KRONOLOGI KASUS PELANGGARAN HAM DI MESUJI
Wahana Lingk ungan Hidup (Walhi) membeberkan penyebab insiden pembantaian petani di Kabupaten Mesuji, Lampung, dan Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Kemuring Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Menurut Kepala Departemen Advokasi Walhi Mukri Friatna, pembunuhan warga yang dipicu sengketa tanah dengan penguasaha perkebunan kelapa sawit sejatinya tidak hanya terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung dan OKI, Sumsel, melainkan di beberapa daerah lain dalam kurun waktu berbeda. Kendati, kata kata dia, motifnya nyaris sama. Mukri menjelaskan, kasus Lahan di Register 45 Way Buaya, di dusun Pelita Jaya Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung mencuat sejak awal 2002 sampai 6 NOvember 2010. Konflik berawal dari Register 45 yang merupakan lahan adat desa Talang Batu seluas 7 ribu hektar yang diklaim ke Hutana Tanaman Industri Register 45 yang dikuasai oleh PT Inhutani V dan PT Silva Lampung Abadi. Semula berdasarkan SK Menhut No. 688/Kpts-II/1991 688/Kpts-II/1991 luas Reg. 45 adalah 32.600 hektare. Kemudian Kemudian 17 Februari 1997 Menhut mengeluarkan SK No.93/Kpts-II/1997 tentang menambah uas Hak Pengelolaan kawasan HTI menjadi 43.100 Hektare. Menjawab usul masyarakat adat mengenai klaim tanah selas 7000 hektare. Kemudian diterbitkan kembali surat No. 1135/MENHUTBUN-VIII/2000. 1135/MENHUTB UN-VIII/2000. Intinya hanya menyetujui lahan seluas 2.600 Hektare. Konflik lain di Mesuji terjadi pada 1994, saat PT BSMI mendapatkan Ijin Lokasi dan 1997 dan mendapatkan HGU dengan kuas area 17 ribu hektare. Pembagiannya 10 ribu hektare diberikan kepada perusahaan untuk dikeloa pengusaha dan 7 ribu hektare meruakan tanah Plasma diberikan kepada warga untuk mengelola dan mendapatkan keuntungan hasil tanaman. "Khusus untuk kasus PT BSMI yang ada Mesuji Lampung tindakan keji pembunuhan terjadi bukan karena adanya bentrokan seperti yang diberitakan di televisi. Kedua korban Indra Safei (20) dan pamannya bernama Tutul (21) sedang melitas di area perkebunan sawit untuk membeli obat pembunuh hama, tiba-tiba dicegat oleh oknum yang diakui Tutul adalah Brimob dan preman bayaran untuk mengamankan area perkebunan. Melihat Safei dianiya hingga tewas, Tutul lari namun akhirya tertembak dan ditikam pisau yang disinyalir milik anggota Brimob," jelas Mukri di Kantor Walhi, Jakarta, Jumat (16/12/2011). Menurut Mukri, kekerasan terhadap petani memang sudah lama terjadi di wiayah Mesuji, baik Lampung maupun Sumatera Selatan. Dia pun mendesak pemerintah cepat menyelesaikan kasus ini dan menarik polisi yang ngepos di sana, karena mereka merupakan centeng perusahaan yang selalu menganiaaya warga. Sementara kasus PT SWA versus Desa Sei Sodong, Kecamatan Mesuji, OKI, Mukri mengatakan, terjadi pada 1997. Saat itu terbangan kerjasama antara PT. SWA/PT Trekreasi Margamuya untuk membangun
kemitraan pembangunan kebun sawit di atas lahan seluas 1.068 Hektare di luar milik H Saefei seluas 533 Hektare. Dalam perjanjian dijelaskan masyarakat akan mendapat keuntungan yang tertera secara nominal dari tahun pertama hingga kesepuluh. “Tapi nyatanya itu tidak dibayarkan kepada warga pemilik lahan,” ujarnya. KOMENTAR TERHADAP KASUS MESUJI
Mesuji adalah satu diantara banyak kasus sengketa lahan perhutanan yang diduga terjadi tindak pelanggaran HAM di dalamnya. Banyak versi seputar tragedi ini. Namun ada benang merah dari berbagai versi tersebut, yaitu kasus ini terjadi akibat perluasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan yang kurang pengawasan. Yang akhirnya menyebabkan rentetan peristiwa terjadi, dari mulai pengusiran warga, hingga tragedi berdarah yang menyebabkan terbunuhnya beberapa orang baik dari pihak warga, maupun dari pihak perusahaan. Hal ini tentunya mengundang perhatian para aktifis, termasuk lembaga-lembaga HAM dan lembaga lainnya yang berkepentingan. Pada kasus ini ditenggarai telah terjadi banyak pelanggaran HAM, hak-hak warga untuk hidup dengan tenang terganggu bahkan terampas. Belum lagi tragedi berdarah yang terjadi, yang bahkan dituding sebagai pelanggaran HAM berat. Sampai saat ini pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sudah melakukan investigasi, mengumpulkan fakta. Banyaknya versi kejadian merupakan kendala tersendiri bagi penyelesaian masalah ini. Pemerintah harus fokus dan benar-benar serius menyikapi masalah ini, jangan sampai menguap begitu saja seperti halnya masalah-masalah lain. Semua pihak harus bekerja sama dengan baik, demi terselesaikannya masalah ini. Pemerintah juga harus mengkaji ulang mengenai pemberian ijin terhadap perusahaan perusahaan yang mengelola HTI (Hutan Tanaman Industri). Jangan sampai ada pihak yang dirugikan, terutama rakyat Indonesia sendiri. Begitupun dengan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pertanahan dan kehutanan. Diluar faktor penyebab sengketa, pemerintah juga harus serius dalam menangani kasus yang sudah terjadi, yaitu bentrokan yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa manusia. Jangan mencoba melupakan bahwa di dalam sengketa lahan tersebut juga terjadi banyak sekali pelanggaran HAM yang masih menunggu untuk diadili. Tentunya dengan proses peradilan yang tidak memihak, sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia.
