalam jangka waktu satu Tahun ( 12 Bulan ) dengan uang sewa sebesar Rp 50.000.000/Tahun. Tetapi senyatanya
PENGGUGAT
tidak
melaksanakan
perjanjian,
dengan
dimintanya kembali uang sewa tersebut sebelum terpenuhinya waktu
perjanjian sehingga PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan sebelum PENGGUGAT menyelesaikan kewajibannya telebih dahulu.
DALAM POKOK PERKARA
TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini. Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang ddiajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. 1. Bahwa TERGUGAT menolak posita butir (7) yang menyatakan bahwa TERGUGAT belum menyerahkan kunci rumah kepada Agung selaku PENGGUGAT, senyatanya kunci telah diserahkan sebelumnya, namun PENGGUGAT menolak menerima karena PENGGUGAT menganggap plafon rumah dalam keadaan rusak, sehingga meminta TERGUGAT memperbaiki hingga dalam keadaan yang dinilai PENGGUGAT baik dan layak dihuni, dan PENGGUGAT sepakat jika TERGUGAT menggunakan uang sewa yang telah dibayarkan PENGGUGAT untuk memperbaikinya, dan hal ini dapat dibuktikan nantinya dengan saksi yang akan dihadirkan TERGUGAT. Bagaimana
mungkin
TERGUGAT
hendak
mengembalikan
uang
pembayaran dari perjanjian tersebut sedangkan PENGGUGAT sendiri memberikan izin untuk digunakannya uang dalam perjanjian tersebut. 2. Bahwa TERGUGAT menolak posita butir (8) tentang adanya pengiriman surat somasi oleh PENGGUGAT yang dilakukan oleh PENGUGAT sendiri dan atau oleh Kuasanya, karena senyatanya sampai dibuatnya surat eksepsi dan Jawaban ini tertanggal 5 Desember 2016, kami selaku kuasa dan oleh
atau TERGUGAT belum menerima apa yang disebut surat somasi yang dinyatakan oleh PENGGUGAT. 3. Bahwa
TERGUGAT
menolak
posita
butir
(12)
tentang
perbuatan
wanprestasi dan permintaan ganti rugi yang dinyatakan PENGGUGAT, karena sehubungan dengan Jawaban TERGUGAT pada posita butir (8) tentang tidak adanya surat somasi yang dimaksud oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT tidak dapat dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakan suatu perbuatan dinyatakan sebagai wanprestasi jika sudah diterimanya surat somasi sebagai unsur deklaratif dan konstitutif sebagai dasar seseorang melakukan perbuatan wanprestasi, hal ini diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan : “ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan Sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
DALAM REKONPENSI 1. Bahwa didalam gugatan REKONPENSSI ini, TERGUGAT dalam konpensi mohon disebut PENGGUGAT REKONPENSI, sedangkan PENGGUGAT dalam konpensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI 2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016, TERGUGAT REKONPENSI melalui Pengadilan Negeri TANGERANG. 3. Bahwa adapun alasan TERGUGAT REKONPENSI mengajukan gugatan kepada
PENGGUGAT
sebagaimana
tersebut
Posita
Surat
Gugatan
TERGUGAT REKONPENSI butir 7, 8, 12 jelas-jelas telah merugikan PENGUGAT REKONPENSI dengan menuduh PENGGUGAT REKONPENSI wanprestasi
atau
tidak
melaksanakan
kewajibannya
dengan
tidak
memberikan kunci rumah sesuai dalam perjanjian tanpa ada bukti yang jelas. 4. Bahwa tuduhan TERGUGAT REKONPENSI dalam surat gugatannya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan telah merugikan PENGUGAT REKONPENSI. 5. Bahwa akibat perbuatan melawan hokum yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSI tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian materiil maupun kerugian immaterial. a. Kerugian MATERIIL berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) b. Kerugian IMATERIIL yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi PENGUGAT REKONPENSI menggangap layak dan memadai TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 6. bahwa akibat yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI adalah RUSAKNYA REPUTASI PENGGUGAT REKONPENSI sebagai Walikota yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dengan baik menjadi buruk dipandangan masyarakat dan perusahaan-perusahaan tidak mau lagi melakukan kerjasama dengan PENGUGAT REKONPENSI. 7. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum TERGUGAT REKONPENSI telah
mencemarkan
nama
baik,
maka
layak
apabila
TERGUGAT
REKONPENSI dihukum untuk meminta maaf secara tertulis kepada PENGGUGAT REKONPENSI melalui media cetak. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI Menerima eksepsi TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya
DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan PENGGUGAT KONPENSI seluruhnya.
DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI seluruhnya. 2. Menyatakan
TERGUGAT
REKONPENSI
telah
melakukan
perbuatan
melawan hukum. 3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar ganti rugi materil dan immaterial total sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) 4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk meminta maaf secara tertulis melalui media cetak kepada PENGGUGAT REKONPENSI.
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI membayar biaya perkara.
SUBSIDER Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono)
Hormat Kami, Law Firm Wira Ahmad Jabbar dan Partners
WIRA AHMAD JABBAR, SH, MH. RONI SANJAYA, SH. UDIN SAMSUDIN, SH. KRISNA SUNU PRATAMA, SH. JULIANA NASUTION, SH. MICHAEL HASUDUNGAN, SH. RIANTO HUTABARAT, SH. YULI ANTI SARI, SH. NURAINI, SH. SEPREDI, SH. OTOMOSI DAELI, SH. RINA OKTAVIA, SH.
