SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 76 TAHUN 2018
TENTANQ
PETUNJUK
TEKNIS
BANTUAN
OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A DAN PAKET B TAHUN 2018
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Menimbang
bahwa
untuk melaksanakan ketentuan ketentuan
Menteri
Pendidikan
tentang
Pedoman
Lingkungan
sebagaimana
dan
Kebudayaan
Umum
6
Bantuan
Pendidikan
diubah
13
Nomor
Penyaluran
Kementerian
telah
pasal
beberapa
Tahun
2016
Pemerintah
dan
kali
Peraturan
di
Kebudayaan
tera khir
dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017
tentang dan
Perubahan
Kebudayaan
Penyaluran
Kedua Nomor 6
Bantuan
atas
Peraturan
Tahun 2016
Pemerintah
di
Menteri Pendidikan
tentang Pedoman Umum Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Keb udayaan, pe rlu menetapka n Peraturan Direktur
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian
Teknis
Pendidikan
Bantuan
dan Kebudayaan
Operasional
tentang
Penyelenggaraan
Petunjuk Pendidikan
Kesetaraan Menengah tahun 2017; Mengingat
: 1.
Peraturan
Pre siden
Kementerian
Nomor
Pendidikan
14
dan
Tahun
2015
Kebudayaan(Berita
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
tentang
Negara
2.
Keputusan Tahun
Presiden
2015
Republik
tentang tentang
Indonesia
Pengangkatan Pengangkatan
Nomor
Direktur
91/M
Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 3.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
11
tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan (Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
4.
Peraturan Menteri tentang
Keuangan Nomor
Mekanisme
Pemerintah Negar Ne gara a
pada
Kementerian
Repub Re publik lik
sebagimana Keuangan atas
Pelaksanaan.
telah
Anggaran
Bantuan
Negara/Lembaga
Indone Ind onesia sia
Tahun Tah un
diubah
dengan
Nomor
173/PMK.05/2016
Peraturan
Menteri
2015 201 5
(Berita (Berita
Nomo No morr
Peraturan tentang
tentang
Anggaran
Pemerintah
1340)
Menteri Perubahan
Keuangan
168/ PMK.05/ 2015
Bantuan
168/PMK.05/2015 168/PMK.05/2015
Mekanisme
Nomor
Pelaksanaan
pada
Kementerian
Neg ara/Le ara /Le mbaga mba ga (Berita (Be rita Negara Neg ara Republ Rep ublik ik Ind Indone onesia sia Tahun Ta hun 2016 Nomor 1745);
5.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun
201.6
Pemerintah
tentang di
Pedoman
Lingkungan
Umum
Penyaluran
Kementerian
Bantuan
Pendidikan
dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Nomo r 331)
terakhir
sebagaimana
dengan
telah
Peraturan
diubah
Menteri
beberapa
kali
Pendidikan
dan
Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nom or 6 Tahun
2016
Pemerintah
tentang di
Pedoman
Lingkungan
Kebudayaan (Berita
Negara
Umum
Penyaluran Bantuan
Kementerian Pendidikan
dan
Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor Nom or 381) 381);;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINT
DAN
PENDIDIKAN
BANTUAN
PENDIDIKAN DAN
MASYARAKAT
KEBUDAYAAN
OPERASIONAL
TENTANG
KEMENTERIAN
PETUNJUK
PENYELENGGARAAN
KESETARAAN PAKET A DAN PAKET B TAHUN 2018.
TEKNIS
PENDIDIKAN
Pasal 1
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket B tahun 2018 selanjutnya disebut BOP Pendidikan Kesetaraan
Paket A dan Paket B Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan
bagian bagian
tidak
terpisahkan terpisahkan
dari dari
Peraturan Peraturan
Direktur
Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September Septe mber 2018
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
Pit
a !
Ages
NIP 19: 08311988121001
Pasal 1
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket B tahun 2018 selanjutnya disebut BOP Pendidikan Kesetaraan
Paket A dan Paket B Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan
bagian bagian
tidak
terpisahkan terpisahkan
dari
Peraturan Peraturan
Direktur Direktur
Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
TTD. Agus Salim NIP 196308311988121001 196308311988121001
SALINAN
LAM PI RAN I PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PENDIDIKAN
ANAK USIA DINT DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
NOMOR NOMOR 76 TAHUN TAHUN 2018 TENTAN TENTANG G PETUNJUK PETUNJUK
TEKNIS
BANTUAN
PENYELENGGARAAN
OPERASIONAL
PENDIDIKAN
KESETARAAN
PAKET A DAN PAKET B TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan
Kesetaraan
merupakan
bentuk
nonformal.
Fungsi
pen gganti gga nti,,
Sistem
Pendidikan
Nasional
Indonesia
pendidikan
akademik
pada jalur pendidikan
pendidikan nonformal
mencakup
tiga hal yaitu sebagai tiga
Kesetaraan
kebutuhan
layanan
layanan
peleng pel engka kap, p,
Pendidikan
dalam
pendidikan
dan
memiliki bagi
pendidikan
penam pen am bah ba h fungsi
warga
formal.
bagi ba gi sebagai
masyarakat
Fungsi
layan lay anan an
pen didik did ikan an
pengganti,
yang
pengganti
tidak
for mal. ma l.
yaitu
memenuhi
dapat
mengkases
layanan
pendidikan
kesetaraan meliputi: (i) Program Paket A untuk jenjang sekolah dasar adalah Program Paket A, (ii) Program Paket B untuk jenjang sekolah menengah pertama,
dan (iii) Program Paket C untuk jenjang sekolah menengah atas. Banyak alasan warga masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan
Pendidikan Kesetaraan,
dengan mengakses layanan
salah satu diantaranya putus sekolah. Tidak seluruh
warga masyarakat yang mengalami putus sekolah dapat
kembali
layanan
wajib
layanan Putus
pendidikan
formal.
Oleh
pengganti, yaitu layanan sekolah
diproyeksikan
karena
itu mereka
mengkases memperoleh
pendidikan kesetaraan.
di empat jenjang
pendidikan
dengan
p utus
sekolah pada tingkat SD sebesar 277.550, pada tingkat SMP sebesar 145.056, pada
tingkat SMA/SMK sebesar 121.928 sedangkan pada tingkat PT sebesar 220.671.
Peningkatan
APK
putu s sekola sek olah h dan pendidikan kesetaraan kesetaraan karena banyaknya putus
lulusan tidak melanjutkan yang ditampung di pendidikan kesetaraan . Pernerintah
melalui APBN
memberikan
fasilitasi fasilitasi
penyelenggaraan penyelenggaraan
Program
Pendidikan Kesetaraan Dasar (Program Paket A dan Paket B). Bantuan juga untuk mendukung penguatan kelembagaan satuan pendidikan non formal
peny pe ny elen el engg gg ara ar a Prog Pr og ram ra m Pend Pe nd idik id ikan an Kese Ke seta tara raan an Da sar. sa r.
Petu Pe tunj njuk uk Tekn Te knis is ini in i
secara terbatas mengatur BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket B Tahun 2018.
Berdasarkan latar belakang di atas pada tahun 2018 Direktorat Pembinaan Pendidikan Dikmas
Keaksaraan
Kementerian
E-Proposal
untuk
dan
Kesetaraan
Pendidikan
Bantuan
dan
Direktorat
Kebudayaan
Operasional
Jenderal
PAUD
mengembangkan
Penyelenggaraan (BOP)
dan
aplikasi
Pendidikan
Kesetaraan, dengan menyediakan layanan pengajuan BOP melalui aplikasi EProposal
ini
diharapkan
proses
pengajuan
BOP
Program
Pendidikan
Kesetaraan dapat lebih transparan dan akuntabel agar tepat sasaran.
B. Dasar Hukum
1.
Undang-Undang
Nomor 20 Tahun
2003 tentang
Sistem
Pendidikan
Nasional Nasi onal;; 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13
Tahun 2015
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3.
Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor
48
Tahun
2008
tentang
Pendanaan
Pendidikan; 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Peraturan
Pendidikan
Pemerintah
sebagaimana
Nomor 66
telah
Tahun 2010
diubah
tentang
dengan
Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan; 5.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 8.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016
tentang Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10.
Daftar
Isian Pelaksanaan
Anggaran
(DIPA) Satuan Kerja Direktorat Direktorat
Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2018 Nom or SP DIPA - 023 023.05.1 .05.1.666 .666866 866/201 /2018 8 tanggal tang gal 5 Desembe Dese mberr 2017 2017..
C. Tujuan Petunjuk Teknis
Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar Tahun 2018 bertujuan untuk :
1.
Memberikan
panduan panduan
bagi
penyelenggara penyelenggara
satuan
pendidikan pendidikan
nonformal nonformal
dalam pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Dasar yang meliputi: a) Ruang lingkup Program Program Pendidikan Pendidikan Kesetaraan Dasar;
b)
Pros Pr osed edur ur
dan da n tata ta ta
cara ca ra
peng pe ng ajua aj uan n prop pr op osal os al
un tuk tu k me m pe role ro leh h dana da na
BOP Program Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket A dan Paket B).
2. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Program
Pendidikan
Kesetaraan Dasar (Paket A dan Paket B).
BAB II
BOP PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A DAN PAKET B TAHUN 2018
A. Pengertian
1. BOP Pendidikan Kesetaraan
Paket A dan Paket B Tahun
2018 adalah
sejumlah dana yang diberikan kepada lembaga penyelenggara penyelenggara program yang digunakan
untuk
mendukung
proses
pembelajaran
program Pendidikan
Kesetaraan Kesetaraan Dasar (Paket A dan Paket B).
2.
Pernberi
Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
adalah adalah
pemerintah pemerintah
melalui
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
diberikan kepada lembaga penyelenggara program yang ditetapkan sebagai penyelen peny elenggar ggara a prog program ram Pendidik Pen didikan an Kesetar Kes etaraan. aan.
3.
Aplikasi E-Proposal adalah sistem sistem pengajuan pengajuan dana bantuan pendidikan pendidikan kesetaraan berbasis daring yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan
Keaksar aan dan Kesetaraan
Direktorat Jenderal
PAUD
dan
Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4.
Longlist Longlis t
ditetapkan
adalah oleh
daftar
lembaga
Direktorat
calon
Pembinaan
penerima Pendidikan
dana
bantuan
Keaksaraan
yang
dan
Kesetaraan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Ke menterian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan data Dapodikmas. 5.
Afirmasi adalah BOP yang diberikan pada wilayah Papua, Papua Papua Barat dan Daerah 3T terpilih yang belum masuk dalam longlist Dapodikmas tanpa melalui e-proposal.
B. Tujuan
1, Tujuan Program Paket A:
a.
Menyediakan
layanan
pendidikan
pada jalur
pendidikan
nonformal
untuk menjaring peserta didik yang belum lulus SD/MI dan masyarakat
yang
telah
mengikuti
pendidikan
keaksaraan
dan memperoleh Surat
Keterangan Melel< Aksara (SUKMA);
b.
Me ningk nin gkatk atkan an
penget pen getah ahua uan, n,
ketera ket eramp mpila ilan, n,
dan
sikap sik ap
pesert pes erta a
didik did ik
sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SD/MI;
c.
Membekali
dasar-dasar dasar-dasar
memenuhi kebutuhan hidup;
kecakapan kecakapan
hidup
yang yang
bermanfaat bermanfaat
untuk
d. Membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta peserta didik yang memungkinkan
lulusan
program
dapat
meningkatkan
pendidikannya
ke
jenjang jenja ng pendidika pend idikan n yang lebih lebi h tinggi. tingg i.
2. Tujuan Program Paket B:
a. Menyediakan
layanan
pendidikan
pada jalur
pendidikan
nonformal
untuk menjaring peserta didik yang putus sekolah setara SMP/MTs dan lulusan SD/MI/Paket A;
b.
Menin Me ningka gkatka tkan n
pen getah get ahua uan, n,
keter ket eram am pilan, pil an,
dan
sikap sik ap
pesert pes erta a
didik did ik
sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SMP/MTs;
c.
Membekali
dasar-dasar
kecakapan
hidup
yang
pengetahuan, keterampilan, dan
sikap sikap
bermanfaat
untuk
peserta didik
yang yang
memenuhi kebutuhan hidup; d.
Membekali
memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang jenja ng pendidika pend idikan n yang lebih lebi h tinggi. tingg i.
C. Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket A dan Paket B)
Pendidikan Kesetaraan Kesetaraan Dasar (Paket A dan Paket B):
I. Memberikan
fasilitasi fasilitasi
kepada
lembaga
penyelenggara
Pendidikan
Kesetaraan Kesetaraan Dasar (Paket A dan Paket B) kepada peserta didik
untuk
mempermudah
proses
pembelajaran
Pendidikan
Kesetaraan
Kesetaraan Dasar (Paket A dan Paket B);
2.
Meningkatkan
kecakapan personal,
akademik, dan
sosial peserta didik
Pendidikan Kesetaraan Kesetaraan Dasar (Paket A dan Paket B);
D. Peserta Program Pendidikan Kesetaraan Dasar
Peserta Didik Pe ndidikan Kesetaraan Program Paket A adalah peserta didik yang pese rta mengikuti pembelajaran pendidikan kesetaraan kelas I sampai VI dan peserta didik yang putus sekolah setara SD/MI.
Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket B adalah peserta didik yang putus putu s sekolah sek olah setara seta ra SMP/MT SMP /MTss dan lulusan lulu san SD/M I/Paket I/Pa ket A.
E.
Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Dasar 1. Kurikulum
Kurikulum
yang
digunakan
bagi
kelas
lanjutan
adalah
kurikulum
2006
(KTSP), sedangkan untuk kelas baru di berikan peluang untuk kurikulum 2013.
FORMAT: KURIKULUM 2006 KTSP PENDIDIKAN KESETARAAN
Paket A
•
Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)
Tingkatan 1/ Mata Pelajaran
No.
Drajat Awal
1. 2.
Pendidikan Pendidikan Agama Pendidikan Kewarganegaraan
3. 4. 5.
Bahasa Indonesia Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Pengetahuan Sosial Seni Budaya Pendidikan Jasmani,
6. 7. 8.
10.
11,
Keterampilan Fungsional *) Muatan Lokal**) Pengembangan
Kepribadian Profesional Jumlah
Jumlah
Setara
Dasar Setara
Kelas
Kelas
I-III
IV-VI
9 9 15 15 12
9 9 15 15
9 6
9
30 30 24 18
6
12
6
12
9
18 12 **)
12
6 9
Olahraga dan Kesehatan 9.
Tingkatan 2/ Drajat
6 **)
6 **)
6 102
6 102
18 18
12
204
Keterangan: *)
Pilihan mata pelajaran
**) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati. •Paket B
No.
Mata Ma ta Pelaja Pel ajaran ran
Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK) Tingkatan 3/ Drajat Terampil 1 Setara Kelas VII-VIII
Tingkatan 4/ Drajat Terampil 2 Setara Kelas IX
Jumlah
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pendidikan Agama Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Ilmu Pengetahuan Alam
4 4 8 8 8 8
2 2 4 4 4 4
6 6 12 12 12 12
7, 8. 9.
Ilmu Pengetahuan Sosial Seni Budaya Pendidikan Jasmani, Olahraga dan . Kesehatan
8 4 4
4 2 2
12 6 6
4
10. Keterampilan Fungsionall 11. Muatan Lokal**) 12. Pengembangan Kepribadian Profesional Jumlah
4 **
2 2 **)
4
2
68
34
6 6 **) 6
102
FORMAT: KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN KESETARAAN STRUKTUR KURIKULUM PAKET A
No.
Mata Mat a Pelajara Pela jaran n
Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK) Tingkatan 1/ Tingkatan 2/ Drajat Awal Drajat Dasar Setara Seta ra Kelas Kela s Setara Kelas Jumlah I-III IV-VI
Kelompok Um-um
1. 2. 3. 4.
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Matematika
71
82
153
31
35
66
102
117
5.
Ilmu Pengetahuan Alam 6. Ilmu Pengetahuan Sosial Kelompok Khusus 7. Pemberdayaan 8. Keterampilan Jumlah
219
STRUKTUR KURIKULUM PAKET B
No.
Mata Mat a Pelajara Pela jaran n
Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK) Tingkatan 3/ Tingkatan 4/ Derajat Derajat Teramp Ter ampil il 2 Terampil 2 Jumlah Setara Kelas Setar VII-VIII a Kelas IX
Kelompok Umum
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Pengetahuan Sosial
56
27
83
Kelompok Khusus 8. Pemberdayaan 9. Keterampilan Jumlah
24
11
35
38
118
80
Keterangan: 1. Kelompok
umum memuat mata pelajaran yang disusun mengacu pada 21
standar pendidikan formal sesuai Peraturan Mendikbud No.
tentang
Standar
Isi
serta
kontennya
dikembangkan
tahun
oleh
2016
pusat
dan
merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan untuk semua peserta didik. Kelompok umum termasuk mata pelajaran peminatan, yang terbagi menjadi 3
pilihan, pilih an, yaitu: yait u: Peminata Pem inatan n Matemat Mat ematika ika dan Ilmu Alam, Alam , Peminatan Pemi natan Ilmu -ilmu -ilm u Sosial, dan Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya. 2. Kurikulum
mata pelajaran Agama tidak dilakukan kontekstualisasi dan
fungsionalisasi, fungsionalisasi,
akan
pendidikan dasar dan
tetapi
mengikuti
sepenuhnya kurikulum
pendidikan
menengah yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. 3. Kelompok Perminatan terdiri dari perminatan ilmu sosial, perminatan ilmu
pengetahuan pengeta huan Alam dan perminatan permi natan bahasa. bahas a. 4. Kelompok khusus: memuat mata pelajaran yang dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan dan karakteristik pendidikan kesetaraan yaitu:
a) Pemberdayaan memuat materi-materi untuk menumbuhkan keberdayaan, harga diri, percaya diri, sehingga peserta didik mampu mandiri dan
berkrea ber kreasi si dalam dala m kehidu keh idupan pan
bermas ber masyar yarakat akat.. Materi Mat eri -materi -mat eri
yang yan g diberik dib erikan an
berupa: beru pa: Pengem Pen gemban ban gan diri, diri , pengem pen gemban bangan gan kapasit kap asitas as untuk untu k menduk men dukung ung jenis keterampilan yang dipilih oleh peserta didik.
b) Keteram Kete rampilan pilan
merupak meru pakan an
muatan mua tan
keteram kete rampilah pilah
keterampilan fungsional atau keterampilan terstruktur.
pilihan pilih an
berupa beru pa
2. Sarana dan. Prasarana
Untuk
mendukung
Kesetaraan
keberhasilan
Kesetaraan
penyelenggaraan
Dasar (Paket A
dan
program
Paket
B)
Pendidikan
basil yang ingin
dicapai, lembaga penyelenggara program wajib menyediakan sarana dan prasaran pras arana, a, yaitu: yait u: a. ruangan
untuk
proses
pembelajaran
dan
pelatihan
beserta
kelengkapannya; b.
alat
dan
bahan
pembelajaran pembelajar an
seperti:
whiteboard/papan whiteboard /papan
tulis,
spidol/kapur, meja dan kursi tutor, meja/kursi peserta didik, lemari
buku, buku-bu buku-buku ku pelajaran, pelajaran , dan lain-lain; lain-la in; c.
media pembelajaran pembelajaran dan dan pendukung pendukung lainnya. lainnya. 3.
Proses Pembelajaran
Pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Kesetaraan Dasar Das ar (Paket A dan Paket B) untuk setiap tingkatan atau kelas harus disesuaikan dengan stuktur
kurikulum. Proses pembelajaran melalui pembelajaran akademik, yaitu upaya yang dilakukan tutor untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan pengeta huan kepada
peserta
didik
yang
difasilitasi
oleh
tutor.
Pembelajaran akademik
dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam standar isi dan standar proses, misalnya:
a. pembelajaran dilakukan minimal
2 hari dalam seminggu
@ 3 jam
pelajaran, pelajara n, atau 3 hari dalam seminggu; semingg u;
b.
pembelajaran pembel ajaran dilakukan dilaku kan dengan tatap muka, tutorial, tutoria l, dan mandiri; mandiri ; Agar proses pembelajaran pembel ajaran akademik akademi k mengarah mengara h kepada tujuan dan basil yang
ingin dicapai, maka tutor wajib melakukan persiapan dengan membuat rencana pelaksanaan
pembelajaran
(RPP) (R PP)
berdasarkan
silabus
yang dibuat oleh lembaga penyelenggara program. 4. Evaluasi
Evaluasi
dilakukan
capaian
mutu
dengan
maksud
penyelenggaraan penyelenggaraan
untuk
program
mengetahui dan
sejauh
tingkat
mana
keberhasilan keberhasilan
pelaksan pelak sanaan aan prog program. ram. a. Evaluasi Penyelenggaraan
Evaluasi penyelenggaraan
program
merupakan
sebuah
kegiatan
untuk
mengevaluasi atau mengoreksi hal- hal yang telah terjadi atau dilakukan selama
kegiatan
berlangsu berla ngsung. ng.
penyelenggaraan
program
sedang
atau
telah
Dengan kata lain merupakan sebuah kegiatan "mereka- ulang" untuk mengetahui
hal-hal
penting
baik
yang
berupa
kelebihan
maupun
kekurangan yang terjadi pada kegiatan penyelenggaraan program yang telah berlangsung dengan harapan agar dapat melakukan perbaikan pada saat kegiatan penyelenggaraan program berikutnya. b. Evaluasi Perkembangan Perkembanga n Peserta didik
Adapun
tujuan evaluasi perkembangan perkembang an
Peserta didik adalah sebagai
berikut: beriku t:
1) untuk mengetahui kemajuan hasil
belajar
peserta didik selama
jangka waktu tertentu; 2) untuk mengetahui efektifitas metode clan pendekatan pembelajaran yang dilakukan selama jangka waktu tertentu.
Dengan
demikian
tujuan
dan
fungsi
evaluasi evaluasi
hasil
belajar
yang yang
dilakukan terhadap peserta didik adalah untuk mengetahui seberapa jauh peserta
didik
menampil mena mpilkan kan
performa perform a
sebagaiman sebaga imana a
yang
dikehendaki. Pengetahuan mengenai peserta didik dimaksudkan untuk memperoleh
informasi penting mengenai
dilakukan pengayaan, peserta
didik,
diadakannya
diperoleh berkaitan berk aitan peserta
dan
lain
evaluasi
informasi dengan den gan
didik
saran,
bimbingan
sebagainya.
perkembangan
untuk
memperoleh mem peroleh
peserta pese rta
nilai
penyuluhan,
diskusi
dengan
lain
dengan
Dengan
kata
peserta
didik,
melakukan
keberada kebe radaan an
peserta didik apakah perlu
langkah didik. didi k.
dibawah
tindak
Apab ila
SKK,
diharapkan
lanjut hasil
makes
yang
evaluasi eval uasi
tutor
wajib
melakukan remedial. Penilaian pembelajaran terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik
untuk tiap modul / pendi pe ndidik dikan an kesetaraan.
untuk unt uk
satuan kredit kompetensi, ken aikan aik an
Penilaian
oleh
tingk tin gkat at
pemerintah
dan da n
penilaian penilaian
penil pe nilaia aian n
berupa
Ujian
oleh satuan
akhir ak hir /
ujian
Nasional
yang
berfungsi berfung si sebagai ujian penyetaraan. penyeta raan. c. Indikator Keberhasilan Program
1) Minimal penguasaan pengetahuan dan keterampilan peserta didik mencapai 85%
2) Minimal
peserta
didik
65% dapat melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi 3) Kehadiran peserta didik dalam pembelajaran m.encapai 75%
4)
Lembaga waktunya.
penyelenggara
program
membuat
laporan
tepat
pada
BAB III TATA CARA PENYALURAN DAN LAPORAN
BOP PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A DAN PAKET B TAHUN 2018 A. Persyaratan Penerima Bantuan
1. Kriteria Lembaga yang dapat mengajukan bantuan
a. Lembaga penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket A dan Paket B): 1)
Diutamakan
Sanggar
Kegiatan
Belajar
(SKB) dan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) yang sudah terakreditasi; 2)
SKB yang sudah menjadi satuan pendidikan;
3)
Lembaga pengusul sudah terdaftar dalam longlist Dapodikmas;
4)
Khusus wilayah afirmasi mengajukan BOP sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
b.
Lembaga Lem baga penyelen peny elenggar ggara a pro program gram pendidik pen didikan an kesetar kes etaraan aan dasar dasa r (Paket (Pa ket A dan Paket B) sebagaimana huruf a:
bers edia menan me nandata datanga ngani ni Pakta Pak ta Integrit Inte gritas as anti Kolusi, Kol usi, Ko Korups rupsi, i, dan 1) bersedia Nepotis Nep otis me sebelu seb elum m memp me mpero eroleh leh bantua ban tuan. n. 2)
bersedia membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah memperoleh dan menggunakan bantuan.
3)
bersedia
sewaktu-waktu sewaktu-wa ktu
menerima
tim
verifikasi/ visitasi
dari
Kementerian sesuai kebutuhan. 2. Kriteria Calon Peserta Didik
a. Peserta Didik Paket A adalah peserta didik yang mengikuti pembelajaran pendidik pend idikan an kesetara kese taraan an kelas kela s I sampai sam pai VI dan pese rta didik didi k yang yan g putus put us sekolah setara Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI); b. Peserta Didik Paket B: 1) Lulusan Paket A;
2)
Lulusan SD/MI/ sederajat;
3) putus sekolah kelas VII, VIII, dan IX
c.
Peserta didik
sudah
terdaftar sebagai
anggota rombongan
belajar di
Dapodikmas (Kecuali wilayah afirmasi).
B. Bentuk Bantuan
1. Alokasi Sasaran
Pada tahun 2018 dana BOP Pendidikan Kesetaraan Kesetaraan Dasar (Paket A dan Paket B) didistribusikan berdasarkan longlist Dapodikmas dan kuota wilayah afirmasi pendidikan kesetaraan yang ditetapkan oleh
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pemanfaatan Dana Bantuan a. BOP
Pendidikan
Kesetaraan
untuk
penyelenggaraan
program
Pendidikan kesetaraan Paket A per peserta didik sebesar Rp. 970.000 970.00 0 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). b.
BOP BO P
Pendidi Pen didikan kan
Keseta Kes etaraa raan n
untuk unt uk
penyel pen yeleng enggar garaa aan n
program prog ram
Pendidikan Kesetaraan Paket B per peserta didik sebesar Rp. 1.400.000 (sate juta empat ratus ribu rupiah). c. Bagi peserta didik kelas awal hanya dibiayai 1 semester.
C. Rincian Jumlah Bantuan
No
Nama
Komponen
Program
1
Pendidikan
Manajemen
Rincian
Proporsi
Penggunaan Dana
Biaya
Rapat Persiapan,
Kesetaraan
Transport
Paket A
Pengelola,
Rp 97.000 (Maks. 10%)
Dokumentasi, dan Penyusunan Laporan Biaya
' Pengadaan Alat dan
Pelaksanaan Pembelajaran
Bahan / Transport Tutor / Biaya Operasional
Rp 873.000 (Min. 90%)
Pembelajaran lainnya / Biaya USBN 2
Pendidikan
Manajemen
Kesetaraan
Rapat Persiapan, Transport
Paket B
Pengelola,
Rp 140.000 (Maks. 10%)
Dokumentasi, dan Penyusunan Laporan Biaya Pelaksanaan Pembelajaran
/ Pengadaan Alat dan Bahan / Transport Tutor Rp 1.260.000 / Biaya Operasional (Min. 90%) Pembelajaran lainnya /
Biaya USBN /
Biaya UN
D. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran Bantuan
1. Proses Verifikasi Penerima Bantuan Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket A dan Paket B)
a.
Lembaga
mengajukan
Penyelenggaraan
permohonan
(BOP)
Bantuan
Operasional
Pendidikan Kesetaraan Dasar
(Paket A
dan
Paket B) melalui aplikasi E--Proposal dilampiri rekening bank dan NPWP pada alamat alam at dibawah diba wah ini;
https: / / app.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/ eproposalbindiktara/
b.
Dinas Din as Pendidik Pen didikan an Kabupat Kab upaten/K en/Kota ota melaku me lakukan kan verifika veri fikasi si dan mem buat usulan dalam bentuk Surat Keputusan Calon Penerima Bantuan Pendidikan
Kesetaraan
ditandatangani
oleh
(Paket
Dasar
Kepala
Dinas
A
dan
Paket
Kabupaten/ Kota
B)
yang
setempat untuk
seterusnya diajukan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melalui aplikasi E-Proposal; c.
Berdasarkan
Surat
Keputusan
yang
diajukan
Dinas
Pend idikan
Kab/ Kota, Direktorat melakukan verifikasi dan selanjutnya membuat
pene pe neta tapa pan n lemb le mb aga ag a pene pe nerim rim a bant ba ntua uan n Pe nd ndid idik ikan an Kese Ke seta tara raan an D asar as ar (Paket A dan Paket B) melalui aplikasi E-Proposal. 2. Penetapan Penerima Bantuan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Surat Keputusan Lembaga Penerima BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket A dan Paket B) Tahun
2018
dengan
disahkan
Direktur
Pembinaan
Pendidikan Keaksaraan
dan
Kesetaraan selaku Kuasa Pengguna Anggaran. 3. Penandatanganan kerja sama
Setelah
penetapan
lembaga
penerima
bantuan
pemerintah,
akan
dilanjutkan dengan penandatanganan surest perjanjian kerjasarna antara PPK dengan Penerima Bantuan.
a.
Penandatanganan Perjanjian Perjanjian Kerja Sama dilakukan dilakukan oleh oleh PPK dengan pimpin pim pinan an
lembag lem baga a
penerim pene rima a
bantua ban tuan n
untuk unt uk
menan me nandata datanga ngani ni
Perjanjian Kerja Sanaa, Kuitansi dan Pakta Integritas.
b.
Perja Pe rja njia nj ian n Ke rja Sama Sa ma ini in i me mu at hak ha k dan da n kewa ke wa jiban jib an kedu ke dua a bela be lah h pihak pih ak,, nilai nil ai bantua ban tuan n yang yan g diber dib erika ikan, n, tata tat a cara car a penya pe nyalur luran an,, perny pe rnyata ataan an
kesanggupan
untuk untuk
menggunakan
dana
bantuan
sesuai
dengan
rencana, pernyataan kesanggupan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan
ke
kas
negara,
sanksi,
dan
penyampaian
pertan per tanggu ggungj ngjaw awaba aban n kepada kep ada PPK setela set elah h pekerja pek erjaan an selesa sel esai. i.
laporan
c. Perjanjian Kerja Sama, Kuitansi dan Pakta Integritas yang sudah ditandatangani untuk BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket B diunggah melalui aplikasi E-Proposal. 4. Pencairan dana bantuan
Berdasarkan
keputusan
penerima
bantuan
dan
perjanjian
kerja
sama,
dilakukan penyaluran dana bantuan ke rekening Penerima Bantuan.
a. Penetapan
S urat
Keputusan
lembaga
penerima
bantuan
P endidikan
Kesetaraan; b.
Penanda Pen andatang tanganan anan
Perjanji Per janjian an
Kerja Ker ja
Sama Sam a
(PKS) dan seluruh berkas
pencairan penca iran oleh pihak piha k lembaga lemba ga dan PPK;
c.
Memproses pengajuan dana bantuan Pendidikan
Kesetaraan
melalui
KPPN Wilayah III Jakarta dan mengusulkan pencairan ke Bank sesuai dengan rekening lembaga;
d.
Oleh pihak Bank dana akan dikirim langsung/transfer langsung/transfer kepada kepada rekening lembaga penerima.
Jika terjadi perubahan ren.cana anggaran belanja (RAB) dalam pelaksanaan
kegiatan, pimpinan organisasi mitra yang bersangkutan harus rnengajukan perubahan/ addendum RAB kepada PPK Subdirektorat Kesetaraan dan
Berkelanjutan.
E. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan
1. Pelaporan Paket A dan Paket B a. Laporan Penerimaan Dana
Lembaga penerima bantuan wajib memberi laporan melalui aplikasi E-
Proposal
kepada
Direktorat
Pembinaan
Pendidikan
Keaksaraan
dan
Kesetaraan setelah menerima dana.
Bagi wilayah afirmasi penerima BOP wajib menyerahkan laporan tertulis kepada Direktorat
Pembinaan
setelah
dana (format
menerima
Pendidikan terlam pir)
Keaksaraan dan m elalui
Kesetaraan
pos -el (email)
[email protected] dan
[email protected] b. Laporan Lap oran Pertanggu Pert anggungja ngjawaba waban n Lembaga penerima bantuan wajib melaporkan:
1) penggunaan dana pada semester I dan rencana penggunaan dana pada semester II kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melalui aplikasi E-Proposal pa ling g E-Prop osal palin Desember 2018;
lam bat ba t
tangg tan ggal al
31
Bagi
wilayah
afirmasi
penerima
BOP
wajib
menyerahkan
laporan
tertulis penggunaan dan a pada semester I dan rencana pen ggunaan dana pada pa da
seme se me ste r II kepa ke pada da
Dire Di rekt ktor orat at Pem Pe m bina bi naan an
Pend Pe ndid idik ikan an Keaksaraan
dan Kesetaraan setelah menerima dana (format terlampir) melalui
p os-el
(ema il)
[email protected]
dan
[email protected] [email protected] d paling lambat tanggal 31 Desember 2018; dan 2)
penyelenggaraan
kegiatan kepada
pertan per tanggu ggungj ngjaw awaba aban n sampai
dengan
kemudian
akunta aku ntabili bilitas tas
berakhirnya
Dinas
disampaikan
dan
Direktorat
setempat sebagai
penye pe nyelen lengga ggaraa raan n
penyelenggaraan
Pendidikan
kepada
Dinas Pendidikan
progra pro gram, m,
program
membuat
rekapitulasi
Pembinaan
Pendidikan
semester
laporan Keaksaraan
II,
untuk dan
Kesetaraan. F. Ketentuan Perpajakan
1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh:
Belanja barang kurang dari Rp1.000.000,- tidak dikenakan pajak, belanja barang bara ng di atas Rp1.000.0 Rp1. 000.000, 00,-- dikenak dike nakan an PPN 10%. Sedangkan belanja barang bara ng di atas Rp2.000A000,- dikenakan PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%, jika penjual penj ual atau lembaga lem baga tidak ada NPW P maka mak a pajak paja k yang yan g dibayark diba yarkan an sebesar sebe sar 3%. 2. Lembaga berkewajiban untuk:
a.
menyetorkan hasil hasil pungutan pungutan pajak kepada Kas Negara (terkecuali jika toko tersebut memiliki. NPWP toko),
b. menyi me nyimp mpan an sem ua buk bukti ti setor set or pajak paj ak terseb ter sebut. ut.
G. Sanksi
Bagi lembaga penyelenggara program sebagai penerima bantuan yang tidak menyampaikan
laporan
sampai
dengan
akhir
tahun
anggaran,
dapat
dikenakan sanksi berupa: 1. Mengembalikan bantuan yang telah diterima ke kas negara;
2.
Tidak diperkenankan diperkenankan mengakses dana bantuan dari Dit. Bindiktara pada pada tahun berikutnya; dan/atau,
3.
Diproses undangan.
hukum
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
BAB IV
TATA CARA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN
Dalam pengelolaan dana BOP, lembaga penerima dana bantuan, karena berbagai penyeb pen yebab ab diharus diha ruskan kan untuk unt uk melak me lakuka ukan n pengem pen gem bal ian dana dan a BO BOP P kepada kep ada Kantor Kan tor Kas Negara.
Beberapa penyebab lembaga penerima BOP diharuskan mengembalikan dana antara lain:
1.
Pembatalan
dari
pihak
Direktorat
Pembinaan
Keaksaraan
dan
Kesetaraan
karena lembaga telah menerima bantuan sejenis pada tahun dan waktu yang bersamaan,
2.
Pembatalan dilakukan oleh pihak lembaga penerima BOP, karena hal-hal hal- hal tertentu.
3.
Adanya kegiatan kegiatan atau pembelian yang sudah masuk dalam dalam
RAB, tetapi
karena sesuatu hal tidak dilaksanakan oleh lembaga penerima BOP sampai
pada pad a pem belaja bel ajaran ran selesa sel esaii dilaksa dila ksanak nakan, an, dan/ata dan /ata u. 4.
Hal-hal lain, lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.
Untuk
pengembalian
dana
akibat
dari
hal-hal
sebagaimana
tersebut
di
atas,
dilaksanakan melalui konfirmasi dengan menghubungi:
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas
Telepon/Faks
: 021-5725501/021-5725039
E-mail
:
[email protected] [email protected] d
BAB V
SUPERVISI DAN PENGAWASAN
Prosedur
pelaporan
pelap pel apora oran n
serta se rta
pelaksanaan
penga pe ngawa wasan san
kegiatan,
pelaks pel aksan anaa aan n
monitoring,
kegia ke giatan tan
dapat da pat
evaluasi,
supervisi,
digam dig ambar bar kan ka n
sesua ses uaii
skema sebagai berikut:
PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN, MONEY DAN PELAPORAN
Pengawasan oleh BPK, BPKP, itjen Kemendikbud, dan Aparat Pengawasan lainnya, serta Masyarakat
Dana Bantuan yang disalurkan
1
Melaksanakan Menyampai-
ole h Bank Penyalur
ka n la poran awal
perjanjian perjanjian
Menyimpan dokumen dan administrasi
kerja
sama, Juknis, dan peraturan perundang-
diterima langsung
Menyampalkan
kegiatan sesuai
di
rekening
laporan penyelenggaraan kegiatan ke dines pendidikan pendidikan dan pengunaan dana kepada Direktorat
kegiatan
undangan
lembaga
•°:
(1,4g
Monitoring, Evaluasi dan Supervisi oleh Unsur Direktoratienderai PAUD dan Dikmas,
UPT Pusat dan Dinas pendidikan Kabupaten/kota
A. Supervisi
Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (unit kerja pusat dan UPT Pusat) memiliki hak
pela ksanaan naan dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan supervisi pelaksa kegiatan.
Unsur
Dinas
Pendidikan
Kabupaten / Kota (Kadin, Kabid/Kasi dan
Penilik mem iliki tugas dan tanggung ja wab dalam
melakukan monitoring da n
supervisi pelaksanaan pembelajaran, Pelaksanaan
monitoring
dibebankan
dari
dana
dan
supervisi
bantuan
progra pro gra m dan da n hasil has il pelaks pel aksana anaan an
pelaksanaan
untuk
menjamin
progr pro gram am
pendi pe ndidik dikan an
kegiatan
mutu
tidak
boleh
penyelenggaraan
keset ke setar araan aan
dasar da sar,, perlu per lu
dilakukan monitoring dan supervisi secara bersama atau sendiri-sendiri oleh
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota setempat.
B. Pengawasan
Aparat
pengawas/ auditor,
Pemeriksa
keungan
Badan
Pemeriksa
Pembangunan
(BPKP),
Keuangan
Inspektorat
(BPK),
Jenderal
Badan
Kemdikbud
(Itjen) melakukan pengawasan dan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan.
Lembaga
swadaya
masyarakat
(LSM)
dan
masyarakat
umum
boleh
melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan
pengawasan
tersebut
tidak
boleh
membebani
anggaran
pelaksa pela ksanaan naan kegiatan keg iatan.. 1. Akuntabilitas Akuntabili tas Pengelolaan a. Pakta Integritas
Pakta integritas integritas kolusi,
adalah
dan nepotisme
pengg pen ggun unaan aan
pernyataan
tidak
akan
serta penyelewengan
angga an gga ran. ran .
Apab Ap abila ila
melakukan
dalam
melan me langg ggar ar
korupsi,
pengelolaan
hal -hal -ha l
yang ya ng
dan telah tel ah
dinyatakan dalam pakta integritas akan dikenakan sanksi hukum, moral, dan /atau
sanksi
administrasi
sesuai
dengan
ketentuan peraturan
perund per undang ang-un -undan danga gan n yang yan g berlak ber laku. u. b.
Pernya Per nyataa taan n Kesang Kes anggup gupan an
Pernyataan kesanggu pan adalah surat pernyataan pimpinan lembaga untuk melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan
mematuhi
ketentuan-ketentuan
yang
ditetapkan
pet unjuk k dalam petunju
teknis tek nis
program prog ram.. c.
Pertanggungjawaban Pertanggungja waban Mutlak Pertanggungjawaban
peny pe nyel elen engg ggar ara a
untu un tuk k
mutlak
adalah
me ny nyel eles esaik aik an
tanggung
prog pr ogra ram m
jawab
sesu se suai ai
dana da na
lembaga
yang ya ng
telah te lah
diterima dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.
C. Penutup
Penyelenggaraan dalam
upaya
program
pendidikan
mencerdaskan
bangsa.
kesetaraan
merupakan
Penyelenggara
tugas
program
bersama
pendidikan
kesetaraan seyogianya dapat memahami secara cermat sasaran dan tujuan progra pro gram m yang yan g dilaksa dila ksanak nakan an agar aga r sesuai ses uai dengan den gan ketent ket entuan uan dalam dal am juknis juk nis ini.
Petunjuk terlibat
pelaksanaan ini disusun sebagai secara
langsung
dalam
acuan bagi
penyelenggaraan
semua program
Kesetaraan balk pemerintah, pemerintah daerah, dan SPNF.
pihak yang Pendidikan
PENGADUAN DAN INFORMASI
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 5725502 Fax. (021) 5725502
Demi kemajuan bangsa dan negara kita, marl bersama -sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungutan Liar (Pungli). Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi: SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR 31. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 Email :
[email protected] [email protected] Call Center 0821 1213 1323 SMS : 1193 Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323 No Fax : 021-3453 021-3453085 085 Website : www, saberpungli.id
Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan. pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.
TOLRK
DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
Direktur
Jenderal,
TFD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
T'TD.
Agus Salim
NIP 1963 19630831 08311988 1988121 121001 001
SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN
DIREKTUR
PENDIDIKAN
ANAK
USIA
JENDERAL DINI
DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 76 TAHUN
2018
TEKNIS
TENTANG
BANTUAN
PENYELENGGARAAN
PETUNJUK
OPERASIONAL PENDIDIKAN
KESETARAAN PAKET A DAN PAKET B TAHUN 2018
KOP LEMBAGA
Nomor
Lampiran
: 3 berkas
Perihal
: Permohonan Bantuan Operasional Operasional Penyelenggaraan Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket A/Paket B)
Kepada Yth.
Kepala
Dinas
Pendidikan
Kab. / Kota ...... Kota ......
Sehubungan d engan adanya BO P Pendidikan K esetaraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan
Dengan ini kami
selaku
Dikmas, Kemdikbud, untuk Kab./ Kota
pengelola lembaga PKBM/ PKBM /
SKB yang masuk dalam
ionguist aplikasi E-Proposal berdasarkan Dapodikmas, bermaksud mengajukan BOP
Pendidikan Kesetaraan
tahun. 2018
dengan peserta
didik sejumlah orang. Beserta
dengan surat ini kami melarnpirkan NPWP, Rekening dan Rancangan Anggaran Biaya CRAB).
Demikian
surat
permohonan
bantuan
ini
dibuat.
Atas
perhatian
kerjasamanya disampaikan terima kasih.
2018 Ketua/ Kepala,
*Surat permohonan ini ditandatangani, kemudian diupload kembali beserta lampirannya
dan
FORMAT
LAPORAN
PENERIMAAN
DAN
PENGGUNAAN
DANA
BOP
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A/PAKET B
Penyampaian laporan untuk Paket A/Paket B diunggah melalui aplikasi E-Proposal, I. Laporan Awal
Nomor Lampiran Perihal
: print out buku bank & Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja : Pernyataan penerirnaan dan rencana penggunaan dana Bantuan
Kepada Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Di
Jakarta Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: Ketua
Jabatan Nomor Telp/ HP/ Fax Nama Lembaga Alamat
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket A/ Paket B) sebesar Rp.
), melalui transfer bank pada
rekening lembaga nomor:
atas nama:
pada tanggal:
(bukti terlampir);
2.
Dana dimaksud
angka I tersebut di atas, akan kami gunakan sebagai biaya
operasional penyelenggaran kegiatan Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket A/ Paket B), (penarikan dana dari rekening) sesuai dengan rencana anggaran biaya per- semester; 3.
Akan
menyampaikan
Pendidikan
laporan
Kab. / Kota
hasil
dan
penyelenggaraan
penggunaan
dana
kegiatan
kepada
kepada
Dinas
Direktorat
Pembinaan
Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, (1) laporan penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan pengg unaan dana pada semester semes ter I pembelajaran; pembe lajaran; (2) rencana penyelenggaraan penye lenggaraan kegiatan dan rencana penggunaan dana pada semester II; pada awal Januari tahun berikutnya. berikutny a. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Pernyataan ini juga merupakan laporan (awal) penerimaan dana dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
, 2018
Yang membuat pernyataan,
Tembusan: Dinas Pendidikan Kab./ Kota
2. Laporan Pertanggungjawaban Paket A/Paket B
Nomor Lampiran
:
(Buku
Kas
U mum
(Realisasi)
Semester
I
dan
Rencana
Penyelenggaraan Kegiatan 86 Penggunaan Dana Semester H)
Perihal
: Pernyataan penggunaan dana semester I dan rencana penggunaan dana
semester
II
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kesetaraan Paket A/ Paket B
Kepada Yth.
Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Di Jakarta
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: Ketu a
Jabatan Nomor Telp/ HP/ Fax Nama Lembaga Alamat
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor Nomor
dan Perjanjian Kerja Sama
telah menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan Paket A/ A / Paket B dengan nilai nominal sebesar Rp.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan pertanggung jawaban bantuan sebagai berikut: 1. Penggunaan dana: a. Jumlah dana yang diterima b. Jumlah dana yang dipergunak diper gunakan an C.
Sisa dana
: Rp.
(
rupiah)
: Rp.
(
rupiah)
: Rp.
(
rupiah)
Keterangan :
Melampirkan fotocopy print out. buku rekening bank
2.
Telah menyelesaikan sebagian pekerjaan (50%) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A/ Paket B berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas (RAB terlampir);
3.
Telah
menyamp aikan
laporan
penyelenggaraan penyeleng garaan
kegiatan
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A/ Paket B kepada Dinas Pendidikan Kab/ Kota
Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:
1. Bukti-bukti pengeluaran pengeluaran penggunaan dana Bantuan Bantuan Pendidikan
Kesetaraan
Paket
A/ Paket
B
Operasional Penyelenggaraan Penyelenggaraan
sebesar
Rp.
) pada semester I (rekap terlampir) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2.
Telah
membuat
Rencana
Anggaran
Biaya
untuk
proses
kegiatan
pembelajaran
dana
Bantuan
Operasional Operasiona l
pendidikan kesetaraan pada semester II (terlampir). 3.
Apabila
di
kemudian
hari,
atas
penggunaan
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A/ Paket B mengakibatkan kerugian
Negara, Negar a, maka saya bersedia berse dia dituntut ditun tut pergantian perga ntian kerugian kerug ian negara negar a dimaksud dimak sud sesuai sesua i dengan ketentuan perundang-undangan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Pernyataan ini juga merupakan laporan
pertanggungjawaban
penggunaan
dana
dan
untuk
digunakan
sebagaimana
mestinya.
, 2019
Yang membuat pernyataan, Tembusan:
Dinas Pendidikan Kab/ Kota
FORMAT: LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN (DITUJUKAN KE DINAS PENDIDIKAN KAB./KOTA)
LAPORAN HASIL PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A/PAKET B
TAHUN 2018
A. SAMPUL LAPORAN:
• Nama Program •
Nama Lembaga
•
Alamat Lengkap
•
Nomor Telp/ Fax/ HP/Email
•
Semester/Tahun Laporan
B. SISTEMATIKA LAPORAN:
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
I
PENDAHULUAN
II
PELAKSANAAN KEGIATAN
1) Persiapan pelaksanaan kegiatan; 2)
Peserta
didik
dan
Tutor/ tenaga
ahli/ pelatih/ nara
sumber
yang
dan
hasil
mendukung pelaksanaan program; 3)
Jadwal dan proses pelaksanaan pembelajaran;
4)
Hambatan/kendala
yang
dihadapi
dalam
pelaksanaan
pem belaja bel ajaran ran;; 5)
Hasil
yang
dicapai
dalam
pelaksanaan
program,
dan
rencana
tindaklanjut pembelajaran dan pelatihan pasca kegiatan. III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV PENUTUP LAMPIRAN
1. Bukti/ kuitansi
pengeluaran
dana,
termasuk
ketentuan yang berlaku; 2. Absensi tutor dan peserta didik; 3. Daftar peserta didik yang lulus dan tidak lulus; lulus;
4. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
setoran
pajak
sesuai
FORMAT: LAPORAN DINAS PENDIDIKAN KAB./ KOTA (DITUJUKAN KE DIT. BINDIKTARA)
No
Nama Nam a Lembaga
Jenis Jen is Bantuan Ban tuan Paket A Sudah Laporan
Belum Laporan
Paket B Sudah Laporan
Belum Laporan
1
23 4 Dst Ket: diisi dengan centang (v)
2018 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Ttd stempel Nama Nam a Terang Tera ng NIP N IP
FORMAT: CONTOH PERHITUNGAN PAJAK
bara ng Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan untuk pembelian barang seperti: a, Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan-bahan habis pakai dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kurang dari Rp1.000.000,Rp1.000.000,- s.d. < Rp2,000.000,-
10%
Rp2.000.000,- ke atas
10%
1,5%
Keterangan: Jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif 100% lebih tinggi untuk PPh. Tata cara penghitungan pajak diatur sebagai berikut:
Pembelian ATK senilai Rp1.000.000,- ke atas perlu dilakukan. penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Contoh: 1) Pembelian ATK Rp1.000.000,DPP = 100/110 x Rp1.000.000,- = Rp909.091,PPn - 10% x Rp909.091,- = Rp90.909,2) Pembelian ATK Rp2.000.000,-
DPP = 100/110 x Rp2,000.000,- = Rp1.818.182,PPn = 10% x Rp1.818.182,Rp1.818.182,-
Rp181.818,-
PPh Psi 22 = 1,5% x Rp1.818.182, — — Rp27.273,-
b.
Pe m bu atan at an
sp an du k,
p engg en gg an da an
b ah an
ajar aj ar
d an
seje se jeni nisn snya ya
dike di ke nak na k an
pajak pa jak sesua ses uaii keten ke tentu tuan an yang ya ng berla be rlaku ku dan da n cara ca ra perhi pe rhitun tunga gan n sepert sep ertii point a (alat tulis kantor dan bahan habis pakai).
c. Pembelian konsumsi dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
➢ Katering ➢Non
■
(berapapun nominalnya)
2%
catering catering
Kurang dari Rp1.000.000,-
• Rp1.000.000, - s.d. < Rp2.000.000,-
10%
■ Rp2.000.000, - k e atas
10%
1,5%
Keterangan: 1. Jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif 100% lebih tinggi untuk PPh.
2. Tata cara penghitungan pajak diatur sebagai berikut: ❖ Pembelian
konsumsi melalui katering tidak perlu dilakukan penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Contoh:
Pembelian konsumsi melalui katering senilai Rp1.000.000,-
PPh Pasal 23 = 2% x Rp1.000.000,- = Rp20.000,-
•
Pembelian
konsumsi non katering perlu dilakukan penghitungan Pengenaan Pajak (DPP). Pembelian konsumsi non katering senilai Rp1.000.000,Contoh: 1)
Dasar
DPP = 100/110 x Rp1.000.000,- = Rp909.091,PPn = 10% x Rp909.091,- = Rp90.909,Pembelian konsumsi non katering senilai Rp2.000.000,-
2)
DPP = 100/110 x Rp2.000.000,- = Rp1.818.182,PPn = 10%x Rp1.818.182,Rp1.818.182,- = Rp181.818,Rp181.818,PPh Psi 22 = 1,5% x Rp1.818.182,- = Rp27.273,-
d. Sewa peralatan pelatihan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. berl aku.
2%
■ Kurang dari Rp1.000.000, ■
Rp1.000.000, - ke atas
10%
2%
Keterangan: Jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif 100% lebih tinggi untuk PPh.
Tata cara penghitungan pajak diatur sebagai berikut:
Sewa peralatan pelatihan di bawah Rp1.000.000,- tidak perlu dilakukan penghitu peng hitungan ngan Dasar Dasa r Pengenaa Peng enaan n Pajak (DPP). Sewa peralatan pelatihan di bawah Rp900.000,Contoh: PPh Pasal 23 = 2% x Rp900.000,- = Rp18.000,ke atas perlu dilakukan • Sewa peralatan pelatihan Rp1.000.000, penghitu peng hitungan ngan Dasar Dasa r Pengenaa Peng enaan n Pajak (DPP) Contoh: Sewa peralatan pelatihan senilai Rp1.000.000,DPP = 100/110 x Rp1.000.000,- = Rp909.091,PPn = 10% x Rp909.091,- = Rp90.909,PPh Psi 23 = 2% x Rp909.091,- = Rp18.182,-
e, Pembayaran honorarium dipotong pajak (PPh Pasal 21) dan disetorkan ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut:
5% PPh Psi 21
atau
15%
x Jumlah
nominal nominal
=
Jumlah yang
diterima ■ Pemotongan bagi PNS gol I dan II sebesar 0%
■ ■
Pemotongan bagi PNS gol III sebesar 5%
Pemotongan bagi PNS gol IV sebesar 15%
■ Pemotongan bagi bagi Non PNS PNS adalah sebesa
r 2,5%
f. Khusus untuk pembayaran uang harian clan transportasi perjalanan, tidak perlu perl u dipungu dip ungutt pajak. paja k.
Pembayaran akomodasi dan konsumsi hotel tidak dikenakan pajak.
FORMAT: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
1. Nama Lembaga Penerima 2. Alamat Lembaga
3. Nama Bantuan
Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua/ Penanggung jawab Lembaga penerima bantuan BOP Pendidikan Kesetaraan Paket Al Paket B menyatakan bahwa saya:
1. bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima; menerima;
2
bersedia menyimpan
dengan
baik
seluruh sel uruh
bukti b ukti
pengel pe ngeluaran uaran
belanja bela nja yang telah
dilaksanakan; dan 3.
bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas pengawas fungsional fungsional Pemerintah.
Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
, 2018 Ketua/ Penanggung Jawab
Direktur Jenderal, TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
TTD.
Agus Salim NIP 196308311988121001 196308311988 121001
FORMAT: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
1. Nama Lembaga Penerima 2. Alamat Lembaga
3. Nama Bantuan
Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua/ Penanggung jawab Lembaga penerima bantuan BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A/ Paket B menyatakan bahwa saya:
1. bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima; menerima;
2.
bersedia menyimpan
dengan
baik
seluruh
bukti
pengeluaran
belanja yang telah
dilaksanakan; dan 3.
bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh oleh aparat pengawas pengawas fungsional fungsional Pemerintah. Pemerintah.
Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
, 2018 Ketua/ Penanggung Jawab
Direktur
Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala agian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
71
Agus lim NIP 196 1963083 3083119 1198812 88121001 1001 , '7
