KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Uraian Pendahuluan¹
1. Latar Belakang. Pengembangan Kawasan Industri dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah dimana kawasan industri berlokasi. Beberapa aspek penting yang menjadi dasar konsep pengembangan kawasan industri antara lain adalah efisiensi, tata ruang dan lingkungan hidup. Aspek efisiensi merupakan satu dasar pokok yang menjadi landasan pengembangan kawasan industri. Melalui pembangunan kawasan industri maka bagi investor pengguna kapling industri (user) akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah baik dimana terdapat beberapa keuntungan seperti bantuan proses perijinan, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah, dengan konsep pengembangan kawasan industri, berbagai jaringan infrastruktur yang disediakan ke kawasan industri akan menjadi lebih efisien karena dalam perencanaan infrastruktur kapasitasnya sudah disesuaikan dengan kegiatan industri yang berada di kawasan industri. Bilamana ada jaminan permintaan penyediaan infrastruktur yang pasti, jelas akan meyakinkan bagi penyedia infrastruktur membangun dan menyediakannya. Dari aspek tata ruang, dengan adanya kawasan industri maka masalah-masalah konflik penggunaan lahan akan dapat dihindari. Demikian pula, bilamana kegiatan industri telah dapat diarahkan pada lokasi peruntukannya, maka akan lebih mudah bagi penataan ruang daerah, khususnya pada daerah sekitar lokasi kawasan industri. Dari aspek lingkungan hidup, konsep pengembangan kawasan industri jelas mendukung peningkatan kualitas lingkungan daerah secara menyeluruh. Dengan dikelompokkan kegiatan industri pada satu lokasi pengelolaan maka akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pertumbuhan industri secara individual memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan karena tidak mudah untuk melakukan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri yang tumbuh secara individu. Pengembangan Kawasan Industri (Industrial Estate) adalah salah satu alat untuk pengembangan kegiatan industri yang dirasakan efektif terutama ditinjau dari segi : a.
Memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kapling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai prasarana dan sarana penunjang.
b.
Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa amenitis bagi dunia usaha.
c.
Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengatasi permasalahan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.
Namun perlu digarisbawahi mengingat penyediaan suatu kawasan industri merupakan suatu kegiatan bisnis, maka dalam pengembangannya tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah kelayakan tekno ekonomis. Untuk itu agar pengembangan kawasan industri di daerah dapat berhasil guna dan berdaya guna diperlukan adanya dokumen Masterplan Kawasan Industri. 2. Maksud dan Tujuan A.
Maksud Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan perencanaan tata ruang pada kawasan peruntukan industri sebagai dasar bagi pihak-pihak terkait dalam mengembangkan kawasan industri (Industrial Estate) dan kawasan peruntunkan industri, baik bagi aparatur Pemerintah dalam penerbitan izin dan pembinaan serta pengawasan, maupun bagi dunia usaha dalam melihat peluang investasi di bidang pengembangan industri, dan kawasan industri di Kabupaten Gresik.
B.
Tujuan Tujuan disusunnya Masterplan Kawasan Industri adalah: a) sebagai arah perwujudan rencana tata ruang khususnya pada kawasan peruntukan industri ; b) sebagai dasar memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan peruntukan industri; c) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program pembangunan pada kawasan peruntukan industri ; d) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan industri ; e) Tersedianya rencana penyediaan dan pemanfaatan kawasan peruntukan industri Kabupaten Gresik; dan f) Terciptanya kawasan industri yang berkembang dan benar-benar berhasil guna serta berdaya guna dalam rangka menjawab peluang investasi industri.
3. Sasaran Sasaran dari penyusunan Masterplan Kawasan Industri ini adalah untuk : a) Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan terhadap kawasan peruntukan industri dengan peruntukan ruang lainnya . b) Mewujudkan keterpaduan program pembangunan;
c) Mendorong terkendalinya pembangunan kawasan peruntukan industri; d) Mendorong investasi masyarakat ; e) Mendorong terkoordinasinya pembangunan kawasan peruntukan industri antara pemerintah dan masyarakat/ swasta 4. Lokasi Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Industri meliputi 16 (delapan belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik meliputi : a)
Kecamatan Gresik;
b)
Kecamata Kebomas;
c)
Kecamatan Manyar;
d)
Kecamatan Bungah;
e)
Kevamatan Sidayu;
f)
Kecamatan Dukun;
g)
Kecamatan Ujung Pangkah;
h)
Kecamatan Panceng;
i)
Kecamatan Cerme;
j)
Kecamatan Benjeng;
k)
Kecamatan Duduksampeyan;
l)
Kecamatan Balongpanggang;
m)
Kecamatan Menganti;
n)
Kecamatan Driyorejo;
o)
Kecamatan Kedamean;dan
p)
Kecamatan Wringinanom.
5. Sumber Pendanaan Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Industri ini diperlukan biaya Rp. 230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah ) termasuk PPN yang bersumber dari APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015. 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen Nama Pejabat Pembuat Komitmen: MISBAHUL MUNIR S.Sos, M.Si Proyek/Satuan Kerja: PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN INDUSTRI / BIDANG PRASWIL, SDA DAN LINGKUNGAN PADA BAPPEDA KAB. GRESIK
Data Penunjang² 7. Data Dasar Kelengkapan data yang harus diakomodasikan dalam Penyusunan Masterplan Kawasan Industri adalah : a) Data RTRW Kabupaten Gresik 2010 – 2030 b) Data Rencana Strategis, RPJPD, RPJMD c) Data wilayah administrasi; d) Data fisiografis; e) Data kependudukan; f) Data peruntukan ruang; g) Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan; h) Data ketersediaan prasarana dan sarana; i)
Data kawasan industri eksisting;
j)
Data jenis dan bidang usaha industri eksisting;
k) Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan); dan l)
Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan, penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian minimal peta 1:10.000 yang sudah mendapat rekomendasi teknis dari Badan Informasi Geospasial.
8. Standar Teknis a) Aspek Kelayakan, yaitu melihat segi-segi internal dan eksternal yang mendukung pengembangan suatu kawasan peruntukan industri dan kawasan industri; b) Aspek Pemilihan Lokasi, yaitu merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi kawasan peruntukan industri dan kawasan industri; c) Aspek Standar Teknis, yaitu merupakan standar-standar perencanaan prasarana dan sarana penunjang untuk mendukung kelangsungan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri; d) Aspek Legal Administrasi, yaitu merupakan prosedur perijinan dan aspek-aspek legal yang perlu dipersiapkan dalam pengembangan dan pengoperasian kawasan perunt.kan industri dan kawasan industri; dan e) Pengaturan jenis jenis industri dalam satu kawasan peruntukan industri dan kawasan industri. 9. Studi-Studi Terdahulu a)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Cerme Tahun 2006;
b)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedamean Tahun 2006;
c)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan SidayuTahun 2006;
d)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Manyar Tahun 2006;
e)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Driyorejo Tahun 2007;
f)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Menganti Tahun 2007;
g)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Wringinanom Tahun 2007;
h)
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2008;
i)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2008;
j)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan BungahTahun 2008;
k)
Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Cerme Tahun 2008;
l)
Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedamean Tahun 2008;
m) Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan SidayuTahun 2008; n)
Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Manyar Tahun 2008;
o)
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, pedoman dan Manual Penyediaan RTH di Kota Gresik Tahun 2008;
p)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Benjeng Tahun 2009;
q)
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jl. Panglima Sudirman – Jl. Jaksa Agung Suprapto - Jl. Usman Sadar Gresik Tahun 2009;
r)
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jl. Akim Kayat, Jl. MH Thamrin, dan Jl. KH Abdul Karim Kabupaten Gresik Tahun 2010;
s)
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) Tahun 2011;
t)
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sunan Giri Kabupaten Gresik Tahun 2011;
u)
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Bunder dan sekitarnya Kabupaten Gresik Tahun 2011;
v)
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Dr Wahidin Sudirohusodo Kabupaten Gresik Tahun 2012;
w) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jl. Pahlawan – Alun-Alun – Jl. Raden Santri – Jl. Hos Cokroaminoto – Jl. Basuki Rahmat – Jl. Nyi Ageng Arem Arem Kabupaten Gresik Tahun 2012; x)
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jl. Veteran Kabupaten Gresik Tahun 2012;
y)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Duduksampeyan - Cerme Tahun 2013;
z)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Gresik Selatan Tahun 2013;
aa) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Baru Bunder Kabupaten Gresik Tahun 2013; bb) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Gresik Perkotaan Tahun 2014; cc) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Gresik Utara Tahun 2014; dd) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Wedoroanom Kota Baru Gresik Selatan Kabupaten Gresik Tahun 2014.
10. Referensi Hukum Dasar hukum untuk melaksanakan Penyusunan Masterplan Kawasan Industri antara lain: 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Hayati;
4.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
6.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
8.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
9.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman; 17. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasin Geospasial; 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 19. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; 20. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 21. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
29. Peraturan Pemeritah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; 31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; 32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 34. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri; 35. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; 38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 39. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 40. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri; 41. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 42. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 43. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya; 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 46. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 47. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah; 48. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri; 49. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2014 Tentang Tata Cara Pemberian izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
Ruang Lingkup 11. Lingkup Kegiatan Lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan bidang Tata Lingkungan Sub Bidang Jasa Perencanaan Wilayah dalam menangani Penyusunan Masterplan Kawasan Industri meliputi: a) Pengalaman kerja melaksanakan pekerjaan sejenis seperti: 1)
Masterplan Kawasan Industri;
2)
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Pedoman dan Manual Kawasan Industri;
3)
Penyusunan Rencana Induk Kawasan Industri;
4)
Penyusunan Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Kawasan Industri; dan
5)
Pemetaan dan penyusunan Basis data Kawasan Industri.
b) Pengalaman kerja melaksanakan pekerjaan yang menunjang seperti : 1)
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
2)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
3)
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan;
4)
Penyusunan Rencana Rinci Ruang Kawasan;dan
5)
Penyusunan Rencana Teknik Bangunan dan Lingkungan.
6)
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
7)
Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
8)
Pemetaan Bangunan dan Lingkungan;
9)
Survey dan Pemetaan;
10) Rencana Induk Kebakaran; 11) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah; 12) Masterplan Drainase; 13) Masterplan Ruang Terbuka Hijau; 14) Masterplan Persampahan; 15) Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Di Daerah; 16) Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. 17) Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Pedoman dan Manual Penyediaan RTH; 18) Penyusunan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau 19) Penyusunan Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau 20) Penyusunan Rencana Tindak Kawasan Ruang Terbuka Hijau; 21) Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik; 22) Pemetaan dan penyusunan Basis data Ruang Terbuka Hijau; 23) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K); 24) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K); 25) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RPWP-3-K);dan 26) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP-3-K). (Pengalaman sejenis dan menunjang tersebut diatas berlaku untuk seluruh tenaga ahli)
1. Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam tahapan Penyusunan Masterplan Kawasan Industri dilakukan untuk keperluan pemetaan kondisi dan persebaran lahan industry eksisting,status lahan, dan dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui : a. Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penyebaran angket, temu wicara, wawancara orang perorang, dan lain sebagainya
untuk menjaring aspirasi
masyarakat terhadap kebutuhan yang diatur dalam Masterplan Kawasan Industri serta kepada pihak yang melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan b. Pengenalan kondisi fisik secara langsung melalui peninjauan lapangan serta Metode Overlay guna memadukan data-data dasar yang diperoleh dari hasil survey dan investigasi lapangan. Data sekunder yang harus dikumpulkan meliputi : a) Peta-peta rencana kawasan dari RTRW/RDTR/RTBL; dan b) Data dan informasi, meliputi : 1. data wilayah administrasi; 2. data fisiografis; 3. data kependudukan; 4. data ekonomi dan keuangan; 5. data ketersediaan prasarana dan sarana ; 6. data peruntukan ruang; 7. data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan; 8. data persebaran kawasan peruntukan industri eksisting; 9. data jenis dan bidang usaha industri; 10. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan, penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian minimal peta 1:10.000. c) identifikasi masalah dari masing-masing kawasan peruntukan industri serta kondisi fisik (ketersediaan prasarana dan sarana, konflik masyarakat, dampak lingkungan); d) kajian dampak terhadap kegiatan yang ada atau akan ada di zona yang bersangkutan; e) standar teknis dan administratif yang dapat dimanfaatkan dari peraturan-perundangundangan nasional maupun daerah; f) peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan lahan dan bangunan, serta prasarana di wilayah perencanaan; dan Seperti halnya dalam penyusunan RTRW dan RDTR, tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel
ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (time series) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat desa/kelurahan 2. Pengolahan Data Pengolahan dan analisis data untuk Masterplan Kawasan Industri meliputi : a. Analisa kebijakan terkait sektor industri; b. Analisis kesesuaian lahan; c. Analisis proyeksi kebutuhan lahan; d. Analisis teknis perancangan kawasan; e. Analisis Kebijakan Rencana dan Program; f. Analisis lingkungan dan potensi keberlanjutan; g. Analisis legal administrasi; h. Analisis kelembagaan. 3. Perumusan Rencana Perumusan Rencana untuk Masterplan Kawasan Industri meliputi : a. Pendahuluan; b. Gambaran Umum Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri; c. Analisa Kebutuhan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri; d. Analisa Kelayakan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri; e. Kriteria lokasi Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri; f. Konsepsi Pengembangan Kawasan Industri; g. Standar Teknis Perencanaan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri, h. Aspek Administratif atau legalitas; i. Strategi dan Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan serta Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;dan j. Indikasi Program. 12. Keluaran3 1)
Naskah Teknis Masterplan Kawasan Industri terdiri atas 3 (tiga) Dokumen pelaporan yang terdiri : a. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya berisi pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi dan pelaksanaan pekerjaan, program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan rencana survey lapangan berikut formulir-formulir survey lapangan yang diperlukan serta dukungan tenaga ahli beserta perlengkapannya. Adapun spesifikasi buku laporan pendahuluan adalah sebagai berikut :
Judul buku
: Laporan Pendahuluan
Jumlah buku
: 5 Eksemplar
Ukuran buku
: A4 (29,7 cm x 21cm)
Spasi pengetikan
: 1.5 spasi, pada kertas HVS putih polos
Cetak
: Berwarna
Kulit / sampul buku
: Hardcover Lem dengan finishing laminasi glossy
Laporan Pendahuluan ini diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SPMK b. Laporan Data dan Analisa Berisi data dan analisa hasil perolehan data, survey lapangan dan kajian rinci mengenai kondisi wilayah perencanaan, potensi dan permasalahan, proyeksi kebutuhan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri, analisis kelayakan, Laporan Data dan Analisa diasistensikan setelah penyerahan laporan pendahuluan. Adapun spesifikasi buku laporan Data dan Analisa adalah sebagai berikut : Judul buku
: Laporan Data dan Analisa
Jumlah buku
: 10 Eksemplar
Ukuran buku
: A4 (29,7 cm x 21cm) Untuk lampiran peta yang ada di dalam laporan data dan analisa, berukuran A3 (29,7 cm x 42 cm)
Spasi pengetikan
: 1.5 spasi, pada kertas HVS putih polos
Cetak
: Berwarna
Kulit / sampul buku
: Hardcover Lem dengan finishing laminasi glossy.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada bulan ke 3 sejak SPMK diterbitkan. c. Laporan Akhir (Materi teknis) Berisi mengenai Pendahuluan, Gambaran Umum Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri, Analisa Kebutuhan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri, Analisa Kelayakan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri, Kriteria lokasi Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri, Konsepsi Pengembangan Kawasan Industri Standar Teknis Perencanaan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri,
Aspek Administratif atau legalitas, Strategi dan Kebijakan
Penyediaan dan Pemanfaatan serta Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri, Indikasi Program. Perbaikan Laporan Akhir (Materi Teknis) diserahkan pada Pemberi Tugas setelah pembahasan Laporan Akhir (Materi teknis). Adapun spesifikasi buku laporan Akhir adalah sebagai berikut : Judul buku
: Laporan Akhir
Jumlah buku
: 10 Eksemplar
Ukuran buku
: A4 (29,7 cm x 21cm)
Untuk lampiran peta yang ada di dalam laporan akhir, berukuran A3 (29,7 cm x 42 cm) Spasi pengetikan
: 1.5 spasi, pada kertas HVS putih polos
Cetak
: Berwarna
Kulit / sampul buku
: Hardcover Lem dengan finishing laminasi glossy.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada bulan ke 4 sejak SPMK diterbitkan. 2)
Album Peta Album peta yang disajikan dengan skala atau tingkat ketelitian minimal 1:10.000 dalam format A1 yang dilengkapi dengan data peta digital yang memenuhi ketentuan sistem informasi geografis (GIS). Adapun spesifikasi Album Peta adalah sebagai berikut : Judul buku
: Album Peta
Jumlah buku
: 2 Eksemplar
Ukuran buku
: A1 (5,94 cm x 84,1cm)
Cetak
: Berwarna
Kulit / sampul buku
: Hardcover Lem dengan finishing laminasi glossy.
Album Peta harus diserahkan selambat-lambatnya 0,5 bulan sejak kontrak berakhir 3)
Back up semua laporan dalam Compact Disc (CD) berlabel judul tahap pekerjaan masingmasing 3 keping berisi data laporan sebagaimana hardcopy yang diserahkan pada masingmasing tahap pelaporan (3 keping x 4 tahap)
4)
Diskusi Diskusi diagendakan tiga kali pertemuan bersama tim teknis dari unsur BAPPELITBANGDA Kabupaten Gresik dan Satuan Kerja (SKPD) terkait, membahas Laporan Pendahuluan, Data dan Analisa serta Laporan Akhir..
Rincian Produk Pekerjaan: NO 1. 2. 3. 4.
PRODUK PEKERJAAN Laporan Pendahuluan Laporan Data dan Analisa Laporan Akhir Softcopy dalam bentuk Compact Disk (CD) yang berisi : Laporan Pendahuluan, Laporan Data dan Analisa, dan Laporan Akhir Album Gambar / Peta Peta dengan format GIS
5.
Album Gambar / Peta (A1)
RANGKAP 5 buku 10 buku 10 buku 12 buah
2 buah
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen a) Peralatan
: Fasilitas Diskusi (Ruang Rapat dan Fasilitasnya)
b) Material
:-
c) Personil
: Tim teknis pelaksana kegiatan
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi a) Peralatan
: Kendaraan operasional, GPS Handheld, Laptop/PC, Printer, Kamera.
b) Material
:-
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Kewajiban Konsultan a) Konsultan berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penyusunan rencana sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama yang disepakati. b) Konsultan wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan sesuai dengan kerangka acuan c) Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dinyatakan berakhir sampal dengan selesainya semua kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian pekerjaan yang disepakati. d) Konsultan wajib hadir dan menyerahkan hasil perencanaannya dalam forum diskusi dengan Tim Teknis. Hak Konsultan a) Dalam pelaksanaan Penyusunan Masterplan Kawasan Industri, konsultan berhak meminta bantuan Tim Teknis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan; b) Setelah pelaksana pekerjaan melaksanakan seluruh kewajibannya, maka pihak pelaksana pekerjaan berhak untuk mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaannya sejumlah tertentu dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. 16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Industri selama 4 (empat) bulan terhitung setelah diterimanya SPMK. 17. Personil Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk kegiatan Penyusunan Kawasan Industri adalah: a.
1 (satu) orang Team Leader dan Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota yang memiliki latar belakang pendidikan S2 Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) dimana posisi atau jabatan yang diakui adalah team leader, dengan pengalaman minimal 3 tahun mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota – Muda (502) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Team leader adalah sebagai berikut;
Mengoordinasikan anggota tim, sehingga pelaksanaan tugas dapat dikerjakan dengan baik sesuai spesifikasi produk dan jadwal yang telah ditentukan; Bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dan penyelesaian seluruh pekerjaan; Memantapkan metodologi dan meyusun rencana kerja; Mengoordinasikan, mengarahkan tugas dan materi teknis semua anggota tim dalam pelaksanaan kegiatan; Bertanggung jawab untuk keseluruhan manajemen hasil studi, serta penyelesaian laporan yang harus disampaikan kepada pemberi tugas; Membuat daftar data primer dan data sekunder yang diperlukan; Survey lapangan untuk pengenalan karakteristik, struktur kawasan perencanaan secara makro dan mengevaluasi kebijakan sektor industri dan penanaman modal yang telah ada; Melakukan analisa – analisa meliputi : a.
Analisa kebijakan terkait sektor industri;
b.
Analisis kesesuaian lahan;
c.
Analisis proyeksi kebutuhan lahan;
d.
Analisis teknis perancangan kawasan;
e.
Analisis Kebijakan Rencana dan Program;
f.
Analisis lingkungan dan potensi keberlanjutan;
g.
Analisis legal administrasi;
h.
Analisis kelembagaan
Melakukan perumusan rencana meliputi : a.
Pendahuluan;
b.
Gambaran Umum Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri;
c.
Analisa Kebutuhan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri;
d.
Analisa Kelayakan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri;
e.
Kriteria lokasi Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri;
f.
Konsepsi Pengembangan Kawasan Industri;
g.
Standar Teknis Perencanaan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri,
h.
Aspek Administratif atau legalitas;
i.
Strategi dan Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan serta Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;dan
j. b.
Indikasi Program,
Tenaga Ahli Ekonomi Wilayah dan atau Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Ekonomi Pembangunan dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Ekonomi Wilayah adalah sebagai berikut:
Menerapkan Ketentuan K3, dan Kode Etik Profesi; Melaksanakan survey awal; Mengitung sumber daya dan teknologi; Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang ekonomi wilayah; Melakukan Analisa yang berkaitan dengan bidang ekonomi wilayah; Membuat kerangka umum/konsep kecenderungan perkembangan kawasan terhadap aktivitas ekonomi dan social serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis industri; Membantu Team Leader dalam penyusunan laporan untuk setiap tahap kegiatan; Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya; Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli yang lain dan tenaga pendukung yang ada; Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team leader c.
Tenaga Ahli Arsitek sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik Arsitetur dengan pengalaman minimal 3 tahun mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Arsitek - Muda (101) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Arsitek adalah sebagai berikut: Menerapkan Ketentuan K3, dan Kode Etik Profesi; Melaksanakan survey awal; Mengitung sumber daya dan teknologi; Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang arsitektur; Melakukan Analisa yang berkaitan dengan bidang arsitektur; Membuat kerangka umum/konsep rencana arsitektur, dan pengembangan disainnya; Membantu Team Leader dalam penyusunan laporan untuk setiap tahap kegiatan; Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya; Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli yang lain dan tenaga pendukung yang ada; Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team leader.
d.
Tenaga Ahli Teknik Industri sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik Industri dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Teknik Industri adalah sebagai berikut: Menerapkan Ketentuan K3, dan Kode Etik Profesi; Melaksanakan survey awal; Mengitung sumber daya dan teknologi; Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang industri; Melakukan Analisa yang berkaitan dengan bidang industri;
Membuat kerangka umum/konsep rencana clustering industri, dan pengembangan disainnya didasarkan pada demand assestment, Facility Requirement, dan Financial Analysis; Membantu Team Leader dalam penyusunan laporan untuk setiap tahap kegiatan; Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya; Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli yang lain dan tenaga pendukung yang ada; Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team leader. e.
Tenaga Ahli Sistem Informasi Geografis dan atau Ahli Geodesi sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik Geodesi dan atau Teknik Geomatika dengan pengalaman minimal 3 tahun mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Geodesi - Muda (217) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa; Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Sistem Informasi Geografis dan atau Ahli Geodesi adalah sebagai berikut : Menerapkan Ketentuan K3, dan Kode Etik Profesi; Menyusun pekerjaan persiapan; Melaksanakan survey awal; Mengitung sumber daya dan teknologi; Menyusun rencana kerja pekerjaan geodesi; Melaksanakan pekerjaan geodesi; Membantu Team Leader dalam penyusunan laporan untuk setiap tahap kegiatan; Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya; Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli yang lain dan tenaga pendukung yang ada; Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team leader.
f.
Tenaga Ahli Teknik Lingkungan sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik Lingkungan dengan pengalaman minimal 3 tahun mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Teknik Lingkungan – Muda (501) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Teknik Lingkungan adalah sebagai berikut: Menerapkan Ketentuan K3, dan Kode Etik Profesi; Melaksanakan survey awal; Mengitung sumber daya dan teknologi; Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang Teknik Lingkungan; Melakukan Analisa yang berkaitan dengan bidang arsitektur;
Membuat kerangka umum/konsep kebutuhan prasarana lingkungan,rencana umum pembangunan prasarana lingkungan, analisa dampak disain konseptual prasarana lingkungan, dan rencana konstruksi prasarana ramah lingkungan; Membantu Team Leader dalam penyusunan laporan untuk setiap tahap kegiatan; Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya; Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli yang lain dan tenaga pendukung yang ada; Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team leader. Tenaga Pendukung yang dibutuhkan untuk kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Industri adalah: a.
Surveyor sebanyak 5 (lima) orang , kualifikasi minimal SMA atau sederajat; (jumlah menyesuaikan)
b.
Tenaga Administrasi sebayak 1 orang, kualifikasi minimal SMA atau sederajat; dan
c.
Sopir sebanyak 1 orang, dengan kualifikasi minimal SMP atau sederajat.
18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Industri ditetapkan 4 (empat) bulan terhitung setelah diterimanya SPMK.
Jadwal dan Waktu Penyusunan Masterplan Kawasan Industri No. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. 1. 2. C. 1.
KEGIATAN KEGIATAN PERSIAPAN Koordinasi dengan pihak dan instansi terkait Menelaah materi dan Lingkup Pekerjaan Menyusun Kerangka Kerja dan Langkah Kegiatan Melakukan Kajian / Telaah Teori, Kebijaksanaan dan Peraturan-Peraturan Koordinasi dengan Tim Masterplan Kawasan Industri Penyusunan laporan pendahuluan KEGIATAN SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA Survey Instansional Survey Lapangan : KEGIATAN PENGOLAHAN DATA, ANALISIS DAN SINTESA Kegiatan Pengolahan dan Tabulasi Data a. Data Kebijaksanaan Pembangunan b.Peta Dasar dan Peta Tematik c. Data wilayah administrasi d. Data fisiografis e. Data Kependudukan
2.
D.
f. Data peruntukan ruang g. Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan h. Data ketersediaan prasarana dan sarana i. Data persebaran kawasan peruntukan industri eksisting j. Data jenis dan bidang industri k. Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan) l. Kelembagaan, Hukum, Peraturan , Undang-undang Kegiatan Analisis a Analisa kebijakan terkait sektor industri b Analisis kesesuaian lahan; c c. Analisis proyeksi kebutuhan lahan; d Analisis teknis perancangan kawasan e Analisis Kebijakan Rencana dan Program f Analisis lingkungan dan potensi keberlanjutan g Analisis legal administrasi h Analisis kelembagaan KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR a. Pendahuluan b. Gambaran Umum Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri c. Analisa Kebutuhan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri
Bulan Ke I 1 2 3 4
Bulan Penugasan Bulan Ke II Bulan Ke III 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Bulan Ke IV 2 3 4
No.
E. 1. F.
G.
KEGIATAN d. Analisa Kelayakan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri e. Kriteria lokasi Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri, f. Konsepsi Pengembangan Kawasan Industri Standar Teknis Perencanaan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri g. Aspek Administratif atau legalitas, h. Strategi dan Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan serta Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri i. Indikasi Program KEGIATAN PENYUSUNAN ALBUM PETA Album Peta KEGIATAN DISKUSI a. Diskusi Laporan Pendahuluan b. Diskusi Laporan Data dan Analisa c. Diskusi Laporan Laporan Akhir e. Sosialisasi/Workshop KEGIATAN PELAPORAN a. Laporan Pendahuluan b. Laporan Bulanan c. Laporan Data dan Analisa d. Laporan Akhir e. Laporan Album Peta dan CD
Bulan Ke I 1 2 3 4
Bulan Penugasan Bulan Ke II Bulan Ke III 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Bulan Ke IV 2 3 4
Hal-Hal Lain a. Konsultan bertanggungjawab secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Surat Perjanjian; b. Selain data dan informasi penting sebagai masukan serta ketentuan khusus yang diberikan proyek, berlaku pula ketentuan, peraturan, persyaratan, standart dan pedoman lainnya, antara lain : 1. Surat Penetapan Pemenang; 2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 3. Surat Perjanjian ; 4. SNI dan SK-SNI Teknis yang berlaku; 5. Pertimbangan Regional dari Pemerintah Daerah setempat; 6. Peraturan Pembangunan dan Rencana Pengembangan Daerah setempat. c. Konsultan harus menyelesaikan adminitrasi proyek sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pencairan dana sesuai kemajuan pekerjaan dengan melampirkan invoice dan persyaratan lainnya. d. Untuk mencapai target, Konsultan harus menyediakan, tenaga dan peralatan yang kualifikasi dan klasifikasinya sesuai persyaratan, baik untuk bidang teknis, Admnistrasi dan Keuangan. e. Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Konsultan mendapat bimbingan dan pengarahan dari Pengelola Kegiatan dan Tim Teknis yang bertindak sebagai aparat Pemerintah yang mengatur dan membina Konsultan. f.
Setiap tahapan hasil perencanaan harus dipresentasikan oleh Konsultan kepada Team teknis untuk membahas semua aspek yang telah ditentukan
g. Hasil perencanaan yang telah dibahas dan disetujui Team Teknis akan menjadi penilaian untuk penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa / Penerima pekerjaan. h. Pekerjaan lain yang belum dimasukkan dalam TOR ini akan dibahas dan disepakati dalam perjanjian. i.
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. Gresik, Juni 2015 Kabid Prasarana Wilayah SDA dan Lingkungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
MISBAHUL MUNIR S.Sos, M.Si Pembina NIP. 19730705 199703 1 002
