BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Salah satu masalah besar bagi kota-kota di Indonesia adalah masalah pemukiman kumuh atau sering disebut dengan slum area. Timbulnya pemukiman kumuh di kotakota besar ini menyatakan bahwa di kota tersebut terdapat kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Hal tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Kota yang kondusif sebaiknya dapat mengurangi kesenjangan antar penduduk. Menurut data Cipta Karya pada tahun 2008 terdapat 40 hektar kawasan pemukiman kumuh yang terdapat di Semarang dan 488 hektar di Jakarta Selatan. Dari data tersebut dapat kita lihat di Jakarta kesejahteraan penduduk lebih buruk dibanding di Semarang. Ini menandakan kota besar tidak menjamin tersedianya lahan serta kesejahteraan bagi penduduk kota tersebut. Timbulnya pemukiman kumuh menyebabkan berbagai masalah lain seperti banjir, genangan air atau inundasi, persebaran wabah yang makin cepat, dan menurunnya kondisi lingkungan. Untuk itu dalam laporan ini saya membahas tentang pemukiman kumuh dan upaya untuk mengatasinya.
1.2 Rumusan Masalah Definisi pemukiman kumuh atau slum area. Karakteristik dan ciri pemukiman kumuh atau slum area. Pemicu tumbuhnya pemukiman kumuh atau slum area. Upaya mengurangi pemukiman kumuh atau slum area.
1.3 Tujuan Untuk mengetahui definisi pengertian pemukiman kumuh. Untuk mengetahui karakteristik dan ciri dari kawasan pemukiman kumuh. Untuk mengetahui pemicu timbulnya pemukiman kumuh. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi pemukiman kumuh.
Bab II Pembahasan
2.1 Definisi Pemukiman Kumuh atau Slum Area Kota pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil, kemudian mengalami perkembangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan budaya serta interaksinya dengan kota-kota lain dan daerah sekitarnya. Namun yang terjadi dengan kota-kota di indonesia adalah bahwa pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan. Bahkan yang terjadi justru sebagai kawasan perkotaan mengalami degradasi lingkungan yang berpotensi menciptakan permukiman kumuh. Sebagian penghuni kota berprinsip sebagai alat mencari penghasilan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian prisip mereka harus hemat dalam arti yang luas, yaitu hemat mendapatkan lahan, pembiayaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk dalam mendapatkan bahan dan sistem strukturnya (Sobirin, 2001:41). Menurut UU No. 4 Pasal 22 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman : Permukiman Kumuh adalah Permukiman tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya.
2.2 Karakteristik Pemukiman Kumuh atau Slum Area Karakteristik Permukiman Kumuh (Menurut Johan Silas) : 1. Keadaan rumah pada permukiman kumuh terpaksa dibawah standar, rata-rata 6 m2/orang. Sedangkan fasilitas perkotaan secara langsung tidak terlayani karena tidak tersedia. Namun karena lokasinya dekat dengan permukiman yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya. 2. Permukiman ini secara fisik member. 3. Berdasarkan manfaat pokok, yaitu dekat tempat mencari nafkah (opportunity value) dan harga rumah juga murah (asas keterjangkauan) baik membeli atau menyewa.
Hampir setiap orang dapat diterima untuk tinggal di area tersebut tanpa adanya syarat-syarat dan pembayaran termasuk kalangan “residu” seperti residivis ataupun WTS. Untuk ciri – ciri pemukiman kumuh adalah : Area yang dihuni padat dalam lahan yang sempit. Tidak dilengkapi dengan sanitasi yang baik. Bahan pembuatan hunian biasanya berupa papan dan tidak permanen. Biasanya terdapat di lahan legal milik pemerintah, namun pengguna tidak memiliki
status kepemilikan lahan.
Tidak tersedianya air bersih di kawasan tersebut. Jalanan sempit. Tata bangunan tidak teratur.
2.3
Pemicu Timbulnya Pemukiman Kumuh atau Slum Area Pemicu timbulnya pemukiman kumuh diawali dari banyaknya perpindahan penduduk ke daerah yang lebih menjajikan dalam pekerjaan sehingga daerah tersebut menjadi padat. Dalam lahan yang terbatas dan tuntutan ekonomi yang kurang mendukung maka masyarakat membangun pemukiman yang tidak layak atau kumuh di daerah illegal. Selain itu tingginya harga sewa rumah yang tidak sebanding dengan penghasilan. Pemerintah yang kurang tegas dalam menertibkan perpindahan penduduk serta pembangunan pemukiman non-formal. Peran Pemerintah juga diperlukan dalam mengatur hak dan keterlibatan masyarakat dalam penataan perencanaan kota. Menurut Arawinda Nawagamuwa dan Nils Viking (2003:3-5) penyebab adanya permukiman kumuh adalah: 1.
Karakter bangunan yaitu umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi, ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat.
2. Karakter lingkungan yaitu tidak ada open space (ruang terbuka hijau) dan tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi keluarga, kepadatan penduduk yang tinggi, sarana prasarana yang tidak terencana dengan baik.
2.4
Upaya Mengurangi Pemukiman Kumuh atau Slum Area Menurut UU No. 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman, peningkatan kualitas permukiman dapat berupa kegiatan-kegiatan, perbaikan atau pemugaran, peremajaan
dan
pengelolaan/pemeliharaan
yang
berkelanjutan.
Program
peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang selama ini menjadi perhatian pemerintah adalah kawasan perumahan dan permukiman yang termasuk kategori kawasan kumuh, yang ditandai antara lain dengan kondisi prasarana dan sarana yang tidak memadai baik secara kualitas dan kuantitas, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi sosial budaya masyarakat, dan kondisi lingkungan yang rawan bencana, penyakit dan keamanan (Dirjen Cipta Karya, 1999). Berikut merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi pemukiman kumuh atau slum area :
Program Pemberdayaan Desa Pemberdayaan desa ini dimaksudkan meningkatkan lapangan pekerjaan di desa. Sehingga ketertarikan masyarakat untuk merantau berkurang, dan persebaran penduduk merata.
Program Rumah Massal Hemat lahan berupa pembangunan rumah susun sederhana seperti yang telah dibangun di Jakarta. Nantinya, masyaraka yang tinggal di pemukiman kumuh akan dipindah ke rumah susun sederhana dengan membayar harga sewa yang sesuai dengan keadaan ekonomi mereka.
Revitalisasi Slum Area Pembangunan kembali area kumuh menjadi lahan hijau atau bahkan open space bagi masyarakat.
Bab III Kesimpulan
3.1 Kesimpulan Pemukiman kumuh tumbuh akibat pembagunan yang tidak diimbangi oleh sarana yang ada, untuk itu lahan yang ada pun menjadi semakin sulit didapatkan akhirnya wilayah menjadi padat dan berjubel mengakibatkan area-area lambat laun menjadi kumuh. Pemukiman kumuh umumnya memiliki masalah dalam sanitasi, ketersediaan air bersih, lahan terbatas, bangunan semi permanen yang mudah roboh serta mudah terbakar, tidak dilengkapi dengan sarana MCK dan listrik yang memadahi. Terbentuknya pemukiman kumuh ini akibat padatnya lahan dalam wilayah tersebut. Selain itu tingginya harga tanah dan harga sewa rumah tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat. Persebaran penduduk yang tidak merata, serta kebijakan pemerintah yang kurang tegas dalam mengatur perencanaan penataan kota. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi pemukiman kumuh diantaranya Program Pemberdayaan Desa, Program Rumah Massal dan Revitalisasi Slum Area atau Pemukiman Kumuh.
3.2 Saran Pemerintah dan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menjaga lingkungan khususnya dalam mengurangi pemukiman kumuh.atau slum area. Penegakkan peraturan penggunaan lahan oleh Pemerintah.
Daftar Pustaka
http://ugm.ac.id/id/berita/2359inundasi.sebabkan.terbentuknya.permukiman.kumuh.di.perk otaan Diunduh pada 10 Oktober 2013/20.40 http://ciptakarya.pu.go.id/kumuh/main.php?module=detil_artikel&id=32 Diunduh pada 10 Oktober 2013/20.50 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31741/4/Chapter%20II.pdf Diunduh pada 10 Oktober 2013/20.50
