BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dewasa ini perekonomian di Indonesia di hadapkan pada perekonomian global dan liberalisasi yang terwujud pada perdagangan bebas Krisis finansial global ini menjadi sebuah momentum tersendiri bagi perkembangan ekonomi Islam. Karena sistem ekonomi islam ini sudah lama memberikan sebuah usulan alternatif mengenai tatanan perekonomian dunia yang lebih baik. Sehingga gelombang krisis bisa di tahan dan diredam, yang sebagian ekonom mengganggap mengganggap bersifat bersifat endogen pada sistem ekonomi ekonomi kapitalisme itu sendiri (A. Prasetyantoko, !!"#. Dimana sistem ekonomi kapitalis tengah berlangsung disebagian $egara%negara di dunia.Krisis ini memperkuat kembali eksistensi dan urgensi penerapan ekonomi Islam bagi perekonomian dunia. &konomi Islam bukanlah hal baru yang ada di perekonomian perekonomian domesti' maupun internasional.Sistem ekonomi islam islam akan tenggelam dan tidak terjadi perkembangan pemikiran dikarenakan konstelasi peradaban dunia yang akhir%akhir ini di kuasai oleh pemikiran barat. ahkan ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa ekonomi Islam datang dari ke)akuman sehingga bersifat ahistoris (*oetoro, !!"#. $amun +. Akram Khan, +enegaskan bahwa ilmu ekonomi Islam memiliki )isi mempelajari kesejahteraan manusia (falah# yang di'apai dengan mengorganisir sumber%sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi antar sesame manusia.Dari penjelasan di atas dapat di ketahui bahewa ekonomi islam sudah selayaknya diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam. &konomi islam selain bisa bertahan saat krisis ekonomi yang melanda negeri juga mensejahterakan seluruh umat manusia. ersasarkan uraian di atas ,semua pelaku ekonomi dapat melihat bahwa +K+ memiliki potensi ekonomi yang lebih bisa di andalkan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi saat ini dan an'aman globalisasi globalisasi dan liberalisasi di masa y ang akan datang.
B. -. .
Rumusan Masalah Apa embaga Keuangan +ikro Syariah/ agaimanakah Pengertian saha +ikro,Ke'il dan +enengah (+K+#/
0.
agaimanakah langkah implementatif dalam hal pendanaan +K+ melalui K+S/
1.
agaimanakah 2ptimalisai Peran +3 dalam Pengentasan Kemiskinan/
C. Tujuan Penulisan -. ntuk mengetahui bagaimanakah embaga Keuangan +ikro Syariah. . ntuk mengetahui bagaimanakah Pengertian saha +ikro,Ke'il dan +enengah (+K+#. 0. ntuk mengetahui Peranan Pemerintah dan K+S 3erhadap +K+. 1. ntuk mengetahui 2ptimalisai Peran +3 dalam Pengentasan Kemiskinan. .
BAB III PEMBAHASAN A. Lemaga !euangan Mikr" S#ariah embaga Keuangan +ikro syariah (K+S# terdiri dari berbagai lembaga diantaranya P4S (ank Perkreditan +ikro Syariah#, +3 (aitul +al 5at 3anmil#, serta Koperasi Syariah. Ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar.
B.
Pengertian Usaha Mikr"$!e%il &an Menengah 'UM!M( +enurut Keputusan Presiden 4I no.66 tahun -66", +K+ didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala ke'il dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha ke'il dan perlu di lindungi untuk men'egah dari persaingan saha yang tidak sehat. Sedangkan definisi yang digunakan oleh iro Pusat Statistik (PS# lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. saha ke'il menggunakan kurang dari lima orang karyawan,sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 7%-6 tenaga kerja. saha +ikro, Ke'il, dan +enengah (+K+# merupakan kelompok pelaku e konomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pas'a krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, +K+ juga men'iptakan peluang kerja yang 'ukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.+K+ bergerak di berbagai sektor ekonomi namun yang paling dominan bergerak di bidang pertanian. ndang%ndang $omor 6 tahun -667, saha Ke'il adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 4p - miliar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.[1] Sedangkan menurut PS, usaha ke'il identik dengan industri ke'il dan industri rumah tangga (IK43#. PS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu8
a.
industri rumah tangga dengan pekerja -%1 orang,
b.
industri ke'il dengan pekerja 7%-6 orang,
'.
industri menengah dengan pekerja !%66 orang,
d.
industri besar dengan pekerja -!! orang atau lebih. [2]
saha +enengah adalah usaha ekonomi produktif y ang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 'abang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi b agian baik langsung maupun tidak langsung dengan saha Ke'il atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam ndang%ndang ini.
C. Peranan Pemerintah &an L!MS Terha&a) UM!M Pemerintah mempunyai peran yang besar dakam mengembangkan +K+ yang ada di Indonesia,karena pembuat kebijakan%kebijakan penting hanya dapat di lakukan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama +K+ di Indonesia dewasa ini mengalami persaingan hebat dengan produk import yang beredar di Indonesia.*al ini tentu akan semakin mempersulit +K+ untuk mengembangkan usahanya, karena produk yang di hasilkan kalah saing dengan produk dari luar negeri. Keadaan ini tidak bisa di biarkan terus berlarut,karena dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia.*al ini bisa terjadi karena +K+ menyumbangkan PD terbesar di Indonesia. angkah yang bisa di ambil pemerintah terkait dengan kemajuan +K+ di Indonesia adalah denhan menerapkan beberapa kebijakan guna melindungi +K+ ,diantaranya8 a.
+enetapkan kebijakan kuota terhadap produk yang akan masuk ke Indonesia, *al ini di maksudkan agar produk yang dihasilkan +K+ di Indonesia bisa meraih pasar,di karenakan barang import menjadi sedikit akibat adanya pembatasan,
b.
+enetapkan kebijakn tariff yang tinggi. Supaya produk yang di import harga jual di pasaran Indonesia menjadi lebih tinggi di bandingkan dengan produk luar negeri.Dengan demikian +K+ tetap bisa mengembangkan usahanya,
'.
+empermudah +K+ dalam mengurusi peri9inan tempat maupun usaha, dengan birokrasi yang baik +K+ bisa dengan mudah mendapat pelayanan yang terkait dengan hal peri9inan.
d.
+emberi fasilitas yang layak seperti pengusaha%pengusaha besar,terutama dalam hal fasilitas,'ontohnya penempatan lokasi yang strategis dan fasilitas lain(air,jalan, dan lain% lain# +K+ dalam mengembangkan usahanya,tentu membutuhkan modal.*al ini yang menjadi masalah +K+,karena dalam menambah uangnya bila harus meminjam uang ke bank umum tentu prosesnya lama dan berbelit%belit. +aka peran embaga Keuangan +ikro Syariah(K+S# sangat penting dalam hal peminjaman modal kepada +K+ dengan syarat yang mudah dan prases yang 'epat dan tidak memberatkan +K+ selain itu system transaksinya menggunakan sistem syariah.
Dengan pengembangan +K+ ini ,di harapkan perekonomian bisa membaik se'ara berangsur%angsur. +K+ memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian di Indonesia karena +K+ bisa men'iptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja sehingga angka pengangguran di Indonesi bisa berkurang,+K+ juga membayar pajak kepada pemerintah sehingga uang dari pembayarannya itu bisa digunakan untuk pembanguna sarana umum dan perbaikan perekonomian di Indonesia. +K+ mengambil peran penting dalam kemajuan perekonomian di Indonesia ,oleh sebab itu pemerintah harus memberikan dukungan dan bantuan kepada +K+ agar bisa berkembang dengan baik dan tidak kalah saing dengan produk luar. +K+ perlu di kembangkan dan di beri kelayakan fasilitas maupun peri9inan agar bisa mengembangkan usahanya.+K+ sangat rele)an untuk dilakukan di Indonesia. Di tengah krisis keuangan global yang sedang mengan'am perekonomian tiap negara, mengembangkan +K+ (sektor riil# dapat menjadi salah satu pilihan men gantisipasi krisis keuangan global. 4a'hmat :obel, 5akil Ketua mum Kadin Indonesia idang Industri, 3eknologi dan Kelautan, mengatakan bahwa krisis keuangan global yang tengah berlangsung hingga saat ini dapat dijadikan kesempatan untuk memperkokoh dan memper'epat implementasi kebijakan dengan berbagai insentif untuk sektor mikro untuk mewujudkan ter'iptanya masyarakat yang sejahtera utamanya +K+.
D. *)timalisai Peran BMT &alam Pengentasan !emiskinan +3 sebagai lembaga yang menisbatkan dirinya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan se'ara legalitas berbentuk koperasi meskipun se'ara operasional sistem operasionalnya menga'u pada mi'robanking. ;irikhas dalam ekonomi kerakyatan adalah kepemilikan dari +3 adalah berbasis anggota sebagaimana dalam struktur organisasi +3 pemegang kekuasaan tertinggi adalah 4apat Anggota 3ahunan atau 4A3.
mikro tanpa jaminan, tanpa aturan yang ketat. K+ juga dapat menjadi perpanjangan tangan dari lembaga keuangan formal. Dalam implementasinya K+ dianggap lebih efisien dari lembaga keuangan lain karena kedekatannya kepada masyarakat yang dilayani. Kedekatan ini akan mengurangi biaya%biaya transaksi. K+ dalam operasional memberikan fasilitas bantuan non keuan gan. Persoalan utama dalam +3 selama ini adalah kesulitan dalam penggalangan dana masyarakat karena persoalan keper'ayaan masyarakat yang penyediaan dana untuk pembiayaan +isalnya bantuan untuk membuat ren'ana usaha, pen'atatan dan pembukuan keuangan kelompok. Kelemahan K+ yang beroperasi di Indonesia adalah beroperasi tanpa dasar hukum yan g jelas. *ubungan kerjasama antara bank, koperasi dan K+. Dilihat dari pelaksanaannya, lembaga ini bekerja sendiri untuk memberdayakan +K+. Pola kerja sama yang biasa dilakukan adalah sumber permodalan K+ berasal dari bank, bantuan luar negeri dan perorangan bergabung dalam suatu yayasan atau Kelompok Swadaya +asyarakat (KS+#. Penyaluran dana (yang berasal dari bank atau bantuan luar negeri dan gabungan indi)idu# tet ap disalurkan melalui bank kepada usaha mikro. ank dapat berperan sebagai 'hanneling atau e>e'uting tergantung dengan kesepakatan K+ dengan bank yang bersangkutan.[5]
BAB III PENUTUP
A. !esim)ulan erdasarkan uraian diatas maka dapat dapat disimpulkan bahwa 8 -.
+K+ merupakan salah satu unit usaha yang sangat )ital bagi perekonomian di Indonesia.+K+ berperan penting dalam pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia pas'a krisis yang melanda seluruh wilayah Indonesia. +K+ juga berkontribusi di berbagai unit usaha, tenaga kerja hingga output usaha yang dihasilkan oleh +K+.
.
Sistem syariah yang diterapkan oleh K+S 'ukup efektif dalam mengatasi masalah permodalan yang sering dikeluhkan oleh +K+ . Pendekatan feasible dan bukan bankable dapat diterapkan melalui lembaga ini karena memiliki kesesuaian dengan bentuk +K+..
0.
Kerjasama antara K+S,Pemerintah,dan +K+ merupakann alternatif peme'ahan masalah yang sering dihadapi oleh +K+ baik itu fa'tor internal maupun eksternal.
B.
Saran
-.
Pemerintah seharusnya lebih giat lagi dalam mendorong perkembangan +K+ serta mem berikan fasilitas dan kebijakan yang bisa memperbaiki kondisi +K+ di Indonesia.
.
K+S harus di dukung keberadaanya ,karena K+S sangat diperlukan dalam permodalan +K+ yang memulai usaha maupun mengembangkan usaha.Selain itu perlu juga adanya penyuluhan serta moti)asi kepada pelaku +K+ untuk memanfaatkan keberadaan K+S dalam memperolah sumber danan akan sangat membantu dan meningkatkan keper'ayaan pelaku +K+ lain dalam men'ari sumber dana di K+S.
0.
Perlu adanya kerjasama antara K+S,Pemerintah dan +K+, karena
ketiga aspek tersebut
mempunyaiperan yang saling keterkaitan.Dengan adanya koordinasi yang baik dan transparan oleh ketiga aspek terseebut diharapkan +K+ di Indonesia bisa lebih mandiri dan bisa bersaing di pasar regional maupun internasional.
&+A:A K&A$:A$ +IK42 S?A4IA* Published September 14, 2008 Ekonomi Leave a Comment
Pengantar :
Di Kanagarian Bukikbatabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, sudah dicanangkan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berupa BMT dan Koperasi Sayariah Koperasi Syariah (KS!) "Daaru# Marhamah$ didirikan o#eh beberapa anggota masyarakat yang umumya menga#ami atau terkena musibah gempa % Maret &''% Mereka berasa# dari Desa Ladang Tuuh, Lubuak unang, Sumaraan*Anak Aru, +ubai*Cumantiang, adang La-eh, .urun, dan Koto Baru*Kubu Apa *Kubu Tanuang KS! Syariah ini berkantor di Kubu Apa Sedangkan BMT diinisiasi #angsung o#eh Tim edu#i agari diantaranya Bapak ro/D+0r Abdu# A1i1, D+ +omeo Lounching BMT di#aksanakan di Masid Muhsinin 2 Tarok BMT ini nantinya akan berkantor di 0s#amic Centre At Tauhid Mantuang yang pe#etakan batu pertamanya te#ah di#akukan o#eh Bapak Syahri# Sabirin (Mantan .ubernur B0) Disaksikan o#eh Masyarakat Bukik Batabuah, Camat Candung, 3a#inagari Bukik Batabuah dan Sdr +omeo !ntuk menambah pengetahuan kita tentang ke#embagaan keuangan mikro syariah ini dihadirkan cup#ikan buku 4 AMAA5 BA.0 BA.SA, "Konsep Sistem 6konomi Syariah$ karya Aries Mu/ti dan Muhammad Syakir Su#a, enerbit Masyarakat 6konomi Syariah78akarta
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS )
Syariah, sebagai sebuah positioning baru yang mengasosiasikan kita kepada sesuatu sistem pengelolaan ekonomi dan bisnis. L!S yang kita maksudkan disini, meliputi "#$S %"ank #erkreditan !ikro Syariah), "!& %"aitul !al 'at &anmil), serta operasi Syariah, &(!* %&aka+ul !ro nsurene). -ambaran tentang masingmasing instansi tersebut dan keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitan dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar, dapat dilihat berikut ini. 1. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) Sekia! tentan" BPRS
"#$ adalah bank yang melakukan kegiatan usaha seara kon/ensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 0asa dalam lalu lintas pembayaran. "entuk hukum bank umum dan "#$ dapat berupa #eseroan &erbatas, #erusahaan aerah, dan operasi.
Sesuai de+inisi tersebut, "#$ dapat melakukan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,berupa deposito ber0angka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. "#$ 0uga dapat memberikan kredit, menyediakan dan menempatkandana berdasarkan prinsip syariah sesuai ketetapan ". Selain itu "#$ dapat menempatkan dananya dalam bentuk S" %Serti+ikat "ank ndonesia), deposito ber0angka, serti+ikat deposito dan tabungan pada bank lain. Sementara beberapa akti/itas terlarang untuk di0alankan "#$. iantara akti/itas dilarang tersebut adalah menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam /aluta asing, penyertaan modal, melakukan kegiatan perasuransian dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh "#$ "erbeda dengan bank umm yang lebih +amiliar di telinga karena 0aringannya yang lebih banyak, "#$ senama biasanya memiliki lebih sedikit kantor abang. 'ilayah antor perasional "#$ pun dibatasi dalam 1 %satu) propinsi. #ada akhir bulan uli 2 " menatat "#$ menapai 1.635 buah. Mekani!#e O$era!i%na Bank Syariah.
!ekanisme operasional "#$ Syariah tunduk pada peratuan " *omor 7187#"724. alam aturan ini usaha "#$ Syariah adalah 9
1. Menhimpun dana dari mas!arakat dalam bentuk antara lain " %1) &abungan berdasarkan prinsip -adi9ah atau mudharabah: %2) eposito ber0angka berdasarkan prinsip mudharabah: %3) "entuk lain yang mengunakan prinsip ;adi
1. Men!alurkan dana dalam bentuk antara lain " %1) &ransaksi 0ual beli berdasarkan prinsip murabahah : isthisna dan sa#am: %2) &ransaksi se;a menye;a dengan prinsip iarah: %3) #embiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip 9mudharabah: dan musyarakah: dan %4) #embiayaan berdasarkan prinsp ;adrh
1. Melakukan keiatan lain !an tidak bertentanan denan #ndan$undan Perbankan dan prinsip s!ariah. &. BM' (Bait Ma at 'an#i)
"!& merupakan gabungan dua kalimat yaitu baitu# maa# dan baitu# tan-i# "aitul maal adalah lembaga keuangan slam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana =S'(>" % ?akat, in+ak,shada@ah, ;a@a+ dan hibah) tanpa adanya keuntungan %non pro/it oriented ). Sedangkan baitul tam;il adalah lembaga keuangan slam in+ormal dengan orientasi keuntungan (pro/it oriented). egiatan utama lembaga in adalah menghimpun dana dan mendistribusikan kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau mark7up7margin yang sesuai syariah. (dapun latarbelakang dan iri "!& dapat diuraikan sebagai berikut9 %1) Sebagian masyarakat dianggap tidak bankab#e %sehingga susah memperoleh pendanaan, kalaupun ada sumber dananya mahal: %2) Antuk pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat muslim melalui mas0id dan masyarakat sekitarnya: %3) "erbadan >ukum operasi: %4) "ertu0uan untuk menyediakan dana murah dan epat guna pengembangan usaha bagi anggotanya: %5) #rinsip dan mekanismenya hampir sama dengan perbankan syariah, hanya skala produk dan 0umlah pembiayaannya terbatas. *. K%$era!i Syariah
#erkembangan koperasi syariah di tanah air dalam empat tahun terakhir ukup pesat. ni terlihat misalnya dengan pertumbuhan operasi asa euangan Syariah7Anit asa euangan Syariah %S7AS) sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro. #elaksanaan kegiatan usaha berbasis pola syariah ini dimulai pada tahun 23, sebanyak 2 S#7AS#operasi Syariah. Lalu meningkat men0adi 1 S#7AS# koperasi syariah pada tahun 24. &ahun 28 diperkrakan 0umlah koperasi syariah menapai 3 buah. Ran" in"k$.
alam perspekti+ islam, koperasi yang men0un0ung asas kebersamaan dan kekeluargaan dapat dipandang sebagai bentuk syirkah ta9a-unniyah yang bermakna beker0asama dan tolong menolong dalam kebaikan. etika koperasi beker0a dalam bingkai syariah slam, seperti tidak berhubungan dengan akti/itas riba, maysir (udi), dan gharar (speku#an), maka lengkaplah keselarasan koperasi dengan nilainilai slam.
operasi syariah dapat diterapkan dalam beberapa aspek, yang intinya di dalamnya ada a?as keseimbangan, ada a?as keadilan, pada konsep syariah itu. Salah satu misalnya dalam produksi. alam produksi itu ukurannya, kalau koperasi itu menghasilkan sesuatu, maka ukurannya yang dipakai oleh perbankan pada umumnya. Bontoh konkrit misalnya orang memin0am untuk melakukan proses produksi, atau menghasilkan suatu barang. alam transaksi itu pasti ru0ukan hasil pin0aman, bukan kepada konsepkonsep yang lebih adil misalnya konsep tanggung resiko. alam berproduksi petani ada resiko gagal, ada 0uga resiko hasilnya sedikit. Semua resiko itu kalau dalam prinsip syariah harus ditanggung seara bersamasama. engan akad seorang petani melakukan proses produksi itu, sudah ada unsur keadilan. Atran O$era!i%na.
eputusan !enteri tentang petun0uk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi ditetapkan pada September 24. !enurut petun0uk tersebut, bagi koperasi yang akan membuka unit 0asa keuangan syariah, diharuskan meyetor modal a;al minimal $p 15 0uta untuk primer dan $p 5 0uta untuk koperasi sekunder. Layaknya bank, koperasi 0asa keuangan syariah dan unit 0asa keuangan syariah diperkenankan menghimpun dana anggota baik berupa tabungan, simpanan ber0angka dalam pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, sa#am, istisna, iarah dan a#;adrh Selain kegiatan tersebut, koperasi 0asa keuangan 0uga diperkenankan men0alankan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana ?akat, in+ak, dan sedekah termasuk ;a@a+ dengan pengelolaan terpisah. Sementara, audit eksternal diharuskan untuk koperasi yang memiliki /olume pembiayaan minimal $p 1 milyar. #ada pedoman ini 0uga dibuatkan rinian tentang produk dan akad yang bisa dilakukan dalam transaksi koperasi syariah. Selain de+inisi, petun0uk ini 0uga menantumkan rukun, syarat, obyek serta i0ab dan kabul setiap akad , baik itu mudharabah, musyarakah, murabahah maupun bentuk lainnya. Lebih rini lagi, pedoman tersebut 0uga membuatkan skema model pembiayaan supaya lebih mudah dimengerti. #etun0uk ini 0uga menantumkan model bagi hasil kepada anggota yang menyimpan dana yang disebut perhitungan distribusi bagi hasil. Sementara, sisa hasil usaha diserahkan kepada rapat pemegang umum anggota. #etun0uk 0asa keuangan koperasi syariah ini 0uga
menantumkan model laporan keuangan yang sesuai syariah berikut ontoh baik seara neraa, perhitungan rugi laba, serta laporan arus kas yang menyesuaikan dengan laporan bank slam. eputusan !eneg operasi dan A! ini mengikat bagi koperasi syariah dan "!& yang memiliki "adan >ukum operasi. Antuk badan hukum di luar itu tidak mengikat. egiatan koperasi 0uga dia;asi perkembangannya. Antuk akuntasinya 0uga menyesuaikan #S( *o. 56 yang mengikat perbankan. +e,an Pen"a,a! K%$era!i Syariah (+PS)
Struktur e;an #enga;as Syariah merupakan salah satu syarat pendirian koperasi 0asa keuangan syariah. operasi yang menggunakan prinsip syariah perlu memiliki e;an #enga;as Syariah. ehadiran #S itu untuk men0aga kepatuhan koperasi terhadap prinsip slam, di samping mener0emahkan +at;a e;an Syariah *asional %S*) sebelum bisa diterapkan. #S berangotakan alim ulama yang ahli dalam bidangnya. Struktur #S merupakan salah satu syarat pendirian koperasi 0asa keuangan syariah yang dia0ukan ke antor !ennegkop dan A! setelah disetu0ui anggota koperasi. #S 0uga berke;a0iban membina personel operasi Syariah.