SNP FINANCE DI UJUNG TANDUK
Jakarta, CNN Indonesia – Pihak berwajib mengamankan para direksi serta manajer PT
Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) berhubungan dengan kasus penipuan, penggelapan, serta money laundrering dalam kegiatan usahanya sebagai usaha pembiayaan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri berusaha mengungkap kasus pembobolan 14 bank atas tindakan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Kombes Daniel Tahimonang Silitonga selaku Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim menyatakan bahwa kasus tersebut dapat diketahui karena laporan dari salah satu bank yakni Bank Panin. Bareskrim memprediksi kerugian dapat mencapai Rp 14 triliun triliun dari 14 bank yang dibobol. Modus yang dilaksanakan oleh perusahaan ialah, pengurus PT SNP Finance melaksanakan pengajuan fasilitas kredit rekening Koran serta kredit modal kerja kepada Bank Panin untuk jangka waktu Mei 2016 sampai dengan September 2017, dengan plafon sebesar Rp 425 miliar. Dana tersebut diperoleh dari jaminan piutang kepada konsumen dari Colombia yang dimiliki oleh PT Citra Prima Mandiri (CPM). Colombia ialah toko yang menjual alat-alat rumah tangga secara kredit. Uang yang dicairkan serta diajukan oleh PT SNP seharusnya dilanjutkan dengan pembayaran kepada pihak Colombia sesuai dengan lampiran daftar piutang ketika pencairan kredit dilaksanakan. Namun, piutang tersebut fiktif, yang memberikan peluang untuk fasilitas kredit tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham serta group perusahaan. SNP Finance dapat dinyatakan sebagai perusahaan dengan pemasaran kelas menengah ke bawah. Jumlah pembiayaan yang dilaksanakan kurang dari Rp 5 triliun per tahun. Hal tersebut terjadi karena barang yang dibiayakan hanya sofa, perabot rumah tangga, kasur, lemari, dan peralatan rumah tangga lainnya. Hal tersebut bertentangan dengan pembiayaan sekelas Astra Sedaya Finance, BCA Finance, FIF, serta Adira Finance yang menyalurkan pembiayaan untuk sepeda motor serta kendaraan roda empat. Hal tersebut menyebabkan jumlah pembiayaan yang disalurkan sangat besar sekitar puluhan triliun per tahun. Anto Prabowo sebagai Deputi Komisioner Manajemen Strategis serta Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa penurunan kinerja yang terjadi pada bisnis ritel 1
Columbia berimbas pada kredt perbankan yang dilaksanakan oleh SNP Finance menjadi bermasalah serta menjadi NPL. Berbagai perbankan (14 bank) telah memberikan fasilitas kredit modal kerja pada SNP Finance. Bank Mandiri merupakan bank yang paling besar memberikan fasilitas tersebut. SNP Finance merupakan nasabah dari Bank Mandiri sekitar 20 tahun. Tetapi, SNP Finance mengajukan restrukturisasi kredit pada tahun 2016. Pada saat itu, SNP Finance digolongkan ke dalam grup kolektabilitas 2 (kol 2) atau dalam perhatian khusus. Retrukturisasi kredit dibutuhkan bukan karen SNP Finance mengalami penunggakkan pembayaran, tetapi SNP Finance menginginkan pendanaan dari bank lainnya. Rohan Hafas sebagai Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri menyatakan bahwa alih-alih membaik, SNP Finance justru menunjukkan tindakan negatif. Kredit SNP Finance mulai macet serta pengajuan pailit sukarela dilaksanakan oleh manajemen, padahal pada saat itu, kredit macet SNP Finance jumlahnya sangat besar sekitar Rp 1,2 triliun. Ongko Purba Dasuha selaku Sekretaris Perusahaan SNP Finance menyatakan bahwa total nilai pinjaman kurang dari Rp 4 triliun. Hal tersebut juga tertera dalam Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU). PKPU diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2018, setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan hal tersebut. Jumlah tagihan SNP Finance sebesar Rp 4,07 triliun dari 14 bank dengan jumlah jaminan Rp 2,2 triliun dan 336 pemegang MTN sebesar Rp 1,85 triliun. Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia menyatakan bahwa SNP Finance masih dikategorikan berada di kol 1 berstatus lancar pada Desember 2017. Namun, Januari 2018, terdapat peralihan kontrol di bawah OJK, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang selanjutya status SNP Finance berubah berada pada kol 2 (Dalam Perhatian Khusus). Kol 2 ialah status kolektibilitas yang termasuk Performing Loan (PL) ditandai dengan lambat bayar dari debitur yang melebihi jatuh tempo sekitar 1-2 bulan lamanya. Status DPK dari pihak bank dapat dinyatakan sebagai keterpurukan. Hal tersebut berimplikasi pada perbankan, mengapa memberikan dananya kepada SNP Finance yang berimplikasi pada rendahnya aliran kredit bank-bank lainnya. Dari sisi SNP Finance, perusahaan tersebut memiliki sistem manajemen penagihan di kantor-kantor cabang yang semakin terpuruk.
2
Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP)
Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) ialah perusahaan yang bergerak untuk pembiayaan dan didirikan pada tahun 2000. SNP sempat terhenti dalam kurun waktu 2 tahun. Setelah itu, kepemilikan perusahaan diambil alih oleh Columbia Group pada tahun 2002, namun PT.SNP baru melaksanakan operasi secara penuh ketika tahun 2004. SNP memiliki usaha di bidang consumer finance yakni Prima Finance, serta dealer utama dengan pembiayaan didukung penuh 100% oleh PT. SNP. Pembiayaan produk yang dilaksanakan ialah seluruh keperluan rumah tangga, contohnya seluruh furniture, produk elektronik, komputer, hand phone, motor roda dua. Selain itu, PT. SNP juga melaksanakan pembiayaan dalam rangka pembiayaan produk produktif contohnya motor roda tiga serta hand tractor . Principal yang melaksanakan kerja sama dengan PT SNP, ialah Olympic, Nozomi, Modena, Yanmar, Sanken, Fujitec, dan Galeri musik jakarta. Selain melaksanakan pembiayaan pada outlet tersebut Columbia PT.SNP juga melaksanakan pembiayaan pada dealer yang lain, baik tradisional market serta modern market, divisi yang menangani hal tersebut ialah Prima Finance. Saat ini dengan diambil alih oleh Columbia Group, PT. SNP telah berada di 72 kota, serta divisi Prima Finance telah beroperasi di 10 kota. VISI
Menjadi perusahaan finance berskala nasional dan terkemuka
SNP ialah perusahaan bergerak di bidang pembiayaan dengan mandiri, memiliki etika bisnis yang tinggi serta memiliki tanggung jawab yang baik yang didasari atas konsep/portfolio bisnis yang menguntungkan serta berkembang dengan berkesinambungan serta memiliki manajemen berdasarkan praktik bisnis yang terbaik:
SDM : melaksanakan pemberdayaan serta pengembangan SDM dengan pemberian
arahan dengan dialog, motivasi, menginspirasi, pekerjaan yang menantang serta memberikan reward/ penghargaan pada mereka atas kontribusi yang telah dilaksanakan.
Portofolio
: menerapkan
portofolio jasa pembiayaan dengan berkualitas yang
mengantisipasi serta dapat memberikan kepuasan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan para pelanggan.
Pelanggan : penilaian dilaksanakan oleh pelanggan sebagai pemberi solusi pembiayaan
yang sangat terpercaya, kompeten serta profesional 3
Mitra : melaksanakan pembinaan jaringan kerja dengan lebih baik melalui Bank, dealer
(baik outlet modern dan tradisional) dan dealer dalam menciptakan nilai-nilai yang langgeng serta manfaat bersama.
Mewarnai industri pembiayaan nasional melalui cara serta pengalaman SNP
Memberi layanan pembiayaan yang lain daripada yang lain melebihi harapan para pelanggan serta memberikan inspirasi pada pelanggan yang didasari atas pengalaman SNP
MISI
SNP
memiliki
komitmen
untuk
dalam
pengembangan
serta
mendarmabaktikan
profesionalisme kami dalam:
Pemberian jasa pembiayaan dengan kualitas terjangkau dan terbaik
Pelayanan serta pemberian nasehat kepada para pelanggan kami yang ingin mempunyai barang melalui kredit
Misi kami ialah memberikan jasa pembiayaan secara lebih c epat efisien serta cepat.
Berdasarkan kemampuan teknik, pengetahuan, komersial serta kesadaran kami pada kesejahteraan masyarakat, maka kami menyiapkan jasa pembiayaan untuk menciptakan nilai yang terus meningkat untuk para pelanggan, pemegang saham serta karyawan kami
Kami membantu pelanggan kami untuk memiliki barang dengan pemberian jasa pembiayaan yang memiliki kualitas tinggi dan dengan kemudahan
SNP Finance Merekayasa Laporan Keuangan
Pada awalnya perusahaan SNP Finance dilihat dan tercatat memiliki catatan atau rekor yang baik dari pandangan bank maupun masyarakat luas yang mempunyai kualitas dari kredit usaha yang berjalan dengan lancar. Hal ini memicu atau membuat bank-bank lainnya yang juga kemudian banyak ikut memberikan kontribusi pembiayaan untuk diberikan kepada perusahaan SNP Finance. Rohan Hafas yang merupakan Corporate Secretary pada Bank Mandiri menyatakan secara jelas bahwa perusahaan SNP Finance merupakan debitur Bank Mandiri yang mengawalinya dari tahun 2004 sebagai perusahaan pembiayaan. Dalam jangka waktu yang panjang kurang lebih selama belasan tahun perusahaan SNP Finance menjadi bagian dari Bank Mandiri sebagai debitur yang baik. Dilihat dari hal yang telah disampaikan dan atas hal tersebut penyaluran kredit yang dilakukan sampai saat sekarang kasus ini bukan satu-satunya penyebab 4
dari adanya ketidak hati-hatian oleh sebuah perbankan, ini dilihat oleh Bank Mandiri itu sendiri atas perusahaan SNP Finance. Apalagi fakta yang ada saat ini bahwa perbankan sudah sangat berhati-hati dikarenakan oleh para regulator mulai menetapkan beberapa aturan-aturan atau rambu-rambu yang sangat tegas bagi perbankan. Perusahaan SNP Finance mempunyai itikad yang kurang baik dari pengurus perseroan dalam menghindari sebuah kewajiban yang mereka harus pertanggungjawabkan, ini yang pertama kalinya menyebabkan kekisruhan pada perusahaan SNP Finance tersebut. Terbukti dari perusahaan SNP Finance setelah terlihat bahwa ada indikasi kualitas dari kredit menurun maka secara langsung untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara Sukarela. Ini sering atau biasanya terjadi sebagai istilah modus, yang dilakukan dengan cara untuk memanfaatkan sesuatu yang telah ditentukan oleh sebuah hukum yang dimana ini berhubungan dengan kepailitan suatu perusahaan. Diketahui bahwa temuan dari para regulator sebagaimana merupakan sebuah hasil yang diduga kuat sudah adanya tindakan melakukan rekayasa terhadap pembukuan perusahaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Ini juga diduga kuat dilakukan melalui beberapa dari KAP yaitu dari Group The Big Five yang ada di Indonesia terhadap laporan keuangan perusahaan SNP Finance. Dari serangkain kejadian ini, maka laporan keua ngan tersebut lah yang dimana oleh perusahaan SNP Finance menjadikan ini sebagai sebuah dasar untuk lembaga lain agar masuk dan kemudian perusahaan memperoleh pembiayaan tersebut. Terkait dengan kasus dari dugaan tindak pidana atas pemalsuan terhadap sejumlah dokumen, penggelapan, pencucian uang (money laundering) serta penipuan yang dilakukan dari aktivitas usaha perusahaan SNP Finance sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang pembiayaan, bahwa sebanyak 5 (lima) orang dari direksi dan manajer perusahaan SNP Finance telah diamankan oleh pihak yang berwajib. Donni Satria sebagai Direktur Utama terseret dalam kasus ini yang oleh Bareskrim Kepolisian menangkap dari petinggi dari perusahaan SNP Finance tersebut. Langkah-langkah yang diambil Bank Mandiri terkait dengan perusahaan SNP Finance yang akan memperdalam laporan untuk informasi yang sudah disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dan berwajib dalam menangani kasus ini. Disinyalir adanya dugaan te rhadap informasi dan data yang dipalsukan oleh perusahaan SNP Finance, bersama-sama dengan kreditur yang lainnya akan kembali melakukan pelaporan.
5
Penyelidikan Otoritas Jasa Keuangan
Sejak pada bulan Juni 2017, masalah yang ada di SNP Finance mulai di ketahui satu persatu. Slamet Edy Purnomo selaku Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa permasalahan SNP Finance sudah mulai tercium dan diketahui beritanya oleh publik menjadi masalah yang cukup menyita perhatian. Oleh para pengawas, masalah SNP Finance terbongkar untuk pertama kalinya yang dimana sudah tertangkap dan terbukti terdapat angka CAPS. Aplikasi tersebut merupakan alat yang berfungsi untuk mengconnecting antara satu dengan yang lainnya yaitu antara SNP Finance yang dimana sebagai multifinance dengan bank contohnya Bank Mandiri yang bisa dibilang pengaruhnya paling besar. Dalam penyelidikan yang telah dilakukan, bahwa terdapat perbedaan pada angka-angka dari laporan yang ada di perusahaan tersebut. OJK sebagai pihak yang memiliki tugas dan wewenang untuk bertanggungjawab kemudian meminta adanya dilakukan pemeriksaan kepada pihak perbankan, dengan melalui internal perusahaan dan oleh para pengawas yang berwenang. OJK terus-menerus melakukan evaluasi pada perusahaan SNP Finance berlanjut pada tahun berikutnya. Secara prosedur yang berlaku maka OJK terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pihak internal perusahaan perbankan untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dan diketahui ada terjadinya masalah. Secara total keseluruhan untuk tagihan perusahaan SNP Finance telah mencapai Rp 2,4 Triliun dari beberapa kreditur, diantaranya adalah untuk Bank Mandiri senilai Rp 1,4 Triliun, Bank Sinarmas senilai Rp 9 Miliar, Bank Woori Bersaudara senilai Rp 16 Miliar, Bank BJB senilai Rp 25 Miliar dan Bank J-Trust senilai Rp 55 Miliar. Selain itu tercatat bahwa senilai Rp 2,23 Triliun belum dapat dipenuhi, hal tersebut merupakan total pokok kredit dari 14 bank pemberi pinjaman kepada perusahaan SNP Finance. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menilai bahwa perkara yang dialami PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance yaitu dalam hal gagal bayar Medium Term Notes (MTN) menyisakan berbagai permasalahan. OJK berinisiatif agar penerbitan MTN seperti penerbitan surat berharga obligasi, untuk kedepannya harus dilakukan melalui Perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). OJK juga beranggapan bahwa mekanisme pada BEI dapat lebih transparan dan diharapkan dapat lebih aman untuk para investor dalam hal penerbitan MTN. Ini dilakukan dengan terus menjalin komunikasi bersama direktur utama BEI dalam hal pengkajian penerbitan MTN melalui Bursa Efek. 6
Setelah dilakukannya pembekuan kegiatan usaha terhadap SNP Finance, Fakhri Hilmi selaku Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, sedang melakukan pemeriksaan terhadap lembaga pemeringkat efek yaitu pada PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Dalam pemeriksaan tersebut bahwa yang sedang dilakukan adalah terkait dengan menggunakan metode atau cara penyematan peringkat oleh lembaga tersebut yang merupakan anak perusahaan dari PT Bursa Efek Indonesia. Salah satu pemeriksaan yang dilakukan adalah tentang basis data untuk pemeringkatan, yang dimana pemeriksaan tersebut bersifat in query. OJK masih terusmenerus mendalami kasus ini, yang selanjutnya jika ditemukan bahwa PT Pefindo melakukan atau adanya kemungkinan melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi oleh regulator pasar modal selaku yang berwenang dan berkepentingan. Sekar Putih Djarot selaku juru bicara OJK menyatakan bahwa apabila perusahaan SNP Finance dalam ketentuannya hingga sampai berakhirnya jangka waktu untuk Pembekuan Kegiatan Usaha, tidak dapat memenuhi hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 53 POJK No.29 tahun 2014 terkait izin dari usaha SNP Finance akan dicabut. Anto Prabowo selaku pihak Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik dari Otoritas Jasa Keuangan mengangkat suara dan menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan selaku pihak yang berkepentingan akan melakukan koordinasi dengan kepolisian serta Kementerian Keuangan. Pihak-pihak tersebut merupakan instansi yang terkait dalam keperluan untuk penindakan. Penerbitan MTN yang dilakukan dengan tanpa seizin Otoritas Jasa Keuangan adalah merupakan hal yang dilarang keras oleh Otoritas Jasa Keuangan. Koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Keuangan yang kemudian menjadi langkah Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik berkaitan dengan kinerja. Untuk saat ini Otoritas Jasa Keuangan memberikan perusahaan SNP Finance berada dalam keadaan status dikenakan sanksi terkait dengan pembekuan kegiatan usaha. Hal tersebut dikarenakan bahwa perusahaan SNP Finance belum disampaikannya atas informasi yang terbuka untuk semua kreditur dan para pemegang MTN sampai dengan sanksi ketiga dengan batas waktu tertentu sesuai dengan pasal 53 POJK No.29 tahun 2014. Pembekuan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas perusahaan SNP Finance membuat perusahaan dilarang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha yang berhubungan dengan pembiayaan. Anto Prabowo menegaskan bahwa ketika perusahaan SNP Finance dalam kegiatan menjalankan usahanya sebagai usaha pembiayaan tetap saja dilakukan, 7
maka Otoritas Jasa Keuangan secara langsung dapat dikenakan sanksi izin usaha yang dimana segera dilakukan pencabutan usaha. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan bahwa selama pada masa perusahaan SNP Finance menerima sanksi pembekuan kegiatan usaha, diwajibkan untuk perusahaan SNP Finance dalam menyampaikan dan melaksanakan serangkaian kegiatan dari tindakan yang korektif. Jika selama rentang waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari ditetapkannya pembekuan kegiatan usaha, tindakan-tindakan tersebut sama sekali tidak dipenuhi oleh perusahaan SNP Finance maka dengan kewenangan yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha perusahaan SNP Finance. Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik dari Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa diketahui selama ini perusahaan SNP Finance adalah bagian dari sebuah usaha dari Columbia, yang dimana bisa disebut sebagai toko yang menyediakan jual beli barang yang dilakukan secara kredit. Dalam kegiatan usaha yang dilakukannya, perusahaan SNP Finance juga mendukung secara penuh dalam pembiayaan dengan pembelian barang oleh perusahaan Columbia. Kegiatan yang dijalankan tersebut mendapatkan dana atau bisa disebut bersumber dari kredit usaha perbankan.
Penilaian PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) itu sendiri merupakan perusahaan credit rating agency yang sudah terkenal dan terkemuka di Indonesia, telah terdaftar dan diawasi oleh OJK Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. PT Pefindo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam pemeringkatan dan mengelola data sensitif maupun rahasia. Dalam usaha biro kredit dapat berperan dalam sejumlah kenaikan peringkat Indonesia dalam hal kemudian untuk kemudahan berusaha (ease of doing business). Diketahui sebelumnya oleh PT Pefindo bahwa berdasarkan keterbukaan informasi dari perusahaan SNP Finance telah mendapatkan status pada peringkat efek single A (idA) yang dimana peringkat ini merupakan kabar baik bagi perusahaan. Hal ini dapat menunjukkan atau menandakan
bahwa
adanya
prospek
stabil
yang
baik
pada
perusahaan
SNP
Finance,pemeringkatan ini terjadi sejak bulan Desember 2015. Kemudian perusahaan SNP Finance kembali mendapatkan status pada peringkat efek pada periode bulan Desember 2015-2017 yaitu single A minus (idA-/stable) yang selanjutnya pada bulan Maret 2018, status SNP Finance mengalami kenaikan melalui rating yang mengalami 8
perubahan sehingga peringkatnya menjadi stable outlook (idA/stable). Namun pada saat ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pemeringkatan, yaitu dari pihak PT Pefindo itu sendiri dengan melalui kebijakan atau wewenangnya menurunkan rating dan menarik peringkat tersebut sebelumnya dari perusahaan SNP Finance. Hal tersebut juga termasuk menarik surat utang yang dari perusahaan SNP Finance dalam bentuk Medium Term Notes (MTN) yang terjadi pada periode tahun 2017-2018. Dan kemudian setelah itu untuk pertama kalinya pada bulan Mei 2018 peringkat diturunkan menjadi idCCC/credit watch negative. Pada proses pemeringkatan yang kedua kalinya pada bulan dan tahun yang sama peringkat diturunkan lagi sehingga menjadi idSD/selective
default .
Peringkat selective
default
untuk
sebuah
perusahaan
rating
mengindikasikan bahwa perusahaan masih membayar kewajibannya terhadap keuangan kepada para sejumlah kreditur dan juga supplier nya. Kemudian setelah dilakukan identifikasi pada perusahaan SNP Finance terhadap kemampuan perusahaan membayar akan sejumlah kewajibannya yang pada akhirnya menemukan hasil bahwa kewajiban perusahaan SNP Finance terbilang sebesar kurang atau lebihnya sejumlah Rp 4,07 triliun, yang rinciannya tersebut terdiri dari kredit perbankan yang adalah terbilang sejumlah Rp 2,22 triliun dan Medium Term Note (MTN) terbilang sejumlah Rp 1,85 triliun. Ketika pada saat terjadinya permasalahan ini perusahaan SNP Finance berusaha semaksimalnya untuk melakukan beberapa upaya melalui internal perusahaannya, dalam mengajukan beberapa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Handhayu Kusumowinahyu selaku Analis dari PT Pefindo, diketahui bahwa ketika terjadi penarikan peringkat yang dilakukan PT Pefindo sebelumnya itu merupakan hal yang dapat diambil atas dasar keputusan yang dirilis OJK terkait dengan Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) dari perusahaan SNP Finance. Atas dasar perjanjian pemeringkatan yang telah dilakukan diawal, PT Pefindo mempunyai kewenangan dan berhak untuk menarik suatu peringkat yang telah diberikan jika pada kenyataannya perusahaan, yang dimana terkait dengan menyampaikan atau melaporkan sebuah data terbukti tidak benar didalam untuk melakukan proses pemeringkatan. Upaya untuk meminta informasi dari perkembangan data yang terbaru telah dilakukan oleh PT Pefindo contohnya pada laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2017, kemudian interim pada 31 Maret 2018, dan untuk kesiapan pembayaran perusahaan terhadap kupon serta pokok dari Medium Term Note (MTN) yang segera jatuh tempo pembayaran. 9
Sampai pada saat perusahaan SNP Finance pada tanggal 14 Mei 2018, diberikan sanksi untuk Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) yang disebabkan oleh kegiatan usaha perusahaan dicurigai dan disinyalir telah menggunakan informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Kegiatan perusahaan juga diduga berimbas pada dirugikannya sejumlah pemangku kepentingan yang ada di dalam perusahaan yaitu kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan yang lainnya termasuk juga kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 saat itu, perusahaan SNP Finance masih saja tidak memberikan umpan balik ataupun jawaban yang dimana sedang dibutuhkan oleh PT Pefindo.
Tindakan Bank Mandiri
Melalui investigator internal dari Bank Mandiri pihak perbankan lalu selanjutnya melakukan investigasi terhadap perusahaan SNP Finance. Berdasarkan proses investigasi tersebut ditemukan bahwa memang ternyata tidak pernah terjadi tindakan untuk melakukan reconcile yang melibatkan antara kedua pihak yaitu banking dan perusahaan. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh tersebut dapat dilakukan pendalaman proses dari kasus ini dan ternyata bahwa terdapat kesalahan pada sistem sehingga mengakibatkan tidak terjadi dengan sempurna. Tim yang bertugas lalu selanjutnya berkoordinasi dengan pengawas dari perusahaan SNP Finance di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk membahas kesalahan sistem yang ada tersebut. Dari hasil yang diperoleh, bahwa kesalahan yang terjadi dapat saja diperbaiki. Terlepas dari adanya kesalahan sistem yang terjadi di perusahaan, dan akhirnya muncul hasil tersebut berdasarkan hasil investigasi yang lalu kemudian sampai kepada masalah MTN. Semua jajaran pegawai Pefindo yang bersangkutan di panggil untuk meminta konfirmasi dan penjelasan atas masalah baru tersebut. Ketika melakukan pemeriksaan, maka dari pemeriksaan terlihat bahwa semua pengawasan berjalan dengan baik dari pihak Bank Mandiri. Hasil pemeriksaan sampai saat ini mengindikasikan bahwa adanya permasalahan yang terjadi merupakan kesalahan yang berada di pihak SNP Finance, perihal terkait data yang diberikan oleh pihak SNP Finance itu sendiri. Adapun masalah ini terkait dengan mekanisme atau tatacara pemberian pinjaman kepada SNP Finance yang dimana dilakukan melalui sistem yang disebut dengan sistem executing . Ketika terjadi proses dari sebuah bank untuk memberikan sebuah pembiayaan kepada sejumlah atau sebuah perusahaan yang bermitra lalu perusahaan tersebut memindahtangankan kepada seorang 10
atau beberapa nasabahnya yang bisa disebut sebagai end user , maka perusahaan tersebut akan tercatat sebagai debitor dari bank. Sedangkan proses pembiayaan kepada nasabahnya tercatat sebagai eksposur pembiayaan kepada perusahaan mitra, ini merupakan proses dari sistem executing . Dalam proses yang dilakukan di bank bahwa untuk bisa memperoleh kredit tersebut, maka yang harus dilakukan pertama-tama ialah memeriksa laporan keuangan yang dimana sebelumnya telah ditunjuk atau ditentukan kepada auditor publik yang bertugas. Auditor yang telah ditunjuk adalah auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Deloitte, kemudian auditor akan menilai dari suatu kondisi yang ada pada sebuah laporan keuangan SNP Finance. Seiring dengan penurunan bisnis, kemudian kredit perbankan tersebut akhirnya mengalami permasalahan yang lebih luas menjadi Non Performing Loan (NPL) yaitu suatu keadaan dimana yang diperjanjikan diawal kontrak oleh nasabah-nasabahnya sudah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank tersebut. Kondisi yang demikian telah diantisipasi oleh perbankan dengan melakukan sebuah pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada tahun-tahun yang sudah lalu atau yang telah lewat, sehingga oleh perbankan dapat mengabsorb mengetahui risiko gagal bayar. PPAP tersebut merupakan suatu bentuk penyisihan yang dimana BPR diwajibkan untuk membentuk hal tersebut agar menutup risiko kerugian dan kemungkinan buruk yang akan terjadi ke depannya sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Minimal dari besaranya PPAP yang umum adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) yang dilihat dari aktiva produktif yang dapat digolongkan sebagai aktiva atau aset lancar dan tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Kemenkeu Jatuhkan Sanksi ke Deloitte Indonesia
Sehubungan SNP Finance atas pembobolan 14 bank, Kementerian Keuangan telah memberikan sanksi pada tiga akuntan publik yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Sanksi dijatuhkan atas adanya laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang prosedur audit yang dilanggar oleh kantor akuntan publik. Nufransa Wira Sakti selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Kemenkeu telah menjatuhkan sanksi sejak Agustus lalu. Akuntan publik yang diberikan sanksi ialah Akuntan Publik Merliyana Syamsul, Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny (KAP SBE), serta Kantor Akuntan Publik Marlinna. KAP SBE ialah salah satu dari entitas Deloitte Indonesia. 11
Berdasarkan pemberitaan yang beredar, SNP Finance ialah anak usaha Columbia, yang melaksanakan usaha pembiayaan untuk kebutuhan peralatan rumah tangga. Seiring dengan penurunan bisnis dari perusahaan Columbia, kemudian kredit perbankan tersebut akhirnya mengalami permasalahan yang lebih luas. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI melaksanakan pemeriksaan atas laporan dari Bank Panin karena adanya jaminan piutang fiktif yang dilaksanakan oleh SNP Finance yang mengakibatkan ditetapkannya tersangka yakni lima pimpinan SNP Finance. Akuntan publik menerbitkan laporan keuangan hasil audit, laporan tersebut dimanfaatkan SNP untuk mendapatkan kredit dari bank-bank lainnya. Bareskrim Polri memperoleh dokumen tentang pinjaman kredit yang telah didapatkan oleh SNP Finance, dengan jumlah penggelapan sekitar Rp 14 triliun. Tetapi OJK menyatakan bahwa kredit yang dipinjamkan oleh perbankan untuk SNP Finance tidak sampai di angka Rp 14 triliun. Berbagai perbankan menyalurkan dananya kepada SNP Finance, dengan total dana yang disalurkan oleh 14 perbankan ialah Rp 2,2 triliun. Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi administratif pada Kantor Akuntan Publik Merliyana Syamsul serta Kantor Akuntan Publik Marlinna yakni dibatasinya jasa audit untuk entitas jasa keuangan, seperti jasa asuransi serta jasa pembiayaan dalam jangka waktu 12 bulan, yang mulai diberlakukan selama satu tahun yakni 16 September 2018 sampai 15 September 2019. Sedangkan KAP SBE serta Rekan dijatuhkan sanksi yakni rekomendasi untuk menyusun kebijakan serta prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP sehubungan dengan ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior. KAP wajib melaksanakan prosedur serta implementasi tersebut serta melaporkan pelaksanaan kebijakan serta prosedur tersebut paling lambat tanggal 2 Februari 2019. Berdasarkan website resmi www.pppk.kemenkeu.go.id, dijelaskan bahwa pokok permasalahan telah dianalisis oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan. Lembaga tersebut menyatakan bahwa adaya standar profesi audit yang dilanggar oleh akuntan publik ketika melaksanakan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance dalam tahun buku 2012-2016. PPPK melaksanakan pemeriksaan KAP serta dua akuntan publik yang dimaksud untuk memastikan hal tersebut. Hasil pemeriksaaan yang didapatkan ialah Kantor Akuntan publik Merliyana Syamsul serta Kantor Akuntan Publik Marlina belum melaksanakan atau mematuhi
12
Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik sepenuhnya ketika melaksanakan audit umum untuk laporan keuangan SNP Finance. Beberapa hal yang belum sepenuhnya diterapkan ialah pengendalian atas sistem informasi sehubungan dengan data nasabah serta keakuratan jurnal piutang pembiayaan dan bukti audit yang cukup dan tepat untum akun Piutang Pembiayaan Konsumen. Selain itu kurangnya pelaksanaan asersi keterjadan serta asersi pisah batas akun Pendapatan Pembiayaan, pelaksanaan prosedur sehubungan dengan proses deteksi risiko kecurangan, dan skeptisme profesional di dalam merencanakan dan melaksanakan audit. KAP tersebut memiliki kelemahan pada sistem pengendalian mutu karena tidak dapat mencegah dengan tepat ancaman kedekatan yakni hubungan yang cukup lama antara personel senior, yaitu perikatan audit pada klien yang cukup lama dengan manajer tim audit. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa hal tersebut akan berimplikasi pada menurunnya skeptisme profesional. Berdasarkan pernyataan dari pernyataan dari Steve Aditya selaku Clients and Market Leader Deloitte Indonesia mengatakan bahwa Deloitte tengah melaksanakan konsolidasi internal. Hal tersebut dilaksanakan karena tindak pidana yang diberikan memberikan pengaruh legal yang perlu dikaji dengan sikap kehati-hatian.
OJK Beri Sanksi Pada Akuntan Publik yang Terlibat dalam Kasus SNP Finance
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan pembatalan atas pendaftaran Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul, Kantor Akuntan Publik Marlinna, serta Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan sehubungan dengan pemeriksaan OJK pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Anto Prabowo selaku Deputi Komisioner Manajemen Strategis serta Logistik OJK mengatakan bahwa dibatalkannya pendaftaran KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan diberlakukan efektif setelah KAP tersebut telah selesai melaksanakan audit Laporan Keuangan Tahunan Audi (LKTA) tahun 2018 terhadap klien yang masih mempunyai ontrak serta tidak diperbolehkan menambah klien yang baru. Selain itu KAP Merliyana Syamsul serta KAP Marlinna dibatalkan pendaftarannya yang berlaku efektif ketika ditetapkan oleh OJK pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018.
13
Anto menyatakan bahwa audit atas Laporan Keuangan Tahunan PT SNP telah dilaksanakan oleh akuntan publik dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan analisis yang dilaksanakan oleh OJK, SNP Finance dinyatakan menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai secara signifikan dengan keadaan keuangan perusahaan yang sesungguhnya yang berimplikasi negatif untuk banyak pihak. Berdasarkan hal tersebut, OJK melaksanakan koordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan sehubungan dengan dilaksanakannya audit oleh KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan atas lapoan keuangan SNP Finance. PPPK menyatakan KAP tersebut telah melaksanakan pelanggaran sehingga Menteri Keuangan mengenakan sanksi atas KAP yang melanggar. OJK mempertimbangkan KAP Merliyana Syamsul, KAP Marlinna serta KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan atas pelanggaran berat yang dilaksanakan. Menurut OJK, KAP tersebut telah melaksanakan pelanggaran atas regulasi POJK nomor 13/POJK.03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik serta Kantor Akuntan Publik dengan beberapa indikator: a) Opini yang diberikan tidak berdasarkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. b) Kerugian yang sangat besar merupakan hal yang sangat berimplikasi pada masyarakat serta jasa keuangan atas opini yang diberikan c) Kepercayaan masyarakat yang menurun pada sektor jasa keuangan karena akuntan publik tidak memberikan penyajian LKTA yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, KAP Merliyana Syamsul, KAP Marlinna serta KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan diberikan sanksi oleh OJK yakni pembatalan pendaftaran. Sanksi diberikan untuk akuntan publik serta KAP oleh OJK karena LKTA yang sudah diaudit dimanfaatkan SNP Finance untuk memperoleh kredit dari berbagai bank serta melaksanakan penerbitan MTN yang memiliki potensi gagal bayar serta berpotensi menjadi kredit yang memicu permasalahan. Maka dari itu, OJK berusaha untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat pada industri jasa keuangan.
Multifinance Kesulitan Mencari Modal
Industri perusahaan pembiayaan mengalami kesulitan dalam hal mencari dana atau modal, berupa Medium Term Notes (MTN) serta pinjaman berbagai bank. Hal tersebut dapat terjadi karena implikasi dari kasus SNP Finance yang menimbulkan penurunan kepercayaan 14
pada perusahaan pembiayaan. Sebenarnya bahwa perusahaan SNP Finance yang menimbulkan masalah tersebut juga tidak tinggal diam, mereka mengupayakan tindakan-tindakan yang dilakukan salah satunya adalah untuk mengatasi kredit bermasalah melalui penerbitan Medium Term Note (MTN) tetapi yang telah diketahui bahwa masalah ini sudah sangat besar. Oleh PT Pefindo Biro Kredit (PBK) yang dimana akan diperingkat berdasarkan laporan keuangan SNP Finance yang diaudit oleh Deloitte. MTN merupakan perjanjian yang bersifat private dan dapat diperjualbelikan oleh karenanya dokumen tersebut akan lebih sensitif dalam penggunaannya sehingga memerlukan pemeringkatan yang akurat agar tidak salah ketika digunakan. Suwandi Wiratno selaku Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyatakan bahwa pendanaan yang diperoleh dari berbagai bank akan menurun karena perbankan ragu atas kemampuan perusahaan pembiayaan untuk melaksanakan penyaluran pembiayaan pada masyarakat. Suwardi menyatakan bahwa perbankan akan memikirkan atau meninjau dengan kritis untuk memberikan pendanaan atau tidak untuk kedepannya terhadap perusahaan pembiayaan. Apalagi selama 1 tahun sampai 1,5 tahun terakhir ini terjadi kesulitan untuk memperoleh pendanaan. Hal tersebut akan dipersulit lagi karena adanya kasus SNP Fiannce tersebut. Suwandi juga menyatakan bahwa tidak hanya manajemen SNP Finance yang memiliki tanggung jawab atas kasus penunggakan atas pembayaran kredit atau data yang tidak akurat. Namun, auditor yang telah melaksanakan pemeriksaan pada laporan keuangan perusahaan juga memiliki tanggung jawab. Maka dari itu, untuk pengaruh negative atas asus SNP Finance pada perusahaan pembiayaan, asosiasi serta otoritas yang terkait akan berusaha melaksanakan pendaftaran aset. Sehingga apabila suatu perusahaan menjaminkan piutang untuk memperoleh piutang maka pendaftaran jaminan tersebut harus dilaksanakan. Hal tersebut memberikan implikasi untuk mengurangi penjaminan ganda yang terjadi seperti kasus SNP Finance. Menurut Suwardi, SNP Finance menjadi kasus besar akibat jeminan piutang yang tidak didaftarkan sehingga dapat dijaminkan lagi dan lagi.
SNP Finance akan Fokus Melunasi Utang
Ongko Purba Dahusa selaku Corporate Secretary SNP Finance bersama dengan pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari perusahaan SNP Finance yaitu Irfan Aghasar menemui Otoritas Jasa Keuangan guna untuk menghadap sesuai dengan pemanggilan. 15
Pertemuan ini dilakukan untuk sebagaimana Otoritas Jasa Keuangan mendengarkan perusahaan SNP Finance dalam melaporkan perkembangan terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pemegang saham pada perusahaan SNP Finance selaku pengendali dan merupakan komisaris utama sudah dinyatakan tidak berfungsi lagi sebagaimana dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Selanjutnya dalam waktu yang dekat perusahaan SNP Finance segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal untuk mengangkat atau mengaktifkan kembali direksinya. Majelis Hakim dari PKPU perusahaan SNP Finance selama 30 hari kedepan hingga sampai pada tanggal 28 Oktober 2018, bahwa sudah memutuskan untuk dilakukannya perpanjangan waktu penundaan kewajiban pembayaran utang. Total dari nilai utang perusahaan SNP Finance senilai Rp 2,22 Triliun, yang dimana bahwa nilai tersebut merupakan bagian dari utang bunga yang senilai Rp 9,75 Miliar dan juga pada utang denda yang senilai Rp 124 Juta. Ada pula tagihan yang terkait dengan 336 pemegang MTN adalah sebesar Rp 1,85 Triliun. Itikad baik dari perusahaan SNP Finance adalah suatu tindakan yang perlu di apresiasi, ketika perusahaan SNP Finance dalam hal terkait melunasi utangnya mereka terus-menerus mengupayakan dalam melakukan penambahan sejumlah aset perusahaan agar utang nya cepat terlunasi. Ada ketidakmungkinan bahwa utang akan dilunasi dengan mengandalkan total dari aset saat ini yang dimiliki perusahaan SNP Finance, ini direncanakan dengan skema suatu konsultan keuangan pihak perusahaan SNP Finance agar dapat melunasi keseluruhan utangutang yang ada. Perusahaan SNP Finance harus terus berusaha menghasilkan aset-aset tambahan agar dapat melunasi utang-utangnya.
16