KASUS SNP FINANCE
SNP Finance merupakan bagian dari Columbia, toko yang menyediakan pembelian barang secara kredit. Dalam kegiatannya SNP Finance mendapatkan dukungan pembiayaan pembelian barang yang bersumber dari kredit pe rbankan Pada pulan Juli 2017 mulai timbul masalah pada SNP finance dimana terdapat perbedaan angka akuntansi antara SNP sebagai multifinance dengan bank
seperti
Bank
Mandiri
yang
terlihat
dari
CAPS
yaitu
suatu
aplikasi connecting. OJK kemudian meminta dilakukan pemeriksaan kepada pihak perbankan secara internal dan oleh pengawas, setelah dilakukan pemeriksaan oleh investigator internal bank mandiri ditemukan bahwa ternyata tidak pernah dilakukan rekonsiliasi antara banking yang disebabkan adanya kesalahn system yang tidak sempurna. Terlepas dari permasalahan system yang dapat diperbaiki, tim kemudian berkoordinasi dengan pengawas SNP pengawas SNP di Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Hingga akhirnya ditemukan MTN (medium term note) yang diterbitkan oleh SNP finance. Columbia mengalami penurun bisnis yang pada akhirnya permasalahan menjadi Non Performing Loan (NPL). Salah satu tindakan yang dilakukan oleh SNP Finance untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut adalah melalui penerbitan Medium Term Note (MTN), yang diperingkat oleh Pefindo berdasarkan laporan keuangan SNP yang diaudit DeLoitte Diketahui bahwa pada bulan desember 2015-2017 SNP mendapatkan peringakat efek dari Perfindo yaitu idA-/stable. Kemudian pada Maret 2018, rating SNP Finance naik menjadi idA/stable. Namun Pefindo kembali menurunkan rating SNP Finance sebanyak 2 kali. Pertama pada bulan Mei 2018,
diturunkan menjadi idCCC/credit watch negative dan pada bulan yang sama menurunkan lagi ke peringkat idSD/selective default. Hingga pada akhirnya SNP finance terbukti melakukan memanipulasi daftar kreditur kepada bank. Hal ini diketahui setelah salah satu bank melaporkan mengalami kerugian. Dari 14 bank yang diduga ditipu, baru satu bank yang melaporkan kerugian. Bank tersebut merasa telah ditipu sebanyak Rp 450 miliar. Saat terjadi permasalahan, SNP Finance lalu mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap kewajibannya sebesar kurang lebih Rp 4,07 triliun, yang terdiri dari kredit perbankan Rp 2,22 triliun dan MTN sebesar Rp 1,85 triliun Terlepas dari kasus yang tengah bergulir ini, sejumlah pihak mensinyalir adanya kelemahan bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian. Selain itu, system pengawasan otoritas pun dinilai perlu dievaluasi. Pembobolan dana perbankan melalui kredit fiktif biasanya terdeteksi setelah ada kasus gagal bayar. Biasanya untuk debitur yang sudah lama, bank mengandalkan kepercayaan dan rating korporasi. Nah ini menjadi satu kelemahan apabila kredit yang diberikan, seperti channeling, dan bank tidak melakukan pengecakan ulang kepada nasabah. Sejauh ini muncul nama bank-bank yang memberikan keterangan kerugaian atas SNP Finance yaitu, Panin Bank, Mandiri dan BCA yang dibobol SNP Finance. Bank Mandiri tercatat mengucurkan kredit terbesar yakni Rp. 1,4 Triliun, sedangkan Bank Panin sebesar Rp. 140 Miliar. Adapun BCA mengonfirmasi dana yang digelapkan sebesar Rp. 210 Miliar, Bank Woori Saudara Rp. 16 Miliar, Bank Capital Rp. 30 Miliar, Bank Sinarmas Rp. 9 Miliar, Bank J-Trust Rp. 55 Miliar, Bank Internasioanl Nobu Rp. 33 Miliar, Bank BJB Rp. 25 Miliar, Bank Nusa Parahyangan Rp. 46 Miliar, Bank Cina Trust Rp. 50 Miliar, Bank Ganesha Rp. 77 Miliar, Bank
Resona Perdania Rp. 74 Miliar, Bank Victoria Rp. 55 Miliar, Bank BCA Rp. 210 Miliar, dan Bank Panin Rp. 141 Miliar. Menurut pengakuan Bos BCA yang menjadi korban pembobolan oleh SNP Finance, modus yang dilakukan diketahu dengan mengajukan kredit fiktif. Nilai kredit yang diajukan ke bank di mark-up dari nilai sebenarnya. Awal mula kerjasama antara SNP Finance dengan Bank BCA yaitu pada bulan Juni 2016 dimana SNP Finance mengajukan kredit. Besaran kredit berjenjang hingga November 2017 nilainya mencapai Rp. 545 Miliar. Semula SNP mengangsur secara rutin. Sisa kewajiban SNP Finance terus berkurang hingga menjadi Rp. 210 Miliar. BCA memberikan kepercayaan untuk menyalurkan kredit kepada SNP Finance karena memiliki kinerja keuangan yang sehat. Menurut hasil audit Deloitte tahun 2017 dan rating Pefindo Maret 2018, kondisi keuangan SNP Finance sehat. Bahkan pada Maret 2018, SNP Finance masih menerbitkan Medium Term Notes (MTN). Pefindo juga menaikan peringkat utang SNP Finance dari idA- menjadi idA. Pembayaran kredit mulai tersendat setelah 18 April 2018. Dampak besar dari kasus ini menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno menilai kasus yang melibatkan multifinance dengan modus double financing hingga menggunakan piutang fiktif sebagai jaminan untuk memperoleh kredit bank. Perbankan mulai memperketat kredit ke multifinance, atau menyebabkan kesulitan bagi multifinance untuk mendapatkan kredit dari bank. Salah satu langkah bank untuk menghindari hal serupa, akan mengubah sikap bank menjadi leih konservatif dan selektif dalam memberikan akses financial kepada perusahaan pembiayaan atau multifinance. Selain itu bank akan meminta multifinance untuk menyerahkan asset lebih besar untuk pinjamannya guna menumbuhkan rasa kepercayaan dengan kreditur.
Ditengah kasus pidana terhadap pengurus SNP Finance, perusahaan pembiyaan tersebut juga tengah menghadapi ancaman dicabutnya izin usaha menyusul penetapan pembekuan kegiatan usaha (PKPU) sebagai rentetan kasus gagal bayar bunga MTN sebesar Rp. 6,75 Miliar. Adapun tersangka dari kasus ini yaitu LC (pendiri grup Columbia) DS (direktur Utama) AP (Direktur Oprasional) RA (Direktur Keuangan) CDS (Manager Akuntansi) AS (Asisten Manager Keuangan), LD dan SL dua dari mereka masih buron. Para pelaku melakukan aksinya dengan mengajukan kredit ke bank beserta jaminan berupa daftar piutang fiktif. Daftar tersebut telah mereka manipulasi sehingga mendapatkan jumlah uang yang lebih besar saat pencairan kredit dari bank. Barang bukti yang telah disita yaitu, salinan perjanjian kredit antara bank P dengan PT SNP, salinan jaminan fidusia piutang yang dijaminkan kepada bank P, dan salinan laporan keuangan PT SNP periode 2016-2017. Mereka terancam pasal 263 KUHP, dan/atau Pasal 372 KUHP, dan/atau Pasal 378 KUHP, dan/atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Infomarsi terakhir KAP yang mengaudit SNP Finance mendapatkan sanksi administrative berupa pembatalan pendaftaran kepaada Auditor Public Marlinna, Auditor Publik Merliyana Syamsyul dan Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang merupaka salah satu KAP di bawah Deloitte Indonesia. Hal ini disebabkan karna Laporan keuangan tahunan PT SNP telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendaptkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
ANALISIS KASUS KAITANNYA DENGAN TEORI : 1.
Utilitarianisme
Teori utilitarianisme adalah teori etis yang menilai suatu tindakan etis jika bermanfaat bagi banyak orang, namun mengabaikan motivasi dan integritas semua pemangku kepentingan pada saat pengambilan keputusan. Prinsip utilitarianisme menyatakan bahwa pembuat keputusan harus mempertimbangkan kepentingkan kolektif atau seluruh pihak yang ada di perusahaan bukan kepentingan individu. Pada kasus SNP ini telihat bahwa cara yang digunakan oleh pihak manajemen untuk mendapatkan kucuran dana dari pihak bank yaitu salah dengan melakukan manipulasi data kreditur, hal ini tentu memberikan dampak negative bagi kelangsungan perusahaan. Perusahaan tidak mempertimbangkan dampak untuk membayar kewajibannya diluar batas kemampuan perusahaanitu sendiri Sebenarnya hal ini tentu melanggar etika, Banyak orang yang salah mengartikan teori ini dengan mengatakan tujuan menghalalkan cara. Namun ini adalah sebuah aplikasi yang tidak tepat dari teori etika. Bagi para utilitarian, tujuan akhir tidak pernah membenarkan sarana. Ada berbagai cara untuk mencegah atau menghadapi kondisi perusahaan yang sedang pailit, dapat dilakukan dengan cara yang salah atau yang benar. Sebagai contoh cara yang salah yang dapat memberikan konsekuensi negative yaitu dengan memanipulasi seperti yang dilakukan SNP namun ada banyak cara lain yang misalnya dapat dilakukan SNP untuk menghadapi permasalahaan tersebut yang pertama meminta suntikan dana dari grupnya yaitu PT Columbia untuk membantu meringankan kreditnya, kedua Bank papan atas seperti BankMandiri, BRI, BNI, BTN dan BCA diharpakan dapat melakukan akuisisi terhadap
SNP
Finance,
ketiga
surat
utang
sejatinya
dapat
dilakukan
restrukturisasi dengan memperpanjang tenor pembayaran bunga.
Cara-cara
tersebut berbeda secara etika. Cara yang satu benar secara etika dan yang lain tidak. Nah disinilah tugas manajer dalam melihat perbedaan ini untuk pengambilan keputusan, kemudian menggunakan imajinasi moralnya untuk mengidentifikasi cara alternative untuk mencapai tujuan akhir yang sama. Terlihat dalam kasus ini manajer mengalami dilemma, disatu sisi ingin mengamankan perusahaannya, disisi lain harus menerima konsekuensi dari apa yang telah diperbuatnya. 2.
Deontologi
Menurut prinsip deontology tindakan dapat dibenarkan secara etika, meskipun tidak menghasilkan keuntungan bersih atas kebaikan terhadap kejahatan bagi para pengambil keputusan atau bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang diuamakan atau poin dari teori ini yaitu niat dan motivasi pelaku, berbeda dengan teori utilitiarianisme yang mengutamakan konsekuensi dari sebuah keputusan. Nilai moral yang dimaksud oleh kant yaitu ketika seseorang bertindak berdasarkan rasa kewajiban. Seseorang akan bertindak dengan benar saat seseorang itu mengikuti tugas dan kewajiban etikanya. Kaitannya dengan kasus SNP yaitu SNP tidak bertindak sesuai dengan kewajibannya, tugas atau kegiatan bisnis SNP yaitu memberikan pembiayaan kepada nasabah, namun dibalik itu SNP juga memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada pihak debitur. Pada kenyataannya SNP tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap debitur, SNP malah melakukan manipulasi untuk menghindarinya. Jadi disini karna pada dasarnya sumber dana yang didapat SNP yaitu berasal dari pembiayaan Bank, seharusnya SNP bukan hanya mementingkan seberapa banyak dana yang diperoleh dari Bank yang akhirnya digunakan untuk pembiayaan kepada
nasabahnya. Tetapi harus memikirkan juga kewajiban pembayaran kepada pihak debitur atas dana yang didapat. Didalam teori deontology terdapat 2 hukum salah satunya imperative kategoris yang memiliki 2 aspek yang pertama hukum memerlukan suatu kewajiban, dan suatu tindakan benar secara etika jika hanya jika pepatah tersebut dapat diuniversalkan secra konsisten. Contoh dalam kasus ini, SNP tidak dapat mengatakan bahwa ia diperbolehkan melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan atau data kreditur dengan alasan kondisi perusahaan yang tidak baik, sementara pada saat yang sama SNP mengatakan bahwa nasabah tidak boleh melakukan pelanggaran kewajiban dengan alasan kondisi ekonomi yang tidak baik. Sehingga kesimpulanya kita harus memenuhi kewajiban kita terhadap orang lain, sama halnya kita mengharapkan orang lain memenuhi kewajibannya terhadap kita. 3.
Keadilan dan kewajaran
Dalam theory of justice menyajikan sebuah argument didasarkan pada posisi individu memiliki kepentingannya masing-masing dan kemandirian. Tak seorang pun bisa mendapatkan semua hal yang mereka inginkan karna aka nada orang lain yang akan mencegah hal ini terjadi, karna mereka juga mungkin menginginkan hal yang sama. Oleh karena itu terdapat kebutuhaan bagi semua orang untuk bekerja sama karena itu adalah kepentingan utama semua orang. Masyarakat dapat dilihat sebagai pengaturan kerja sama untuk mencapai keuntungan bersama. Namun PT SNP mengabaikan prisinsip keadilan, disini kaitanya dengan kerja sama yang terjalin dengan pihak bank sebagai kreditur. Kerjasama yang diharapkan kedua belah pihak yaitu untuk sama-sama mendapatkan keuntungan, bank memberikan dana dalam bentuk piutang kepada SNP dan SNP mengakui sebagai hutang kepada bank yang harus dibayar sesuai dengan jangka waktu
yang disepakati. Akan tetapi kenyataannya PT SNP malah melakukan tindak kecurangan dengan memanipulasi data nasabah agar mendapatkan kucuran dana yang lebih besar, namun pada akhirnya tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank. Hal ini tentu merugikan pihak bank, dan untuk menuntut keadilan bank dapat melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang dan diharapkan mendapatkan ganti rugi dari pihak SNP atas kerugian yang dialami Bank. Ini merupakan salah satu bentuk keadilan procedural dimana kita dapat menuntut hak kita dengan membawanya ke jalur hukum. 4.
Etika Kebajikan
Kebajikan adalah karakter yang membuat orang bertindak etis dan membuat orang tersebut menjadi manusia yang bermoral, watak lain yang sering disebut sebagai kebajikan meliputi : kejujuran, integritas, kepentingan pribadi, kesetaraan, rendah hati dan masih banyak lagi. Salah satu watak kebajikan yang telah diabaikan oleh SNP yaitu kejujuran, tindakan manipulasi yaitu salah satu bentuk membohongi atau menipu pihak lain. Sehingga
kasus SNP ini telah melanggar etika kebajikan, tidak ada
perbuatan kecurangan yang telah merugikan banyak pihak yang dapat ditolelir. Karna berdasarkan sumber yang telah kami baca, tidak ada alasan yang jelas mengapa SNP melakukan manipulasi kredit fiktif. Dapat ditarik kesimpulan, para pelaku melakukan hal tersbut untuk kepentingan pribadinya masing-masing. 5.
Imajinasi Moral
Imajinasi moral berati datang dari sebuah solusi konservatif dan inovatif untuk suatu dilemma etika. Seperti yang telah dijelaskan pada teori utilitarianisme, terdapat beberapa alternative yang dapat diambil oleh SNP untuk menangani masalah keuangannya. Bisa menggunakan cara yang baik atau beretika dan dengan cara yang tidak baik namun memiliki hasil yang sama. Hal ini
tergantung dari imajinasi seorang manajer untuk mengambil keputusan yang seperti apa. Pada kasus ini manajer SNP menggunakan imajinasinya yang salah, mereka menganggap bahwa dengan melakukan penipuan dengan kredit fiktif akan menghasilkan keuntungan yang besar. Namun mereka mengabaikan konsekuensi yang akan terjadi. Pada akhirnya PT SNP harus menerima kenyataan pait, yaitu ketika usahanya terbongkar karna banyaknya korban yang melaporkan dengan jumlah kerugian yang fantastis.
