KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Berlakang
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentin kepentingan gan : a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. c. Transparan Transparansi si Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.
d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity ) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 1.2
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; 2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
1.3 Maksud Tujuan
Menyedikan informasi mengenai posisi kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah,
suumber
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah,
daya
ekonomi,
sumber
daya
Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan, Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
II. Jadwal Pelaksanaan Secara keseluruhan pekerjaan ini berlangsung selama satu (1) bulan, yaitu bulan Desember.
III.
Penganggaran Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.15.000.000,-
IV.
PENUTUP Demikian kerangka acuan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggran 2020 di Kabupaten Sukabumi, disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
