Etika (Yunani Kuno: Kuno: ―ethikos ―ethikos―, ―, berarti ―timbul dari kebiasaan‖) adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajar inilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral moral.. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar seperti benar ,salah salah,, baik , buruk , dan tanggung jawab. jawab. St. John of Damascus (abad ke-7 Masehi) menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis practical ( practical philosophy). philosophy). Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spon tan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Berikut contoh kasus pelanggaran hukum yang berawal dari pelanggaran etika : 1. Soal Penggelapan Dana, BNI Dukung Penegakan Hukum
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI JAKARTA, KOMPAS.com – PT mendukung seluruh upaya penegakan hukum pada kasus dugaan penyalahgunaan dana BNI Kantor Kas Ketapang, Sampang, Jawa Timur. D alam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com diterima Kompas.com,, Jumat (11/10/2013), Corporate Secretary BNI Tribuana Tunggadewi mengatakan, pihaknya telah melaporkan kasus tersebut kepada Kepolisian Resor Sampang Madura dan selanjutnya bekerja sama untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini.‖Laporan yang disampaikan tersebut muncul karena sistem audit internal di BNI berjalan dengan baik, sehingga kasus ini dapat ditemukan dengan cepat. Temuan audit internal BNI menunjukkan bahwa penyalahgunaan ini diduga dilakukan oleh seorang staf di BNI Kantor Kas Ketapang,‖ terang Tribuana. Laporan dugaan penyalahgunaan dana di Kantor Kas Ketapang tersebut disampaikan kepada pihak kepolisian oleh pimpinan BNI Kantor Cabang Utama Madura pada 21 September 2013. ―Berdasarkan laporan tersebut pelaku sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Langkah ini menjadi bukti bahwa BNI tidak tidak mentolerir setiap penyalahgunaan yang dilakukan oleh stafnya,‖ lanjut Tribuana. Dia menambahkan, pelaporan penyalagunaan dana dan audit internal merupakan wujud komitmen BNI dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. ―Jadi, nasabah tidak perlu khawatir khawatir karena dananya yang tersimpan di BNI terjamin aman,‖ Tribuana menegaskan. Seperti diberitakan, kasus penggelapan uang sebesar Rp 3,75 miliar oleh miliar oleh EF, pimpinan Kantor Kas Bank Negara Indonesia (BNI) Kabupaten Sa mpang, Jawa Timur, kini telah ditangani Kepolisian Resor Sampang, Madura. Oleh tersangka, dana yang digelapkan itu dijadikan modal untuk melakukan tindakan pidana lain berupa judi online lintas online lintas negara, dan untuk pesta bersama perempuan bayaran. Opini :
Pelaku penggelapan dana dilakukan berawal dari pelanggaran etika yaitu kebiasaan pelaku bermain judi online dan pesta bersama perempuan bayaran sehingga membuat pelaku sulit untuk berhenti dari kebiasaanya sehingga membuat pelaku seorang yang berpendidikan tinggi melakukan pelanggaran hukum.
2.Lakukan Penggelapan Uang, Direksi Bank Dibekuk JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan direksi BPR Bumidhana Adhigraha, Deni Azhar Lubis (53), diringkus penyidik Polresta Tangerang karena melakukan tindak pidana penggelapan uang dari bank tersebut.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang Komisaris Shinto Silitonga men gatakan, Deni ditangkap di rumahnya di Tanjung Duren, Jakarta Barat, bulan lalu. Penangkapan Deni itu berawal dari laporan yang dibuat oleh staf Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia pada 30 September 2011. Dalam sebuah pengecekan rutin, tim dari Bank Indonesia menemukan adanya rekayasa pencatatan kredit serta penerimaan fee oleh direksi BPR Bumidhana Adhigraha. Setelah temuan itu diungkap, diadakan pemeriksaan khusus dari Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan BI, untuk selanjutnya dilaporkan ke Polresta Tangerang. Laporan ditujukan ke sana sebab kantor BPR terletak di Jalan Raya Serang Km 17, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Deni dan sejumlah rekannya diduga memalsukan komponen dokumen pengajuan kredit dari 169 nasabah dengan nilai Rp 8,3 miliar. ―Kredit disetujui karena Deni adalah direksi dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan,‖ kata Shinto pada Kompas.com, Senin (4/3/2013).Setelah dana kredit tersebut cair, Deni membagikan dana itu dengan pihak-pihak yang membantunya sehingga menyebabkan kerugian pada BPR. Penyidik Polresta Tangerang lalu mengumpulkan sejumlah bukti berupa dokumen pengajuan kredit 169 nasabah, kuitansi, surat pernyataan, dan dokumen penting lain. ―Proses pengungkapannya cukup lama karena harus memeriksa dokumen yang cukup lama, juga melakukan pencarian terhadap pelaku,‖ jelas Shinto. Selain menangkap Deni, penyidik juga menyita barang bukti berupa satu sepeda motor, empat ponsel, dan uang tunai sebanyak Rp 6 juta. Penyidik masih mencari tersangka lain, yaitu calo pencari kredit, analis kredit, dan kepala bagian kredit, untuk menyempurnakan pengungkapan kejahatan p erbankan ini. Deni kini meringkuk di tahanan Mapolresta Tangerang. Ia dibidik pasal berlapis, yaitu Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan ancaman pidana 5-10 tahun penjara. Opini :
Pelaku menyalahgunakan jabatannya untuk menggelapkan uang perusahaannya sehingga membuat kerugian yan cukup besar bagi perusahaannya. Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Etika http://regional.kompas.com/read/2013/10/11/1545508/Soal.Penggelapan.Dana.BNI.Dukung.Pen egakan.Hukum
http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/04/22340188/Lakukan.Penggelapan.Uang..Direksi .Bank.Dibekuk JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan direksi BPR Bumidhana Adhigraha, Deni Azhar Lubis (53), diringkus penyidik Polresta Tangerang karena melakukan tindak pidana penggelapan uang dari bank tersebut.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang Komisaris Shinto Silitonga mengatakan, Deni ditangkap di rumahnya di Tanjung Duren, Jakarta Barat, bulan lalu. Penangkapan Deni itu berawal dari laporan yang dibuat oleh staf Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia pada 30 September 2011. Dalam sebuah pengecekan rutin, tim dari Bank Indonesia menemukan adanya rekayasa pencatatan kredit serta penerimaan fee oleh direksi BPR Bumidhana Adhigraha. Setelah temuan itu diungkap, diadakan pemeriksaan khusus dari Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan BI, untuk selanjutnya dilaporkan ke Polresta Tangerang. Laporan ditujukan ke sana sebab kantor BPR terletak di Jalan Raya Serang Km 17, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Deni dan sejumlah rekannya diduga memalsukan komponen dokumen pengajuan kredit dari 169 nasabah dengan nilai Rp 8,3 miliar. "Kredit disetujui karena Deni adalah direksi dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan," kata Shinto pada Kompas.com, Senin (4/3/2013). Setelah dana kredit tersebut cair, Deni membagikan dana itu dengan pihak-pihak yang membantunya sehingga menyebabkan kerugian pada BPR. Penyidik Polresta Tangerang lalu mengumpulkan sejumlah bukti berupa dokumen pengajuan kredit 169 nasabah, kuitansi, surat pernyataan, dan dokumen penting lain. "Proses pengungkapannya cukup lama karena harus memeriksa dokumen yang cukup lama, juga melakukan pencarian terhadap pelaku," jelas Shinto. Selain menangkap Deni, penyidik juga menyita barang bukti berupa satu sepeda motor, empat ponsel, dan uang tunai sebanyak Rp 6 juta. Penyidik masih mencari tersangka lain, yaitu calo pencari kredit, analis kredit, dan kepala bagian kredit, untuk menyempurnakan pengungkapan kejahatan perbankan ini. Deni kini meringkuk di tahanan Mapolresta Tangerang. Ia dibidik pasal berlapis, yaitu Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan ancaman pidana 5-10 tahun penjara. JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan direksi BPR Bumidhana Adhigraha, Deni Azhar Lubis (53), diringkus penyidik Polresta Tangerang karena melakukan tindak pidana penggelapan uang dari bank tersebut.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang Komisaris Shinto Silitonga mengatakan, Deni ditangkap di rumahnya di Tanjung Duren, Jakarta Barat, bulan lalu. Penangkapan Deni itu berawal dari laporan yang dibuat oleh staf Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia pada 30 September 2011. Dalam sebuah pengecekan rutin, tim dari Bank Indonesia menemukan adanya rekayasa pencatatan kredit serta penerimaan fee oleh direksi BPR Bumidhana Adhigraha.
Setelah temuan itu diungkap, diadakan pemeriksaan khusus dari Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan BI, untuk selanjutnya dilaporkan ke Polresta Tangerang. Laporan ditujukan ke sana sebab kantor BPR terletak di Jalan Raya Serang Km 17, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Deni dan sejumlah rekannya diduga memalsukan komponen dokumen pengajuan kredit dari 169 nasabah dengan nilai Rp 8,3 miliar. "Kredit disetujui karena Deni adalah direksi dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan," kata Shinto pada Kompas.com, Senin (4/3/2013). Setelah dana kredit tersebut cair, Deni membagikan dana itu dengan pihak-pihak yang membantunya sehingga menyebabkan kerugian pada BPR. Penyidik Polresta Tangerang lalu mengumpulkan sejumlah bukti berupa dokumen pengajuan kredit 169 nasabah, kuitansi, surat pernyataan, dan dokumen penting lain. "Proses pengungkapannya cukup lama karena harus memeriksa dokumen yang cukup lama, juga melakukan pencarian terhadap pelaku," jelas Shinto. Selain menangkap Deni, penyidik juga menyita barang bukti berupa satu sepeda motor, empat ponsel, dan uang tunai sebanyak Rp 6 juta. Penyidik masih mencari tersangka lain, yaitu calo pencari kredit, analis kredit, dan kepala bagian kredit, untuk menyempurnakan pengungkapan kejahatan perbankan ini. Deni kini meringkuk di tahanan Mapolresta Tangerang. Ia dibidik pasal berlapis, yaitu Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan ancaman pidana 5-10 tahun penjara.
Polda Sulut Mulai Gelar Sidang Kode Etik Eks Penyidik & Timsus Manado-Polda Sulawesi Utara (Sulut) Rabu (1/10) kemarin, mengg elar sidang Komisi Kode Etik dan Profesi terhadap 28 oknum anggota penyidik dan anggota Tim Kusus (Timsus) terkait dugaan penggelapan barang bukti kasus pencurian uang BNI senilai Rp 4,4 Miliar dari jumlah keseluruhan Rp 7,7 Miliar. Sidang yang digelar secara terbuka itu dipimpin oleh Kabid Propam Polda Sulut, AKBP Yusuf Setyadi didampingi Wakil Komisi, Kompol Alex Adam dan Anggota Komisi, Kompol Robby Rondunuwu. Sesuai dengan pemantauan SulutExpres, di ruang Kamtibmas sejak pukul 10.00 Wita, sidang telah dimulai dan berakhir pukul 14.05 Wita. Dari jumlah total 28 terduga pelanggar tiga oknum anggota Polda Sulut dari eks Tim Khusus yang disidang terlebih dahulu. Mereka di antaranya Bripka GS alias Sakodi, Brigadir WL alias Lasut dan Bripka FL alias Fikri. Turut hadir Pendamping, Kompol Sjanet Katoppo dan Penuntut Umum (PU), AKP Hanny Lukas.
Dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum Lukas, para terduga pelanggar dinilai melanggar Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi. Setiap terduga pelanggar mengakui menerima uang yang diserahkan Brigadir HJ dan mantan Kepala Timsus, Iptu MM. 'Uang itu diserahkan dikediaman HJ di bilangan perumahan Citraland pada tanggal 10 Januari 2014. Menariknya, setiap terduga pelanggar mengaku menerima uang dalam jumlah yang bervariasi. Di hadapan Ketua Komisi selaku pimpinan sidang, Bripka GS dan Brigadir WL mengaku menerima uang sebesar Rp 30 juta, sedangkan Bripka FL menerima Rp 20 juta. Demikian pula dari penuturan ketiga terduga pelanggar ini, uang yang diterima itu diketahui merupakan reward dari BNI atas pengungkapan kasus pencurian Rp 7,7 Miliar yang dibawa kabur JM alias Jolly, oknum karyawan BNI. "Sejumlah uang di dalam amplop dibagikan kepada kami dan menurut mereka (HJ dan MM), uang itu merupakan hadiah dari pihak BNI atas pengungkapan kasus pencurian Rp 7,7 Miliar," tutur FS seraya merasa menyesal atas tindakan yang dilakukannya karena dianggap mencoreng institusi. Dia mengungkapkan, uang yang diterima sebesar Rp 20 juta sudah dikembalikan. "Kasus ini kami tahu setelah beberapa rekan anggota mencurigai uang yang diterima itu merupakan hasil penggelapan kasus pencurian uang BNI. Apalagi, ketika Anggota Propam Mabes Polri datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan pada Juli 2014. Setelah itu uang tersebut kami kembalikan sesuai dengan jumlah yang saya terima," tukas FS. Selain ketiga terduga pelanggar, turut dihadirkan empat saksi eks Anggota Timsus Polda. Ketika ditanya Penuntut Umum mengapa uang yang diterima berbeda, Iptu MM yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, mengatakan jumlah uang tersebut tak diketahui, alasannya uang tersebut dibagikan oleh Brigadir HJ. Usai mendengarkan keterangan saksi dan para terduga pelanggar, pimpinan sidang menyatakan persidangan akan dilanjutkan kembali Kamis (2/10) (hari ini, red).(bobby)
