KARAKTER PEMBANGUNAN

RANGKUMAN MATA KULIAH SISTEM ANGGARAN DAN PEMBENDAHARAAN NEGARA KARAKTER PEMBANGUNAN & PERENCANAAN PEMBANGUNAN

“

DAN PENGANGGARAN INDONESIA

FADHILLAH ASRI

”

( 1102120964 )

NOPRIAL VALENRA M

( 1102120906 )

M.YOGI PRATAMA

( 1102112822 )

PUTRA

( 1102113026 )

RIZKI DARMAWAN

(1102136429)

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU 2013

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.











Karakter Pembangunan Indonesia 2.1 PARADIGAMA PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

Paradigma

Pembangunan

adalah

cara

pandang

terhadap

suatu

persoalan

pembangunan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pembangunan dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat. Secara teoritis, konsep ‘’pembangunan’’ memiliki banyak defenisi dan pendekatan. Dalam studi ilmiah, konsep ini diakui telah beberapa kali mengalami pergeseran pendekatan. Mulai dari pendekatan ‘’Economic Well Being,’’ ‘’Minimun Acceptable Standard of Living,’’ ssehingga pendekatan tersebut disesuaikan dengan d engan nilai yang dianut oleh para politisi dan cendikiawan suatu Negara pada waktu tertentu (Effendi;1989). (Effendi;1989). Paradigma pembangunan Indonesia mengalami perkembangan sebagai berikut: pertama, pertama, paradigma pertumbuhan ( growth paradigm); paradigm); kedua, kedua, pergeseran dari paradigma pertumbuhan menjadi peradigme pe radigme kesejahteraan (welfare paradigm) paradigm) atau dalam literature lain disebut dengan paradigm basic need ; ketiga, paradigma pembangunan pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development paradigm). paradigm). Pelaksanaan pembangunan di Negara berkembang seperti di Indonesia menekankan pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pertumbuhan pendapatan pendapatan nasional. nasional. Dalam paradigma pertumbuhan, peran pemerintah adalah menyusun perencanaan dan menciptakan pertumbuhjan ekonomi yang diinginkan dengan unsur utama pertumbuhan GNP serta pertumbuhan tingkat penanaman modal (Effendi, 1989: 5-6). Perencanaan pembangunannya bersifat center-down atau top-down, top-down, yang merupakan kelemahan paradigm pertumbuhan. Sebab, dengan mekanisme perencanaan pembangunan yang center-down, semua aspirasi rakyat cenderung diabaikan. Beberapa Negara yang mengalami kegagalan dengan model paradigma ini adalah Brazil dan Chili. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh kedua Negara tersebut dan diharapkan perlahan-lahan menetes menetes ke bawah (‘’tricle down effect’’) ternyata tidak terjadi sebagaiman yang diharapkan, malahan menimbulkan ketimpangan (Effendi, 1989). Kelemahan paradigma pertumbuhan ini akan semakain kelihatan apabila kritik-kritik yang dilontarkan oleh ahli ekonomi-politik dapat diikuti sejak awal tahun 1970-an. Para ahli











penyediaan air

bersih, dan perumahan. Oleh karena kelemahan tersebut, para ahli

merekomendasikan agar Negara berkembang menggeser paradigma pembangunannya ke ‘’paradigma kebutuhan dasar.’’ Dalam paradigma ini, di samping diperlukan pelayanan publik, penciptaan kondisi tertentu jga dituntut untuk memberikan akses yang sama kapada setiap warga Negara dalam memperoleh pelayanan publik. Kekurangan pada sisi kemerataan atau kualitas dari pelayanan public yang diberikan oleh birokrasi terjadi karena barbagai keterbatasan yang dimiliki oleh organisasi birokrasi. Oleh karena itu. Oleh karena itu, jika hanya mengandalkan birokrasi saja, pemerataan tidak dapat dilakukan. Secara umum, paradigma pembangunan model ini memang lebih berorientasi pada kebutuhan pokok, padat karya, berskala kecil, bertumpu pada sumber regional, berpusat pada desa, dan teknologi tepat guna. Akan tetapi dalam praktiknya, paradigma ini menimbulkan benturan-benturan akibat kurangnya keluasan politik local. Bahkan pada hakikatnya, strategi atau paradigma pembangunan basic needs, needs, meminjam istilah Paulo Freire, merupakan assistencialism, yaitu suatu usaha untuk membantu masyarakat secara finansial atau sosial yang bersifat sementara guna memerangi gajala-gejala, bukan memerangi penyebab terjadinya masalah (Freire dalam Ulul Albab, 2004). Atas kelemahan dari kedua paradigma pembangunan di atas, munculah paradigma baru, yaitu paradigma ‘’ People Centered Development (PCD).’’ PCD merupakan strategi atau model pembangunan yang berorientasi pada pembangunan kualitas manusia. Asumsi dasar parangdigma ini adalah bahwa bahwa pwmbangunan pwmbangunan itu harus sungguh-sungguh ditujukan pada upaya memberi manfaat bagi manusia, baik dalam upayanya maupun dalam menikmati hasil-hasil dari upayanya. Disamping itu, paradigma pembangunan ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki kesempatan guna mengembanggikan kepandaian kreatif bagi masa depannya sendiri dan masa depan masyarakat pada umumnya (Korten, 1984). Dalam paradigma pembangunan manusia yang mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan adalah pelayanan sosial, pembelajaran sosial, pemberdayaan, kemampuan, dan kelembagaan.(Suryono dalam surjadi, 2000). Pembangunan dinilai berhasil bilamana hubungan antar manusia dengan sumbersumber tersebut menciptakan keharmonisan kehidupan manusia itu sendiri. Peran pemerintah tidak boleh lagi dominan. Pemerintah tidak boleh lagi berperan sebagai pem borong yang aktif











2.2 PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN

Perencanaa pembangunan yang disusun oleh suatu daerah merupakan perwujudan asas

desntralisasi

terhadap

berbagai

kewenangan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Dari perencaan itu, proses/kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tahap perencanaan menjadi pusat perhatian bagi semua pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan ini, mensyaratkan (dalam tahap perencanaan) partisipasi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat akan menguatkan tingkat kepercayaan (akuntabilitas) dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini akan membuat ringan kerja pelaksanaan pembangunan. Pendekatan partisipasi menjadi alternatif pilihan yang mengemukakan untuk lebih memberikan pesan serta aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan di berbagai tahap pembangunan (perencanaan, perancangan, pelaksanaan sampai pada pemeliharaan). Model pendekatan partisipasi untuk proses perencanaan pengembangan pengembangan daerah meliputi: 1) Institusionalisasi dan prosedur proses pelibatan masyarakat dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan. pembangunan. 2) Model pendekatan dalam proses atau tahapan pembangunan. Institusionalisasi model pendekatan dengan melibatkan actor pembangunan (swasta, masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai mediator). Di tingkat masyarakat, keberhasilan pendekatan ini akan dirasakan oleh masyarakat dalam upaya mengorganisasi diri, meningkatkan proses demokratisasi, meningkatkan peran serta (partisipasi), serta mendudukan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Keberhasilan model pendekatan ini akan mampu ’’memperdayakan’’ aktiva potensi daerah daera h guna mempercepat kemampuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kaitannya dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep penting. Partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan, tetapi tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung











Menurut UU Nomor 25/2004, salah satu tujuan perencanaan adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat . Dalam hal ini, penjelasan kata optimal tidak tidak ada menurut UU ini.

2.3 TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Sejak tiga dasawarsa terakhir, kalim proses pembangunan adalah partisipasi masyarakat. Klaim ini didasarkan pada proses perencanaan pembangunan secara bottom up, lewat penyelenggaraan forum koordinasi pembangunan partisipasi yaitu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa atau kelurahan, forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, dan forum koordinasi perencanaan pembangunan daerah di tingkat kota, kabupaten, atau provinsi.

2.3.1

Asimetri

antara

Perencanaan

dan

Anggaran

Pembangunan

dengan

Permasalahan Permasalahan yang Dihadapi oleh Masyarakat Masyarakat

Pada hakikatnya, perencanaan pembangunan adalah suatu proses interaksi timbal balik antara lembaga perencanaan dan perencana per encana dengan public yang sangat pluralistic, baik sebagai subjek ataupun objek perencanaan. Makna wacana top-down top-down dan bottom-up bottom-up adalah sesuatu yang berpasangan, karena satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Di masa yang lalu, unsur top-down sangat kental. Mekanisme bottom-up bottom-up kini kian menggema ditengah pembangunan yang dilakukan. Setiap daerah pasti memiliki permasalahan spesifik yang sering kali berbeda antardaerah. Perbedaan inipun berakibat pada perbedaan rencana. Pembangunan yang akan dilakukan di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah seharusnya bergantung pada permasalahan yang muncul di daerah tersebut. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya baru guna meluruskan mekanisme perencanaan da n penganggaran.

2.3.2 Tidak Transparannya Program Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Produk Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Pemerintah

Produk merupakan hal yang sangat penting, namun hal yang tidak dapat diabaikan adalah kualitas proses dalam menghasilkannya. Hal terakhir inilah yang tidak disentuh dalam











Hal tersebut memang secara eksplisit akan dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah. Namun, perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 25/2004 hanya menyebut permukaanya saja saj a (Pasal 10 ayat 3, pasal 11 ayat 1, dan pasal 12 ayat 1), tidak seperti pada Pasal-pasal tentang Produk (Dokumen) yang dijelaskan dengan sangat rinci. Makna Musrenbang yang merupakan kunci paradigma baru perencanaan tidak tercemirkan secara eksplisit. Hal tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan (gap) antara tujuan UU No. 25/2004 dengan kandungannya, kandungannya, di mana isi kurang mencerminkan jiwa serta semangatnya.

2.3.3

Mayoritas Dana APBD Dinikmati oleh Birokrasi

Sebagian

besar dana APBD Kota/Kabupaten ternyata dinikmati oleh kalangan

birokrasi. Sebagai contoh, di kota Bandung, menurut hasil penelitian BIGS (2004), sekitar 90% dana APBD dinikmati oleh birikrasi yang terdiri atas 66,03% belanja rutin; 8,09% belanja sector aparatur pemerintah dan pengawasan; serta 15,88% dana kickback yang biasanya dipungut oleh birokrasi dari pada rekanan baik melalui proses tender maupun penunjukan langsung. Kecenderungan ini juga berlaku di Kota/Kabupaten lainnya di Indonesia.

2.3.4

Perencanaan Perencanaan dan Anggaran yang Tidak Tidak Peka terhadap Gender Gender

Hasil-hasil pembangunan harus dinikmati secara merata oleh semua orang, termasuk semua kelompok gender. Pembangunan yang hanya menguntungkan salah satu gender,n pada gilirannya, justru tidak mengoptimalkan kinerja pembangunan itu sendiri. Dari perspektif gender pada saat ini, proses anggaran yang yang ada adalah bias pria, dimana respresentasi dan artikulasi kepentingan dan kebutuhan perempuan belum diperhitungkan. Format anggaran dan mekanisme pembentukannya potensial menyingkirkan kebutuhan pembangunan salah satu gender. Saat ini, diperlukan langkah dan sarana untuk mendeteksi bias gender dalam pembangunan sedini mungkin. mungkin. Bias gender dalam anggaran dapat ditemukan melalui berbagai indikasi. Pertama, Pertama, terdapat indikasi adanya alokasi sumber daya dalam anggaran yang menguntungkan gender tertentu. Kedua, Kedua, terdapat indikasi bahwa pengelolaan anggaran akan memunculkan













dikelola dengan memunculkan massalah ketidaksetaraan gender. Untuk menghindari adanya bias gender meke anggaran Negara seyogyanya seyogyanya menjadi anggaran yang sensitif gender.

2.3.5

Perencanaan dan Anggaran Merupakan Hasil Kolusi antara Birokrasi dan DPRD

Dari segi proses politik, proses anggaran mengandung unsure-unsur kolusi, di mana pihak parlemen dan pemerintahan secara bersama-sama mempertahankan kepentingannya dalam anggaran. Modus yang dilakukakan cukup beragam, tetapi yang paling utama adalah ‘’menguasai’’ proyek secara bersama-sama bersama-sama dan/atau peningkatan niali proyek/mark-up proyek/mark-up (Ibid, (Ibid, 2004). Semenjak tahun 2002 di Indonesia pengaggaran berbasis kinerja yang menganut prinsip anggaran surplus/deficit telah dipopulerkan. Lebih penting lagi, penganggaran berbasis kinerja menggunakan pendekatan partisipasi. Namun, reformasi tersebut belum secara signifikan signifikan dapat mengatasi ‘’penyakit lama,’’ yakni ego sektoral serta keterisolasian antara perencanaan dan penganggaran. 2.3.6

Meningkatnya Biaya Rutin

Biaya rutin sebagai sinonim dari biaya yang harus dikeluarkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini didukung dengan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan public, seta kondisi eksternal lainnya yang berpengaruh pada harga-harga di pasaran. Perencanaan dan penganggaran yang baik akan menjadi pengendali dari setiap pos-pos anggaran yang hendak dikeluarakan daerha. Hal ini tujukan untuk menjaga keseimbangan dengan biaya daerah lainnya.

Reformasi perencanaan dan penganggaran penganggaran pembangunan











6. dll



Perencanaan Pembangunan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat,melalui

urutan

pilihan,dengan

memperhitungkan

sumber

daya

yang

tersedia.Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan,penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan.pembangunan

nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.Sedangkan pembangunan daerah ialah bagian dari kesatuan system pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka NKRI. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan renccana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (20 tahun),jangka menengah(5 tahun) dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.



Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Narasumber dalam musrenbang adalah pihak-pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.Peserta musrenbang adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.



Penganggaran











2.Asas Dan Tujuan Perencanaan Pembangunan Nasional Asas dan tujuan perencanaan pembangunan nasional yang terdapat dalam pasal 2 UU No 25 Tahun 2004 2004 menyebutkan bahwa : 1. Pembanggunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan,keadilan,berkelanjutan,berwawasan

lingkungan,serta

kemandiriian

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional 2. Perencanaan

pembangunan

nasional

disusun

secara

sitematis,tearah,terpadu,menyeluruh,dan tanggap terhadap perubahan. 3. System perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdassarkan asas umum penyelenggaraan negara 4. System perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk : 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan 2. Menjamin

terciptanya

integrasi,sinkronasi,dan

antradaerah,antarruang,antarwaktu,antarfungsi

sinergi

pemerintah

baik

pusat

dan

daerah 3. Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

anatara

perencanaan,penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat ; dan 5. Menjamin

tercapainya

penggunaan

sumber

daya

secara

efisien,efektif,berkeadilan,dan berkelanjutan 6. 3. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan mengenai ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional tertuang dalam pasal 3,4,5,6,7 UU No 25/2004.Perencanaan pembangunan nasional mencakup











4.Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiscal daerah yang bersangkutan.Pengantaran prioritas kegiatan pembangunan dari proses perencanaan ke dalam proses penganggaran adalah suatu kelanjutan.Pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 8 disebutkan bahwa perencanaan pemabngunan terdiri dari 4 tahapan yaitu : 1. Penyusunan Rencana 2. Penetapan Rencana 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan,sehingga secara keseluruhan satu siklus perencanaan utuh yang terbentuk.Implementasi rencana dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari siklus perencanaan yang amat menentukan kebijakan penganggaran.Untuk itu,kedudukan perencanaan dan penganggaran dalam proses pembangunan merupakan kegiatan penting dalam mata rantai guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjtan.

5.Anggaran Daerah Reformasi Jika dilihat sejarah perkembangannya,reformasi system penganggaran sudah terjadi pada decade 40-an di Amerika Serikat dmana pemerintah federal saat itu menghendaki adanya pengukuran kinerja bagi institusi pemerintah.Pada awal tahun 60-an Departemen Pertahanan AS merancang suatu system perencanaan-pemrogaman-penganggaranyang kemudian

penerapannya

diperluas

ke

organisasi

sipil

pemerintah.Namun

dalam

perkembangannya ditemukan beberapa kesulitan penerapan system ini,kemudian dibentuklah











tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial,sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran meliputi : 1. Aspek Perencanaan 2. Aspek Pengendalian 3. Aspek Akuntabilitas Publik Penganggaran harus diawasi dimulai dari tahap perencanaan ,kemudian berlanjut ke tahap pelaksanaan dan pelaporan.Proses penganggaran akan lebih efektif jika lembaga pengawas khusus yang bertugas mngontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran melakukan pengawasan.Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang.Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Di Indonesia,seiring dengan digulirkannya,isu reformasi di bidang pemerintahan hingga dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32/2004 dan Undang-undang Nomor 33/2004 yang ditindak lanjuti denagn keluarnya PP Nomor 58/2005 dan beberapa revisi PP dan permendagri pendukungnya,paradigm pendukungnya,paradigm baru dalam pengelolaan keuangan daerah telah dilahirkan.Perubahan ini terjadi karena besarnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaran jalannya pemerintah guna mencegah terjadinya KKN.













3.2.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Struktur APBD yang berlaku sebelum reformasi keuangan daerah mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya adalah: 1. Menggunakan konsep anggaran berimbang, 2. Mencampuradukkan elemen pendapatan dan penerimaan yang berasal dan pinjaman dengan elemen belanja dengan pembayaran utang, 3. Memisahkan elemen belanja rutin dengan belanja pembangunan. Struktur tersebut kurang memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan dan belanja yang dikeluarkan. Adanya pemisahan elemen belanja rutin dan belanja pembangunan sering menimbulkan duplikasi dan tumpang tindih pengeluaran-pengeluaran yang dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas anggaran Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka penerapan anggaran kinerja, sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang kini berganti menjadi PP Nomor 58/2005, perlu disusun struktur APBD baru yang dikembangkan dan struktur APBD lam a.











menjadi

bahan

evaluasi

pelaksanaan

APBD

semester

pertama

dan

penyesuaian/perubahan APBD pada semester berikutnya. berikutnya. 5. Laporan Pertanggungjawaban APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang minimumnya terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. 6. Gubernur/bupati/walikota

selaku

pengguna

anggaran

bertanggung

jawab

pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang API dan segi manfaat/hasil (outcome). 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksan. kegiatan yang ditetapkan dalam perda tentang APBD, dan segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output).

Selain itu, struktur APBD yang baru diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah menurut peraturan perundang-undangan. Setiap bidang pemerintahan tersebut selanjutnya dikiasifikasikan berdasarkan Unit Organisasi Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-











2. Fungsi perencanaan, berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan, berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemenintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerj a/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi stabilisasi, berarti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD, harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tersebut dianggarkan secara bruto dalam APBD. APBD. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:











3.2.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah.merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Pada struktur yang lama, Belanja Daerah diklasifìkasikan ke dalam Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan, sedang, pada struktur yang baru, Belanja Daerah diklasifikasikan ke dalam Belanja Urusan Wajib dan Belanja Urusan Pihihan. Belanja daerah yang meliputi semua pengeluaran dan rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembahi. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas: 1. Urusan wajib 2. Urusan pilihan 3. Urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dan dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan.











Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat ini diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Klasifikasi belanja urusan wajib mencakup: 1. Pendidikan 2. Kesehatan . 3. Pekerjaan umum 4. Perumahan rakyat 5. Penataan ruang 6. Perencanaan pembangunan 7. Perhubungan 8. Lingkungan hidup 9. Pertanahan 10. Kependudukan dan catatan sipil 11. Pemberdayaan perempuan













23. Statistik 24. Arsip 25. Komunikasi dan informatika

(2) Belanja Urusan Pilihan

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup 1. Pertanian 2. Kehutanan 3. Energi dan sumber daya mineral











8. Pendidikan 9. Perlindungan sosial

Belanja Daerah Menurut Organisasi

Klasifikasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah











Belanja Daerah Menurut Program dan Kegiatan

Klasifikasi disesuaikan dengan urusan pemerintahan p emerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Penganggaran Penganggaran Belanja Daerah

Dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja, sebelum setiap dibebankan pada masing-masing bagian, kelompok, jenis, objek, dan rincian objekbelanja di muka, terlebih dahulu belanja dikelompokkan ke dalam anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung. a. Kelompok Belanja Tidak Langsung Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait











Surplus/Defisit APBD

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. 1. Surplus APBD terjadi, apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dan anggaran belanja daerah. 2. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendaatan daerah diperkirakan lebih kecil dan anggaran belanja daerah.

3.2.1.3 Pendanaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-











3.2.2 Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran kinerja adalah perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukan hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dan program tersebut. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dan perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Anggaran kinerja yang efektif lebih dan sebuah objek anggaran program atau organisasi dengan outcome yang teiah diantisipasi. Hal ini akan menjelaskan hubungan biaya (Rp) dengan hasil (result). Penjelasan ini merupakan kunci dalam penanganan program secara efektif. Sebagai variasi antara perencanaan dan kejadian sebenarnya, manajer dapat menentukan input-input resource dan bagaimana input-input tersebut berhubungan dengan outcome untuk menentukan efektivitas dan e fìsiensi program. Ciri-ciri Pokok Anggaran Berbasis Kinerja













Karakteristik Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja:

APBD dengan pendekatan kinerja harus memuat beberapa hal, yaitu. 1. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja. 2. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.

KARAKTER PEMBANGUNAN

Recommend Documents