KISI-KISI PENGANTAR PARIWISATA KELAS XI
1.
Istilah stakeholder juga dinamakan a. Pemangku konsep b. Pemangku kepentingan c. Penanam modakl d. Perusahaan pariwisata e. Pemerintah daerah
2.
Pemangku kepentingan didefinisikan sebagai sekelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam sebuah organisasi karena dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan organisasi, tujuan dan kebijakan. Pengertian tersebut menurut a. Clarkson b. Witold Henisz c.
Ramizes
d. Business Dictionary e. Grimble and Wellard 3.
Stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek adalah a. Stakeholder utama b. Stakeholder sekunder c.
Stakeholder kunci
d. Pemangku kebijakan e. Perusahaan pariwisata 4.
Berikut ini termasuk dalam stakeholder pendukung, kecuali a. Lembaga swadaya masyarakat b. Pengusaha terkait c.
Pihak manajer publik
d. Lembaga aparat pemerintah e. Perguruan tingi 5.
Yang bukan merupakan tujuan dari k epariwisataan adalah a. Melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya b. Memajukan kebudayaan c.
Mengatasi penganguran
d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi e. Merusak asset potensial yang belum tergali 6.
Peran pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan par iwisata adalah a. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset nasional yang menjadi daya arik wisata dan aset-aset potensial yang belum tergali b. Mengutamakan pengunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal c.
Meingkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan
d. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat
e. Berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melangar kesusilaan dan kegiatan yang melangar hukum di lingkungan tempat usaha 7.
Berikut merupakan peran pengusaha pariwisata sebagai pemangku kebijakan pariwisata, kecuali a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat b. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat c.
Berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melangar hukum di lingkungan tempat usaha
d. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri e. Menjaga citra bagi negara dan bangsa indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung 8.
Kebijakan
pariwisata
sebagai
regulasi,
aturan,
pedoman,
arah
dan
sasaran
pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung disuatu destinasi. Pendapat tentang kebijakan pariwisata tersebut menurut a. Edgell b. Fayos Sola c.
Goeldner dan Ritchie
d. Biederman e. Clarkson 9.
Salah satu tahapan perkembangan pariwisata dunia menjurut Fayos Sola, yaitu paradigma kebijakan pariwisata massal yang mendasarkan pada a. Pencapaian kesejahteraan sosial, bukan lagi pada pertumbuhan ekonomi semata b. Target pencapaian jumlah wisatawan, pendapatan, da lapangan pekerjaan sebesar besarnya c.
Tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan tujuan utama organisasi
d. Persaingan menjadi funsi utama dalam industri pariwisata e. Perubahan paradigma dari pariwisata massal (mass tourist) ke pariwisata alternatif (alternative tourist) 10. perencanaan strategis dalam pariwisata terdiri atas beberapa ahapan berikut, kecuali a. Menentukan bisnis apa yang akan dimasuki b. Menentukan tujua organisasi yang akan dicapai c.
Mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan
d. Memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif e. Menganalisa informasi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari organisasi 11. Berikut ini yang merupakan tahapan proses implementasi kebijakan pariwisata, yaitu a. Pemilihan lokasi yang cocok b. Studi fisibilitas pasar dan keuangan c.
Target pencapaian jumlah wisatawan sebesar-besarnya
d. Persiapan dikumentasi bangunan (oleh arsitek)
e. Fase konstruksi dan pembangunan 12. Menurut UN-WTO, peran pemerintah dalam menentukan kebijak pariwisata sangat strategis dan bertanggungjawab adalah a. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi da kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya serta warisan budaya b. Berkembangnya kebudayaan daerah, sehinga dapat menumbuhkan kearifan lokal c.
Berkembangnya kebudayaan nasional, sehinga dapat memperkaya peradaban umat manusia di dunia
d. Terpeliharanya khazanah sejarah dan budaya, sehinga masyarakat bangsa sadar terhadap perjuangan dan tangungajwab masa depannya e. Untuk terjaganya da terpeliharanya keutuhan NKRI 13. Untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan pariwisata diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah selaku regulator maupun dari sisi pengusaga selaku pelaku bisnis. Salah satu hal yang harus diperhatikan pemerintah adalah a. Evaluasi kekayaan aset pariwisata, alam dan budaya serta mekanisme perlindungan dan pelestariannya b. Identifikasi dan kategorisasi produk pariwisata yang mempunyai keungulan kompetitif dan komparatif c.
Pembangunan pariwisata itu akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin
d. Menentukan persyaratan dan ketentuan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan yang akan berdampak pada keragaan (performance) pariwisata e. Mengelaborasi program untuk pembiayaan dalam aktivitas pariwisata, baik untuk sektor sosial dan budaya. 14. Persyaratan untuk bisa menyelenggarakan atau terselenggaranya “Visit Indonesia Year”, diantaranya a. Membangun kerangka (framework) operasional dimana sektor publik dan swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata b. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlingdungan lingkungan dan pelestarian budaya serta warisan budaya c.
Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara dengan kelengkapan prasarana komunikasi
d. Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang prfesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata e. Meningkatkan jalinan hubungan untuk memperkuat komitemen bersama sebagai pemangku kepentingan dari industri pariwisata, yaitu kalangan pemerintah, swasta dan masyarakat 15. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, maka peran pariwisata, sebagai berikut, kecuali a. Terbukanya lapangan, baik langsung maupun tidak langsung b. Berkembangnya kebudayaan daerah, sehinga dapat menumbuhkan kearifan sosial c.
Terciptanya keahlian spesialisasi di bidang pariwisata dengan standar kompetensi internasional
d. Terkurangnya kemiskinan dan penganguran
e. Meningkatnya pendapatanya masyarakat 16. Agar terbentuk suatu kepribadian bangsa indonesia, maka peran pariwisata adalah a. Terpeliharanya keasrian tanah air tercinta karena dipandang sebagai bagian dari halaman rumah kita b. Terbangunnya
dan
terlaksananya
kegiatan-kegiatan
pariwisata
di
pulau-pulau
terdepan/terluar, sehinga menjadi unsur pertahanan teritorial yang strategis c.
Terpeliharanya keindahan alam dan keberlanjutannya lingkungan hidup, sehinga kepastian batas wilayah negara terawasi setiap saat
d. Terpeliharanya khazanah sejarah dan budaya, sehinga masyarakat bangsa sadar terhadap perjuangan dan tanggungjawab masa depannya e. Terjalinnya studi komparatif daris etiap keungulan bduaya bangsa-bangsa 17. Suatu usaha dari instansi yang telah diberi wewenang atau otoritas untuk mengukur aktivitas aktivitas tertentu yang berada dalam wilayah yuridiksinya disebut a. Regulasi b. Kebijakan c.
Akreditasi
d. Sertifikasi e. Profesionalisme 18. Berikut ini beberapa contoh kebijakan pemerintah mengenai lingkungan, kecuali a. Kepatuhan terhadap peraturan mengenai konservasi lingkungan b. Pengembangan produk yang bersahabat dengan alam dan lingkungan c.
Mendorong semua pihak untuk memahami isu-isu lingkungan
d. Pengunaan sumber daya alam berkelanjutan e. Mengevaluasi dan mengakui program studi atau lembaga sebagai standar yang telah ditentukan 19.
Berdasarkan kebijakan lingkungan yang digariskan pemerintah, audit lingkungan ditujukan untuk a. Memberikan ruang kepada operator pariwisata untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan b. Mendorong perbaikan seiring proses yang sedang berjalan melalui review secara inernal dan eksternal c.
Memastikan apakah manajemen lingkungan dari sebuah organisasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan
d. Meykinkan klien, konsumen, agensi dan manajer bahwa program yang sedang berjalan telah memenuhi standar yang ditetapkan e. Nelakukan penilaian, evaluasi tentang organisasi dan kegia tannya berkaitan 20. Sebuah proses dimana seorang individu merasakan dan dievaluasi untuk menentukan penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan tertentu, atau beberapa bagian dari ilmu pengetahuan tersebut, merupakan pengertian dari a. Sertifikasi b. Akreditas c.
Verifikasi
d. Tindak lanjut e. Profesionalisme
21. Sebuah proses dimana sebuah asosiasi atau lembaga mengevaluasi dan mengakui program studi atau lembaga sebagai standar yang telah ditentukan atau kualifikasi tertentu. Ini hanya berlaku untuk lembaga-lembaga dan program studi mereka atau jasa mereka, disebut a. Sertifikasi b. Akreditasi c.
profesionalisme
d. verifikasi e. Tindak lanjut 22. Self assesment (evaluasi diri) da documentation stage (penelitian dokumen). Hal ini berkaitan dengan kegiatan operator pariwisata untuk a. Melakukan sesi wawancara, inspeksi dan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan b. Menilai dan memutuskan apakah sebuah program yang diteliti mendapat akreditasi ataukah tidak c.
Memerikan ruang kepada operator pariwisata untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan
d. Untuk melakukan penilaian, evaluasi tentang organisasi dan kegiatannya berkaitan dengan petunjuk dan standar yang telah ditetapkan e. Meyakinkan klien, konsumen, agensi dan manajer bahwa program yang seadng berjalan 23. Kunjungan dua sampai empat orang reviewer ke organisasi atau operator pariwisata terjadi dalam tahap a. Evaluasi diri b. Verifikasi c.
Tindak lanjut
d. Akreditasi e. sertifikasi 24. berikut ini sebab-sebab akreditasi memegang peran penting sebagai mekanisme kontrol dalam kebijakan pariwisata, kecuali a. Akreditasi dapat meyakinkan klien, konsumen, agensi dan manajer bahwa program yang sedang berjalan telah memenuhi standar yang ditetapkan b. Akreditasi memberikan ruang kepada operator pariwisata untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan tanpa kehilangan fleksibelitasnya untuk menentukan mekanisme bagaimana standar tersebt dicapai c.
Akreditasi mengunakan proses analisis yang sistematis dan menyeluruh, tidak memecah proses per bagian yang kemudian justru akan menimbulkan kesimpulan yang tidak holistik
d. Akreditasi mendorong perbaikan seiring proses yang sedang berjalan melalui review secara internal dan eksternal e. Pemerintah dapat memantau dan membina operator pariwisata mana yang telah memenuhi standar 25. salah satu keuntungan dari akreditasi adalah a. Operator pariwisata memenuhi persyaratan kesuksesannya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dibanding dengan karakteristik kemanusiaannya b. Pemerintah dapat memantau dan membina operator pariwisata mana yang telah memenuhi standar dan mana yang belum sehingga database tersebut dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan pariwisata lebih lanjut
c.
Para pelaku pariwisata cenderung mengandalkan rasionalitas, fokus pada fakta, data, prosedur sehinga berpotensi untuk kehilangan sifat-sifat inrinsik dan intuitif
d. Wisatawan merasa kehilangan kebebasan dan kespresi pribadinya sebagai individu e. Pemaksaan struktur dan persyaratan tertentu pad aoperator pariwisata untuk dapat dinilai dan distandarisasi 26. Yang bukan merupakan kerugian dari akreditasi adalah a. Pemaksaan sruktur dan persyaratan tertentu pad aoperator pariwisata untuk dapat dinilai dan distandarisasi b. Pariwisata biasanya mendorong terjadinya komodifikasi c.
Para pelaku pariwisata cenderung mengandalkan rasionalitas, fokus pada fakta, data, prosedur
d. Pekerja/karyawan dalam usaha sektor pariwisata mempunyai pengetahuan tentang standar industri yang dapat diterima dan diakui e. Operator pariwisata lebih dinilai berdasarkan kesuksessannya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 27. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat a. Sikap dan komitmen dari pelaksana program b. Hubungan komunikasi pembuat kebijakan c.
Kesesuaian atara pelaksana atau penerapan kebijakan denan desain, tujuan dan sasaran kebijakan
d. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik dengan sektor lainnya e. Ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu 28. Teori implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan, yaitu a. Komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen dari pelaksana program dan sruktur birokrasi b. Komitmen dari pelaksana program, dan struktur birokrasi, pengembangan wilayah, dan kesempatan berusaha c.
Komunikasi, ketersediaan sumber daya
d. Ketersediaan sumber daya, kesempatan berusaha, pengembangan wilayah dan komunikasi e. Komitmen pelaksana program, pengambangan wilayah 29. Meningkatnya arus wisatawan ke suatu daerah atau wilayah, menuntut macam-macam pelayanan dan fasilitas yang semakin meningkat baik jumlah dan ragamnya, hal ini memberi manfaat ekonomi bagi penduduk, pengusaha dan pemerintah setempat seperti a. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah b. Meningkatkan sekegaran jasmani c.
Mengurangi konflik
d. Menjauhkan dari polusi e. Memperoleh nilai tambah atas pemanfaatan pariwisata 30. Dampak negatif dari pengembangan pariwisata bagi lingkungan ialah a. Mengundang perilaku negatif dan tidak bertanggungjawab b. Menjadi trend center untuk mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai dengan budaya kita c.
Terjadi pengerusakan, baik karena pembangunan sarpras maupun sikap jahil pengunjung
d. Suasana hidup yang sehat, tenang dan bersih
e. Semua benar 31. Selain mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk mempersiapkan dan membangun sarana prasarana, berkembangnya pariwisata juga mendorong investor untuk a. Berkunjung ke objek wisata b. Menanamkan modal c.
Bersosialiasi dengan masyarakat sekitar
d. Menambah pendapatan masyarakat e. Memelihara hubungan baik internasional 32. Penerimaan devisa negara sebagai salah satu manfaat pariwisata bagi bidang ekonomi bersumber dari a. Sanggar kerajinan dan cinderamata b. Lapangan usaha tidak langsung c.
Biaya promosi pariwisata dari negara lain
d. Tenaga kerja pariwisata e. Sosial budaya 33. Berikut yang bukan termasuk manfaat pariwisata dalam bidang berbangsa dan bernegara, yaitu a. Saling berkunjung dan mengenal penduduk sebagai kunci mempererat persatuan dan kesatuan b. Memelihara hubungan antar negara c.
Lebih banyak mengenal kekayaan dan keindahan tanah air
d. Menumbuhkan saling pengertian terhadap perbedaan dan menumbuhkan inspirasi e. Meminimalisir konflik kepentingan 34. Segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan masnuai merupakan pengertian daya tarik wisata menurut a. UU Republik Indonesia no. 9 Tahun 1990 b. A. Yoeti c.
UU No. 10 tahun 2009
d. Nyoman S. Pendit e. Prof. Hunziker dan Kraft 35. Suatu daerah dikatakan memiliki daya tari wisata jika a. Keunikan b. Keaslian c.
Kelangkaan
d. Menumbuhkan semangat e. Benar semua 36. Ekosistem pantai dan ekosistem hutan bakau merupakan keunikan dan kekhasan dari daya tarik wisata a. Wisata alam b. Wisata sosial budaya c.
Wisata minat khusus
d. Wisata buatan e. Wisata agrowisata 37. Berikut hal yang dapat menarik orang untuk berkunjung ke suatu DTW yang merupakan man made supply adalah
a. Flora dan fauna b. Upacara ngaben c.
Sisa peradaban
d. Pusat kesehatan e. Cuaca cerah 38. Suatu DTW harus mempunyai syarat daya tarik, yaitu salah satunya Something to do. Maksud dari kata yang tercetak miring adalah a. Objek dan atraksi wisata harus memiliki daya tarik khusus yang dapat dijadikan entertainment bagi wisatawan, seperti pemandangan alam, kegiatan dan kesenian dan atraksi wisata b. Tempat wisata harus disediakan fasilitas tang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama dengan kegiatan yang menarik dan tidak merusak sarana dan prasarana c.
Tempat tujuan wisata hraus tersedia fasilitas perbelanjaan yang memiliki keunikan sesuai dengan lokasi wisata (souvenir)
d. Daya tarik wisata yang mengharap kehadiran wisatawan untuk berkunjung e. Objek dan atraksi harus memiliki objek khusus untuk wisatawan yang mempunyai motivasi khusus 39. Jenis wisata yang baru dikembangkan di Indonesia yang lebih mengutamakan pada minat wisatawan secara khusus disebut a. Daya Tarik Wisata Minat Khusus b. Daya Tarik Wisata Sosial Budaya c.
Daya Tarik Wisata Alam
d. Daya tarik Wisata Buatan e. Semua Salah 40. Perhatikan pernyataan berikut ini 1. Sumber daya manusia 2. Sarana dan prasarana 3. Penerimaan devisa 4. Terbukanya lapangan kerja 5. Kewenangan Dari pernyataan diatas, yang berkenaan sengan sumber daya pendukung melaksanakan kebijakan ditunjukkan oleh nomor a. 1, 3, dan 5 b. 1, 2, dan 3 c.
3, 4, dan 5
d. 1, 2, dan 5 e. 2, 3, dan 4
