Kebijakan Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tugas dan Fungsi Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (Permen PUPR No.15/PRT/M/2015)

Tugas : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman permu kiman perkotaan, kawasan permukiman permukiman perdesa p erdesaan, an, serta s erta kawasan permukiman permukiman khusus.

- Permukiman Kumuh

a.

b. c. d. e.

Fungsi: Penyu enyusun sunan, an, pen penyia yiapan pan,, pelaks pelaksana anaan an kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan; Bimb Bimbin inga gann tekni tekniss dan supe supervi rvisi si;; Norma No rma,, sta stand ndar ar,, pros prosed edur ur,, dan dan kriteria; Kele Ke lemb mbag agaan aan dan dan pemb pember erda day yaan masyarakat; dan Tata usah usaha a dan dan rumah rumah tangg tangga a Direktorat.

- Kampung Nel ayan ayan

Perkotaan

- Inkubasi Kota Baru - Kota Layak huni - KOTAKU - Kw s. Pusat Pertumbuhan Pertumbuhan . Agropolitan

Perdesaan

. Minapolitan - Desa Nelayan - PISEW - Kws. Perbatasan - Kws. Pulau Pulau Kecil Terluar

Khusus

- Kw s. Rawan Bencana Bencana - Kws. Permukiman Permukiman pa da daerah wisata(KSPN)

Target Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2015-2019 TIPOLOGI

Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan Permukiman Perdesaan Kawasan Permukiman Khusus

TARGET SASARAN •

Penurunan kumuh perkotaan menjadi 0 %; • Penataan 11 kawasan kampung nelayan; • Pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, & Kota Cerdas di 18 kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan; • Pendampingan pemberdayaan masyarakat di 11.067 Kelurahan; dan • Inkubasi 10 Kota Baru Meningkatnya kualitas permukiman perdesaan seluas 78.384 Ha Meningkatnya kualitas permukiman khusus seluas 3.099 Ha • berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan berkembangnya 16 PKSN lainnya sebagai persiapan •

meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar wilayah (terutama transportasi, informasi, tekekomunikasi, energi, dan air bersih) dan sosial dasar (terutama pendidikan, kesehatan, dan perumahan) di 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri)

•

meningkatnya kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil/terluar melalui pengembangan ekonomi dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas layanan dasar (31 pulau-pulau kecil terluar)

•

tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di kawasan permukiman dengan Indeks Risiko Bencana tinggi meningkatnya kualitas 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional3 (KSPN) diantaranya melalui pembangunan kawasan permukiman

•

REALISASI DAN GAP CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA Dit. PKP TARGET RENSTRA CK 2015-2019

REALISASI 2015-2016

RKA-KL 2017

SISA TARGET RENSTRA 2018-2019

10 NSPK

4 NSPK

2 NSPK

4 NSPK

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman




507 Kab/Kota

507 Kab/Kota

507 Kab/Kota

507 Kab/Kota

Turbinwas PKP

Turbinwas PKP

Turbinwas PKP

Turbinwas PKP

38.431 Ha

5.603 Ha

1.161 Ha

31.667 Ha

Peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan




78.384 Ha

75.665 Ha

913 Ha

1.806 Ha

Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan




3.099 Ha

704 Ha

1.216 Ha

1.179 Ha

Peningkatan kualitas kawasan permukiman kawasan khusus




11.067 Kelurahan

11.067 Kelurahan

11.067 Kelurahan

11.067 Kelurahan

Penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat




10 Kota Perintisan inkubasi kota baru


3 Kota (Perencanaan) 2 Kota (Fisik lanjutan) Perintisan inkubasi kota baru


18 Kota, 12 Kws Perkotaan Metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan

-

-

Fasilitasi dalam pemenuhan SPP dan kota layak huni


18 Kota, 12 Kws Perkotaan Metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan



Strategi Penanganan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan RPJPN 2005-2025

RPJPN 2025-2045

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) menuju KOTA LAYAK HUNI

KOTA BERKELANJUTAN

100 % Indikator KOTA HIJAU terwujud di seluruh kota

2015

2025

2035

100 % Indikator KOTA CERDAS yang berdaya saing dan berbasis teknologi terwujud di seluruh kota

2045

Path to the Future Cities

1

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan indicator kota layak huni

2

Pemenuhan indikator kota hijau berketanan iklim dan bencana

3

Pemenuhan indikator kota cerdas berdaya berdaya saing

5

PERMEN PUPR NOMOR 2/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (Penjabaran UU No.1/2011 (Pasal 94-104) PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Indikato r Permukiman Kumuh

1

Pencegahan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kriteria Bangunan Gedung

2

Kriteria Jalan Lingkungan

3

Kriteria Penyediaan Air Minum

4

Kriteria Drainase Lingkungan

5

Kriteria Pengelolaan Air Limbah

6

Kriteria Pengelolaan Persampahan

7

Kriteria Pengamanan Kebakaran

8

Ruang Terbuka Publik

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Perizinan

Pendampingan

Standar Teknis

Pelayanan Informasi

Kelaikan Fungsi

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

1)

Penetapan Lokasi

2)

Pola Penanganan

a. Pemugaran b Peremajaan c Pemukiman Kembali 3)

Pengelolaan

6

Pola Penanganan P e r um a h a n K u m u h d a n P e r m u k i m a n Ku m u h Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rapermen PUPR dilakukan antara lain: 1.PENCEGAHAN (pasal 95) Pola penanganan pencegahan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, terdiri atas: a. Pengawasan dan Pengendalian : Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan b. Pemberdayaan Masyarakat : Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi 2.PENINGKATAN KUALITAS (pasal 97) Pola penanganan peningkatan kualitas kawasan kumuh didahului dgn penetapan lokasi kumuh, tdd : a. Pemugaran : Dilakukan untuk memperbaiki dan atau pembangunan kembali agar menjadi permukiman yang layak huni; memperbaiki dan atau memulihkan kembali rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan status lahan legal. b. Peremajaan : Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan, keamanan penghuni dan masyarakat sekitar; melakukan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan status l ahan legal ataupun ilegal. c. Pemukiman kembali : Dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang dan orang: melakukan pemindahan dan permukiman kembali dengan status lahan legal ataupun ilegal. 3. PENGELOLAAN Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan dapat juga difasilitasi oleh Pemerintah daerah: Pemeliharaan dan atau perbaikan : untuk rumah dilakukan oleh setiap orang. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang 7

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Permen PU No.2 Tahun 2016 Pasal 13-14) NO

TIPOLOGI

BATASAN

1

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.

2

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.

3

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%.

4

5

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.

1

Permukiman Kumuh Atas Air Banjarmasin

3

4

Permukiman Kumuh Rawan Bencana - Jogjakarta

2

Permukiman Kumuh Tepi Air Jakarta

Permukiman Kumuh Perbukitan- Jayapura

5

Permukiman Kumuh Dataran Rendah - Jakarta

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi menurut bio-region. 8

SEBARAN LOKASI KUMUH NASIONAL 482,97 Ha

358,18 Ha

421,67 Ha

315,05 Ha

823,39 Ha

736,82 Ha

BASELINE = 38.431 Ha CAPAIAN = 6.764 Ha GAP = 31.667 Ha

224,77 Ha 1.258,2 Ha

983,08 Ha

922,74 Ha

778,49 Ha

156,26 Ha

1.089,73 Ha 976,39 Ha

860,49 Ha

816,13 Ha

934,28 Ha

668 Ha 258,88 Ha 317,13 Ha

161,13 Ha

310,21 Ha

574,83 Ha

…… Ha

Baseline Kumuh

……. Ha

Capaian Kumuh

472,98 Ha 736,53 Ha

KALTARA

719,19 Ha

2.624,65 Ha

2271,9 Ha

1.833,7 Ha 1.634,12 Ha 1.291,29 Ha

1.024,52 Ha 1.021,54 Ha

1.129,62 Ha 1.653,62 Ha 1.491,34 Ha

2.154,61 Ha 1.781,68 Ha

777,51 Ha

846,77 Ha

1.469,94 Ha

536,46 Ha

484,72 Ha

439,45 Ha

396,08 Ha

1.369,14 Ha

4.183,86 Ha 3.554,6 Ha 1.088,83 Ha

1.186,8 Ha

865,36 Ha

1.043,57 Ha

3.483,64 Ha

1.777,01 Ha

691,11 Ha

3.321,53 Ha

1.578,52 Ha

672,72 Ha

406,04 Ha

301,39 Ha

536,91 Ha

809,6 Ha

153,64 Ha

433,54 Ha

780,64 Ha

DATA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PROVINSI BANTEN No

Kab/Kota

Ranperda Luas Kumuh Kumuh

Status: 14 Februari 2017

RP2KPKP

SK KUMUH 6

3

1.371,38

7

1 Kota Serang

v

339,38

v

SK Walikota No. 663/Kep.240-Huk/2015

2 Kab Pandeglang

v

201,63

v

SK Bupati No. 660/ Kep. 145-Huk/2015

3 Kota Cilegon

-

89,54

v

SK Walikota No. 600/Kep.314-DPU/2016

4 Kota Tangerang

-

-

-

TOTAL

5

Kota Tangerang Selatan

v

SK Walikota No.663/Kep.87-Huk/2016

6 Kab Serang

-

287,19

v

SK Bupati No. 467.1/ Kep.482.Huk.Org/ 2014

7 Kab Tangerang

v

369,28

v

SK Bupati No. 050/Kep.47-Huk/2015

8 Kab Lebak

-

84,36

v

SK Bupati No. 050/Kep.77-Bapp/2015

PERDA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Visi Kota Berkelanjutan 2045

RPJPN 2005-2025

RPJPN 2025-2045 100 % indikator SPP tercapai Layak Huni, aman, nyaman

Gerakan Kota Tanpa Kumuh

2005

2015

2019

2025

100 % indikator Kota Hijau, Berketahanan Iklim dan Bencana tercapai

100 % indikator Kota Cerdas, berbasis teknologi, berdaya saing tercapai

2045

2035

INSTRUMEN

SOFTWARE

HARDWARE

1. Kebijakan 2. NSPK (Peraturan) 3. Rencana Penanganan

1. Penanganan fisik

PERDA tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sebagai instrumen pengendalian bagi Daerah terhadap perkembangan kota

SPM

SPP

Sust Index

EKSPENDITURE Sosialisasi, pemberdayaan, penyediaan tanah, media informasi, dsb REVENUE Nilai tanah & banggunan, produktivitas kota, efisiensi, investasi, dsb

PERDA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Landasan • • • • • • • • •

Muatan Perda

UU 36/1999 HAM UU 26/2007 PR UU 1/2011 PKP (ps 94 ayat (3) dan Ps 98 ayat (3)) UU 23/2014 Pemda (kewajiban Otda pelaksanaan lampiran bidang PKP) PP 28/2006 RTRWN PP 15/2010 PPR PP 14/2016 PPKP Permen PUPR 2/2016 Komitmen Habitat, SDG’s Pendampingan Penyusunan Perda Pendampingan 2015 2016

Input

Proses

Output

•

•

•

• •

Tim Pendamping Model Raperda Template Naskah akademis

• •

Koordinasi Awal Pembahasan di Daerah Kolokium

•

Draft Perda Naskah Akademik

Jml Lokasi Pendampingan = 74 Kab/Kota • Perda Ditetapkan = 25 Kab/Kota (33%) •

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP) PERMASALAHAN KUMUH PERKOTAAN tingkat kepadatan bangunan yang tinggi   

kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat kualitas sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN TEKNIS PENANGANAN KUMUH

KEBUTUHAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH MENJADI 0% YANG DITARGETKAN DALAM RPJMN 2015-2019

Percepatan penanganan permukiman kumuh perkotaan berdasarkan SK Kumuh Rencana dan strategi penanganan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh

PERLUNYA MELAKUKAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

RP2KPKP

Keterpaduan program/kegiatan dalam penyelesaian permasalahan permukiman kumuh perkotaan Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen bersama pemangku kepentingan

AMANAT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pencegahan terhadap munculnya kawasan permukiman kumuh

Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh

Perkuatan pemerintah kabupaten/kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh Peningkatan kapasitas bagi komunitas permukiman kumuhmelalui pola aksi partisipatif (Rencana Kerja Masyarakat) Keberlanjutan penanganan kawasan kumuh diselenggarakan oleh kelompok swadaya masyarakat bersama pemerintah daerah

R E A D INE S S C R ITE R IA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pendampingan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh Merupakan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh Tujuan pendampingan adalah membangun dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku utama dalam perencanaan/pengaturan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kriteria

1. 2. 3. 4. 5.

Memiliki SK Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Memiliki Profil Permukiman Kumuh Memiliki Surat Pernyataan Minat untuk kegiatan Pendampingan Penyusunan Ranperda Memiliki SK Pembentukan Pokjanis Penyusunan Pendampingan Penyusunan Ranperda Diusulkan melalui mekanisme Konreg

Pendampingan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Merupakan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menyusun dokumen rencana aksi penanganan permukiman kumuh perkotaan Tujuan pendampingan adalah membangun dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku utama dalam perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kriteria

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memiliki SK Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Memiliki Profil Permukiman Kumuh Memiliki Surat Pernyataan Minat untuk kegiatan Pendampingan Penyusunan RP2KPKP Memiliki SK Pembentukan Pokjanis Penyusunan Pendampingan Penyusunan RP2KPKP Diutamakan sudah memiliki Perda Kumuh Diusulkan melalui mekanisme Konreg

Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Readiness Criteria penyelenggaraan kegiatan pengembangan kawasan permukiman perkotaan

telah ditetapkan sebagai berikut: A. KRITERIA UMUM

1.Diutamakan pada Kawasan Strategis Nasional (PKN, PKSN) atau pada kawasan non Strategis Nasional dengan luasan permukiman kumuh ≥ 15 Ha 2.Merupakan Wilayah Pengembangan Strategis Kementerian PUPR (35 WPS) 3.Memiliki Perda RTRW 4.Memiliki Perda Bangunan Gedung 5.Tersedianya Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB)/dana daerah untuk pembiayaan komponen kegiatan 6.Institusi pengelola pasca konstruksi (KPP) terkait serah terima asset 7.Diusulkan melalui mekanisme Konreg B. KRITERIA KHUSUS

a.Memiliki SK Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh b.Memiliki RKP-KP/ RP2KPKP/Dokumen SIAP c.Memiliki Surat Pernyataan Minat d.Kesiapan dan kesediaan Lahan e.Sudah ada Perencanaan : Masterplan, DED yang ditandatangani Dinas Teknis Kab/Kota, serta RAB, TOR dan RKS sudah siap lelang

BEST PRACTICE

TATA KAMPUNG

SUNGAI BERSIH

–

Kelurahan Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

RUANG PUBLIK - KENDARI Kelurahan Lapulu, Kota Kendari, Provinsi Sultra

20

KELURAHAN NGAMPILAN YOGYAKARTA Kelurahan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY

KARANGWARU RIVERSIDE - YOGYAKARTA Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY

TERIMA KASIH

Kebijakan Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Recommend Documents