Kehidupan Masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
A A. MASA DEMOKRASI LIBERAL
1. Kehidupan Politik
a. Bentuk Dan Sistem Pemerintahan
Negara Indonesia yang berdiri sebagai hasil dari KMB berbentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara RIS didirikan di atas Undang-Undang Dasar Sementara yang disahkan pada tanggal 14 Desember 1949. Negara federal RIS berdiri sejak tanggal 27 Desember 1949 dan terdiri atas 16 negara bagian.
b. Perjuangan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia
Berdasarkan konstitusi RIS negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia sebagai berikut.
1. a. Negara Republik Indonesia
b. Negara Indonesia Timur
c. Negara Pasundan
d. Negara Sumatra Timur
e. Negara Sumatra Selatan
f. Negara Jawa Timur
2. Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.
3. Daerah-daerah Indonesia yang tidak termasuk daerah-daerah bagian
Dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat, maka timbul pertentangan antara dua golongan, yaitu sebagai berikut.
1. Golongan Unitaris adalah golongan yang menghendaki negara kesatuan, dipimpin oleh Moh. Yamin.
2. Golongan federalis adalah golongan yang menghendaki negara serikat, dipimpin oleh Sahetapy Engel.
Pertentangan dua golongan ini di menangkan oleh golongan unitaris. Pada tanggal 18 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No.11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Berdasarkan undang-undang tersebut satu-persatu negara bagian RIS menggabungkan diri dengan Negara RI di Yogyakarta. Sehingga sampai bulan April 1950 negara RIS hanya terdiri dari tiga bagian, yaitu RI, Negara Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Timur. Dalam rangka usaha membangun gejolak rakyat indonesia, pemerintah RI menganjurkan kepada pemerintah RIS agar mengadakan perundingan dengan Negara Sumatra Timur serta Negara Indonesia Timur yang menyerahkan persoalan kepada pemerintar RIS. Sementara itu pada bulan Mei 1950 pemerintah RIS dan pemerintah RI mengadakan perundingan. Hasil perundingan berupa Piagam Persetujuan tgl 19 Mei 1950.
Isi pokok Piagam Persetujuan itu antara lain:
1) Kedua pemerintah berserikat membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan RI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.
2) Presidennya adalah Soekarno, sedangkan jabatan wakil presiden akan dibicarakan lebih lanjut.
Perjuangan mewujuangan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia akhirnya berhasil. Setelah pada tgl 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menandatangani Rancangan UUDS Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tgl 17 Agustus 1950 Negara RIS dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Alasannya:
1) Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
2) Pada umumnya masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil KMB yang melahirkan negara RIS, menyatakan keinginannya agar bergabung dengan Republik Indonesia.
3) Dengan sistem pemerintaha Federal berarti melindungi manusia indonesia yang setuju dengan penjajah Belanda.
c. Penggantian Kabinet
1). Kabinet Natsir (6 September 1950)
Program kerja Kabinet Natsir :
a) Meningkatkan keamanan negara dan ketertibanmasyarakat
b) Memperbaiaki susunan pemerintah
c) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
d) Memperjuangkan masuknya Irian Barat ke dalam RI
2). Kabinet Sukiman (26 April 1951)
3). Kabinet Wilopo (30 Maret 1952)
Program kerja Kabinet Wilopo:
a) Mempersiapkan pemilihan umum
b) Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam RI
c) Meningkatkan keamanan, kesejahteraan, dan pendidikan
4). Kabinet Ali I (31 Juli 1953)
Program kerja kabinet Ali:
a) Menumpas pemberontakkan DI/TII diberbagai daerah
b) Melaksanakan pemilihan umum
c) Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
d) Menyelenggaarakan Konferensi Asia Afrika
5). Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955)
Prestasi yang menonjol dari kabinet Burhanudin Harahap adalah di selenggarakannya pemilu pertama tahun 1955.
d. Gangguan keamanan dalam negeri
1. Pemberontakkan PKI Madiun (18 September 1948)
2. Pemberontakkan DI/TII di Jawa Barat
3. Pemberontakkan DI/TII di Aceh
4. Pemberontakkan DI/TII di Kalimantan Selatan
5. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan
6. Pemberontakkan DI/TII di Jawa Tengah
7. Pemberontakan Angkatan Peramg Ratu Adil (APRA)
Pemberontakan tersebut dilancarkan oleh:
a) Bekas tentara Belanda KNIL
b) Pelarian pasukan payung
c) Barisan pegawai Stroottroepen
d) Polisi Belanda
8. Pemberontakan Andi Azis di Makasar
9. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
10. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
11. Pemberontakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)
e. Pemilihan Umum
Sesudah beberapa kali berganti kabinet pemerintah, akhirnya Kabinet Baharudin Harahap dapat melaksanakan pemilu sukses. Pada tanggal 29 September 1955, diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 pemilihan untuk anggota konstituante { badan pembuat UUD}.
Sekitar 39juta rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih berduyung duyung menuju tempat pemungutan suara untuk melaksanakan hak pilihnya. Setelah diadakan perhitungan suara, muncul empat partai besar sebagai pengumpul suara terbanyak yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) memperoleh 57 kursi, majelis Syuro Muslimin Indonesia {Masyumi} memperoleh 57 kursi,Nahdatul Ulum {NU} memperoleh 45 kusi, dan Partai komunis Indonesia{PKI} memperoleh 39 kursi.
Pemilihan umum tahap berikutnya untuk memilih anggota konstituante diadakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu untuk anggota konstituante, hasilnya di antara empat partai besar (PNI, Masyumi, NU, dan PKI) tetap berimbang.
Hasil pemilu pertama ternyata tidak memenuhi harapan rakyat. Rakyat menghendaki pemerintahan yang stabil ternyata tidak terwujud. Wakil-wakil rakyat yang terpilih tetap memperjuangkan kepentingan partainya sendiri. Pertentangan partai politik semakin hebat.
f. Dekret Presiden 5 juli 1959
Salah Satu hasil penting dari pemilu l (1955) adalah terbentuknya badan konstituante yang bertugas menyusun UUD yang baru. Pada tanggal 20 November 1956, konstituante mulai bersidang yang dibuka oleh Presiden Soekarno.
Walaupun telah tiga tahun bersidang, namun konstituante belum menyelesaikan tugasnya sebab setiap kali sidang selalu terjadi perdebatan sengit di antara anggotanya. Oleh karena itu, pada tanggal 20 April 1959 Presiden Soekarno berpidato lagi di depan sidang konstituante yang menganjurkan agar dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpim, konstituante menetapkan saja UUD 1945 menjadi UUD negara Republik Indonesia yang tetap.
Pada tanggal 3 juni 1959, konstituante mengadakan reses yang kemudian ternyata untuk selamanya. Sehubungan dengan itu, maka KSAD Letjen A.H Nasution melarang anggota konstituante melakukan kegiatan politik.
Berdasarkan hukum darurat perang maka pada hari Minggu 5 Juli 1959 pada jam 17.00, dalam upacara resmi di istana negara, Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden sebagai berikut :
1) Membubarkan Konstituante.
2) Memberlakukan kembali UUD 1945
3) Menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi
4) Akan segera dibentuk MPRS dan DPAS
2. Kehidupan Ekonomi
Setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi yang sangat berat akibat dari hasil KMB, antara lain berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri. Pada masa demokrasi liberal dikeluarkan beberapa kebijakan ekonomi berikut ini :
a. Gunting Syafruddin
Guna mengatasi defisit anggaran dan mengurangi peredaran uang, pada tanggal 20 maret 1950 Menteri keuangan Syafruddin mengambil tindakan memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai Rp. 2,50,00 ke atas.
b. Nasionalisme de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
Pada masa kabinet Sukiman, pemerintah berusaha untuk mengatasi krisis moneter (keuangan). Salah satu upaya yang ditempuh adalah menasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Lebih lanjut dalam rangka menaikkan pendapatan, pemerintah berupaya menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan secara drastis.
c. Sistem ekonomi Gerakan Benteng
Gerakan Benteng pada hakikatnya adalah suatu kebijakan untuk melidungi usaha pribumi.Gerakan Benteng ini mengalami kegagalan karena para pengusaha indonesia lambat dalam usahanya, bahkan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah. Selain itu, pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam sistem ekonomi liberal.
d. Sistem Ekonomi Ali-Baba
Tujuan sistem ekonomi Ali-Baba adalah untuk memajukan pengusaha pribumi. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi dan Baba sebagai pengusaha nonpribumi. Sistem ekonomi Ali-Baba mengalami kegagalan karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman dan hanya dijadikan alat oleh pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.
B. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
1. Kehidupan Politik
Dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, di antaranya sebagai berikut.
a. KSAD mengeluarkan perintah harian yang ditunjukan kepada seluruh anggota TNI untuk melaksanakan Dekret Presiden 5 Juli 1959
b. Mahkamah Agung membenarkan adanya Dekret Presiden tersebut.
c. DPR hasil pemilu tahun 1955 menyatakan kesediaannya untuk bekerja berdasarkan UUD 1945
Sebagai tindak lanjut dekret tersebut, maka pada tanggal 10 Juli 1959 pemerintah membentuk sebuah kabinet yang disebut kabinet karya. Kabinet karya dipimpin langsung oleh Presiden. Dengan demikian kabinet parlemen berganti dengan sistem kabinet presidensial, sedangkan sistem demokrasi liberal diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.
Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa demokrasi terpimpin antara lain sebagai berikut :
a. Pembentukan DPR
Berdasarkan Penetapan Presiden no.1 Tahun 1959, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 1959 menyatakan bahwa sebelum terbentuk DPR menurut UUD 1945, maka DPR hasil pemilu tahun 1959 atas dasar UU no. 7 Tahun 1953 tetap menjalankan tugasnya.
b. Pembentukan MPRS
Berdasarkan pasal 1 Ayat 1 dan pasal 2 Ayat 2 UUD 1945 lembaga tertinggi negara harus dibentuk adalah MPR. Namun berhubung belum melaksanakan pemilu maka MPR dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959, Ketua MPR adalah Chaerul Saleh.
c. Pembentukan DPAS
Berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
d. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas)
Pada bulan Agustus 1959 dibentuk dewan perancang nasional yang di ketuai oleh Muh.Yamin. Pada Tahun 1963, Depernas diganti menjadi Badan Perancang Nasional (Bappernas) yang dipimpin langsung oleh Presiden sendiri.
e. Pembentukan Front Nasional
Pada tanggal 31 Desember tahun 1959 dibentuk Front Nasional yang berfungsi sebagai lembaga negara yang melaksanakan pembangunan semesta Indonesia.
f. Pembentukan DPR-GR
Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena DPR menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden.Kemudian Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada tanggal 24 Juni 1960.
2. Kehidupan Ekonomii
Sampai saat dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, keadaan ekonomi Indonesia Masih sangat suram akibat timbulnya pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk Merencanakan pembangunan di bawah kabinet karya, pada tanggal 15 Agustus 1959 maka dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipmpin oleh Muh.Yamin.
Untuk memperbaiki keadaan ekonomi, pada tanggal 28 Maret 1963 pemerintah mengeluarkan landasan ekonomi baru yang disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan Dekon adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokrasi, dan bebas dari sisa-sisa imperalisme mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
3. Kebijakan Politik Luar Negri
a. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia
Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah melaksanakan politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik mencari kemegahan di mata dunia Internasional. Tindakan pemerintah yang menyimpang dari pelaksanaan politik luar negri bebas aktif sebagai berikut :
1) Membagi kekuatan politik dunia menjadi dua sebagai berikut :
a) Old Established Forces (Oldefo) terdiri atas negara-negara imperalis, negara kapitalis, dan negara berkembang yang cenderung imperialis.
b) New Emerging Forces (Nefo) terdiri dari negara-negara berkembang anti imperalis, negara sosialis, dan negara komunis.
1. Dalam rangka politik mercusuar, pemerintah RI menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara Nefo pada tahun 1963. Kegiatan tersebut dinamakan Ganefo.
2. Pembentukan Jakarta-Peking. Kenyataan ini membuktikan bahwa Indonesia betul-betul melibatkan diri pada salah satu blok, yaitu blok komunis.
b. Indonesia keluar dari PBB
Penyebab indonesia keluar dari PBB adalah diterimanya Malaysia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan masuknya malaysia menjadi anggota tidak tetap DK PBB, maka presiden Soekarno menyampaikan pidato di depan sidang umum PBB dengan judul "Membangun Dunia Kembali". Indonesia mengancam jika Malaysia tetap diangkat menjadi anggota dewan keamanan PBB, maka Indonesia akan keluar dari PBB.
Ternyata Malaysia tetap diangkat menjadi anggota Dewan keamanan PBB sehingga pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia menyatakan keluar dari anggota PBB. Dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB, maka Indonesia semakin terpencil dari pergaulan dunia.
c. Konfrontasi dengan Malaysia
Presiden Soekarno beranggapan bahwa Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme imperialisme (nekolim) yang membahayakan revolusi Indonesia, maka Indonesia harus mencegah berdirinya Malaysia. Untuk kepentingan tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan komando yang dikenal dengan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang berisi sebagai berikut :
1. Perhebatan ketahanan revolusi Indonesia.
2. Bantulah Perjuangan rakyat di Malaysia, Singapura, Sabah, dan Serawak.
