1. Apoteker Yuli Divonis 4 Bulan (Siapa yang Salah?) 16 August 2012
Seorang apoteker dinyatakan bersalah oleh Majels Hakim PN Semarang karena bermaksud mengamankan sediaan obat - obatan jenis psikotropika dianggap melanggar Pasal 374 KUHP tentang penggelapan penjara. Menurut Majelis Hakim, tindakan apoteker membawa 15 macam obat-obatan jenis psikotropika ke Dinas Kesehatan Kota tanpa sepengetahuan pemilik apotek merupakan kesalahan. Persidangan ini bukan semata tentang seorang apoteker, melainkan menyangkut profesi apoteker berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap kinerja suatu apotek. Oleh IAI (Ikatan Apoteker Indoneia) vonis ini merupakan tragedi profesi karena tindakannya sesuai dengan prosedur dan kode etik. Jaksa mengatakan, tidak ada peraturan menteri yang melegalkan tindakan pemindahan obat dari apotek ketempat lain. Siapa yang bersalah dan dimana letak kesalahan ?? Di dalam PP51/2009 hanya memberikan kewenangan dalam mendirikan Apotek kepada Apoteker. Hal ini berbeda dengan PP25/1980 yang membolehkan perusahaan tertentu milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun oleh pemerintahan yang mengurusi masalah kesehatan baik pusat maupun daerah ataupun oleh Apoteker sendiri untuk itu yang pada PP26/1965 sebelumnya masih diperbolehkannya koperasi maupun pihak swasta juga diperbolehkan untuk turut mengusahakan. Atas alasan Peraturan Perundangan, hanya Apoteker yang dapat mendirikan Apotek. Pasal 25, PP51 menyadari bahwa untuk itu diperlukan modal yang tidak sedikit. Pemerintah tetap memberikan ‘kesempatan kepada pihak lain’ untuk terlibat. Namun keterlibatan pihak lain tersebut adalah (dibatasi) pada proses sebelum Apotek tersebut didirikan oleh Apoteker .
Secara
spesifik
‘pembatasan’
tersebut
adalah
berbentuk
KONTRIBUSI
PERMODALAN dan sama sekali tidak diperbolehkan turut campur tangan dalam bagaimana praktik kefarmasian dilakukan ( diberlangsungkan) oleh Apoteker itu sendiri (ayat 2). Kalau PP51/2009 ini dicermati, maka seharusnya yang harus dikaji adalah perjanjian antara apoteker dengan pemilik modal, meskipun dalam draft kerjasama tetap dibatasi kewenangan pemilik modal dalam hal praktik kefarmasian, sehingga disusun tahapan yang harus disepakati antara apoteker dan pemilik modal.
1
Dalam perjanjian tersebut, salah satu penjelasan yang harus dicantumkan adalah Terhadap Perbekalan Farmasi (Obat) : Merupakan milik dan dikuasai oleh Apoteker
sepenuhnya. Bukan milik Apoteker bersama Pemodal. Kepemilikan/kontribusi modal oleh pemilik modal tidak dapat dijadikan alasan legal untuk memiliki/menguasai Perbekalan Farmasi (Obat). Satu hal yang mungkin belum dipahami oleh pelapor, bahwa setiap apotek harus melaporkan penggunaan obat - obatan psikotropika setiap bulan ke Dinas Kesehatan yang ada di wilayah apotek. Jika pengadaan 15 macam obat psikotropika itu dipesan bukan oleh Apoteker yang bertanggung jawab pada kegiatan kefarmasian di apotek tersebut, lalu bagaimana Dinas Kesehatan bisa melakukan penilaian pada penggunaan obat - obatan psikotropika yang tidak pernah dilaporkan pengadaannya ?? Karena Majelis Pertimbangan Etik daerah (MPED) profesi menyatakan tindakan apoteker sesuai prosedur dan kode etik. Entah apa yang melatarbelakangi pelaporan ini, sehingga muncul pasal penggelapan. Kurang jelasnya perjanjian yang dibuat oleh apoteker dengan pemilik modal dalam pendirian apotek? atau kurang pahamnya pemilik modal pada kewenangan apoteker sebagai sebuah profesi yang bertanggung jawab terhadap pada keamanan penggunaan obat -obatan yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat, karena sebenarnya obat itu adalah “racun”. “racun” . IAI Kota Semarang, kiranya bisa mempertimbangkan tentang tidak berwenangnya pemilik modal yang melakukan pembelian obat - obatan psikotropika tanpa sepengetahuan apoteker sebagai suatu pelanggaran pelanggaran hukum, sehingga menjadi pelajaran bagi pemilik modal tentang kewenangan yang ada di sebuah apotek.
2. Terhadap apoteker dituntut untuk penyelundupan narkoba Dengan bantuan pejabat “ Pusat Negara Farmakologi “ anak perusahaan Departemen Kesehatan di Ukraina telah diimpor secara ilegal 30 sampel obat. Jaksa Agung Ukrainatelah membuka penyelidikan kkrminal penyalahgunaan DP pejabat SPC kantor – bagian 1 KUHP st.367. selain itu, dituntut pelanggaran oleh petugas laboratorium yang didirikan aturan pengobatan obat-obatan narkotika, psikotropika dan prekursor
st. 320 Pidana kode Ukraina; penyeludupan narkotika, psikotropika dan prekursor St.305 KUHP, penyimpanan ilegal, transportasi Bahan Psi kotropika St.309 KUHP. Kantor pers dari Jaksa Agung. Hal ini didirikan bahwa dalam periode 2007 hingga 2010, dengan bantuan pejabat DP SPC, bertentangan dengan hukum di wilayah Ukraina impor ilegal sekitar 30 sampel obat-obatan yang mengandung zat narkotika
2
dan prekursor, termasuk "TERUS", "Bolareks", "Heleks SR" dan lain-lain. Tablet Aprobatsiya sampel kontrol kualitas obat ini dana seringkali dilakukan oleh laboratorium, tidak memiliki lisensi untuk aktivitas dalam pengobatan zat yang dikendalikan. Tapi di masa depan berdasarkan temuan petugas DP SPC, Departemen Kesehatan Ukraina mengadopsi keputusan tentang pendaftaran mereka. Ini tindakan mengakibatkan kerugian pada kepentingan negara, menciptakan kondisi pendaftaran tidak terkendali di negara bagian obat-obatan yang mengandung zat yang dikendalikan dengan melanggar hukum di bidang sirkulasi obat narkotika, psikotropika dan prekursor, serta tunggal prosedur perizinan dan aliran dana dari hukum ilegal.
3. Raksasa Farmasi Eli Lily Menyuap $200 Juta Untuk Para Dokter dan Denda $1,4 Milyar…?
21 August 2012 Sungguh mencemaskan! Laporan investigasi oleh Natural news dan Propublica 1508-2012 membeberkan pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh perusahaan raksasa farmasi Eli Lily yang berkedudukan di Indianapolis Amerika Serikat. Tahun 2011 tercatat telah mengeluarkan “dana promosi” $200 juta kepada para dokter. Dan sejak 2009 setuju untuk bayar denda $1.4 milyar atas kesalahan menjual obat Zyprexa sesuai tuntutan pengadilan. Kasus “BigPharma” atau mafia obat yang diduga menimpa Eli Lily mengingatkan heboh skandal raksasa farmasi GSK (Glaxo Smythe Kline) Juli lalu yang dikenakan denda $3 milyar akibat pelanggaran hukum jual obat sejak sepuluh tahun yang silam. Namun besarnya denda diperkirakan tidak akan menggoyah perusahaan mengingat keuntungan usaha yang diraup jauh melebihi besaran denda. “Hanya” $200 juta menyuap para dokter. Perusahaan Eli Lily yang telah berdiri satu abad dan telah menjamah 125 negara termasuk Indonesia dikenal dengan produk obat prozac, cialis, cymbalta. Kasus terkuak ketika pemerintah federal sejak 2012 menuntut laporan Biaya Promosi dari perusahaan obat dan peralatan medis. Situs Naturalnews melempar temuan ke publik. Namun rincian pengeluaran biaya “uang pelicin” kepada para dokter berasal dari situs Propublica. Pada intinya adalah praktek pelanggaran kode etik di mana perusahaan obat menyuap para dokter dan praktisi medis agar menulis resep obat milik perusahaan. Sebagai timbal balik maka kucuran dollar mengalir ke kantong dokter. Terungkaplah pada tahun 2011 saja lebih dari $200 juta uang suap dikucurkan buat para dokter yang merangkap sales tidak resmi.
3
Dalam investigasi terungkap bahwa banyak dokter bersedia memberi obat kepada pasien berupa obat “off label”. Artinya obat dijual tidak sesuai indikasi (peruntukan). Di dalamnya termasuk obat dewasa tapi diberikan untuk anak-anak. Menutupi resiko bahayanya Zyprexa obat schizophrenia. Eli Lily dikabarkan menutup-nutupi biaya promosi konon karena sedang tersandung perkara kriminal. Dalam hal ini FDA (Food and Drug Administration) memberi kesaksian bahwa sejak sepuluh tahun silam Eli Lily menjual obat Zyprexa dengan cara yang tidak disetujui oleh FDA. Atas pelanggaran ini perusahaan setuju bayar denda $1,4 milyar sejak 2009. Sebagai perusahaan raksasa farmasi denda tersebut bagi Eli Lily and Company tidaklah seberapa mengingat revenue tahunan lebih dari $20 milyar per tahun. Pemasukan kebanyakan dari penjualan hak paten utamanya di luar Amerika Serikat. Investigasi yang dilaporkan Propublica meliputi lebih dari 10 perusahaan terkemuka. Gejalanya adalah ada tanda-tanda setelah kasus Glaxo Smythe Kline dan Eli Lily akan segera munyusul “pasien baru” yang terkena denda milyaran dollar. Biaya su ap tentu saja menaikan harga obat, juga membiarkan terjadinya salah resep. Dikabarkan para dokter yang terlibat sudah wanti-wanti agar namanya tidak disebutsebut telah “dipengaruhi” oleh marketing perusahaan farmasi dengan imbalan puluhan hingga jutaan dollar. Tapi lupa kepada pasien yang menjadi korban salah obat dan mahalnya harga obat. Diungkap pula dokter yang terlibat menjadi hobi minta diatur agar mendapat jatah jadi pembicara di seminar dll. Konon lumayan dapet $6000 untuk sekali sesi dengan durasi 3,5jam. Akibatnya dokter hanya 2x sebulan ke rumah sakit demi mengejar other income yang menggiurkan. Dalam hal ini perusahaan mampu menginventarisir jaringan pembicara dalam jumlah besar yaitu 49000 orang. Mereka jadi semacam sales promotion secara tidak resmi. Bila benar dan akurat laporan dari situs Propublica.org dan Naturalnews.com, yang diduga akan segera mengemukakan di mainstream media, maka sulit dipungkiri betapa kotor dan serakahnya permainan perusahaan farmasi dengan dokter***
4
4. Cina Ungkap Pelanggaran Perusahaan Farmasi Inggris Business Lounge – Business Today) – Cina mengungkap serangkaian dugaan penyuapan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh GlaxoSmithKline. Ahli industri memperkirakan langkah ini dapat menjadi sinyalir investigasi yang lebih luas terhadap perusahaan medis dan farmasi di pasar Cina yang bernilai besar. Dalam sebuah konferensi pers, Senin, unit investigasi kejahatan ekonomi di Kementerian Keamanan Publik mengatakan empat petinggi Glaxo di Cina telah ditahan lantaran diduga melakukan “pelanggaran hukum berat”. Pemerintah menuding staf Glaxo memanfaatkan agen travel sebagai alat menyuap aparat pemerintah, rumah sakit, dan dokter untuk dapat menjual lebih banyak obat dengan harga yang lebih mahal. “Banyak strategi penjualan dan pemasaran mereka melibatkan konspirasi dan mendorong kemungkinan penyuapan komersial,” ujar Gao Feng, pejabat kementerian yang memimpin penyelidikan atas perusahaan farmasi asal Inggris tersebut. Menurut Gao, transaksi antara Glaxo dan agen-agen travel mencapai 3 miliar yuan sejak 2007. Gao tidak menjelaskan apakah uang itu digunakan untuk tujuan bisnis yang legal. Ia juga menuding agen-agen travel menawarkan penyuapan seksual untuk petinggi Glaxo agar kerja sama mereka tetap erat. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Senin, Glaxo mengatakan “sangat prihatin dan kecewa atas dugaan kecurangan dan pelanggaran etika ini.” Glaxo menambahkan bahwa “GSK sama sekali tidak memiliki toleransi untuk perilaku seperti ini” dan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap standar perusahaan. Perawatan kesehatan adalah bisnis yang tengah berkembang pesat di Cina. Banyak pelanggan kelas atas menuntut fasilitas kesehatan yang lebih baik. Pemerintah pun kian didesak publik untuk memperluas jaringan keamanan sosial, yang biasanya kurang memadai. Menurut McKinsey & Co, belanja perawatan kesehatan Cina diprediksi naik tiga kali lipat menjadi $1 triliun sampai 2020. Penjualan farmasi di Cina mencapai $82 miliar pada 2012, naik 18,2% dari satu tahun sebelumnya, demikian menurut konsultan penilaian risiko Business Monitor International. Namun pelaku industri mengatakan sektor perawatan kesehatan Cina terhambat oleh korupsi sistemik. Perusahaan medis umumnya beroperasi melalui perantara, untuk memperluas jangkauan di pasar yang tersebar luas. Para dokter juga kerap memanfaatkan tunjangan untuk menyokong gaji mereka yang rendah. Advokat anti-penyuapan di Barat cenderung meragukan kampanye antikorupsi Cina. Dalam beberapa tahun terakhir Cina telah menyusun undang-undang yang melarang penyuapan korporasi, di tengah maraknya investigasi global terhadap korupsi korporasi internasional. Namun pemerintah Cina jarang melakukan investigasi luas yang berhasil
5
menjaring perusahaan nakal, ujar Mike Koehler, profesor hukum di Southern Illinois University. Cina merupakan salah satu pasar terpenting dengan pertumbuhan tercepat bagi Glaxo. Di Negeri Tirai Bambu, Glaxo memiliki lebih dari 5.000 karyawan serta enam pabrik dan lab riset. Tudingan Cina atas Glaxo ini bermula dari sebuah investigasi yang mulai diluncurkan pada akhir Juni. Saat itu, aparat penegak hukum mendatangi beberapa kantor Glaxo, menyita dokumen dan menahan beberapa karyawan. Dalam pernyataannya, Glaxo mengatakan akan bekerja sama dengan aparat Cina dan meninjau ulang hubungan bisnisnya dengan perusahaan pihak ketiga. Glaxo telah menghentikan kerja sama dengan agen travel yang diidentifikasi dalam investigasi. Perusahaan Inggris itu juga meninjau catatan transaksi dengan agen-agen travel itu secara menyeluruh. Glaxo menyatakan menghormati hukum Cina dan mengharapkan semua staf untuk mematuhinya. Gao mengatakan pemimpin Glaxo di Cina telah keluar dari negara itu sejak akhir Juni, saat aparat mulai menguak detail investigasinya.
KAMIS, 04 MARET 2010 5. Dua Perusahaan Farmasi Diduga Melakukan Kartel Obat Meski tak memegang hak paten atas obat di kelas amlodipine, harga obat jantung produksi dua perusahaan farmasi besar itu tak kunjung turun. KPPU menduga terjadi kartel, penetapan harga, dan penyalahgunaan posisi dominan. Untuk pertama kalinya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menangani perkara dugaan kartel obat yang dilakukan dua perusahaan farmasi besar di Indonesia. Dalam perkara No. 17/KPPU-I/2010 ini, KPPU membidik perdagangan obat kelas amlodipine—obat untuk penyakit jantung. Dugaan kartel muncul lantaran setelah masa paten obat berakhir pada 2007, harga obat tetap tinggi. Lantaran obat paten, konsentrasi pasar atas obat di kelas amlodipine itu tinggi. Hingga kuartal pertama 2009, harga obat masih tinggi. Padahal obat generik di kelas yang sama semakin turun. “Seharusnya, setelah paten berakhir semua pihak bisa memproduksi obat tersebut sehingga harga sepatutnya turun,” ujar Kepala Biro Humas KPPU, A. Junaidi ketika dihubungi melalui telepon, Kamis (3/3).
6
Menurut Junaidi, harga obat di Indonesia 42 hingga 52 kali lipat dari harga internasional. Di luar negeri, lanjutnya, jika masa paten obat berakhir, biasanya produsen akan banting harga, bahkan bisa didiskon hingga 70 persen. Karena itu, KPPU terusik untuk melakukan monitoring terhadap perdagangan obat. “Mudah -mudahan ini bisa menjadi ikhtiar untuk mengurangi harga obat di Indonesia,” imbuh Djunaidi. Dalam perkara ini, pihak terlapor adalah PT PF (Terlapor I) dan PT DM (Terlapor II). PT PF merupakan produsen obat bermerek Norvask, sedangkan PT DM produsen obat dengan nama dagang Tensivask. Selain itu, KPPU juga menduga kartel dalam perdagangan obat obat Amdixal (Sandoz) dan Divask (PT Kalbe Farma Tbk). Perkara ini telah memasuki tahap pemeriksaan pendahuluan yang dimulai pada 18 Februari 2010. Pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berakhir pada 5 April 2010. Majelis Komisi yang dalam perkara ini antara lain Ahmad Ramadhan Siregar selaku ketua, Erwin Syahril, dan Didik Akhmadi. Perkara ini merupakan perkara inisiatif keenam yang ditangani pada tahun 2010 ini. Komisi mengagendakan pemeriksaan terhadap terlapor I pada tanggal 8 Maret 2010. Sehari setelahnya giliran terlapor II dijadwalkan diperiksa KPPU. Melebihi Batas Konsentrasi Pasar Konsentrasi pasar PT PF 55,8 persen dan PT DM 30 persen dengan rasio konsentrasi (CR4) sebesar 93 persen dan Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sebesar 4.050. Itu melebihi standar batas konsentrasi pasar kompetitif. Sebagai perbandingan, dalam aturan merger ditentukan jika merger mengakibatkan konsentrasi pasar di atas 1.800 HHI berpotensi besar untuk ditolak atau dibatalkan. Merk Norvask dijual dengan harga 2,39 kali lipat dari harga obat generiknya atau 239 persen diatas harga obat generik yang merupakan substitusinya. Merk Tensivask dijual dengan harga 2,13 kali dari harga generik atau 213 persen. Dengan demikian, ada dua indikasi yaitu pangsa pasar yang sangat tinggi berikut excess harga dibanding harga generik yang begitu besar. Menariknya pada periode 2008-2009, zat aktif amlodipine yang merupakan kandungan generik, mengalami penurunan harga dari kisaran 120 ribu menjadi 90 ribu. Tapi, penurunan
tersebut
tidak
diikuti
dengan
penurunan
harga
baik originator maupun branded generik. Bahkan dua merk yaitu Novask dan Tensivask malah tercatat mengalami kenaikan harga.
7
Hal itu menjadi indikasi awal dari dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam industri farmasi ini. Kedua perusahaan farmasi ini diduga melanggar Pasal 11 UU No. 5/1999 yang melarang kartel. Dugaan lain, kedua perusahaan melakukan penetapan harga dan penyalahgunaan posisi dominan. Tindakan penetapan harga merupakan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5/1999, sedangkan larangan posisi dominan diatur dalam Pasal 25 UU No. 5/1999. Perkara ini berawal dari monitoring KPPU lantaran industri farmasi merupakan sektor yang strategis bagi perekonomian nasional ditinjau dari potensi pengembangan pasar domestik. Kinerja industri farmasi ditandai dengan fenomena konsentrasi industri dan tingginya beberapa harga untuk jenis obat-obatan tertentu di Indonesia secara relatif dibandingkan dengan harga produk sejenis di beberapa negara lain. Hal tersebut merupakan indikasi awal dari potensi persaingan usaha tidak sehat dalam industri yang bersangkutan. Kegiatan monitoring terhadap industri farmasi yang dilakukan KPPU, khususnya dilakukan terhadap kelas terapi dengan tren setelah habisnya masa paten obat originator . Seorang warga di Tegal, Jawa Tengah tewas diduga akibat mal praktek saat dirawat di rumah sakit. Korban diberi cairan infus yang sudah kadaluarsa saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal sehingga kondisinya terus memburuk dan akhirnya tewas. Sementara itu pihak Rumah Sakit Mitra Siaga mengatakan, pemberian infus kadaluarsa tersebut bukan merupakan kesengajaan. Solihul, warga Surodadi, Tegal, Jawa Tengah meninggal Selasa (25/03/08) kemarin, di Rumah Sakit Harapan Anda Tegal. Tangis keluarga korban pun tak terbendung saat mengetahui korban sudah meninggal. Istri korban Eka Susanti bahkan berkali-kali tak sadarkan diri. Salah satu keluarga korban berteriak-teriak histeris sambil menunjukkan sisa infus kadaluarsa yang diberikan ke korban saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal Sabtu pekan lalu tempat sebelumnya korban dirawat. Pada kemasan infus tertera tanggal kadaluarsa 14 Januari 2008. Keluarga korban menuding pemberian infus kadaluarsa inilah yang menyebakan korban meninggal. Pihak Rumah Sakit Mitra Siaga dinilai teledor karena memberikan infus yang sudah kadaluarsa. Menurut keluarga korban, sejak diberi infus kadaluarsa, kondisi korban terus memburuk. Korban yang menderita gagal ginjal awalnya dirawat di Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal selama 10 hari. Karena tak kunjung sembuh, pihak keluarga kemudian memutuskan merujuk korban ke RSI Islam Harapan Anda Tegal. Korban langsung menjalani perawatan di
8
ruang ICU. Namun tiga hari menjalani perawatan di ICU kondisi korban terus memburuk, hingga akhirnya meninggal dunia. Direktur Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal, Dokter Wahyu Heru Triono mengatakan, tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus infus kadaluarsa yang di berikan kepada pasien Solihul, namun pihaknya mengakui insiden ini menunjukkan adanya kelemahan monitoring logistik farmasi. Meski belum dapat dipastikan meninggalnya korban akibat infus kadaluarsa, pihaknya akan menjadikan kasus ini sebagai evaluasi untuk memperbaiki monitoring logistik farmasi.
Sementara
itu
keluarga
korban
mengaku
tetap
akan
menuntut
pertanggungjawaban pihak Rumah Sakit Mitra Siaga atas terjadinya kasus ini. Pasalnya, tidak saja telah kehilangan nyawa, namun keluarga korban tetap harus membayar biaya perawatan sebesar 7 juta rupiah. (Kuncoro Wijayanto/Sup/26-Mar-2008 PATROLI INDOSIAR)
6. Apotek RSUD Sanggau Berikan Obat Kadaluarsa ? DITULIS OLEH STAFF PADA 26 AUGUST 2012 Darmawansyah (35), warga Gg Karya, Jl Sultan Syahrir Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat mengaku geram, anaknya Fania (7), pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) di RSUD Sanggau diberikan obat kedaluarsa pihak apotek. Ia berencana mengadukan hal ini ke balai pengawasan obat dan makanan (POM). “Syukur kemarin waktu mau meminumkan ke anak, saya cek dulu ternyata sudah kedaluarsa sekitar setahun,” ceritanya, Jumat (24/8/2012). Kejadian tersebut menurutnya dimulai pada Senin (21/8/2012) lalu ketika dirinya membawa sang buah hati memeriksakan diri ke RSUD dengan gejala demam tinggi. Dokter kemudian memberikan resep obat untuk ditebus.Ia kemudian pergi ke Apotek yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu, diberikanlah obat Aviter sebanyak 10 bungkus. Namun, satu dari 10 bungkus obat itu tertera tanggal yang sudah kedaluarsa. Ia melihat, sembilan bungkus lainnya tertulis masa berlaku (expired) hingga November 2013, tapi yang satu bungkus tertulis November 2011. Ia mengaku memang sempat mengadukan hal itu langsung ke apotek. Pihak apotek diungkapkannya juga sudah sempat mau menukarkan. “Namun, saya katakan bukan persoalan main tukar. Tapikan disitu ada apotekernya harusnya diceklah apakah kedaluarsa atau tidak baru diberikan,” kesalnya. Kekecewaan juga dialami sang kakek, H Nursiwan. Menurutnya, harusnya obat fungsinya untuk mengobati namun jika sudah kedaluarsa justru dapat membahayakan jika memang sudah dikonsumsi. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanggau Kalimantan Barat, dr Fadly Persi menjelaskan wewenang pengawasan apotek sepenuhnya ditangani Dinas Kesehatan. Karena menurutnya izin apotek diberikan di Dinkes.
9
Hal tersebut disampaikan Fadly terkait laporan seorang warga Kecamatan Kapuas Sanggau yang diberikan obat untuk penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sudah kadaluarsa. “Kalau memang expired silakan komplen. Kan ada khusus badan POM biasanya, ada di dinas kesehatan dan di Pontianak,” ungkapnya. Menurutnya, apotek yang berada di RSUD itu merupakan apotek swasta. Adanya di RSUD dikatakannya karena memberikan pelayanan agar masyarakat lebih dekat untuk dilayani. “Itukan apotek swasta,” katanya. Menurutnya keberadaan itu merupakan ada MoU antara apotek dan Bupati yang langsung menangani. Untuk kontribusi dikatakannya, memang ada kontribusi yang diberikan apotek untuk pendapatan asli daerah (PAD) Sanggau.
7. Balita Nyaris Jadi Korban Malpraktek -Pimpinan Klinik Budi Rosari Minta Maaf Selasa, 22 Mei 2012 10:37 WIB Terkait adanya kesalahan dalam pemberian obat dan nyaris membuat malpraktek terhadap pasiennya, Pimpinan Klinik Budi Rosari Ruminda Sirait secara langsung meminta maaf atas kejadian tersebut. "Memang benar ada kejadian itu, namun secara pribadi dan pihak managemen kami sudah meminta maaf. Obat yang salah sudah kami tarik dan kami ganti dengan obat yang seharusnya diberikan untuk Clarisa," kata Ruminda. Ruminda mengakui kejadian ini murni kelalaian yang dilakukan apotekernya, bukan dari pihak dokter. "Pihak dokter sudah benar memberikan resep obat, namun apotekernya yang salah membaca resep, mengingat komposisi obat tersebut terbilang sama, hanya fungsinya yang berbeda," ujarnya. Pada dasarnya, lanjut Ruminda, jika pihak orangtua terlanjur sudah memberikan obat tersebut ke anaknya, hal itu sama sekali tidak begitu berpengaruh atau fatal dampaknya, karena komposisinya sama. "Tidak ada yang fatal, toh komposisinya sama, hanya peruntukannya saja yang salah," papar Ruminda. Kejadian itu bermula saat Clarisa menderita sakit mata. Bola mata bayinya itu terkena tetesan busa dari balon tiup yang dimainkan oleh anak-anak di sekitar rumahnya. Karena mata memerah dan merasa sakit, Clarisa dibawa ke Klinik Budi Rosari dengan fasilitas Jamsostek. Pemeriksaan oleh dokter berjalan lancar hingga akhirnya diberi resep untuk mengambil obat di bagian apotek. Setelah mendapatkan obat, mereka langsung pulang. Saat akan meneteskan obat mata di rumah itulah kejadian tak terduga itu terkuak. Sugiyanto menyayangkan sikap kurang profesional dari klinik tersebut. Dari pertemuannya dengan seluruh petugas saat dikumpulkan di ruang administrasi, ternyata apotiker tersebut baru dua bulan bekerja. "Dokter minta maaf, tentu saya memahami karena bukan salah dia. Setelah itu pengelola klinik. Tapi bukan persoalan maaf semata, ini masalah nyawa orang yang harus sungguh-sungguh. Bisa jadi akan menimpa orang lain juga.
10
Tadi salah kasih obat karena salah resep ke anak saya, orang lain (pemilik resep itu) juga bisa akan salah menerima obat," katanya. Meski demikian Sugiyanto masih bersyukur karena ketelitian istrinya, obat tetes telinga tak jadi diteteskan ke mata anaknya. Ia tak membayangkan jika sampai terjadi maka mata anaknya yang sedang sakit akan tambah parah. "Nyaris tadi saya buat laporan ke polisi karena bukti obatnya ada," katanya. Ia pun berharap ini menjadi pelajaran bagi masyarakat umum, sekaligus bukan membenarkan imej bahwa fasilitas Jamsostek selalu hanya dengan layanan seadanya. Pada Senin sore Sugiyanto kembali memberikan informasi bahwa pihak klinik telah datang ke rumahnya untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Kepadanya pengelola klinik memberikan informasi, bahwa sang apoteker dan asistennya telah diberikan tindakan tegas. Keduanya diberhentikan dari tempat tugasya. "Mereka semua datang ke rumah. Sekitar 20 orang datang, sampai ada yang menangis menyesal atas kejadian itu," katanya
8. Apotek & Toko Obat Dirazia SUMBER http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=27721 Kamis, (19/6), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Pengawas Obat dan Makanan (POM), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan sejumlah personel Satpol PP Cilegon menggelar razia obat tradisional terlarang di sejumlah apotek dan toko obat di Cilegon. Razia ini dilakukan menyusul keluarnya public warning dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) No: KH.00.01.143.2772 tentang sejumlah nama obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Ada lima apotik dan toko obat yang menjadi sasaran razia ini, yakni Apotek Labora Farma, Apotek Sehat, Apotek Gama, Toko Obat Amin, dan Toko Obat Badrun. Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Cilegon Edi Suhadi yang ditemui di sela-sela kegiatan ini mengatakan, ada 54 obat tradisional (jamu) yang dilarang BPOM untuk dikonsumsi karena mengandung berbagai bahan kimia berbahaya. Beberapa jamu tersebut malah mengandung bahan obat keras seperti metampiron yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, fenilbutason yang bisa menyebabkan mual dan pendarahan lambung, serta dektametason yang bisa menimbulkan moon face. Jamu-jamu yang berasal dari produsen terdaftar dan tidak terdaftar ini terdiri atas berbagai jenis obat kuat, pegal linu, asam urat, pelangsing, serta suplemen penambah tenaga. “Jamu yang dilarang itu seperti Akar Sewu serbuk, Purba Sentosa, Chikungunya Tablet, Cakra Sehat Sesak, Jasa Agung Dua Serbuk, dan Flu Tulang Pegal Linu Puspita, dan Surya Serbuk,” ujarnya.
11
Dari pantauan Radar Banten, di lima apotek dan toko obat yang didatangi petugas, tidak didapati jamu-jamu dalam daftar public warning BPOM. Meski demikian, Edi mengimbau agar warga lebih berhati-hati mengonsumsi jamu dengan lebih dahulu melihat label dan kandungan obat kimianya. Mengingat, berdasarkan temuan BPOM, dari 54 jamu tersebut 46 produk di antaranya menggunakan nomor pendaftaran fiktif. Selain itu, tujuh lainnya tidak sesuai dengan label yang tertera dan satu jamu impor yang tidak terdaftar. Indra, pemilik Apotek Sehat, mengaku, pihaknya enggan menerima obat tradisional dari distributor yang tidak jelas dan belum terkenal. “Sebelum larangan itu keluar, kami sudah antisipasi dengan tidak menjual barang yang tidak jelas pasarannya,” katanya. Lain Indra, lain pula yang dikatakan Edi, penanggungjawab Apotek Gama. “Kami menjual (jamu,red) yang jelas- jelas saja,” tandasnya. (fal)
9. Sakit Mata, Eh, Apoteker Singapura Salah Baca Resep Beri Lem Gigi Sumber
:http://www.republika.co.id/berita/senggang/unik/10/12/15/152404-sakit-mata-
eh-apoteker-singapura-salah-baca-resep-beri-lem-gigi
Rabu, 15 Desember 2010, 07:01 WIB REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA--Sebuah rumah sakit kemungkinan akan "dituntut secara massal" oleh publik Singapura setelah melakukan kesalahan yang menurut mereka tak termaafkan. Akibat salah resep, seorang pasien yang mengalami iritasi mata harus menderita lebih lama: salep yang diberikan padanya adalah salep untuk gigi. Tidak ada alasan untuk kesalahan seperti ini. Orang bisa mati karena resep yang salah. Kami akan pastikan mereka mendapat kompensasi," kata pengguna internet berinisial aries_kid. Warga lain menyatakan kesalahan-kesalahan tersebut seharusnya tidak terjadi. Untungnya, itu bukan obat oral atau konsekuensi akan lebih serius. Apoteker perlu diberi peringatan keras dan kembali dilatih jika diperlukan," tambahnya. Kejadian bermuka saat seorang ibu rumah tangga, Pang Har Tin,mengeluhkan iritasi mata yang dialaminya. Ia mendatangi National University Hospital (NUH) untuk mengobati sakitnya. Dokter memberinya resep obat luar yang harus dioleskan. Resep ditebus, dan dia menggunakannya di rumah. Setelah salep dioleskan, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Kedua kelopak matanya bersatu dan susah untuk dibuka. Belakangan diketahui, salep yang diberikan padanya ternyata lem gigi. Kini wanita 63 tahun ini tengah menjalani pemulihan. NUH meminta maaf dalam sebuah pernyataan hari Selasa, mengatakan,"Kami sangat menyesal untuk pengalaman Madam Pang Har Tin yang timbul dari kesalahan kami."
12
10. Tak Kantongi Izin, Dinkes Segel Apotik Sumber
: http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/1993491-tak-kantongi-izin-
dinkes-segel/
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Satpol PP terpaksa menutup apotik Berkat yang terletak di Jl. Raya Pamulang Tangerang Selatan, kemarin. Apotik ini kedapatan tidak memiliki izin penyaluran obat. Penutupan dilakukan dalam razia yang tujuannya untuk memastikan obat-obatan yang dikonsumsi warga di Tangsel da lam keadaan aman. "Tidak memiliki izin penyaluran, maka terpaksa ditutup,"kata Kepala Dinas Kota Tangerang Selata, Dadang S Epit ikut dalam razia. Dadang mengaku walaupun obat-obat yang dibeli itu dilakukan oleh dokter atau bidan, namun tetap saja soal perizinan harus lengkap. Sehingga nantinya masyarakat bisa aman dalam membeli obat-obatan di apotik yang ada diwilayah kota baru itu. Dan razia ini menurutnya sengaja dilakukan untuk mengecek semua jenis obat-obatan apakah masih layak dijualbelikan kepada masyarakat atau sudah kadaluarsa. "Izin penyaluran obat juga menjadi perhatian kami."tegasnya. Tidak hanya itu saja, razia juga untuk mengantisipasi adanya obat palsu yang beredar diwilayahnya terlebih dirinya mendapat informasi adanya pembuatan obat palsu diluar daerahnya. "Ini juga antisipasi dan melihat apakah ada obat palsu atau tidak yang dijual ke masyarakat," katanya kembali. Sementara itu Kepala Satuan Pamong Praja Rahman Suhendar mengaku penutupan untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan. Dan penutupan juga dilakukan sampai pemilik apotik menyelesaikan masalah perizinannya."Untuk sementara kami tutup sampai ada penyelesaian masalah izinnya."Tegasnya. 11. Obat Kedaluwarsa Beredar di Apotek Sumber :http://www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/2008/11/10/9116/Obat-KedaluwarsaBeredar-di-Apotek
Jakarta, myRMnews. Sejumlah macam obat kedaluwarsa beredar di apotek. Dinas Kesehatan Makassar sendiri sudah membentuk tim khusus untuk menelusuri masalah ini. Seorang warga bernama Marwah mengaku menjadi korban obat kedaluwarsa. Warga Kelurahan Sudiang ini menuturkan, dia membeli obat seperti itu di salah satu apotek di Daya. Dia mencari obat diare. Saat itu, kata Marwah, dirinya hendak membeli Lacto B, suplemen makanan. Namun, oleh penjaga apotek, jenis obat tersebut dinyatakan habis.
13
Penjaga apotek tersebut, kemudian menawarkan Dialac yang tersimpan di dalam lemari pendingin. Menurut penjaga apotek tersebut, Dialac memiliki komposisi dan kegunaan yang sama dengan Lacto B. "Karena tak ada apotek lain yang buka, saya ambil obat itu, apalagi anak saya yang berumur satu tahun, mencret terus-menerus," ungkap Marwah, Minggu (9/11). Marwah mengatakan, setelah obat tersebut diminumkan ke anaknya dengan cara mencampur ke susu, si buah hatinya mengalami muntah hingga lima kali. Marwah mengaku panik. Dia pun kemudian membaca seksama sampul Dialac tersebut. Hasinya, suplemen makanan dengan nomor registrasi POM SI.044 216 731 tersebut memiliki masa kedaluwarsa 19 November 2008 sebagaimana yang tercantum di pembungkus obat. "Kami meminta kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk melakukan pemeriksaan terhadap apotek tersebut, supaya tidak ada lagi korban," harap Marwah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin, mengaku sudah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pemantauan secara berkala obat-obat kedaluwarsa ke sejumlah toko obat dan apotek. Meski demikian, Naisyah mengaku tetap meminta informasi dari masyarakat. "Tolong SMS (pesan singkat via telepon seluler, red) saya alamat apotek tersebut. Nanti saya perintahkan tim untuk turun," tegas Naisyah. [hta] 12. Langgar Distribusi Obat Narkotika Apotek Pekunden dan PBF Nadya Indah Ditutup Sumber : http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0711/21/dar17.htm
Semarang, CyberNews. Akibat pelanggaran perizinan pendistribusian serta pengelolaan obat-obatan khususnya narkotika, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Semarang menutup Apotek Pekunden di Jl Pekunden Timur serta Pedagang Besar Farmasi (PBF) Nadya Indah di Jl Jolotundo II/ 52 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari, Rabu (21/11). Kepala BPOM di Semarang Maringan Silitonga mengungkapkan, pemilik sarana apotik (PSA) di Pekunden tersebut menyalahi peran dalam pengadaan dan pendistribusian obat khususnya narkotika. Kewenangan itu ada pada apoteker atau asisten apotekernya semua ada tata caranya. Bukan berarti PSA di Pekunden yang merupakan dokter ahli anestesi berhak atas pengelolaan utamanya narkotika, jelas Maringan yang ditemui di kantornya Rabu (21/11). Prosedur administrasi dan pengelolaan yang dilanggar ini menurut Maringan akan dikenai sanksi penutupan selama 1 bulan sampai si pemilik memperbaiki sistem pendistribusian obat-obatan ini. Kalau memang yang berwenang seperti apotekernya ikut
14
terlibat ya sanksinya bisa dicabut izin praktiknya, tapi kita akan beri kesempatan mereka memperbaiki. Selain Apotek Pekunden, BPOM juga terpaksa menutup kantor Pedagang Besar Farmasi (PBF) Nadya Indah di Jl Jolotundo. Penutupan ini menurut Maringan, sudah yang ketiga kalinya dilakukan. Selama tiga bulan ke depan, PBF ini untuk sementara tidak bisa beroperasi. Beberapa pelanggaran yang dilakukan adalah mendistribusikan obat kepada salesman tanpa tujuan jelas, pengadaan obat-obatan daftar G dalam jumlah besar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti super tetra dan CTM. Selain itu, tidak ada tugas dan tanggungjawab yang jelas oleh apoteker dan asisten apotekernya. PBF ini sudah tiga kali ditutup untuk kasus yang sama di tahun 2006 dan bulan April dan November tahun ini. Kalau tidak ada perubahan maka kita bisa cabut izin PBF milik H Santosa ini, imbuhnya.
13. SANKSI SANKSI PELANGGARAN ETIKA PROFESI APOTEKER Dalam melakukan tugas dan fungsinya, apotek mengenal beberapa istilah pelanggaran dalam melakukan kegiatannya. Jenis pelanggaran apotek dapat dikategorikan dalam dua macam, berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran tersebut. Kegiatan yang termasuk pelanggaran berat apotek meliputi : a. Melakukan kegiatan tanpa ada tenaga teknis farmasi. Kegaiatan ini menurut perundangan yang berlaku tidak boleh terjadi dan dilakukan. Karena komoditi dari sebuah apotek, salah satunya adalah obat, dimana obat ini dalam peredarannya di atur dalam perundangan yang berlaku. b. Terlibat dalam penyaluran atau penyimpangan obat palsu atau gelap. Peredaran gelap yang dimaksud adalah golongan obat dari Narkotika dan Psikotropika. c. Pindah alamat apotek tanpa izin. Dalam pengajuan untuk mendapatkan izin apotek, telah dicantumkan denah dan lokasi apotek. d. Menjual narkotika tanpa resep dokter. Ini adalah pelanggaran yang jarang terjadi. Para tenaga teknis farmasi di apotek, biasanya sudah mengetahui apa yang harus mereka perbuat, ketika mengahadapi resep dengan komposisi salah satunya obat narkotika. e. Kerjasama dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dalam menyalurkan obat kepada pihak yang tidak berhak dalam jumlah besar. Selain dari merusak pasar, kegaiatan seperti ini akan
15
mengacaukan sistem peredaran obat baik di apotek, distrbutor, maupun pabrik. Akibat yang mungkin ditimbulkan adalah kesulitan konsumen untuk memilih obat mana yang baik dan benar karena banyaknya obat yang beredar. f. Tidak menunjuk Apoteker Pendamping atau Apoteker Pengganti pada waktu Apoteker Pengelelola Apotek (APA) keluar daerah. Kegiatan yang termasuk pelanggaran ringan apotek meliputi : a. Tidak menunjuk Apoteker Pendamping pada waktu Apoteker Pengelelola Apotek (APA) tidak bisa hadir pada jam buka apotek. b. Mengubah denah apotek tanpa izin. Tidak ada pemberitahuan kepada suku dinas kesehatan setempat. c. Menjual obat daftar G kepada yang tidak berhak. Obat dengan daftar G yang dimaksud adalah daftar obat keras. Lihat selengkapnya penggolongan obat menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. d. Melayani resep yang tidak jelas dokternya. Nama, Surat Izin Kerja (SIK) dan alamat praktek dokter yang tidak terlihat jelas di bagian kepala resep. Jika resep semacam ini dilayani, maka ini termasuk suatu tindakan pelanggaran. e. Menyimpan obat rusak, tidak mempunyai penandaan atau belum dimusnahkan. Termasuk obat yang di kategorikan expired date atau daluarsa. Obat-obatan diatas tidak berhak sebuah apotek menyimpan dan mendistribusikannya ke pasien. f. Obat dalam kartu stok tidak sesuai dengan jumlah yang ada. Pelanggaran administratif ini sering kali terjadi di sebuah apotek dengan sistim manual. Sistim komputerisasi adalah solusi terbaik untuk mengatisipasi hal ini. g. Salinan resep yang tidak ditandatangani oleh Apoteker. Sebagai penanggung jawab teknis, apoteker wajib menandatangani salinan resep dari resep asli, untuk dapat memonitor sejauh mana pemakaian dan obat apa saja yang dimasukkan dalam salinan resep. h. Melayani salinan resep narkotika dari apotek lain. Dalam peraturan narkotika, resep yang berasal dari apotek lain dengan permintaan sejumlah obat narkotika kepada apotek yang kita pimpin adalah boleh dilakukan. Syarat yang harus dipenuhinya adalah berupa surat keterangan dari apoteker pengelola apotek tersebut bahwa akan mempergunakan obat narkotika untuk keperluan stok dan resep serta sifatnya adalah cito atau butuh cepat.
16
i. Lemari narkotika tidak memenuhi syarat. Penyimpanan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang no 5 tahun 2009, adalah dengan menyimpan sediaan dalam lemari terkunci, terpisah dengan obat keras lainnya, dst. Lihat disini untuk lengkapnya. j. Resep narkotika tidak dipisahkan. Prosedur standar yang harus beberapa apotek dan tenaga kefarmasian sudah ketahui. Salah satu kegunaan pemisahaan resep obat ini adalah mempermudah kita dalam membuat Laporan Narkotika. k. Buku narkotika tidak diisi atau tidak bisa dilihat atau diperiksa. Hal teknis seperti sudah harus dapat dihindari dan diperbaiki. Karena jika hal ini terjadi, maka akan mempersulit administrasi dari apotek tersebut dalam pengelolaan apotek. l. Tidak mempunyai atau mengisi kartu stok hingga tidak dapat diketahui dengan jelas asal usul obat tersebut. Setiap pelanggaran apotek terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif yang diberikan menurut keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/ MENKES/ SK/ X/ 2002 dan Permenkes No. 922/ MENKES/ PER/ X/ 1993 adalah : a. Peringatan secara tertulis kepada APA secara tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing – masing dua bulan. b. Pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama – lamanya enam bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin apotek. Keputusan pencabutan SIA disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Menteri Kesehatan RI di Jakarta. c. Pembekuan izin apotek tersebut dapat dicairkan kembali apabila apotek tersebut dapat membuktikan bahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dan Permenkes tersebut telah dipenuhi. Sanksi pidana berupa denda maupun hukuman penjara diberikan bila terdapat pelanggaran terhadap :
a. Undang- Undang Obat Keras (St. 1937 No. 541). b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. c. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. d. Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Sumber http://www.wahyudharmawan.info/media.php?module=detailberita&id=45
17
14. Gadis Kecil Ini Dicekoki Pil Pengganti Heroin Thursday, 24 October 2013 - 03:45 pm
Petugas apoteker salah mengira seorang ibu pecandu heroin, kemudian memberinya obat pengganti heroin. Padahal, ibu itu memesan antibiotik untuk anak perempuannya yang masih kecil. Sang ibu memberikan obat itu kepada anak kecilnya dengan 6 doses per hari. Intisari-Online.com - Kesalahan seorang apoteker di apotek 24 jam, London Boots, menyebabkan seorang gadis kecil harus meminum methadone, atau obat pengganti heroin yang sangat kuat. Dan, anak itu pun telanjur meminum enam dosis obat untuk pecandu heroin itu, sebelum akhirnya terungkap kesalahan tersebut dan ia dibawa ke rumah sakit. Kesalahan itu terjadi, karena sang apoteker mengira sang ibu yang memesan obat itu merupakan pecandu heroin dan sedang mencari obat penggantinya. Padahal, sang ibu mencari antibiotik untuk anak gadisnya. Sang apoteker pun memberikan methadone kepada sang ibu. Ibu itu juga tak tahu tentang obat dan mengira methadone tersebut merupakan Flucloxacillin, obat antibiotik yang ia inginkan untuk anaknya yang sedang mengalami infeksi di dada. Sang ibu memberi minum dengan dosis 5 mililiter sekali minum. Dan, itu sudah dilakukan enam kali. Sehingga, total anak itu sudah minum 30 mililiter methadone. Methadone merupakan candu sintetis yang diproduksi untuk menghilangkan rasa sakit atau sebagai pengganti heroin. Obat ini memiliki efek seperti heroin, tapi tak setinggi heroin. Candu atau methadone intinya merupakan obat sedatif yang menekan sistem syaraf. Obat ini memperlambat fungsi tubuh dan mengurangi rasa sakit secara fisik maupun psikis. Jika orang mengonsumsinya terlalu banyak, maka akan menjadi bingung, lemah, napasnya juga melemah, bahkan bisa pingsan. Dalam beberapa kasus, efeknya bisa mematikan. Terungkap di Rumah Sakit Karuan saja, efek obat itu tak baik bagi si anak kecil yang tak disebutkan namanya terebut. Ia langsung dibawa ke rumah sakit dan di sana terungkap bahwa si anak tersebut meminum obat yang salah dan berbahaya. Seperti dilansir dailymail.co.uk, Kamis (24/10/2013), blunder ini terjadi pada 2011 dan baru terungkap kasusnya, setelah dilaporkan ke National Health Service (NHS). Salah satu ringkasan menyebutkan, "Sang apoteker dan farmasi seharusnya mengikuti prosedur operasi standar Boots dalam menganjurkan penggunaan obat. Ini termasuk melakukan pengujian bahwa seseorang harus menerima oba yang diresepkan." Seorang juru bicara dari Boots mengatakan, "Di Boots UK, segala hal yang kami lakukan, setiap hari, adalah tentang bagaimana kami memelihara konsumen dan pasien kami secara
18
aman. Itu menjadi jantung bisnis kami. "Para apoteker kami diikat oleh petunjuk yang ketat dalam mengeluarkan methadone. Kami melaksanakan review yang penuh dan menyeluruh soal praktik kami atas insiden pada 2011 itu," lanjutnya.
15. Tujuh Distributor Obat Ilegal Diproses Pengadilan Ivan Aditya | Kamis, 9 Agustus 2012 | 13:29 WIB YOGYA (KRjogja.com) - Tujuh perusahaan di DIY yang diduga menjual obat keras ilegal, telah dilaporkan pada pihak berwajib dan diproses di tingkat pengadilan. Perusahaanperusahaan tersebut dianggap melanggar hukum karena dengan sengaja menjual obat yang tidak memiliki ijin edar. Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) DIY, Zulaimah menuturkan, ketujuh perusahaan tersebut diketahui menjual obat keras ilegal pada saat sidak rutin yang dilakukan BBPOM DIY. Sebenarnya, mereka telah diberikan surat peringatan resmi, namun tidak diindahkan. "Karena sudah berkali-kali mendapatkan peringatan tetapi tidak tetap melakukan pelanggaran, maka kita laporkan kasusnya ke proses pro justisia. Ketujuh perusahaan yang menjual obat keras tersebut diketahui telah mendapatkan putusan pengadilan," ujarnya. Menurutnya, mayoritas penjual obat keras tersebut melanggar ketentuan ijin edar. "Bahkan ada beberapa obat keras yang mencantumkan nomor ijin edar, tetapi sebenarnya nomor itu tidak berlaku lagi," tuturnya. Penjualan obat yang tidak memiliki ijin edar tersebut, lanjutnya, dianggap telah melanggar Undang-Undang kesehatan nomor 36 tahun 2009. Pelanggaran dalam UU tersebut akan dikenakan denda tertinggi sebesar Rp150 juta. "Tetapi dari sekian kasus, denda tertinggi yang diputuskan pengadilan berkisar Rp5-Rp7 juta saja," tuturnya. Selain melaporkan tujuh perusahaan obat ilegal, BBPOM DIY juga memproses enam kasus pro justisia lain. Diantaranya penjualan obat tradisional ilegal, penjualan pangan kadaluarsa, dan kosmetik tanpa ijin edar. "Total kasus yang diproses pro justisia pada tahun ini ada 13 kasus atau meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 11 kasus. Kebanyakan terjadi di wilayah kabupaten. Hampir seluruh sarana tersebut telah mendapatkan pembinaan, namun terus melanggar. Sehingga kita proses hukum agar ada efek jera," tandasnya. (Aie)
19
16. Izin 14 Apotek Dicabut Jakarta, 16 Februari Sampai bulan Desember 1994 dalam tahun anggaran 1994/1995, pemerintah telah menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan 17 pedagang
besar
farmasi
(PBF)
dan
12
apotek;
mencabut
izin
14
apotek;
memberikan peringatan keras terhadap 5 PBF, 7 apotek dan 14 perusahaan makanan; serta peringatan kepada 55 PBF dan 21 apotek. Hal itu merupakan tindak lanjut pemerintah atas hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan, yang merupakan kegiatan rutin Kanwil Depkes di 27 provinsi. Memberi penjelasan di depan rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR-RI hari Rabu di Jakarta, Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Depkes Drs
Wisnu
Katim
mengatakan,
dari
penyidikan
kasus-kasus
pelanggaran
di
bidang produksi maupun distribusi oleh aparat PPNS Ditjen POM, pemerintah juga telah menemukan 645 kasus pelanggaran. Dengan tindak lanjut: nonjusticia 362
kasus,
ditangani
kepolisian
133
kasus,
kejaksaan
1
kasus,
proses
pengadilan 48 kasus dan telah ditetapkan pengadilan 15 kasus. Pemerintah juga telah melakukan operasi penertiban makanan dan minuman di sarana distribusi di wilayah DKI Jakarta yang mencakup 15 supermarket dan 8 distributor.
Diperoleh
hasil
267
kaleng
makanan
rusak,
27.205
kaleng
tidak mencamtunkam tanggal daluwarsa, 460 kaleng minuman keras tidak memenuhi ketentuan
peredaran,
40.125
kaleng
tidak
terdaftar
dan
22.498
kaleng
tidak
memenuhi syarat label. Untuk melindungi masyarakat terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi standar mutu, hingga Desember 1994 telah dilakukan pengambilan sampel obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan, serta pengujian laboratorium di 27 provinsi dengan biaya anggaran rutin maupun anggaran pembangunan. Kegiatan ini mencakup 22.882 sampel obat, 15.710 makanan, 8.513 kosmetika dan alat kesehatan, 7.212 obat tradisional serta 5.308 narkoba. Berdasarkan
hasil
pengujian
itu
telah
dilakukan
berbagai
tindak
lanjut
terutama recalling batch produk substandar, antara lain 296 batch obat dari 90 industri farmasi, 34 batch psikotropik dari 13 industri farmasi, 35 batch kosmetik dari 27 industri kosmetika dan 4 batch alat kesehatan dari 3 industri alat kesehatan.
20
Untuk obat tradisional dalam negeri dan impor masing-masing ditemukan 28 kasus (umumnya karena tidak terdaftar) dan produk disegel/dimusnahkan. Sedangkan untuk makanan ditemukan 397 kasus, umumnya karena masalah pewarna, pemanis buatan dan lain-lain. Menurut Dirjen POM, pemeriksaan terhadap produksi dan distribusi obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan dilakukan makin intensif mengingat makin banyaknya keluhan konsumen seiring dengan makin banyaknya produk yang beredar. 17. BBPOM NTB MUSNAHKAN 2.133 JENIS PRODUK ILEGAL
Mataram, 30/1 (ANTARA) - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu, memusnahkan 2.133 jenis produk ilegal yang dinilai berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui ketentuan uji kelayakan konsumsi serta tidak berizin. Proses pemusnahan digelar di halaman Kantor BBPOM NTB, dan disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB, H. Badurul Munir, Kepala BBPOM NTB, Hj. Sri Utami Ekaningtyas, utusan dari Polda
NTB,
dan
para
pelaku
usaha
pemilik
barang
yang
dimusnahkan.
Kepala BBPOM NTB, Hj. Sri Utami Ekaningtyas mengatakan, sebanyak 2.133 produk ilegal yang dimusnahkan tersebut terdiri dari obat, obat-obatan tradisional, makanan, minuman,
kosmetika,
produk
komplemen
dan
bahan
berbahaya
(Omkaba).
"Seluruh produk yang dimusnahkan hari ini adalah temuan kami bersama tim gabungan dari Provinsi NTB, Kota Mataram dan Lombok Barat sejak 2008-2009," ujarnya. Ia mengatakan, seluruh produk itu disita dari 160 sarana distribusi seperti toko obat, distributor makanan, distributor kosmetik, salon kecantikan dan depot jamu di seluruh wilayah kabupaten/kota di NTB. Sebagian besar disita di wilayah Kota Mataram. Produk ilegal atau tidak memenuhi ketentuan yang dimusnahkan itu meliputi produk tanpa izin edar atau produk impor yang belum terdaftar, produk mengandung bahan berbahaya, produk tidak mencantumkan nomor izin edar, produk kedaluarsa, produk tidak memenuhi ketentuan penandaan, produk dengan nomor izin edar fiktif dan produk yang disalurkan tanpa kewenangan. Secara rinci, obat tanpa izin edar, impor ilegal dan di sarana tidak berwenang sebanyak 130 jenis atau 13.783 kemasan, obat tradisional tanpa izin edar, impor ilegal dan mengandung
bahan
kimia
obat
sebanyak
191
jenis
atau
2.701
kemasan.
21
Sedangkan pangan tanpa izin edar, impor ilegal, kedaluarsa, rusak dan mengandung bahan berbahaya sebanyak 444 jenis atau 42.775 kemasan dan kosmetika tanpa izin edar, impor ilegal dan mengandung bahan berbahaya sebanyak 1.368 jenis atau 27.406 kemasan. "Seluruh produk ilegal yang dimusnahkan itu ditaksir bernilai Rp450 juta," ujar Ekaningtyas. Menurutnya, pemusnahan produk Omkaba ilegal itu merupakan tindak lanjut dari pembinaan kepada pelaku usaha yang pada umumnya baru pertama kali melakukan pelanggaran. Para pelaku usaha juga diminta membuat surat pernyataan atau komitmen untuk
tidak
mengulangi
mengedarkan
Omkaba
tanpa
ada
izin
resmi.
Selain pembinaan dengan pemusnahan, Ekaningtyas menambahkan, beberapa kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan telah ditindaklanjuti secara pro-justitia. Pada 2007 dan 2008, sebanyak 10 kasus telah ditindaklanjuti secara pro-justitia dan yang sudah mendapat putusan Pengadilan Negeri Mataram, sebanyak empat kasus dan dua kasus sedang dalam proses banding. "Pada tahun ini tiga kasus yang masih dalam proses pemberkasan. Mudah-mudahan dengan pengawasan yang kami lakukan secara intensif mampu menekan peredaran Omkaba yang tidak memenuhi ketentuan di wilayah NTB," ujarnya.(*)
18. BPOM Padang Mempidanakan 5 Distributor Obat dan Makanan Wed,17 July 2013 | 22:02
KBR68H, Padang -Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumatera Barat menemukan ratusan produk berbahaya, selama Januari hingga Juni 2013. Sementara 5 kasus berhasil di pidanakan. Kepala BPOM Padang Indra Ginting mengatakan, tindakan hukum menjadi pilihan karena jenis pelanggaran yang dilakukan distributor atau toko obat dan makanan membahayakan kesehatan, dan sudah dilakukan berulang kali. "Dari januari hingga juni ini, ada 5 kasus yang akan di bawa ke Pengadilan. Tapi masih banyak yang kita pelajari. 5 kasus yang telah dilakukan tindakan hukum,saat ini sudah dalam tahap pelimpahan ke kejaksaan, " ujar Indra Ginting. Kepala BPOM Padang Indra Ginting menambahkan, kasus tersebut merupakan hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap 637 sarana produksi ataupun distribusi obat dan makanan yang ada di Solok, Pariaman, Bukitinggi, dan Padang.
22
