1.2 Rumusan Rumusan Masal Masalah ah 1( )agaimana )agaimana sejarah Undang'un Undang'undang dang Kesehatan Kesehatan dan Keselamatan Keselamatan Kerja* Kerja* +( Apa tujuan tujuan dari pembuatan pembuatan Undan Undang'und g'undang ang Kesehatan Kesehatan dan Keselamat Keselamatan an Kerja* Kerja* 3( Apa yang yang mendasari mendasari Undang Undang'unda 'undang ng Kesehatan Kesehatan dan Keselamatan Keselamatan Kerja* Kerja* ( )agaimana )agaimana peran pemerint pemerintah ah dalam menangani menangani masalah masalah K3 di di -ndonesia* -ndonesia* ( Apa saja saja Undang Undang'unda 'undang ng Kesehatan Kesehatan dan Keselamat Keselamatan an Kerja* Kerja* /( )agaimana )agaimana 0truktur 0truktur Undang' Undang'undan undang g Kesehatan Kesehatan dan Keselam Keselamatan atan Kerja* Kerja* #( )agaimana )agaimana anagement anagement Undang'u Undang'undang ndang Kesehatan Kesehatan dan Keselamata Keselamatan n Kerja* 1.3 Tu Tujuan juan Penulisan 1( Untuk Untuk mengetahui mengetahui sejarah sejarah Undang'un Undang'undang dang Kesehatan Kesehatan dan dan Keselamatan Keselamatan Kerja +( Untuk Untuk mengetahui mengetahui tujuan tujuan dari pembuatan pembuatan Undang Undang'und 'undang ang Kesehatan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja. 3( Untuk Untuk mengetahui mengetahui yang yang mendasari mendasari Undang'un Undang'undang dang Kesehatan Kesehatan dan dan Keselamatan Keselamatan ( ( /( #(
Kerja. Untuk Untuk mengetahui mengetahui peran peran pemerintah pemerintah dalam dalam menangani menangani masalah masalah K3 di -ndonesia -ndonesia.. Untuk Untuk mengetahui mengetahui Undan Undang'und g'undang ang Kesehatan Kesehatan dan dan Keselamatan Keselamatan Kerja. Kerja. Untuk Untuk mengetahui mengetahui 0truktur 0truktur Undang' Undang'undan undang g Kesehatan Kesehatan dan Keselamatan Keselamatan Kerja Kerja Untuk Untuk mengetahui mengetahui anagemen anagementt Undang'und Undang'undang ang Kesehatan Kesehatan dan Keselamat Keselamatan an Kerja
BAB II PEMBAHASA
2
1.2 Rumusan Rumusan Masal Masalah ah 1( )agaimana )agaimana sejarah Undang'un Undang'undang dang Kesehatan Kesehatan dan Keselamatan Keselamatan Kerja* Kerja* +( Apa tujuan tujuan dari pembuatan pembuatan Undan Undang'und g'undang ang Kesehatan Kesehatan dan Keselamat Keselamatan an Kerja* Kerja* 3( Apa yang yang mendasari mendasari Undang Undang'unda 'undang ng Kesehatan Kesehatan dan Keselamatan Keselamatan Kerja* Kerja* ( )agaimana )agaimana peran pemerint pemerintah ah dalam menangani menangani masalah masalah K3 di di -ndonesia* -ndonesia* ( Apa saja saja Undang Undang'unda 'undang ng Kesehatan Kesehatan dan Keselamat Keselamatan an Kerja* Kerja* /( )agaimana )agaimana 0truktur 0truktur Undang' Undang'undan undang g Kesehatan Kesehatan dan Keselam Keselamatan atan Kerja* Kerja* #( )agaimana )agaimana anagement anagement Undang'u Undang'undang ndang Kesehatan Kesehatan dan Keselamata Keselamatan n Kerja* 1.3 Tu Tujuan juan Penulisan 1( Untuk Untuk mengetahui mengetahui sejarah sejarah Undang'un Undang'undang dang Kesehatan Kesehatan dan dan Keselamatan Keselamatan Kerja +( Untuk Untuk mengetahui mengetahui tujuan tujuan dari pembuatan pembuatan Undang Undang'und 'undang ang Kesehatan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja. 3( Untuk Untuk mengetahui mengetahui yang yang mendasari mendasari Undang'un Undang'undang dang Kesehatan Kesehatan dan dan Keselamatan Keselamatan ( ( /( #(
Kerja. Untuk Untuk mengetahui mengetahui peran peran pemerintah pemerintah dalam dalam menangani menangani masalah masalah K3 di -ndonesia -ndonesia.. Untuk Untuk mengetahui mengetahui Undan Undang'und g'undang ang Kesehatan Kesehatan dan dan Keselamatan Keselamatan Kerja. Kerja. Untuk Untuk mengetahui mengetahui 0truktur 0truktur Undang' Undang'undan undang g Kesehatan Kesehatan dan Keselamatan Keselamatan Kerja Kerja Untuk Untuk mengetahui mengetahui anagemen anagementt Undang'und Undang'undang ang Kesehatan Kesehatan dan Keselamat Keselamatan an Kerja
BAB II PEMBAHASA
2
2.1 Sejarah !ndang"undang #esehatan dan #eselamatan #erja
enurut 2abib +$1+% 1( peraturan K3 di -ndonesia telah ada sejak pemerintahan 4india )elanda, peraturan K3 yang berlaku pada saat itu adalah 5eiligheids 6eglement. 0etelah 0etelah kemerd kemerdeka ekaan an dan diberl diberlaku akukan kanny nyaa Undang UndangUnd Undang ang 7asar 7asar 1", 1", maka maka bebera beberapa pa peraturan termasuk peraturan keselamatan telah dicabut dan diganti. Peraturan yang mengatur tentang K3 adalah UndangUndang Keselamatan Kerja o.1 !ahun !ahun 1"#$. Ketentuan'ketentuan penerapan K3 yang dijelaskan dalam Undang'Undang o. 1 !ahun !ahun 1"#$ adalah% 1( tempat kerja yang menggunakan mesin, pesawat, perkakas, +( tempat kerja pembangunan perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran gedung, 3( tempat usaha pertanian, perkebunan, pekerjaan hutan, ( pekerjaan usaha pertambangan dan pengelolahan emas, perak, logam, serta biji logam lainnya, dan ( tempat pengangkutan barang, binatang, dan manusia baik di daratan, melalui terowongan, permukaan air, dalam air dan di udara. 0esuai dengan Undang' Undang Undang tersebut, tersebut, maka tempat yang telah disebutkan disebutkan harus dilakukan dilakukan pelaksanaan prosedur prosedur K3.
2ahirnya Undang'undang keselamatan kerja sebagaimana yang kita kenal dengan UUK3 tidak lepas dari sejarah pahit perjuangan bangsa. 7alam literatur hukum perburuhan yang ada, riwayat hubungan perburuhan di -ndonesia diawali dengan suatu masa yang sangat suram yakni 8aman perbudakan, rodi dan poenali s anksi. enurut Abduh Abduh dalam 2abib, +$1+% +( 9di -ndonesia tingkat kecelakaan kerja merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, sedikitnya pada tahun +$$# terjadi /.$$$ kasus kecelakaan kerja. 7ata tersebut diperkirakan $: yang yang tercata tercatatt oleh oleh ;amsost ;amsostek ek dari dari jumlah jumlah sebena sebenarny rnya<. a<. enya enyadari dari akan akan pentin pentingny gnyaa peranan pekerja bagi perusahaan, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. enurut angkunegara +$$+% 1/3( 9K3 adalah suatu pemikiran dan
upaya upaya untuk untuk menjam menjamin in keutuh keutuhan an dan kesemp kesempurn urnaan aan,, baik baik jasmani jasmaniah ah maupun maupun rohania rohaniah. h. Keutuhan dan kesempurnaan tersebut ditujukan secara khusus terhadap tenaga kerja, sehingga meng mengha hasi silk lkan an suatu suatu hasil hasil kary karyaa dan dan buday budayaa untu untuk k menu menuju ju masy masyara araka katt yang yang adil adil dan dan makm makmur ur<. <. Pene Penera rapa pan n kons konsep ep K3 muncu muncull sejak sejak manu manusia sia menge mengena nall suat suatu u peke pekerja rjaan an.. Keselamatan kerja bertujuan dalam melakukan pekerjaan agar diperoleh suatu cara yang mudah dan menjamin keselamatan dari gangguan alam, binatang maupun gangguan dari manusia lainnya. asalah K3 juga merupakan bagian dari suatu upaya perencanaan dan
3
pengendalian proyek sebagaimana halnya dengan biaya, perencanaa, pengadaan serta kualitas. 4al itu saling mempunyai keterkaitan yang sangat erat )arrie, 1""% 3/(. 7epartemen !enaga Kerja dan !ransmigrasi mengemukakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja mengalami beberapa perkembangan, antara lain%
•
7imulai dari perkembangan desain peralatan yang aman dan nyaman digunakan untuk si pengguna pada 8aman manusia batu dan goa ketika membuat peralatan berburu
•
seperti kapak dan sebagainya. Pada fase ini berkembang safety engineering. Perkembangan selanjutnya diikuti dengan perkembangan kesehatan kerja dan sanitasi
•
lingkungan. 0elanjutnya terjadi pergeseran'pergeseran konsep K3 mulai dari factor manusia sampai kepada elaborasi faktor manusia dalam sistem manajemen terpadu. Pada era ini mulai berkembang pola koordinasi antar unit terkait safety, health dan
•
en=ironment, sehingga munculah konsep 9integrated40> management s ystem<. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa K3 ternyata mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi tidak hanya terbatas di dalam dunia industri.
0ejarah kelahiran K3 timbuldengan memperhatikan banyaknya resiko yang diperoleh perusahaan industri. Pemilik industri wajib mengatur dan memelihara ruangan, alat dan perkakas, serta rambu'rambu peringatan di tempat kerja. 0ehingga pekerja terlindungi dari bahaya yang mengancam kesehatan badan, kehormatan dan harta bendanya. 2ahirnya tatanan baru dalam masyarakat yang ditandai dengan menguatnya tuntutan terhadap pelaksanaan K3 sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan nilai'nilai keadilan, keterbukaan dan demokrasi maka pelaksanaan hukum K3 mutlak harus dilaksanakan secara fair dan seimbang di semua tempat kerja.
2.2 Tujuan Pem$uatan !ndang"undang #3
erupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang yang bekerja dalam lingkungan perusahaan, terutama yang secara khusus bergerak di bidang produksi, untuk dapat memahami arti pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja dalam bekerja kesehariannya. 4al ini memiliki urgensi yang besar, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun karena 4
aturan perusahaan yang meminta untuk menjaga hal'hal tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencegah potensi kerugian bagi perusahaan. amun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting perusahaan berkewajiban menjalankan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja K3( di lingkungan perusahaannya. Patut diketahui pula bahwa ide tentang K3 telah ada sejak dua puluh tahun yang lalu, namun hingga saat ini, masih ada pekerja dan perusahaan yang belum memahami korelasi antara K3 dengan peningkatan kinerja perusahaan, bahkan tidak mengetahui eksistensi aturan tersebut. Akibatnya, seringkali mereka melihat fasilitas K3 sebagai sesuatu yang mahal dan seakan'akan mengganggu proses bekerja. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu landasan filosofis pengaturan K3 yang telah ditetapkan pemerintah dalam undang'undang. !ujuan Pemerintah membuat aturan K3 dapat dilihat pada Pasal 3 ayat 1( Undang' Undang omor 1 !ahun 1"#$ tentang Keselamatan Kerja, yaitu% a. mencegah dan mengurangi kecelakaan& b. mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran& c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan& d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian'kejadian lain yang berbahaya& e. memberikan pertolongan pada kecelakaan& f. memberi alat'alat perlindungan diri pada para pekerja& g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar'luaskan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran& h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan& i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai& j. menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik& k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup& l. memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban& m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya& n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang& o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan& p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang& ?. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya& r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. 7ari
tujuan
pemerintah
tersebut
terlihat
bahwa
esensi
dibuatnya
aturan
penyelenggaraan K3 pada hakekatnya adalah pembuatan syarat'syarat keselamatan kerja
5
dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan peralatan dalam bekerja, serta pengaturan dalam penyimpanan bahan, barang, produk tehnis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. 7engan adanya aturan tersebut, potensi bahaya kecelakaan kerja dapat dieliminasi atau setidaknya direduksi. !erdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan K3, yaitu% 1( seberapa serius K3 hendak diimplementasikan dalam perusahaan& +( pembentukan konsep budaya malu dari masing'masing pekerja bila tidak melaksanakan K3 serta keterlibatan berupa dukungan serikat pekerja dalam pelaksanaan program K3 di tempat kerja& dan 3( kualitas program pelatihan K3 sebagai sarana sosialisasi. 4al lain yang juga diperlukan dalam rangka mendukung terlaksananya program K3 adalah adanya suatu komite K3 yang bertindak sebagai penilai efekti=itas dan efisiensi program serta melaksanakan in=estigasi bila terjadi kecelakaan kerja untuk dan atas nama pekerja yang terkena musibah kecelakaan kerja. Apabila terjadi peristiwa demikian, maka hal'hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. a. b. c. d.
2ingkungan Kerja terjadinya kecelakaan. Pelatihan, -nstruksi, -nformasi dan Pengawasan kecelakaan kerja. Kemungkinan resiko yang timbul dari kecelakaan kerja. Perawatan bagi korban kecelakaan kerja dan perawatan peralatan sebagai upaya
e. f. g. h. i.
pencegahan kecelakaan kerja yang telah dilakukan. Perlindungan bagi pekerja lain sebagai tindakan pre=entif. Aturan bila terjadi pelanggaran sanksi(. Pemeriksaan atas kecelakaan yang timbul di area kerja. Pengaturan pekerja setelah terjadi kecelakaan kerja. emeriksa proses in=estigasi dan membuat laporan kecelakaan kepada pihak yang
berwenang. j. embuat satuan kerja yang terdiri atas orang yang berkompeten dalam penanganan kecelakaan di area terjadi kecelakaan kerja. -nti dari terlaksananya K3 dalam perusahaan adalah adanya kebijakan standar berupa kombinasi aturan, sanksi, dan keuntungan dilaksanakannya K3 oleh perusahaan bagi pekerja dan perusahaan, atau dengan kata lain adanya suatu kebijakan mutu K3 yang dijadikan pedoman bagi pekerja dan pengusaha. Penerapan K3 dalam perusahaan akan selalu terkait dengan landasan hukum penerapan K3 itu sendiri. 2andasan hukum tersebut memberikan pijakan yang jelas mengenai
6
aturan yang menentukan bagaimana K3 harus diterapkan. 7i -ndonesia, sumber'sumber hukum yang menjadi dasar penerapan K3 adalah sebagai berikut. a. Undang'Undang omor 1 !ahun 1"#$ tentang Keselamatan Kerja. b. Undang'Undang omor 3 !ahun 1""+ tentang ;aminan 0osial !enaga Kerja. c. Peraturan Pemerintah omor 1 !ahun 1""3 tentang Penyelenggaraan Program ;aminan 0osial !enaga Kerja. d. Keputusan Presiden omor ++ !ahun 1""3 tentang Penyakit yang !imbul karena 4ubungan Kerja. e. Peraturan enteri !enaga Kerja omor Per'$@>@1""3 tentang Petunjuk !eknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran -uran, Pembayaran 0antunan, dan Pelayanan ;aminan 0osial !enaga Kerja. 1$
0emua produk perundang'undangan pada dasarnya mengatur tentang hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap keselamatan kerja untuk% a. memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan@atau ahli keselamatan kerja& b. memakai alat'alat perlindungan diri yang diwajibkan& c. memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan& d. meminta pada pengurus agar melaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan& e. menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat'alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal'hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas'batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. 0ebagai perwujudan program K3 yang diharapkan menjadi program perlindungan khusus bagi tenaga kerja, maka dibuatlah ;aminan 0osial !enaga Kerja ;amsostek(, yaitu suatu program perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
;auh sebelum tahun 1""+, ketika program ;amsostek dicanangkan, pemerintah telah
7
mengeluarkan sebuah regulasi mengenai jaminan sosial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah omor 33 !ahun 1"## tentang Asuransi 0osial !enaga Kerja. Program'program yang menjadi ruang lingkup aturan ini adalah% a. ;aminan Kecelakaan Kerja ;KK(& b. !abungan 4ari !ua& dan c. ;aminan Kematian ;K(.
0etiap program tersebut dilaksanakan dengan mekanisme asuransi yang dikelola oleh sebuah badan penyelenggara, yaitu P! Asuransi 0osial !enaga Kerja Astek(. Undang' Undang omor 33 !ahun 1"#, yang juga merupakan salah satu dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah omor 33 !ahun 1"## tentang Asuransi 0osial !enaga Kerja, menyebutkan dalam Pasal 3/ bahwa perusahaan yang diwajibkan membayar tunjangan diwajibkan pula membayar iuran guna mendirikan suatu dana. Artinya, undang'undang tersebut menentukan bahwa kewajiban membayar ganti kerugian bagi buruh yang tertimpa kecelakaan kerja harus dilaksanakan sendiri oleh pihak majikan yang bersangkutan.
unculnya Peraturan Pemerintah omor 33 !ahun 1"## tentang Asuransi 0osial !enaga Kerja mengalihkan kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut dari pihak pengusaha atau pemberi majikan kepada badan penyelenggara, yaitu P! Astek. -uran untuk pembayaran jaminan kecelakaan kerja ini seluruhnya ditanggung oleh perusahaan yang mengikutsertakan diri dalam program tersebut. 0ejak 1""+, bersamaan dengan dikeluarkannya aturan mengenai ;amsostek melalui Undang'Undang omor 3 !ahun 1""+ tentang ;aminan 0osial !enaga Kerja, kedua peraturan perundang'undangan yang telah disebutkan di atas pun dicabut dan menjadi tidak berlaku lagi. )erkaitan dengan jaminan atas keselamatan kerja kecelakaan kerja(, Pasal " undang' undang ini menguraikan yang termasuk jaminan kecelakaan kerja, yaitu meliputi% a. b. c. d. e. f. g. h.
biaya pengangkutan& biaya pemeriksaan, pengobatan, dan@atau perawatan& biaya rehabilitasi& santunan berupa uang yang meliputi% santunan sementara tidak mampu bekerja& santunan cacad sebagian untuk selama'lamanya& santunan cacad total untuk selama'lamanya baik fisik maupun mental& santunan kematian.
8
0ementara itu, ;aminan Pemeliharaan Kesehatan ;PK( pertama kali diatur dalam Undang'Undang omor 3 !ahun 1""+ tentang ;aminan 0osial !enaga Kerja. )erdasarkan undang'undang ini, pemeliharaan kesehatan diartikan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan, termasuk pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan. ang berhak memperoleh pemeliharaan jaminan kesehatan adalah tenaga kerja, suami atau istri, dan anak. 6uang lingkup jaminan pemeliharaan kesehatan dalam undang'undang ini meliputi%
a. b. c. d. e. f. g.
rawat jalan tingkat pertama& rawat jalan tingkat lanjutan& rawat inap& pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan& penunjang diagnostik& pelayanan khusus& dan pelayanan gawat darurat. 0emua pengelolaan program tersebut di atas dilaksanakan dengan mekanisme
asuransi oleh sebuah badan penyelenggara, yaitu P! ;aminan 0osial !enaga Kerja ;amsostek( yang berdiri dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah omor 3/ !ahun 1"". 7alam praktik di lapangan, pelaksanaan program ;amsostek belum berjalan sebagaimana mestinya. 4al ini dapat dilihat dari masih banyaknya tuntutan dan protes yang datang dari kalangan serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat 20(, anggota lembaga legislatif, serta elemen masyarakat lainnya yang dialamatkan kepada pengusaha, P! ;amsostek, maupun instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan. 0ecara luas, berita'berita mengenai fakta tersebut dapat dengan mudah diakses melalui media cetak dan media elektronik, baik nasional maupun daerah, namun nampaknya belum juga ada perubahan signifikan yang menjadikan penyelenggaraan ;amsostek lebih baik.
0ebuah penelitian menunjukkan, jumlah perusahaan wajib lapor di 0umatera Utara berjumlah sekitar 11.$$$ perusahaan dengan jumlah pekerja@buruh sekitar 1.$$.$$$ orang termasuk pekerja kontrak, pekerja harian lepas, borongan, dan perusahaan kecil. Perusahaan yang terdaftar menjadi peserta ;amsostek sampai dengan Agustus +$$/ baru mencapai /.3# perusahaan atau ",+: aktif .$"+ perusahaan@3#,+:, nonaktif +. perusahaan@/+,B:(. 0ementara itu, jumlah peserta pekerja@buruh( terdaftar adalah 1.$3"."B orang peserta aktif 3#.3+$@+,B+: nonaktif //#,/3B orang@#,1B:(. 4al tersebut menunjukkan bahwa persentase 9
peserta aktif program ;amsostek masih tergolong rendah dan tentunya amat merugikan para pekerja@buruh sehingga perlu penanganan secara khusus.
7emikian juga halnya dengan pelayanan kesehatan dalam ;PK, tidak sedikit pekerja dan keluarganya yang menyampaikan berbagai keluhan atas pelayanan rumah sakit atau klinik yang menjadi penyedia layanan ;amsostek. !idak jarang peserta ;amsostek harus menanggung sendiri obat yang dibutuhkan. Karena itu, banyak perusahaan yang keluar dari program ;amsostek untuk melaksanakan sendiri pelayanan kesehatan melalui rumah sakit yang lebih baik agar kesehatan pekerja mereka lebih terjamin dan dapat lebih produktif dalam bekerja.
)erdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa P! ;amsostek belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, termasuk perkara dugaan korupsi yang melibatkan oknum 7irektur P! ;amsostek dan pengelolaan keuangan yang tidak jelas, terlihat bahwa P! ;amsostek belum berusaha secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja@buruh. 4al tersebut di atas diungkapkan oleh enteri !enaga Kerja dan !ransmigrasi >rman 0uparno yang dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah akan segera mereformasi total P! ;amsostek menyangkut kepastian hak pekerja@buruh dengan mere=isi Undang'Undang omor 3 !ahun 1""+ tentang ;aminan 0osial !enaga Kerja. 6eformasi ini juga akan dilakukan terhadap seluruh aspek dalam P! ;amsostek, termasuk pembenahan para personil dalam jajaran direksi. 0elain itu, sistem pengelolaan harus dilaksanakan dengan mekanisme wali amanat agar dapat diawasi secara tripartit sebagai pemangku kepentingan peserta ;amsostek yaitu pengusaha, pekerja, dan pemerintah. 2.3 Alasan"alasan %ang mendasari dikeluarkann%a undang"undang #3
1. Kemelut dalam perindustrian -ndonesia mulai terasa setelah P7 -- meletus, yang membawa akibat terputusnya hubungan -ndonesia dengan >ropa, sehingga mesin'mesin yang diperlukan di -ndonesia tidak didatangkan lagi. Karena keadaan yang memaksa, mesin'mesin atau bagian'bagian dari mesin'mesin yang tidak memenuhi syarat'syarat penjagaan keamanan tidak boleh digunakan lagi. +. 0elama Pemerintahan ;epang, tidak sedikit mesin'mesin yang diangkut keluar -ndonesia atau dipindahkan ke pabrik yang lain untuk dipasang lagi dengan tidak mengindahkan peraturan'peraturan penjagaan keselamatan karyawan.
10
3. 0etelah -ndonesia merdeka, semua fenomena diatas tidak dapat diatasi sekaligus. Akibatnya jumlah kecelakaan kerja yang menimpa karyawan dalam perusahaan semakin bertambah.
+.+.1 Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam UU K3 Penggunaan
mesin'mesin
yang
memberikan
kemudahan
bukanlah
berarti
mengesampingkan teknologi tradisional. !ujuan pokoknya adalah penekanan biaya produksi dan hal ini juga akan memacu pekerja untuk semakin meningkatkan keselamatan kerja untuk menekan kecelakaan kerja akibat penggunaan teknologi mesin'mesin. Penyebab kecelakaan kerja yang terbesar adalah faktor manusia, yaitu kurangnya kesadaran pengusaha dan tenaga kerja sendiri terutama dalam melaksanakan berbagai peraturan perundang' undangan. amun setelah berlakunya UU !ahun 1"#$ tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan ditegaskan kembali dalam Pasal B/ ayat UU C.13 !ahun +$$3 tentang ketenaga kerjaan kesadaran para pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri meningkat. 0ebab menurut Pasal B/ ayat UU C.13 !ahun +$$3 tentang ketenaga kerjaan bahwa buruh atau pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. enurut 0usilo artoyo +$$$% 1$( bahwa program'program keselamatan yang dapat dilakukan pada perusahaan adalah sebagai berikut% 1( +( 3( (
empergunakan mesin'mesin yang dilengkapi alat'alat pengaman enggunakan peralatan'peralatan yang lebih baik elakukan pemeliharaan fasilitas pabrik secara berkala. emberikan petunjuk'petunjuk dalam hal pengoperasian peralatan'peralatan beserta
larangan'larangan yang dianggap perlu. ( emberikan pengarahan kepada karyawan akan pentingnya keselamatan kerja. 0edangkan menurut ;ustine !. 0irait +$$#% +/+( pelaksanaan program keselamatan dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut% 1( +( 3( (
7ukungan oleh manajemen puncak enunjuk seorang direktur keselamatan endidik para karyawan untuk bertindak aman enganalisis kecelakaan
11
Adapun penjelasan dari bentuk pelaksanaan program keselamatan yang dikemukakan oleh ;ustine !. 0irait adalah sebagai berikut%
1. 7ukungan manajemen puncak 7ukungan manajemen puncak mutlak diperlukan agar program keselamatan kerja bisa berjalan dengan efektif. 7ukungan manajemen puncak bisa dilihat dari kehadiran karyawan pada pertemuan yang membahas masalah keselamatan kerja, inspeksi karyawan secara periodik, laporan keselamatan kerja yang teratur, dan pencantuman masalah keselamatan kerja pada berbagai rapat yang dilakukan oleh para pempinan perusahaan. +. enunjuk seorang direktur Keselamatan Untuk menjalankan suatu program, seseorang haruslah diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyusun dan memelihara program tersebut. )iasanya ditentukan oleh besar atau tidaknya perusahaan itu sendiri, jika perusahaan terlalu kecil dilakukan penambahan tugas terhadap seseorang untuk melaksanakan usaha'usaha keselamatan kerja. ;ika perusahaan berskala besar, biasanya diangkat seorang staf direktur program keselamatan kerja. 3. endidik Para Karyawan Untuk )ertindak Aman 0ebagian besar program keselamatan kerja haruslah di titik beratkan untuk mendidik karyawan agar bertindak, berpikir, dan bekerja secara aman. )eberapa cara pendidikan yang dapat dilakukan, antara lain melalui%
1( Pemberian penjelasan pada karyawan baru pada fase orientasi +( Penekanan segi'segi keselamatan kerja selama periode latihan terutama untuk on the 3( ( ( /(
job training. Usaha'usaha khusus yang dilakukan oleh atasan langsung. Pembentukan panitia keselamatan kerja. Penyelenggaraan education session secara berkala. Penggunaan gambar'gambar atau poster yang menekankan pentingnya masalah keselamatan kerja.
. enganalisa Kecelakaan
12
Kecelakaan dapat dipelajari dari berbagai aspek, misalnya personalianya, pekerjaan yang menimbulkan kecelakaan, alat'alat dan perlengkapan yang dipergunakan, departemen tempat terjadinya kecelakaan, dan akibatnya. Analisis ini bertujuan agara kelak dikemudian hari terjadi perbaikan . Dara yang umum yang digunakan dalam menganalisa kecelakaan adalah meminta pendapat dari mandor atau pengawas pekerjaan. 7isamping usaha untuk mencegah para karyawan mengalami kecelakaan, perusahaan perlu juga memelihara kesehatan para karyawan. Kesehatan ini menyangkut kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kesehatan para karyawan dapat terganggu akibat stress maupun karena kecelakaan. Kesehatan karyawan yang buruk akan mengakibatkan kecenderungan tingkat absensi yang tinggi dan tingkat produkti=itas yang rendah. Adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan secara material, karena karyawan yang sehat akan jarang sakit dan jarang absen, bekerja dalam lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan mereka akan mampu bekerja lebih lama. -stilah kesehatan menurut 0usilo artoyo +$$$% 1$(%9adalah kondisi kesehatan jasmani maupun rohani. 0ehat jasmani berarti seluruh organ tubuh berfungsi baik dan normal. 0edangkan sehat rohani adalah apabila seeorang telah mampu beradaptasi dengan organisasi dimana ia bekerja, mampu mengatasi stress dan frustasi<. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam hal penciptaan kesehatan kerja% 1( enjaga kesehatan karyawan dari gangguan'gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan, dan sebagainya. +( Penyediaan fasilitas'fasilitas pengobatan dan pemeriksaan bagi karyawan. enurut 2eon D. egginson dalam angkunegara +$$% 1/1( kesehatan kerja membicarakan tentang risiko kesehatan atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Adapun di bawah ini beberapa contoh penyakit kerja yang terjadi dalam sektor industri yang dikemukakan oleh )asir )arthos +$$1% 1( adalah sebagai berikut% 1( Kelembaban lantai yang mengakibatkan rematik dan masuk angin +( Kelembaban udara yang dapat mengakibatkan penyakit radang paru'paru basah. 3( Pencahayaan yang yang dapat mengakibatkan kerusakan mata akibat keremangan dan kesilauan. ( Partikel debu yang berterbangan yang tidak terlihat mengakibatkan sesak napas ( odel tempat duduk atau bangku yang disediakan tak sesuai yang mengakibatkan sakit punggung.
13
enurut ;ustine !. 0irait +$$#% +//( bahwa pelaksanaan program kesehatan dapat berupa dan sebaiknya terdiri dari salah satu atau keseluruhan elemen'elemen berikut% 1( +( 3( ( (
Pemeriksaan kesehatan pada waktu karyawan pertama kali diterima bekerja. Pemeriksaan kesehatan para karyawan kunci secara periodik Pemeriksaan kesehatan secara sukarela untuk semua karyawan secara periodik. !ersedianya peralatan dan staf medis yang cukup. Pemberian perhatian yang sistematis dan pre=entif terhadap masalah ketegangan
industri industrial stresses( /( !ersedia psychiatrist untuk konsultan. #( Kerja sama dengan psychiatrist di luar perusahaan atau yang ada di lembaga Elembaga konsultan. B( endidik para karyawan perusahaan tentang arti pentingnya kesehatan.
enurut )asir )arthos +$$1% 1$( upaya'upaya yang dapat dilakukan dalam hal mengurangi penyakit akibat kerja antara lain sebagai berikut% 1( +( 3( (
Pengaturan ;am Kerja Pemberian Perhatian !erhadap 7aya !ahan !ubuh Pekerja emperhatikan Kenyamanan Kerja emperhatikan Keamanan Kerja
Adapun penjelasan dari upaya'upaya yang dapat dilakukan dalam hal mengurangi penyakit akibat kerja yang dikemukakan oleh )asir )arthos +$$1% 1$( adalah sebagai berikut% 1. Pengaturan ;am Kerja ;am kerja normal $ jam kerja seminggu untuk era industri tidak lagi memberikan jaminan produkti=itas tinggi. Kaitan positif antara jam kerja dengan produkti=itas belum benar'benar akurat. ang sudah jelas adalah keadaan pekerja dapat dipengaruhi oleh kurangnya istirahat yang memadai sehingga menimbulkan pengaruh kejiwaan terhadap para pekerja. 0ebagai contoh mengatasi penggunaan shift kerja harus ada pembatasan yang tegas.
+. Pemberian Perhatian !erhadap 7aya !ahan !ubuh Pekerja
14
7aya tahan tubuh pekerja baik secara fisik maupun mental mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Pekerja yang daya tahan tubuhnya buruk akan mempengaruhi moti=asi dalam bekerja, kreati=itas bekerja. 3. emperhatikan Kenyamanan Kerja Kenyamanan kerja perlu diupayakan di semua sektor pekerjaan, mengingat setiap pekerjaan mempunyai tingkat kerawanan tertentu. )eberapa contoh dapat dikemukakan adalah sebagai berikut % a. Penggunaan bahasa asing pada manual dan label yang dapat disalah tafsirkan dalam melaksanakan tugas. b. Perbedaan model'model instrumentasi dan alat'alat pengamanan yang tidak sesuai dengan kondisi orang asia pada umumnya dan -ndonesia pada khususnya. Dontohnya penggunaan model kursi empuk dengan karet busa dalam ruangan ber AD bagi orang barat sangat serasi dan nyaman, tetapi bagi orang -ndonesia malahan dapat membuat mengantuk sehingga menurunkan produkti=itas kerja. 0ebaiknya bagi orang -ndonesia menggunakan kursi rotan tanpa bahan'bahan busa. . emperhatikan Keamanan Kerja Keamanan kerja dalam melakukan suatu pekerjaan ditandai dengan adanya kesempurnaan di dalam lingkungan kerja, alat kerja, bahan kerjayang dikendalikan oleh sistem manajemen yang baik. )eberapa pengamatan menunjukkan bahwa rasa aman di dalam menjalankan tugas masih menjadi dambaan bagi semua pekerja. 0ebagai contoh% 1( !erdapatnya alat'alat terutama pada industri pengolahan yang terbuka yang mengundang bahaya +( Durahan bahan yang dpaat menyebarkan partikel'partikel bahan'bahan yang dapat menyebabkan sakit. 3( Perencanaan lingkungan oleh limbah industri pengolahan yang dapat mengganggu keamanan si pekerja. ( 0istem manajemen yang terbuka yang dapat memepengaruhi sikap kerja yang baik.
2.& Peran Pemerintah 'alam Menanggulangi Masalah #3
15
Dara pemerintah dalam menanggulangi maslah K3 yaitu dengan membuat aturan K3 seperti pada Pasal 3 Ayat 1 UU o. 1 !ahun 1"#$ tentang keselamatan kerja, yaitu % mencegah dan mengurangi kecelakaan& mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran& mencegah
dan
mengurangi
bahaya
peledakan&
memberi
kesempatan
atau
jalan
menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian'kejadian lain yang berbahaya& memberikan pertolongan pada kecelakaan& memberi alat'alat perlindungan diri pada para pekerja& mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluaskan suhu, kelembaban, debu kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran. 2alu dengan ;aminan 0osial !enaga Kerja, melindungi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Program ;amsostek sebagai pengejawantahan dari program K3 diwajibkan berdasarkan Pasal + Ayat 3 PP o. 1 !ahun 1""3 bagi setiap perusahaan. 2.( Ma)am"ma)am !ndang"undang #esehatan dan #eselamatan #erja
Undang'Undang K3 1. Undang'Undang Uap !ahun 1"3$ 0toom Crdonnantie(. +. Undang'Undang o 1 !ahun 1"#$ tentang Keselamatan Kerja. 3. Undang'Undang 6epublik -ndonesia o 13 !ahun +$3 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah terkait K3 1( Peraturan Pemerintah o. # !ahun 1"#3 % !entang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida +( Peraturan Pemerintah o. 1" !ahun 1"#3 % !entang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di )idang Pertambangan 3( Peraturan Pemerintah o. 11 !ahun 1"#" % !entang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan inyak dan Fas )umi ( Peraturan Pemerintah o. 1 !ahun 1""3 % !entang Penyelenggaraan Program ;aminan 0osial !enaga Kerja ( Peraturan Pemerintah o. ++ !ahun +$$ % !entang Pengelolaan 7an -n=estasi 7ana Program ;amsostek
16
/( Peraturan Pemerintah o. $1 !ahun +$$. % !entang Penangguhan ulai )erlakunya Undang'Undang omor + !ahun +$$ tentang Penyelesaian Perselisihan 4ubungan -ndustrial #( Peraturan Pemerintah o. / th. +$$. % !entang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah omor 1 !ahun 1""3 !entang Penyelenggaraan Program ;aminan 0osial !enaga Kerja
B( Peraturan Pemerintah o. 1 !ahun. +$$#. % !entang !ata Dara emperoleh -nformasi Ketenagakerjaan 7an Penyusunan 0erta Pelaksana an Perencanaan !enaga Kerja "( Peraturan Pemerintah o.#/ !ahun +$$#. % !entang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah omor 1 !ahun 1""3 !entang Penyelenggaraan Program ;aminan 0osial !enaga Kerja 1$( Peraturan Pemerintah o. B !ahun +$1$ tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah o. 1 !ahun 1""3 tentang Penyelenggaraan Program ;aminan 0osial !enaga Kerja 11( Peraturan Pemerintah 6epublik -ndonesia o. $ !ahun +$1+ !entang Penerapan 0istem anajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1+( Peraturan Pemerintah 6epublik indonesia o. 3 !ahun +$1+ !entang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah o. 1 !ahun 1""3 !entang Penyelenggaraan Program ;aminan 0osial !enaga KerjPeraturan enteri terkait K3 13( Permenakertranskop 6- o 1 !ahun 1"#/ tentang Kewajiban 2atihan 4iperkes )agi 7okter Perusahaan. 1( Permenakertrans 6- o 1 !ahun 1"#B tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu. 1( Permenakertrans 6- o 3 !ahun 1"#B tentang Penunjukan dan Gewenang 0erta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja. 1/( Permenakertrans 6- o 1 !ahun 1"B#" tentang Kewajiban 2atihan 4ygienen Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi !enaga Paramedis Perusahaan. 1#( Permenakertrans 6- o 1 !ahun 1"B$ tentang Keselamatan Kerja pada Konstruksi )angunan.
17
1B( Permenakertrans 6- o + !ahun 1"B$ tentang Pemeriksaan Kesehatan !enaga Kerja 7alam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. 1"( Permenakertrans 6- o !ahun 1"B$ tentang 0yarat'syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api 6ingan. +$( Permenakertrans 6- o 1 !ahun 1"B1 tentang Kewajiban elapor Penyakit Akibat Kerja. +1( Permenakertrans 6- o 1 !ahun 1"B+ tentang )ejana !ekan. ++( Permenakertrans 6- o + !ahun 1"B+ tentang Kualifikasi ;uru 2as. +3( Permenakertrans 6- o 3 !ahun 1"B+ tentang Pelayanan Kesehatan !enaga Kerja. +( Permenaker 6- o + !ahun 1"B3 tentang -nstalasi Alarm Kebakaran Ctomatis. +( Permenaker 6- o 3 !ahun 1"B tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes. +/( Permenaker 6- o !ahun 1"B tentang Pesawat !enaga dan Produksi. +#( Permenaker 6- o !ahun 1"B tentang Pesawat Angkat dan Angkut. +B( Permenaker 6- o !ahun 1"B# tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 0erta !ata Dara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. +"( Permenaker 6- o 1 !ahun 1"BB tentang Kualifikasi dan 0yarat'syarat Cperator Pesawat Uap. 3$( Permenaker 6- o 1 !ahun 1"B" tentang Kualifikasi dan 0yarat'syarat Cperator Keran Angkat. 31( Permenaker 6- o + !ahun 1"B" tentang Pengawasan -nstalasi'instalasi Penyalur Petir. 3+( Permenaker 6- o + !ahun 1""+ tentang !ata Dara Penunjukan, Kewajiban dan Gewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 33( Permenaker 6- o !ahun 1"" tentang Perusahaan ;asa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 3( Permenaker 6- o !ahun 1""/ tentang 0istem anajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
18
3( Permenaker 6- o 1 !ahun 1""B tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan )agi !enaga Kerja dengan anfaat 2ebih 7ari Paket ;aminan Pemeliharaan 7asar ;aminan 0osial !enaga Kerja. 3/( Permenaker 6- o 3 !ahun 1""B tentang !ata Dara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan. 3#( Permenaker 6- o !ahun 1""B tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan tata Kerja 7okter Penasehat. 3B( Permenaker 6- o 3 !ahun 1""" tentang 0yarat'syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2ift untuk Pengangkutan Crang dan )arang.
#e*utusan Menteri terkait #3
1. Kepmenaker 6- o 1 !ahun 1"B tentang Penyempurnaan keputusan enteri !enaga Kerja dan !ransmigrasi omor Kep 1+@>@B+ !entang Pembentukan, 0usunan dan !ata Kerja 7ewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja asional, 7ewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Gilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. +. Keputusan )ersama enteri !enaga Kerja dan enteri Pekerjaan Umum 6- o 1# !ahun 1"B/ o 1$@KP!0@1"B/ tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada !empat Kegiatan Konstruksi. 3. Kepmenaker 6- o 113 !ahun 1"B# tentang )endera keselamatan dan Kesehatan Kerja. . Kepmenaker 6- o 333 !ahun 1"B" tentang 7iagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja. . Kepmenaker 6- o + !ahun 1""$ tentang 4ari Keselamatan dan Kesehatan Kerja asional. /. Kepmenaker 6- o 1 !ahun 1""" tentang ilai Ambang )atas Haktor Hisika di !empat Kerja.
19
#. Kepmenaker 6- o 1B/ !ahun 1""" tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di !empat Kerja. B. Kepmenaker 6- o 1"# !hun 1""" tentang Pengendalian )ahan Kimia )erbahaya. ". Kepmenakertrans 6- o # !ahun +$$+ tentang Pemberlakuan 0tandar asional -ndonesia 0-( o 0-'$'$++'+$$$ engenai Persyaratan Umum -nstalasi 2istrik +$$$ PU-2 +$$$( di !empat Kerja. 1$. Kepmenakertrans 6- o +3 !ahun +$$3 tentang ;enis'jenis Pekerjaan yang embahayakan Kesehatan, Keselamatan atau oral Anak. 11. Kepmenakertrnas 6- o /B !ahun +$$ tentang Pencegahan dan Penanggulangan 4-5@A-70 di !empat Kerja.
-nstruksi enteri terkait K3 -nstruksi enteri !enaga Kerja o 11 !ahun 1""# tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran. 0urat >daran dan Keputusan 7irjen Pembinaan 4ubungan -ndustrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terkait K3 1. 0urat keputusan 7irektur ;enderal Pembinaan 4ubungan -ndustrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan 7epartemen !enaga Kerja 6- o B !ahun 1""B tentang Dara Pengisian Hormulir 2aporan dan Analisis 0tatistik Kecelakaan. +. Keputusan 7irektur ;enderal Pembinaan 4ubungan -ndustrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan o $# !ahun 1""" tentang Persyaratan, Penunjukan, 4ak dan Kewajiban !eknisi 2ift. 3. Keputusan 7irektur ;enderal Pembinaan 4ubungan -ndustrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan o 311 !ahun +$$+ tentang 0ertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja !eknisi 2istrik.
20
2.(.1 Mengenal 'asar Hukum #3 Ind+nesia
7asar hukum Kesehatan dan Keselamat Kerja adalah dimana suatu perbuatan atau tingkah untuk melakukan pekerjaan seesuai dengan dasar hukum yang ada sesuai dengan aturan% 1, !ndang"undang +. 1 Tahun 1-(1 tentang #erja
7i dalam UU o.1 tahun 1"1 tentang Kerja, mengatur tentang jam kerja, cuti tahunan, cuti hamil, cuti haid bagi pekerja wanita, peraturan tentang kerja anak'anak, orang muda, dan wanita, persyaratan tempat kerja, dan lain'lain. 7alam Pasal 1/ ayat 1 UU o. 1 !ahun 1"1 yang menetapkan, bahwa 9ajikan harus mengadakan tempat kerja dan perumahan yang memenuhi syarat'syarat kebersihan dan Kesehatan<. 2, !ndang"undang +. 2 Tahun 1-(2 tentang #e)elakaan #erja
Undang'undang o. + tahun 1"+ tentang Kecelakaan Kerja, Undang'Undang Konpensasi Pekerja Gorkmen Dompensation 2aw( Undang'undang ini menentukan penggantian kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. 3, !ndang"undang +. 1 Tahun 1-/ tentang #eselamatan #erja
Undang'undang Keselamatan Kerja diundangkan pada tahun 1"#$ dan menggantikan 5eilligheids 6eglement pada !ahun 1"1$ 0tb. o. $/(. engatur tentang syarat'syarat keselamatan kerja, kewajiban dari pengurus, sanksi terhadap pelanggaran terhadap undang'undang ini dan juga mengatur tentang Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3( yang merupakan jenis perlindungan pre=ensif yang diterapkan untuk mencegah timbulnya Kecelakaan Kerja K+( dan Penyakit Akibat Kerja PAK(. Undang'Undang o. 1 !ahun 1"#$ tentang Keselamatan Kerja menegaskan bahwa perlindungan terhadap Pekerja@buruh di tempat kerja merupakan hak yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja@buruh.
0ecara umum perlindungan di tempat kerja work place( mencakup % a.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja&
21
b.
oral dan Kesusilaan&
c.
Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai'nilai agama. 0elain Undang'undang tentang Keselamatan Kerja, Pemerintah telah mengeluarkan
regulasi guna mendukung Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berbagai peraturan yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3( antara lain % 1( UU o. 1 !ahun 1"#$ tentang Keselamatan Kerja& +( Permenaker o. !ahun 1"" !entang Perusahaan ;asa Keselamatan dan Kesehatan Kerja& 3( -nstruksi enaker 6- o. !ahun 1""/ !entang Pengawasan dan Pembinaan K3 pada Kegiatan Konstruksi )angunan& dan ( Permenaker o. !ahun 1""/ tentang 0K3
2.(.2 !rgensi #esehatan dan #eselamatan #erja
Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian yang sangat penting dalam ketenagakerjaan. Cleh karena itu, dibuatlah berbagai ketentuan yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja. )erawal dari adanya Undang'Undang omor 1 !ahun 1"/" tentang Pokok'Pokok Ketenagakerjaan yang dinyatakan dalam Pasal " bahwa 9setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan dan pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat, martabat, manusia, moral dan agama<. Undang'Undang tersebut kemudian diperbaharui dengan Undang'Undang omor 1 !ahun 1"#$ tentang Keselamatan Kerja. 7alam Undang'Undang omor 1 !ahun 1"#$ ini ada beberapa hal yang diatur antara lain% a. 6uang lingkup keselamatan kerja, adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah,
di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada dalam wilayah hukum kekuasaan 6-. Pasal +(.
b. 0yarat'syarat keselamatan kerja adalah untuk% encegah dan mengurangi kecelakaan encegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran • •
22
encegah dan mengurangi peledakan emberi pertolongan pada kecelakaan emberi alat'alat perlindungan diri pada pekerja emperoleh penerangan yang cukup dan sesuai emelihara kesehatan dan ketertiban dll Pasal 3 dan (. c. Pengawasan Undang'Undang Keselamatan Kerja, 9direktur melakukan pelaksanaan umum • • • • • •
terhadap undang'undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang'undang ini dan membantu pelaksanaannya. Pasal (. d. enteri !enaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembinaan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja untuk mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi yang efektif dari pengusaha atau pengurus tenaga kerja untuk melaksanakan tugas bersama dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja untuk melancarkan produksi. Pasal 1$(.
e. 0etiap kecelakan kerja juga harus dilaporkan pada pejabat yang ditunjuk oleh enteri
!enaga Kerja di dinas yang terkait. Pasal 11 ayat 1(. 0umaImur. 1"B1% +"'3(.
7apat dilihat dalam ketentuan Pasal B/ ayat 1 UU omor 13 !ahun +$$3 diatur pula bahwa setiap pekerja@buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas% a. Keselamatan kerja b. oral dan kesusilaan c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai'nilai agama.
0elain diwujudkan dalam bentuk undang'undang, kesehatan dan keselamatan kerja juga diatur dalam berbagai Peraturan enteri. 7iantaranya Peraturan enteri !enaga Kerja omor Per'$1@>@1"#" tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
!ujuan pelayanan kesehatan kerja adalah% a. emberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri dengan pekerjaanya. b. elindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. c. eningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemapuan fisik tenaga kerja. d. emberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.
23
0elanjutnya Peraturan enteri !enaga Kerja omor Per'$+@>@1"#" tentang Pemeriksaan Kesehatan !enaga Kerja. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja meliputi% pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus. Aturan yang lain diantaranya Undang'Undang omor # !ahun 1"B1 tentang Gajib 2apor Ketenagaan dan Peraturan enteri !enaga Kerja omor $3@>@1"B tentang ekanisme Pengawasan Ketenagakerjaan.
Arti penting dari kesehatan dan keselamatan kerja bagi perusahaan adalah tujuan dan efisiensi perusahaan sendiri juga akan tercapai apabila semua pihak melakukan pekerjaannya masing'masing dengan tenang dan tentram, tidak khawatir akan ancaman yang mungkin menimpa mereka. 0elain itu akan dapat meningkatkan produksi dan produkti=itas nasional. 0etiap kecelakaan kerja yang terjadi nantinya juga akan membawa kerugian bagi semua pihak. Kerugian tersebut diantaranya menurut 0lamet 0aksono 1"BB% 1$+( adalah hilangnya jam kerja selama terjadi kecelakaan, pengeluaran biaya perbaikan atau penggantian mesin dan alat kerja serta pengeluaran biaya pengobatan bagi korban kecelakaan kerja.
enurut angkunegara tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut% a( Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara
fisik, sosial, dan psikologis. b( Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik'baiknya dan seefektif c( d( e( f(
mungkin. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gi8i pegawai. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi
kerja. g( Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja elihat urgensi mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, maka di setiap tempat kerja perlu adanya pihak'pihak yang melakukan kesehatan dan keselamatan kerja. Pelaksananya dapat terdiri atas pimpinan atau pengurus perusahaan secara bersama'sama dengan seluruh tenaga kerja serta petugas kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja yang bersangkutan. Petugas tersebut adalah karyawan yang memang mempunyai keahlian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan ditunjuk oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja@perusahaan.
24
Pengusaha sendiri juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja. isalnya terhadap tenaga kerja yang baru, ia berkewajiban menjelaskan tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja, semua alat pengaman diri yang harus dipakai saat bekerja, dan cara melakukan pekerjaannya. 0edangkan untuk pekerja yang telah dipekerjakan, pengusaha wajib memeriksa kesehatan fisik dan mental secara berkala, menyediakan secara cuma'cuma alat pelindung diri, memasang gambar'gambar tanda bahaya di tempat kerja dan melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi kepada 7epnaker setempat. Para pekerja sendiri berhak meminta kepada pimpinan perusahaan untuk dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja, menyatakan keberatan bila melakukan pekerjaan yang alat pelindung keselamatan dan kes ehatan kerjanya tidak layak. !etapi pekerja juga memiliki kewajiban untuk memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. 0etelah mengetahui urgensi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, koordinasi dari pihak'pihak yang ada di tempat kerja guna mewujudkan keadaan yang aman saat bekerja akan lebih mudah terwujud.
2.(.3 Training Petugas Pert+l+ngan Pertama Pada #e)elakaan 0P3#, Bersertiikasi
)0P 2atar )elakang !raining Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan P3K( )ersertifikasi )0P % )erdasarkan
Peraturan
enteri
!enaga
Kerja
J
!ransmigrasi
6-
o.
P>61@>@5---@+$$B tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan P3K( di tempat kerja pada )ab +, Pasal 3, ayat 1 J + sebagaimana ayat 1 yang berbunyi % 9 Petugas P3K di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal + ayat 1 harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari kepala -nstansi yang bertanggung dibidang ketenagaakerjaan< 7an ayat + yang berbunyi% 9Untuk mendapatkan lisensi sebagai mana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat E syarat sebagai berikut % 1. )ekerja pada perusahaan yang bersangkutan& +. 0ehat jasamani dan rohani& 3. )ersedia ditunjuk menjadi petugas P3K& dan . emiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di !empat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.
25
Funa dapat mengantisipasi terjadinya gangguan kesehatan yang mendadak dan kecelakaan kerja diperlukan pedoman Undang'undang o. 1 tahun 1"#$ !entang Keselamatan Kerja dan Peraturan enteri !enaga Kerja dan !ransmigrasi o. Per. $3@en@1"B+ tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. Untuk dapat ditunjuk sebagai Petugas P3K di tempat kerja oleh perusahaan, petugas P3K tersebut perlu mendapatkan pelatihan dengan kurikulum yang sesuai dengan Permenakertrans o. 1@>@5---@+$$B tentang Pertolongan Pertama Pada kecelakaan P3K( di !empat Kerja. 0asaran dan anfaat !raining Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan P3K( )ersertifikasi )0P %
Peserta diharapkan akan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami peraturan dan konsep P3K.
Peserta memiliki keterampilan dan mampu melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan jika terjadi kecelakaan di tempat kerja.
Peserta mampu memberikan pertolongan jika terjadi penyakit mendadak ditempat kerja.
Peserta mampu mengembangkan sistem P3K ditempat kerja.
2. Struktur Hukum #esehatan dan #eselamatan #erja
enurut 4usen +$$"% 1"3( 9program K3 sangat perlu karena setiap institusi, perusahaan ataupun perorangan, serta lainnya memang diwajibkan oleh Undang'undang untuk melaksanakannya<. Funa terlaksanakannya Undang'undang, pemerintah melakukan pengawasan dengan membentuk panitia pengawasan yang bermutu dan memiliki banyak pengalaman di bidangnya. )erdasarkan Undang'undang o. 1 tahun 1"#$ tentang keselamatan kerja, dapat diketahui struktur pengawasan hukum K3 adalah sebagai berikut
26
)agan 1% 0truktur 4ukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3( Penjelasan% a. 7irektur pengawasan adalah enteri !enaga Kerja yang melakukan pengawasan pelaksanakan umum terhadap Undang'undang K3. b. Pegawai pengawas ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang'undang K3 dan membantu pelaksanaannya. c. Ahli K3 merupakan instansi'instansi pemerintah dan instansi'instansi swasta yang dapat mengoperasikan K3 dengan tepat, sama seperti pegawai pengawas Ahli K3 ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaat inya Undang'undang K3 dan membantu pelaksanaannya. d. Panitia )anding adalah panitia teknis yang anggota'anggotanya terdiri dari ahli'ahli dalam bidang yang diperlukan. e. Panitia Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja P+K3( bertugas memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat'tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang K3, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.
2. Manajemen !ndang"undang #esehatan dan #eselamatan #erja
4ukum manajemen K3 berlandaskan pada Peraturan enteri !enaga Kerja 6- o. Per'$@>@1"// tentang sistem sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut 0K3. 0K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian
27
dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman dan produktif. 0etiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3, sistem manajemen K3 dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. -si dari Peraturan enteri !enaga Kerja 6- o. Per'$@>@1"// tentang sistem sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yakni sebagai berikut%
Komitmen dan Kebijakan Pengurus harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap K3 dengan menyediakan sumber daya yang memadai. Pengusaha dan pengurus harus menunjukkan komitmen terhadap K3 yang diwujudkan dalam% 1( menetapkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan, +( menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana'sarana lain yang diperlukan di bidang K3, 3( menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan k3, ( perencanaan K3 yang terkoordinasi, ( melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
Perencanaan Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan 0K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dengan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan harus menetapkan
dan
memelihara
prosedur
untuk
in=entarisasi,
identifikasi
dan
pemahaman peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3 sesuai dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pengurus harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada tenaga kerja.
Penerapan 7alam penerapan 0K3 yang efektif perlu dipertimbangkan hal'hal sebagai berikut% 1( menyediakan sumber daya yang memadai sesuai dengan ukuran dan
28
kebutuhan, +( melakukan identifikasi kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan, 3( membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif, ( membuat peraturan untuk mendapatkan pendapat dan saran dari para ahli, ( membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja sacara aktif.
Pengukuran dan >=aluasi Audit adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil'hasil yang berkaitan sesuai denganpengaturan yang direncanakan, dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan. Audit sistem manajemen K3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan 0K3. Audit harus dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personel yang memiliki " kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan. Hrekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan ditempat kerja. 4asil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.
!injauan Ulang dan Peningkatan Cleh Pihak anajemen Pimpinan yang ditunjuk harus melakukan tinjauan ulang seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. !injauan ulang 0K3 dilakukan secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3. !injauan ulang sistem manajemen K3 harus meliputi% 1( e=aluasi terhadap penerapan kebijakan dan keselamatan kerja, +( tujuan, sasaran dan kinerja K3, 3( hasil temuan audit 0K3, ( e=aluasi efektifitas penerapan 0K3.
29
BAB III PE!T!P 3.1 #esim*ulan
1. 0ejarah kelahiran K3 sudah ada pada 8aman batu. Pada saat itu masyarakat sudah menerapkan K3 dalam kehidupannya. 0eiring berjalannya waktu dan berkembangnya 8aman, serta akibat dari banyaknya kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, membuat masyarakat sadar akan pentingnya pengelolaan K3. +. 7alam rangka mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman membuat masyarakat mulai memikirkan bahwa perlindungan ketenagakerjaan sangat diperlukan, sehingga pemerintah membuat payung hukum ketenagakerjaan tentang K3. Adapun produk hukumnya adalah Undang'undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan enteri dan Keputusan enteri tentang K3. 3. Pelaksanaan hukum K3 diawasi oleh direktur yaitu enteri !enaga Kerja dan direktur menunjuk atau membentuk Panitia Pengawas, !enaga Ahli K3, Panitia )anding, P+K3. Pengawasan dilakukan oleh staf'staf@tenaga'tenaga yang bermutu dan memiliki banyak pengalaman di bidangnya. . 0istem anajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman dan produktif. 4ukum manajemen K3 berlandaskan pada Peraturan enteri !enaga Kerja 6- o. Per'$@>@1"// tentang sistem sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 3.2 Saran
1. 7iharapkan dengan adanya makalah ini dapat membantu pembaca dalam memahami keseimbangan air dan elektrolit pada olahraga penghasil keringat. +. Perlu diadakan penelitian dan penulisan lebih lanjut mengenai kajian ini
30
7aftar Pustaka
______. Evaluasi dan Penunjukan Calon Ahli K3 a!e"i 9. #e$a"!e%en &ena'a Ke"ja dan &"ans%i'"asi (.). ______. *i%$unan Pe"a!u"an Pe"undan'+undan'an Kesela%a!an dan Keseha!an Ke"ja. #i"ek!o"a! Pen'a,asan -o"%a Kesela%a!an dan Keseha!an Ke"ja #i"ek!o"a! /ende"al Pe%inaan Pen'a,asan Ke!ena'ake"jaan Ke%en!e"ian &ena'a Ke"ja dan &"ans%i'"asi (.). a""ie #onald . #an od C. /". Paulson. 1995. anaje%en Kons!"uksi P"oesionaludina"!o Ed.. /aka"!a E"lan''a. )huyung.+$1. Undang-undang Keselamatan kerja.!ersedia http%@@bhuyunk1+3.blogspot.co.id @+$1@ $@ undang'undang'keselamatan'kerja.html Herli.1"B+. Keselamatan dan kesehatan kerja. !ersedia% https%@@ferli1"B+.wordpress.com @ +$1+@$B@13@kesehatan' dan'keselamatan'kerja'sebagai' komponen'jamsostek' berdasarkan'uu'nomor'1'tahun'1"#$'uu'no'3'tahun'1""+'dan'uu'nomor'$'tahun' +$$
*usen A"a". 2009. anaje%en P"oek. o'aka"!a Pene"i! Andi. ai ah"ul. 2012. Evaluasi Pene"a$an Kesela%a!an dan Keseha!an Ke"ja K3 a'i Peke"ja $ada P"oek an'unan &in''i di :ilaah Ko!a alan'. k"i$si !idak di!e"i!kan. alan' ;akul!as &eknik <. an'kune'a"a A.A. P"au. 2002. anaje%en u%e" #aa anusia Pe"usahaan. andun' P& (e%aja (osdaka"a. PPK) <. 2010. Pedo%an Penulisan Ka"a )l%iahEdisi Ke i%a. alan'
31
http%@@adicandahar.blogspot.co.id@+$1$@11@keselamatan'dan'kesehatan'kerja'k3.html http%@@sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.co.id@+$13@11@kumpulan'perundang' undangan'k3.html 2AP-6A
2ampiran 1 0oal 2atihan( 1.Pada 8aman apakah peraturan K3 di -ndonesia berlaku* a. aman batu b. aman 4india )elanda c. aman pra'sejarah d. aman kemerdekaan e. asa Crde baru Kunci ;awaban% b +. Peraturan apakah yang berlaku pada saat 8aman 4india )elanda mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3(* a. UndangUndang Keselamatan Kerja o.1 !ahun 1"#$ b. Peraturan enteri !enaga Kerja 6- o. Per'$@>@1"// c. 0istem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja d. 5eiligheids 6eglement e. -2C Don=ention o. B1 Kunci ;awaban% d 3. Apa tahapan yang terjadi setelah perkembangan desain peralatan yang aman dan nyaman digunakan untuk si pengguna pada 8aman manusia batu dan goa* a. Perkembangan kesehatan kerja dan sanitasi lingkungan b. Pergeseran konsep K3 c. Perkembangan dibidang kualitas gi8i pada perusahaan makanan d. Pengadaan program asuransi e. Pergeseran sistem K3 Kunci ;awaban% a . 7ari peraturan pemerintah di bawah ini, manakah peraturan pemeintah yang mengatur tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan* a. Peraturan Pemerintah o. 11 tahun 1"#" b. Peraturan Pemerintah o. 1" tahun 1"#3 c. Peraturan Pemerintah o. 1" tahun 1"#" d. Peraturan Pemerintah o. 11 tahun 1"#3 e. Peraturan Pemerintah o. 1" tahun 1"#" Kunci ;awaban% b .
7ari jabatan berikut, manakah posisi yang bukan dibawahi oleh direktur* a. Pegawai pengawas b. Karyawan perusahaan
32
c. Ahli K3 d. Panitia )anding e. Panitia Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja P+K3( Kunci ;awaban% b
/. 0iapakah yang bertugas sebagai enteri !enaga Kerja yang melakukan pengawasan pelaksanakan umum terhadap Undang'undang K3* a. 7irektur pengawasan b. Pegawai pengawas c. Ahli K3 d. Panitia )anding e. Panitia Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja P+K3( Kunci ;awaban% a #. Apa landasan 4ukum managemen K3* a. Peraturan enteri !enaga Kerja 6- o. Per'$3@>@1"#B b. Peraturan enteri !enaga Kerja 6- o. Per'$+@>@1""/ c. Peraturan enteri !enaga Kerja 6- o. Per'$@>@1"// d. Peraturan enteri !enaga Kerja 6- o. Per'1@>@1"// e. Peraturan enteri !enaga Kerja 6- o. Per'$@>@1"#/ Kunci ;awaban% c B. 7iwah ini, manakah yang bukan termasuk isi dari Peraturan enteri !enaga Kerja 6- o. Per'$@>@1"//* a. Komitmen dan Kebijakan b. Perencanaan c. Penerapan d. Pengukuran dan e=aluasi e. Kerjasama Kunci ;awaban% e ". )agaimanakah anfaat !raining Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan P3K( )ersertifikasi )0P* a. mampu mengembangkan sistem P3K ditempat kerja b. engenal 7asar 4ukum K3 -ndonesia c. 0ehat jasamani dan rohani d. ampu berorganisasi e. udah mencari pekerjaan Kunci ;awaban % a 1$. enurut )asir )arthos +$$1% 1$( upaya'upaya apa yang dapat dilakukan dalam hal mengurangi penyakit akibat kerja* a. Penambahan gaji b. engadakan karya wisata c. Pengaturan ;am Kerja d. emperbanyak libur Kunci jawaban % c
33
Essay
1. am$arkan Struktur Hukum #esehatan dan #eselamatan #erja4 $eserta *enjelasann%a5 ;awaban%
)agan 1% 0truktur 4ukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3( Penjelasan% a. 7irektur pengawasan adalah enteri !enaga Kerja yang melakukan pengawasan pelaksanakan umum terhadap Undang'undang K3. b. Pegawai pengawas ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang'undang K3 dan membantu pelaksanaannya. c. Ahli K3 merupakan instansi'instansi pemerintah dan instansi'instansi swasta yang dapat mengoperasikan K3 dengan tepat, sama seperti pegawai pengawas Ahli K3 ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaat inya Undang'undang K3 dan membantu pelaksanaannya. d. Panitia )anding adalah panitia teknis yang anggota'anggotanya terdiri dari ahli'ahli dalam bidang yang diperlukan. e. Panitia Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja P+K3( bertugas memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat'tempat kerja untuk
34
melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang K3, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. 2. Menurut anda hal a*a %ang di*erlukan dalam rangka mendukung terlaksanan%a *r+gam #36 ;awaban% 4al yang juga diperlukan dalam rangka mendukung terlaksananya program
K3 adalah adanya suatu komite K3 yang bertindak sebagai penilai efekti=itas dan efisiensi program serta melaksanakan in=estigasi bila terjadi kecelakaan kerja untuk dan atas nama pekerja yang terkena musibah kecelakaan kerja. 3. Menurut anda a*akah *enting *engusaha menera*kan *r+gam #3 dalam melakukan usahan%a6Berikan alasan%a5 ;awaban% Penting sekali karena Pengusaha sendiri juga memiliki kewajiban dalam
melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja. isalnya terhadap tenaga kerja yang baru, ia berkewajiban menjelaskan tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja, semua alat pengaman diri yang harus dipakai saat bekerja, dan cara melakukan pekerjaannya. 0edangkan untuk pekerja yang telah dipekerjakan, pengusaha wajib memeriksa kesehatan fisik dan mental secara berkala, menyediakan secara cuma'cuma alat pelindung diri, memasang gambar'gambar tanda bahaya di tempat kerja dan melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi kepada 7epnaker setempat. Pertan%aan dan 7a8a$an dari Audien 1. A*a sanksi *erusahaan jika tidak menera*kan #3
;awaban% 0esuai dengan pasal 11, UU o. !ahun +$$", perusahaan yang lalai pada pelaksaan K3 akan diberikan sanksi adminstratif berupa% • •
Peringatan tertulis Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi
produksi Pencabutan -UP,-P6, atau -UPK • 2. A*akah ada !! #3 Internasi++nal6 ;awaban% Ada, 0ebelum -ndonesia menerapkan UU K3 dalam negeri. -nternational sudah menerapkan UU K3 -nternasional, dan UU K3 sudah diterapakan sudah lama guna untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja supaya tidak terjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan tidak terjadi kecelakaan.
35
