JURNAL ILMIAH PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI DALAM KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN MELALUI INTERNET Program Studi Ilmu Hukum
Oleh : M. ARFIAN ARFIANSYAH SYAH MUHTAR MUHTAR D1A.106.223
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 2014
HALAM PENGESAHAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI DALAM KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN MELALUI INTERNET
Oleh : M. ARFIAN ARFIANSYAH SYAH MUHTAR MUHTAR D1A.106.223
Menyetujui, Pembimbing Utama,
BUDI SUTRISNO, SH., M.Hum NIP. 19591022 19591022.198 .198903 903 1 002
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI DALAM KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN MELALUI INTERNET M. ARFIANSYAH MUHTAR D1A.106 223 Fakultas Hukum Universitas Mataram ABSTRAK
Tujuan Tujuan dari dilakuk dilakukanny annyaa penelitian penelitian ini ini adalah untuk untuk mengetah mengetahui ui perlindungan hukum atas karya cipta fotografi ketika ketika terjadi pelanggaran melalui internet, dan untuk untuk mengetahui mengetahui apa sajakah sajakah upaya hukum yang yang dapat dilakukan pencipta pencipta atas atas karya karya fotogra fotografi fi yang yang digunak digunakan an pihak lain tanpa tanpa izin. Pendeka Pendekatan tan yang digun digunak akan an yaitu yaitu pend pendek ekat atan an peru perund ndan angg-un unda dang ngan an (statute approach), pendekatan konsep ( Conceptual approach), dan pendekatan kasus ( Case Approach). Perlindungan hukum atas karya cipta fotografi menurut undang-undang hak cipta dilakukan dilakukan dengan dengan cara preventif preventif dan represif, represif, dan upaya upaya hukum hukum yang yang dapat dapat dilakukan dilakukan pencipta pencipta atas atas karya fotografi fotografi yang digunaka digunakan n tanpa izin dapat dapat dilakukan melalui jalur perdata dan pidana, untuk jalur perdata dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi sedangkan upaya hukum pidana adalah melalui penyelesaian perkara pidana. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta dan Fotografi
ABSTRACK The Legal Legal Protection Protection on Photograp Photography hy Copyright Copyrightss in Connection with the Violation through the Internet
The purpose of this research was to find out about the legal legal protection of photography copyright when the violation violation through the Internet, and and to determine whether the legal efforts that can be conducted the creator of photographic that is used by another party without permission. The approach used is the statutory approach, conceptual approach, and the case approach. The The Legal Legal prote protecti ction on on the the photog photograp raphy hy copyr copyrigh ights ts acco accordi rding ng to the the copyright acts can be done by preventive and repressive way, and the legal efforts that can be done on the creator on photographic copyrights that was used without permission can be done through civil and criminal lane, for civil lane can be reached through two ways, namely litigation and non-litigation. Whereas criminal law effort it can be conducted by the criminal settlement. Keywords: legal protection, copyrights, copyrights, photography
I. PEND PENDAH AHUL ULUA UAN N
Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadika menjadikan n karya-karya karya-karya yang yang timbul atau atau lahir karena karena adanya adanya kemamp kemampuan uan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, cipta, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan dilahirkan menjadi menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual. Penyelesaian sengketa tentang hak cipta hasil dari fotografi atau foto seringkali diselesaikan di luar pengadilan. Para pihak yang bersengketa, seperti fotografer atau pengguna layanan dari fotografer biasanya tidak mengharapkan bahwa sengketa diantara mereka diselesaikan melalui pengadilan. Pada umumnya para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian di luar pengadilan, karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan menyita waktu yang panjang dan banyak menghabiskan biaya serta energi. Oleh karenanya gugatan ganti rugi sebaiknya tidak lagi ditempuh melalui lembaga pengadilan formal, tetapi sudah sebaiknya waktunya diselesaikan diselesaikan melalui arbitrase, negosiasi dan mekanisme lain. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah adalah : 1)
Bagaimana Bagaimanakah kah perlindu perlindunga ngan n hukum hukum atas atas karya karya cipta fotografi fotografi ketika ketika terjadi terjadi
pela pelang ngga gara ran n mela melalu luii inte intern rnet et ?;
2) Apa Apa
saja sajaka kah h
upay upayaa
huku hukum m
yang yang dapa dapatt
dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan pihak lain tanpa izin? Adapun tujuan tujuan penelitian ini adalah adalah : Untuk mengetahui mengetahui perlindungan hukum atas karya karya cipta fotografi ketika ketika terjadi pelanggaran melalui internet, dan untuk
mengetahui apa sajakah upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan pihak lain tanpa izin. Manfaat yang yang diharapkan diharapkan dari dari penelitian penelitian ini adalah : Secara akademik untuk mendapatkan mendapatkan bahan penelitian guna menyelesaikan menyelesaikan skripsi sebagai sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada program S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Manfaat teoritis: ikut serta mengembangkan mengembangkan konsep-konsep konsep-konsep Ilmu Hukum terutama yang menyangkut perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual. Manfaat praktis: dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pegangan dan arah yang jelas bagi masyarakat dalam hal menyelesaikan sengketa Hak Kekayaan Intelektual
II. PEMBAH PEMBAHASA ASAN N A. Bagaim Bagaimana anakah kah Perlin Perlindun dungan gan Hukum Hukum Atas Atas Karya Karya Cipta Cipta Foto Fotogra grafi fi Jika Jika Terjadi Terjadi Pelanggaran Melalui Internet
Perlindungan hukum adalah adalah suatu perlindungan perlindungan yang yang diberikan diberikan terhadap subyek-subyek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang yang bersifat bersifat represif, represif, baik baik yang tertulis maupun maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam
Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan
dengan maksud untuk
mencegah suatu pelanggaran serta memberi rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang baru diberlakukan tanggal 29 Juli 2003. Membawa kemajuan baru dalam perlindungan Hak Cipta, Cipta, yang yang dalam dalam Undang Undang-Unda -Undang ng menya menyatakan takan bahwa: bahwa:
”Hak Cipta
merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan mengumumkan atau memperbanyak memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Terkait dengan dengan masalah perlindungan perlindungan terhadap hasil hasil karya seni seni termasuk karya fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring diberlakunnya Undang-U Undang-Undang ndang No. 19 Tahun Tahun 2002 tentang tentang Hak Cipta, Cipta, dimana dimana memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-Undang tersebut.
negara negara
Namun dari hasil pengamatan pengamatan banyak banyak fotografer tidak mengetahui mengetahui mengenai mengenai adanya Undang-Undang Undang-Undang Hak Hak Cipta. Mereka Mereka berpendapat berpendapat seharusnya masyarakat khususnya
para
fotografer di informasikan dan diajak berunding
selama
pembuatan peraturan dari Undang-Undang Hak Cipta atau setidaknya masyarakat diajak sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran hukum terhadap terhadap Hak Cipta atas karya fotografi pada praktiknya terjadi dikarenakan banyaknya ketidaktahuan dan ketidakpahaman fotografer dan masyarakat tentang hukum Hak Cipta. Dari ketidaktahuan beberapa fotografer yang merupakan merupakan pemegang pemegang
Hak Hak
Cipta Cipta
atas atas
ciptaan ciptaannya nya
ternya ternyata ta
tidak pernah pernah
mendaftarkan hasil karya ciptanya. Oleh sebab itu, mereka tidak begitu mengetahui tentang prosedur dan pentingnya pentingnya pendaftaran Hak Cipta atas atas karya fotografi.
1
Hasil karya cipta termasuk juga karya cipta fotografi sangat rentan dengan terjadinya pelanggaran pelanggaran oleh orang orang yang tidak tidak berhak. Dengan adanya adanya pelanggaran pelanggaran tersebut tersebut maka akan akan dipastikan dipastikan akan timbul timbul sengketa. sengketa. Asal Asal mula sengketa sengketa biasany biasanyaa bermula pada situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya ini diawali oleh perasaan tidak puas, bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami perorangan perorangan maupun kelompok. Jika hal ini berkelanjutan, pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka selesailah hubungan konfliktual tersebut. sebaliknya jika beda pendapat terus berlanjut, maka terjadi apa yang disebut sebagai sengketa.
1
2
Hasil wawancara dengan Yayat focus, Fotografer Mataram, pada tanggal 13 November
2013 2
Sri Soemantri, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 21.
Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dapat 3
diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni : 1. Jalur Jalur litiga litigasi/ si/ penga pengadil dilan an 2. Jalur alternatif alternatif penyeles penyelesaian aian di luar luar penga pengadilan dilan Jalur litigasi dimana dalam jalur litigasi li tigasi ini dibagi menjadi dua macam yakni jalur Perdata dan jalur pidana. Untuk jalur perdata ditempuh melalui suatu proses gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk jalur pidana prosedurnya adalah dari pelaporan pihak yang dirugikan kepada instansi yang berwenang. Sedangkan untuk upaya hukum lain ditempuh melalui jalur non-litigasi dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa sering diartikan sebagai alternative to litigation, namun seringkali juga diartikan sebagai alternative to adjudication. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian yang pertama menjadi acuan alternative to litigation, maka mencakup seluruh mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
4
Seperti kasus kasus sengketa sengketa yang yang terjadi antara seorang seorang fotografer fotografer di Mataram dengan dengan Pemerinta Pemerintah h Kabupaten Kabupaten Lombok Lombok Tengah, Tengah, yang yang mana karya karya fotonya fotonya digunakan tanpa tanpa izin dan dan sepengetahuannya sepengetahuannya oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lombok Lombok Tengah, Tengah, fotonya fotonya dijadika dijadikan n isi dari galery galery website website resmi resmi Pemerinta Pemerintah h tersebut. tersebut. Pada kasus tersebut pencipta tidak mengajukan mengajukan gugatan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas atas pelanggaran Hak Ciptanya. Tapi menyelesaikan sengketa dengan jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Namun dalam kasus 3
Sudargo Gautama, Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia, Eresco, Bandung, 1989 hal.
52. 4
Ibid., hal. 23.
tersebut, bahwa bahwa kesalahan kesalahan dari dari Pemerintah Kabupaten Lombok Lombok Tengah Tengah yaitu dengan dengan sengaja menggunakan menggunakan foto pencipta tanpa tanpa izin dan sepengetahuannya sepengetahuannya.. Oleh karena itu,
pencipta berhak memperoleh kompensasi dari foto yang yang telah dijadikan isi
galery galery dari website website resmi Pemerintah Pemerintah Kabupat Kabupaten en Lombok Lombok Tengah tersebut. tersebut. Karena Karena landscapee photogra photography phy yang merupakan yang dijadikan objek pelanggaran ialah landscap
foto suatu pemandangan.
Kompensasi yang diterima diteri ma pencipta berdasarkan
kesepatakatan kesepatakatan antara pencipta dengan dengan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah Tengah yaitu bersedia untuk membayar ganti rugi dengan sejumlah uang yang wajar kepada pencipta
yang haknya telah dilanggar. Pemberian kompensasi ini merupakan merupakan
pemulihan hak pencipta. Dengan demikian dalam kasus sengketa foto tersebut dilindungi dengan perlindungan hukum secara preventif terhadap pencipta karya foto sebagaimana telah dikemukakan dalam salah satu elemen-elemen perlindungan hukum bagi bagi rakyat terhadap terhadap pemerintah pemerintah diarahkan kepada penyelesaian sengketa antara antara
rakyat rakyat dan
kekeluargaan. kekeluargaan.
pemerintah pemerintah dilakukan dilakukan dengan dengan
cara cara
muny munyawara awarah h
atau
Jalur ini ditempuh ditempuh oleh pencipta dengan syarat, bahwa bahwa pihak
pemerintah dapat memulihkan memulihkan nama pencipta, pencipta, memulihkan kerugian aktual aktual (biaya yang biasanya dibayar untuk penggunaan), dan menghentikan semua kegiatan 5
pelanggaran.
Lain halnya dengan kasus sengketa pada kasus antara pencipta karya foto dengan dengan salah salah satu satu Media Media Internet Internet di Indones Indonesia, ia, yang yang mana mana pada pada kasus kasus tersebu tersebutt pencipta karya foto merasa karya fotonya digunakan dan disebarluaskan tanpa izin dan sepengeta sepengetahuan huannya nya oleh media media internet internet tersebut tersebut yang yang mana mana karya-kary karya-karyaa foto foto tersebut dimuat pada suplemen khusus dalam kolom pesona Papua sebanyak 9
5
Ibid
(sembilan) foto foto dan pada kolom travel travel dan leisure sabanyak 1 (satu) foto bawah laut tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan Media Indonesia melakukan credit tittle seorang yang merupakan salah seorang wartawan dari Media Indonesia.
Atas pelanggaran ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mencapai sebuah penyelesaian walaupun secara tanggung jawab sebagai pers, Media Indonesia telah melakukan melakukan perbaikan. perbaikan. Dari sisi Undang-Undang Undang-Undang Pers No. 40 Tahun Tahun 1999 sudah sudah memenuhi memenuhi kewajiban tersebut namun karena dalam kasus kasus tersebut yang yang dilanggar Hak Cipta atas karya karya fotografi yang terdapat terdapat hak moral dan dan hak ekonomi yang dilanggar, maka pencipta karya foto tersebut melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi bawah laut di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam kasus sengketa foto keindahan bawah laut di Papua ini sebenarnya pelindungan hukum hukum secara preventif terhadap pencipta pencipta atas karya karya ciptaannya ciptaannya tidak ada, karena yang bersangkutan tidak pernah mendaftarkan mendafta rkan ciptaan atas karyanya tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akan tetapi tetapi dalam kasus kasus sengketa sengketa Hak Hak Cipta atas karya karya fotografi fotografi ini perlindunga perlindungan n hukumnya secara represif dengan adanya putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu dengan menyatakan bahwa pencipta sebagai pemegangkarya fotografi bawah laut. laut. Adanya putusan putusan ini secara secara hukum, pemegang Hak Cipta karya fotografi fotografi bawah laut adalah pencipta karya foto dan Hak Cipta atas karya fotografi tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum secara represif. Dari Dari uraian uraian diata diatass dapat dapat diketa diketahui hui bahwa bahwa hak hak moral moral pada pada karya karya cipta cipta fotografi dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh pencipta untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merupakan perwujudan dari hubungan antara pencipta
dengan hasil karyanya walaupun penciptanya telah meninggal dunia, tetapi ia masih berhak dicantumkan namanya. Disamping hak moral tersebut,
Hak Cipta
juga berhubungan dengan
kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi ( economic rights). Adanya kepentingan-kepentingan kepentingan-kepentingan yang yang bersifat bersifat ekonomi ekonomi di dalam dalam hak
cipta tersebut, tersebut,
merupakan suatu perwujudan dari sifat Hak Cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaanciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (intangible). Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. ciptaannya. Hak ekonomi ekonomi pada setiap UndangUndang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Dalam pendaftaran Hak Cipta dikenal dua macam sistem ( stelsel) pendaftaran, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya Hak Cipta tergantung pada pendaftrannya. Jika didaftarkan dengan dengan sistem konstitutif Hak Cipta itu itu diakui keberadaannya keberadaannya secara secara de jure dan de facto sedangkan pada sistem deklaratif titik beratnya diletakkan pada
anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Fungsi pendaftaran
Hak Cipta
dimaksudkan untuk memudahkan
pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta. Pendaftaran Hak Cipta tidak multak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun Hak Cipta telah dilindungi Undang-Undang Hak Cipta, hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan
lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya. Pendaftaran itu bukanlah syarat utama untuk sahnya (diakui) suatu suatu Hak Cipta, melainkan melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa.
B. Apa Sajakah Sajakah Upaya Upaya Hukum Yang Yang Dilakukan Dilakukan pencipta pencipta Atas Karya Karya Fotografi Fotografi Yang Digunakan Digunakan Pihak Pihak Lain Lain Tanpa Tanpa Izin Izin
Upaya penanggulangan pelanggaran Hak Moral, betapa pun kecilnya diyakini memiliki hasil dan manfaat bagi para pihak baik pencipta atau pemegang Hak Cipta. Seringnya terjadi pelanggaran pelanggaran menunjukkan banyaknya banyaknya pelanggaran pelanggaran dan sulitnya
mengatasinya. mengatasinya.
Seiring
dengan
masalah
yang
terjadi,
guna
mengapresiasikan kreativitas para pencipta, dan memberikan penghormatan dan perlindungan secara sepantasnya terhadap hasil karyanya dan hak-haknya dangan
adanya penegakan hukum melalui jalur non litigasi yang merupakan penyelesaian sengke sengketa ta melalu melaluii jalur jalur di luar luar penga pengadil dilan. an. Penye Penyeles lesain ain seng sengke keta ta sepe seperti rti ini ini dikarenakan mereka yang mengalami pelanggaran atas karya ciptanya tidak mengetahui mengenai adanya adanya Undang-Undang Undang-Undang Hak Cipta khususnya khususnya dikalangan fotografer. Dalam kasus pelanggaran pelanggaran tersebut tersebut antara pihak yang yang bersengketa lebih memilih penyelesaian melalui jalur tersebut dikarenakan tidak memakan biaya banyak yang hanya untuk satu jenis ciptaan saja selain itu dengan cara musyawarah tidak perlu berbelit-belit dalam penyelesaiannya karena hanya dibutuhkan kesepakatan antara pihak dalam pemberian royalty sebagai ganti rugi yang wajar kepada pihak yang haknya telah dilanggar. Pemberian Pemberian penghorma penghormatan tan dan dan perlindung perlindungan an secara secara sepanta sepantasnya snya juga ditempuh melalui jalur gugatan gugatan perdata maupun maupun pidana. Undang-UndangHak Cipta didalam Bab X, mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian penyelesaian sengketa secara secara perdata dengan dengan mangajukan mangajukan gugatan ganti rugi oleh pemengang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dengan sendirinya harus masuk akal dan harus dapat dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Dengan adanya pelanggaran atas karya cipta fotografi sanksi perdata yang dikenakan selain dikenakan gugatan ganti rugi, pihak yang merasa telah dirugikan sebagai seorang pencipta atas karya ciptaannya berhak atas pemulihan nama baik pencipta, pembatalan pembatalan hak, dan berhak untuk menuntut penghentian penghentian semua kegiatan kegiatan pelanggaran. Untuk penyelesaian penyelesaian pelanggaran pelanggaran Hak Cipta secara perdata perdata oleh pihak yang yang merasa dirugikan hak-hak perdatanya, perdatanya, Undang-Undang Hak Cipta
memberikan
kemungkinan penyelesaikan secara perdata melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian penyelesaian sengketa seperti negosiasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi (Pasal 65), dan dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tata cara mengajukan gugatan gugatan ganti ganti rugi atas pelanggaran pelanggaran Hak Cipta Cipta serta pemeriksaannya pemeriksaannya diatur dalam Pasal 60 sampai sampai Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 60 UUHC menegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya, Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan dengan tanggal pendaftaran. pendaftaran. Penyampaian Penyampaian gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga paling lama dua hari terhitung setelah gugatan didaftarkan. Pengadilan Niaga Niaga diberikan waktu paling paling lama tiga hari untuk mempelajari gugatan gugatan tersebut dan menetapkan menetapkan hari hari sidangnya. sidangnya. Sidang pemeriksaan pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Penyelesaian Penyelesaian sengketa sengketa pelanggaran pelanggaran
Hak Cipta, selain dapat dapat diselesaikan diselesaikan
melalui Pengadilan Niaga, menurut menurut Pasal 65 UUHC juga dapat dapat diselesaikan diselesaikan melalui Arbitrase atau atau Alternatif Alternatif Penyelesaian Penyelesaian Sengketa. Sengketa. Penyelesaian Penyelesaian sengketa sengketa Hak Cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku berlaku yang yang mengatur mengatur mengenai Alterhatif Penyelesaian Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian, penyelesaian penyelesaian sengketa sengketa Hak Cipta
juga dapat
diselesaikan diluar pengadilan melalui jalur arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak.
Undang-Undang Hak Cipta merumuskan ancaman pidana dan dan denda secara minimal minimal di samping samping secara secara maksimal. maksimal. Kemudian Kemudian mengadak mengadakan an ketentuan ketentuan baru mengenai ancaman pidana atas pelanggaran Hak terkait dan terhadap perbanyakan secara tidak sah dan melawan hukum. Dalam Pasal 72 Undang-UndangHak Cipta menyatakan bahwa: (1) Barangsiapa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) (satu) bulan bulan dan/atau dan/atau denda paling paling sedik sedikit it Rp1.000 Rp1.000.000 .000,,- (satu juta rupiah), atau pidana pidana penjara paling lama 7 (tujuh) (tujuh) tahun dan/atau denda denda paling banyak Rp5.000.000.000, Rp5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah) (2) Barangsiapa Barangsiapa dengan sengaja sengaja menyiarkan, memamerkan, memamerkan, mengedarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat ayat (1), dipidana dengan dengan pidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling paling banyak Rp500.000.000,Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (3) Barangsiapa Barangsiapa dengan sengaja sengaja dan tanpa hak memperbanyak memperbanyak penggunaan penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) Barangsiapa Barangsiapa dengan sengaja sengaja melanggar Pasal 17, dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama lama 5 (lima) tahun dan/atau denda denda paling banyak banyak Rp1.000.000.000,00 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar mili ar rupiah). (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 49 ayat ayat (3) dipidana dipidana dengan dengan pidana pidana penjara penjara paling paling lama 2 (dua) tahun tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah). (6) Barangsiapa Barangsiapa dengan sengaja sengaja dan tanpa hak hak melanggar Pasal Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah). (7) Barangsiapa Barangsiapa dengan sengaja sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (8) Barangsiapa Barangsiapa dengan sengaja sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000, Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah). (9) Barangsiapa dengan sengaja sengaja dan tanpa hak melanggar melanggar Pasal 28 dipidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000, Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Berkaitan dengan masalah pelanggaran tersebut di dalam Undang-Undang Hak Cipta, Pasal Pasal 72 ayat ayat (1) menyatakan menyatakan bahwa : ” Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing p aling singk singkat at 1 (satu) (satu) bula bulan n dan/a dan/atau tau denda denda paling paling sedik sedikit it Rp1.0 Rp1.000. 00.000 000,,-
(satu (satu juta juta
rupiah), atau pidana penjara penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda denda paling banyak Rp5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah) rupiah)”” sedangkan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu suatu ciptaanatau barang barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dari ketentuan ketentuan tersebut tersebut maka dengan pembuktian yang cukup sederhana aparat penegak penegak hukum hukum
sudah dapat dapat menentukan menentukan tindakan tindakan terhadap pelanggaran
karya cipta atas fotografi.
III. PENUT PENUTUP UP
Berdasarkan hasil penelitian penelitian maka dapat dapat disimpulkan disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas karya karya cipta fotografi menurut undang-undang undang-undang hak cipta cipta dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan dengan cara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak
Cipta atas karya fotografi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Upaya Upaya hukum yang yang dapat dapat dilakukan dilakukan pencipt penciptaa atas karya karya fotografi fotografi yang digunakan digunakan tanpa izin dapat dilakukan dilakukan dalam dua hal yaitu yaitu melalui jalur perdata perdata dan pidana, pidana, untuk jalur perdata dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi sedangkan dalam hal upaya hukum pidana adalah melalui penyelesaian perkara pidana.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku, Buku, Makal Makalah ah dan dan Artike Artikell Kamuss Besa Besar r Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamu Bahasa Indonesia.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Balai Pustaka, Jakarta, 1988. Sri Soemantri, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Sudargo Gautama, Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia, Eresco, Bandung, 1989.
B. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g
Indonesia Indonesia,, Kitab Undang-Un Undang-Undang dang Hukum Hukum Perdata. Perdata. Indone Indonesia sia,, Peratu Peraturan ran perund perundan ang g - undang undangan, an, Undan Undang g Unda Undang ng Repub Republik lik Indo Indones nesia ia No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta