BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Lahan gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik, Corganik > 18%, dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Bahan organik penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air dan miskin hara. Oleh karenanya lahan gambut banyak dijumpai di daerah rawa belakang (back swamp) atau daerah cekungan yang drainasenya buruk (Agus dan Subiksa, 2008). Pemanfaatan lahan gambut semakin pesat untuk pertanian dan perkebunan seiring dengan prospek yang menjanjikan. Perlu dicatat rusaknya lahan gambut bukan semata-mata karena pembukaan dan pemanfaatan untuk pertanian atau perkebunan, juga adalah akibat pembalakan liar maupun resmi, termasuk penjarahan oleh HPH, kebakaran baik sengaja maupun tidak sengaja dan pengatusan (drainase) akibat kesalahan perencanaan dan pelaksanaan di lapangan masa lalu. Kebakaran hutan rawa gambut merupakan proses pembakaran bahan organik yang menyebar secara liar dengan mengkonsumsi bahan bakar alam hutan seperti serasah, humus, tanah gambut, rumput, ranting-ranting, gulma, semak, dedaunan serta pohon-pohon segar. Hasil penelitian dan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pemicu api awal berhubungan erat dengan pengguna api untuk pembakaran vegetasi, pembakaran dalam pemanfaatan sumberdaya alam, dan pembakaran lahan tidur serta penguasaan lahan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat, salah satunya di bidang perkebunan, mendorong tingginya alih konversi lahan menjadi kawasan perkebunan. Jumlah titik api (hotspot) di lahan yang terbakar di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan selama September mencapai 32 titik. Di daerah Kabupaten Banjar puluhan titik api tersebar pada beberapa kecamatan. Sebaran titik api terdapat di lima kecamatan yakni Kecamatan Simpang Empat, Gambut dan Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Beruntung Baru dan Kecamatan Martapura. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar menjadi penyebab munculnya kabut asap yang cukup pekat di Kota Martapura dan kawasan lainnya.
1
Selain lahan pertanian dan lahan pekarangan, titik api juga merambah kawasan hutan baik hutan lindung maupun hutan produksi terbatas, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar tergolong parah. Langkah strategis yang dilakukan menghadapi status tersebut adalah mendirikan enam buah posko penanggulangan kebakaran di daerah rawan bencana kebakaran. Lima posko tersebar pada lima kecamatan dan posko induk di kantor BPBD (Rizal, 2014).
1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana proses dan dampak kebakaran lahan gambut ? 2. Bagaiamana upaya konservasi lahan gambut pasca kebakaran menurut 8 aspek pengelolaan lingkungan hidup hidup ?
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Kebakaran Lahan Gambut Indonesia adalah salah satu produsen utama untuk komoditi kayu, kertas dan industri kelapa sawit dunia sejak tahun 1970-an. Akibat ekspansi sektor bisnis kehutanan ini, deforestasi secara masif terus terjadi dan Indonesia kehilangan lebih dari setengah tutupan lahan gambutnya. Hanya sekitar 10 juta hektar lahan gambut yang tersisa di tahun 2010. Hanya di Papua yang masih tersisa lahan gambut yang kondisinya masih cukup baik. Kondisi ini masih terus berlangsung. Setiap tahun Sumatera kehilangan 5% hutan dataran rendahnya; hal serupa terjadi di Kalimantan. Papua akan menjadi korban berikutnya. Dengan angka penabangan hutan yang meningkat, pabrik pengolahan bubur kertas sudah direncanakan dan lahan dalam jumlah yang masif yang masuk kawasan konsesi, kini tengah dikembangkan di Sumatera dan Kalimantan. Kelanjutan dari degradasi hutan adalah pertanda lain munculnya masalah di masa mendatang. Di lokasi-lokasi hutan gambut yang sudah ditebang, terfragmentasi atau dikeringkan kini berubah dari sumberdaya yang tidak mudah terbakar menjadi sumber titik api. Sebuah kajian terhadap lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan di lahan gambut seluas 10 juta hektar ditemukan bahwa sebagian besar lahan gambut ini sudah terdegradasi. Kurang dari 4% yang masih tertutup hutan rawa gambut dan hanya sekitar 11% yang tertutup hutan yang relatif baik. Sisanya adalah sumber titik api dan sudah diubah menjadi perkebunan, seperti yang sudah terjadi di Pulau Sumatera. Perubahan iklim sendiri kini terjadi salah satunya akibat dampak dari hilangnya hutan gambut. Perubahan iklim menyebabkan musim kering lebih panjang di Indonesia, menyebabkan titik api yang lebih banyak dan berbagai bencana alam lainnya. Sepanjang kemunculan El Nino tahun 2006 silam di Indonesia, tak kurang dari 40.000 titik api muncul di lahan gambut Indonesia. Pembukaan lahan menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran lahan. Hingga pada tahun 2014 lalu, jumlah titik api (hotspot) di lahan yang terbakar di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan selama September mencapai 32 titik. Di daerah Kabupaten Banjar puluhan titik api tersebar pada beberapa kecamatan. Sebaran titik api
3
terdapat di lima kecamatan yakni Kecamatan Simpang Empat, Gambut dan Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Beruntung Baru dan Kecamatan Martapura. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar menjadi penyebab munculnya kabut asap yang cukup pekat di Kota Martapura dan kawasan lainnya. Selain lahan pertanian dan lahan pekarangan, titik api juga merambah kawasan hutan baik hutan lindung maupun hutan produksi terbatas, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar tergolong parah. Langkah strategis yang dilakukan menghadapi status tersebut adalah mendirikan enam buah posko penanggulangan kebakaran di daerah rawan bencana kebakaran. Lima posko tersebar pada lima kecamatan dan posko induk di kantor BPBD (Rizal, 2014). Lahan gambut merupakan reservoir karbon raksasa, menurut Wetland Internationals. Bagaimanapun, jika lahan gambut dikeringkan, ditebang, atau dibakar, karbon yang tersimpan ini akan dilepaskan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim. Kebakaran di lahan gambut biasanya bertahan lama, karena mereka dapat membara di bawah tanah untuk tahunan meski setelah api di permukaan dipadamkan oleh hujan musiman. Pembakaran merupakan sumber dari sekitar 70 persen emisi dari lahan gambut, namun mengeringkan lahan gambut saja juga berkontribusi pada pemanasan global jika terekspos pada udara, gambut teroksidasi dengan cepat, membusuk, dan melepaskan karbon dioksida. Degradasi dan perusakan hutan yang tumbuh di atas lahan gambut merupakan sumber lebih lanjut dari emisi. Selain itu, karena kemampuannya dalam menyimpan dan memelihara air dalam jumlah besar, hutan rawa gambut berperan penting dalam mitigasi banjir dan menjaga ketersediaan pasokan air bersih sepanjang tahun, maka kebakaran lahan gambut akan menghilangkan fungsi lahan gambut sebagai kawasan penyangga.
2.2 Solusi Pengelolaan Lahan Gambut Pengelolaan
lahan
gambut
meliputi
aspek
pencegahan
kerusakan
dan
pengelolaan pasca kerusakan. Lahan gambut memiliki fungsi penting dalam ekosistem yang luas. Oleh karena itu perlu dilakukan konservasi pada lahan gambut. Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah diataur dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2009
4
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut ini berbagai upaya pengelolaan lahan gambut menurut 8 (delapan) aspek pengelolaan lingkungan hidup.
2.2.1.1 Kebijaksanaan Penataan Kalimantan Selatan hingga saat ini belum memiliki lembaga yang secara spesifik bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan lahan gambut. Selain itu, terdapat kelemahan dalam komunikasi antar pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyebutkan bahwa gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa dijadikan sebagai kawasan lindung. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan “..... terdapat di hulu sungai atau rawa ......” dalam aplikasinya sering diabaikan, sehingga dalam banyak kasus yang lebih diperhatikan hanyalah ketebalan gambut 3 (tiga) meter ata u lebih. Selanjutnya pada PP No 150, tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa menambahkan bahwa selain kedalaman gambut, harus memperhatikan juga bahan sedimen di bawah gambut (pasir kuarsa atau bahan berpirit). Namun peraturan-peraturan ini masih perlu ditelaah kembali dan dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih menyeluruh sehingga menghasilkan kebijakan pengelolaan yang utuh dan tidak terpenggal-penggal. Peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan ekosistem gambut adalah Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, yang secara umum memerintahkan untuk melakukan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut dan pengurangan emisi GRK dari hutan dan lahan gambut. Peraturan terbaru terkait dengan masalah gambut adalah Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang secara umum mengamanatkan pengurangan emisi GRK di bidang kehutanan dan lahan gambut melalui kegiatan inti dan kegiatan pendukung. Dalam pelaksanaan peraturan ini KLH ditugaskan untuk menyusun rencana aksi: 1) Penyusunan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut, 2) Penyusunan master plan pengelolaan ekosistem gambut provinsi,
5
3) Inventarisasi dan pemetaan kesatuan hidrologis ekosistem gambut, dan 4) Inventarisasi dan pemetaan karakteristik ekosistem gambut, Kebijakan perlindungan ekosistem gambut meliputi: a) Inventarisasi dan Pemetaan KHG; b) Penetapan Kawasan Ekosistem Gambut; c) Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut; d) Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi Ekosistem Gambut; e) Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Pengelolaan Ekosistem Gambut; f) Peningkatan Peran serta Masyarakat. Kebijakan pengelolaan lahan gambut adalah sebagai berikut: a) Pengelolaan lahan gambut harus dilaksanakan dengan tujuan membina, menjaga, memelihara ataupun memulihkan kelestarian dan keserasian ekosistem lahan gambut serta meningkatkan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Pemanfaatan lahan gambut untuk keperluan pertanian, kehutanan, industri, dan lainnya dilakukan berdasarkan daya dukung lingkungan yang berbasis ekosistem gambut sehingga kerusakan lingkungan dan perubahan iklim dapat dihindari. b) Setiap pemanfaatan lahan gambut berbasis ekosistem gambut, yang dibuat dalam bentuk Kesatuan Hidrologis Gambut, sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ini berarti pengelolaan lahan gambut baik berupa pemanfaatan,
pendayagunaan,
pembangunan,
ataupun
konservasinya
harus
dilakukan berdasarkan pendekatan ekosistem dan dilaksanakan secara terpadu tanpa dibatasi oleh unit administrasi maupun sektor. c) Pengelolaan lahan gambut harus dilaksanakan secara cermat berdasarkan data dan informasi, yang memadai tentang kualitas dan karakteristiknya, terutama informasi mengenai material di bawah gambut (underlying material type), hidrotopografi, dan keragaman flora dan faunanya, dan untuk pengelolaannya dilandasi pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat. d) Pengelolaan lahan gambut berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut mengutamakan pengaturan air atau drainase yang dilakukan dengan sangat cermat; yang dikaitkan dengan adanya daerah yang berfungsi sebagai penyimpan air (daerah kubah gambut) dan daerah pemanfaat air (daerah luar kubah). Sebagai contoh, lahan yang diusahakan untuk peruntukan pertanian pangan, perkebunan, atau hutan tanaman
6
industri, atau komoditas lain, harus mempertimbangkan bahwa jumlah air yang disuplai atau keluar dari bagian kubah gambut tidak boleh membuat terjadinya amblesan gambut dalam waktu yang terlalu singkat. Air yang keluar dari kubah gambut harus diatur sehingga dapat mempertahankan kelembaban lahan gambut terutama pada musim kemarau (tidak boleh terjadi defisit air pada musim kemarau). Dalam hal ini peran pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan pembuatan kanal, irigasi, dan pemilihan komoditas Yang dapat beradaptasi dengan kondisi setempat. e) Pengelolaan lahan gambut harus dilaksanakan secara multidisiplin dalam kelembagaan yang baik, sehingga koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara para pihak, termasuk dalam hal ini partisipasi dari masyarakat, merupakan persyaratan yang sangat penting. Kepentingan berbagai sektor pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota), swasta, dan masyarakat perlu dimasukkan dalam kelembagaannya. f) Pengelolaan lahan gambut harus diletakkan dalam ruang yang terkait dengan perencanaan wilayah, yang terkait dengan kawasan berfungsi lindung dan budidaya. Kedua tipe kawasan ini membutuhkan sistem kelembagaan dan pendanaan yang spesifik (KLH, 2012).
2.2.1.2 Pemanfaatan Pemanfaatan lahan rawa gambut digunakan sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Selain itu pembukaan lahan gambut banyak juga dilakukan untuk perkebunan sawit atau untuk pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) tanaman Acacia sp.Potensi lahan gambut untuk pengembangan pertanian dipengaruhi oleh kesuburan alami gambut dan tingkat manajemen usaha tani yang diterapkan. Komoditas pertanian yang dapat diusahakan di lahan gambut antara lain adalah tanaman pangan (padi, jagung, sorgum, ubi kayu, ubi jalar, talas), tanaman palawija dan sayuran (kedelai, kacang tanah, kacang tunggak, terung, mentimun, kacang panjang, cabai), tanaman buah-buahan (nenas, pisang, nangka, jeruk, rambutan, mangga, petai, jengkol, jambu mete), tanaman perkebunan (tebu, kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, cengkih, kapok, rami, rosela, karet, sagu), serta bambu. Nenas, jagung, ubi kayu, dan talas tumbuh sangat baik pada tanah gambut dengan pemupukan dan pengapuran.
7
a. Padi Sawah Lahan rawa gambut yang sesuai untuk padi sawah adalah tanah bergambut (tebal lapisan gambut 20-50 cm) dan gambut dangkal (0,5-1,0 m). Padi kurang sesuai pada gambut sedang (1-2 m). Lahan rawa gambut dengan ketebalan lebih dari 2 m tidak sesuai untuk padi; tanaman tidak dapat membentuk gabah karena kahat unsur mikro, khususnya Cu. b. Tanaman Palawija, Hortikultura, dan Tanaman Lahan Kering Semusim Lahan rawa gambut yang sesuai untuk tanaman pangan semusim (annual crops) adalah gambut dangkal dan gambut sedang (ketebalan gambut 1-2 m). Pengelolaan air perlu diperhatikan agar air tanah tidak turun terlalu dalam dan turun secara drastis, serta mencegah terjadinya gejala kering tak balik, penurunan permukaan gambut yang berlebihan dan oksidasi lapisan yang mengandung bahan pirit. Pengembangan lahan gambut untuk pertanian menghadapi banyak kendala, yaitu sebagai berikut : 1. Tingkat kesuburan tanah rendah, pH tanah masam, kandungan unsur hara, NPK relatif rendah, dan kahat unsur mikro Cu, Bo, Mn dan Zn; 2. Penurunan permukaan tanah yang besar setelah didrainase; 3. Daya tahan (bearing capacity) rendah sehingga tanaman pohon dapat tumbang, dan; 4. Sifat mengkerut tak balik, yang dapat menurunkan daya retensi air dan membuatnya peka erosi. (Tim Sintesis Kebijakan, 2008).
2.2.1.3 Pengembangan Lahan gambut terdegradasi yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan perkebunan. Lahan gambut yang ada di kalimatan selatan bisa digunakan untuk menanam tanaman pangan seperti padi dan tanaman keras semacam karet. Pembukaan lahan gambut untuk pertanian oleh pemerintah awalnya diilhami atas keberhasilan penduduk lokal setempat baik di Kalimantan maupun Sumatera. Namun, tidak semua lokasi yang dibuka dapat berhasil dengan baik bahkan menyisakan sejumlah lahan bongkor Dalam sepuluh tahun terakhir ini pemanfaatan lahan gambut sedang gencar untuk perkebunan kelapa sawit yang kini banyak menimbulkan polemik. Dari
8
sekitar 500-600 ribu hektar perkebunan kelapa sawit pada tahun 1990an lebih dari 200 ribu hektar berada di lahan gambut. Laporan Wetlands International menyebutkan sekitar 20% lahan perkebunan kelapa sawit Asia Tenggara, utamanya di Indonesia dan Malaysia berada di lahan gambut. Daerah yang luas dalam pengembangan kelapa sawit di lahan gambut ini antara Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Dalam rangka Inpres No 2/2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG, pemerintah provinsi Kalimatan Tengah telah menerima pengajuan ijin lokasi dan usaha perkebunan kelapa sawit yang keseluruhannya mencapai 440.000 hektar (GOI-TN, 2008). Direktorat
Jenderal
Perkebunan
dalam
tahun
2007-2009
menargetkan
pembangunan perkebunan kelapa sawit baru seluas 1.475.000 hektar dan peremajaan kebun seluas 125.000 hektar(Sinar Tani, 04/04/2007). Perkembangan areal perkebunan sawit sangat pesat dari 120 ribu hektar pada tahun 1968 meningkat tahun 2004 menjadi 4,94 juta hektar, tahun 2007 menjadi 5,5 juta hektar, dan tahun 2009 mencapai 7,2 juta hektar dengan produksi 19,7 juta ton minyak sawit di atas Malaysia yang mempunyai tingkat produksi 17,8 juta ton minyak sawit (Suharto, 2009; Barani, 2009). Indonesia menguasai 43% dan bersama dengan Malaysia mengusai 86% pangsa pasar minyak sawit (CPO) dunia.Pesatnya permintaan lahan untuk pengembangan kelapa sawit karena meningkatnya permintaan untuk minyak sawit dan biofuel. Perluasan areal kelapa sawit ini sebagian besar sekarang diarahkan pada lahan rawa, termasuk lahan gambut. Bagi pemerintah daerah, masuknya investor pada perkebunan kelapa sawit ini merupakan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan daerah serta masyarakat di lahan gambut yang umumnya masih miskin. Terlebih dengan melihat keberhasilan dari daerah-daerah yang lebih dulu mendapatkan kesempatan dan berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani dari usaha perkebunan kelapa sawit atau karet yang sudah memasuki panen dorongan untuk pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan semakin kuat. Pada batas-batas tertentu, pengembangan tanaman perkebunan baik karet, kelapa, ataupun kelapa sawit di lahan gambut memberikan harapan dan peluang untuk meningkatkan produksi perkebunan dan pendapatan petani di lahan gambut.
9
2.2.1.4 Pemeliharaan Untuk menanggulangi kebakaran pada lahan gambut. Faktor pemicu parahnya kebakaran lahan gambut adalah kemarauyang ekstrim dan/atau penggalian drainase lahan gambut secara berlebihan. Api dapat dicegah melalui perbaikan sistem pengelolaan air (meninggikan muka air tanah), peningkatan kewaspadaan terhadap api serta pengendalian api apabila terjadi kebakaran. Salah satu bentuk pengendalian kebakaran adalah dengan cara memblok saluran drainase yang sudah terlanjur digali, terutama pada lahan terlantar sehingga muka air tanah lebih dangkal. Sistem pertanian tradisional di beberapa tempat di lahan gambut melakukan praktek pembakaran sebagai salah satu cara untuk menyuburkan tanah tetapi sistem ini dapat menyebabkan emisi dan subsiden relatif tinggi. Penanaman kembali dengan tanaman penambat karbon, Tanaman pohon-pohonan menyumbangkan karbon lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman semusim. Pengaturan tinggi muka air tanah gambut, tentang pengelolaan air tanah gambut, penggunaan lahan yang memerlukan drainase dangkal seperti perkebunan karet, sagu, atau sawah dapat mengurangi jumlah emisi dibandingkan dengan sistem yang memerlukan drainase dalam. Selain itu lahan yang sudah terlanjur didrainase, apalagi lahan gambut yang terlantar, perlu dinaikkan kembali muka air tanahnya, misalnya dengan membuat pintu air sehingga proses dekomposisi aerob dapat dikurangi.
2.2.1.5 Pemulihan Salah upaya pemulihan lahan gambut pasca kebakaran, dengan pemulihan alami adalah
dengan optimism dalam konservasi cadangan karbon. Dengan
memperhitungkan kecepatan pemulihan berdasarkan nilai basal areanya maka diperlukan waktu sekitar 57 tahun untuk pulih kembali mendekati hutan gambut primer.Optimism dalam konservasi cadangan karbonhutan gambut bekas kebakaran sangatlah tinggi. Indeks keanekaragaman jenis tumbuhan pohon di petak hutan gambut alam dan pasca kebakaran tergolong rendah dibandingkan dengan indeks keanekaragaman tipe ekosistem lain di dataran rendah hutan hujan tropik. Indeks ini hanya setara dengan hutan pegunungan bahkan lebih rendah daripada hutan sub-pegunungan dan kerangas (Suzuki et al., 1997; Simbolon, 2002).
10
Hal ini sudah sering dikaitkan dengan kondisi edafik dan lingkungan lain dalam ekosistem gambut yang ekstrim seperti keadaan asam, tergenang dan keterbatasan ketersediaan hara sehingga hanya sedikit jenis yang mampu beradaptasi. Pemulihan hutan pasca kebakaran 1997 di hutan gambut kelampangan tergolong cepat. Dalam kurun waktu 5 tahun setelah kebakaran, pada Mei 2002 tercatat sekitar 1102 pohon berdiameter batang setinggi dada antara 5-15 cm dengan total basal area 3.15 m2/ha. Apabila kondisi ini digunakan sebagai titik awal pemulihan, maka dengan memperhitungkan kecepatan pemulihan maka petak pasca kebakaran diperkirakan hanya memerlukan sekitar 57 tahun untuk pulih menjadi seperti hutan alam petak HAG. Akan tetapi apabila indeks kecepatan pertumbuhan relatif Mei 2002 - Mei 2003 petak HAG yang digunakan sebagai dasar perhitungan maka waktu yang diperlukan untuk pemulihan hutan pasca kebakaran menjadi seperti hutan HAG akan sangat lama, yaitu 994 tahun. Berbeda dengan kerapatan dan total basal area, jumlah jenis penyusun hutan gambut pada periode 5 tahun pasca sekali kebakaran bahkan melebihi jumlah jenis hutan alam dan komposisinya juga memperlihatkan indeks kesamaan jenis yang cukup tinggi, yaitu 38.6%. Perubahan kondisi edafik hutan, khususnya menjadi tidak tergenang dan kenaikan pH tanah segera setelah kebakaran hutan 1997 diduga berperan dalam menyebabkan bertambahnya jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi, selain daripada jenis yang sudah terdapat sebelum kebakaran. Akan tetapi sebelum hutan pasca kebakaran Desember 1997 berkembang lebih lanjut, hutan ini sudah terbakar lagi pada September 2002. Kejadian berulang ini memberi petunjuk bahwa pengeringan gambut terus berlangsung oleh kanal buatan sehingga pada musim kemarau menjadi rentan terhadap kebakaran. Hutan bekas terbakar cenderung lebih mudah terbakar lagi pada periode kemarau berikutnya khususnya bila residu kayu kebakaran periode sebelumnya atau bahan organik berupa serasah banyak terdapat di lantai hujan. Dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran yang berulang terhadap biodiversitas juga cenderung semakin besar dan dengan demikian waktu yang diperlukan untuk proses pemulihan juga akan lebih lama.
11
2.2.1.6 Pengawasan Pengawasan pengelolaan lahan gambut pasca kebakaran adalah dengan: 1. Patrol intensif. Kegiatan ini harus lebih ditingkatkan frekuensinya danlokasi patrol sebaiknya difokuskan pada daerah daerah rawan kebakaranseperti kawasan penebanga liar, perkebunan kelapa sawit dan lokasi penangkapan ikan di daerah dataran banjir , juga didepan mulut-mulut anak sungai yang biasanya dijadikan pintu keluar masuknya para penebang liar ke dalam hutan. 2. Moratoriumpenebangan sementara. Penghentian penebangan yang bersifat sementara perlu diterapkan khususnya pada saat kemarau panjang. Kepada para penebang tersebut, selama masa moratorium, perlu diberikan uang penunjang hidup ala Negara-negara maju di eropa 3. Petugas pengamanan hutan gabungan regional . perlu dibentuk petugas keamanan hutan berskala regional (missal di tingkat Negara-negara ASEAN, antar propinsi yang berdekatan). Petugas ini anti korupsi dan dapt bekerja sama dengan pihak jagawana di taman nasional. Petugas-petugas ini dilatih untuk bertindak tegas dalam rangka menyelamatkan kawasan hutan dari penebang liar khususnya dikawasan hutan yng rawan terbakar.
2.2.1.7 Pengendalian Pencegahan kebakaran di lahan gambut atau hutan gambut merupakan salah satu bagian tindakan dalam Pengelolaan Kebakaran Lahan atau Hutan. Tindakan lain dalam Pengelolan Kebkaran Lahan Gambut adalah Kesiapsiagaan, Penanggulangan Kebakaran dan Rehabilitasi pasca Kebakaran. Namun dalam hal ini pencegahan lebih penting sebagai tindakan pertama dan jauh lebih baik daripada melakukan pemadaman apalagi rehabilitasi yang jauh lebih sulit dan mahal. Tindakan pencegahan dalam Pengelolaan Kebakaran lahan atau Hutan ini mempunyai tujuan antara lain: (1) mencegah kebakaran hutan dan lahan, (2) meminimalkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, (3) memperkecil dampak kebakaran hutan dan lahan, dan (4) memelihara dan menjaga sumberdaya hutan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan.
12
Dalam pencegahan atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan paling tidak diperlukan 3 (tiga) aspek utama yaitu : (1) operasional teknis, (2) kelembagaan, dan (3) partisipasi atau pemberdayaan masyarakat. Operasional teknis mencakup perencanaan pencegahan kebakaran, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dengan prioritas utama pada pencegahan. Kelembagaan mencakup masalah pembagian tugas dan tanggung jawab institusi serta sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
mencakup
masalah
peningkatan
keterlibatan
masyarakat
terutama
masyarakat setempat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 1. Operasional Teknis Operasional teknis dalam hal ini adalah perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan fokus pada pencegahan terjadinya kebakaran. Pencegahan maksudnya adalah kegiatan yang bersifat mencegah terjadinya kebakaran atau yang harus dilakukan saat belum terjadi kebakaran. Berikut ini dikemukakan beberapa usaha pencegahan kebakaran lahan atau hutan yang antara lain : a) Pembuatan Peta Rawan Kebakaran. Hal ini penting dilakukan sehingga luas areal kebakaran dapat dicegah selaus mungkin dengan cara mendelinasi areal yang
rawan
kebakaran
baik
dari
segi
bahan
bakar
maupun
sosial
kemasyarakatan. b) Pembuatan Sekat Bakar. Secara teknis hal ini sangat mudah hanya saja efektif tidaknya sangat tergantung pada peletakan lokasi. Oleh karena itu, dari peta rawan kebakaran dapat disusun perencanaan pembuatan sekat bakar, baik sekat bakar jalur hijau maupun sekat bakar jalur kuning dengan jumlah yang memamdai dan tempat-tempat yang strategis. c) Sistem Deteksi Kebakaran. Kegiatan ini untuk mengetahui lebih dini kemungkinan terjadinya kebakaran hutan, sehingga dapat diambil langkahlangkah penanggulangan yang tepat. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain :
Mendirikan menara pengawas kebakaran dengan jangkauan pandang cukup jauh, dilengkapi dengan sarana deteksi (teropong range finder) dan sarana
13
komunikasi. Untuk dapat memantau areal pengawasan dengan baik, tinggi menara pengawas 2535 meter dan ditempatkan pada lokasi strategis;
Patroli secara periodik dengan frekuensi lebih meningkat pada saat musim kemarau;
Membangun dan mendayagunakan pospos jaga pada jalan masuk, jalan pengawasan areal tanaman dan di sekitar kawasan yang berbatasan dengan desa atau lahan usaha pertanian. Ini dimaksudkan untuk menghindari dari kebakaran hutan akibat kecerobohan manusia atau kesengajaan;
Memanfaatkan informasi hotspot (titik panas) dan cuaca untuk penilaian tingkat kerawanan kebakaran,
Desain hutan tanaman/perkebunan yang memiliki risiko kecil terhadap kebakaran. Dengan telah diperolehnya teknologi model pembangunan hutan tanaman/kebun berisiko kecil kebakaran, maka pembangunan hutan tanaman
dengan
model
tersebut
akan
mempermudah
kegiatan
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
Pengelolaan bahan bakar. Pengelolaan bahan bakar adalah kegiatan untuk memanipulasi bahan bakar, sehingga jumlah bahan bakar tidak berada pada kondisi yang rawan terbakar;
Penyediaan tenaga dan peralatan pemadam. Tenaga yang terampil dan ketersediaan peralatan sangat menunjang perlindungan tanaman dari bahaya kebakaran. Tanpa adanya tenaga terlatih beserta peralatan, api akan sulit dikendalikan;
Penyediaan sumber air. Sumber air merupakan faktor kunci dimusim kebakaran. Untuk itu waduk serbaguna, bak air beton, sarana transportasi dan komunikasi perlu disediakan;
Memasang rambu-rambu peringatan bahaya kebakaran. Pemasangan ramburambu bahaya kebakaran dilakukan di tempat-tempat umum dan mudah dilihat masyarakat umum; dan
Menyusun data statistik. Ini bertujuan untuk mengetahui segala asset atau tanaman yang perlu dilindungi serta sarana prasarana yang ada.
14
2. Kelembagaan Dalam perusahaan diperlukan kelembagaan khusus yang mengelola kebakaran dalam bentuk bagian atau gugus tersendiri. Pembagian adanya unit khusus pengelolaan kebakaran ini dimaksudkan agar dapat memperjelas tugas tanggung jawab dan mempermudah pelaksanaan pengendalian kebakaran sehingga pengendalian kebakaran dapat lebih efektif. Unit-unit pengelola ini tidak berdiri sendiri melainkan dikoordinasikan dengan masyarakat atau perusahaan yang berdampingan sehingga kegiatan pengendalian kebakaran yang dilakukan dapat bersifat terpadu. Masingmasing unit pengelola tersebut harus memiliki Brigade Pengendalian Kebakaran yang bersifat operasional dan memiliki kemampuan yang memadai. Selanjutnya di tingkat masyarakat yang berdekatan perlu dibentuk Regu Pengendali Kebakaran Kampung/Desa (regu pengendali kebakaran hutan dan lahan yang berbasis masyarakat) terutama pada daerah rawan kebakaran. Lembaga ini akan berperan sebagai ujung tombak dan menjadi partner utama pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang memiliki jaringan kerja dengan pusat pengendalian kebakaran pada level kecamatan maupun kabupaten serta unit-unit pengelola tersebut di atas. Dengan system ini memungkinkan terjadinya keterpaduan antara perusahaan swasta dan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Posko kampung/desa yang berkedudukan di sekitar daerah rawan kebakaran perlu
supporting
dari
perusahaan
sehingga
akan
mempermudah
pelaksanaan
monitoring/pengawasan areal, sehingga kebakaran yang terjadi dapat diantisipasi sejak dini. Untuk itu dalam posko kampung harus disediakan peralatan pemadaman kebakaran yang mencukupi dan peralatan komunikasi untuk mempermudah hubungan dengan jaringan di atasnya. Disamping itu, personel posko kampung harus dibekali dengan teknik pemadaman kebakaran yang memadai yang dapat diberikan dengan jalan pendidikan dan pelatihan. 3. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Konferensi tentang bahaya kebakaran hutan dan kerusakan lahan tingkat ASEAN tahun 2002 menyatakan bahwa masyarakat sekitar hutan merupakan faktor penentu keberhasilan upaya pengendalian kebakaran hutan (Anonimous, 2002). Hal tersebut juga terbukti di Indonesia bahwa salah satu ketidakberhasilan upaya pengendalian kebakaran antara lain adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Dengan
15
melihat kenyataan tersebut maka peran serta/keterlibatan masyarakat setempat harus ditingkatkan untuk lebih menjamin keberhasilan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta lebih jauh lagi untuk kelestarian sumberdaya hutan dan kebun. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat secara aktif bertujuan agar masyarakat merasa memiliki sumberdaya baik hutan maupun kebun sehingga kepedulian masyarakat akan keberadaan sumberdaya tersebut meningkat. Kesadaran masyarakat akan manfaat sumberdaya hutan dan kebun akan semakin tinggi. Contoh kasus mengenai tradisi masyarakat Dayak Desa Loksado di Hulu Sungai Selatan. Kelompok masyarakat ini memiliki tradisi melakukan pembakaran untuk penyiapan lading pertanian. Namun karena masyarakat ini merasa memiliki dan sangat bergantung pada lahan tersebut maka meskipun melakukan pembakaran tidak pernah terjadi kebakaran yang tidak terkendali. Dengan demikian keterlibatan masyarakat secara aktif diarahkan agar : (1) masyarakat merasa memiliki areal tersebut sehingga muncul kepedulian, (2) secara bertahap menimbulkan ketergantungan/kesadaran masyarakat akan pentingnya areal tersebut bagi kehidupannya.Dengan tercapainya dua hal tersebut di atas maka secara tidak langsung masyarakat telah berperan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengendalian kebakaran hutan dapat dilakukan pada : a. Kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam hal ini masyarakat terlibat dalam kegiatan patroli dan pengawasan areal terhadap bahaya kebakaran yang merupakan salah satu sistem deteksi dini. Patroli dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat setempat akan jauh lebih efektif karena masyarakat tinggal di lokasi yang relatif dekat dengan hutan atau kebun. Namun demikian pembinaan dari instansi terkait harus selalu dilakukan sehingga terdapat rasa kebersamaan dengan masyarakat setempat. b. Kegiatan Pemadaman Kebakaran Pembentukan posko pengendalian kebakaran tingkat kampong/desa (posko kampung) yang beranggotakan masyarakat setempat akan sangat efektif dalam melakukan kegiatan pemadaman jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dikarenakan posko ini terletak paling dekat dengan lokasi kebakaran sehingga dapat bergerak secara cepat untuk memadamkan api secara dini ketika masih kecil dan
16
menghambat terjadinya kebakaran besar. Posko kampung adalah posko terdepan dalam sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jika kebakaran tidak dapat diatasi di tingkat desa maka regu pengendali kebakaran desa dapat melaporkan dan meminta bantuan pada pusat pengendalian kebakaran di Kecamatan, kabupaten bahkan provinsi. Posko kampong harus dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran sederhana dan juga alat komunikasi. c. Penyuluhan Upaya ini bertujuan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran maupun tentang rehabilitasi hutan. Kementerian Kehutanan telah membuat Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 260/KptsII/1995 yang menekankan perlunya usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara preventif dengan cara mendidik dan melatih semua masyarakat yang berperan dalam pengendalian kebakaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat setempat adalah metode penyuluhan, bahan informasi/materi yang disampaikan harus sesuai dengan permasalahan setempat dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, pemilihan sarana penyampaian serta perlunya bantuan tokoh-tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun informal. Penyuluhan juga dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi peraturan dan perundangan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat. d. Pelatihan Kegiatan lain yang perlu juga dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar areal rawan kebakaran, antara lain :
Pelatihan teknik pemadaman api, pelatihan ini bertujuan agar masyarakat dapat melakukan praktek pemadaman dengan menggunakan teknik yang benar sehingga aktivitas pemadaman menjadi lebih efektif. Peralatan yang digunakan adalah peralatan pemadam sederhana seperti kepyok dan pompa punggung.
Pelatihan mengenai teknik pembakaran terkendali, pelatihan ini bertujuan jika masyarakat sekitar memiliki kebiasaan melakukan pembakaran lahan dapat melakukannya secara terkendali sehingga tidak terjadi kebakaran yang tidak terkendali.
17
2.2.1.8 Perlindungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Indonesia berkomitmen untuk secara sukarela mengurangi emisi gas rumah kaca-nya sebesar 26% pada tahun 2020. Jika terdapat bantuan dari negara asing, target reduksi emisi ini akan meningkat menjadi hingga 41%. Dalam rancangan Strategi REDD Nasional (yang diterbitkan tgl 18 Agustus 2011 untuk konsultasi publik), Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi konservasi dan restorasi lahan gambut sebagai langkah kunci untuk mengurangi emisi di Indonesia. Berdasarkan skenario penurunan emisi sebesar 26%, nilai emisi dari lahan gambut pada tahun 2020 dipertimbangkan masih tidak jauh berbeda dari nlai emisi pada tahun 2010 (Draft REDD Strategi Gb 3. Hal 17, Bappenas 2010). Kami sangat menyambut ambisi ini sebagai bagian dari upaya global untuk menanggulangi perubahan iklim. Pada akhir masa jabatan Presiden SBY, telah dibuat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. RPP Gambut merupakan salah satu dari 21 PP yang harus dibuat untuk menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Secara spesifik, RPP ini disusun dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 11, 21, 56, 57, 75, dan 83 UU No.32 Tahun 2009. Dikutip dari Walhi.co.id, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global memandang bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan gambut di Indonesia menjadi penting dan mendesak ditengah berbagai problem pengelolaan sumber daya alam dan potensi kerusakan lingkungan yang ada saat ini. Laju ekspansi industri perkebunan dan industri ekstraktif lainnya, selain menyasar lahan mineral dan hutan alam primer, kini juga telah merambah kawasan gambut, terutama gambut dengan ketebalan di bawah 3 meter yang secara legal dilindungi pemerintah melalui Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Meskipun peraturan ini
18
memberikan perlindungan terhadap lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, hal ini tak otomatis menyelesaikan persoalan gambut karena kenyataannya, lahan gambut dengan kedalaman yang berbeda bisa jadi merupakan kesatuan ekosistem atau berada dalam satu bentangan. Sehingga, pemanfaatan lahan gambut kurang dari 3 meter akan mempengaruhi lahan gambut yang dilindungi. Selama ini, berbagai regulasi telah dijaukan untuk melindungi lahan gambut, oleh karena itu upaya perlindungan lahan gambut tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan regulasi-regulasi semata. Melainkan diperlukan keterlibatan masyarakat secara serius dalam melindungi lahan gambut untuk mencegah dan juga mengatasi kerusakan lahan gambut. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan & pelaksanaan kebijakan-kebijakan secara hati-hati dan ketat, seperti berikut: 1. Konservasi semua rawa gambut yang masih utuh (belum rusak). Alih fungsi (konversi) dan drainase lahan gambut yang relatif masih utuh (pristine) dan/atau relatif masih utuh akan membuat program REDD+ tidak ada nilainya (nol), tidak berlaku dan akan menimbulkan ancaman yang luar biasa bagi keanekaragaman hayati. Oleh karenanya, konservasi terhadap rawa gambut yang masih utuh harus diidentifikasi secara jelas, sebagai prioritas utama dalam Strategi REDD+ Indonesia. 2. Cegah degradasi lebih lanjut dan rehabilitasi hutan rawa gambut yang terdegradasi. Ini harus mencakup :
Hentikan intensifikasi lebih lanjut dari drainase buatan di area yang sudah dikeringkan, tapi justru tingkatkan/naikkan paras/muka air tanahnya;
Jangan melakukan perluasan kegiatan pertanian, perkenbunan sawit dan akasia di Lahan gambut yang bergantung pada adanya jaringan drainase; melainkan terapkan pola paludiculture
Tidak boleh ada penebangan liar maupun penebangan yang selektif namun tidak terkendali.
3. Reformasi dan pengembangan kebijakan yang sesuai. Reformasi terhadap kebijakan dan pembangunan, serta penegakkan hukum sangat diperlukan untuk melakukan pemantauan secara teratur akan keberhasilan program REDD+ dan untuk memungkinkan terjadinya penurunan emisi GRK dari Lahan gambut.
19
Laporan ini menyampaikan beberapa rekomendasi bagi perbaikan berbagai kebijakan. 4. Sumber
pendanaa/pembiayaan
bagi
upaya
konservasi,
pengelolaan
dan
rehabilitasi lahan gambut. Untuk mengaktifkan sumber pembiayaan, pemerintah Indonesia harus memfasilitasi keterlibatan sektor swasta dalam mengelola Konsesi Ekosistem Restorasi jangka panjang, bagi pengurangan emisi karbon. Terkait hal ini, keterlibatan swasta bukan saja pada kawasan gambut yang tidak dlindungi (termasuk wilayah yang ditetapkan untuk pengembangan perkebunan, pertanian atau hutan produksi), tapi juga untuk lahan gambut yang telah memiliki status dilindungi (ditetapkan sebagai Hutan Lindung). Untuk itu, tentunya diperlukan pengembangan/pembuatan kebijakan tambahan dan undang-undang, serta penyelarasan prosedur-prosedur antar-departemen dan antarkementerian, yang sekarang ini terkesan menghambat pesatnya perkembangan pasar karbon sukarela yang inovatif, dalam Strategi Nasional REDD+.
20
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan Kesimpulan dari makalah ini adalah kebakaran lahan gambut di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan selama September 2014 mencapai 32 titik akibat pembukaan lahan pertanian dan perkebunan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar menjadi penyebab munculnya kabut asap yang cukup pekat di Kota Martapura dan kawasan lainnya. Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah diataur dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun 8 (delapan) as pek pengelolaan lingkungan hidup tersebut meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, pengendalian dan perlindungan.
3.2 Saran Saran yang dapat diberikan dari hasil penyusunan makalah ini adalah sebaiknya pemerintah menetapkan regulasi tentang perlindungan dan pengelolaan lahan gambut yang diiringi dengan keterlibatan masyarakat secara serius dalam melindungi lahan gambut untuk mencegah dan juga mengatasi kerusakan lahan gambut. Sehingga dibutuhkan pengembangan & pelaksanaan kebijakan-kebijakan secara hati-hati dan ketat.
21
DAFTAR PUSTAKA
Agus, F. Dan Subiksa, I.G.M. 2008. Lahan Gambut : Potensi untuk Pertanian dan Aspek
Lingkungan.
Balai
Penelitian
Tanah
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Pertanian. Bogor. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa. 2013. Antisipasi Kebakaran Lahan Gambut di Perkebunan Kelapa Sawit *) (Bagian II) http://
[email protected] Diakses tanggal 21 Maret 2015. Dharmawan, I wayan susi. 2012. Pemulihan alami hutan gambu paska kebakaran: optimism dalam konservasi cadangan karbon. Badan Litbang Kehutanan Puskonser. Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan di Indonesia. Jakarta Wetlands International Indonesia. 2011. Lahan Gambut dalam National REDD+ Strategy
Indonesia
sebagai
suatu
tanggapan
selama
berlangsungnya
Konsultasi Publik atas Draft Strategi Nasional REDD+ Indonesia yang telah diterbitkan pada 18 Agustus 2011. Lubis, irwansyah reza dan I. N. N. suryadiputra. Upaya pengelolaan terpadu hutan rawa gambut bekas terbakar. Rhett A. Butler. 2010. Restorasi lahan gambut menangkan dukungan dalam usaha pengurangan emisi karbon. …………………………………………………… http://indonesia.mongabay.com Diakses tanggal 21 Maret 2015. Rizal, Yose. 2014. Titik api di Banjar, Kalsel 32. Martapura (ANTARA News). Tim Sintesis Kebijakan. 2008. Pemanfaatan dan Konservasi Ekosistem Lahan Rawa Gambut di Kalimantan. Pengembangan Inovasi Pertanian. Vol . 1 : 2 (149156).
22
Simbolon , herwint. 2002. Proses Awal Pemulihan Hutan Gambut Kelampangan Kalimantan Tengah Pasca Kebakaran Hutan. Desember 1997 Dan September 2002. Wetlands internasional.
23
