KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA Jones Hendra M. Sirait Mahasiswa S2 PWD/PWK SPs USU Abstract: This article contains explanation about activity process configurations space in pemgembangan city area that consist of planning, utilization and development. in part furthermore explained that happen various paradigm change necessary anticipated and mengakomodasi by government in composed development strategy and city/regency area development aspiratif and kondusif, as conclusion mengantaranya confirmed important character existence configurations space in answer various rumors and real challenge in bational development development execution and region. Keywords: city development PENDAHULUAN 1. Pengertian Wilayah/Kawasan dalam Tata Ruang Wilayah/Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, terdiri dari : a. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. b. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
Selain itu dikenal kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang dijelaskan sebagai berikut: a. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. b. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
c.
Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Rencana tata Ruang Kawasan Perkotaan perlu dibedakan dalam 3 Jenis rencana dengan tingkat kedalaman yang berbeda: a. Rencana Struktur, adalah kebijakan yang menggambarkan arahan tata ruang untuk Kawasan Perkotaan Metropolitan dalam jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang ; b. Rencana Umum, adalah kebijakan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan ; c. Rencana Rinci, terdiri dari : - Rencana Detail, merupakan pengaturan yang memperlihatkan keterkaitan antara blok-blok penggunaan kawasan untuk menjaga keserasian pemanfaatan ruang dengan manajemen transportasi kota dan pelayanan utilitas kota. - Rencana Teknik, merupakan pengaturan geometris pemanfaatan ruang yang menggambarkan keterkaitan antara satu bangunan
142
WAHANA HIJAU Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.4, No.3, April 2009
dengan bangunan lainnya, serta keterkaitannya dengan utilitas bangunan dan utilitas kota/kawasan (saluran drainase, sanitasi dll) Sesuai dengan tingkatan kedalaman perencanaan tata ruang tersebut, maka produk perencanaan tata ruang kawasan perkotaan meliputi: a. Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan ; b. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Ruang Wilayah; c. Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan ; d. Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan ; 2. Proses Penyusunan Konsep Pembangunan Wilayah Perumusan konsep diawali dengan identifikasi potensi dan masalah pembangunan di daerah ini. Identifikasi potensi dan permasalahan pemanfaatan ruang tidak hanya mencakup perhatian pada masa saat ini. Namun juga potensi dan masalah yang akan mengemuka pada masa depan. Identifikasi dari potensi dan masalah tersebut membutuhkan terjalinnya komunikasi antara perencana dengan masyarakat yang akan terpengaruh oleh rencana. Langkah berikutnya adalah perumusan tujuan pemanfaatan ruang wilayah kecamatan. Untuk satu daerah tertentu, tujuan dan sasaran perencanaan tata ruang harus mencerminkan visi dari masyarakat setempat. Selanjutnya, dilakukan perumusan strategi dan kebijakan tata ruang kecamatan. Rumusan konsep yang dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:250.000. Adapun muatan rencana Kota, yaitu : 1. Arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang 2. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya ; 3. Arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman, perniagaan, jasa dan kawasan lainnya ; 4. Arahan pengembangan Sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan pengelolaan lingkungan ; 5. Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan ;
143
6. Arahan kebijakan tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. Kelembagaan dalam proses penyusunan tersusun dibawah ini: a. Lembaga Formal Pemerintahan: unit yang diberikan tanggung jawab utama atas penataan ruang di daerah pada umumnya adalah lembaga yang ditunjuk oleh Walikota uktuk tingkat kota didampingi Camat, Bappeda, Dinas PU, atau Dinas Tata Ruang. b. Lembaga Formal Pemerintahan: unit yang diberikan tanggung jawab utama atas penataan ruang di daerah pada umumnya adalah lembaga yang ditunjuk oleh Walikota uktuk tingkat kota didampingi Camat, Bappeda, Dinas PU, atau Dinas Tata Ruang. Adapun tahapan untuk persiapan penyusunan Konsep Kota itu sendiri, yaitu : 1. Menyusun kerangka acuan kerja atau Terms of Reference (TOR) termasuk di dalamnya agenda pelaksanaan dan tenaga ahli yang diperlukan ; 2. Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari tim pengarah, tim teknis, dan tim supervisi ; 3. Menyiapkan kelengkapan administrasi ; 4. Menyiapkan pengadaan jasa konsultansi; 5. Menyusun program kerja dan tim ahli apabila akan dilakukan secara swakelola; 6. Persiapan teknis, antara lain meliputi perumusan substansi secara garis besar, penyiapan checklist data dan kuesioner, penyiapan metode pendekatan dan peralatan yang diperlukan ; 7. Perkiraan biaya penyusunan RUDTR Kota. 3. Cakupan Materi dalam Penyusunan RDTR Kota Berdasarkan Permendagri No.2 Tahun 1987 tentang muatan/materi penyusunan RDTR dapat dijelaskan dalam uraian dibawah ini, yaitu : a. Kebijaksanaan pengembangan penduduk (distribusi dan kepadatan) b. Rencana pemanfaatan ruang (peruntukan dan besaran ruang)
Jones Hendra M. Sirait: Konsep Pengembangan Kawasan Kota
c.
d.
e.
f.
g.
h. i.
j. k.
Rencana struktur tingkat pelayanan (tata jenjang antara fungsi-fungsi pelayanan lingkungan) Rencana sistem jaringan jalan (lokasi dan besaran fungsi arteri sekunder, kolektor sekunder dan lokal sekunder, jalan KA, alur pelayaran) Rencana sistem jaringan utilitas (lokasi dan besaran/jaringan sekunder dan tersier untuk sistem jaringan air bersih, telepon, listrik, air limbah, gas) Rencana intensitas bangunan lingkungan (perbandingan keseluruhan luas lahan yang tertutup pada tiap blok peruntukan) Rencana ketinggian bangunan (ketinggian maksimum dan minimum untuk tiap blok peruntukan) Rencana GSB atau garis pengawasan jalan. Rencana indikasi unit pelayanan (perbelanjaan, kesehatan, pendidikan rekreasi, OR pada tiap blok peruntukan) Rencana tahapan pembangunan Pengelolaan penanganan lingkungan (perbaikan, pembaruan, pemugaran, peremajaan perlindungan lingkungan, manajemen lahan, pengoperasian aparat pelaksana dan pengendali pada tingkat kecamatan)
Konsep akhir rencana tata ruang dipresentasikan oleh tim penyusun di hadapan DPRD Kota serta unsur Muspika setempat untuk dapat dibahas sebagai acuan rancangan perda, yang kemudian disempurnakan dan ditetapkan sebagai suatu perda melalui sidang paripurna DPRD daerah masing-masing. Dalam jenjang perencanaan, RDTR kabupaten/kota tidak hanya berbeda dalam hal tingkat ketelitian (skala) peta dan jangka waktu perencanaanya namun juga dalam hal substansi yang terkandung di dalamnya. Apabila RDTR kota adalah berupa rencana dan indikasi program pembangunan internal kabupaten/kota, maka RDTR kabupaten/kota pada jenjang di atasnya merupakan arahan kebijaksanaan yang terutama mengakomodasikan hubungan dan keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota di wilayah Kota itu sendiri.
4. Indikasi Program Kriteria umum dalam menentukan indikasi program pembangunan secara keseluruhan adalah: - Mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan dan pembangunan: - Mempertimbangan aspirasi masyarakat serta potensi dan masalah yang ada di daerah agar tercapai segi efisiensi dari usaha-usaha pengembangan wilayah; - Konsisten dengan arahan tata ruang yang telah ditetapkan. 5. Konsep Pengembangan Analisis yang dilakukan adalah bertujuan untuk: a. Memahami karakteristik unsur-unsur pembentukan ruang; b. Memahami hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah; c. Mengetahui beberapa fenomena yang ada. Aspek-aspek analisis yang dimaksud meliputi: kebijaksanan pembangunan; Analisis regional; Ekonomi dan sektor unggulan; SDM; Sumberdaya buatan dan SDA; Sistem permukiman; Penggunaan lahan; Pembiayaan pembangunan; Kelembagaan.
Dalam jenjang perencanaan, konsep pengembangan kawasan ini tidak hanya berbeda dalam hal tingkat ketelitian (skala) peta dan jangka waktu perencanaanya namun juga dalam hal substansi yang terkandung di dalamnya. Apabila RDTR kabupaten/kota adalah berupa rencana dan indikasi program pembangunan internal kabupaten/kota, maka RDTR tersebut pada jenjang di atasnya merupakan arahan kebijaksanaan yang terutama mengakomodasikan hubungan dan keterkaitan antar kawasan kabupaten/kota di lingkup Kota. Infrastruktur sangat penting untuk dibenahi dalam menyusun konsep yang baik. Salah satu contohnya yaitu prasarana transportasi dan pemanfaat SDA yanga ada. Prasarana transportasi ini mencakup darat, laut, dan udara. Data dan peta sistem prasarana transportasi darat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Pola jaringan jalan dan rel kereta api; Kondisi jalan; Lokasi dan volume bongkar-muat di terminal. Data dan peta sistem prasarana transportasi air (sungai, danau, penyebe-
144
WAHANA HIJAU Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.4, No.3, April 2009
rangan, dan laut) yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Pola jaringan/alur pelayaran; Jenis-jenis • pelayaran; Asal dan tujuan pelayaran; a. Volume aliran barang dan penumpang; b. Lokasi dan volume bongkar muat pontoon/dermaga/pelabuhan. Data dan peta prasarana transportasi • udara yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : a. Pola jaringan penerbangan; b. Jenis-jenis penerbangan; c. Asal dan tujuan penerbangan; d. Volume aliran barang dan penumpang; e. Lokasi dan kapasitas Bandar udara. HASIL 1. Lingkup Perkotaan Daerah perkotaan merupakan daerah yang memiliki fungsi daerah strategis dalam tinjauan kegiatan ekonomi. Oleh karena daerah ini memiliki infrastruktur yang cukup memadai maka perlu penataan beberapa komponen untuk pengembangan kawasan perkotaan sebagai daerah pusat kegiatan pemerintahan. Beberapa komponen-komponen yang menjadi program prioritas dalam pengembangan kawasan ini, yaitu: a. Pengembangan pusat-pusat permukiman potensial termasuk permukiman kumuh pada daerah pinggiran dengan program penataan kembali wilayah adminitratif kecamatan. b. Peningkatan pelayanan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dengan daerah sekitarnya. c. Pengembangan pusat sentra produksi dan peningkatan modal usaha guna membuka pemasaran produksi. d. Peningkatan pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan, serta penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat. e. Pengembangan partisipasi swasta dalam pemanfaatan potensi wilayah khususnya bidang pendidikan. f. Penetapan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan pusat-pusat pemukiman potensial yang tetap berorientasi pada system atau pola pengembangan wilayah.
145
g. Penanggulangan kemiskinan yang dicapai melalui pemenuhan kebutuhan mendesak dan melalui redistribusi manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan ekonomi khususnya dari sektor-sektor produksi seperti industri rumah tangga. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan penyerasian pendekatan pembangunan (prosoperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach) Dari segi aspek sosial ekonominya, daerah ini merupkan daerah yang cukup berkembang. Hal ini dapat dilihat dari segi kondisi kehidupan masyarakat sekitarnya, yang pada umumnya hidup cukup modern. Secara gamblang dapat kita perhatikan dari kondisi bangunan yang ada mulai dari perumahan sampai bangunan gedung bertingkat yang ada pada daerah ini sangat modern dari segi tampilan. Masyarakatnya hidup dengan taraf kehidupan yang cukup layak. Tetapi juga masih ada masyarakatnya yang hidup dibawah garis kemiskinan. Daerah yang masih terdapat masyarakat yang kurang mampu ini umumnya ada di daerah pinggiran, contoh yang ada pada daerah ini masyarakat membentuk lingkungan perumahan kumuh tepat pada pinggir anak sungai babura. Disepanjang sungai ini dapat dijumpai kelompok masyarakat miskin kota yang mendiami daerah ini cukup lama. Ada beberapa aspek sosial ekonomi yang menyebabkan masih adanya masyarakat yang hidup kumuh di dalam daerah kecamatan Medan hal ini disebabkan antara lain oleh: a. Aksesibilitas ke daerah kota yang rendah; b. Rendahnya tingkat pendidikan dan rendahya pengetahuan tentang kesehatan masyarakatnya ; c. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakatnya ; d. Langkanya informasi tentang pemerintah dan minimnya perhatian dari pemerintah yang diserikan pada kelompok masyarakat pingiran ini. 2. Kependudukan Aspek-aspek kepedudukan terutama yang memiliki pengaruh timbal balik dengan pertumbuhan perkembangan wilayah sosial
Jones Hendra M. Sirait: Konsep Pengembangan Kawasan Kota
dan ekonomi; untuk memahami faktor-faktor sosial kemasyarakatan yang mempengaruhi perkembangan wilayah serta hubungan kualitas diantara faktor-faktor tersebut. Dari hasil analisis ini dapat diketahui potensi sumberdaya manusia yang dapat dikembangkan. Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Jumlah penduduk; Kepadatan i. penduduk; Pertumbuhan penduduk; Penduduk menurut struktur agama; Penduduk menurut jenis kelamin; Penduduk menurut struktur pendapatan; Penduduk menurut struktur pindidikan/pekerjaan ; Jumlah kepala keluarga; Angka kelahiran dan angka kematian; Tingkat mobilitas penduduk; Tingkat harapan hidup; Tingkat buta huruf. Kebijaksanaan kependudukan ini diarahkan untuk menunjang usaha-usaha agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik sehingga perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia. Kebijaksanaan kependudukan meliputi: a. Pengendalian pertumbuhan penduduk Pengendalian pertumbuhan penduduk dicapai melalui pembatasan kelahiran dan migrasi. Pembatasan kelahiran dicapai melalui intensifykasi program Keluarga Berencana. b. Pemerataan penyebaran penduduk Salah satu masalah kependudukan yang timbul di Kecamatan/Kota Medan adalah penyebaran penduduk yang tidak merata dimana masih terkonsentrasi pada pusat kota. Untuk menanggulangi keadaan ini kebijaksanaan yang dijalankan adalah menciptakan keseimbangan dalam proses pembangunan kota dengan cara mendistribusikan penduduk secara merata (sesuai dengan jarak dan pusat kota) ke seluruh wilayah kota. Usaha yang ditempuh antara lain adalah dengan cara melakukan penyebaran fasilitasfasilitas pelayanan ke seluruh daerah permukiman penduduk, baik pada daerah permukiman yang telah ada maupun yang akan direncanakan. Untuk maksud tersebut arahan
kepadatan penduduk mengikuti kebijaksanaan: Kepadatan rendah: Max 50 • jiwa/Ha Kepadatan menengah/sedang: 50• 150 jiwa/Ha Kepadatan tinggi: 150-300 • jiwa/Ha Perluasan kesempatan kerja Memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menampung angkatan kerja yang baru sehingga tercapai pemerataan pendapatan masyarakat bagi peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan menuju masyarakat adil dan makmur, kebijaksanaan utama untuk mendorong pengadaan kesempatan kerja adalah dengan meningkatkan kegiatan perdagangan dan jasa secara internal dan kegiatan industri kecil di wilayah perencanaan serta pembangunan di segala bidang. 3. Kebijaksanaan Pengembangan Ekonomi Untuk mengembangkan kegiatan ekonomi agar pendapatan masyarakat meningkat dan memperluas kesempatan kerja diperlukan beberapa kebijaksanaan yang diakomodasikan selanjutnya di dalam rencana spesial. Kebijaksanaan tersebut adalah: a. Pengembangan di sektor perdangan dan jasa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu yang tepat dan dengan harga layak, seperti peningkatan fasilitas perbelanjaan berupa pasar permanen dan kios dan pusat perbelanjaan. b. Pengembangan kegiatan tersier berupa jasa pelayanan dalam ber bagai bentuk yang dapat menunjang sektor primer (perkebunan dan pertanian tanaman pangan) dan sektor sekunder (industri kecil, agrowisata dan sebagainya). c. Mengembangkan kegiatan primer dan sekunder dengan mapan dan spesifik. d. Menyediakan utilitas dan fasilitas untuk mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan.
146
WAHANA HIJAU Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.4, No.3, April 2009
e. Membentuk kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan fasilitas pendukungnya dan sistem transportasi penunjang. f. Pengembangan kegiatan sekunder yang menguntungkan kedua sisi, yaitu sisi penyedia dengan mengam bil keuntungan dari kegiatannya dan sisi pengguna melalui tersedianya kebutuhan. Pengembangan kegiatan sekunder mencakup aktivitas yang langsung mendistribusikan barang pada konsumen akhir, dalam hal ini penduduk itu sendiri. Wujud fisik aktivitas lain dalam bentuk pasar, toko, pertokoan, supermarket, warung dan kios. Perkembangan jenis ini sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi dan demand penduduk. Pengembangan aktivitas sekunder mengikuti pola pengembangan tata ruang secara makro di bidang ekonomi serta kecendrungan perkembangan fisik kawasan. Pengembangannya juga mempertimbangkan distribusi penduduk sebagai demand market, pola konsumsi serta prospek ekonomi kegiatan ( ditinjau dari potensi daya dukung berkembangnya kegiatan ). Kegiatan sekunder diarahkan sesuai kebutuhan pada unit pelayanan yang ada. Aktivitas sekunder dikembangkan menurut jenis dan skala pelayanan fasilitas. Dengan dasar tersebut, maka pengembangan jenis aktivitas sekunder diarahkan menurut penduduk pendukung dan jenis aktivitasnya. Pasar dikembangkan melayani satu unit lingkungan/kelurahan, toko/warung dikembangkan tiap blok, sedangkan pusat perdagangan memiliki skala pelayanan satu Kecamatan/Kota. Pola dan pengembangan kegiatan sekunder tersebut mengindikasikan pengembangan aktivitas sekunder dipengaruhi faktor aksebility (jalan, lokasi), distribusi demand (penduduk, lalu lintas), berkembangnya kegiatan ekonomi yang tel ah ada dan ketersediaan lahan. Oleh karena itu penataan ruang aktivitas sekunder di wilayah perencanaan dilakukan dengan mengefisienkan pelayanan dan optimalkan pemanfaatan ruang. Pada lokasi strategis dilakukan pengembangan intensif dan untuk aktivitas pelayanan unit lingkungan
147
disesuaikan dengan daya dukung penduduk dan kemungkinan pengembangan. 4. Kebijaksanaan Pengembangan Ruang Mengingat perkembangan kegiatan aktivitas yang menggunakan ruang masih rendah intensitasnya, maka Kawasan Kota dibentuk 1 (satu) pusat inti kota yaitu Kota Medan, dimana kemudian dibagi menjadi 4 (empat) BWK dengan sub-pusat dan pusat utama. Didalam alokasi ruang, sejumlah pusat pelayanan lingkungan tertentu pada wilayah perencanaan dalam kenyataannya bisa juga memperoleh aksebilitas terhadap pelayanan yang lebih tinggi yang diberikan oleh sejumlah fasilitas tertentu dari hirarki atasannya. Namun demikian pada tiap unit lingkungan akan diusahakan untuk memperoleh fasilitas yang sesuai dengan skala lingkungannya masing-masing guna mendistribusikan kegiatan sesuai dengan pusat-pusat pelayanan yang direncanakan. Intensitas pemanfaatan ruang akan diarahkan sesuai dengan jenis kegiatan, daya dukung fisik serta daya tampung ruang. Secara umum kota Medan memiliki cadangan lahan yang cukup luas bila diperhitungkan di dalamnya kawasan perkebunan yang akan segera berakhir HGUnya. Selain itu jumlah penduduk dan tingkat kegiatan yang akan ditampung masih dalam skala menengah/rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka pola pemanfaatan ruang lebih diarahkan kepada kawasan yang belum terbangun dan membatasi pengembangan pada bagian Timur dan Utara kota Medan. PEMBAHASAN 1. Analisis Regional Analisis regional dilakukan untuk memahami kedudukan dan keterkaitan kabupaten dan Provinsi dalam sistem regional yang lebih luas dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Sistem regional tersebut dapar berupa pulau atau pun nasional, di mana Provinsi dapat berperan dalam perkembangan regional dan nasional. Kebutuhan Data/Peta : Data satuan wilayah sungai (SWS) dan daerah pengaliran sungai (DPS); Ekosistem wilayah; Sistem jaringan transportasi; Sistem pergerakan barang dan modal; Pola migrasi penduduk; Karakteristik budaya (suku, adat, agama, dan ras).
Jones Hendra M. Sirait: Konsep Pengembangan Kawasan Kota
2. Analisis Ekonomi dan Sektor Unggulan Analisis ekonomi dilakukan untuk mewujudkan ekonomi wilayah yang sustainable melalui kerkaitan ekonomi lokal dalam sistem ekonomi wilayah yang lebih luas. Dalam pengertian tersebut, analisis ekonomi diarahkan untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar kawasan di dalam wilayah kabupaten/provinsi dan keterkaitan ekonomi antar wilayah kabupaten. Dari analisis ini, diharapkan diperoleh pengetahuan mengenal karakteristek perekonomi wilayah dan ciri-ciri ekonomi kawasan dengan mengindetifikasi basis ekonomi, sektor-sektor unggulan, besaran kesempatan kerja, pertumbuhan dan disparitas pertumbuhan ekonomi. Data dan/atau peta perekonomian yang dibutuhkan adalah sebagai berikut Produk Domestik Regional Bruto; Income per kapita; APBD; Jumlah dan besar investasi pemerintah dan swasta; Jumlah tenaga kerja di sektor formal dan informal; Jumlah pengguran; Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara. 3. Analisis Sumberdaya Manusia Analisis sumberdaya manusia dilakukan: untuk memahami aspek-aspek kepedudukan terutama yang memiliki pengaruh timbal balik dengan pertumbuhan perkembangan wilayah sosial dan ekonomi; untuk memahami faktor-faktor sosial kemasyarakatan yang mempengaruhi perkembangan wilayah serta hubungan kualitas diantara faktor-faktor tersebut. Dari hasil analisis ini dapat diketahui potensi sumberdaya manusia yang dapat dikembangkan. Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Jumlah penduduk; Kepadatan penduduk; Pertumbuhan penduduk; Penduduk menurut struktur agama; Penduduk menurut jenis kelamin; Penduduk menurut struktur pendapatan; Jumlah kepala keluarga; Angka kelahiran dan angka kematian; Tingkat mobilitas penduduk; Tingkat harapan hidup; Tingkat buta huruf. 4. Analisis Sumberdaya Buatan Analisis sumberdaya buatan dilakukan untuk memahami: Kondisi dan pelayanan sarana dan prasarana wilayah; dan potensi dan kemungkinan kendala yang
dihadapi dalam peningkatan pelayanan sarana dan prasarana wilayah. Analisis sistem prasarana transportasi yang meliputi transportasi darat, air, dan udara dilakukan untuk gambaran mengenal: - Keterkaitan fungsional dan ekonomi antar kota, antar kawasan baik dalam wilayah kabupaten, dengan melihat pengumpul hasil produksi, pusat kegiatan transportasi, dan pusat distribusi barang dan jasa. - Kecenderungan perkembangan prasarana transportasi yang ada; - Aksesibilitas lokasi-lokasi kegiatan di wilayah kecamatan. 5. Analisis Sistem Prasarana Pengairan Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai : - Keterkaitan fungsional antara sumbersumber air baku dengan lokasi atau kawasan industri, pertanian, permukiman, dan sebagainya; - Kecenderungan perkembangan pelayanan prasarana pengairan yang ada; - Kondisi sumber aur yamg dikaitkan dengan upaya pelestarian; - Standar kebutuhan air baku pada masingmasing kegiatan.
Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: a. Kebutuhan air pola jaringan pengairan/ irigasi; b. Kapasitas dan volume pelayanan pengairan; c. Luas area yang terlayani dan volume pemakaian; d. Lokasi, fungsi, dan kapasitas instalasi/ bangunan pengairan; Lokasi dan kapasitas sumber-sumber air. 6. Sistem Prasarana Wilayah Lainnya Termasuk di dalam sistem prasarana wilyah adalah prasarana energi/listrik, telekomunikasi, pengelolaan lingkingan (seperti sampah, air limbah dan air bersih), prasarana kota, dan sebaginya. Identifikasi dimaksudkan untuk menemui dan mengenali fungsi, kondisi, dan tingkat pelayanan prasarana wilayah tersebut. Kebutuhan data yang harus dipenuhi adalah pola jaringan, kapasitas volume, pelayanan, serta lokasi, fungsi dan kapasitas instalasi.
148
WAHANA HIJAU Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.4, No.3, April 2009
7. Analisis Sumberdaya Alam Analisis terhadap sumberdaya alam dimaksudkan untuk memahami kondisi, daya dukung lingkungan, dan untuk memahami tingkat perkembangan pemanfaatan sumberdaya lahan/tanah, sumberdaya air, sumberdaya udara, sumberdaya hutan, dan sumberdaya alam lainya serta potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penunjang perkembangan lintas kawasan/kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi. Analisis sumberdaya tanah dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan berdasarkan kesesuaian tanah merekomendasikan tentang peruntukan bagi kegiatan budidaya (kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, parawisata, pertambangan, indusri, dan lain-lain) dan kawasan lindung. Data dan peta yang dibutuhkan: Ketersediaan lahan; Kemiringan lahan; Jenis tanah; Geologi tata lingkungan; Morfologi; Iklim. Analisis terhadap sumberdaya air dilakukan untuk memahami bentuk-bentuk penguasaan, penggunan, kesesuaian pemanfaatan sumber daya air. Untuk skala Provinsi terdapat sungai yang dapat mengalir melalui beberapa kecamatan sehingga kebijaksanaan uang mengatur sungai tersebut harus memperhatikan kepentingan sistem wilayah yang lebih luas (lintas kabupaten atau kota dan nasional). Data yang diperlukan: Peruntukan dan debit air; Curah hujan tahunan; Distribusi hujan; Hidrogi (pola aliran sungai); Hidrogeologi (air tanah dan permukaan); Sebaran sumber air; Daerah resapan air; Rawa dan daerah banjir. Analisis terhadap sumber daya udara dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya udara dalam rangka pengembangan kawasan yang menjaga kualitas udara. Data/peta yang dibutuhkan: Jalur-jalur penerbangan; Kegiatan produksi yang menimbulkan pencemaran udara. Analisis terhadap sumberdaya hutan dilakukan untuk mengetahui daya dukung/kemampuan kawasan dalam menunjang fungsi hutan baik untuk perlindungan maupun kegiatan produksi. Selain itu, analisis ini dimaksudkan untuk
149
menilai kesesuaian lahan bagi penggunaan hutan produksi tetap dan terbatas, hujan yang dapat di konversi, hutan lindung, dan sebagainya. Data dan peta yang di konversi; Sebaran dan luas hutan lindung; Densitas dan produksi hasil hutan. Analisis sumberdaya alam lainnya dapat mencakup sumberdaya hayati dan non hayati yang dimksudkan untuk mengetahui bentuk bentuk penguasaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya tersebut. 8. Analisis Sistem Permukiman dan Analisis Penggunaan Lahan Analisis sistem permukiman dilakukan untuk memahami kondisi, jumlah, jenis, ukuran, letak, dan keterkaitan anta pusat-pusat permukiman di wilayah kabupaten/Provinsi yang di gambarkan dengan sistem hirarki dan fungsi kawasan permukiman. Data/peta sistem permukiman yang dibutuhkan adalah :Kondisi permukiman; Jumlah permukiman; Jenis permukiman; Letak dan sebaran konsentrasi kegiatan permukiman perkotaan dan pedesan; Luasan permukiman. Analisis penggunaan lahan di lakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya dan lindung. Selain itu, dengan analisis ini dapat di ketahui besarnya fluktuasi intensitas kegiatan di suatu kawasan, perubahan, perluasan fungsi kawasan, okupasi kegiatan tertentu terhadap kawasan, benturan kepentingan sektoral dalam pemandataan ruang, kecenderungan pola perkembangan kawasan budidaya dan pengaruhnya terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi serta kelestarian lingkungan. Data/peta yang di butuhkan: Jenis dan intensitas penggunaan lahan; Luas lahan; Harga tanah; Status lahan; Perubahan fungsi lahan; Ketersediaan lahan. 9. Analisis Pembiayaan Pembangunan Analisis pembiayaan pembangunan dilakukan untuk mengidentifikasi sumbersumber penbiayaan pembangunan dan besarnya biaya pembangunan baik dari Pendapatan Hasil Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan dan pinjaman luar negeri, perkiraaan sumber-sumber pembiayaan masyarakat, dan sumber-sumber
Jones Hendra M. Sirait: Konsep Pengembangan Kawasan Kota
pembiayaan lainya. Data yang di butuhkan: Besaran PAD; APBD Kabupaten; Besaran DAK; Besaran investasi swasta dan masyarakat; Besaran bantuan dan pinjaman luar negeri; Besaran sumber pembiayan lainya. 10. Analisis Kelembagaan Dilakukan untuk memahami kapasitas pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan pembangunan yang mencakup struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan, organisasi non pemerintah dan perguruan tinggi. Data yang dibutuhkan adalah: Struktur organisasi; Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia; Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja; Produk-produk peraturan; Bentuk bentuk keterlibatan organisasi non pemerintah dan perguruan tinggi. 11. Substansi Rencana a. Arahan (untuk Provinsi)/Rencana (untuk Kabupaten/Kota) Struktur dan Pola Pengembangan Kawasan/Wilayah Baik arahan maupun rencana struktur pemanfaatan ruang menggambarkan susunan unsur-unsur pembentukan rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang di gambarakan secara hirarkis dan hubungan satu negara dengan yang lainya membentuk sruktur ruang kabupaten. Isi rencana struktur pemanfaatan ruang diantaranya meliputi hirarki pusat pelayaan wilayah seperti sistem pusat-pusat perkotaan dan pedesaan, pusat-pusat permukiman perkotaan (PKN, PKW, dan PKL ) dan pedesaan, hirarki sarana dan prasarana, sistem jaringan transportasi seperti sistem jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal dan kelas terminal. Arahan dan rencana pola pemanfaatan ruang menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan lindung. b. Arahan dan Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya Rencana pengelolahan kawasan lindung dan budidaya adalah bentuk-bentuk upaya pengolahan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang.
Arahan pengelolahan kawasan lindung dan budidaya mencakup strategi dan ketentuan pengembangan kawasan budidaya yang telah didelineasikan. Pengelolahan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan. Sedangkan pengelolahan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang, menjaga kelestarian lingkungan serta menghindari konflik pemanfaatan ruang. c. Arahan dan Rencana Pengelolahan Kawasan Fungsional (Pedesaan, Perkotaan, dan Daerah Tertentu) Rencana pengelolahan kawasan dirumuskan untuk mencapai keserasian hubungan fungsional antara kawasankawasan tersebut. d. Arahan Pengolahan Kawasan Pedesaan, perkotaan, dan tertentu mencakup strategi yang di tempuh untuk lebih meningkatkan hubungan/keterkaitan fungsi antar kawasan serta keterkaitanya dengan sistem jaringan prasarana transportasi dan sistem prasarana lainya. Dalam hal ini perlu ditentukan bagaimana kota dikembangkan agar dapat memicu pertumbuhan dan pemeratan, bagaimana desa dikembangkan sesuai dengan strategi pengembangan kawasan produksi, serta bagaimana kawasan tertentu dikembangkan sesuai dengan strategi pengembangan sector produksi. e.
Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Pariwisata dan Kawasan lainnya (Hanya untuk RDTR Provinsi ) Arahan ini menjabarkan strategi pengembangan kawasan pemukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, parawisata dan kawasan lainya dengan prinsip optimasi dalam upaya meningkatkan kemampuan produksi. f. Arahan pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan Arahan ini mencakup penentuan pusat-pusat permikiman perdesaan, permukiman perkotaan dan keterkaitan di
150
WAHANA HIJAU Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.4, No.3, April 2009
antara pusat-pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, serta kebijakan pengembangannya dengan melihat struktur kota-kota di wilayah Provinsi.
telekomunikasi untuk meningkatkan ketersediaan dan penyediaan informasi bagi kegiatan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.
g. Arahan Pengembangan dan Rencana Sistem Prasarana Wilayah Rencana Sistem Prasarana Transportasi Rencana sistem prasarana transportasi dirumuskan dalam rangka pengembangan sistem prasarana transportasi untuk meningkatkan pelayanan jaringan transportasi wilayah.
l. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah Lainnya Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya mencakup kebijakan pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya untuk meningkatkan ketersediaan dan penyediaan sumber daya bagi kegiatan permukiman, produksi jasa, dan sosial ekonomi.
h. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Arahan pengembangan sistem prasarana transportasi mencukup kebijakan pengembangan sistem prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memiliki dua peranan yaitu: - Untuk menciptakan dan mendukung keterkaitan antar kawasan/ kabupaten/kota di dalam wilayah (inter-regional linkage); dan - Untuk menciptakan dan mendukung keterkaitan antar wilayah (interregional linkage ). i.
Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Pengairan Arahan pengembangan sistem prasarana pengairan mencakup kebijakan pengembangan sistem prasarana pengairan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan air baku bagi kegiatan permukiman dan kegiatan produksi dengan memperhatikan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau Satuan Wilayah Sungai (SWS). j.
Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Energi Arahan pengembangan sistem energi mencakup kebijakan pengembangan sistem prasarana energi/listrik untuk menumgkatkan ketersediaan energi/listrik bagi kegiatan produksi. k. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi Arahan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi mencakup kebijakan pengembangan sistem prasarana
151
KESIMPULAN 1. Perencanaan pengembangan Kawasan Kota, secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang Kabupaten dan Kota serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan. 2. Penanganan penataan ruang masingmasing Kawasan Kabupaten dan Kota tersebut perlu dibedakan antara satu dengan lainnya. Ada 3 klasifikasi Kawasan Perkotaan yang akan kita uraikan alam Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yaitu: Kawasan Perkotaan Metropolitan; • Kawasan Perkotaan yang berstatus • daerah; Kawasan Perkotaan yang merupakan • bagian dari Daerah Kabupaten. SARAN Berhasilnya pembangunan nasional tergantung dari partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia serta para penyelenggara negara. Dimana hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. DAFTAR RUJUKAN Balai Pendidikan dan Pelatihan, 2007, Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota, Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
Jones Hendra M. Sirait: Konsep Pengembangan Kawasan Kota
Balai
Pendidikan dan Pelatihan, 2008, Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota, Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
Eko Budihardjo, Ir, 1983, Arsitektur dan Kota Di Indonesia, Yayasan Badan Penerbit Alumni, Bandung
152
