Kronologis Sodong dari Tragedi Mesuji Konflik lahan perkebunan sawit, Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang di Desa Sungai Sodong Kec. Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan mulai terjadi pada awal tahun 1997. Pihak yang berkonflik adalah antara Masyarakat desa Sungai Sodong (Komunitas Adat Mesuji) dengan PT. Treekreasi Margamulya (TM)/ Sumber Wangi Alam (SWA). Dibawah ini adalah kronologis singkat kasus konflik ini, Tahun 1997,
Awal tahun tahun 1997 masyarak masyarakat at sepakat sepakat melakukan melakukan kerjasama kerjasama pembangunan pembangunan kebun kebun plasma kepada pihak perusahaan PT. Treekreasi Margamulya (TM)/ Sumber Wangi Alam (SWA). (SWA). Pada 6 April 1997 1997 masyarakat masyarakat menyerahkan menyerahkan sebanyak sebanyak 534 Surat Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas 1068 Ha kepada pihak perusahaan untuk dibangunkan plasma desa. Berselang beberapa bulan tepatnya tanggal 1 Juli 1997, Kepala Desa Sungai Sodong, Camat Mesuji, Pemerintah Kabupaten OKI, dan PT. TM menandatangani daftar anggota plasma desa Sungai Sodong KKPA menginduk pada Koperasi Makarti Jaya Desa Suka Mukti (dikarenakan Sungai Sodong belum terbentuk koperasi). Tahun 2002,
Lima tahun berjalan, perkebunan dianggap tidak efektif oleh perusahaan. Sehingga Perusahaan mengajukan usul pembatalan plasma, dan akhirnya masyarakat setuju dengan syarat bahwa lahan yang sudah ditanam untuk diganti rugi dan SKT dikembalikan kepada warga. Namun pihak perusahaan tidak dapat memenuhi, dan sebagai solusinya pihak perusahaan menawarkan pola kerjasama pemakaian lahan selama 10 (sepuluh) tahun, dengan besaran nilai uang ditentukan perusahaan yang akan dibayarkan kepada warga setiap bulan terhitung efektif akhir bulan Maret 2002, sesuai surat PT. TM No. : PAN-GMDE/ tertanggal 26 Januari 2002, ditandatangani oleh A.M. Vincent Vincent selaku General Manager. Tahun 2003 – 2009,
Sepanjang tahun ini, masyarakat desa Sungai Sodong baik secara kelompok maupun melalui Koperasi Terantang Jaya yang sudah dibentuk di Desa Sungai Sodong menanyakan kepada Pihak Perusahaan mengenai realisasi atas penyelesaian plasma yang dibatalkan baik berupa ganti rugi, pengembalian SKT, maupun pola kerjasama pemakaian lahan, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapan serius.
Tahun 2010,
Sejak Agustus 2010 warga desa melakukan pendudukan lahan dan memanen diatas lahan yang masih bersengketa tersebut. Lalu pada bulan Oktober terjadi pertemuan di lokasi lahan perkebunan dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota DPRD OKI, Pihak Pemkab OKI, Camat Mesuji, Polres OKI, pihak Perusahaan dan warga desa. Koperasi Terantang Jaya mengirimkan surat pengaduan ke DPR RI, sesuai surat Nomor: 009/Plasma/Kop.TJ/SS/X/2010 tertanggal 12 Oktober 2010. Menyusul kemudian surat kepada Pimpinan PT. Treekreasi Margamulya tentang Penyelesaian Plasma Masyarakat Sungai Sodong, tertanggal 06 Desember 2010, yang ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Komnas HAM, Kapolri, Menteri Kehutanan, BPN RI, Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, Bupati OKI, Ketua DPRD OKI, dan Kapolres OKI. Pada November 2010, DPRD OKI memfasilitasi pertemuan musyawarah antara masyarakat desa Sungai Sodong dengan PT. TM/SWA, namun tidak menemukan titik penyelesaian. Tahun 2011,
Pada Januari 2011, Bupati OKI memfasilitasi pertemuan musyawarah antara masyarakat desa Sungai Sodong dengan PT. TM/SWA, namun tidak menemukan titik penyelesaian. Pada Februari 2011, Koperasi Terantang Jaya melayangkan surat kepada BPN Pusat di Jakarta tentang peninjauan kembali luas HGU perkebunan PT. TM/SWA di desa Sungai Sodong, surat Nomor: 019/Kop.TJ/SS/II/2011 tertanggal 28 Februari 2011, dengan tembusan ke Menteri Kehutanan, Staff Khusus Presiden RI bidang Otonomi dan Pembangunan Daerah, dan Bupati OKI. Pada awal April 2011, pihak perusahaan menambah petugas keamanan (PAM) swakarsa Wira Sandi ke lokasi perkebunan sebanyak lebih kurang 50 orang. Dan sejak masuknya pamswakarsa ini, situasi di lokasi semakin panas dimana puncaknya adalah pada 21 April 2011 terjadi pembunuhan terhadap 2 (dua) orang warga desa Sungai Sodong bernama Indra Syafe’i bin Ahmad Tutul ( kepala bagian atas terluka akibat benda tajam, pelipis terkelupas, rahang memar, bibir luka terbakar, leher nyaris putus, luka tembak tembus di dada kiri dan kanan, punggung, dan di pinggul kanan ) dan
Syaktu Macan bin Sulaiman ( kepala bagian atas luka menganga akibat benda tajam, kuping robek hampir putus, dan punggung tertancap senjata tajam/sangkur ), yang
diduga dilakukan oleh pihak keamanan perusahaan dan aparat, dugaan ini diperkuat
berdasarkan pengakuan Syaktu Macan pada saat ditemukan dalam keadaan sekarat masih bernafas, dan akhirnya meninggal saat perjalanan menuju puskesmas. Waktu dan tempat kejadian sekitar pukul 10.00 wib tanggal 21 April 2011 di jalan poros lokasi perkebunan sawit. Akibat kejadian pembunuhan tersebut, maka dihari yang sama secara spontan warga masyarakat dari beberapa desa melakukan serangan balik ke mess perusahaan yang ada di lokasi perkebunan, terjadilah bentrok sehingga menyebabkan jatuh korban meninggal dunia dari pihak perusahaan sebanyak 5 (lima) orang.
Kondisi terkini pasca bentrok : 1. Warga desa Sungai Sodong bernama Agung Sani, ditangkap pada tanggal 12 Juni 2011, dengan sangkaan melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. SWA/TM sebagaimana dimaksud Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHP jo. Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, sesuai laporan Polisi No. Pol: LP/B/432/X/2010/Sumsel/Res OKI, tertanggal 14 Oktober 2010, dan ditahan di Rutan Polres OKI sesuai Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP. Han/88/VI/2011/Reskrim, tertanggal 12 Juni 2011. Sebelumnya pada 13 Mei 2011, Agung Sani dipanggil dan diperiksa selaku saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia (konflik berdarah tanggal 21 April 2011 di desa Sungai Sodong Kec. Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan), sesuai laporan polisi No. Pol: LP/137/IV/2011/Sumsel/Res OKI, tertanggal 23 April 2011. Pidana pencurian yang dilaporkan pihak perusahaan adalah kejadian pendudukan dan pemanenan kelapa sawit di lahan sengketa yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat desa Sungai Sodong pada Oktober 2010, Agung menjalani proses persidangan dan diputus bersalah dengan hukuman penjara selama 7 bulan (telah bebas pada 9 Desember 2011 yang lalu); 2. Warga desa Pagar Dewa bernama Goni, ditangkap pada tanggal 14 Juni 2011, dengan sangkaan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud Pasal 340 KUHP, sesuai laporan polisi No. Pol: LP/137/IV/2011/Sumsel/Res OKI, tertanggal 23 April 2011, dan ditahan di Rutan Polres OKI sesuai Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP. Han/101/VI/2011/Reskrim, tertanggal 14 Juni 2011. Goni masih menjalani proses persidangan, didampingi Alamsyah Hanafiah 3. Pemanggilan terhadap beberapa warga desa selaku saksi terkait serangan balik warga ke mess perusahaan terus dilakukan, dan di desa-desa disebar issue bahwa akan dilakukan penangkapan terhadap warga desa, kondisi ini membuat kondisi desa mencekam dan warga desa diantaranya tidur di perahu bahkan ada yang meninggalkan desa;
4. Sejak Oktober 2011, pihak perusahaan mengambil alih dan menduduki lahan yang disengketakan bahkan memungut hasil (memanen) buah sawit tersebut dengan kawalan aparat kepolisian (Brimob) dan Pamswakarsa yang ditambah jumlahnya (dikabarkan bahwa anggota Pamswakarsa ini diantaranya didatangkan dari Banten), kekuatan aparat Brimob juga disiagakan di mess perusahaan di lokasi perkebunan; disinyalir pihak-pihak yang membantu pengamanan ini mendapat bagian keuntungan atas hasil panen buah kelapa sawit di lahan sengketa tersebut.
Upaya –upaya yang sudah dilakukan pasca bentrok : 1. Pengaduan ke Presiden RI oleh perwakilan warga, terkait kejadian pembunuhan 2 (dua) orang warga desa, diterima pada tangggal 28 April 2011 oleh A. Supriyanto kantor staff khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah; 2. Pengaduan ke Komnas HAM oleh perwakilan warga, terkait kejadian pembunuhan 2 (dua) orang warga desa, diterima pada tanggal 29 April 2011 oleh Komnas HAM melalui Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan dengan No. Agenda 72.395; 3. Pengaduan ke Kapolri oleh perwakilan warga, terkait kejadian pembunuhan 2 (dua) orang warga desa, diterima pada tanggal 29 April 2011 oleh Agustian di Sekretariat Umum Mabes Polri; 4. Pendampingan hukum terhadap Agung Sani di Polres OKI dan Pengadilan Negeri Kayuagung oleh Mualimin dan rekan; 5. Pada tanggal 4 Juli 2011, Agung Sani melalui kuasanya menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM, atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Polres OKI terkait penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang terhadap Agung Sani, ditembuskan ke Menkumham RI, Kompolnas, DPR RI, Mabes Polri, Polda Sumsel, Polres OKI, Kejaksaan Agung cq. Kejari Kayuagung, Bupati OKI, dan DPRD OKI. Dasar pengaduan : 1. Polres OKI melalui Kasat Reskrim menerangkan bahwa Agung Sani masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), karena tidak menghadiri 2 (dua) kali pemanggilan polisi terkait tindak pidana pencurian sawit PT. SWA berdasarkan laporan security perusahaan tanggal 14 Oktober 2010. Pertanyaannya mengapa tidak dilakukan penangkapan terhadap Agung Sani pada saat diperiksa selaku saksi pada tanggal 13 Mei 2011 dalam perkara pembunuhan (konflik berdarah 21 April 2011), melainkan Agung Sani ditangkap di desanya pada tanggal 12 Juni 2011 dengan sangkaan tindak pidana pencurian; Penangkapan dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan; 2. Penerapan hukum dengan persangkaan pencurian terhadap Agung Sani tidaklah tepat dan cenderung dipaksakan, dikarenakan secara hukum Agung Sani dan warga desa lainnya masih berhak atas lahan yang berstatus sengketa dengan pihak perusahaan sejak tahun 1997. Sehingganya yang demikian itu merupakan ranah sengketa hukum keperdataan, dimana penyelesaiannya datang melalui
inisiatif para pihak yang bersengketa baik melalui musyawarah maupun mengajukan gugatan ke pengadilan. http://kpshk.org/reportase-komunitas/read/2011/12/23/1684/konflik-sungai-sodong-mesuji-okisumsel.kpshk
Inilah Peta Konflik Lahan di Mesuji
Foto-foto kekerasan yang di bawa perwakilan warga Mesuji di Ruang Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kamis (15/12). Sekitar 30 orang diduga t ewas terbunuh akibat sengketa lahan antara warga danpihak perkebunan di Kabupaten Mesuji, Lampung. TEMPO/Seto Wardhana
Berita Terkait
Pamswakarsa Mesuji Dibiayai Perusahaan yang Bersengketa Perambah Berkeras Minta Lahan Mesuji Disertifikasi Polkam Usut Peran Aparat pada Tragedi Mesuji Petani Selalu Menjadi Korban Sengketa Pertanahan Pengadilan Negeri Sengeti Abaikan Putusan MA
Topik
#Sengketa tanah Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Bandar Lampung - Baru-baru ini sejumlah warga Mesuji mengungkap tragedi pembantaian petani di daerah mereka yang dilakukan oleh aparat keamanan dan sejumlah perusahaan perkebunan. Di depan anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta mereka mengatakan sebanyak 30 warga dibantai yang dipicu sengketa lahan di Mesuji, Lampung.
Sengketa lahan di di Kabupaten Mesuji terjadi di dua titik. Pertama, sengketa lahan antara perambah hutan di Desa Moro-moro, Pelita Jaya, dan Pekat Raya dengan PT Silva Inhutani. Mereka memperebutkan lahan seluas 43.900 hektare di Kawasan Register 45. Kedua, sengketa lahan antara warga di Desa Kagungan Dalam, Nipah Kuning, Tanjungraya di Kecamatan Tanjung Raya, dan PT Barat Selatan Makmur Investindo yang memperebutkan lahan tanah ulayat. Para pelapor yang mengadu ke DPR Rabu lalu (14/12) itu adalah warga yang mendiami Kawasan Register 45 di Alpa 8 atau yang mereka sebut Desa Pelita Jaya, Kecamatan Mesuji Timur. Mereka merupakan korban penertiban hutan yang telah dikuasai oleh PT Silva Inhutani sejak 1996. Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan itu berakhir pada 2024. Sebelumnya lahan seluas 43.900 hektare Kawasan Register 45 itu dikelola oleh PT Inhutani V hingga pertengahan tahun 1990-an. Perusahaan itu kemudian bergabung dengan PT Silva anak usaha Sungai Budi Group dan berganti menjadi nama PT Silva Inhutani. Belakangan, perusahaan gabungan itu murni dikelola oleh PT Silva. Pada 1997 sejumlah warga mulai mendiami kawasan yang ditanam sengon dan tanaman industri lain peninggalan PT Inhutani V. Mereka menebangi tanaman yang ada di kawasan itu hingga gundul. “Jumlahnya masih sedikit. Sebagian mereka membuka usaha tambal ban di tepi Jalan Lintas Timur Sumatera,” karta Sumarno, salah seorang warga Moro -moro. Perambah marak berdatangan setelah tahun 1999. Mereka datang dari berbagai daerah sepeti Lampung Timur, Tulangbawang, Metro bahkan dari Jawa Barat, Bali, dan Makassar. “Tanah itu kemudian dikapling-kapling dan dibagi sesama mereka. Awalnya hanya mendirikan gubung sebagai tempat melepas lelah seusai menanam singkong,” kata Penjabat Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung. Saat masih masuk wilayah Kabupaten Tulangbawang, pemerintah dan aparat kerap menertibkan para perambah itu. Langkah itu tidak membuahkan hasil bahkan jumlah warga yang datang semakin panjang. “Pemerintah kerap negosiasi seumur singkong. Warga selalu berjanji akan pergi setelah singkong dipanen. Alasan itu selalu dipakai seperti pada penggusuran terakhir di Pelita Jaya,” katanya. Para perambah itu kemudian mendirikan Desa Moro-moro yang terdiri dari Kampung Moro Seneng, Moro Dewe, dan Moro-Moro. Mereka mendirikan ladang singkong, permukiman, delapan sekolah dasar, dan tempat ibadah. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat aktif melakukan advokasi seperti Yabima dan Agra.
Rata-rata warga di desa Moro-Moro menanam singkong. Setiap warga mengelola dua hingga dua puluh hektare lahan. Bahkan, tersebut ada yang menguasai lahan hingga seratus hektare. Kondisi itu membuat kawasan itu berkembang pesat. Gelombang selanjutnya pada tahun 2003, ratusan perambah kembali membuka lahan di Alpha 8. Mereka kemudian menyebut perkampungan itu dengan Pelita Jaya. Selanjutnya pada tahun 2009 warga kembali dikoordiniasi oleh Pekat Raya, sebuah organisasi massa. Warga yang hendak mendapat kapling harus membayar Rp 3 juta hingga Rp 15 juta. “Semua tergantung pada luas dan lokasi. Kami harus membayar kepada pengurus,” kata Rahmad, yang sudah keluar dari kawasan itu dan memilih tinggal di Bandar Lampung. Keberadaan perambah yang perlahan menguasai kawasan Register 45 itu membuat Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim Gabungan Penertiban Perlindungan Hutan. Anggota tim itu terdiri dari polisi, TNI, jaksa, pemerintah, satuan pengamanan perusahaan dan pengamanan swakarsa. Mereka melakukan aksinya pada bulan September 2010. Tim beranggotakan ribuan orang itulah yang menggusur permukiman dan gubuk-gubuk liar yang dibangun Pekat Raya. Sempat ada perlawanan, tapi tidak ada korban jiwa. “Penertiban yang digelar 6 November 2010 yang menyebabkan satu orang warga tewas dan satu lainnya terluka,” kata Kepala Polda Lampung Brigadir Jenderal Jodie Roosseto. Pada penertiban itu, seorang warga, Made Asta, 38 tahun, tewas tertembak aparat. Sementara Nyoman Sumarje, 29 tahun, luka tembak di bagian kaki. Pascaperistiwa itu polisi menangkap sejumlah pengurus Pekat Raya karena telah mengkapling-kapling lahan Register 45 dan diperjualbelikan. Tim itu kembali menggusur warga di Simpang De, Kecamatan Mesuji Timur, 21 Pebruari 2011. Warga melawan dengan memblokir Jalan Lintas Timur Sumatera. Belasan orang terluka terkena gas air mata termasuk anak-anak yang terjebak dalam bentrok itu. Peristiwa itu membuat Tim Gabungan memberikan waktu kepada perambah hingga panen singkong usai. Hingga akhirnya, pada Rabu 14 Desember 2011, warga Pelita Jaya mengadukan ke DPR RI soal adanya pembantaian. “Kami tegaskan tidak ada pembantaian. Faktanya hanya ada satu korban tewas dan satu terluka,” kata salah seorang pejabat PT Silva Inhutani. Dia mengaku heran dengan tudingan warga yang menyatakan perusahaan telah melanggar HAM. Dia justru menuding para perambah itu yang telah merampas dan menebangi pohon yang mereka tanam. “Kami memiliki HPH TI secara sah dan sesuai dengan prosedur. Mari selesaikan secara
hukum jangan asal tuduh,” katanya. Sementara konflik lain terjadi di Areal Perkebunan PT Barat Selatan Makmur Investindo. Perusahaan itu terlibat sengketa dengan penduduk asli di Tanjungraya. Warga menganggap perusahaan telah menyerobot lahan milik mereka yang telah digarap turun- temurun. “Kami sudah berjuang meminta lahan itu dikembalikan sejak tujuh bela s tahun lalu,” kata Rano Karno, Kagungan Dalam, Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, yang menjadi korban tembak aparat pada peristiwa itu. Puncaknya pada 10 Nopember 2011. Warga yang hendak memanen sawit di lahan yang mereka klaim diberondong peluru aparat. Zailani, 45 tahun, warga Kagungan Dalam tewas di tempat, serta 4 orang lainnya terluka. “Polisi menembaki kami dengan membabi buta,” katanya. Saat ini Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengadvokasi para korban sengketa lahan di desa Nipah Kuning, Kagungan Dalam, dan Tanjung Raya. LBH menuding tragedi berdarah itu karena polisi lebih berpihak pada perusahaan. “Ada upaya pembantaian. Warga dihujani tembakan dari berbagai arah. Tidak ditemukan perlawanan warga,” kata Dir ektur LBH Bandar Lampung Indra Firsada. Polda Lampung sendiri telah menahan Ajun Komisaris Wetman Hutagaol dan Aiptu Dian Permana karena dianggap lalai dan menyebabkan warga tewas dan terluka. Keduanya juga dihukum dengan ditunda kenaikan pangkatnya secar a berkala. “Hukuman itu terlalu ringan. Mestinya mereka diseret ke pengadilan,” ujar Indra. NUROCHMAN ARRAZIE http://www.tempo.co/read/news/2011/12/16/173372087/Inilah-Peta-Konflik-Lahan-di-Mesuji
Tragedi Mesuji: Ketidakadilan Penguasaan Tanah TUESDAY, JANUARY 31, 2012 BANDUNG NO COMMENTS
TRAGEDI Mesuji menyeruak ke ruang publik di tengah hiruk pikuk persoalan belenggu korupsi yang belum tertuntaskan, semisal skandal century, cek pelawat, dan wisma atlet. Nurani kemanusian kita terhenyak menyusul laporan warga yang mendatangi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa kasus yang terjadi dua tempat bernama Mesuji, baik di area perkebunan kelapa sawit di Sumatra Selatan maupun Lampung telah menewaskan banyak orang yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Tragedi Mesuji yang kini menjadi sorotan publik, merupakan rangkaian dari sederet insiden. Salah satunya adalah peristiwa pada April 2011 di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan. Setidaknya tujuh orang tewas dalam bentrokan antara penduduk dan
pasukan pengamanan swakarsa P.T. Sumber Wangi Alam, Sebuah perusahaan kelapa sawit. Insiden lainnya terjadi pada November 2011 di wilayah berbeda yang juga bernama Mesuji, yakni di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Diperkirakan, satu orang petani tewas dalam konflik dengan PT Silva Inhutani (Tempo, 21/12). Namun demikian kedua insiden itu, kini sedang diselidiki lebih mendalam oleh tim bentukan pemerintah ataupun tim independen yang melibatkan LSM. Satu sisi persoalan yang terjadi di Mesuji sungguh jauh dari nilainilai kemanusian, namun terlalau sederhana bila kasus Mesuji hanya dilihat dari sekedar pelanggaran kemanusian akibat sengketa lahan yang kemudian meminggirkan harkat dan martabat umat manusia. Bagi penulis tatkala ditelisik lebih dalam ada persoalan mendasar yang belum tertuntaskan dalam melihat persoalan ini yakni ketidakadilan penguasaan tanah dan gagalnya pelaksanaan reforma agraria yang dicita-citakan para pendiri bangsa sesuai dengan UUPA No. 5 tahun 1960. Tak terlaksananya pedoman pokok pelaksanaan reforma agraria dan keberpihakan negara yang semakin jauh dari konsepsi tersebut. Bagi penulis menjadi persoalan hulu yang kemudian melahirkan persoalan hilir yang sarat dengan kekerasaan akibat arogansi penguasa yang memiliki modal kuat, entah itu berbentuk swasta, atau korporasi asing. Kemudian "bersekongkol" dengan negara lewat aparaturnya demi melanggengkan kepentingan ekonomi dan menjadikan tanah tak lagi sebagai fungsi sosial, tetapi untuk kepentingan ekonomi kelompok tertentu saja. Konflik seperti itu terjadi di mana- mana. Sawit Watch, lembaga nirlaba pemantau persoalan perkebunan sawit, mencatat setidaknya ada 3.000 kasus sengketa lahan di perkebunan sawit. Yang terbanyak terjadi di Sumatra, disusul di kalimantan dan Sulawesi. Data Sawit Watch menunjukkan, di Riau, seorang ibu tewas karena konflik seperti di Mesuji. Di Jambi, 7 orang diberondong peluru. Terlalu berpihak ke korporasi Sementara itu Direktorat Konflik Pertanahan melaporkan konflik tanah yang melibatkan komunitas pada 2006 ada 322 kasus, pada 2007 ada 858 kasus, pada 2008 ada 520 kasus dan pada 2009 ada 194 kasus. Yang menjadi akar masalahnya pun hampir sama, pemerintah begitu mudah memberikan izin penggunaan lahan kepada pengusaha besar, akibatnya perusahaan yang diberikan izin cenderung tidak mau merangkul penduduk setempat, menganggap pihaknya lebih berhak secara hukum, dan dengan segala cara pengusaha mempertahankan tanahnya, termasuk meminta bantuan aparat negara dan membentuk pasukan pengamanan swakarsa. Pemerintah kehilangan keberpihakannya, di satu sisi begitu mudah memberikan dan terkesan mengobral izin penggunaan lahan kepada pengusaha besar atau dalam kasus Mesuji justru korporasi asing yakni perusahaan sawit asal Malaysia tetapi sangat pelit membaginya kepada rakyat kecil yang di mana-mana rakyat tinggal berimpit-impitan, bahkan di antara mereka ada yang rela mati demi sejengkal tanah padahal itu diamatkan di UUPA No. 5 tahun 1960. Lewat tragedi Mesuji sejatinya ada hal yang patut di tata ulang kembali ke depan terutama terkait persoalan agraria dan peninjauan kembali persoalan penanaman modal asing. Peninjauan dan evaluasi
terkait UU Penanaman Modal asing kian penting satu sisi bercermin pada tragedi Mesuji yang kian menyiratkan ekspansi korporasi asing tak hanya lagi menjarah sektor minyak bumi, batu bara, dan kekayaan alam lainya, akan tetapi sektor perkebunan sawit mulai dirambah terutama beberapa tahun belakangan ini. Jika korporasi asing mulai merambah sektor perkebunan sawit maka secara langsung akan berhadapan dengan persoalan tanah baik itu hak ulayat, tanah komunitas petani gurem. Persoalan ini semakin rumit ketika terjadi kolaborasi korporasi asing ataupun pengusaha dengan modal kuat dengan pemerintah terkait pemberian izin penggunaan lahan. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara baik itu mahasiswa, kelas menengah, dan kelompok progresif yang sadar akan konsepsi dan jalannya pembangunan kita ke depan sesuai dengan rancangan para pendiri bangsa ini, patutlah waspada dan mengontrol kejaliman rezim. Tanah bukan semata persoalan ekonomi melainkan sosial dan kepemilikaanya haruslah diatur sesuai yang diamatkan UUPA No. 5 tahun 1960 agar terjadi keadilan dan alat-alat produksi tidak dikuasai oleh segelintir kelompok saja ataupun korporasi asing. Ingatlah persoalan Mesuji, seharusnya mengingatkan kita akan bahaya penanaman modal asing tatkala berkloborasi dengan pemerintah. Persoalan Mesuji harusnya menyadarkan kita kepada konsepsi reforma agraria yang dicanangkan para pendiri bangsa sebagai tahapan menuju kemajuan bangsa sebagaimana diungkapkan Bung Karno dalam "Djalannya Revolusi Kita". Menurutnya, gembar-gembor tentang revolusi, masyarakat adil dan makmur, amanat penderitaan rakyat tanpa melaksanakan land reform adalah gembar gembornya tukang penjual obat di tanah abang atau pun pasar senen. (Penulis, Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Ketua Cabang GMNI Kab. Sumedang 2009-2011)** Galamedia senin, 30 januari 2012 Oleh : ARDINANDA SINULINGGA
Read more: http://www.bandung.eu/2012/01/tragedi-mesuji-ketidakadilanpenguasaan.html#ixzz31JHdxy59
http://www.bandung.eu/2012/01/tragedi-mesuji-ketidakadilan-penguasaan.html
Tragedi Mesuji
Mesuji adalah kisah kerakusan korporasi, ketundukan pemerintah dan ignorance manusia modern. Sebab dari darah yang tumpah dan mengalir di kebun sawit, singkong dan karet, korporasi jadi kaya, kas pemerintah menggembung dan orang-orang Jakarta dan dunia selebihnya bisa menikmati minyak goreng yang jernih, bisa bermobil mewah dengan ban handal, bisa menikmati gemerlap kasino dan hingar bingar dunia gelap di tengah-tengah sejarah manusia modern abad ini.
Dan apa yang kita saksikan di Mesuji, merupakan miniatur rangkaian cuplikan dan adegan kepedihan, ketidakberdayaan dan cucuran air mata orang-orang tertindas dan tak berdaya di Republik ini. Mesuji adalah cerita keburukan, seburuk apapun yang kita vulgarkan. Mesuji adalah cermin budaya kekerasan, barbarisme dan kemiskinan yang kemudian menyoal keberadaan kita mengenai hidup, manusia dan kemanusiaan.
Penyebab Terjadinya Tragedi Mesuji
Kasus Mesuji memang agak rumit dan unik. Rumit karena sebenarnya sudah sering terjadi di berbagai daerah (yang termasuk baru di Papua dan Bima) berkaitan dengan kepemilikan tanah dan pengelolaannya yang sering berakhir ricuh. Tepatnya menjadi problem. Sebabnya, seringkali ada dua versi dalam memandang persoalan kepemilikan tanah dan statusnya. Versi pemerintah yang seringkali dijadikan pegangan oleh pengelola sebuah usaha, dengan versi rakyat yang bersandar kepada tanah ulayat. Umumnya hal ini terjadi di daerah pedalaman atau wilayah hutan. Tidak jelasnya status kepemilikan tanah dan pengelolaan ini berpotensi rawan konflik.
1. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Mesuji, Lampung dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dinilai karena pengkhianatan pemerintah pada Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, Kamis (22/12) mengatakan sejak Orde Baru semangat UU Pokok Agraria dihabisi.
Pemerintah kemudian menerbitkan sejumlah paket undang-undang yang memihak kepentingan pemodal besar dan sistem kapitalisme. Di antaranya adalah UndangUndang Nomor 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang terus berlanjut dengan penerbitan undang-undang lain dengan nafas serupa hingga era reformasi. Pada era Orde Baru, penerbitan undang-undang itu lantas dipadukan dengan program transmigrasi dan Perkebunan Inti Rakyat dengan skema lahan inti dan plasma bagi masyarakat, kata Henry yang juga Koordinator Umum Gerakan Petani Internasional (La Via Campesina). Skema tersebut, imbuh Henry, tidak kunjung berjalan di banyak tempat hingga tahun 1980an. Pada sejumlah daerah hal itu justru menjadi konflik karena PIR yang bisa diperdagangkan sebagian kalangan pejabat.
2. P enyebab terjadinya aksi kekerasan yang disinyalir memakan korban sebanyak 30 orang warga
sipil.
Aksi
kekerasan
di
sana
ternyata
dipicu
oleh
pelanggaran
yang
dilakukan perusahaan perkebunan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dan PT Silva Inhutani.
3. Perusahaan tersebut terletak di Ogan Komering Ilir (OKI), Mesuji, daerah perbatasan Lampung dan Sumsel.
5 Fakta Tragedi Yang Terungkap ,yaitu :
1. Pertama, kejadian itu terjadi pada tiga lokasi, baik di Register 45, Desa Sri Tanjung (Mesuji-Lampung),
dan
Desa
Sodong
(Kecamatan
Mesuji-Sumatera
Selatan),
dan
ditemukan sengketa lahan antara warga dengan perusahaan, meskipun dengan rincian persoalan yang berbeda-beda.
2. Kedua, sengketa lahan sudah terjadi dalam proses yang cukup l ama, yang salah satu titik kejadiannya muncul dalam bentuk korban jiwa, korban luka, dan beberapa kerugian materiil di tiga lokasi itu.
3. Ketiga, utamanya pada dua tempat di Lampung, yaitu di Register 45 dan Sri Tanjung, jatuhnya korban jiwa perlu pendalaman lebih jauh dan tim akan berkoordinasi penuh dengan Komnas HAM terkait dengan persoalan HAM.
4. Keempat , kelompok aktor yang ada di masing-masing wilayah, ada dari unsur masyarakat, perusahaan, pemerintah, serta aparat keamanan dengan tingkat detil keterlibatan yang berbeda-beda di masing-masing setiap l okasi.
5. Kelima, jumlah korban jiwa yang meninggal akibat bentrokan di tiga lokasi tersebut untuk periode 2010-2011 adalah sembilan orang, masing-masing satu orang di Register 45, satu orang di Sri Tanjung, dan tujuh orang di Sodong
5 Tersangka Kasus Mesuji
1. Pertama, Heri Supriansyah (26), ditahan sejak 25 April 2011. Heri mengeroyok Saktu Macan dan menggorok leher Indra Syafei. Dia didakwa melanggar Pasal 338, Pasal 55 KUHP ayat 1 kesatu KUHP subsider Pasal 170 ayat 1 dan 2 ketiga KUHP.
2. Kedua, Muhamad Idrus (23), ditahan sejak 28 April 2011. Idrus memukul punggung Saktu Macan dengan kayu. Dia didakwa melanggar Pasal 338, Pasal 55 KUHP ayat 1 kesatu KUHP subsider Pasal 170 ayat 1 dan 2 ketiga KUHP.
3. Ketiga, Supriyanto (22), ditahan sejak 28 April 2011. Supri memukul tubuh dan kaki Saktu Macan dengan kayu. Dia didakwa melanggar Pasal 338, Pasal 55 KUHP ayat 1 kesatu KUHP subsider Pasal 170 ayat 1 dan 2 ketiga KUHP.
4. Keempat , M Ridwan (28), ditahan sejak 28 April 2011. Ridwan memukul tubuh Indra Syafei dengan kayu. Ia didakwa melanggar Pasal 338, Pasal 55 KUHP ayat 1 kesatu KUHP subsider Pasal 170 ayat 1 dan 2 ketiga KUHP.
5. Kelima, Tarjo, ditahan sejak 28 April 2011. Tarjo memukul kepala Indra Syafei. Dia dikenai Pasal 338, Pasal 55 KUHP ayat 1 kesatu KUHP subsider Pasal 170 ayat 1 dan 2 ketiga KUHP.
http://rifkadodol.blogspot.com/2012/01/tragedi-mesuji.html
SENGKETA TANAH TRAGEDI MESUJI LAMPUNG Tahun 2003 Mesuji-Lampung, diawali dengan pembusukan kuasa tanah oleh perusahaan asing bernama PT. Silva Inhutani milik warga malaysia yang memiliki kuasa atas tanah di daerah tersebut sekitar kurang lebih 30.000 Ha yang dimanfaatkan untuk penanaman perkebunan kelapa sawit. Berlanjut ke keserakahan tahun berikutnya, pihak asing tersebut berencana untuk memperluas lagi lahan kolonialnya menjadi sekitar 43.000 Ha, tapi rencana tersebut terus dicerca dan ditolak oleh penduduk setempat hingga terjadi konflik antar kedua belah pihak, antara penduduk dengan pihak perusahaan. Sedikit lebih cerdik, pihak asing tersebut membentuk semacam tim sukses dinamakan Swakarsa yang dilabeli oleh aparat kepolisian untuk mewujudkan ambisinya, yaitu perluasan lahan (Polisi disini ibarat tukang jaga maling hahaha :D). Tahun 2009, atas skenario itu, entah aparat dibayar berapa? Sesampai begitu kejamnya membantai penduduk setempat yang bersih keras berusaha untuk mempertahankan lahannya dari kekuasaan pihak asing. Dan klimaks terjadi pada tahun 2011 sekarang, 30 korban tewas. Setragis korban tragedi sampit (2004), mayat tanpa kepala berserakan, mayat hanya tubuh tergantung tak berdaya di pohon-pohon. Pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat keamanan ini langsung dilaporkan kepada Komisi III DPR oleh penduduk setempat dipimpin langsung oleh Saurip Kardi Purn, mengadu kesana-kemari tetap saja suara ini teracuhkan. Satu keanehan lagi dari beribu kelainan di negeri ini.
Kenapa Negri ini ?
Dimana-kebajikan ? Dimana-keadilan ? Dimana perikemanusiaan ? Apa sudah luntur terguyur uang ?
“Berangkat dari usaha mencari nafkah oleh pihak asing, kemudian melihat sebuah peluang untuk
berserakah dengan hasratnya untuk memperluas tanah, dilanjutkan dengan membabi buta, yaitu berambisi tanpa memperdulikan lingkungan alam dan sosialnya. Iya! Hanya untuk harta manusiamanusia begitu mudah untuk menawarkan nyawa.”
M. Nur Khotib / HKn '11
http://bemfisum.blogspot.com/2012/03/sengketa-tanah-tragedi-mesuji-lampung.html
Mengungkap Tragedi Mesuji 16 December 2011 · by tatakelolahutan · in Kliping Koran
Betapa menyedihkan, pembantaian terhadap manusia seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung, masih muncul di negeri ini. Rangkaian insiden berdarah di wilayah itu, yang menewaskan sekitar 30 orang dalam tiga tahun terakhir, juga memperlihatkan kelemahan kita dalam mengatasi sengketa. Hukum seolah tidak berfungsi karena dijalankan oleh aparat yang cenderung membela yang kuat. Kasus itu mencuat setelah wakil warga Mesuji datang ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat belum lama ini. Tak sekadar melaporkan kejadian di daerahnya, mereka juga memutar video yang merekam pembantaian terhadap penduduk. Dalam berbagai kejadian, tampak pula aparat keamanan. Hanya, tidak terlalu jelas apakah mereka terlibat dalam peristiwa itu atau justru datang untuk melerai konflik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebetulnya telah menangani kasus itu. Di antaranya peristiwa pada April 2011 di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
Kejadian ini menewaskan tujuh orang, yakni dua orang penduduk dan lima orang dari pengamanan swakarsa PT Sumber Wangi Alam. Satu bentrokan yang telah diselidiki Komnas terjadi di lahan PT Silva Inhutani di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, pada November 2011. Seorang petani tewas dalam peristiwa ini. Tapi perlu dipastikan apakah video aksi sadistis yang kini beredar luas itu merupakan rekaman dari dua peristiwa tersebut. Itu sebabnya, langkah pemerintah membentuk tim investigasi rekaman video itu perlu disokong. Jika benar gambar tersebut berasal dari peristiwa �dua� Mesuji itu, tugas tim investigasi akan lebih ringan karena sebelumnya telah ditelusuri oleh Komnas HAM. Tim ini tinggal mengecek lagi apakah semua rekomendasi yang diberikan Komisi itu telah dilaksanakan oleh para pejabat, baik di pusat maupun di daerah. Penting pula dipastikan bahwa konflik antara penduduk dan perusahaan perkebunan telah diselesaikan. Begitu pula proses hukum terhadap para pelaku pembantaian seperti terekam dalam video itu. Munculnya pengaduan perwakilan penduduk Mesuji ke DPR mengindikasikan tidak adanya proses hukum yang adil terhadap para pelaku. Dalam berbagai kasus, penduduk sering dikalahkan bila bersengketa dengan perusahaan perkebunan. Aparat keamanan dan pejabat cenderung membela kepentingan pengusaha. Ketidakadilan seperti itu pula yang memicu konflik berdarah. Apalagi pihak perkebunan akan selalu membela kepentingannya dengan segala cara, termasuk dengan menyewa banyak satpam, bahkan membentuk semacam pasukan. Di Lampung dan Sumatera Selatan, konflik antara warga dan perusahaan perkebunan sudah demikian kronis dan struktural. Sepanjang 10 tahun terakhir terjadi 268 kasus pertikaian di sektor kehutanan dan perkebunan di Sumatera Selatan. Sengketa lahan di Lampung juga termasuk tinggi dan kebanyakan terjadi di wilayah perkebunan. Konflik hanya akan berkurang bila penegak hukum dan pejabat di daerah memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Tanpa keadilan, tragedi seperti di Mesuji bisa terulang. Apalagi jika penegak hukum tak berani menindak tegas pihak perkebunan. Betapa menyedihkan, pembantaian terhadap manusia seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung, masih muncul di negeri ini. Rangkaian insiden berdarah di wilayah itu, yang menewaskan sekitar 30 orang dalam tiga tahun terakhir, juga memperlihatkan kelemahan kita dalam mengatasi sengketa. Hukum seolah tidak berfungsi karena dijalankan oleh aparat yang cenderung membela yang kuat.
Kasus itu mencuat setelah wakil warga Mesuji datang ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat belum lama ini. Tak sekadar melaporkan kejadian di daerahnya, mereka juga memutar video yang merekam pembantaian terhadap penduduk. Dalam berbagai kejadian, tampak pula aparat keamanan. Hanya, tidak terlalu jelas apakah mereka terlibat dalam peristiwa itu atau justru datang untuk melerai konflik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebetulnya telah menangani kasus itu. Di antaranya peristiwa pada April 2011 di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kejadian ini menewaskan tujuh orang, yakni dua orang penduduk dan lima orang dari pengamanan swakarsa PT Sumber Wangi Alam. Satu bentrokan yang telah diselidiki Komnas terjadi di lahan PT Silva Inhutani di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, pada November 2011. Seorang petani tewas dalam peristiwa ini. Tapi perlu dipastikan apakah video aksi sadistis yang kini beredar luas itu merupakan rekaman dari dua peristiwa tersebut. Itu sebabnya, langkah pemerintah membentuk tim investigasi rekaman video itu perlu disokong. Jika benar gambar tersebut berasal dari peristiwa �dua� Mesuji itu, tugas tim investigasi akan lebih ringan karena sebelumnya telah ditelusuri oleh Komnas HAM. Tim ini tinggal mengecek lagi apakah semua rekomendasi yang diberikan Komisi itu telah dilaksanakan oleh para pejabat, baik di pusat maupun di daerah. Penting pula dipastikan bahwa konflik antara penduduk dan perusahaan perkebunan telah diselesaikan. Begitu pula proses hukum terhadap para pelaku pembantaian seperti terekam dalam video itu. Munculnya pengaduan perwakilan penduduk Mesuji ke DPR mengindikasikan tidak adanya proses hukum yang adil terhadap para pelaku. Dalam berbagai kasus, penduduk sering dikalahkan bila bersengketa dengan perusahaan perkebunan. Aparat keamanan dan pejabat cenderung membela kepentingan pengusaha. Ketidakadilan seperti itu pula yang memicu konflik berdarah. Apalagi pihak perkebunan akan selalu membela kepentingannya dengan segala cara, termasuk dengan menyewa banyak satpam, bahkan membentuk semacam pasukan. Di Lampung dan Sumatera Selatan, konflik antara warga dan perusahaan perkebunan sudah demikian kronis dan struktural. Sepanjang 10 tahun terakhir terjadi 268 kasus pertikaian di sektor kehutanan dan perkebunan di Sumatera Selatan. Sengketa lahan di Lampung juga termasuk tinggi dan kebanyakan terjadi di wilayah perkebunan.
Konflik hanya akan berkurang bila penegak hukum dan pejabat di daerah memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Tanpa keadilan, tragedi seperti di Mesuji bisa terulang. Apalagi jika penegak hukum tak berani menindak tegas pihak perkebunan. Betapa menyedihkan, pembantaian terhadap manusia seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung, masih muncul di negeri ini. Rangkaian insiden berdarah di wilayah itu, yang menewaskan sekitar 30 orang dalam tiga tahun terakhir, juga memperlihatkan kelemahan kita dalam mengatasi sengketa. Hukum seolah tidak berfungsi karena dijalankan oleh aparat yang cenderung membela yang kuat. Kasus itu mencuat setelah wakil warga Mesuji datang ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat belum lama ini. Tak sekadar melaporkan kejadian di daerahnya, mereka juga memutar video yang merekam pembantaian terhadap penduduk. Dalam berbagai kejadian, tampak pula aparat keamanan. Hanya, tidak terlalu jelas apakah mereka terlibat dalam peristiwa itu atau justru datang untuk melerai konflik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebetulnya telah menangani kasus itu. Di antaranya peristiwa pada April 2011 di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kejadian ini menewaskan tujuh orang, yakni dua orang penduduk dan lima orang dari pengamanan swakarsa PT Sumber Wangi Alam. Satu bentrokan yang telah diselidiki Komnas terjadi di lahan PT Silva Inhutani di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, pada November 2011. Seorang petani tewas dalam peristiwa ini. Tapi perlu dipastikan apakah video aksi sadistis yang kini beredar luas itu merupakan rekaman dari dua peristiwa tersebut. Itu sebabnya, langkah pemerintah membentuk tim investigasi rekaman video itu perlu disokong. Jika benar gambar tersebut berasal dari peristiwa �dua� Mesuji itu, tugas tim investigasi akan lebih ringan karena sebelumnya telah ditelusuri oleh Komnas HAM. Tim ini tinggal mengecek lagi apakah semua rekomendasi yang diberikan Komisi itu telah dilaksanakan oleh para pejabat, baik di pusat maupun di daerah. Penting pula dipastikan bahwa konflik antara penduduk dan perusahaan perkebunan telah diselesaikan. Begitu pula proses hukum terhadap para pelaku pembantaian seperti terekam dalam video itu. Munculnya pengaduan perwakilan penduduk Mesuji ke DPR mengindikasikan tidak adanya proses hukum yang adil terhadap para pelaku. Dalam berbagai kasus, penduduk sering dikalahkan bila bersengketa dengan perusahaan perkebunan. Aparat keamanan dan pejabat cenderung membela kepentingan pengusaha.
Ketidakadilan seperti itu pula yang memicu konflik berdarah. Apalagi pihak perkebunan akan selalu membela kepentingannya dengan segala cara, termasuk dengan menyewa banyak satpam, bahkan membentuk semacam pasukan. Di Lampung dan Sumatera Selatan, konflik antara warga dan perusahaan perkebunan sudah demikian kronis dan struktural. Sepanjang 10 tahun terakhir terjadi 268 kasus pertikaian di sektor kehutanan dan perkebunan di Sumatera Selatan. Sengketa lahan di Lampung juga termasuk tinggi dan kebanyakan terjadi di wilayah perkebunan. Konflik hanya akan berkurang bila penegak hukum dan pejabat di daerah memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Tanpa keadilan, tragedi seperti di Mesuji bisa terulang. Apalagi jika penegak hukum tak berani menindak tegas pihak perkebunan. www.korantempo.com, Friday, 16 December 2011 http://tatakelolahutan.net/mengungkap-tragedi-mesuji/
Tragedi Mesuji, Dua Pam Swakarsa Dipenggal Rabu, 21 Desember 2011 | 17:36 WIB
Baca juga
0
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution mengungkapkan, dua petugas keamanan Pam Swakarsa dari perusahaan perkebunan sawit PT Sumber Wangi Alam (SWA) menjadi korban pemenggalan yang dilakukan oleh warga Mesuji. Keduanya bernama Manto (22) dan Saimun (26).
Peristiwa ini terjadi akibat bentrokan yang terjadi antara warga Desa Sungai Sodong, Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dengan Pam Swakarsa karena sengketa tanah, pada 21 April 2011. Ini diungkapkan Saud untuk penegasan kembali korban tewas hasil identifikasi sementara tim Polri ditempat tersebut. "Dari peristiwa ini dua orang Pam Swakarsa yang dipenggal kepalanya," ujar Saud dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri, Rabu (21/12/2011).
Selain dua orang Pam Swakarsa yang tewas, terdapat tiga karyawan lainnya juga yang bernasib sama. Mereka tak dapat menyelamatkan diri saat sekitar 400 orang warga Mesuji melakukan penyerangan terhadap 60 karyawan yang tengah berada di areal perusahaan. Penyerangan itu dilakukan karena warga tak terima karyawan perusahaan PT SWA melakukan panen di lahan sawit yang dianggap masih sengketa. "Saat itu, dua orang warga Macan dan Indra Syafii naik motor mendatangi dan melarang untuk tidak dipanen, alasannya, itu masih sengketa. Maka timbul keributan," jelasnya. Dua warga ikut tewas dalam peristiwa bentrokan ini. Total korban tewas dari peristiwa Mesuji di Mesuji Sumsel ini mencapai 7 orang. Sementara kerugian material yang ditimbulkan di antaranya dirusak dan dibakarnya 87 rumah warga, pembakaran terhadap 7 mobil tangki, 1 kendaraan motor dan 4 mobil, 2 truk dan 1 alat berat.
Penulis : Maria Natalia Editor
: Pepih Nugraha
http://nasional.kompas.com/read/2011/12/21/17361979/Tragedi.Mesuji.Dua.Pam.Swakarsa.Dipenggal
Tragedi Mesuji Ada dua Mesuji. Dua-duanya menyenandungkan kisah pilu. Cerita tentang bau anyir; insiden berdarah. Mesuji pertama berada di bawah naungan provinsi Sumatera Selatan. Nama sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir itu pernah beberapa kali menjadi sorotan media. Hingga kamis, 21 April 2011, tujuh orang dilaporkan tewas sebagai akibat dari konflik berkepanjangan antara perusahaan perkebunan , PT. Sumber Wangi Alam (SWA), vis a vis warga desa Sungai Sodong. Dua orang korban adalah penduduk setempat, lima yang lain ditengarai sebagai karyawan perusahaan. Pada saat-saat itulah, kita membaca beberapa kabar yang menggiriskan bulu roma. Laporan bertajuk “Potongan Kepala Dijemur di Truk” (Sripoku.com, Sabtu, 23 April 2011) adalah satu misal. Beberapa saat yang lalu, publik lagi-lagi digegerkan oleh Mesuji. Kali ini, lima orang yang mengaku berasal dari tempat bernama seperti itu menyambangi Komisi III DPR RI. Didampingi oleh kuasa hukum, mereka meminta bantuan agar para wakil rakyat itu turun gunung menuntaskan teror yang terjadi di sana. Yang ini adalah penghuni provinsi Lampung, tepatnya warga area Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji. Di tempat ini pernah terjadi bentrok antar warga yang sempat merenggut empat nyawa. Di sekitar sini jugalah dua orang mati tertulah semburan peluru aparat. Juga di sini salah seorang anggota petani moro-moro –disebut begitu karena mereka berasal dari beberapa
kampung yang berawalan “Moro”, seperti Morodadi, Moroseneng, Morodewe, dan lain -lain– tewas pada permulaan tahun 2011. Kedua Mesuji memang berada pada wilayah administratif yang tidak sama, meski saling berlekatan. Satu masuk dalam penguasaan Sumatera Selatan, dan yang lain terkategori sebagai Lampung. Keduanya secara fisik dipisahkan oleh sungai (Way Mesuji dan atau peranakannya; Sungai Buaya). Tetapi, tentu saja, warga Mesuji adalah kelompok masyarakat yang tidak jauh berbeda –untuk tidak menyebutnya sama sekali serupa. Terutama para petani di daerah tersebut, warga telah sejak lama didera sengketa tanah (lahan). Di Mesuji Lampung umpamanya, masyarakat berlanggaran dengan PT. Silva Inhutani (SI) dan PT. Barat Selatan Makmur Invesindo (BSMI). Ya, kedua Mesuji sama-sama pernah berleleran darah, dan ditakutkan masih akan berlanjut. Beberapa kalangan menuding, korporat-korporat perkebunan itulah –SWA di Sumsel serta SI dan BSMI di Lampung, yang menjadi mula dari tengkar demi tengkar yang terjadi antar warga, aparat, dan perusahaan. Heboh Video
Kelima orang warga yang bertemu dengan Komisi III DPR, Rabu (14/12/11), itu tidak datang dengan keluhan semata. Mereka juga membawa lampiran bukti berupa beberapa potong video. Diceritakan, dalam rekaman tersebut tampak adegan-adegan yang tak patut; mayat bergelimpangan, eksekusi pembunuhan, rumah-rumah yang dirobohkan, dan sebagainya. Ketika kabar pengaduan itu tersiar, dan cuplikan-cuplikan video mulai muncul di media, publik gusar. Potongan gambar itu seperti merekonstruksi fakta, dan lantas lahir opini, bahwa korporat perkebunan di Mesuji memperluas areal lahan dengan cara membunuhi warga dan merobohkan rumah-rumah. Lebih ironis, kelakuan tak manusiawi tersebut ternyata didukung oleh aparat setempat. Bukti diajukan; pada prosesi pembunuhan (pemenggalan kepala?), terlihat beberapa oknum berseragam dan beberapa diantaranya mengokang bedil. Kepolisian pun lalu jadi “tersangka”. Keruan saja, pihak kepolisian membantah. Kabareskrim Polri misalnya, Komisaris Jenderal Sutarman, menyatakan bahwa pihaknya pernah memperoleh laporan serupa, juga dengan wujud video. Tapi di sana tidak ada fragmen pembunuhan keji seperti yang disebutkan. “Sebatas bentrokan di Lampung,” katanya. Barangkali memang betul, tidak ada pembunuhan keji di Mesuji Lampung. Bukti video yang dibawa ke Komisi Hukum DPR RI itu sebagian memang tidak berlatar provinsi paling selatan pulau Sumatera. Pembunuhan dengan suasana gambar “pria bersenjata sedang memegang kepala yang terpenggal” tersebut sebetulnya berlatarkan konflik yang terjadi di Mesuji Sumsel beberapa bulan silam. Selain telah diakui sendiri oleh warga OKI, Komnas HAM juga membenarkan bahwa tragedi Mesuji Sumsel tidak membawa-bawa pihak kepolisian. ( Kompas.com)
Tetapi, betapapun simpang siur opini yang beredar di tengah khalayak akibat bukti video yang tidak taat konteks, pesan yang dibawa oleh warga Mesuji ke gedung DPR RI seharusnya dapat dibaca dengan mudah. Bahwa, ada kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) serius di tengah perkampungan Mesuji. Bahwa, di salah satu dan mungkin banyak lagi daerah negeri yang mengaku demokratis ini, hidup sejumlah warga kita masih dibayangi oleh rasa takut. Bob Hasan, pengacara yang mendampingi warga, mensinyalir 30 korban tewas dan ratusan orang terluka sejak 2009 sampai 2011. Ia mungkin sedang bermain generalisasi (di Sumsel, korban tewas memang tidak sebanyak itu). Tapi, siapa tak waswas menunggu giliran kapan akan dibunuh? Rimba Indonesia ?
Mathias Nugroho, warga Desa Simpang Pematang, Mesuji Lampung, meminta Komisi III DPR untuk mendesak Kepolisian memberikan perlindungan kepada warganya. Ia, tentu dengan derajat yang berbeda-beda, sesungguhnya tak sendirian. Banyak pihak merasakan ketakutan yang kurang lebih serupa. Kita ingat, beberapa waktu lalu ramai diberitakan seorang pemuda tewas dibunuh di sebuah klub malam di Jakarta. Tidak lama kemudian, seorang siswa belasan tahun terkapar mati di jalanan setelah Blackberry-nya dirampas. Sebelumnya, seorang gadis diperkosa dan dibunuh di angkutan umum. Karena itulah kemudian seorang wanita nekat meloncat keluar karena ia menjadi satusatunya perempuan di dalam bus. Bayangkan, perkara sepele saja bisa berujung nyawa. Maka tidak mengherankan apabila terdengar warta tentang penjualan pistol kejut listrik ( stun gun) dan penyemprot merica ( pepper spray) di pusat pertokoan Glodok, Jakarta, meningkat tajam (Majalah Tempo). Kita ingat, di Mesuji sendiri, suatu saat senjata api rakitan beredar dengan mudah. Dus, akibat ketakutan yang bertubi, warga mulai mempersenjatai diri. Pusat perbelanjaan, tempat
ibadah, angkutan umum, atau bahkan rumah sendiri, tak lagi menjadi tempat yang cukup aman. Di manakah Negara? Kemanakah polisi? Apakah ada yang salah dengan sistem keamanan di negeri ini? Akhirnya, sudah sepatutnya kita semua memikirkan jalan keluar dari labirin tak bertepi semacam ini. Jangan sampai, negara hukum yang susah payah dibangun di atas cecer darah para pahlawan ini ambruk menjadi sekelas rimba belaka. * Ditulis saat marak wacana pembantaian di Mesuji. Sampai hari ini, kasus ini tak jua selesai. Jika mau disalahkan, kita bakal menyalahkan pemerintah. Belakangan, masyarakat yang marah membakar kompleks perkantoran BSMI .
http://elhahusnan.wordpress.com/2012/02/27/tragedi-mesuji/
