KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) LOKAKARYA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
I.
Latar Belakang Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih (clean government) dan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah melaksanakan reformasi birokrasi. Prinsipprinsip Good Governance seperti: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan menjadi hal penting dalam penciptaan iklim birokrasi yang sehat. Dalam konteks pembangunan sistem administrasi Negara. Reformasi birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya sebagai tindaklanjut dari reformasi birokrasi adalah melaksanakan perbaikan layanan publik di unit satuan kerja Dinas Kesehatan khususnya UPT Puskesmas Dinoyo kota Malang. Satuan kerja ini dalam melakukan perbaikan layanan diawali dengan melakukan evaluasi terhadap kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan di puskesmas ini. Evaluasi yang berwujud pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan efisien. Selain itu tingkat kepuasan pelanggan (masyarakat) dalam memperoleh layanan politik menjadi acuan penting untuk menilai kesungguhan pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi. Dalam konteks ini, prinsip pelayanan yang mencakup: mudah, transparan dan tepat waktu bukan sekedar slogan, melainkan benar-benar menjadi kenyataan yang ditemui masyarakat ketika mereka ingin mendapatkan layanan pemerintah. Dasar Pelaksanaan
1. 2. 3.
II.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat. Keputusan Men.Pan Nomor 63/Kep/M/Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.Pan/2 /2004 Tanggal : 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah.
Tujuan 1. Tujuan Umum Lokakarya Sebagai bahan acuan dan standar bagi Unit Pelayanan Instansi Pemerintah di Pusat maupun di Daerah, dalam melakukan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan instansi/unit pelayanan kesehatan. 2. Tujuan Khusus Lokakarya a) Terselenggaranya pertemuan tentang hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat b) Diperolehnya bahan masukan untuk penyempurnaan Indeks Kepuasan Masyarakat c) Diperolehnya Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah khususnya puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat d) Diperoleh Penataan system, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;
III. KELUARAN YANG DIHARAPKAN Diperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga dapat mengetahui kepuasan pelanggan atas pelayanan Puskesmas Dinoyo secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. IV. PELAKSANAAN
A. Waktu dan Lokasi Pertemuan dilaksanakan : UPT Puskesmas Dinoyo Hari Pelaksanaan : Waktu Pelaksanaan : 08.00 - selesai Sasaran : Ka.PKM dan Tim Kepuasan Pelanggan UPT Puskesmas Dinoyo Dengan Pentahapan sebagai berikut :
a) Rapat
1. 2.
Persiapan Lokakarya oleh Tim Kepuasan Pelanggan UPT Puskesmas Dinoyo b) Pelaksanaan Lokakarya Jam Kegiatan Penanggun Keteranga g Jawab n 08.00 – 08.30 Registrasi Panitia 08.30 – 09.00 Pembukaan Kepala PKM
3.
09.00 – 10.30
4.
10.30 – 12.00
5. 6.
12.00 – 13.00 13.00 – 14.30
No
Sosialisasi questioner IKM Pemaparan Hasil IKM ISHOMA Pembahasan dan RTL hasil IKM
Ka. TKP Ka. TKP
Ketua Tim IKM
Panitia Ka. TKP
c) Evaluasi Lokakarya B. Pelaksana Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, membentuk Tim Kepuasan Pelanggan yang terdiri dari : 1. Ketua Tim Kepuasan Pelanggan 2. Anggota masing-masing 1 orang dari tiap unit (Loket, Poli Umum/ Lansia, KIA, Poli Gigi, Apotik, Laborat) V. PEMBIAYAAN
Tidak ada biaya karena lembar questioner tiap periode 6 bulan sebanyak 150 lembar telah disediakan oleh pemerintah kota Malang. Malang, Juli 2015 Mengetahui Pelaksana IKM
