Kuliah Penyusunan Tor Rab

DIKLAT DIKLA T PERENCAN PERENCANAAN AAN DAN PENGANGGARAN PENGAN GGARAN BAGI KASUBBA KASUBBAG G UMUM UMUM

BAHAN AJAR

Perencanaan Aktivitas dan Penyusunan TOR-RAB

Oleh: Bambang Sancoko, SE., M.Si.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 2014

DAFTAR ISI

KEGIATAN BELAJAR BELAJAR 1 REFORMASI REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN

1.1 Struktur Kegia giatan tan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.2 Iden Identi tifi fika kasi si Outp Output ut dan Subo uboutpu utputt Ke Kegia giatan tan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

1.3 Iden Identi tifi fika kasi si Komp Kompo onen Kegi egiatan atan dan De Detil til Be Belan lanja . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

KEGIATAN BELAJAR BELAJAR 2 BAGAN AKUN STRANDAR STRANDAR

2.1 Penger Pengertia tian n Bagan Bagan Akun Akun Stand Standar ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.2 2.2 Tuju Tujuan an Bag Bagan an Akun Akun Sta Stand ndar ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.3 Peran Peran Baga Bagan n Akun Akun Stan Standar dar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2.4 Klasifika Klasifikasi si dan Kodefi Kodefikasi kasi BAS BAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2.5 Kodefikasi Kodefikasi Akun/Mat Akun/Mata a Anggaran Anggaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

2.6 Identifikasi Identifikasi Kode Akun Belanja Belanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

KEGIATAN BELAJAR 3 PENYUSUNAN TOR

3.1

Penger gertia tian TOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

3.2

Fungsi TOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

3.3

Format TOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

3.4

Pen Penyusu usunan Bagi agian-B an-Ba agian TOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

3.5

Dokumen Pe Pendukun kung TOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

KEGIATA KEGIATAN N BELAJAR BELAJAR 4 PENYUSUN PENYUSUNAN AN RAB RAB

4.1 Penger Pengertia tian n RAB RAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

4.2 Fungsi Fungsi RAB RAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

4.3 Komponen Komponen Penyu Penyusuna sunan n RAB RAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

4.4 Penerapa Penerapan n Standar Standar Biaya Biaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

4.5 Perhitunga Perhitungan n Biaya Biaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

4.6 Format Format RAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

KEGIATAN BELAJAR BELAJAR 5 PENYUSUNAN RENCANA RENCANA PENGADAAN PENGADAAN

5.1 Penetapan Penetapan Metode Metode Pengada Pengadaan an Barang Barang/Jasa /Jasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

5.2 Penyusun Penyusunan an Rencana Rencana Umum Umum Pengad Pengadaan aan (RUP) (RUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

KEGIATAN BELAJAR 1

PERENCANAAN KEGIATAN 1.1 Struktur Kegiatan

Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam merumuskan program dan kegiatan mengacu Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan tanggal 19 Juni 2009 No.0142/MPN/06/2009 dan No. SE-1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Pembangunan. Rumusan program dan kegiatan yang dihasilkan harus mencerminkan tugas-fungsi K/L atau penugasan tertentu dalam kerangka Prioritas Pembangunan Nasional secara konsisten. Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen Kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input ) untuk menghasilkan keluaran(output ) dalam bentuk barang dan jasa. Dalam penyusunan kegiatan, perlu diperhatikan keterkaitan antara kegiatan dengan program

yang

memayungi.

Disamping

itu juga

diperhatikan keterkaitan keluaran kegiatan dengan cara pencapaiannya melalui Komponen. Keterkaitan antar komponen sebagai tahapan dalam rangka pencapaian keluaran harus dilihat sehingga tidak ditemukan adanya tahapan/bagian kegiatan (komponen) dalam rangka pencapaian keluaran yang tidak relevan. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKAK/L) dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM),

PERENCANAAN AKTIVITAS DAN PENYUSUNAN TOR RAB

1

K/L perlu menyelaraskan kegiatan/program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Rencana Strategi (Renstra) K/L, yang pada tahap sebelumnya juga menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja K/L (Renja-KL). Oleh karena itu penyusunan kegiatan harus mengacu hal tersebut. Penyusunan kegiatan untuk selanjutnya dijabarkan dengan struktur sebagai berikut : a. Output (Keluaran) b. Sub Output c. Komponen d. Sub Komponen e. Detil Belanja

1.2 Identifikasi Output dan Sub Output Kegiatan

a. Pengertian Output Output merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Rumusan output dalam dokumen RKA-K/L mengambil dari rumusan output yang ada dalam dokumen Renja-K/L. Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis. Rumusan output berupa barang atau jasa berupa : 1) Jenis output, merupakan uraian mengenai identitas dari setiap output yang mencerminkan tugas fungsi unit Satker secara spesifik. 2) Volume output, merupakan data mengenai jumlah/banyaknya kuantitas Output yg dihasilkan. 3) Satuan output, merupakan uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas (volume) output sesuai dengan sesuai karakteristiknya.

b. Kriteria Output Dalam menyusun output perlu diperhatikan kriteria sebagai berikut :


2

1) Mencerminkan sasaran kinerja Satker sesuai Tugas-fungsi atau penugasan prioritas pembangunan nasional. 2) Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Satker penanggung jawab kegiatan. 3) Bersifat spesifik dan terukur. 4) Untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar output yang dihasilkan berupa regulasi sesuai tugas-fungsi Satker. 5) Untuk

Kegiatan

penugasan

(Prioritas

Pembangunan

Nasional)

menghasilkan output prioritas pembangunan nasional yang mempunyai dampak secara nasional.

c. Klasifikasi Jenis Output Untuk memudahkan dalam penyusunan dan analisa terhadap output pada RKA-K/L, maka jenis output dalam RKA-K/L dibagi dalam dua kelompok, yaitu: 1) Output barang, terdiri dari: a) Output barang infrastruktur yaitu output kegiatan yang merupakan barang berwujud dan/atau berupa jaringan. Contoh: jalan, jembatan, bangunan, jaringan irigasi, dan lain-lain. b) Output

barang

non

infrastruktur

yaitu

output

kegiatan

yang

merupakan barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak berupa jaringan. Contoh: kendaraan bermotor, peralatan kantor, software aplikasi, dan lain-lain. 2) Output jasa, yang terdiri dari: a) Output jasa regulasi yaitu output kegiatan yang dihasilkan dalam rangka pembuatan peraturan atau pendukung administrasi birokrasi. Bentuk output ini dapat berupa norma, standar, prosedur dan ketentuan. Contoh: UU, Peraturan Pemerintah, Perpres, Keppres, Peraturan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal, dan lain-lain. b) Output jasa layanan non-regulasi yaitu output kegiatan yang merupakan wujud dari suatu layanan dari suati instansi terkait dengan tugas dan fungsi dari instansi berkenaan. Contoh: layanan SIM, layanan SP2D, layanan BOS, dan lain-lain.


3

d. Suboutput Suboutput

pada

hakekatnya

merupakan

output.Output

yang

dinyatakan sebagai Suboutput adalah output-output yang mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya. Suboutput digunakan sebagai penjabaran dari masing-masing barang atau jasa dalam kumpulan barang atau jasa sejenis yang dirangkum dalam satu output. Banyaknya Subsuboutput atau akumulasi dari volume Sub-suboutput mencerminkan jumlah volume output. Suboutput sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh tidak). Suboutput hanya digunakan pada output yang merupakan rangkuman dari barang atau jasa yang sejenis. Output yang sudah spesifik dan berdiri sendiri (bukan rangkuman dari barang atau jasa yang sejenis) tidak memerlukan Suboutput.

1.3 Identifikasi Komponen Kegiatan dan Detil Belanja

1. Komponen Kegiatan Komponen merupakan tahapan/bagian dari proses pencapaian output, yang berupa paket-paket pekerjaan. Komponen bisa langsung mendukung pada output atau pada suboutput. Komponen disusun karena relevansinya terhadap pencapaian output, baik yang terdiri atas komponen utama dan komponen pendukung. Antar komponen mempunyai keterkaitan yang saling mendukung

dalam

keterlambatan

pencapaian

salah

output,

satu

sehingga

komponen

ketidakterlaksanaan/

bisa

menyebabkan

ketidakterlaksanaan/keterlambatan komponen yang lain dan juga bisa berdampak pada penurunan kualitas, penurunan kuantitas maupun kegagalan dalam pencapaian output. Komponen/tahapan diperlukan untuk mengetahui: a. proses pencapaian keluaran (output)/sub keluaran (sub output) yang akan dihasilkan; b. relevansi terhadap pencapaian keluaran (output)/sub keluaran (sub output), baik terhadap volume maupun kualitasnya; c. keterkaitan

dan

kesesuaian

antar

tahapan

dalam

mendukung

pencapaian keluaran (output)/sub keluaran (sub output). PERENCANAAN AKTIVITAS DAN PENYUSUNAN TOR RAB

4

Secara

Umum,

komponen/tahapan

dalam

pencapaian

suatu

keluaran (output)/sub keluaran (sub output) menggambarkan pelaksanaan fungsi manajemen yang terdiri dari: a. perencanaan ( planning ); b. pengorganisasian (organizing ); c. pelaksanaan (actuating ); dan d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan (controlling ). Contoh 1 Jenis Keluaran (Output) :

Volume

Satuan

Pendidikan dan Pelatihan

100

Siswa

60

Siswa

Sub Keluaran (Sub Output) : Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Tahapan/komponen : 011. Penyiapan bahan materi

Fungsi perencanaan

012. Inventarisasi peserta 013. Pendaftaran peserta 014. Pembelajaran peserta

Fungsi pelaksanaan

015. Ujian 016. Sertifikasi kelulusan 017. Monitoring 018. Evaluasi

Fungsi Monitoring dan

019. Pelaporan pelaksanaan kegiatan

Evaluasi

Komponen terdiri dari komponen utama dan komponen pendukung. Komponen Utama merupakan komponen pembiayaan langsung dari pelaksanaan output layanan birokrasi/publik satker.

Kebutuhan untuk

komponen utama dipengaruhi oleh total volume output yang akan dicapai. Komponen Pendukung merupakan komponen-komponen pembiayaan yang digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola layanan birokrasi/publik satker. Komponen Pendukung ini harus relevan dengan output layanan birokrasi/publik yang akan diimplementasikan. Komponen pendukung tidak terkait langsung dengan total volume output yang akan


5

dicapai. Biasanya dialokasikan dengan akun belanja barang (akun 52) dan akun belanja modal (akun 53). Komponen Pendukung bersifat pilihan yaitu dapat berlanjut maupun berhenti terkait dengan relevansi dari pencapaian output teknis fungsional yang bersangkutan. Komponen Pendukung tidak perlu dialokasikan oleh satker yang bersangkutan sepanjang telah termasuk dalam alokasi komponen operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Contoh: 1) Output

Layanan

Dukungan

Manajemen

(Tim

Reformasi

dan

Transformasi Kelembagaan Pusat) terdiri atas: a) Komponen Utama adalah biaya yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Program-Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan seperti biaya jasa konsultan, survey, kajian kebijakan, monitoring, dan evaluasi. b) Komponen Pendukung adalah biaya-biaya yang digunakan dalam rangka

mendukung

pelaksanaan

Program-Program

Reformasi

Birokrasi Kementerian Keuangan seperti biaya paket kegiatan, pengadaan ATK, honorarium tim, dan lain-lain. 2) Output Gedung dan Bangunan terdiri atas: a) Komponen Utama adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka mewujudkan fisik gedung/bangunan tersebut seperti biaya pekerjaan perencanaan, pekerjaan fisik konstruksi, pekerjaan pengawasan/ manajemen kontruksi, dan pekerjaan pengelolaan. b) Komponen diperlukan

Pendukung dalam

diantaranya

rangka

adalah

menunjang

biaya-biaya

yang

terwujudnya

fisik

gedung/bangunan tersebut seperti honor output kegiatan (panitia pengadaan, panitia penerima barang dan jasa), biaya assessment tanah atau AMDAL sebelum rangkaian pekerjaan pembangunan dilaksanakan, biaya dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait, dan lain-lain. Suatu komponen/tahapan disebut sebagai biaya utama apabila komponen tersebut berkaitan langsung kebijakan pencapaian keluaran yang bersangkutan mendukung

sedangkan pencapaian

biaya

pendukung

keluaran

tersebut.

merupakan Salah


satu

biaya

yang

cara

untuk

6

menentukan apakah suatu komponen termasuk biaya utama adalah mengaitkan komponen dengan keluaran berkenaan, apabila komponen tersebut harus ada pada setiap tambahan volume keluaran berkenaan maka komponen tersebut dikelompokkan sebagai biaya utama.

2.

Subkomponen : Subkomponen merupakan kelompok-kelompok detil belanja, yang

disusun dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan Komponen. Subkomponen sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh tidak).


7

KEGIATA BELAJAR 2

BAGAN AKUN STANDAR (BAS) 2.1 Pengertian Bagan Akun Standar Bagan Akun St ndar adalah Daftar Perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan

anggaran,

serta

pembukuan

dan

pelap oran

keuangan

pemerintah. Gambar 1:

2.2 Tujuan Bagan Akun Standar a. Memasti an rencana keuangan (anggaran), realisas i dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama. Hal ini selaras PERENCANAAN A TIVITAS DAN PENYUSUNAN TOR RAB

8

dengan butir 2 dasar pemikiran BAS yang diharapkan dapat terjadi koordinasi

antara

unit

perencanaan

dan

penganggaran,

unit

pelaksana teknis kegiatan serta unit pertangungjawaban keuangan. b. Meningkatkan kualitas informasi keuangan. Hal ini bisa didapatkan setelah terjadi pemahaman yang sama antara unit-unit dimaksud di atas

dalam

penyusunan

laporan

manajerial

maupun

laporan

akuntabilitas yang mengungkapkan informasi k euangan pemerintah. c. Memudahkan

pengawasan keuangan. Di sisi auditor, hal-hal

tersebut di atas juga akhirnya akan memudahkan bagi pemeriksa dalam proses audit laporan keuangan.

2.3 Peran Bagan Akun Standar (BAS) Bagan

Akun

Standar

memegang

peran

penting

dalam

manajemen

keuangan pemerintah yang modern, sehingga perlu suatu BAS yang efektif sehingga dapat mengakomodasi hal-hal sebagai berikut: a. Sebagai dasar pelaporan manajerial dan Laporan Keuangan. b. Merupakan jantung dari sistem di mana seluruh modul dan interface mengalir. c. Menyediakan landasan yang cukup untuk pengembangan lebih jauh dan penyimpanan yang memadai atas informasi historis maupun saat ini. d. Mendukung disiplin 9acion melalui pengaturan 9aciona dan dan ‘framing’ kepada struktur pelaporan. e. Membantu proses pengambilan keputusan yang efektif

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka BAS seyogianya disusun sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif. Untuk itu paling tidak perlu dipertimbangkan agar memenuhi hal-hal sebagai berikut: 1. Memungkinkan

adanya

analisa

“multi

dimensional

level ”

dalam

penyusunan BAS; 2. Menghasilkan pelaporan keuangan dan manajerial yang bermanfaat


9

3. Menyederha nakan proses manual sehingga dapat m empunyai lebih banyak

aktu

untuk

melakukan

reviu

analitis

dan

pengemban an/perbaikan proses bisnis. 4. Kombinasi yang tepat antara orang, proses dan teknologi.

Dalam r angka pengelolaan keuangan Negara di Indonesia, BAS mempunyai per an penting dalam menghubungkan unit

ang melakukan

perencanaan dengan unit yang nantinya akan melaporkan.

ulai dari proses

penyusunan R PBN (RKAKL) telah digunakan kodefikasi yang tercantum dalam BAS. Kodefikasi ini jugalah yang nantinya akan diigunakan dalam rangka pelapor n atas pertanggungjawaban anggaran. S lama ini antara unit keuangan

an perlengkapan dalam hal pelaporan tela h terhubungkan

dengan adanya Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang me punyai dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggara

(SAKPA) yang

digunakan oleh Bagian Keuangan dan Sistem Manajeme

dan Akuntansi

Barang

Milik

perlengkapan

Negara

(SIMAK-BMN)

yang

digunakan

oleh

Bagian

ang mengelola barang. Sementara unit -unit pelaporan

tersebut terhubungkan dengan Unit perencanaan dengan a danya BAS. Hal ini dapat dilihat ada gambar di bawah ini: Gambar 2

PERENCANAAN A TIVITAS DAN PENYUSUNAN TOR RAB

10

2.4 Klasifikasi dan kodefikasi BAS A. Klasifikasi berdasarkan Organisasi Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi disusun berdasarkan susunan kementerian negara/lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Klasifikasi ini tidak bersifat permanen dan akan disesuaikan

dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintah

pusat yang ada (secara rinci lihat lampiran 1). Klasifikasi menurut organisasi ini terinci di dalam Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satuan Kerja. B. Klasifikasi berdasarkan Fungsí Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi diatur dalam penjelasan pasal 11 ayat (5) UU 17 tahun 2003, terdiri dari 11 fungsi utama yaitu : pelayanan umum, pertahanan,

ketertiban

dan

keamanan,

ekonomi,

lingkungan

hidup,

perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Penjelasan atas fungsi-fungsi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004. C. Klasifikasi berdasarkan Sub Fungsi Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Dari 11 (sebelas) fungsi utama dirinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) sub fungsi. Klasifikasi

belanja

berdasarkan

subfungsi

mengacu

pada

Peraturan

Pemerintah Nomor 21 tahun 2004. Penggunaan Fungsi dan Sub Fungsi disesuaikan

dengan

tugas

masing-masing

kementerian

negara/lembaga/SKPD. Klasifikasi Fungsi dan Sub Fungsi sebagai berikut:


11

Tabel 1 Kodefikasi Fungsi dan Sub Fungsi Kode 01 01.01

Fungsi dan Subfungsi

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.90

PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI BANTUAN LUAR NEGERI PELAYANAN UMUM PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK PINJAMAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA

02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.90 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.90

PERTAHANAN PERTAHANAN NEGARA DUKUNGAN PERTAHANAN BANTUAN MILITER LUAR NEGERI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN PERTAHANAN LAINNYA KETERTIBAN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN PENANGGULANGAN BENCANA PEMBINAAN HUKUM PERADILAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN HUKUM KETERTIBAN, KEAMANAN DAN HUKUM LAINNYA

04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.90

EKONOMI PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM TENAGA KERJA PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PENGAIRAN BAHAN BAKAR DAN ENERGI PERTAMBANGAN INDUSTRI DAN KONSTRUKSI TRANSPORTASI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI EKONOMI LAINNYA

05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.90

LINGKUNGAN HIDUP MANAJEMEN LIMBAH MANAJEMEN AIR LIMBAH PENANGGULANGAN POLUSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TATA RUANG DAN PERTANAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA

06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.90

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUKIMAN PENYEDIAAN AIR MINUM PENERANGAN JALAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA


12

07 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.90

KESEHATAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT KELUARGA BERENCANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN KESEHATAN LAINNYA

08 08.01 08.02 08.03 08.04 08.90

PARIWISATA DAN BUDAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN LITBANG PARIWISATA, BUDAYA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PARIWISATA DAN BUDAYA LAINNYA

09 09.01 09.02 09.03 09.90

AGAMA PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA PELAYANAN KEAGAMAAN L AINNYA

10 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.90

PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN KEDINASAN PENDIDIKAN TINGGI PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN LAINNYA

11 11.01 11.02 11.03

PERLINDUNGAN SOSIAL PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN ORANG SAKIT DAN CACAT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN LANSIA PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL KELUARGA PAHLAWAN, PERINTIS KEMERDEKAAN DAN PEJUANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL BANTUAN PERUMAHAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA

11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.90


13

D. Klasifikasi berdasarkan Program Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur

sesuai

dengan

misi

kementerian

negara/lembaga.

Rumusan

program harus jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. E. Klasifikasi berdasarkan Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengesahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa. F. Klasifikasi berdasarkan Jenis Belanja (ekonomi) Klasifikasi berdasarkan jenis belanja menurut Penjelasan Pasal 11 UU 17 tahun 2003 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja lain-lain dan Belanja Daerah. Secara rinci klasifikasi berdasarkan jenis belanja sebagai berikut : 1) Belanja Pemerintah Pusat a)

Belanja Pegawai Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

b)

Belanja Barang


14

Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. c)

Belanja Modal Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan seharihari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

d)

Pembayaran Bunga Utang Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga ( interest ) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang ( principal outstanding ) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

e)

Subsidi Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarkat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.


15

f)

Hibah Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi internasional.

g)

Bantuan Sosial Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk

didalamnya bantuan untuk

lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat

yang

bertujuan

untuk

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan selektif. h)

Belanja Lain-lain Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak

dapat

diklasifikasikan

ke

dalam

pos-pos

pengeluaran

diatas.Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. 2)

Transfer Ke Daerah a) Dana Perimbangan Pengeluaran uang dari pemerintah pusat / alokasi anggaran berupa transfer untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. b)

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Pengeluaran uang dari pemerintah pusat / alokasi anggaran berupa transfer untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan


16

dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Klasifikasi menurut jenis belanja (ekonomi) selanjutnya dirinci berdasarkan kode akun. G. Klasifikasi berdasarkan Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam

hal

anggaran

diperkirakan

defisit,

ditetapkan

sumber-sumber

pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. Pembiayaan terdiri dari: 1. Penerimaan Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri b. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri 2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri b. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan pembiayaan dalam negeri antara lain dapat berasal dari hasil divestasi dan penjualan Surat Utang Negara (SUN), dan penerimaan pembiayaan luar negeri antara lain adalah penerimaan pinajamn luar negeri baik pinjaman proyek maupun pinjaman program. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh Pemerintah. Klasifikasi pembiayaan selanjutnya dirinci menurut kode akun. Dari uraian klasifikasi kode akun dimaksud, dapat digambarkan dalam gambar berikut:


17

Gambar III

Organisasi (BA, Es, Satker) Fungsi Sub Fu gsi P ogram Ke iatan

Fungsi

Sub Fungsi Program

Program

Kegiatan

Kegiat n

ub Kegiatan

Sub Kegiata

Kode Ekonomi

Kode Ekonomi

Kode Ekonomi

Catatan: Mulai tahun anggaran 2011 sejalan dengan restrukturisasi program dan kegiatan serta enerapan penganggaran berbasis kinerja, maka klasifikasi berdasarkan su kegiatan telah ditiadakan.

2.5 Kodefikasi Akun/Mata Anggaran Untuk memenuhi amanat pasal 11 ayat (5) UU No. 17 tahun 2003, perlu dibuat bag an akun standar (BAS) sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan a ggaran, pelaksanaan anggaran, pertangg ngjawaban dan pelaporan keua gan pemerintah. BAS yang terdapat dalam klasifikasi kode ekonomi dikelom okkan ke dalam beberapa klasifi asi sebagaimana Tabel di bawah ini:


18

Tabel II Kodefikasi Ekonomi Kode

Uraian

1

Aset

2

Kewajiban

3

Ekuitas

4

Penerimaan Negara dan Hibah

5

Belanja Negara

6

Transfer ke Daerah

7

Pembiayaan

8

Non Anggaran

Terdapat dalam Jenis Laporan

Neraca

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK)

1. AKUN NERACA a. ASET Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam : 1) Aset Lancar Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau b) berupa kas dan setara kas.


19

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Kodefikasi BAS untuk Aset Lancar adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

11

Aset Lancar

111

Kas dan Setara Kas

112

Uang Muka dari Rekening KUN

113

Piutang

114

Investasi jangka Pendek

115

Persediaan

2) Investasi Jangka Panjang merupakan

investasi

yang

diadakan

dengan

maksud

untuk

mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi

investasi

nonpermanen

dan

permanen.

Investasi

nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Kodefikasi BAS untuk Investasi Jangka Panjang adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

12

Investasi Jangka Panjang

121

Investasi jangka Panjang Non Permanen

122

Investasi jangka Panjang Permanen

3) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap meliputi tanah,


20

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Kodefikasi BAS untuk Aset Tetap adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

13

Aset Tetap

131

Aset Tetap

132

Konstruksi Dalam Pengerjaan

133

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

135

Aset Tetap BLU

4) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Kodefikasi BAS untuk Dana Cadangan adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

14

Dana Cadangan

141

Dana Cadangan

5) Aset Lainnya Aset yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Contoh. Dana yang dibatasi penggunaan, Trust Fund dan sebagainya. Kodefikasi BAS untuk Aset Lainnya adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

15

Aset Lainnya

151

Piutang Jangka Panjang

152

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

153

Aset Tak Berwujud

154

Aset Lain-Lain


21

b. KEWAJIBAN Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban

umumnya

timbul

karena

konsekuensi

pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangundanganKewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. 1) Kewajiban Jangka Pendek Merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan ke dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 2) Kewajiban Jangka Panjang Merupakan kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Kodefikasi BAS untuk Kewajiban adalah sebagai berikut: Kode 2

Uraian Kewajiban

21

Kewajiban Jangka Pendek

211

Kewajiban Jangka Pendek

212

Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

22

Kewajiban Jangka Panjang

221

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

222

Utang Jangka Panjang Luar Negeri


22

c. EKUITAS DANA Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 1) Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. 2) Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. 3) Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kodefikasi BAS untuk Ekuitas Dana adalah sebagai berikut: Kode 3

Uraian Ekuitas Dana

31

Ekuitas Dana Lancar

32

Ekuitas Dana Investasi

33

Ekuitas Dana Cadangan

2. AKUN OPERASIONAL a. PENDAPATAN 1) Penerimaan Perpajakan Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber

dari

pajak,

bea

dan

cukai

yang

sepenuhnya

dipergunakan untuk menutupi seluruh pengeluaran.


23

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari penerimaan lainnya (PNBP) yang tidak dapat dikategorikan ke dalam penerimaan pajak yang sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi seluruh pengeluaran. 3) Hibah Penerimaan yang diterima pemerintah baik berupa uang maupun barang modal yang sumbernya berasal dari dalam dan luar negeri atau dari hibah lainnya.

Kodefikasi BAS untuk Pendapatan adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

4

Pendapatan Negara dan Hibah

41

Penerimaan Perpajakan

411

Pendapatan Pajak Dalam Negeri

412

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

42

Penerimaan Negara Bukan Pajak

421

Penerimaan Sumber Daya Alam

422

Pendapatan Bagian Laba BUMN

423

Pendapatan PNBP Lainnya

425

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

43

Penerimaan Hibah

b. BELANJA 1) Belanja Pegawai Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. PERENCANAAN AKTIVITAS DAN PENYUSUNAN TOR RAB

24

2) Belanja Barang Pengeluaran untuk menampung pembelian yang habis pakai

barang dan jasa

untuk memproduksi barang dan jasa yang

dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja

barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja

perjalanan dinas. 3) Belanja Modal Pengeluaran

anggaran

yang

digunakan

memperoleh atau menambah aset tetap

dalam

rangka

dan aset lainnya yang

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. 4) Belanja Pembayaran Bunga Utang Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang

dilakukan

atas

kewajiban

penggunaan

pokok

utang

(principal outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 5) Belanja Subsidi Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta. Jenis


25

belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 6) Belanja Hibah Pengeluaranpemerintah

berupa transfer dalam bentuk uang,

barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemayarakatan serta organisasi internasional. 7) Belanja Bantuan Sosial Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat

dan/atau

lembaga

kemasyarakatan

termasuk

didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan selektif. 8) Belanja Lain-lain Pengeluaran/belanja

pemerintah

pusat

yang

sifat

pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas.Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.


26

Kodefikasi BAS untuk Belanja adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

5

Belanja Negara

51

Belanja Pegawai

511

Belanja Gaji dan Tunjangan

512

Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

513

Belanja Kontribusi Sosial

52

Belanja Barang

521

Belanja Barang

522

Belanja Jasa

523

Belanja Pemeliharaan

524

Belanja Perjalanan

525

Belanja Badan Layanan Umum (BLU)

53

Belanja Modal

531

Belanja Modal Tanah

532

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

533

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

534

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan

536

Belanja Modal Fisik Lainnya

537

Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Sampai saat ini, salah satu hal yang menjadi temuan berulang BPK baik pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) adalah klasifikasi

perencanaan

anggaran

yang

berbeda

dengan

realisasinya. Pada tahun 2009 jumlah kesalahan ini mencapai 27,51 triliun dan menjadi salah satu hal yang dikecualikan kewajarannya. Hal ini terutama terkait dengan pengelompokkan/perbedaan antyara belanja barang dan belanja modal. Untuk membedakan apakah pengadaan awal suatu barang dikelompokkan ke dalam belanja barang atau belanja modal dapat dilihat pada gambar berikut:


27

Gambar IV

Nilai Minimum Kapitalisasi: ≥ 300.000 : peralatan dan mesin ≥ 1.000.000 : gedung dan b ngunan

c. TRANSFER KE DAERAH 1)

Dana Perimbangan Pengel aran uang dari pemerintah pusat / alokasi a nggaran berupa transfer untuk pemerintah daerah berupa dana

agi hasil, dana

alokasi umum dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. 2)

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Pengel aran uang dari pemerintah pusat / alokasi a nggaran berupa transfer untuk pemerintah daerah berupa dana oto omi khusus dan


28

dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Kodefikasi BAS untuk Transfer ke Daerah adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

6

Transfer ke Daerah

61

Transfer Dana Perimbangan

611

Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)

612

Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)

613

Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK)

62

Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

621

Transfer Dana Otonomi Khusus

622

Transfer Dana Penyesuaian

d. PEMBIAYAAN 1) Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan adalah Penerimaan Negara berasal dari penarikan pinjaman, penjualan surat perbendaharaan negara / obligasi negara / surat berharga syariah negara, hasil privatisasi, penjualan aset hasil restrukturisasi dan penerimaan perbankan lainnya. 2) Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran

Pembiayaan

pembayaran

cicilan

adalah

utang,

Pengeluaran

penarikan

surat

Negara utang

untuk negara,

penanaman modal negara dan investasi pemerintah lainnya serta dukungan infrastuktur. C. NON ANGGARAN 1) Penerimaan Non Anggaran Penerimaan

pada

Rekening

Kas

Umum

Negara

yang

tidak

dianggarkan dalam APBN. Yang termasuk dalam penerimaan Non


29

Anggaran adalah transfer antar rekening pemerintah, penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dan Penerimaan Pengembalian Uang persediaan. 2) Pengeluaran Non Anggaran Pengeluaran

dari

Rekening

Kas

Umum

Negara

yang

tidak

dianggarkan dalam APBN. Yang termasuk dalam Pengeluaran Non Anggaran adalah transfer antar rekening pemerintah, Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dan Pembayaran Uang persediaan.

4. AKUN APBN **) 1. ESTIMASI PENDAPATAN a. Estimasi Penerimaan Perpajakan b. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak c. Estimasi Hibah 2. APPROPRIASI BELANJA a. Appropriasi Belanja Pegawai b. Appropriasi Belanja Barang c. Appropriasi Belanja Modal d. Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Utang e. Appropriasi Belanja Subsidi f.

Appropriasi Belanja Hibah

g. Appropriasi Belanja Bantuan Sosial h. Appropriasi Belanja Lain-lain 3. APPROPRIASI TRANSFER KE DAERAH a. Appropriasi Dana Perimbangan b. Appropriasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian d. ESTIMASI

PENERIMAAN

PEMBIAYAAN

DAN

APPROPRIASI

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1) Estimasi Penerimaan Pembiayaan 2) Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan PERENCANAAN AKTIVITAS DAN PENYUSUNAN TOR RAB

30

**) Kode akun untuk akun APBN sama dengan kode akun operasional hanya dibedakan dengan menggunakan kode transaksi, yang dibedakan menjadi kode apropriasi, kode allotment, dan realisasi.

5. AKUN DIPA ***) 1. ESTIMASI PENDAPATAN YANG DIALOKASIKAN a. Estimasi Penerimaan Perpajakan yang dialokasikan b. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan c. Estimasi Hibah yang dialokasikan 2. ALLOTMENT BELANJA a. Allotment Belanja Pegawai b. Allotment Belanja Barang c. Allotment Belanja Modal d. Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang e. Allotment Belanja Subsidi f.

Allotment Belanja Hibah

g. Allotment Bantuan Sosial h. Allotment Belanja Lain-lain 3. ALLOTMENT TRANSFER KE DAERAH a. Allotment Dana Perimbangan b. Allotment Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 4.

ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

YANG DIALOKASIKAN

DAN ALLOTMENT PENGELUARAN PEMBIAYAAN a. Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan b. Allotment Pengeluaran Pembiayaan ***) Kode akun untuk akun DIPA sama dengan kode akun operasional hanya dibedakan dengan menggunakan kode transaksi. Akun yang digunakan untuk penyusunan Neraca adalah : 1. Kelompok Aset ( Kode 1XXXXX)


31

2. Kelompok Utang ( Kode 2XXXXX) 3. Kelompok Ekuitas Dana (Kode 3XXXXX)

Akun yang digunakan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran 1. Kelompok Pendapatan/Estimasi Pendapatan/Estimasi Pendapatan yang dialokasikan (4XXXXX). 2. Kelompok Belanja/Apropriasi Belanja/Allotment Belanja ( 5XXXXX). 3. Kelompok Belanja Daerah/Apropriasi Belanja Daerah/Allotment Belanja daerah (6XXXXX). 4. Kelompok Penerimaan Pembiayaan/Estimasi Penerimaan Pembiayaan/ Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan ( 71XXXX). 5. Kelompok

Pengeluaran

Pembiayaan/Appropriasi

Pengeluaran

Pembiayaan/ Allotment Pengeluaran Pembiayaan ( 72XXXX).

Akun yang digunakan untuk menyusun Laporan Arus Kas. 1. Kelompok Pendapatan (4XXXXX). 2. Kelompok Belanja ( 5XXXXX). 3. Kelompok Belanja Daerah ( 6XXXXX). 4. Kelompok Penerimaan Pembiayaan ( 71XXXX). 5. Kelompok Pengeluaran Pembiayaan ( 72XXXX). 6. Kelompok Non Anggaran (8XXXXX)

2.6 Identifikasi Kode Akun Belanja

Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan memakai norma Bagan Akun Standar (BAS). Daftar akun belanja dan penjelasan penggunaannya dapat dilihat pada lampiran modul. Secara umum penerapan Bagan Akun Standar diatur sebagai berikut: a. Penggunaan Akun Belanja Pegawai (51)


32

Belanja Pegawai digunakan untuk membayar Gaji dan Tunjangan PNS, uang makan, dan uang lembur. Akun-akun yang dapat digunakan oleh satker antara lain : 1) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111) 2) Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri (5112) 3) Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara (5113) 4) Belanja Lembur (5122)

b. Penggunaan Akun Belanja Barang (52) Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang (Operasional dan Non-Operasional) dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, serta Belanja Perjalanan Dinas. Akun-akun yang termasuk Belanja Barang terdiri dari: 1) Belanja Barang Operasional (5211) Pengeluaran-pengeluaran yang termasuk dalam kriteria ini adalah belanja barang operasional, antara lain : a) Keperluan sehari-hari perkantoran. b) Pengadaan/penggantian inventaris kantor yang nilainya dibawah kapitalisasi. c) Pengadaan bahan makanan. d) Pengadaan penambah daya tahan tubuh. e) Belanja

barang

lainnya

yang

secara

langsung

menunjang

operasional Kementerian Negara/Lembaga. f)

Pengadaan pakaian seragam dinas.

g) Honorarium pejabat perbendaharaan, yaitu honor yang terkait dengan operasional satker (akun 521115).

2) Belanja Barang Non-Operasional (5212) Pengeluaran

yang

digunakan

untuk

membiayai

kegiatan

non-

operasional dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan satker. Pengeluaranpengeluaran yang termasuk dalam kriteria ini, antara lain: a) Belanja Bahan. b) Belanja Barang transito. c) Vakasi, adalah penyediaan dana untuk imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas/jawaban Ujian. Pengeluaran ini dibebankan pada


33

belanja barang non-operasional dan merupakan input dari output berkenaan. Alokasi anggarannya merupakan batas tertinggi dalam satu tahun anggaran. d) Honor yang terkait dengan output. Penggunaan Akun Honor Yang Terkait dengan Output Kegiatan dimaksud harus benar-benar selektif dan dapat dialokasikan untuk kegiatan sepanjang: 

Pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/kelompok kerja.



Mempunyai output jelas dan terukur;



Sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain.



Sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja.



Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari.



Bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal satker.

3) Belanja Jasa (5221) Pengeluaran-pengeluaran untuk langganan daya dan jasa (listrik, telepon, gas, dan air), jasa pos dan giro, jasa konsultan, sewa , jasa profesi dan jasa lainnya.

4) Belanja Pemeliharaan (5231) Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan

pemerintahan.

Pengeluaran-pengeluaran

untuk

pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas/jabatan, kendaraan bermotor, dan lain-lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan


34

termasuk perbaikan peralatan dan sarana gedung (sesuai standar biaya umum), yang termasuk Belanja Pemeliharaan nilainya dibawah kapitalisasi. Contoh, suatu instansi merencanakan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp.2.000.000,- untuk biaya ganti oli sebanyak 10 mobil dinas. Instansi tersebut akan mencantumkan belanja pemeliharaan pada APBN sebesar Rp.2.000.000,-. Terhadap realisasi pengeluaran belanja tersebut dicatat dan disajikan sebagai Belanja Pemeliharaan, karena pengeluaran untuk

belanja

pemeliharaan

tersebut

tidak

memenuhi

persyaratan

kapitalisasi aset tetap yaitu karena tidak mengakibatkan bertambahnya umur, manfaat, atau kapasitas, serta biaya per unitnya dibawah batas nilai kapitalisasi.

5) Belanja Perjalanan Dinas (5241) Pengeluaran-pengeluaran untuk perjalanan dinas. Belanja perjalanan terdiri dari Belanja Perjalanan Biasa, Belanja Perjalanan Tetap dan Belanja Perjalanan Lainnya. Pengalokasian anggaran di dokumen penganggaran untuk keperluan Belanja Perjalanan, besarannya mengikuti ketentuanyang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya yang berlaku.

c. Penerapan konsep nilai perolehan (full costing ) pada jenis Belanja Barang (52) Pada konsep full costing , berarti seluruh biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang/jasa dimasukkan sebagai nilai perolehan barang/jasa dimaksud (termasuk antara lain biaya rapat dan perjalanan dinas). Untuk akun

belanja

yang

digunakan

harus

sesuai

dengan

peruntukannya

sebagaimana BAS.

d. Penggunaan

Akun

Belanja

Modal (53)

dan

Penerapan

konsep

kapitalisasi Akun Belanja Modal digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai asset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan. Aset tetap tersebut dipergunakan


35

untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satker atau dipergunakan oleh masyarakat/publik namun tercatat dalam registrasi asset Kementerian Negara/Lembaga terkait serta bukan untuk dijual. Belanja Modal terdiri dari : 1)

Belanja Modal Tanah

2)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3)

Belanja Modal Gedung dan Bagunan

4)

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5)

Belanja Modal Lainnya

6)

Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap/Lainnya

7)

Belanja Modal Badan Layanan Umum

Konsep kapitalisasi dalam penyusunan RKA-K/L terkait dengan jenis Belanja Modal.Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset tetap lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Aset tetap mempunyai ciri–ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, nilainya material (di atas nilai kapitalisasi). Sedangkan ciri-ciri aset tetap lainnya adalah, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material (di atas nilai kapitalisasi). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika : 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset tetap lainnya yang demikian menambah aset pemerintah; 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; 3) Perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan untuk dipakai dalam operasional pemerintahan, bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat.

Dalam kaitan konsep harga perolehan menetapkan bahwa seluruh pengeluaran yang mengakibatkan tersedianya aset siap dipakai maka seluruhpengeluaran tersebut masuk ke dalam belanja modal. Pengeluaran


36

tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi (relatif material) aset tetap/aset tetap lainnya. Di samping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya, belanja untuk pengeluaran–pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset tetap lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal.Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika memenuhi

persyaratan

bahwa

pengeluaran

tersebut

mengakibatkan

bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.Termasuk pengeluaran untuk gedung yang nilai perbaikannya lebih 2% dari nilai aset, berdasarkan perhitungan dari Ditjen Cipta karya. Berikut disampaikan contoh pengeluaran yang masuk dalam kategori belanja barang dan belanja modal terkait konsep kapitalisasi.

Contoh pengeluaran yang masuk kategori Belanja Barang : NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

URAIAN Pengisian Freon AC, service AC Pembelian ban, oli, bensin, service / tune up Pengecatan, pembuatan partisi non permanen, pembelian gordyn Perbaikan jalan berlubang/ pemeliharaan berkala Biaya Pengurusan STNK/BPKB Rumah yang akan diserahkan ke masyarakat Peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke pihak III Pembayaran satpam dan cleaning service Pembelian accu mobil dinas Pembelian lampu ruangan kantor Perbaikan atap gedung kantor Penggantian kompresor Suku cadang alat laboratorium,bahan cairan kimia,tempat alat suntik Pekerjaan infrastruktur penanganan luapan lumpur Pengadaan anti virus


KLASIFIKASI Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang

37

Contoh pengeluaran yang masuk kategori Belanja Modal : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15.

URAIAN KLASIFIKASI Pembelian memory PC, up grade PC Belanja Modal Pembelian meubelair, dispenser Belanja Modal Pembuatan jalan, irigasi dan jaringan Belanja Modal Overhaul kendaraan dinas Belanja Modal Biaya lelang pengadaan aset Belanja Modal Perbaikan jalan kerikil ke hotmix Belanja Modal Pembelian tape mobil dinas Belanja Modal Penambahan jaringan dan pesawat Belanja Modal telpon Penambahan jaringan listrik Belanja Modal Perjalanan dinas pengadaaan aset Belanja Modal Pembayaran konsultan perencanaan Belanja Modal pembangunan/gedung dan bangunan Perbaikan atap dari seng ke multiroof Belanja Modal Pengadaan: Belanja Modal peta,jaringan,software,lambang instansi,alat kesehatan Pembuatan film Belanja Modal Pekerjaan interpretasi citra satelit Belanja Modal


38

KEGIATAN BELAJAR 3

PENYUSUNAN TOR 3.1 Pengertian TOR Term of Reference atau Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut TOR/KAK adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan. TOR merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. TOR menjelaskan secara lengkap untuk setiap suatu keluaran (output ) dalam suatu kegiatan, yang akan dilaksanakan dari mulai awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan, yang memuat di dalamnya jenis pekerjaan, penanggung jawab kegiatan, alasan mengapa diperlukan kegiatan tersebut, strategi pencapaiannya, sampai dengan besaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

3.2 Fungsi TOR TOR merupakan dokumen pendukung penyusunan RKA-K/L. TOR ini dibuat untuk setiap output kegiatan.

Setiap alokasi anggaran output

kegiatan harus didasarkan TOR karena TOR berfungsi sebagai acuan untuk menentukan besaran anggaran output. Secara ringkas fungsi dari TOR adalah : a. Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. b. Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi. c. Alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut.


39

d. Sebagai informasi bagaimana output kegiatan dilaksanakan/didukung oleh komponen input, serta apa saja input (tahapan-tahapan) yang dibutuhkan dan bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai output

Peruntukan TOR ada dua yaitu : a. Untuk output kegiatan dalam kerangka angka dasar. b. Untuk output kegiatan dalam kerangka inisiatif baru. Substansi penting dalam TOR adalah konsistensi antara output yang dihasilkan dengan rangkaian tahapan (komponen) pencapaiannya. 3.3 Format TOR Format TOR dapat dilihat pada gambar 1.1.


40

Gambar 1.1 Format TOR

TOR PER KELUARAN KEGIATAN

Kementerian negara/lembaga : ………………………………………….. (1) Unit Eselon I/II : ………………………………………….. (2) Program : ………………………………………….. (3) Hasil (Outcome) : ………………………………………….. (4) Kegiatan : ………………………………………….. (5) Indikator Kinerja Kegiatan : ………………………………………….. (6) Jenis Keluaran (Output) : ………………………………………….. (7) Volume Keluaran (Output) : ………………………………………….. (8) Satuan Ukur Keluaran (Output): ……..………………………………….. (9) A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 2. Gambaran Umum

(10)

(11)

B. Penerima Manfaat (12) C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan (13) 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (14) D. Waktu Pencapaian Keluaran E. Biaya Yang Diperlukan

(15)

(16)

Penanggung Jawab ...................................... (17) NIP……...…….....…..... (18)


41

PETUNJUK PENGISIAN TOR TOR merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan. No.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(13) (14)

(15) (16)

(17) (18)

Uraian

Diisi nama kementerian negara/lembaga. Diisi nama unit eselon I/II sebagai penanggung jawab program. Disi nama program sesuai dengan dokumen Renja K/L. Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program. Diisi nama kegiatan sesuai dengan dokumen Renja K/L. Diisi uraian indikator kinerja kegiatan. Diisi nama/nomenklatur keluaran (output) secara spesifik. Diisi jumlah/banyaknya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan. Diisi uraian satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas keluaran (output) sesuai dengan karakteristiknya. Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaks anakan. Diisi gambaran umum mengenai keluaran (output) kegiatan dan volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai. Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal kementerian negara/lembaga. Contoh : pegawai, petani, siswa. Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola. Diisi dengan tahapan/komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen masukan/tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang. Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan. Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran (output) dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir . Diisi dengan nama penanggung jawab unit perencana. Diisi dengan NIP penanggung jawab unit perencana.


42

3.4 Penyusunan Bagian-Bagian TOR a. Latar Belakang 1) Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan Bagian ini memuat dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. 2) Gambaran Umum Bagian ini menjelaskan gambaran umum jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Apa dan mengapa kegiatan ini akan dilaksanakan diuraikan dengan jelas. pendukungnya.

Apabila diperlukan disampaikan data

Gambaran

umum

juga

menjelaskan

jenis

kegiatannya. Contoh : Kegiatan Generik atau Kegiatan Teknis (Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas K/L dan Kegiatan Teknis Non Prioritas). Selain penjelasan gambaran umum kegiatan, bagian ini memuat penjelasan target volume output yang akan dicapai. Apabila terkait output barang, disampaikan data kondisi barang milik Negara seperti kuantitas yang diharapkan, kuantitas saat ini dan kondisi barangnya. b. Penerima Manfaat Bagian ini memuat sasaran penerima manfaat kegiatan.Sasaran penerima manfaat dapat berasal dari internal dan/atau eksternal kementerian negara/lembaga. Contoh : pegawai, petani, siswa. c. Strategi Pencapaian Keluaran Strategi untuk mencapai keluaran paling tidak memuat dua hal yaitu metode pelaksanaan dan tahapan serta waktu pelaksanaannya. 1) Metode Pelaksanaan Dalam bagian ini dijelaskan cara pelaksanaan kegiatan, apakah dilakukan secara kontraktual atau swakelola. Cara kontraktual berarti pelaksanaan kegiatan melalui penyedia barang/jasa.

Dalam

pemilihan cara ini harus diperhatikan ketentuan pemaketan.


43

Apabila metode swakelola yang dipilih maka harus diperhatikan ketentuan tentang swakelola. Metode ini biasanya dilakukan apabila kegiatan merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi satker. Perlu dijelaskan siapa yang akan melaksanakan kegiatan swakelola ini nanti. 2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan/komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan diuraikan dibagian ini. Kemudian tahapan ini dirinci jadwal waktu (time table) pelaksanaanya. Perlu juga diberikan keterangan sifat komponen masukan/tahapan tersebut. Pada bagian ini dirinci juga biaya utama atau biaya penunjang komponen tersebut untuk menjelaskan prioritas dalam pendanaannya. d. Waktu Pencapaian Keluaran Pada bagian ini ditentukan kurun waktu pencapaian keluaran dalam pelaksanaan kegiatan. e. Biaya Yang Diperlukan Biaya yang diperlukan dicantumkan sesuai dengan perhitungan dalam lampiran RAB. RAB merupakan rincian alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan

3.5 Dokumen Pendukung TOR Dalam menyusun TOR dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : a. Untuk Pengadaan Tanah 1) Data/dokumen Rencana Kebutuhan Tahunan BMN. 2) Status kepemilikan tanah. 3) Informasi harga tanah/NJOP dari Dinas Pendapatan Daerah setempat atau Kantor Pelayanan Pajak (terakhir akhir bulan Desember).


44

4) Keterangan dari Camat setempat apabila harga tanah lebih besar dari NJOP. 5) Izin Menteri Keuangan untuk perubahan dari semula tahun tunggal menjadi tahun jamak dengan kondisi force majeur atau non force majeur . 6) Izin Menteri Keuangan (untuk kontrak tahun jamak di atas Rp 10 M) atau menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan (untuk tahun kontrak jamak sampai dengan Rp10 M). 7) Izin Menteri Keuangan untuk perpanjangan atas kontrak yang disebabkan tertundanya penyelesaian kontrak tahun jamak ( force majeur atau non force majeur ). 8) Hasil Audit BPKP (optional) untuk sisa pekerjaan yang dimohonkan persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak. b. Untuk Pembangunan Bangunan/Gedung Negara 1) Data/dokumen Rencana Kebutuhan Tahunan BMN untuk bangunan. 2) Izin prinsip pembangunan gedung dari Pemerintah Daerah (IMB). 3) Status kepemilikan tanah. 4) Surat dari kementerian teknis seperti : Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum setempat (dari Dinas PU Propinsi) terkait perhitungan kebutuhan biaya pembangunan gedung Negara atau sejenisnya untuk Pengadaan Bangunan/Gedung. 5) Izin Menteri Keuangan untuk perubahan dari semula tahun tunggal menjadi tahun jamak dengan kondisi force majeur atau non force majeur . 6) Izin Menteri Keuangan (untuk kontrak tahun jamak di atas Rp 10 M) atau menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan (untuk tahun kontrak jamak sampai dengan Rp10 M). 7) Izin Menteri Keuangan untuk perpanjangan atas kontrak yang disebabkan tertundanya penyelesaian kontrak tahun jamak ( force majeur atau non force majeur ). 8) Hasil Audit BPKP (optional) untuk sisa pekerjaan yang dimohonkan persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak.


45

c. Untuk Pengadaan Aset Lainnya (misal Kendaraan Dinas/Kapal Patroli) 1) Surat

dari

Kementerian

Teknis,

antara

lain

:

Kementerian

Perhubungan atau Kementerian Pertahanan (khusus untuk yang dilengkapi dengan senjata). 2) SK Penetapan Menpan-RB (untuk satker baru). 3) Surat Keterangan, Berita Acara Penghapusan Kendaraan (untuk penggantian asset kendaraan bermotor) d. Untuk Renovasi Bangunan Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum setempat (dari Dinas PU Propinsi) terkait perhitungan kebutuhan biaya renovasi gedung Negara atau sejenisnya. e. Untuk Pemeliharaan BMN 1) PMK tentang Standar Biaya Masukan. 2) Data SIMAK BMN untuk mengetahui luas, jumlah, dan kondisi BMN.


46

KEGIATAN BELAJAR 4

PENYUSUNAN RAB 4.1 Pengertian RAB Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponenkomponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan. Dokumen RAB merupakan dokumen pendukung TOR. Pelaksanaan sebuah proyek/kegiatan sangat berkaitan dengan proses manajemen didalamnya. Pada tahapan itu, pengelolaan anggaran biaya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, perlu dirancang dan disusun sedimikian rupa berdasarkan sebuah konsep estimasi yang terstruktur sehungga menghasilkan nilai estimasi rancangan yang tepat dalam arti ekonomis. Nilai estimasi anggaran yang disusun selanjutnya dikenal dengan istilah Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang mempunyai fungsi dan manfaat lebih lanjut dalam hal mengendalikan sumberdaya material, tenaga kerja, peralatan dan waktu pelaksanaan proyek sehingga pelaksanaan kegiatan

proyek yang dilakukan akan mempunyai nilai efisiensi dan

efektivitas. Konsep

penyusunan Rencana Anggaran Biaya

(RAB),

pada

pelaksanaannya didasarkan pada sebuah analisa masing-masing komponen penyusunnya (material, upah dan peralatan) untuk tiap-tiap item pekerjaan yang terdapat dalam keseluruhan proyek. Hasil analisa komponen tersebut pada akhirnya akan menghasilkan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) per item yang menjadi dasar dalam menentukan nilai estimasi biaya pelaksanaan proyek keseluruhan dengan menkonversikannya kedalam total volume untuk tiap item pekerjaan yang dimaksud.


47

4.2 Fungsi RAB RAB disusun dengan fungsi sebagai berikut : a. Alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen biaya yang dibutuhkan dalam TOR. b. Alat

bantu

untuk

mengidentifikasi

komponen

biaya utama

dan

pendukung suatu output dalam TOR. c. Alat untuk menghitung total biaya yang diperlukan atas suatu output dalam TOR.

4.3 Komponen Penyusunan RAB RAB merupakan total penjumlahan dari seluruh hasil perkalian antara volume suatu item pekerjaan dengan harga satuannya. Dalam rumus matematis RAB dapat dituliskan sebagai berikut :

RAB = ∑ (volume x Harga Satuan Pekerjaan)

Jika merujuk pada sebuah item pekerjaan, maka pada dasarnya untuk melaksanakan sebuah item pekerjaan membutuhkan upah, material, peralatan yang digunakan. Hal-hal yang dibutuhkan daam melaksanakan pekerjaan tadi disebut komponen penyusunan RAB. Komponen penyusunan RAB dapat dikelompokkan menjadi : a. Komponen Utama,merupakan komponen pembiayaan langsung dari pelaksanaan output layanan birokrasi/publik satker. Kebutuhan untuk komponen utama dipengaruhi oleh total volume output yang akan dicapai b. Komponen Pendukung,merupakan komponen-komponen, pembiayaan yang digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola layanan birokrasi/publik satker.

Komponen pendukung tidak terkait langsung

dengan total volume output yang akan dicapai. Komponen pendukung tidak perlu dialokasikan oleh satker sepanjang telah termasuk dalam alokasi komponen operasional dan pemeliharaan perkantoran.


48

4.4 Penerapan Standar Biaya Standar Biaya merupakan salah satu instrumen dalam penyusunan RKA-K/L untuk tahun yang direncanakan. Sebagai salah satu instrumen, Standar Biaya harus dipahami untuk selanjutnya diterapkan dalam penghitungan kebutuhan anggaran yang wajar, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. a. Fungsi Standar Biaya dalam Pengalokasian Anggaran Standar biaya digunakan sebagai pedoman K/L untuk menyusun RKAK/L berbasis kinerja. Fungsi standar biaya baik Standar Biaya Masukan (SBM) maupun Standar Biaya Keluaran dalam rangka

perencanaan

penganggaran merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan biaya yang tercantum merupakan

estimasi

yang besaran biayanya dapat dilampui

atau lebih rendah disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan

prinsip ekonomis efisiensi, efektifitas,

serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali SBM yang terdapat dalam Lampiran I. b. Penerapan Standar Biaya dalam RKA-K/L Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berapa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L. Standar Biaya tersebut diatur oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, dalam penganturannya Standar Biaya yang ditetapkan setiap tahun terdiri atas: 1)

Standar Biaya

Masukan

(SBM) yaitu satuan biaya berupa harga

satuan, tarif, dan indeks

yang digunakan untuk menyusun biaya

komponen masukan kegiatan (komponen sebagai tahapan pencapaian output).


49

2)

Standar Biaya Keluaran (SBK) yaitu besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

Dalam hal satuan biaya yang diperlukan untuk penyusunan RKA-K/L tidak terdapat dalam standar biaya tersebut di atas, K/L dapat mengajukan usul standar biaya masukan lainnya kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. Di samping itu K/L dapat juga menggunakan standar biaya lainnya di luar standar biaya yang ditetapkan Menteri Keungan dengan dilengkapi

dengan Surat

ditandatangani (PA/KPA)

oleh

serta

Tanggung

pengguna dilampiri

Jawab Mutlak (SPTJM)

anggaran/kuasa data

pengguna

pendukung

yang

yang

anggaran dapat

dipertanggungjawabkan. SPTJM ini bukan merupakan dasar pembayaran, namun merupakan pengalihan tanggung jawab atas penggunaan standar biaya lain yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L. Berikut ini disajikan contoh penerapan Standar Biaya tahun anggaran 2012 (sebagaimana

Peraturan Menteri Keuangan

No.84/PMK.02/2011)

dalam penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2012. Kementerian Hukum dan

Hak

Asasi

Manusia

melalui

Program

Pembentukan

Hukum

mengusulkan Proposal Anggaran Inisiatif Baru dan telah disetujui (oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan) sebesar Rp 383.565.000,-. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dari proposal anggaran Inisiatif Baru tersebut sebagai berikut:


50

Satk Satker er (Sa (Satk tker er))

: Ditj Ditjen en Per Perat atur uran an Per Perun unda dang ng-U -Und ndan anga gan n

Kegiatan

: Pe Perancangan Pe Peraturan Pe Perundang-Undangan

Output

: Rancangan Undang-Undang

Volume

:1

Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya 1 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH RUU (Komponen 1) 521211 Belanja Bahan - Pengadaan ATK - Pengadaan/Pencetakan - Konsumsi rapat [26 [26 ORG x 1 RPT x 1 RUU] PENYUSUNAN NASKAH RUU (Komponen 2) 521211 Belanja Bahan

- Konsumsi rapat [26 [26 ORG x 14 RPT x 1 RUU] - Pengadaan ATK - Pengadaan Pencetakan 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan - Ketua [1 ORG x 12 BLN x 1 RUU] - Wakil Ketua [1 ORG ORG x 12 BLN x 1 RUU] - Anggota [12 ORG x 12 BLN x 1 RUU] 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Transport Transport lokal, pengiriman pengiriman surat/bahan, surat/bahan,dll dll [1 ORG x 10 JLN x 1 RUU]

Volume

Satuan Volume Ukur

Biaya Satuan Ukur

Jumlah

Ket.

2

3

4

5

6

6.748.000

1,00 1,00 26,00

PKT PKT OK

2.000.000 3.500.000

*) *)

6.748.000 2.000.000 3.500.000

48.000

***)

1.248.000 267.772.000

- Narasumbe Narasumberr Uji Konsep Non PNS[3 ORG x 3 JAM x 1 RUU] 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) - Tr Transport [3 ORG x 1 RUU] - Uang harian [3 ORG x 3 HR x 1 RUU] - Penginapan [3 ORG x 2 HR x 1 RUU]

U

28.472.000

364,00 1,00 1,00

OK PKT PKT

48.000

*)

17.472.000

5.000.000 6.000.000

*) *)

5.000.000 6.000.000 130.200.000

12,00

OB

1.000.000

**)

12.000.000

12,00

OB

850.000

**)

10.200.000

144,00

OB

750.000

**)

108.000.000 1.100.000

10,00

OK

110.000

***)

522115 Belanja Jasa Profesi

- Narasumber Tim Non Non PNS[2 ORG x 3 JAM x 1 RUU x 15 RPT] UJI KONSEP NASKAH RUU (Komponen 3) 522115 Belanja Jasa Profesi

P

1.100.000 108.000.000

90,00

OJ

1.200.000

***)

108.000.000 31.365.000 10.800.000

9,00

OJ

1.200.000

***)

10.800.000 20.565.000

3,00

OK

4.090.000

***)

12.270.000

9,00

OH

515.000

***)

4.635.000

6,00

OH

610.000

***)

3.660.000


51

P

Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya

Volume

Satuan Volume Ukur

Biaya Satuan Ukur

Jumlah

Ket.

1

2

3

4

5

6

KONSINYERING PENYUSUNAN NASKAH RUU (Komponen 4)

84.680.000

521211 Belanja Bahan

6.500.000

- Pengadaan ATK

1,00

PKT

2.500.000

*)

2.500.000

- Pengadaan Bahan

1,00

PKT

4.000.000

*)

4.000.000

522114 Belanja Sewa - Sewa ruang ruang rapat [2 [2 HR x 1 RUU]

6.000.000

2,00

HR

3.000.000

*)

522115 Belanja Jasa Profesi

- Narasumbe Narasumberr konsinyer konsinyering ing PNS[2 ORG x 3 JAM x 1 RUU] 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) - Transport [26 ORG x 1 RUU] - Paket Full Board [26 ORG x 3 HR x 1 RUU] PENYUSUNAN LAPORAN (Komponen 5) 521211 Belanja Bahan - Pengadaan ATK - Pengadaan/Pencetakan JUMLAH ALOKASI ANGGARAN OUTPUT

U

6.000.000 9.000.000

6,00

OJ

1.500.000

*)

9.000.000 63.180.000

26,00

OK

150.000

*)

3.900.000

78,00

OH

760.000

***)

59.280.000 2.000.000 2.000.000

1,00 1,00

PKT PKT

500.000 1.500.000

*) *)

500.000 1.500.000 392.565.000

Penjelasan : 1. Kete Ketera rang ngan an pad pada a kolo kolom m6 P = Pendukung, yang mempunyai arti bahwa Komponen tersebut merupakan komponen dengan sifat sifat biaya pendukung. pendukung. U = Utama, yang yang mempunyai arti bahwa Komponen tersebut merupakan komponen dengan sifat biaya biaya utama. Pengelompokan Pengelompokan Komponen Komponen ini berfungsi dalam penghitungan prakiraan maju. Komponen dengan sifat biaya pendukungberarti cara penghitungan prakiraan maju-nya dilakukan dengan mengalikan parameter ekonomi (indeks KPJM). Sedangkan Komponendengan sifat biaya utama berarti cara penghitungan prakiraan maju-nyadapat dilakukan dengan mengalikan parameter ekonomi ekonomi (indeks (indeks KPJM)atau KPJM)atau secara secara manual manual apabila apabila ada kebijakan kebijakan sebagai dasar perhitungannya. 2. Tanda *) adalah adalah satuan satuan biaya biaya dilua diluarr standar standar biaya biaya masukan masukan (memerluka (memerlukan n SPTJM). SPTJM). 3. Tanda **) **) adalah adalah satuan satuan biaya biaya yang yang termasuk termasuk dalam dalam katego kategori ri sebagaimanaLampiran I PMK Standar Biaya Masukan (batas teringgi di PERENCANAAN AKTIVITAS DAN PENYUSUNAN TOR RAB

52

P

dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran), dengan rincian penjelasan sebagai berikut: a. Rp 1.000.000 ini mengacu mengacu pada besaran besaran satuan satuan biaya honorarium tim pelaksana kegiatan untuk Ketua Tim; b. Rp 850.000 ini mengacu mengacu pada besaran besaran satuan satuan biaya honorarium honorarium tim pelaksana kegiatan untuk untuk Wakil Ketua Tim; c. Rp 750.000 ini mengacu mengacu pada besaran besaran satuan satuan biaya honorarium honorarium tim pelaksana kegiatan untuk Anggota Tim. Satuan biaya tersebut di atas juga menjadi dasar pembayaran dalam pelaksanaan anggaran. anggaran. Artinya, jenis biaya biaya dan besarannya tidak boleh boleh dilampaui pada saat pembayaran dilakukan kepada Tim. 4. Tanda ***) ***) adalah adalah satuan satuan biaya yang yang termasuk termasuk dalam dalam kategori kategori Lampira Lampiran n II PMK Standar Biaya Masukan (estimasi dalam perencanaan), dengan rincian penjelasan sebagai berikut: a. Rp 48.000 ini ini mengacu pada satuan biaya untuk untuk makanan sebesar sebesar Rp 35.000 35.000 dan satuan satuan biaya biaya kudapan kudapan/sna /snack ck Rp 13.000,13.000,- yang berlaku di Jakarta (lokasi kegiatan kegiatan di Jakarta); Jakarta); b. Rp 110.000 110.000 ini mengac mengacu u pada satuan satuan biaya biaya transportas transportasii dalam dalam kota; c. Rp 1.200 1.200.00 .000 0 ini ini mengac mengacu u pada pada satuan satuan biaya biaya honor honorari arium um narasumbe narasumberr non-PNS non-PNS;; d. Rp 4.090.000 4.090.000 ini mengacu pada pada satuan biaya tiket perjalanan Jogjakarta-Jakarta PP sebesar Rp3.610.000, biaya taksi ke bandara diJakarta dan Jogjakarta Jogjakarta (PP) Rp480.000; e. Rp 515.000 ini mengacu mengacu pada satuan satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam dalam negeri untuk pegawai pegawai golongan III III dengan lokasi lokasi DKI Jakarta; f. Rp 610.000 610.000 ini ini mengacu mengacu pada pada satuan biaya biaya pengi penginapa napan/ho n/hotel tel perjalanan dinas dalam negeri untuk narasumber non-PNS yang disetarakan dengan PNS golongan III dengan lokasi di Jawa Jawa Barat; g. Rp 760.000 760.000 ini ini mengacu mengacu pada pada satuan satuan biaya biaya paket paket kegiatan kegiatan fullboard di luar kota dengan lokasi Jawa Jawa Barat. Satuan biaya tersebut di atas tidak merupakan keharusan menjadi dasarpembayaran dasarpembayaran dalam dalam pelaksanaan pelaksanaan anggaran. anggaran. Artinya, Artinya, jenis biaya biaya dan besarannya besarannya dapat diubah/direvisi/digeser/di diubah/direvisi/digeser/dilampaui lampaui sesuai dengan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan. Berdasarkan RAB tersebut di atas, Satker Ditjen Peraturan PerundangUndangan melakukan input data sebagian informasi yang terdapat dalam RAB tersebut ke dalam dokumen KK RKA-K/L melalui/menggunakan program program aplikasi aplikasi RKA-K/L. RKA-K/L.


53

4.5 Perhitungan Biaya Secara umum prosedur penghitungan biaya kebijakan/Output kegiatan prioritas adalah menggunakan rumus umum yaitu:

Output

= Komponen utama + Komponen pendukung

Komponen = Harga x Kuantitas

Perhitungan biaya setiap komponen dihitung menggunakan satuan harga berpedoman pada standar biaya. Standar biaya, adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran. Dalam rangka mendukung efisiensi alokasi biaya dalam penyusunan RKA-K/L, Menteri Keuangan menetapkan: a. Standar Struktur Biaya; dan b. Indeksasi. Standar Struktur Biaya merupakan batasan besaran atau persentase yang antara lain berupa: a. Total biaya pendukung terhadap total biaya dalam suatu keluaran (output) kegiatan/program tertentu; b. Unsur biaya tertentu terhadap total biaya pendukung dalam keluaran (output) kegiatan/program tertentu; dan c. Unsur

biaya

tertentu

terhadap

total

biaya

keluaran

(output)

kegiatan/program tertentu. Standar Struktur Biaya berfungsi sebagai acuan untuk menyusun komposisi pembiayaan suatu keluaran (output) kegiatan/program tertentu. Selain berfungsi sebagai acuan untuk menyusun komposisi pembiayaan suatu keluaran (output) kegiatan/program tertentu, Standar Struktur Biaya berlaku sebagai acuan pada tahap pelaksanaan anggaran. Pada tahap pelaksanaan anggaran, K/L dapat melakukan perubahan komposisi pembiayaan suatu keluaran (output) kegiatan/program dengan ketentuansebagai berikut: a. untuk menjamin capaian kinerja K/L berkenaan.


54

b. mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas. Contoh penerapan Standar Struktur Biaya merujuk pada batasan komposisi biaya yang ditetapkan sesuai jenis dan karakteristik keluaran (output) tertentu adalah sebagai berikut : a. Pengaturan batasan persentase biaya pendukung yang diijinkan. Dalam penyusunan anggaran, komponen biaya dibedakan menjadi 2 jenis kelompok, yaitu 2) Biaya Utama adalah komponen biaya berkaitan langsung kebijakan pencapaian suatu keluaran (output) tertentu. 3) Biaya Pendukung adalah komponen biaya yang mendukung pencapaian suatu keluaran (output) tertentu. Dalam menyusun biaya seharusnya biaya utama merupakan komponen terbesar dan lebih besar daripada biaya pendukung. b. Pengaturan batasan persentase biaya Perjalanan dinas/konsinyering Perjalanan dinas/konsinyering perlu diperhatikan tingkat keperluannya dalam pencapaian keluaran (output) yang bersangkutan. c. Pengaturan batasan persentase honor yang diizinkan. Seiring dengan konsep single remuneration system, besaran remunerasi yang diberikan telah memperhitungkan semua keluaran (output) yang akan dihasilkan. Konsekuensinya, alokasi honorarium untuk pembiayaan suatu keluaran (output) seharusnya tidak diperlukan lagi. Pembatasan alokasi honor merupakan langkah awal guna mendukung konsepsi dimaksud adalah dengan dilakukan pembatasan honor sesuai dengan karakteristik keluaran (output) bersangkutan. Contoh matrik pengaturan Standar Struktur Biaya :

% Biaya perjalanan

Barang

Barang Non-

Jasa

Jasa

Infrastruktur

Infrastuktur

Regulasi

Layanan

a%

d%

g%

j%

b%

e%

h%

k%

c%

f%

i%

l%

dinas yang diperkenankan % Biaya honorarium yang diperkenankan % Biaya pendukung yang diperkenankan


55

Indeksasi merupakan alat yang digunakan untuk penghitungan kebutuhan anggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah. Indeksasi digunakan oleh kementerian negara/lembaga atau Kementerian Keuangan untuk menyusun penghitungan anggaran dasar ( baseline) dan inisiatif baru (new initiative).

Penggunaan indeksasi dalam penghitungan

anggaran dasar (baseline) dilakukan untuk menyesuaikan perhitungan kebutuhan besaran biaya keluaran (output) pada tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju tahun anggaran berikutnya.


56

4.6 Format RAB Format RAB dapat dilihat pada Gambar 3.1. Gambar 3.1. Format RAB RINCIAN ANGGARAN BIAYA KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN 20XX

Kementerian Negara/Lembaga: ………………………………………….. (1) Unit Eselon II/Satker : ………………………………………….. (2) Kegiatan : ………………………………………….. (3) Keluaran (Output) : ………………………………………….. (4) Volume : ………………………………………….. (5) Satuan Ukur : ………………………………………….. (6) Alokasi Dana : ………………………………………….. (7) No.

Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya

Volume Sub Output

1 xxx.xxx xxx A

2

3

B

xxx.xxx xxx A

B

Jenis Komponen (Utama/ Pendukung) 4

Rincian Perhitungan Jml 5

Harga Satuan

Jumlah

6

7

Sub Output 1 Komponen 1 Sub Komponen A - Detil Belanja 1 - Detil Belanja 2 - dst Sub Komponen B) - Detil Belanja 1 - dst Sub Output 2 Komponen 1 Sub Komponen A - Detil Belanja 1 - Detil Belanja 2 - dst Sub Komponen B) - Detil Belanja 1 - dst

Penanggung Jawab

...................................... (8) NIP……...…….....…..... (9)


57

KEGIATAN BELAJAR 5

PENYUSUNAN RENCANA PENGADAAN 5.1

Penetapan Metode Pengadaan Barang/Jasa Metode pelaksanaan pengadaan direncanakan sejak perencanaan

anggaran. Metode pelaksanaan ditetapkan dengan melihat karakteristik aktivitas dan keterkaitannya dengan tugas dan fungsi satuan kerja. Metode pelaksanaan pengadaan dikelompokkan menjadi dua yaitu : a. Metode swakelola Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung

jawab anggaran,

instansi

pemerintah

lain

dan/atau

kelompok masyarakat. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: 1) pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I; 2) pekerjaan

yang

operasi

dan

pemeliharaannya

memerlukan

partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I; 3) pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; 4) pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; 5) penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; 6) pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;


58

7) pekerjaan

survei,

pemrosesan

data,

perumusan

kebijakan

pemerintah, pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu; 8) pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan; 9) pekerjaan Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri; 10) penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau 11)

pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan industri almatsus dalam negeri.

b. Metode melalui penyedia barang/jasa Pengadaan melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan metode pemilihan sebagai berikut : 5) Barang Metode Pemilihan Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas Pelelangan Sederhana Penunjukan Langsung

Pengadaan Langsung

Kriteria Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum Penyedia yang mampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleks Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 KEADAAN TERTENTU: • Penanganan darurat • Pekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/Wapres • Pekerjaan bersifat rahasia • Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat • Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia KEADAAN KHUSUS: • Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah • Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampu • Distribusi obat/alkes tertentu • Kendaraan bermotor GSO • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp200.000.000,00 • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil


59

Kontes

• Usaha perseorangan/Badan Usaha kecil dan koperasi kecil • Tidak punya harga pasar • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

6) Pekerjaan Konstruksi Metode Pemilihan Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas Pemilhan Langsung Penunjukan Langsung

Pengadaan Langsung

Kriteria Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum Penyedia yang mampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleks Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 KEADAAN TERTENTU: • Penanganan darurat • Pekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/Wapres • Pekerjaan bersifat rahasia • Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat • Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia KONSTRUKSI KHUSUS: • Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampu • Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan • Sarana dan prasarana di perumahan • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp200.000.000,00 • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/Badan Usaha kecil dan koperasi kecil

7) Jasa Lainnya Metode Pemilihan Pelelangan Umum Pelelangan Sederhana

Kriteria Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00


60

Penunjukan Langsung

Pengadaan Langsung

Sayembara

KEADAAN TERTENTU: • Penanganan darurat • Pekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/Wapres • Pekerjaan bersifat rahasia • Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat • Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia JASA LAINNYA KHUSUS: • Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah • Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampu • Sewa penginapan/ruang rapat • Lanjutan sewa gedung • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp200.000.000,00 • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/Badan Usaha kecil dan koperasi kecil • Proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

8) Jasa Konsultansi Metode Pemilihan Seleksi Umum Seleksi Sederhana Penunjukan Langsung

Kriteria Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Seleksi Umum Bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 dan bersifat sederhana Penanganan darurat Pekerjaan yang menyangkut pertahanan/ keamanan dan ketertiban masyarakat Penyedia jasa tunggal atau hanya bisa dilakukan pemegang hak paten Konsultansi di bidang hukum (konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter) yang tidak direncanakan untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum kepada Pemerintah, harus segera • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp50.000.000,00  





Pengadaan Langsung


61

Sayembara

• Kebutuhan operasional • Proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan

dan

penetapan

rencana

penganggaran

sampai

dengan

penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). RUP dibuat untuk pengadaan baik yang melalui Swakelola dan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.

2.3 Langkah-langkah Penyusunan RUP a. Menetapkan jenis pengadaan :

Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa

Konsultansi, atau Jasa Lainnya. b. Menetapkan metode pengadaan : 1) Swakelola 2) Kontraktual c. Menetapkan metode pemilihan d. Menyusun RUP


62

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT/SEKRETARIAT JENDERAL/BADAN …. SATUAN KERJA ….

RENCANA UMUM PENGADAAN Instansi Unit Kerja Eselon I Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Alamat Satuan Kerja Tahun Anggaran Nomor DIPA No

Akun

Jenis Paket Pekerjaan

: : : : : : :

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

“Diisi sesuai dengan DIPA satker masing-masing”.

Paket Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan

Pagu Anggaran

Tanggal Rencana Pengadaan

1. 2.

Barang Barang

PABX dan Instalasi Meubelair

KAB. BOGOR KAB. BOGOR

30,000,000 345,000,000

02/09/2013 - 20/09/2013 08/07/2013 - 16/08/2013

3. 4.

Barang Jasa Lainnya

ATK Rutin semester II Konsumsi Dikl at S emest er II

KAB. BOGOR KAB. BOGOR

57,027,600 664,840,000

05/08/2013 - 23/08/2013 1 5/07/2013 - 16/08/2013

5.

J asa L ai nn ya

Pen cet ak an M od ul D ikl at S em est er II

KAB. BOGOR

163,800,000

31/05/2013 - 01/07/2013

Cara Pengadaan Non Lelang/Seleksi Lelang/Seleksi Elektronik Non Lelang/Seleksi L elan g/Seleksi Elektronik Lelang/Seleksi Elektronik

……………….., …………….. Disahkan: Kuasa Pengguna Anggaran


63

Daftar Pustaka Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Peraturan

Menteri

Penyusunan

Keuangan dan

No.

94/PMK.02/2013

Penelahaan

Rencana

tentang

Kerja

dan

Petunjuk Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga beserta perubahannya. Peraturan Menteri Keuangan No. 194/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.

13

Tahun

2012

tentang

Pengumuman

Rencana

Umum

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran No. PER-03/AG/2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan

Penyusunan

dan

Penelaahan

Standar

Keluaran Tahun 2012. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, User Manual Pengembangan Aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) versi II, Jakarta (2013).


64

Kuliah Penyusunan Tor Rab

Recommend Documents