KERANGKA ACUAN KEGIATAN PROGRAM USAHA KESEHATAN KESEHATAN KERJA KERJA I. PENDAHULUAN
Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan; mencegah risiko terjadinya penyakit; melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman ( safe community). community). Dengan berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Kesehatan, yang salah satunya yaitu: Kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk menjaga kesehatan, memilih, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan Dalam undang-undang No 23 Tahun 1992 pasal 23 tentang kesehatan kerja disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja wajib diselenggarakan pada setiap tempat kerja. khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya kesehatan bagi pekerja agar pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja. II. Latar Belakang
Program kesehatan kerja merupakan suatu upaya kesehatan kerja bagi masyarakat pekerja. Bentuk upaya pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat pekerja mencakup upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa daerah diberi wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional Sebagai penjabaran lebih lanjut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propins sebagai Daerah Otonom. Salah satunya bidang kesehatan termasuk kesehatan kerja menjadi kewenangan daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Dibeberapa daerah di Indonesia pelayanan kesehatan kerja belum banyak dilakukan, hal ini berdasarkan hasil need assessment survey yang dilakukan pada beberapa propinsi di Indonesia. Secara faktual menggambarkan wawasan mengenai kesehatan kerja masih kurang dan sumber daya manusia di bidang K3 masih kurang serta sistem informasi kesehatan kerja yang belum dilaksanakan. Salah satu permasalahan kesehatan nasional, baik masa kini maupun dekade mendatang adalah penanggulang dan penatalaksanaan berbagai penyakit yang berkaitan dengan adanya peningkatan intensitas industrialisasi. Berbagai penyakit sehubungan dengan pencemaran lingkungan maupun penyakit-penyakit yang diperoleh dari tempat kerja atau karena pekerjaannya diperkiraan akan meningkat baik kuantitas maupun intensitasnya. Untuk itu diperlukan perencanaan maupun pengembangan institusi pelayanan yang memiliki kemampuan, mutu pelayanan dalam satu kerangka sistem rujukan yang berkesinabungan. Penatalaksanaan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Penyakit Akibat Hubungan kerja (PAHK), Haruslah dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan suatu bentuk atau pola pelayanan dasar, Peran serta masyarakat dan rujukan upaya kesehatan Dengan kata lain penata-laksanaan penyakit akibat kerja, harus dilakukan dan dikembangkan secara berjenjang dan memiliki sistem rujukan dari bentuk pelayanan yang paling sederhana sampai kepada bentuk pelayanan yang sesuai dengan kemajuan IPTEK, tanpa mengabaikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan kerja sama lintas sektor pada setiap jenjang pelayanan. Di Puskesmas Puri terdapat sedikitnya 5 pabrik yang produktif dan kejadian penyakit akibat kerja sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan datang berobat ke puskesmas. Dari data tersebut maka prioritas upaya kesehatan kerja yang bermutu di Puskesmas Puri adalah : a. Pendataan semua kelompok kerja yang ada di wilayah kerja Pelayanan Kesehatan kerja dasar b.
c.
Pelayanan penanganan Penyakit Akibat Kerja (PAK), Penyakit Akibat Hubungan Kerja (PAHK), dan Kecelakaan Kerja (KK) d. Kerja sama Jejaring dalam rangka sistem penatalaksanaan pelayanan kesehatan kerja. III. PENGORGANISASIAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA
A.
PENGORGANISASIAN
Pelindung
Kepala Puskesmas
Unit
Rawat Jalan
Unit
Rawat Inap
Unit Gawat Darurat Penanggungjawab Program UKK Ketua Program Pengembangan
POS UKK POS UKK
Kepala Puskesmas
B.
TATA HUBUNGAN KERJA DAN ALUR PELAPORAN
1. Tata Hubungan Kerja Penanggungjawab program UKK bertugas melakukan koordinasi mulai dari perencanaan , pelaksanaan sampai dengan monitoring kegiatan upaya kesehatan kerja di Puskesmas Puri Mojokerto. Penanggungjawab unit-unit pelayanan melakukan koordinasi pelaksanaan dan monitoring pelayanan kesehatan kerja dan pelayanan penyakit akibat kerja. 2. Pelaporan Setiap unit yang terkait pelayanan melaporkan setiap bulan kepada penanggungjawab program UKK dalam bentuk laporn bulanan. Penanggung jawab program melaporkan kepada Kepala Puskesmas dan kepada Penanggungjawab program UKK Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. IV. TUJUAN
1. Umum Terselenggaranya pelayanan kesehatan kerja dasar pada masyarakat pekerja yang bermutu, merata dan terjangkau untuk meningkatkan produktivitas kerja masyarakat pekerja dan kondisi kerja yang aman, sehat dan produktif. 2. Khusus a. Tersedianya standar pelayanan kesehatan kerja dasar. b. Mendorong terbentuknya jejaring kerja pelayanan kesehatan kerja dasar yang sadar mutu/berkualitas. c. Memelihara dan meningkatkan kemitraan lintas program, lintas sektor, tokoh masyarakat, Organisasi dan dunia usaha dalam pembinaan pelayanan kesehatan kerja dasar. V. KEGIATAN POKOK dan RINCIAN KEGIATAN
KEGIATAN POKOK
RINCIAN KEGIATAN
Kegiatan Di Penilaian dan pengendalian resiko Dalam Gedung Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan kusus (sebelum mutasi, setelah cuti sakit/ cuti panjang, kejadian luar biasa) dan purna bakti Diagnosis dini dan pengobatan segera penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja Pelayanan IGD Pelayanan kesehatan umum , kuratif dan rehabilitatif Promosi kesehatan di tempat kerja Tindakan preventif bagi manajemen dan kendali biaya dari resiko kesehatan dan keselamatan kerja Pencegahan kecelakan Surveilans kesehatan kerja dn lingkungan kerja Pencatatan, pelaporan dan dokumentasi Kegiatan di Pengumpulan data dasar luar gedung Pemetaan jenis usaha, jumlah pekerja dan perkiraan faktor resiko dan besarnya masalah Pertemuan koordinasi tingkat kecamatan dengan lintas sektor Pertemuan dengan pengusaha dan serikat pekerja Pelatihan pekerja dan pengusaha oleh puskesmas Kunjungan lapangan Menentukan tindakan perbaikan
Pemberian motofasi pengusaha Memfasilitasi pembentukan Pos UKK sektor formal dan informal
VI. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN SASARAN
A.
Cara melaksanakan kegiatan Secara umum dalam melaksanakan kegiatan upaya kesehatan mata adalah berdasarkan petunjuk Standar Pelayanan Puskesmas dan mengikuti siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action)
B.
1. 2. a. b. c. 3. 4. 5. 6.
Sasaran Sosialisasi pelayanan kesehatan kerja Pelayanan keehatan kerja paripurna Identifikasi jenis usaha/kerja dan resikonya Penyuluhan Pemeriksaan kesehatan Pemeriksaan tempat kerja Terbentuknya Pos UKK minimal 1 (satu) buah Terlaksananya pertemuan lintas program dan lintas sektoral Terlaksananya Pelatihan P3K dan kader Pos UKK
C. no 1
Rincian Kegiatan, Sasaran Khusus, Cara Melaksanakan Kegiatan
Kegiatan Pokok Kegiatan Di Dalam Gedung
Sasaran Umum Kinerja pelayanan kesehatan kerja di puskesmas
Rincian Kegiatan Penilaian dan pengendalian resiko Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan kusus (sebelum mutasi, setelah cuti sakit/ cuti panjang, kejadian luar biasa) dan purna bakti Diagnosis dini dan pengobatan segera penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja
Sasaran
Tersusunnya panduan dan SOP pemeriksaan kesehatan calon pekerja
Cara Melaksanakan Kegia
Sesuai SOP
Tersusunnya panduan dan SOP penanganan PAK dan KK Buku register RJ,RI,IGD Pelayanan kesehatan Buku register umum , kuratif dan RJ,RI,IGD rehabilitatif SOP rawat jalan
Menyusun panduan klinis dx d pengobatan PAK dan KK Pelayanan di IGD, Rawat jalan Rawat inap
Promosi kesehatan di tempat kerja
Penyuluhan di tempat kerja tent a. resiko pekerjaan pencegahannya hygiene peroran b. c. jenis jenis APD,pemakaian, dan pe Norma sehat dal d. bekerja ( budaya K3)
Panduan Penyuluhan KK
Sesuai SOP
Tindakan preventif bagi manajemen dan kendali biaya dari resiko kesehatan dan keselamatan kerja
Pencegahan kecelakan
Terkumpulnya data identifikasi potensi resiko kesehatan di tempat kerja
Terkumpulnya data identifikasi potensi resiko kesehatan di tempat kerja Tersusunnya panduan pelatihan P3K Tersusunnya panduan pelaihan kader Pos UKK Pencatatan, pelaporan Format laporan dan dokumentasi Bulanan 2
Kegiatan di luar gedung
Terciptanya kerjasama lintas program ,lintas sektoral, tokoh masyarakat dan pengusaha dalam upaya kesehatan kerja
Pengumpulan dasar
e. f. 1.
Gizi kerja Sanitasi Industri Pencatatan Identi dan pengukuran potensi kesehatan di tempat kerj 2. Merekomendasi perbaikan lingkungan ke ada ketidaksesuaian 3. Memberikan pertimbangan kebijakan kesehatan kerja kepada pimpinan manajemen
1.
Inventarisasi jeni pekerjaan agar dapat me risiko yang mungkin tim Pemantauan kon 2. tempat kerja 3. Pelatihan P3K Pelatihan kader 4. UKK
Rekapitulasi data dari Buku reg dan Pcare online BPJS
Tersusunnya data Identifikasi dan pengukuran pot jenis usaha, resiko kesehatan di tempat kerj pekerjaan , dan resikonya Pemetaan jenis usaha, Terusunnya data dan Identifikasi dan pengukuran pot jumlah pekerja dan pemetaan resiko kesehatan di tempat kerj perkiraan faktor resiko dan besarnya masalah Pertemuan koordinasi Terjadwalnya Sosialisasi kegiatan kesehatan k tingkat kecamatan rencana pertemuan bagi tokoh masyarakat, lintas pr dengan lintas sektor dan terwujudnya dan lintas sektoral dunia usaha dukungan dari lintas program,lintas sektor dan tokoh masyarakat Pertemuan dengan terwujudnya Pertemuan tingkat kecamatan pengusaha dan serikat dukungan pengusaha pekerja dan serikat pekerja Pelatihan pekerja dan Tersusunnya Pelatihan di dalam gedung pusk pengusaha oleh panduan pelatihan maupun di luar gedung ,bisa di puskesmas P3Kdan kader Pos perusahaan yang bersedia menj UKK tempat pelatihan Kunjungan lapangan Buku Laporan Mengumpulkan data identifikas Menentukan tindakan Kunjungan potensi resiko kesehatan di tem perbaikan kerja. Memantau kondisi tempat kerja Pemberian
data
motivasi
Memberikan pertimbangan kebi
pengusaha
Memfasilitasi pembentukan Pos UKK sektor formal dan informal
tentang kesehatan kerja kepada pimpinan manajemen Terbentuknya Pos UKK
Sesuai SOP
D.
1. 2. d. e. f. 3. 4. 5. 6.
Sasaran Sosialisasi pelayanan kesehatan kerja Pelayanan keehatan kerja paripurna Identifikasi jenis usaha/kerja dan resikonya Penyuluhan Pemeriksaan kesehatan Pemeriksaan tempat kerja Terbentuknya Pos UKK minimal 1 (satu) buah Terlaksananya pertemuan lintas program dan lintas sektoral Terlaksananya Pelatihan P3K dan kader Pos UK VII. JADWAL KEGIATAN terlampir
VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORANNYA
Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan tiap bulan sesuai dngan jadwal kegitan, dengan pelaporan hasil hsil yang dicpai pada bulan tersebut. IX. PENCATATAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KEGIATAN
Sistem ini diperlukan untuk “Feed back mechanism” (individual kasus maupun hasil survailans) seperti pemantauan prevalensi, insidens penyakit dan angka kecelakaan akibat kerja. Sistem pencatatan dan pelaporan ini penting dalam perencanaan manajemen kesehatan kerja menggunakan dan mengikuti sistem yang sudah ada dan mengamati azas kewilayahan (wilayah kerja Puskesmas, wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dstnya ) Sistem ini perlu kerjasama dengan poliklinik perusahaan Dinas Kesehatan dan lintas sektor setempat untuk pemantauan dan analisis PAK, PAHK dan KK. Jenis pelaporan dan frekuensinya disesuaikan dengan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kerja (SIM-KK) yang berlaku. Untuk sat ini pelporan masih menggunakan format laporan manual.
INDIKATOR TARGET PERTAHUN NO
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN KERJA DASAR
1
POS UKK
INDIKATOR
Ukuran Keberhasilan keterjangkauan digunakan standar 1 Pos UKK untuk 10 – 50 Orang pekerja dan setiap Pos UKK dikelola minimal 2 Orang kader. Ukuran tingkat perkembangan: indikator P3K Kit (org) obat Penyuluhan Ergonomi Sarasehan Penggunaan APD Dana Sehat
Tingkat perkembangan pos UKK Pratama Madya Purnama Mandiri 1kit>50 30-50 10-20 <10 <5 jenis <30% <2x/th <30% 0
5-10 jenis 30-60 % 2-3 x/th 30-60 % >50%
>10 jenis >60 %
> 10 jenis >60%
>4x/th >60 %
>4x/th >60%
>50%
>50%
3
Puskesmas
Insiden dan prevalensi PAK,PAHK,dan KK Angka absensi sakit akibat penyakit Umum Angka absensi sakit akibat PAK, PAHK,dan KK
VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN Sistem ini diperlukan untuk “Feed back mechanism” (individual kasus maupun hasil survailans) seperti pemantauan prevalensi, insidens penyakit dan angka kecelakaan akibat kerja. Sistem pencatatan dan pelaporan ini penting dalam perencanaan manajemen kesehatan kerja menggunakan dan mengikuti sistem yang sudah ada dan mengamati azas kewilayahan (wilayah kerja Puskesmas, wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dstnya ) Sistem ini perlu kerjasama dengan poliklinik perusahaan Dinas Kesehatan dan lintas sektor setempat untuk pemantauan dan analisis PAK, PAHK dan KK. Jenis pelaporan dan frekuensinya disesuaikan dengan Sistem Informasi Manaje men Kesehatan Kerja (SIM-KK) yang berlaku. IX. PENCATATAN ,PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN X. PENUTUP Pelayanan Kesehatan kerja dasar merupakan upaya penatalaksanaan PAK, PAHK dan KK yang dilakukan Secara sistematik terencana dan dilaksanakan pada setiap jenjang sesuai dengan kewenangannya selain itu diperlukan kerjasama/jejaring lintas program atau lintas sektor dalam rangka sistem penatalaksanaan pelayanan kesehatan kerja untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kerja.