Kode Etik Profesi Akuntan Menuju Era Global
RESUME
Oleh :
Destoe Christanto
(170810301178) (170810301178)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER 2017
TANTANGAN PROFESI AKUNTAN GLOBAL
Dua persoalaan di bidang audit dan akuntansi yang belum sepenuhnya dapat mendukung kearah kesatuan ekonomi global yaitu: 1. Setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri, yang terkadang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. 2. Profesi akuntan di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntansi.
Pada abad ke-20, dapat dikatakan ada tiga aliran a kuntansi dan audit yang dominan diterapkan oleh perusahaan atau organisasi, yaitu: a. Sistem Anglo-Saxon yang dimotori oleh AS, b. Sistem Kontinental yang berlaku di Belanda, Jerman, dan beberapa Negara Eropa lainnya, c. Sistem yang berlaku di Inggris dan Negara-negara persemakmuran.
Pihak-pihak, badan, atau lembaga yang selama ini berkaitan langsung dengan profesi akuntansi, antara lain: a. Pemerintah dan Lembaga Legeslatif melalui produk peraturan dan perundang-undangan b. Badan pengatur/otoritas pasar modal (Bapepam LK, BEI, SEC, NYSE, dan lain-lain) c. Organisasi profesi akuntan di masing-masing negara (IAI, IAPI, AICPA, AAA, CICA, IMA, dan lain-lain) d. Badan atau Organisasi mandiri Internasional (IFAC dan IASB) e. Para pemakai/pengguna laporan keuangan dan sebagainya. KODE ETIK PROFESI AKUNTAN DI AS
Sebagaimana dikatakan oleh Duska dan Duska (2005), sedikitnya ada enam manfaat dari kode etik profesi, yaitu: 1. Dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dari rakan sejawat (peer pressure) 2. Dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah dari pada mengandalkan kepribadian manuasiawi atau keputusan yang selalu bersifat ad hoc. 3. Dapat memberikan tuntunan, terutama dalam menghadapi situasi yang abu-abu (ambiguous situations). 4. Kode etik tidak saja dapat menuntun perilaku karyawan (employees), namun dapat juga mengawasi kekuasaan otokrasi atasan (employers) 5. Kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri
6. Kode etik sebenarnya untuk kepentingan bisnis itu sendiri, kalau bisnis tidak mau mengawasi perilaku dirinya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasinya.
Tabel 8.1 Ringkasan Prinsip-prinsip dan aturan etika AICPA
1.
Prinsip-prinsip Tanggung Jawab: Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional,
anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara snsitif (Artikel 1). 2.
Kepentingan Publik: Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak
sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme (Artikel II). 3.
Integritas: Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus
melaksanakan semua tanggung jawab profesinal dengan ras integritas tertinggi (Artikel III) 4.
Objektivitas dan Independensi: Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan
bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya (Artikel IV). 5.
Kehati-hatian (due care): Seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar
etika dan teknis profesi terdorong untuk secara terus menerus mengembangkan kompetensi dan kualita jasa, dan menunaikan tanggung jawab profesional sampai tingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan (Artikel V). 6.
Ruang Iingkup dan Sifat Jasa: Seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti
prinsip-prinsip kode Perilaku Profesional dalam menetapkan ruang lingkup an sifat jasa yang diberikan (Artikel VI). 101 Independensi 102 Integritas & Objektivitas 201 Standar umum 202 kesesuaian dengan standar 203 prinsip akuntansi 301 informsi klien rahasia
Aturan Etika AICPA 302 FEE Kontigen 501 Tindakan mendiskreditkan 502 Advertensi dan solisitasi 503 komisi dan Fee rujukan 505 bentuk dan nama organisasi
KODE ETIK PROFESI AKUNTAN DI BEBERAPA NEGARA DILUAR AS
Tabel 8.2 Ringkasan Kode Etik Profesi Akuntan Kanada
Pendahuluan Karakter seorang profesional Prinsip-prinsip yang mengatur perilaku anggota dan mahasiswa
Meliputi filosofi yang melandasi aturan yang mengikat tanggung jawab seorang Chartered Accountant. Delapan unsur, termasuk subordinasi kepentingan pribadi atas kepentingan publik Berasal dari kepercayaan publik atas kewajaran laporan keuangan dan nasihat yang kompenten atas berbagai masalah bisnis. Memelihara reputasi, baik profesi maupun kemampuannya untuk melayani kepentingan publik. Menjalankan integritas, kehati-hatian, kompetensi profesional yang cukup, dan mematuhi berbagai peraturan. Tidak ada pengaruh, kepentingan, atau hubungan yang dapat mencederai penilaian profesional atu objektivitas, atau kesan demikian dari pengamat yang berakal sehat. Kewajiban untuk merahasiakan dan tidak mmanfaatkan informasi uang berkaitan dengan urusan klien. Pengembangan praktik berdasarkan keunggulan profesional, bukan atas dasar promosi pribadi. Menunjukkan rasa hormat dan pertimbangan dalam berhungan dengan rekan sejawat. Memperhatikan kewajiban fidusa dan kewajiban profesional yang diperlukan Menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegagalan dalam mematuhi peraturan akan memicu sanksi untuk firma secara keseluruhan atau untuk partner yang mengetahui dan bertanggung jawab. Mengikuti prinsip-prinsip dan aturan etika, perilaku terhormat melampaui larangan-larangan tertulis. Untuk semua anggota yang berpraktik sebagai akuntan publik, dan/atau dimana publik dan/atau asosiasi mengandalkan individu berdasarkan keanggotaanya di ICAO. Kepada bukan anggota yang diawasi oleh atau bersekutu dengan anggota Di dalam yuridiksi di luar Ontario, anggota harus menghormati peraturan lokal, tetapi tidak menjelekkan ICAO. Aturan etika harus diinterpretasikan sejalan dengan persoalan yang dikemukakan pada pendahuluan. Aturan Etika
Prinsip-prinsip yang mengatur tanggung jawab firma
Karakter pribadi dan kode etik Penerapan aturan etika
Interpretasi aturan etika
Umum Standar-standar yang memengaruhi kepentingan publik Hubungan dengan anggota atau firma sejawat dan perikatan dengan non-anggota dalam akuntansi publik
Organisasi dan perilaku seseorang praktisi profesional Aturan yang berlaku bagi firma
SARBANES-OXLEY ACT
Badan skandal keuangan yang mempertontonkan pelanggaran etika secara nyata yang dilakukkan oleh para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan publik multinasional yang berkantor pusat
di AS yang juga melibatkan profesi akuntan publik ternama, sempat
mengguncang saham dan dunia perekonomian AS.
Tabel 8.2 Ringkasan Sarbanes-Oxley Act 2002 dan Dampaknya
1. Sabarnes Oxley Act 2002 ditujukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang beberapa isu yang sering diperdepatkan. 2. Sabarnes Oxley Act memerlukan interprestasi melalui proses aturan SEC dan Public Company Accounting Oversight Board. DAMPAK SABARNES OXLEY ACT 2002 1. TERHADAP MANAJEMEN 1.1 Mengharuskan adanya setifikasi CEO/CFO atas laporan berkala yang disampaikan ke SEC. 1.2 Laporan Internal Control 1.3 Pengungkapan baru yang diharuskan 1.4 Reformasi Corporate Governance 1.5 Meningkatkan tinjauan atas penyampaian (fillings) oleh SEC. 2. TERHADAP KOMITE AUDIT 2.1 Interaksi dengan auditor 2.2 Independensi dan keahlian komite audit 2.3 Keluhan dan saran 2.4 Persetujuan terdahulu 3. TERHADAP AKUNTAN PUBLIK 3.1 Membentuk Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 3.2 Melarang jasa nonaudit 3.3 Perputaran partner 3.4 Laporan kepada komite audit 3.5 Penugasan auditor 3.6 Studi tentang kewajiban perputaran kantor akuntan publik
KODE ETIK PROFESI AKUNTAN : INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANT S (IFAC) Struktur dan Kerangka Dasar Kode Etik IFAC
Untuk lebih memahami kode etik yang diterapkan oleh IFAC ini, maka Brooks (2007) memberikan pendekatan cara memahami filosofi Kode Etik IFAC sebagai berikut: 1. Memahami Struktur Kode etik. 2. Memahami Kerangka Dasar Kode etik untuk melakukan penilaian yang bijak. 3. Proses menjamin indenpendensi pikiran dan indenpendensi penampilan. 4. Pengamanan untuk mengurangi resiko situasi konflik kepentingan.
Kerangka dasar Kode Etik IFAC sebagaimana dilukiskan pada Gambar 8.1 dan Gambar 8.2 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Melayani kepentingan publik. 2. Melayani kepentingan publik dari arti luas. 3. Profesionalisme,kinerja dan kepentingan publik. 4. Kredibilitas, profesionalisme , kualitas jangka tinggi, kerahasiaan. 5. Integritas, obyektif, integritas, objektifitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. 6. Sikap indenpenden. Gambar 8.1 Struktur Kode Etik IFAC kewajiban kepada masyarakat pelayan kepentingan publik
objektif memenuhi harapan profesionalisme kinerja, kepentingan publik
kebutuhan dasar: kredibilitas, profesionalisme, jasa kualitas tertinggi, kerahasiaan Prinsip-prinsip fundamental: Integritas, Objektifitas, Kompentensi profesional, dan Kehati-hatian, perilaku profesional ,dan standar teknis
Gambar 8.2 Kerangka Dasar Kode Etik IFAC
1.MELINDUNGI KEPENTINGAN PUBLIK 2.JASA PROFESIONAL KEPADA KLIEN
PENILAIAN
INTEGRITAS
OBJEKTIVITAS
INDEPENDENSI PIKIRAN DAN PENAMPILAN
Pengamanan untuk mengurangi risiko situasi konflik kepentingan: 1. Pengamanan melalui profesi, legislasi, dan regulasi. 2. Pengamanan di dalam klien.
SKEPTIME PROFESIONAL
3. Pengamanan yang menyangkut sistem dan prosedur di dalam firma.
Prinsip-prinsip Fundamental Etika
Prinsip-prinsip Fundamental Etika terdiri atas: a. Integritas (integrity) b. Objektivitas (objectivity) c. Kompetensi profesional kehati-hatian. d. Kerahasiaan (confidentiality) e. Perilaku profesional (professional behavior)
Independensi
I ndependensi dalam pikiran adalah suatu keadaan pikiran yang memungkinkan pengungkapan suatu kesimpulan tanpa terkena pengaruh yang dapat mengompromikan penilaian profesional, memungkinkan seorang individu bertindak berdasarkan integritas, serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional. I ndependensi dalam penampilan adalah penghindaran fakta dan kondisi yang sedemikian signifikan sehingga pihak ketiga yang paham dan berfikir rasional — dengan memiliki pengetahuan akan semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan — akan tetap dapat menarik kesimpulan bahwa skeptisme profesional, objektivitas, dan integritas anggota firma, atau tim penjaminan (assurance team) telah dikompromikan.
Ancaman terhadap Independensi
Seperti telah diungkapkan sebelumnya, ancaman terhadap independensi dapat berbentuk: a. Kepentingan diri (self-interest) b. Review diri (self-review) c. Advokasi (advocacy) d. Kekerabatan (familiarity) e. Intimidasi (intimidation)
Ancaman Independensi Akuntan Publik
Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan publik, antara lain, namun tidak terbatas pada:
Kepentingan keuangan dalam perusahaan klien, atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien.
Ketergantungan yang tidak wajar pada total fee dari suatu klien. Memiliki hubungan bisnis yang sangat erat dengan klien. Kekhawatiran berlebihan bila kehilangan suatu klien. Potensi akan dipekerjakan oleh suatu klien. Fee kontinjensi sehubungan dengan perikatan penjaminan (assurance engagement). Ada penjamin dari/atau kepada klien penjaminan, atau kepada/dari direktur atau pejabat dari klien (IFAC, 200.4).
Pengamanan terhadap Ancaman
Ada dua kategori pokok pengamanan terhadap Ancaman Independensi, yaitu: a. Pengamanan melalui profesi, legislasi, atau regulasi. b. Pengamanan lingkungan kerja (IFAC, 100.11).
Pengamanan di temapt kerja untuk akuntan bisnis, antara lain, namun tidak terbatas pada:
Penerapan struktur pengawasan korporasi (corporate oversight or oversight structure). Pedoman kode etik perilaku organisasi. Pedoman perekrutan yang menekankan pentingnya merekrut tenaga dengan kompetensi tinggi.
Pengendalian internal yang kuat. Proses pendisiplinan yang memadai. Kepemimpinan yang berbasis etika. Kebijakan dan prosedur pelaksanaan dan pemantauan kinerja karyawan. Komunikasi tepat waktu tentang berbagai kebijakan dan prosedur termasuk perubahannya ke seluruh karyawan disertai pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang kebijakan dan prosedur yang ada (IFAC, 300.16).
Bagian B: Kode Etik Akuntan Publik
Daftar isi dan kode Bagian B adalah: 200 Pendahuluan 210 Penunjukan Profesional dan Penerimaan Klien 220 Konflik Kepentingan 230 Pendapat Kedua (Second Opinion) 240 Fee dan Jenis Imbalan Lainnya 250 Pemasaran Jasa Profesional
260 Hadiah dan Keramahtamahan 270 Penyimpanan Aset Klien (Custody of Client Assets) 280 Objektivitas Semua Jasa 290 Independensi Perikatan Penjaminan (Assurance Engagement)
Bagian C: Kode Etik Akuntan Bisnis
Daftar isi dan kode Bagian C ini adalah: 300 Pendahuluan 310 Potensi Konflik 320 Penyusunan dan Pelaporan Informasi 330 Bertindak dengan Keahlian yang Memadai
PROFESI AKUNTAN INDONESIA DAN IFAC
Saat ini profesi akuntan di Indonesia, baik akuntan publik maupun akuntan manajemen, mengikuti standar kompetensi yang berlaku di AS. Namun dengan kecenderungan terjadinya penyatuan sistem perekonomian dunia, mau tidak mau seluruh profesi akuntan di dunia juga harus mendukung ke arah penyatuan sistem ekonomi global tersebut. Kabar terakhir pengurus IAI bertekad untuk sesegera mungkin agar profesi akuntan Indonesia mengadopsi standar teknis dan perilaku yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants (IFAC).
