Klasifikasi Bangunan Gedung Negara

KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. Bangunan Sederhana: Gedung kantor yang ada desain prototipenya, sampai 2 lantai, luas sampai 500 m2, Bangunan rumah dinas tipe C, D, E tidak bertingkat, puskesmas, ged. Pendidikan tingkat dasar, s.d 2 lantai l antai

2. Bangunan Tidak Sederhana: Gedung kantor yang tidak ada prototipenya, luas lebih dari 500 m2, tinggi lebih dari 2 lantai, bangunan rumah dinas tipe A dan B, rumah dinas tipe C,D, dan E yang bertingkat, Gedung Rumah Sakit klas A,B,C.D, gedung Pendidikan Tinggi universitas akademi, atau gedung pendidikan lanjutan bertingkat di atas 2 lantai

3. Bangunan Khusus: Istana negara, wisma negara, ged.Inst. Nuklir, Laboratorium, Terminal udara, Stasiun KA, Stadion, Rumah Tahanan, Bangunan Monumental, Ged. Pertahanan, Ged. Perwakilan Negara RI di luar Negeri. MENTERI PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI

PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 45/PRT/M/2007

TENTANG

Menimbang : a. bahwa sesuai penjelasan ayat (8) pasal 5 Peraturan

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG NEGARA

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2002

tentang Bangunan Gedung, penyelenggaraan

bangunan gedung negara diatur oleh Menteri

Pekerjaan Umum;

b. bahwa sesuai dengan Lampiran C Peraturan

Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penetapan kebijakan pembangunan serta pengelolaan

TENTANG

Menimbang : a. bahwa sesuai penjelasan ayat (8) pasal 5 Peraturan

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN


MENTERI PEKERJAAN UMUM

Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2002

tentang Bangunan Gedung, penyelenggaraan

bangunan gedung negara diatur oleh Menteri

Pekerjaan Umum;

b. bahwa sesuai dengan Lampiran C Peraturan

Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penetapan kebijakan pembangunan serta pengelolaan

gedung dan rumah negara merupakan urusan

Pemerintah;

c. bahwa bangunan gedung negara merupakan

salah satu aset milik negara yang mempunyai nilai

strategis sebagai tempat berlangsungnya proses

penyelenggaraan negara yang diatur dan dikelola

agar fungsional, andal, efektif, efisien, dan

diselenggarakan secara tertib;

d. bahwa dalam rangka pembangunan bangunan

gedung negara sebagai bagian awal dari proses

penyelenggaraan bangunan gedung negara yang

fungsional, andal, efektif, efisien, dan diselenggarakan secara tertib, diperlukan adanya Pedoman

Teknis sebagai landasan dalam penyelenggaraan

pembangunannya;

e. bahwa Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan

Gedung Negara tersebut perlu ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3833);

2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik



3. Undang–undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

No. 64 Tambahan Lembaran Negara No. 3956);


tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung


No. 83 Tambahan Lembaran Negara No. 4532);


tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah


Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor

4609);

ii


tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004

tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

11. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Negara RI jo Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun

2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden

RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Negara RI;

12. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum

Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis

Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada

Bangunan dan Lingkungan;

13. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum

Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis

Manajemen Penanggulangan Kebakaran di

Perkotaan;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Pekerjaan Umum;


29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan

Teknis Bangunan Gedung;


30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas

dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan

Lingkungan;


05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Rumah

Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;


06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana

Tata Bangunan dan Lingkungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN

GEDUNG NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan

dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti:

gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan

rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal

dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah.

2. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang

diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan

konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik

merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya,

maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau

lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai,

dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara

iv

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Lingkup

Pasal 2

(1) Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi

para penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan bangunan

(2) Pedoman Teknis ini bertujuan terwujudnya bangunan gedung negara

sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan,

kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan

sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan

diselenggarakan secara tertib, efektif dan efesien.

(3) Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi substansi pedoman teknis dan

pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung negara.

BAB II

PENGATURAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Bagian Pertama

Substansi Pedoman Teknis

Pasal 3

(1) Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi:

a. Persyaratan Bangunan Gedung Negara yang terdiri dari:

1. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara;

2. Tipe Bangunan Rumah Negara;

3. Standar Luas;

4. Persyaratan Teknis; dan

5. Persyaratan Administrasi.

b. Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari:

1. Tahap Persiapan;

2. Tahap Perencanaan Teknis; dan

3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi.

c. Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri

2. Standar Harga Satuan Tertinggi;

3. Komponen Biaya Pembangunan;

4. Pembiayaan Bangunan/Komponen Bangunan Tertentu;

5. Pembiayaan Pekerjaan Non Standar; dan

6. Prosentase Komponen Pekerjaan.

d. Tata cara pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung

Negara meliputi:

1. Penyelenggara Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

2. Organisasi dan Tata Laksana;

3. Penyelenggaraan Pembangunan Tertentu; dan

4. Pemeliharaan/Perawatan Bangunan Gedung Negara.

e. Pendaftaran Bangunan Gedung Negara meliputi:

1. Tujuan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara;

2. Sasaran dan Metode Pendaftaran;

3. Pelaksanaan Pendaftaran Bangunan gedung Negara; dan

4. Produk Pendaftaran Bangunan Gedung Negara.

f. Pembinaan dan Pengawasan Teknis.

(2) Rincian Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran Peraturan

Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan pengaturan dalam

Peraturan Menteri ini.

(3) Setiap orang atau Badan Hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam

penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara wajib

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

Bagian Kedua

Pengaturan Penyelenggaraan

Pasal 4

(1) Setiap pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan

oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat bantuan teknis berupa

tenaga Pengelola Teknis dari Departemen Pekerjaan Umum dalam

rangka pembinaan teknis.

(2) Untuk pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah

yang biayanya bersumber dari APBD diatur dengan Keputusan

vi

Gubernur/Bupati/Walikota yang didasarkan pada ketentuanketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Untuk pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Milik

BUMN/BUMD mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri

(4) Dalam hal Daerah belum mempunyai Keputusan Gubernur/

Bupati/Walikota pada ayat (2) pasal ini diberlakukan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

(5) Daerah yang telah mempunyai Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebelum Peraturan

Menteri ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-

ketentuan persyaratan pembangunan bangunan gedung negara

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan pembinaan pembangunan bangunan

gedung negara, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan

aparat Pemerintah Daerah, maupun masyarakat dalam memenuhi

ketentuan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

untuk terwujudnya tertib pembangunan bangunan gedung negara.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan

gedung daerah Pemerintah Daerah wajib menggunakan Pedoman

Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Terhadap aparat Pemerintah Daerah, yang bertugas dalam

pembangunan bangunan gedung daerah yang melakukan

pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

(4) Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam pembangunan

bangunan gedung negara/daerah yang melakukan pelanggaran

ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi dan atau ketentuan

pidana sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang

Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

vii

PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN TEKNIS

BAB III

Pasal 6

(1) Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan

gedung negara melakukan pembinaan teknis dan pengawasan teknis

kepada Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa Konstruksi.

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan melalui pemberian bantuan teknis berupa: bantuan

tenaga, bantuan informasi, bantuan kegiatan percontohan.

(3) Pengawasan teknis dilaksanakan dengan pengawasan terhadap

penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan

penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara.

(4) Pembinaan teknis dan pengawasan teknis bangunan gedung negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Penataan Bangunan dan

Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk tingkat nasional dan

wilayah DKI Jakarta; dan Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi

yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung

untuk wilayah provinsi di luar DKI Jakarta.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peraturan Menteri tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan

Gedung Negara ini merupakan bagian dari Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang meliputi

pembangunan, pemanfaatan, dan penghapusan.

viii

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/ M/2002

Tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis

Pembangunan Bangunan Gedung Negara dinyatakan tidak berlaku

(2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan

Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang telah ada sepanjang

tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku

sampai digantikan dengan yang baru.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Peraturan Menteri ini wajib dilaksanakan bagi setiap penye-

lenggara pembangunan bangunan gedung negara oleh

Kementerian /Lembaga.

(3) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 27 Desember 2007

DJOKO KIRMANTO

Lampiran

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 45 /PRT/M/2007

Tanggal : 27 Desember 2007

Tentang : Pedoman Teknis

1. BANGUNAN GEDUNG

Yang dimaksud dengan bangunan gedung adalah wujud fisik

hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas

dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi

sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk

hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan

usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

2. BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk

keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik

negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang

berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang

sah, antara lain seperti: gedung kantor, gedung sekolah,

gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain.

3. PENGADAAN

Yang dimaksud dengan pengadaan adalah kegiatan

pengadaan bangunan gedung baik melalui proses

pembangunan, pembelian, hibah, tukar menukar, maupun

kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun

1

Pedoman Teknis Pembangunan BGN

4. PEMBANGUNAN

Yang dimaksud dengan pembangunan adalah kegiatan

mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui

tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi

dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik

merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau

seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang

sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan

gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan

(rehabilitasi, renovasi, restorasi).

5. INSTANSI TEKNIS SETEMPAT

Instansi Teknis setempat dimaksud adalah:

a. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat

b. Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang

Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum untuk

tingkat nasional dan wilayah DKI Jakarta.

bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan

gedung untuk wilayah provinsi, di luar DKI Jakarta.

B. ASAS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara

berdasarkan azas dan prinsip:

1. kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian

/keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya;

2. hemat, tidak berlebihan, efektif dan efisien, serta sesuai

dengan kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan;

3. terarah dan terkendali sesuai rencana, program/satuan kerja,

serta fungsi setiap kementerian/lembaga/instansi pemilik/

pengguna bangunan gedung;

4. semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam

negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi

para penyelenggara pembangunan dalam melaksanakan

pembangunan bangunan gedung negara.

a. bangunan gedung negara diselenggarakan sesuai dengan

b. penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung

fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,

kenyamanan, dan kemudahan, serta efisien dalam

penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan

lingkungannya.

negara dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien.

D. LINGKUP MATERI PEDOMAN

Lingkup materi Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung

Negara adalah sebagai berikut:

1. Bab I : Umum, memberikan gambaran umum yang meliputi

pengertian, azas bangunan gedung negara, maksud dan

tujuan, serta lingkup materi pedoman.

2. Bab II : Persyaratan Bangunan Gedung Negara, meliputi

ketentuan tentang klasifikasi bangunan gedung negara, tipe

rumah negara, standar luas bangunan gedung negara,

persyaratan administratif, dan persyaratan teknis bangunan

gedung negara.

3. Bab III : Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara,

meliputi ketentuan tentang persiapan, perencanaan

konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi.

4. Bab IV : Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung

Negara, meliputi ketentuan umum, standar harga satuan

tertinggi, komponen biaya pembangunan, pembiayaan

bangunan/komponen bangunan tertentu, biaya pekerjaan

non standar, dan prosentase komponen pekerjaan bangunan

gedung negara.

5. Bab V : Tata Cara Pembangunan Bangunan Gedung

Negara, meliputi ketentuan tentang penyelenggara

pembangunan bangunan gedung negara, organisasi dan

tata laksana, penyelenggaraan pembangunan tertentu,

3


pemeliharaan/perawatan bangunan gedung negara, serta

pembinaan dan pengawasan teknis.

6. Bab VI : Pendaftaran Bangunan Gedung Negara, meliputi

tujuan, sasaran dan metode pendaftaran, pelaksanaan

pendaftaran, dan dokumen pendaftaran bangunan gedung

7. Bab VII : Pembinaan dan Pengawasan Teknis.

8. Bab VIII : Penutup, penjelasan yang menguraikan apabila

terjadi persoalan atau penyimpangan dalam penerapan

pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara,

serta petunjuk untuk konsultasi.


A. KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA BERDASARKAN

TINGKAT KOMPLEKSITAS MELIPUTI:

1. BANGUNAN SEDERHANA

Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung

negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan

kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain:

ƒ gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau

bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2

lantai dengan luas sampai dengan 500 m2;

bertingkat;

ƒ bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak

ƒ gedung pelayanan kesehatan: puskesmas;

ƒ gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan

2. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan

gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta

memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.

Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama

paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara

ƒ gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau

dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai.

gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m2, atau

gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;

5


ƒ bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C,

D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah

negara yang berbentuk rumah susun;

ƒ gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D;

ƒ gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau

gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2

3. BANGUNAN KHUSUS

Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung

negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus,

yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan

kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus, antara lain:

ƒ Istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil

ƒ wisma negara;

ƒ gedung instalasi nuklir;

ƒ gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan

ƒ gedung laboratorium;

ƒ gedung terminal udara/laut/darat;

ƒ stasiun kereta api;

ƒ stadion olah raga;

ƒ rumah tahanan;

ƒ gudang benda berbahaya;

ƒ gedung bersifat monumental; dan

ƒ gedung perwakilan negara R.I. di luar negeri.

B. TIPE BANGUNAN RUMAH NEGARA

Untuk bangunan rumah negara, disamping klasifikasinya

berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara tersebut di

atas, juga digolongkan berdasarkan tipe yang didasarkan pada

tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatan.

penggunaan dan persyaratan khusus;

Tipe Untuk Keperluan Pejabat/Golongan

Khusus 1) Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen,

2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)

A 1) Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi,


B 1) Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kakanwil, Asisten Deputi


3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/d dan IV/e.

1) Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang


3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/a s/d. IV/c.

D 1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang


3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya III/a s/d. III/d.

E 1) Kepala Sub Seksi


3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya II/d kebawah.

Untuk jabatan tertentu program ruang dan luasan Rumah Negara

dapat disesuaikan mengacu pada tuntutan operasional jabatan.

C. STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. GEDUNG KANTOR

Dalam menghitung luas ruang bangunan gedung kantor

yang diperlukan, dihitung berdasarkan ketentuan sebagai

a. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang

Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara,

b. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang

termasuk klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2

per-personil;

termasuk klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10

m2 per-personil;

c. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruangruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat,

7


kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebutuhan ruang) diluar luas ruangan untuk seluruh personil

yang akan ditampung.

Kebutuhan total luas gedung kantor dihitung berdasarkan

jumlah personil yang akan ditampung dikalikan standar luas

sesuai dengan klasifikasi bangunannya. Standar Luas Ruang

Kerja Kantor Pemerintah tercantum pada Tabel C.

2. RUMAH NEGARA

Standar luas Rumah Negara ditentukan sesuai dengan tipe

peruntukannya, sebagai berikut:

Khusus 400 m2 1.000 m2

Tipe Luas Bangunan Luas lahan *)

A 250 m2 600 m2

B 120 m2 350 m2

C 70 m2 200 m2

D 50 m2 120 m2

E 36 m2 100 m2

Jenis dan jumlah ruang minimum yang harus ditampung

dalam tiap Tipe Rumah Negara, sesuai dengan yang

tercantum dalam Tabel D. Luas teras beratap dihitung 50%,

sedangkan luas teras tidak beratap dihitung 30%.

*) 1. Dalam hal besaran luas lahan telah diatur dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah setempat, maka standar

luas lahan dapat disesuaikan;

2. Dalam hal rumah negara dibangun dalam bentuk

bangunan gedung bertingkat/rumah susun, maka

luas lahan tersebut tidak berlaku, disesuaikan

dengan kebutuhan sesuai Rencana Tata Ruang

Wilayah;

3. Toleransi maksimal kelebihan luas tanah

berdasarkan lokasi Rumah Negara:

a. DKI Jakarta : 20 %

b. Ibu Kota Provinsi : 30 %

c. Ibukota Kab/Kota : 40 %

d. Perdesaan : 50 %

Perkecualian terhadap butir 3 apabila sesuai

dengan ketentuan RTRW setempat atau letak tanah

disudut.

3. STANDAR LUAS GEDUNG NEGARA LAINNYA

Standar luas gedung negara lainnya, seperti: sekolah/

universitas, rumah sakit, dan lainnya mengikuti ketentuanketentuan luas ruang yang dikeluarkan oleh instansi yang

bersangkutan.

D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Setiap bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan

administratif baik pada tahap pembangunan maupun pada

tahap pemanfaatan bangunan gedung negara.

Persyaratan administratif bangunan gedung negara meliputi

pemenuhan persyaratan:

1. DOKUMEN PEMBIAYAAN

Setiap kegiatan pembangunan Bangunan Gedung Negara

harus disertai/memiliki bukti tersedianya anggaran yang

diperuntukkan untuk pembiayaan kegiatan tersebut yang

disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang dapat berupa

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau

dokumen lainnya yang dipersamakan, termasuk surat

penunjukan/penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/

Kepala Satuan Kerja. Dalam dokumen pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara sudah termasuk:

a. biaya perencanaan teknis;

b. pelaksanaan konstruksi fisik;

c. biaya manajemen konstruksi/pengawasan konstruksi;

d. biaya pengelolaan kegiatan.

9


2. STATUS HAK ATAS TANAH

Setiap bangunan gedung negara harus memiliki kejelasan

tentang status hak atas tanah di lokasi tempat bangunan

gedung negara berdiri. Kejelasan status atas tanah ini dapat

berupa hak milik atau hak guna bangunan. Status hak atas

tanah ini dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan/hak

atas tanah Instansi/lembaga pemerintah /negara yang

bersangkutan.

Dalam hal tanah yang status haknya berupa hak guna

usaha dan/atau kepemilikannya dikuasai sementara oleh

pihak lain, harus disertai izin pemanfaatan yang dinyatakan

dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah

atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung,

sebelum mendirikan bangunan gedung di atas tanah

3. STATUS KEPEMILIKAN

Status kepemilikan bangunan gedung negara merupakan

surat bukti kepemilikan bangunan gedung sesuai peraturan

perundang-undangan. Dalam hal terdapat pengalihan hak

kepemilikan bangunan gedung, pemilik yang baru wajib

memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundangundangan.

Setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan

dokumen perizinan yang berupa: Izin Mendirikan Bangunan

Gedung (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau keterangan

kelaikan fungsi sejenis bagi daerah yang belum melakukan

5. DOKUMEN PERENCANAAN

Setiap bangunan gedung negara harus memiliki dokumen

perencanaan, yang dihasilkan dari proses perencanaan

teknis, baik yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Perencana

Konstruksi, Tim Swakelola Perencanaan, atau yang berupa

Disain Prototipe dari bangunan gedung negara yang

bersangkutan.

6. DOKUMEN PEMBANGUNAN

Setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan

dokumen pembangunan yang terdiri atas: Dokumen

Perencanaan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dokumen

Pelelangan, Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi, dan As Built

Drawings, hasil uji coba/test run operational, Surat

Penjaminan atas Kegagalan Bangunan (dari penyedia jasa

konstruksi), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai ketentuan.

7. DOKUMEN PENDAFTARAN

Setiap bangunan gedung negara harus memiliki dokumen

pendaftaran untuk pencatatan dan penetapan Huruf

Daftar Nomor ( HDNo ) meliputi Fotokopi:

a. Dokumen Pembiayaan/DIPA (otorisasi pembiayaan);

b. Sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah;

c. Status kepemilikan bangunan gedung;

d. Kontrak Kerja Konstruksi Pelaksanaan;

e. Berita Acara Serah Terima I dan II;

f. As built drawings (gambar sesuai pelaksanaan konstruksi)

g. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik

h. Surat Penjaminan atas Kegagalan Bangunan (dari

disertai arsip gambar/legger;

Fungsi (SLF); dan

penyedia jasa konstruksi).

E. PERSYARATAN TEKNIS

Secara umum, persyaratan teknis bangunan gedung negara

mengikuti ketentuan yang diatur dalam:

ƒ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

ƒ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Klasifikasi Bangunan Gedung Negara

Recommend Documents