Bab I Pendahuluan
Latar Belakang
Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan binatang, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan benda-benda mati sekalipun. Begitu pula antara binatang dengan binatang, antara binatang dengan tumbuh tumbuhan, antara binatang dengan manusia dan binatang dengan benda-benda mati di sekelilingnya. Akhirnya tidak terlepas pula pengaruh mempengaruhi antara antar a tumbuh tumbuhan yang satu dengan yang lainnya. Pengaruh antara satu komponen ini bermacam macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi sesuatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya. Sesuatu Peristiwa yang menimpa diri seseorang, dapat disimpulkan sebagai hasil dari “resultante” berbagai pengaruh di sekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong seseorang ke dalam sesuatu kondisi tertentu, sehingga adalah wajar jika manusia tersebut kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah yang mempengaruhi dirinya, dan sampai berapa besarkah pengaruh pengaruh tersebut. Oleh sebab itu berkembangllah apa yang dinamakan “Ecology”, yakni ilmu yang mempelajari antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.
( Fuad Amsyari, 1981:11)
Rumusan Masalah 1. Lingkungan Hidup di Indonesia 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia 3. Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup di Negara Lain
Bab II Pembahasan
Lingkungan Hidup di Indonesia
Pembangunan dalam dirinya mengandung perubahan besar, yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi, perubahan sistem nilai. Tantangan permasalahan yang timbul dipengaruhi oleh 4 faktor pokok, masing masing sebagai berikut : 1. Perkembangan penduduk dan masyarakat Ciri ciri masalah kependudukan kita adalah : 1. Jumlah penduduk bertambah 2. Sebagian besar penduduk kita berusia muda: pada akhir repelita III 68% berusia di bawah 30 tahun 3. Besarnya penduduk yang memperoleh pendapatan dari sektor pertanian : 80% penduduk hidup di pedesaan 2. Perkembangan sumber alam dan lingkungan Sumber alam terbagi atas sumber alam yang dapat diperbaharui seperti hutan, perikanan, dan lain lain dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak, batubara, gas alam, dan lain lain. Sumber alam dapat pula dibagi atas tanah, air, tanaman, pepohonan, sumber aquatis di laut maupun di darat dan sumber mineral. 3. Perkembangan teknologi dan kebudayaan Masalah disini adalah bahwa dunia internasional mengembangkan teknologi yang padat modal dan hemat tenaga kerja, sesuai dengan kondisi negara maju yang banyak melahirkan penemuan dan teknologi baru. Sebaliknya negara negara berkembang kurang memiliki modal dan kesempatan menyebarluaskan teknologi yang lebih serasi dengan lingkungan tanah airnya. Di samping itu, berdasar persaingan di dunia dan desakan waktu mendorong masyarakat kita untuk memperhatikan pertumbuhan teknologi yang terjadi di negara lain. 4. Perkembangan ruang lingkup Internasional laju pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan dunia Internasional. Pengaruh negara maju di bidang perdagangan, teknologi, investasi, bantuan luar negeri, angkutan dan lain lain, masih sangat besar terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia.
Hasan Poerbo, Prof. Ir MCD “Tata Ruang dan Lingkungan Hidup”, PSLH -ITB, Bandung, 1982 Hukum Tata Lingkungan, Koesnadi Hardjasoemantri Hal 21-23
Kebijaksanaan dan langkah langkah Pokok pokok kebijaksanaan pengelolaan sumber sumber dan lingkungan hidup
Garis garis besar Haluan Negara telah menetapkan bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia haruslah digunakan secara rasional. Di dalam garis garis besar Haluan Negara selanjutnya digariskan pula bahwa penggalian sumber sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam hubungan ini kebijaksanaan dan langkah langkah akan dilakukan sehingga jenis jenis flora dan fauna yang hampir musah di indonesia dapat dilindungi dan dikembangkan kembali. Kebijaksanaan yang seksama dalam pengelolaan sumber sumber alam diperlukan pula dalam hubungannya dengan sifat sifat sumber sumber alam yang dapat diperbbaharui dan di lain pihak sumber sumber alam yang dapat diperbaharui lagi. Dalam hubungannya ini maka pendayagunaan sumber sumber alam yang memiliki kemampuan untuk memperbaharui diri memerlukan suatu cara pengelolaan yang tepat, serta sejauh mungkin meniadakan akibat akibat pencemaran lingkungan. Pemanfaatan sumber sumber alam tersebut alam tersebut, selalu harus dapat menjamin kelangsungan serta kelestariannya untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Sementara itu sumber sumber alam yang tidak dapat memperbaharui diri lagi dimanfaatkan sebijaksana mungkin, dengan menghindarkan akibat akibat pencemaran lingkungan yang mungkin timbul. Kebijaksanaan diarahkan sedemikian rupa, sehingga mendorong timbulnya kegiatan kegiatan lain yang bertalian. Dengan demikian akan berkembang jenis jenis mata pencaharian baru. Kegiatan baru ini diusahakan akan makin berkembang, sehingga kelak kemudian hari dapat bermanfaat bagi generasi selanjutnya.
Langkah langkah pengelolaan sumbe sumber alam dan lingkungan hidup dalam proses pelaksanaan pembangunan
Seluruh usaha dan kegiatan pembangunan pada hakekatnya mengandung pula tujuan tujuan untuk memecahkan masalah masalah pengelolaan sumber sumber alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian kebijaksanaan dan langkah langkah dalam berbagai bidang pembangunan mencerminkan pula pertimbangan pertimbangan dan usaha usaha yang bertalian dengan pengelolaan sumber sumber alam dan lingkungan.
Hasan Poerbo, Prof. Ir MCD “Tata Ruang dan Lingkungan Hidup”, PSLH -ITB, Bandung, 1982 Hukum Tata Lingkungan, Koesnadi Hardjasoemantri Hal 21-28
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
Pengelolaan ingkungan hidup di Indonesia ini menguraikan mengenai perkembangan perkembangan peraturan perundang undangan sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang ini serta struktur dan fungsi penataan lingkungan Dipandan dari sudut sifatnya, maka peraturan perundang undangan sampai dengan diterbitkannya undang undang No. 4 tahun 1982 merupakan produk produk hukum yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan ata “use-oriented law”. Dengan diundangkannya undang undang No. 4 tahun 1982, dimulailah suatu tahap baru, yaitu pengembangan peraturan perundang undangan yang diarahkan kepada produk produk hukum yang berorientasi kepada lingkungan itu sendiri atau “environtment -oriented law”. Mengingat pentingnya undang undang No. 4 tahun 1982 ini, selanjutnya disingkat UULH, maka akan ditelaah implikasi pasal pasal yang tercantum di dalamnya, dengan sejauhy mungkin diusahakan uraian perkembangan materi pasal pasal tersebut dari waktu ke waktu. Demikian pula diusahakan adanya berbagai saran dan pendapat dalam rangka tindak lanjut dari UULH tersebut. Adapun mengenai struktur dan fungsi penataan lingkungan, uraian dititik beratkan pada keadaan setelah diangkatnya seorang menteri yang mengkoordinasikan aparatur pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup, karena sejak waktu itulah pembinaan itulah pembinaan lingkungan hidup dilakukan secara melembaga dan dikoordinasikan. Penyusunan RUU lingkungan hidup telah dimulai tahun 1976 dan ditingkatkan dengan dibentuknya kelompok kerja pembinaan hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup dalam bulan maret 1979 oleh menteri negara PPLH Pada tanggal 16 s/d 18 maret 1981 telah diadakan rapat antar Departemen, bertempat di puncak guna membicarakan naskah RUU yang disiapkan oleh kelompok kerja PPLH. Berdasarkan hasil pembicaraan dalam rapat antar departemen ini telah diadakan perubahan perubahan dalam naskah RUU tersebut.
Hasan Poerbo, Prof. Ir MCD “Tata Ruang dan Lingkungan Hidup”, PSLH -ITB, Bandung, 1982 Hukum Tata Lingkungan, Koesnadi Hardjasoemantri Hal 91-94
Pengelolaan Lingkungan hidup di Negara Negara Lain
Pada umumnya pengaturan perundang undangan mengenai lingkungan hidup tumbuh dan berkembang setelah konperensi stockholm 1972. Disini akan diuraikan secara garis besar peraturan perundang undangan di negara ASEAN dan di Jepang. Terutama keadaan di negara negara ASEAN perlu diketahui dari sudut pentingnya dikembangkan kerjasama antar negara ASEAN di bidang pengembangan hukum lingkungan, baik dari sudut penelitian bersama tentang berbagai aspek hukum dari lingkungan di kawasan ASEAN serta dari sudut pengembangan publikasi di bidang lingkungan hidup. 1. Philipina
Philipina merupakan negara yang paling maju dalam peraturan perundang undangan mengenai lingkungan hidup. Philipina menghadapi dua masalah, yaitu kemiskinan yang melanda negara negara berkembang dan pencemaran yang menyertai proses pembangunan . disamping itu, masalah yang juga dihadapi adalah bencana alam berupa gempa bumi, angin topan dan banjir yang sering mengakibatkan kerusakan terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidup pada umumnya. Dengan demikian, maka Philipina menghadapi tiga masalah lingkungan hidup yaitu : 1. Pencemaran yang diakibatkan oleh kemiskinan 2. Pencemaran yang diakibatkan oleh industri 3. Bencana alam Sebagaimana di negara negara berkembang pada umumnya, masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan adalah keadaan kesehatan lingkungan yang buruk. Masalah mendasar yang dihadapi adalah kekurangan air bersih, masalah dan hygiene. Masalah yang ditimbulkan oleh proses pembangunan adalah pencemaran sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan. Sebagai akibat dari pertumbuhan industri dapat dikemukakan penurunan mutu sumber da ya alam, pencemaran industri dan kekurangan energi.
Hasan Poerbo, Prof. Ir MCD “Tata Ruang dan Lingkungan Hidup”, PSLH -ITB, Bandung, 1982 Hukum Tata Lingkungan, Koesnadi Hardjasoemantri Hal 322-323
a. Peraturan perundang undangan Peraturan perundang undangan di Philipina dapat dibagi dalam 3 kategori yaitu : 1. Peraturan perundang undangan di bidang sumber sumber daya alam; 2. Peraturan perundang undangan di bidang pengendalian dan pencegahan pencemaran; 3. Peraturan perundang undangan di biadang pencegahan bencana alam. b. Struktur dan fungsi penataan lingkungan Pembangunan penataan lingkungan di Philipina dapat dibagi dalam 3 perioda sebagai berikut : 1. Perioda 1955-1965 Meskipun pemerintah telah memulai dengan kebijaksanaan industrialisasi, namun masalah masalah lingkungan dalam perioda ini belum begitu tampak. Dengan demikian maka belum cukup terdapat penataan dari sudut hukum maupun kelembagaan untuk pengendalian pencemaran. 2. Perioda 1965-1975 Pemerintah melanjutkan kebijaksanaan industrialisasinya dan bersama dengan itu, dalam perioda ini mengendalikan pula pencemaran udara dan air yang mulai timbul. Akan tetapi tindakan yang diambil masih bersifat fragmentaris. 3. Perioda 1975-sekarang Penataan lingkungan dalam perioda ini maju dengan pesat.Bureau of Forest Development (BFD) didirikan di lingkungan Department of Natural Resouces (DNR). BFD ini bertanggung jawab atas pengelolaan dari ekosistem hutan, terutama proyek penanaman kembali hutan.
Dalam bulan Mei 1976 telah terjadi perubahan besar dengan dirubahnya Task Force on Human Settlements menjadi human settlements comission (HSC) dengan P.D. No. 933 dan ditempatkan di bawah kantor presiden. Pada tanggal 2 Juni 1978 telah dibentuk sebuah kementrian baru, yaitu Department of Human Settlements (DHS) dengan P.D. No. 1396. Sebagai menteri telah diangkat nyonya Imelda Marcos, isteri Presiden Marcos.
Hasan Poerbo, Prof. Ir MCD “Tata Ruang dan Lingkungan Hidup”, PSLH -ITB, Bandung, 1982 Hukum Tata Lingkungan, Koesnadi Hardjasoemantri Hal 324-329
2. Thailand a. Peraturan perundang undangan
Perkembangan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup di Thailand dibagi dalam 2 perioda, yaitu : 1. Peraturan perundang undangan sebelum 1974; 2. Peraturan perundang undangan sesudah 1974.
1. Peraturan perundang undangan sebelum 1974 Dalam kurun waktu sebelum 1974 belum terdapat terdapat kebijaksanaan yang cukup mantap tentang perlindungan lingkungan. Segala sesuatu masih berjalan secara ad hoc, belum menyeluruh.
Yang perlu diperhatikan dalam kurun waktu ini adalah undang undang tentang pabrik, yang disebut Factories Act, B.E. 2512 yang dikeluarkan dalam tahun 1969 dan dirubah dalam 1975. Meskipun dalam factories Act ini beserta perubahannya tidak terdapat ketentuan tentang perlindungan lingkungan, namun ia memberikan kepada pemerintah wewenang mengeluarkan izin tentang pendirian pabrik. b. Struktur dan fungsi penataan lingkungan
Pasal 3 Environtmental Act, B.E. 2518 tersebut di atas memberikan pengertian mengenai istilah “Enviromental quality” yaitu : “the balance of nature, i.e., fauna, flora, natural resources and man-made things, which is for benefit of livelihood of the people and sustance of human beings and nature” Pasal 4 sampai dengan 11 adalah mengenai National Environmental Board (NEB) yang merupakan badan tetap di kantor perdana menteri. Pasal 12 mengatur sekretariat NEB. Sekretariat ini mengadakan penelitian untuk keperluan penetapan kebijaksanaan lingkungan hidup dan juga mendampingi NEB dalam mengumpulkan bahan bahan informasi Pasal 15 menyatakan bahwa dapat dibentuk suatu Special Committee dalam NEB.
Hasan Poerbo, Prof. Ir MCD “Tata Ruang dan Lingkungan Hidup”, PSLH -ITB, Bandung, 1982 Hukum Tata Lingkungan, Koesnadi Hardjasoemantri Hal 334-338
3. Malaysia a. Perioda 1966-1970 : First Malaysia Plan Tujuan utama rencana ini adalah untuk memecahkan masalah pengangguran dan untuk mengurangi perbedaan perbedaan ekonomis yang terdapat di antara berbagai ras dan berbagai ras dan berbagai wilayah melalui perbaikan dan produksi pertanian. b. Perioda 1971-1975 : Second Malaysia Plan Mengingat kurang berhasilnya rancana pertama tersebut di atas, pemerintah kemudian mengumumkan kebijaksanaan baru bidang ekonomi, yang disebut New Economic Policy (NEP). c. Perioda 1976-1980 : Third Malaysia Plan Third Malaysian Plan ditujukan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pelaksanaan rencana ini merupakan tahap kedua dalam rangkap NEP. d. Perioda 1981-1985 : Fourth Malaysia Plan Di dalam Fourth Malaysia Plan ini mulai diintegrasikan pertimbangan lingkungan sejauh mungkin ke dalam perencanaan pembangunan.
4. Singapura
Masalah yang dihadapi singapura di bidang lingkungan hidup adalah berbeda dengan masalah Philipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia, yaitu di Singapura masalah kemiskinan tidak dapat berkat adanya industrialisasi, sehingga penduduk Singapura mempunyai tingkat hidup yang cukup tinggi. Masalah lingkungan hidup di singapura ditimbulkan oleh pencemaran udara dan pencemaran kebisingan.
Hasan Poerbo, Prof. Ir MCD “Tata Ruang dan Lingkungan Hidup”, PSLH -ITB, Bandung, 1982 Hukum Tata Lingkungan, Koesnadi Hardjasoemantri Hal 339,353
a. Peraturan perundang undangan
Di singapura terdapat undang undang yang secara komprehesif menangani lingkungan hidup. Diliha dari sudut pelaksanaan peraturan perundang undangan maka ada berbagai instansi yang bertanggung jawab, yaitu : 1. Anti-Pollution Unit, Prime Minister’s Office Tugas utamanya adalah untuk mengawasi pencemaran udara dan kebisingan. Peraturan perundang undangan tentang hal tersebut tercantum dalam Clean Air Act 1971 (Amendment 1975) dan Clean Regulations 1972 2. Ministry of Environment
Dengan mengambil alih tugas Ministry of National Development yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan pengendalian pencemaran di Singapura dan tanggung jawabnya adalah untuk melindungi danmengembangkan lingkungan hidup.
b. Struktur dan fungsi penataan lingkungan
Penataan lingkungan di malaysia mempunyai beberapa ciri khusus pertama tama adalah bahwa pemerintah Singapura merupakan satu satunya pemerintah, baik pusat maupun lokal. Dengan demikian, ia harus melaksanakan fungsi lokal seperti pengambilan sampah dan pembuanganny, penanganan air buangan, dan perlindungan polisi, maupun fungsi nasional seperti masalah luar negeri, pertahanan dan pelayanan pos.
Hasan Poerbo, Prof. Ir MCD “Tata Ruang dan Lingkungan Hidup”, PSLH -ITB, Bandung, 1982 Hukum Tata Lingkungan, Koesnadi Hardjasoemantri Hal 355-359
5. Jepang
a. Peraturan Perundang undangan
Dalam hubungan dengan perlindungan lingkungan hidup, telah dikeluarkan berbagai undang undang dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut : 1. Basic Law for Environmental Pollution Control 2. Law for the punishment of crimes related to the Environmental Pollution which adversely affects the health of person 3. Pollution-Related Health Damage Compensation Law, disertai Enforcement order of the Pollution-related Health Damage Compensation Law 4. Poluution Control Public Works Cost Allocation Law, disertai Cabinet Order for the Implementation of the Pollution Control Public Works Cost Allocation Law.
b. Struktur dan fungsi penataan
Pada bulan Juli 1970 dibentuk Headquarters for Counter-measures for Environmental Pollution, yang diketuai perdana menteri. Pembentukan badan ini dan pengundangan serta konsolidasi peraturan perundang undangan di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan Diet pada sidangnya ke 64 (November-December 1970) dan ke 65 (Desember 1970-Mei 1971) memperkuat pengelolaan pengendalian pencemaran di Jepang.
Hasan Poerbo, Prof. Ir MCD “Tata Ruang dan Lingkungan Hidup”, PSLH -ITB, Bandung, 1982 Hukum Tata Lingkungan, Koesnadi Hardjasoemantri Hal 360,367, 381
Bab III Penutup
Kesimpulan Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dar i sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam ke dalam budayanya, akan tetapi ia nyaris lupa, bahwa ia sendiri sekaligus merupakan dari alam, dimana dia hidup. Dengan demikian manusia ternyata tidak hanya bertindak sebagai penguasa terhadap alam, akan tetapi juga sebagai pengabdinya. Dengan kekuasaan atas alam ia tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya dengan alam.
Saran manusia adalah bagian dari alam maka dari itu selayaknya manusia itu harus menjaga alam dengan sebaik baiknya, manfaatkan sumber daya itu sebaik mungkin jangan sampai sumber daya alam itu habis.
Daftar Pustaka
Amsyari, Fuad “ Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan”, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
Hasan Poerbo, Prof. Ir., MCD “Tata Ruang dan Lingkungan Hidup”, PSLH-ITB, Bandung, 1982
Hardjasoemantri, Koesnadi, Prof. Dr., SH “ Hukum Tata Lingkungan” Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986
Kata Pengantar
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-NYA, saya dapat menyusun karya tulis ilmiah ini. Harapan saya bahwa karya tulis yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca. Saya menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna dengan keterbatasan yang saya miliki. Kritik dan saran akan saya teri ma dengan tangan terbuka demi perbaikan dan penyempurnaan karya tulis ini
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
Latar Belakang ……………………………………………………………………………….... Rumusan Masalah ……………………………………………………………………………...
Bab II Pembahasan
Lingkungan Hidup Di Indonesia ………………………………………………………………. Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia …………………………………………………. Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Negara Lain ………………………………………………
Bab III Penutup
Kesimpulan …………………………………………………………………………………….. Saran …………………………………………………………………………………………… Daftar Pustaka ………………………………………………………………………………….
