KAK - RTRW

BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Penyusunan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo

1. PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat(2), pemerintah daerah kabupaten mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten. Penyusunan RTRW kabupaten dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakupsas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik di dalam kabupaten itu sendiri maupun dengan kabupaten sekitarnya. Kabupaten Sidoarjo memiliki posisi yang cukup strategis di Propinsi Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan mempunyai perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan yang sangat pesat tersebut berdampak terhadap penggunaan lahan yang ada. Selain itu, juga terdapat perubahan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sudah disesuaikan dengan pedoman terbaru yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 /PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Maksud Tujuan dan Sasaran

Maksud Maksud dari kegiatan Penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo adalah menyusun Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan peninjauan kembali penyusunan RTRW yang telah dibuat. Tujuan Tujuan dari kegiatan Penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo adalah penyesuaian isi materi RTRW dengan RDTRK yang isi materi telah disesuaikan dengan peraturan terbaru. Sasaran Adapun sasaran dari Penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo dapat dikelompokkan untuk masing-masing tahapan sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan : a. Kajian awal data sekunder, mencakup review RTRW Kabupaten Sidoarjo sebelumnya dan kajian kebijakan terkait lainnya seperti RDTRK yang muatan materinya telah disesuaikan dengan pedoman terbaru. b. Persiapan teknis pelaksanaan meliputi : - Penyimpulan data awal; - Penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan; - Penyiapan rencana kerja rinci; dan - Penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan, panduan wawancara, panduan observasi dan dokumentasi, dan lain sebagainya). 2. Tahap Survei dan Studi Literatur : a. Studi literatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 17 Tahun 2009; b. Survei instansional mengenai produk rencana hasil kegiatan instansi lain seperti RDTRK yang muatan materinya telah disesuaikan dengan pedoman terbaru; dan

c. 3.

4.

1.3.

Survei lapangan untuk memotret kondisi eksisting dan prediksi perkembangannya dengan melihat potensi wilayah. Tahap Analisis Data : a. Analisis daya dukung wilayah kabupaten serta optimasi pemanfaatan ruang; b. Analisis daya tampung wilayah kabupaten; c. Analisis pusat-pusat pelayanan; d. Analisis kebutuhan ruang; dan e. Analisis pembiayaan pembangunan. Tahap Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah.

Dimensi Waktu

Penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo secara menyeluruh mempunyai dimensi waktu perencanaan selama 20 tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

1.4.

Landasan Hukum Landasan hukum yang dipakai dalam Penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

26.

27.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1986 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

37. 38. 39.

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasan, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5393); Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Trasidisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 tahun 1989 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39 / PRT / 1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48 / PRT / 1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 / PRT / M / 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34 / PERMEN / M / 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 / PRT / M / 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 / PERMEN / M / 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 / PRT / M / 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di Perkotaan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 / PRT / M / 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

66. 67. 68.

69. 70. 71. 72. 73.

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M-DAG / PER / 12 / 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 / PRT / M / 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota beserta Rencana Rincinya; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 / PRT / M / 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan / Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 / PRT / M / 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 / PRT / M / 2009, Nomor 19 / PER / M.KOMINFO / 03 / 2009, Nomor 3 / P / 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 / PRT / M / 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 / Menhut-II / 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 / Permentan / OT.140 / 9 / 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 42 / Menhut-II / 2009 tentang Pola Umum, Kriteria, dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 / PER / M.KOMINFO / 01 / 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 / PRT / M /2010 tentang Standar Pelayanan Umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 / PRT / M / 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111.

1.5.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten / Kota; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan; Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor 09 / KPTS / M / IX / 1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D); Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390 / KPTS / M / 2007 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri E); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur; dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029.

Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo antara lain : a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten 1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten, karakteristik wilayah kabupaten serta isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan. 2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan, karakteristik wilayah kabupaten serta kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya. 3. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, ketentuan peraturan perundang-undangan serta kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya. b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kabupaten yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Pusat pelayanan di wilayah kabupaten merupakan pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kabupaten dan regional meliputi :  Pusat pelayanan, melayani seluruh wilayah kabupaten dan/atau regional;  Subpusat pelayanan, melayani sub-wilayah kabupaten; dan  Pusat lingkungan, melayani skala lingkungan wilayah kabupaten 1. Sistem prasarana utama yang merupakan sistem jaringan transportasi, yang terdiri atas : a) Sistem jaringan transportasi darat, mencakup : 1) Sistem jaringan jalan yang terdiri atas : i. Jaringan jalan tol di dalam wilayah kabupaten dan jaringan jalan sekunder di dalam kabupaten sesuai dengan PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan; ii. Jaringan jalan provinsi; iii. Jalan khusus yang berada di wilayah kabupaten; iv. Lokasi terminal sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya; dan v. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum. 2) Sistem jaringan kereta api yang terdiri atas : i. Jaringan jalur kereta api; dan ii. Stasiun kereta api. 3) Sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang terdiri atas : i. Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam wilayah kabupaten dan antar wilayah; dan ii. Pelabuhan/dermaga. b) Jaringan transportasi laut, mencakup rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan dengan mempertimbangkan fungsi jaringan transportasi laut : 1) Alur pelayaran yang berada pada wilayah kabupaten bersangkutan; dan 2) Pelabuhan laut yang berada di wilayah kabupaten. c) Jaringan transportasi udara, mencakup rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara dengan mempertimbangkan fungsi jaringan transportasi udara yang dapat berupa Bandar udara pusat penyebaran primer, pusat penyebaran sekunder dan pusat penyebaran tersier beserta sarana pendukungnya dengan mempertimbangkan : 1) Ruang udara di atas bandara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara (ketentuan keselamatan yang ditetapkan dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). Penentuan KKOP mengikuti ketentuan dalam Kepmen Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000); 2) Ruang udara di sekitar bandar udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan; dan 3) Bandar udara yang berada di wilayah kabupaten. 2. Sistem prasarana lainnya, seperti telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten. a) Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan meliputi : 1) Pembangkit listrik (skala besar maupun mikro) di wilayah kabupaten; 2) Jaringan prasarana energi yang mencakup : i. Penjabaran jaringan pipa minyak dan gas bumi, dalam wilayah kabupaten (jika ada); ii. Penjabaran jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam wilayah kabupaten (jika ada); iii. Jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, lokasi pembangkit, gardu induk distribusi dan sistem distribusi; dan iv. Rencana sistem alternatif sumber daya lainnya seperti migas, panas bumi dan tenaga surya. b) Rencana sistem jaringan telekomunikasi meliputi : Rencana sistem jaringan telekomunikasi yang dikembangkan meliputi sistem kabel, sistem nirkabel dan sistem satelit, yang terdiri atas: 1) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon fixed line dan lokasi pusat automatisasi sambungan telepon;

2) Infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS); dan 3) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di wilayah kabupaten. c) Rencana sistem jaringan sumber daya air meliputi : Rencana sistem jaringan sumber daya air dikembangkan yang terdiri atas: 1) Sistem jaringan sumber daya air lintas negara, lintas provinsi dan lintas kabupaten yang berada pada wilayah kabupaten bersangkutan; 2) Wilayah sungai di wilayah kabupaten, termasuk waduk, situ dan embung pada wilayah kabupaten; 3) Sistem jaringan irigasi yang berfungsi mendukung kegiatan pertanian di wilayah kabupaten; 4) Sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan 5) Sistem pengendalian banjir di wilayah kabupaten. d) Infrastruktur dapat meliputi prasarana penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem drainase, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki serta jalur evakuasi bencana. 1) Sistem penyediaan air minum Sistem penyediaan air minum mencakup sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan. 2) Sistem pengelolaan air limbah Sistem pengelolaan air limbah meliputi sistem air pembuangan yang terdiri atas sistem pembuangan air limbah (sewage) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sistem pembuangan air buangan rumah tangga (sewerage) baik individual maupun komunal. Untuk air limbah yang mengandung B3, diperlukan instalasi tambahan untuk membersihkan air limbah tersebut sebelum masuk ke jaringan air buangan. 3) Sistem persampahan Sistem persampahan meliputi tempat penampungan sampah sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). 4) Sistem drainase Sistem drainase meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier yang berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan(storm water) dan air permukaan lainnya untuk menghindari genangan air di wilayah kabupaten. 5) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dapat direncanakan dalam bentuk ruang pejalan kaki di sisi jalan, ruang pejalan kaki di sisi air, ruang pejalan kaki di kawasan komersial/perkantoran, ruang pejalan kaki di RTH, ruang pejalan kaki di bawah tanah dan ruang pejalan kaki di atas tanah. 6) Jalur evakuasi bencana Jalur evakuasi bencana meliputi escape way dan melting point baik dalam skala kabupaten, kawasan, maupun lingkungan. 7) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana lainnya Disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kabupaten, prasarana, dan sarana lainnya dapat direncanakan penyediaan dan pemanfaatannya, seperti untuk kebutuhan pengguna sepeda, jalur trem dan transportasi sungai. c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untukfungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 1. Kawasan lindung terdiri atas : a) Hutan lindung; b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air; c) Kawasan perlindungan setempat, meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk dan kawasan sekitar mata air; d) Ruang terbuka hijau (RTH) , meliputi taman RT, taman RW, taman kabupaten dan permakaman; e) Kawasan suaka alam dan cagar budaya; f) Kawasan rawan bencana alam, meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir; dan g) Kawasan lindung lainnya. 2. Kawasan budi daya terdiri atas : a) Kawasan perumahan, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah; b) Kawasan perdagangan dan jasa, meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;

c) Kawasan perkantoran, meliputi perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta; d) Kawasan industri, meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan; e) Kawasan pariwisata, meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan; f) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau; g) Kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi melting point ketika bencana terjadi; h) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan i) Kawasan peruntukan lainnya, meliputi pertanian,pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kabupaten. Rencana pola ruang wilayah kabupaten harus digambarkan dengan ketelitian peta skala minimum 1:25.000 dan mengikuti ketentuan sistem informasi geografis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. d. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Kawasan strategis kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis kabupaten ditetapkan dengan criteria : 1. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi 2. yang ada di wilayah kabupaten; 3. Kawasan strategis kabupaten dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan yang jelas. 4. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki : a) Potensi ekonomi cepat tumbuh; b) Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; c) Potensi ekspor; d) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; e) Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; dan f) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energy. 5. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya seperti : a) Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; b) Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; c) Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; d) Tempat perlindungan peninggalan budaya; e) Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragamanbudaya; f) Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial; g) Hasil karya cipta budaya masyarakat kabupaten yang dapat menunjukkan h) Jati diri maupun penanda (focal point, landmark) budaya kabupaten; dan i) Kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan kabupaten. 6. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain : a) Kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir; b) Memiliki sumber daya alam strategis; c) Memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa; d) Memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan e) Memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis. 7. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti : a) Tempat perlindungan keanekaragaman hayati; b) Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; c) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; d) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; e) Kawasan yang menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup; f) Kawasan rawan bencana alam; dan

g) Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. 8. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. 9. Mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis kabupaten sebagai berikut: a) Delineasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan; b) Pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang apa yang menjadi pusat perhatian setiap delineasi kawasan strategis kabupaten; dan c) Penggambaran peta kawasan strategis kabupaten harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pemetaan rencata tata ruang. e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi : 1. Usulan program utama; 2. Lokasi; 3. Besaran; 4. Sumber pendanaan; 5. Instansi pelaksana; dan 6. Waktu dan tahapan pelaksanaan. Arahan pemanfaatan ruang, sekurang-kurangnya memiliki muatan sebagai berikut : 1. Perwujudan rencana struktur wilayah kabupaten meliputi : a) Perwujudan pusat pelayanan kegiatan kabupaten; dan b) Perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten, mencakup sistem prasarana nasional dan wilayah/regional dalam wilayah kabupaten meliputi : 1) Perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kabupaten, meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara dan air; 2) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air; 3) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan; 4) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; 5) Perwujudan sistem persampahan, sanitasi dan drainase; dan 6) Perwujudan sistem jaringan lainnya. 2. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi : a) Perwujudan kawasan lindung; dan b) Perwujudan kawasan budi daya. 3. Perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten. f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW kabupaten. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten setidak-tidaknya memuat : 1. Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; 2. ketentuan perizinan; 3. Ketentuan pemberian insentif; 4. Ketentuan pemberian disinsentif; dan 5. Ketentuan sanksi.

1.6.

Lingkup Wilayah Perencanaan

Lingkup wilayah perencanaan dalam penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 kecamatan, 322 desa dan 31 kelurahan. Adapun batas administrasi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : - Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik - Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan - Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto - Sebelah Timur : Selat Madura

2. GAMBARAN UMUM 2.1.

Wilayah Administrasi

Secara administratif, kegiatan Penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo atas 18 kecamatan, 322 desa dan 31 kelurahan. Adapun batas administrasi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : - Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik - Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan - Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto - Sebelah Timur : Selat Madura Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan Jumlah Luas Wilayah Nama Kecamatan (Ha) Desa Kelurahan Sidoarjo 10 14 6.256 Buduran 15 4.102,5 Candi 24 4.066,8 Porong 13 2.982,3 Krembung 19 2.955 Tulangan 22 3.120,5 Tanggulangin 19 3.229 Jabon 15 8.099,8 Krian 19 3 3.250 Balongbendo 20 3.140 Wonoayu 23 3.392 Tarik 20 3.606 Prambon 20 3.422,5 Taman 16 8 3.153,5 Waru 17 3.032 Gedangan 15 2.405,8 Sedati 16 7.943 Sukodono 19 3.267,8 Total 322 25 71.424,571.424,5

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2.2.

Penggunaan Lahan

Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo bervariasi antara lain untuk permukiman, kebun, industri, lahan sawah, pekarangan, tambak/kolam, fasilitas umum, bakau, RTH dan lain sebagainya. Penggunaan lahan terbanyak digunakan untuk lahan sawah seluas 23.139 ha, diikuti permukiman seluas 19.037,987 ha serta untuk tambak/kolam seluas 18.672,796 ha. Sedangkan penggunaan lahan terkecil digunakan untuk RTH seluas 475,194 ha.

3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN Proses penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut : a. Tahap persiapan; b. Tahap survei dan studi literatur; c. Tahap penyusunan laporan pendahuluan; d. Tahap penyusunan laporan fakta dan analisa; dan e. Tahap penyusunan laporan rencana. f. Tahap penyusunan draft Raperda Adapun tahap pekerjaan yang akan dilakukan secara keseluruhan akan dirinci pada bagian berikut ini :

3.1.

Tahap Persiapan Tahap persiapan meliputi : a. Kajian awal data sekunder, mencakup review RTRW Kabupaten Sidoarjo sebelumnya dan kajian kebijakan terkait lainnya seperti RDTRK yang muatan materinya telah disesuaikan dengan perdoman terbaru; b. Persiapan teknis pelaksanaan meliputi : - Penyimpulan data awal; - Penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan; - Penyiapan rencana kerja rinci;

-

3.2.

3.3.

3.4.

Penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan, panduan wawancara, panduan observasi dan dokumentasi, dan lain sebagainya)

Tahap Survei dan Studi Literatur

Tahap survei dan studi literatur meliputi : a. Studi literatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 17 Tahun 2009; b. Survei instansional mengenai produk rencana hasil kegiatan instansi lain seperti RDTRK yang muatan materinya telah disesuaikan dengan perdoman terbaru; Data yang dihimpun dalam pengumpulan data meliputi : - Data dan informasi kebijakan penataan ruang terkait (RTRW Kabupaten Sidoarjo sebelumnya serta RDTRK yang muatan materinya telah disesuaikan dengan perdoman terbaru). - RPJP dan RPJM Kabupaten Sidoarjo - Data tentang kependudukan - Data tentang prasarana, sarana, dan utilitas wilayah - Data perekonomian wilayah - Data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah - Data kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam termasuk penggunaan lahan eksisting - Data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah - Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral, terutama yang merupakan kebijakan pemerintah pusat - Peraturan-perundang undangan terkait c. Survei lapangan untuk memotret kondisi eksisting dan prediksi perkembangannya dengan melihat potensi wilayah;

Tahap Penyusunan Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan memuat :  Latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar penyusunan RTRW serta dimensi perencanaan dan;  Gambaran umum wilayah perencanaan; dan  Metode pendekatan yang meliputi proses penyusunan, pelaksanaan pekerjaan, penggunaan model pendekatan dan penggunaan konsep perencanaan dan perancangan kawasan.

Tahap Penyusunan Laporan Fakta dan Analisa Laporan fakta dan analisa memuat : a. Karakteristik tata ruang wilayah kabupaten yang harus digambarkan, meliputi : 1. Kedudukan dan peran kabupaten dalam wilayah yang lebih luas (regional) a) Kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem perkotaan nasional; b) Kedudukan dan peran kabupaten dalam rencana tata ruang kawasan metropolitan (bila masuk dalam kawasan metropolitan); c) Kedudukan dan peran kabupaten dalam rencana struktur ruang provinsi; dan d) Kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem perekonomian regional. 2. Karakteristik fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi : a) Karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah dan lain sebagainya); b) Potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami dan bencana alam geologi); c) Potensi sumberdaya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi dan air tanah); dan d) Kesesuaian lahan pertanian (tanaman pangan, tanaman perkebunan dan lain sebagainya). 3. Karakteristik sosial-kependudukan, sekurang-kurangnya meliputi : a) Sebaran kepadatan penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun); b) Proporsi penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun); dan c) Kualitas SDM dalam mendapatkan kesempatan kerja. 4. Karakteristik ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya meliputi : a) Basis ekonomi wilayah, ekonomi lokal dan sektor informal; b) Prospek pertumbuhan ekonomi wilayah di masa yang akan datang; dan c) Prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi. 5. Kemampuan keuangan pembangunan daerah, sekurang-kurangnya meliputi: a) Sumber penerimaan daerah dan alokasi pembiayaan pembangunan; dan b) Prediksi peningkatan kemampuan keuangan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteritik tata ruang wilayah kabupaten kemudian dilakukan analisis potensi dan masalah pengembangan kabupaten yang meliputi : a. Analisis daya dukung wilayah kabupaten serta optimasi pemanfaatan ruang; b. Analisis daya tampung wilayah kabupaten; c. Analisis pusat-pusat pelayanan; d. Analisis kebutuhan ruang; dan e. Analisis pembiayaan pembangunan.

3.5.

Tahap Penyusunan Laporan Rencana a. b. c. d. e. f.

3.6

3.7

Laporan Rencana memuat : Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; Rencana struktur ruang wilayah kabupaten; Rencana pola ruang wilayah kabupaten; Penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten; Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tahap Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah

Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah dalam bentuk naskah hukum atau legal drafting, dengan sistematika mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni : a) Judul b) Pembukaan  Frasa Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa  Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan  Konsiderans  Dasar Hukum  Diktum c) Batang Tubuh  Ketentuan Umum  Materi Pokok yang Diatur  Ketentuan Pidana (jika diperlukan)  Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)  Ketentuan Penutup d) Penutup e) Penjelasan (jika diperlukan) f) Lampiran (jika diperlukan)

Album dan Compact Disc (CD) Peta

Merupakan kumpulan peta utama yang menjadi hasil dari kegiatan penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pada album peta diserahkan 2 eksemplar dengan ukuran A1, skala 1 : 25.000. Compact Disc (CD) diserahkan sebanyak 5 keping yang berisi laporan pendahuluan, laporan fakta dan analisa, draft laporan rencana, laporan rencana, draft rancangan peraturan daerah, bahan presentasi dan album peta.

4. PELAKSANAAN PEKERJAAN 4.1

Kewajiban Konsultan

a. b. c. d.

e.

Konsultan mempunyai kewajiban : Konsultan berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Pelaksanaan penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo dengan berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan. Konsultan berkewajiban menyusun Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja. Konsultan dalam melaksanakan pekerjaan dinyatakan berakhir berakhir setelah penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo selesai secara keseluruhan dan dapat diterima oleh Pemberi Tugas. Konsultan dalam melaksanakan pekerjaan agar meminta bantuan Tim Teknis proyek yang akan memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Konsultan untuk mencapai hasil yang optimal. Tim Teknis tersebut dapat diminta bantuanya untuk memberikan data guna mendukung kelancaran kerja sejauh tidak membutuhkan biaya. Dalam menyusun Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo, konsultan wajib mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan wilayah perencanaannya dalam bentuk kegiatan

sosialisasi baik langsung di wilayah perencanaan maupun dalam forum diskusi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada tahap pendahuluan dan analisa. f. Konsultan wajib mengadakan diskusi terbatas pada setiap tahap pekerjaan. g. Dalam pelaksanaan diskusi terbatas, Konsultan wajib menyediakan waktu untuk hadir dalam forum diskusi tersebut serta menyajikan hasil pekerjaanya kepada peserta diskusi.

4.2.

Susunan Tenaga Ahli

4.3.

Penyusunan Usulan Teknis dan Biaya

Konsultan berkewajiban membentuk team untuk menyusun Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo yang secara fungsional dapat langsung berhubungan dengan Pemberi Tugas dalam rangka penyelesaian rencana tersebut. Adapun team yang dibentuk oleh Konsultan merupakan gabungan dari beberapa keahlian, yaitu : a. Tenaga Ahli Planologi/Perencanaan Kota merangkap Team Leader  Lulusan S2 Planologi/Perencanaan Kota dengan pengalaman kerja di bidang jasa konsultasi minimal 10 tahun  Memiliki Surat Keterangan Ahli  Jumlah personil 1 orang b. Tenaga Ahli Teknik Arsitektur  Lulusan S1 Teknik Arsitektur dengan pengalaman kerja di bidang jasa konsultasi minimal 10 tahun  Memiliki Surat Keterangan Ahli  Jumlah personil 1 orang c. Tenaga Ahli Teknik Sipil (Pengairan)  Lulusan S1 Teknik Sipil/ S1 Teknik Pengairan dengan pengalaman kerja di bidang jasa konsultasi minimal 10 tahun  Memiliki Surat Keterangan Ahli  Jumlah personil 1 orang d. Tenaga Ahli Teknik Geodesi  Lulusan S1 Teknik Geodesi dengan pengalaman kerja di bidang jasa konsultasi minimal 10 tahun  Memiliki Surat Keterangan Ahli  Jumlah personil 1 orang e. Tenaga Ahli Hukum  Lulusan S1 Hukum dengan pengalaman kerja di bidang jasa konsultasi minimal 10 tahun  Jumlah personil 1 orang f. Tenaga Ahli Teknik Lingkungan  Lulusan S1 Teknik Lingkungan dengan pengalaman kerja di bidang jasa konsultasi minimal 10 tahun  Memiliki Surat Keterangan Ahli  Jumlah personil 1 orang g. Tenaga Ahli Ekonomi  Lulusan S1 Ekonomi Pembangunan dengan pengalaman kerja di bidang jasa konsultasi minimal 10 tahun  Jumlah personil 1 orang h. Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota  Lulusan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun  Jumlah personil 1 orang i. Asisten Tenaga Ahli Teknik Geodesi  Lulusan S1 Teknik Geodesi dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun  Jumlah personil 1 orang Sebelum melaksanakan pekerjaan, Konsultan diwajibkan membuat usulan teknis dan biaya, yang terdiri dari : a. Usulan Teknis dengan penjelasan terinci tentang data organisasi perusahaan, data dan uraian pengalaman kerja, tanggapan KAK, pendekatan dan metodologi, jadwal pelaksanaan pekerjaan, bentuk komposisi tim dan penugasan, jadwal penugasan tenaga pendukung dan lain sebagainya. b. Usulan biaya dengan perincian biaya pada tiap-tiap kegiatan yang dilakukan serta kebutuhan pendukung yang diperlukan.

4.4.

Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo, Konsultan harus bekerja sama dengan Team Teknis Proyek

maupun aparat pemerintah lainya baik dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun instansi lain, termasuk teknis sektoral yang terkait.

4.5.

Waktu Penyelesaian Pekerjaan

4.6.

Sumber Pendanaan

Pekerjaan sebagaimana yang diuraikan di atas harus diselesaikan seluruhnya dalam waktu 5 (lima) bulan, atau waktu yang ditetapkan sesuai dengan hasil rapat penjelasan umum terhitung sejak penandatanganan kontrak.

Sumber pendanaan dari kegiatan ini berasal dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui APBD Tahun Anggaran 2014

5. SISTEM PELAPORAN 5.1.

Jenis Laporan

Substansi pelaporan yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa terdiri dari : Laporan Pendahuluan Menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar penyusunan RTRW, dimensi perencanaan, gambaran umum wilayah perencanaan serta metode pendekatan yang meliputi proses penyusunan, pelaksanaan pekerjaan, penggunaan model pendekatan dan penggunaan konsep perencanaan dan perancangan kawasan. Laporan Pendahuluan harus disusun sebelum pelaksanaan survey dan diserahkan setelah proses diskusi dengan Tim Teknis atau Pengguna Jasa untuk menyamakan persepsi atas beberapa hal antara lain metode studi dan metode analisa. b. Laporan Fakta dan Analisa Laporan fakta dan analisa merupakan laporan kemajuan kedua. Laporan ini berupa Review atas Dokumen Fakta dan Analisa yang menjelaskan ringkasan deskriptif fakta dan analisa kawasan rencana secara tertulis yang dilengkapi dengan peta-peta (skala 1 : 25.000 untuk pembahasan RTRW) dan gambar-gambar foto tentang kondisi lapangan. Adapun struktur laporan yang tertampilkan adalah: - Kondisi eksisting : potensi dan permasalahan. - Hasil analisis dan rencana pengembangan kawasan - Proyeksi kebutuhan ruang untuk 20 tahun mendatang - Konsep rancangan pengembangan kawasan Laporan ini disusun dalam bentuk diskripsi tertulis yang dilengkapi dengan peta-peta (peta skala 1 : 25.000 untuk skala RTRW) dan gambar-gambar serta foto yang mendukung. c. Draft Laporan Rencana Berupa rancangan rencana yang berisikan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Draft Laporan Rencana disiapkan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan Fakta dan Analisa diserahkan dan telah disetujui oleh tim teknis didasarkan atas masukan dari pembahasan yang hadir sebelum kegiatan seminar dilakukan. d. Laporan Rencana Merupakan buku utama yang mencakup isi rencana yang disusun dari draft laporan rencana yang telah disempurnakan dengan berpedoman dari hasil keputusan seminar. Laporan ini disiapkan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah seminar. Laporan akhir ini diserahkan setelah dibahas dan disetujui oleh tim teknis didasarkan atas masukan dari pembahasan yang hadir. e. Executive Summary Executive summary merupakan ringkasan Laporan Rencana yang dimampatkan dan dipilah sebagai informasi awal dan data pendukung bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan. f. Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Draft Raperda berisi pasal per pasal peraturan daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. g. Album Peta dan Compact Disc (CD) Merupakan kumpulan peta utama yang menjadi hasil dari kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Sidoarjo. Pada album peta diserahkan 2 eksemplar dengan ukuran A1, skala 1 : 25.000. a.

Compact Disc (CD) dierahkan sebanyak 5 keping yang berisi laporan pendahuluan, laporan fakta dan analisa, draft laporan rencana, laporan rencana, draft rancangan peraturan daerah, bahan presentasi dan album peta

5.2.

Teknik Penyajian Laporan

Teknik penyajian laporan dalam Penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : a. Pengetikan 1,5 (satu koma lima) spasi dengan kertas HVS putih polos b. Kulit buku warna biru tua dengan tulisan putih c. Untuk format penyajian peta, pada kolom keterangan dicantumkan nama Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo (tidak dicantumkan nama konsultan). d. Ukuran kertas : - Pada Laporan Pendahuluan, judul buku tertulis Laporan Pendahuluan berukuran A4, jumlah 10 buku. - Pada Laporan Fakta dan Analisa, judul tertulis Laporan Fakta dan Analisa berukuran A3, jumlah 10 buku. - Pada Draft Laporan Rencana, judul buku tertulis Draft Laporan Rencana, berukuran A3 dengan jumlah 10 buku. - Pada Laporan Rencana, judul buku tertulis Laporan Rencana, berukuran A3 dengan jumlah 10 buku. - Pada Executive Summary, diserahkan sebanyak 35 buku. - Pada Laporan Draft Raperda, berukuran F4, dengan jumlah 10 eksemplar. - Laporan dibuat sesingkat mungkin, dan lebih memperbanyak informasi – infromasi yang lebih normatif (peta, tabel dan diagram). - Peta dibuat dalam bentuk album dan Compact Disc (CD) dengan skala 1 : 25.000 dengan GIS masing-masing 2 album peta dan 5 keping berbentuk CD.