KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN JASA KONSULTAN PERENCANA ANDALALIN PASAR MUNTILAN
I.LATAR BELAKANG Sebagaimana diketahui bersama bahwa keberadaan jalan menjadi kunci dari perkembangan suatu wilayah atau kota. Keberadaan jalan akhirnya diklasifikasikan berdasarkan hirarki sebagaimana tingkatan fungsi dan pelayanan sifat jalan tersebut. Kota-kota akan selalu mempunyai jalan yang menghubungkan antara kota satu dengan kota lain yang terdekat secara administrasi. Jalan nasional umumnya merupakan jalan utama yang menghubungkan antara kota satu dengan kota lainnya serta menghubungkan antar wilayah propinsi dengan propinsi lain. Fungsi jalan utama antara lain bertujuan untuk memperlancar pergerakan arus manusia dan barang sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi secara nasional. Dengan demikian, maka keberadaan jalan nasional seharusnya hambatan-hambatan yang terjadi sangat minimal. Hal tersebut mengartikan bahwa pada jalan nasional persimpangan-persimpangan yang terjadi seharusnya diminimalkan, mengingat bukaan atau persimpangan jalan nasional dengan jalan lain akan dapat menimbulkan hambatan arus lalu lintas pada jalan nasional. Oleh karenanya pada jalan nasional haruslah dilakukan penataan dan pengawasan serta pengendalian terhadap perkembangan suatu wilayah dalam suatu kota dalam rangka mengantisipasi perkembangan kegiatan dan aktivitas masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan kota dan tata guna lahan selalu berkembang dan berubah mengikuti kebutuhan dan kebijakan pembuat keputusan, baik di lingkungan pemerintahan daerah maupun Pemerintah Pusat. Salah satu perkembangan dari tataguna lahan di perkotaan adalah adanya perubahan peruntukan kawasan yang berubah menjadi pusat-pusat kegiatan. Baik pusat kegiatan yang bersifat jasa komersial maupun pusat kegiatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan suatu pusat kegiatan primer dalam wilayah perkotaan akan dapat merubah struktur ruang kota pada kawasan pembangunan pusat kegiatan dilaksanakan. Perubahan struktur ruang kota akan berpengaruh kepada pola pergerakan yang pada akhirnya akan membebani jaringan jalan yang ada di suatu wilayah. Pembangunan pusat kegi atan dan pengembangan kawasan pusat kegiatan pada ruas jalan nasional dan akan didominasi oleh kegiatan dan jasa tertentu yang sudah pasti akan menimbulkan tarifan pergerakan baru yang cukup besar yang akan membebani jaringan jalan nasional di wilayah perkotaan, tarifan pergerakan baru ini tidak saja berasal dari wilayah kota saja, tetapi juga dari luar wilayah kota. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) adalah analisis pengaruh perkembangan tana guna lahan terhadap sistem pergerakan arus lalu lintas di sekitar, hal ini diakibatkan oleh timbulnya lalu lintas baru, lalu lintas beralih, dan oleh kendaraan yang keluar masuk dari atau ke suatu lahan. Andalalin mempunyai keragaman tergantung dari kondisi setempat dan kebijakan pemerintah. Andalalin dapat bersifat makroskopik sewaktu tahap pra kajian kelayakan pengembangan lahan, dengan fokus utama lebih diarahkan pada sistem transportasi makro, disamping itu juga dapat bersifat mikroskopik (terperinci). Kebijakan pengendalian dampak lalu lintas antara lain suatu usaha meminimalkan dampak lalu lintas seperti peningkatan kapasitas jalan. Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilengkapi dengan anasis dampak lalu lintas. Dasar hukum Andalalin mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 pasal 51 ayat 2 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Lokasi pengembangan merupakan daerah yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas baru yang akan memberikan beban volume lalu lintas pada jaringan jalan. Rekomendasi dapat berupa upaya yang harus dilakukan terhadap sistem lalu lintas dan prasarana yang ada guna menghadapi tambahan beban kawasan pengembangan. Jangka waktu kajian Andalalin minimal sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dari sejak kawasan dibuka sampai berfungsi sepenuhnya sesuai dengan pentahapan pembangunan kawasan). Menurut Clark (1994), terdapat 3 (tiga) dampak yang akan ditimbulkan oleh pusat kegiatan terhadap lalu lintas, antara lain kelancaran lalu lintas, kenyamanan pejalan kaki dan keselamatan lalu lintas. Sedangkan penerima dampak dapat dijelaskan antara lain : a. Pengguna jalan (road user); b. Penduduk setempat (local resident); c.
Fasilitas umum setempat (local community facilities);
d. Kegiatan perekonomian setempat (Local bussiness); e. Pengelolaan angkutan umum (public transport operators); f.
Pemerintah daerah setempat (local authority).
Adapun besar kecilnya dampak pusat kegiatan terhadap arus lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : a. Bangkitan perjalanan; b. Menarik-tidaknya suatu pusat kegiatan; c.
Tingkat kelancaran lalu lintas pada jaringan jalan yang ada;
d. Prasarana jalan di seputar pusat kegiatan; e. Jenis tarikan perjalanan oleh pusat kegiatan; f.
Kompetisi beberapa pusat kegiatan yang berdekatan.
Pembangunan Gedung Pasar Muntilan yang terletak di tepi Jalan Nasional Magelang-Yogyakarta Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Magelang diprakirakan akan menarik dan membangkitkan lalu lintas dan menambah bebas lalu lintas di sekitar. Sehingga jika terdapat gangguan lalu lintas yang signifikan, mengakibatkan pada penurunan tingkat pelayanan jalan. Oleh sebab itu menghitung dan menganalisis besaran dampak aktifitas Gedung Pasar Muntilan perlu dilaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas yang berguna untuk meminimalkan dampak lalu lintas dengan memberikan pemecahan yang tepat. II. MAKSUD DAN TUJUAN Analisis dampak lalu lintas pembangunan pasar Muntilan Kabupaten Magelang dimaksudkan guna menganalisis besaran dampak lalu lintas yang timbul akibat pembangunan pada tahap konstruksi dan tahap operasi, sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap jaringan jalan yang ada di sekitar dapat diantisipasi. Tujuan analisis dampak lalu lintas pembangunan pasar Muntilan Kabupaten Magelang adalah : a. Memperkirakan dampak yang diakibatkan dari pembangunan pasar Muntilan Kabupaten Magelang;
b. Menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan guna mengakomodasi perubahan yang terjadi sebagai akibat perubahan dan pengembangan aktivitas tana guna lahan; c.
Menyesuaikan dan menyeleraskan keputusan-keputusan tentang tata guna lahan dengan konsisi lalu lintas dan jaringan jalan;
d. Sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka penanganan dampak lalu lintas. III. SASARAN Pekerjaan yang dilaksanakan adalah Jasa Konsultansi Perencana Studi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pasar Muntilan Kabupaten Magelang yang mengacu pada peraturan dan perundangundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. IV. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pengguna Jasa
: Dinas Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Magelang
Nama Pejabat Pembuat Komitmen
: BUDI SUMANTRI, ST. MM.
Alamat
: Jl. Soekarno-Hatta No. 13 Kota Mungkid.
V. SUMBER PENDANAAN Sumber pendanaanJasa Konsultansi Perencana Studi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pasar Muntilan Kabupaten Magelang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 dengan perkiraan biaya yang diperlukan sebesar Rp. 182.204.000,00 (seratus delapan puluh dua juta duaratusempatriburupiah) VI. REFERENSI HUKUM a. Undang-undang Nomor Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menjelaskan tentang status jalan di sekitar Pasar Muntilan Kabupaten Magelang; b. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 99 dan 100 menjelaskan tentang Analisis Dampak Lalu Lintas; c.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Pasal 30 tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang antara lain melalui Jaringan Jalan Nasional, serta menjelaskan tentang tata cara angkutan terkait dengan penyediaan angkutan umum;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 3 tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nasional; e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Pasal 47 sampai dengan Pasal 59 menjelaskan Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas; f.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2 006 tentang Jalan yang menjelaskan tentang status dan hirarkhi jalan terkait dengan Kegiatan Pembangunan Gedung Pasar Muntilan Kabupaten Magelang;
g.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan yang menjelaskan tentang tata cara pembuatan marka jalan yang diperlukan di sekitar kegiatan pembangunan gedung Pasar Muntilan Kabupaten Magelang;
h. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Di Jalan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2004, menjelaskan tentang tata cara pemasangan rambu lalu lintas jalan yang dibutuhkan di sekitar kegiatan pembangunan gedung Pasar Muntilan Kabupaten Magelang; i.
Peraturan perundangan terkait lainnya yang masih berlaku.
VII. LINGKUP KEGIATAN Lingkup pekerjaan Jasa Konsultan ANDALALIN Pasar Muntilan meliputi : a. Inventarisasi data pendukung (data sekunder) Pembangunan Gedung Pasar Muntilan Kabupaten antara lain : luas lahan, luas bangunan, lebar jalan keluar/masuk dan rencana gambar tapak (site plan); b. Inventarisasi kondisi prasarana jalan (inventarisasi geometrik ruas jalan) antara lain : jarak lokasi terhadap jalan utama, lebar jalan, arah lalu lintas, desain jalan, inventarisasi fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka jalan dan sebagainya) serta kondisi lingkungan jalan; c.
Inventarisasi data lalu lintas dengan melakukan perhitungan volume lalu lintas dengan klasifikasi dari berbagai jenis kendaraan yang melintas di jalan utama (jalan depan dan sekitar lokasi);
d. Melakukan analisis kinerja dan tingkat pelayanan jalan rona atau Gedung Pasar Muntilan sebelum dibangun; e. Melakukan
analisis
kinerja
dan
tingkat
pelayanan
jalan
pada
tahap
konstruksi
(pembangunan) dan tahap operasi (Gedung Pasar Muntilan K abupaten Magelang); f.
Melakukan solusi penanganan dampak lalu lintas yang terjadi, dengan meminimalkan konflik kendaraan yang keluar-masuk Gedung Pasar Muntilan Kabupaten Magelang terhadap lalu lintas menerus, menata sirkulasi pergerakan kendaraan di dalam lokasi, menata dan menghitung kebutuhan tempat parkir.
VIII. KELUARAN Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan perencana didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja dan diatur di dalam surat perjanjian tersendiri. Keluaran yang dimaksud adalah : a. Laporan Pendahuluan, berisi rencana kerja metodologi yang akan dipakai serta hasil survey awal, dibuat 10 (sepuluh) rangkap dan diserahkan selambat-lambatnya 21 hari setelah kontrak; b. Laporan Pendukung (Laporan Antara), berisi hasil kajian sementara berdasarkan analisis kondisi yang ada dan rencana pengaturan lalu lintas 5 (lima) tahun ke depan dan rencana penanganan dampak lalu lintas akibat pembangunan pasar Muntilan; c.
Draft Laporan Akhir, berupa draft Dokumen Laporan Akhir Andalalin hasil kajian dan analisis berdasarkan kondisi yang ada, rencana pengelolaan dampak lalu lintas ke depan dan masukan serta saran terhadap konsep pengelolaan lalu lintas pada lokasi gedung Pasar Muntilan Kabupaten Magelang;
d. Laporan Akhir Final, berisi Dokumen Andalalin hasil telaah yang telah mendapatkan masukan dan revisi dari hasil presentasi, dibuat rangkap 10 (sepuluh) dan diserahkan paling lambat pada tanggal kontrak berakhir; e. Ringkasan eksekutif, merupakan inti/sari laporan akhir final sebagai bahan pengambil kebijakan dalam menyusun regulasi; f.
Laporak kegiatan adalah laporan proses penyusunan secara keselurahan dari awal hingga akhir termasuk data-data pendukung dan data-data primer dilapangan serta perhitungan dan analisis yang dilaksanakan sehingga tersusun dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
g.
CD Pelaporan, seluruh pelaporan pekerjaan Jasa Konsultan Perencana ANDALALIN Pasar Muntilan direkam dalam CD dan digandakan 10 (sepuluh) kali serta diserahkan paling lambat pada tanggal kontrak berakhir.
Semua produk laporan ANDALALIN harus sesuai dengan standar Laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan peraturan lainnya yang terkait. IX. LINGKUP KEWENANGAN PEMRAKARSA KEGIATAN Lingkup kewenangan pemrakarsa meliputi : a. Menyiapkan bahan/data di lingkungan satuan kerja sesuai yang dibutuhkan; b. Menyediakan surat pengantar survey ke SKPD terkait untuk inventarisasi data sekunder dan data lapangan; c.
Menyediakan fasilitas ruang rapat untuk diskusi pembahasan laporan hasil kegiatan perencanaan.
X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Jangka waktu pelaksanaan Jasa Konsultan Perencana ANDALALIN Pasar Muntilan terhitung 90 (semblian puluh) hari kalender sejak terbit Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) XI. TENAGA AHLI Tenaga ahli yang dibutuhkan antara lain : a. Team Leader, Ahli Teknik Jalan Madya (202) (S2) teknik sipil transportasi 1 (satu) orang dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun.; b. Ahli Muda Transportasi, Ahli Teknik Jalan Muda (S1) Teknik Sipil Transportasi 1 (satu) orang dengan pengalaman minimal 4 (empat) tahun; c.
Ahli Muda Ekonomi, Ahli Ekonomi pendidikan S1 Ekonomi dengan pengalaman minimal 4 (empat) tahun;
d. Ahli Muda Sosial, Ahli Sosial pendidikan S1 Sosial dengan pengalaman minimal 4 (empat) tahun; e. Ahli Muda Sipil, Ahli Teknik Bangunan Gedung Muda (201) pendidikan S1 Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 4 (empat) tahun. f.
Tenaga pendukung Asisten Tenaga Ahli Sosial, S1 sesuai dengan bidangnya dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 6 (enam) tahun;
g.
Tenaga pendukung Asisten Tenaga Ahli Bangunan Gedung, S1 sesuai dengan bidangnya dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 6 (enam) tahun;
h. Surveyor transportasi, S1 sesuai dengan bidangnya dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 6 (enam) tahun; i.
Sekretaris, adalah seorang lulusan SLTA/SMU/SMK, yang berpengalaman minimal selama 2 tahun di bidangnya;
j.
Operator komputer atau pengolah data, SLTA dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidangnya;
k.
Sopir, adalah seorang lulusan SLTA/SMU/SMK, yang berpengalaman minimal selama 2 tahun di bidangnya;
l.
Pesuruh/office boy, adalah seorang lulusan SLTA/SMU/SMK, yang berpengalaman minimal selama 2 tahun di bidangnya.
XII. RENCANA KERJA Pekerjaan studi dimulai melaksanakan persiapan berupa survey pendahuluan, menyusun rencana survey keseluruhan dan pemantapan rencana kerja. Dilanjutkan dengan proses pengumpulan data sekunder (data institusional) dan data primer (data lapangan). Pekerjaan
selanjutnya adalah
kompilasi data guna mendapatkan data yang diperlukan dalam proses analisis. Hasil analisis data dipergunakan untuk menyusun strategi manajemen lalu lintas di daerah studi. Pelaksanaan pekerjaan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pasar Muntilan Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam alur studi sebagai berikut :
MULAI
PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pekerjaan Persiapan 2. Penyusunan Rencana Survey 3. Pemantapan Rencana Kerja
PENGUMPULAN DATA 1. Primer : survey volume lalu lintas, survey geometrik dan kondisi lingkungan sekitar, survey pergerakan simpang; 2. Sekunder : peruntukan dan
ANALISIS KONDISI YANG AKAN DATANG 1. Proyeksi
ANALSIS KONDISI EKSISTING 1. Analisis lalu lintas;
sosial ekonomi
2. Analisis kinerja ruas
wilayan studi, fungsi
pertumbuhan lalu lintas;
guna lahan, kondisi
jalan; 3. Analisis kinerja
2. Analisis
simpang
dan kelas jalan, rencana pengembangan.
bangkitantarikan perjalanan;
STRATEGI MANAJEMEN
3. Analisis parkir;
LALU LINTAS
4. Analisis kinerja ruas jalan; 5. Analisis kinerja simpang.
HASIL STUDI Kesimpulan Dan
1. Alternatif
REkomendasi
penanganan; 2. Pemilihan alternatif penanganan (do nothing, do minimum, do
SELESAI
something).
XIII. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN Pengumpulan data primer, berupa pengambilan sample, pengamatan, penyebaran dan pengumpulan kuesioner, wawancara
harus memenuhi kaidah-kaidah untuk kajian ilmiah dan
disesuaikan dengan kedalaman dan cakupan studi ANDALALIN ini. Pengumpulan data sekunder, harus dilakukan dengan cermat dengan data yang benar dari instansi terkait. Disamping itu, pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan antara lain : 1. Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada; 2. Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi; 3. Menghormati kearifan lokal; 4. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait; 5. Menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi. XIV. ALIH PENGETAHUAN Penyedia jasa konsultansi berkewajiban menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan guna alih pengetahuan kepada Pemberi Tugas serta menyampaikan seluruh hasil pekerjaan baik cetakan ( hard copy ) atau soft copy kepada Pember Tugas.
XV. PENUTUP 1. Setelah Kerangka Acuan Kerja Diterima, maka penyedia jasa konsultansi berkewajiban memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan; 2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja guna dibahan dengan Kepala Satuan Kerja. 3. Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri; 4. Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: (harus sepengetahuan PPK);
