MAKALAH FARMASI RUMAH SAKIT
PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERBEKALAN FARMASI DI RUMAH SAKIT
Disusun oleh: Kelompok 1 Fikry Awaluddin 1406664612 Abni Rahmi Nopitasari Citra Rezza Aurora P.P. Maipa Deapati Ika Luluk Tri Wandari Neneng Nurhalimah Shinta Puspitasari
1406664114 1406664266 1406664556 1406664455 1406664644 1406664732
PROGRAM PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA 2015
DAFTAR ISI DAFTAR ISI....................................................................................................................................i BAB 1 PENDAHULUAN..............................................................................................................1 1.1
Latar Belakang.............................................................................................................................1
1.2
Perumusan Masalah.....................................................................................................................2
1.3
Tujuan..........................................................................................................................................2
1.4
Metode.........................................................................................................................................2
BAB 2 ISI........................................................................................................................................3 2.1
Perbekalan Farmasi......................................................................................................................3
2.2
Perencanaan.................................................................................................................................3
2.2.1
Tahap – Tahap Perencanaan.................................................................................................4
2.2.1.1
Tahap Pemilihan...............................................................................................................4
2.2.1.2
Tahap Kompilasi Pemakaian............................................................................................4
2.2.1.3
Tahap Perhitungan Kebutuhan.........................................................................................4
2.2.1.4
Tahap Proyeksi Kebutuhan...............................................................................................9
2.2.1.5
Tahap Penyesuaian Rencana Pengadaan..........................................................................9
2.3
Pengadaan..................................................................................................................................11
2.3.1
Metode Pelaksanaan Pengadaan.........................................................................................12
2.3.1.1
Pembelian......................................................................................................................12
2.3.1.2
Produksi.........................................................................................................................14
2.3.1.3
Pinjaman........................................................................................................................18
2.3.1.4
Hibah.............................................................................................................................20
2.3.1.5
Menukar.........................................................................................................................24
2.3.1.6
Konsinyasi.....................................................................................................................24
2.3.2
Cara Pengadaan Obat Yang Baik........................................................................................26
BAB 3 KESIMPULAN................................................................................................................29 DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................................30
1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu bagian atau unit atau divisi atau fasilitas di rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Seperti diketahui, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Berdasarkan hal-hal tersebut IFRS dapat didefinisikan sebagai suatu departemen atau unit atau bagian di suatu rumah sakit di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan; pengadaan; produksi; penyimpanan perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi; dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat tinggal atau rawat jalan; pengendalian mutu; dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit; pelayanan farmasi klinik umum dan spesialis. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit dilakukan oleh tenaga kefarmasian, yang salah satunya adalah apoteker. Menurut Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI nomor 1197 tahun 2004, salah satu fungsi dari pelayanan kefarmasian yang dilakukan di rumah sakit adalah pengelolaan perbekalan farmasi yang meliputi suatu proses yang merupakan siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan. Cakupan dari perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis. Tahap awal yang penting untuk menjaga ketersediaan obat dan perbekalan farmasi lainnya agar dapat
digunakan pada saat yang tepat adalah tahap perencanaan dan pengadaan perbekalan farmasi. 1.2 Perumusan Masalah Bagaimana tahap-tahap penting pada perencanaan perbekalan farmasi? Bagaimana tahap-tahap penting pada pengadaan perbekalan farmasi? 1.3 Tujuan Memahami tahap-tahap penting pada perencanaan perbekalan farmasi. Memahami tahap-tahap penting pada pengadaan perbekalan farmasi. 1.4 Metode Pembuatan makalah ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu melalui buku dan e-book yang berkaitan dengan tema makalah serta melalui penelusuran situs atau jurnal yang dapat dipercaya dari media internet.
BAB 2 ISI
2.1 Perbekalan Farmasi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotik, yang dimaksud dengan perbekalan farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia (Obat Tradisional), bahan obat asli Indonesia (bahan Obat Tradisional), alat kesehatan dan kosmetika. Kemudian dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang pedoman teknis pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar, perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
2.2 Perencanaan Berdasarkan Permenkes No. 58 tahun 2014, perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien. Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan Obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan: 1. anggaran yang tersedia; 2. penetapan prioritas; 3. sisa persediaan; 4. data pemakaian periode yang lalu; 5. waktu tunggu pemesanan; dan 6. rencana pengembangan.
2.2.1
Tahap – Tahap Perencanaan
2.2.1.1 Tahap Pemilihan Fungsi pemilihan adalah untuk menentukan obat yang benar-benar diperlukan sesuai dengan pola penyakit. Untuk mendapatkan perencanaan obat yang tepat, sebaiknya diawali dengan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat yang meliputi : a. Obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah, medik dan statistik yang memberikan efek terapi jauh lebih baik dibandingkan resiko efek samping yang akan ditimbulkan. b. Jenis obat yang dipilih seminimal mungkin, hal ini untuk menghindari duplikasi dan kesamaan jenis. Apabila terdapat beberapa jenis obat dengan indikasi yang sama dalam jumlah banyak, maka kita memilih berdasarkan Drug of Choice dari penyakit yang prevalensinya tinggi. c. Jika ada obat baru, harus ada bukti yang spesifik untuk efek terapi yang lebih baik. d. Hindari penggunaan obat kombinasi kecuali jika obat tersebut mempunyai efek yang lebih baik dibandingkan obat tunggal. 2.2.1.2 Tahap Kompilasi Pemakaian Kompilasi pemakaian obat adalah rekapitulasi data pemakaian obat di unit pelayanan kesehatan, yang bersumber dari Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Kompilasi pemakaian obat dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung stok optimum. 2.2.1.3 Tahap Perhitungan Kebutuhan Dalam merencanakan kebutuhan obat perlu dilakukan perhitungan secara tepat. Perhitungan kebutuhan obat dapat dilakukan dengan menggunakan metode konsumsi dan atau metode morbiditas. 1. Metode Konsumsi
Metode konsumsi adalah metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya. Untuk menghitung jumlah obat yang dibutuhkan berdasarkan metode konsumsi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Pengumpulan dan pengolahan data. 2) Analisa data untuk informasi dan evaluasi. 3) Perhitungan perkiraan kebutuhan obat. 4) Penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana.
Untuk memperoleh data kebutuhan obat yang mendekati ketepatan, perlu dilakukan analisa trend pemakaian obat 3 (tiga) tahun sebelumnya atau lebih. Datadata yang perlu dipersiapkan untuk perhitungan dengan metode konsumsi.
Daftar obat
Stok awal, sisa stok, stok pengaman
Penerimaan, pengeluaran
Hilang,kadaluarsa,rusak
Kekosongan obat
Pemakaian rata2 obat pertahun
Waktu tunggu
Perkembangan pola kunjungan
Rumus perhitungan metode konsumsi : A = ( B+C+D)- E A = Rencana pengadaan
C = Stok pengaman 10 % – 20 %
B = Pemakaian rata-rata x 12
D = Waktu tunggu 3 – 6 bulan
bulan
E = Sisa stok
Contoh perhitungan :
Selama tahun 2007 (Januari – Desember) pemakaian Parasetamol tablet di Rumah Sakit sebanyak 2.500.000 tablet untuk pemakaian selama 10 bulan. Pernah terjadi kekosongan selama 2 bulan.
Sisa stok per 31 Desember 2007 adalah 100.000 tablet (E)
Pemakaian rata-rata Parasetamol tablet perbulan tahun 2007 adalah 2.500.000 tablet / 10 = 250.000 tablet.
Pemakaian Parasetamol tahun 2007 (12 bulan) = 250.000 tablet x 12 = 3.000.000 tablet ( B)
Pada umumnya stok pengaman berkisar antara 10% - 20% (termasuk untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan kunjungan).
Misalkan berdasarkan evaluasi data diperkirakan 20% = 20% x 3.000.000 tablet = 600.000 tablet (C)
Pada umumnya waktu tunggu berkisar antara 3 s/d 6 bulan. Misalkan leadtime diperkirakan 3 bulan = 3 x 250.000 tablet = 750.000 tablet (D)
Kebutuhan Parasetamol tahun 2007 adalah: =b+c+d = 3.000.000 tablet + 600.000 tablet + 750.000 tablet = 4.350.000 tablet.
Rencana pengadaan Parasetamol untuk tahun 2008 adalah: = (B + C + D )- E = 4.350.000 tablet – 100.000 tablet = 4.250.000 tablet = 4250 kaleng/botol @ 1000 tablet.
2. Metode Morbiditas. Metode morbiditas adalah perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah perkembangan pola penyakit, waktu tunggu, dan stok pengaman. Langkah perhitungan :
1. Menetapkan pola morbiditas penyakit berdasarkan kelompok umur-penyakit. Kegiatan yang harus dilakukan : Pengisian (formulir 4) terlampir dengan masing-masing kolom diisi: Kolom 1 : Nomor urut. Kolom 2 : Nomor kode penyakit. Kolom 3 : Nama jenis penyakit diurutkan dari atas dengan jumlah paling
besar. Kolom 4 : Jumlah penderita anak dibawah 5 tahun. Kolom 5 : Jumlah penderita dewasa.
Kolom 6 : Jumlah total penderita anak dan dewasa.
2. Menyiapkan data populasi penduduk Komposisi demografi dari populasi yang akan diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin untuk umur antara : 0 s/d 4 tahun. 5 s/d 14 tahun. 15 s/d 44 tahun
≥ 45 tahun.
3. Menyediakan data masing-masing penyakit pertahun untuk seluruh populasi pada kelompok umur yang ada. 4. Menghitung frekuensi kejadian masing-masing penyakit per tahun 5. Menghitung jenis, jumlah, dosis, frekuensi dan lama pemberian obat menggunakan pedoman pengobatan yang ada. 6. Menghitung jumlah yang harus diadakan untuk tahun anggaran yang akan datang Contoh perhitungan Metode Morbiditas : 1) Menghitung masing-masing obat yang diperlukan per penyakit. Sebagai contoh pada pedoman pengobatan untuk penyakit diare akut pada orang dewasa dan anak-anak digunakan obat oralit dengan perhitungan sebagai berikut :
Anak-anak : Satu episode diperlukan 15 (lima belas) bungkus oralit @ 200 ml. Jumlah episode 18.000 kasus. Maka jumlah oralit yang diperlukan = 18.000 x 15 bungkus = 270.000 bungkus @ 200 ml. Dewasa : Satu episode diperlukan 6 (enam) bungkus oralit @ 1 liter. Jumlah episode 10,800 kasus. Maka jumlah oralit yang diperlukan = 10.800 x 6 bungkus = 64.800 bungkus @ 1000 ml / 1 lite 2) Pengelompokan dan penjumlahan masing-masing obat (hasil langkah a). Sebagai contoh : Tetrasiklin kapsul 250 mg digunakan pada berbagai kasus penyakit. Berdasarkan langkah pada butir a, diperoleh obat untuk : Kolera diperlukan = 3.000 kapsul Disentri diperlukan = 5.000 kapsul Amubiasis diperlukan = 1.000 kapsul Infeksi saluran kemih = 2.000 kapsul Penyakit kulit diperlukan = 500 kapsul Jumlah Tetrasiklin diperlukan = 11.500 kapsul 3. Metode Kombinasi Merupakan gabungan dari metode konsumsi dan
metode epidemiologi.
Dalam metode ini, anggaran yang diperlukan disesuaikan dengan yang tersedia. Penyusunan perencanaan mengacu pada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
DOEN, formularium, standar treatmen, kebijakan setempat Data catatan medik / rekam medik Anggaran Penetapan prioritas Pola penyakit Sisa persediaan Data penggunaan periode yang lalu Rencana pengembangan
4. Metode Anggaran Data yang diperlukan rawat jalan dan rawat inap : •
Pasien Rawai Inap :
Perlu data BOR (tempat tidur terpakai) jumlah pasien RI x biaya obat/tempat tidur
• Perlu
Pasien Rawat Jalan
data
jumlah kunjungan x biaya obat/kunjungan
kunjungan
2.2.1.4 Tahap Proyeksi Kebutuhan Proyeksi Kebutuhan Obat adalah perhitungan kebutuhan obat secara komprehensif dengan mempertimbangkan data pemakaian obat dan jumlah sisa stok pada periode yang masih berjalan dari berbagai sumber anggaran. 2.2.1.5 Tahap Penyesuaian Rencana Pengadaan Dengan melaksanakan penyesuaian rencana pengadaan obat dengan jumlah dana yang tersedia maka informasi yang didapat adalah jumlah rencana pengadaan, skala prioritas masing-masing jenis obat dan jumlah kemasan, untuk rencana pengadaan obat tahun yang akan datang. Beberapa teknik manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dalam perencanaan kebutuhan obat adalah dengan cara : a. Analisa ABC. Berdasarkan berbagai pengamatan dalam pengelolaan obat, yang paling banyak ditemukan adalah tingkat konsumsi pertahun hanya diwakili oleh relatif sejumlah kecil item. Sebagai contoh, dari pengamatan terhadap pengadaan obat dijumpai bahwa sebagian besar dana obat (70%) digunakan untuk pengadaan, 10% dari jenis/item obat yang paling banyak digunakan sedangkan sisanya sekitar 90% jenis/item obat menggunakan dana sebesar 30%. Oleh karena itu analisa ABC mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya, yaitu : Kelompok A : Adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan.
Kelompok B : Adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%. Kelompok C : Adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhan. Langkah-Langkah menentukan kelompok A, B dan C. 1. Hitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing obat dengan cara 2. 3. 4. 5. 6. 7.
mengalikan kuantum obat dengan harga obat Tentukan rankingnya mulai dari yang terbesar dananya sampai yang terkecil Hitung persentasenya terhadap total dana yang dibutuhkan Hitung kumulasi persennya Obat kelompok A termasuk dalam kumulasi 70% Obat kelompok B termasuk dalam kumulasi > 70% s/d 90% Obat kelompok C termasuk dalam kumulasi > 90% s/d 100%
b. Analisa VEN. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana obat yang terbatas adalah dengan mengelompokkan obat yang didasarkan kepada dampak tiap jenis obat pada kesehatan. Semua jenis obat yang tercantum dalam daftar obat dikelompokkan kedalam tiga kelompok berikut : Kelompok V : Adalah kelompok obat yang vital, yang termasuk dalam kelompok ini antara lain:
Obat penyelamat (life saving drugs).
Obat untuk pelayanan kesehatan pokok (vaksin, dll).
Obat untuk mengatasi penyakit-penyakit penyebab kematian terbesar. Kelompok E : Adalah kelompok obat yang bekerja kausal, yaitu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit. Kelompok N : Merupakan obat penunjang yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan.
Penggolongan obat sistem VEN dapat digunakan untuk : 1. Penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Obatobatan
yang
perlu
ditambah
atau
dikurangi
dapat
didasarkan
atas
pengelompokan obat menurut VEN. 2. Dalam penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok V agar diusahakan tidak terjadi kekosongan obat. Untuk menyusun daftar VEN perlu ditentukan lebih dahulu kriteria penentuan VEN. Kriteria sebaiknya disusun oleh suatu tim. Dalam menentukan kriteria perlu dipertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Kriteria yang disusun dapat mencakup berbagai aspek antara lain: a. Klinis b. Konsumsi c. Target kondisi d. Biaya Langkah-langkah menentukan VEN 1. Menyusun kriteria menentukan VEN 2. Menyediakan data pola penyakit 3. Merujuk pada pedoman pengobatan 2.3 Pengadaan Pengadaan merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit dan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Pengadaan bertujuan untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, dengan mutu yang baik, pengiriman barang terjamin dan tepat waktu, proses berjalan lancar, dan tidak memerlukan tenaga serta waktu berlebihan.
2.3.1
Metode Pelaksanaan Pengadaan
2.3.1.1 Pembelian Dalam Permenkes No. 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit disebutkan bahwa untuk Rumah Sakit pemerintah pembelian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelian adalah: 1. Kriteria Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, yang meliputi kriteria umum dan kriteria mutu obat. 2. Persyaratan pemasok. 3. Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. 4. Pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah dan waktu. Secara umum metode pembelian dapat dilakukan melalui cara berikut: a. Secara tender (oleh Panitia Pembelian Barang Farmasi) Pembelian dengan penawaran yang kompetitif (tender) merupakan suatu metode penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara mutu dan harga, apabila ada dua atau lebih pemasok yang memenuhi syarat memasarkan suatu produk tertentu yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan apoteker. Dalam memilih pemasok, apoteker harus mendasarkan pada beberapa kriteria, yakni harga, berbagai syarat, ketepatan waktu pengiriman, mutu pelayanan, dapat dipercaya, kebijakan tentang barang yang dikembalikan, dan pengemasan. Akan tetapi, kriteria yang paling utama harus selalu ditempatkan pada mutu obat dan reputasi pemanufaktur.
Tender terbagi menjadi: 1) Tender terbuka
Tender terbuka berlaku untuk seluruh rekanan yang terdaftar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada penentuan harga, metoda ini lebih menguntungkan, tapi memerlukan staf yang kuat, waktu yang lama dan perhatian penuh. Metode ini biasanya dilakukan oleh RS negeri dengan dana dari APBN/APBD. Untuk melakukan tender terbuka ini perlu sebuah panitia tersendiri dan penilaian yang mantap terhadap distributor (mutu produk dan harga). Keuntungan dari metode tender terbuka ini adalah stabilitas harga terjamin dan harga lebih murah dan persediaan/stock barang untuk jangka waktu tertentu terjaga (aman). Sedangkan kerugiannya adalah proses lama (problem kekosongan obat), membutuhkan tempat penyimpanan yang luas, dan resiko obat macet. 2) Tender terbatas Tender terbatas dikenal juga dengan lelang tertutup. Hanya dilakukan pada rekanan tertentu yang sudah terdaftar dan mempunyai riwayat yang baik. Harga masih dapat dikendalikan, tenaga dan beban kerja lebih ringan bila dibandingkan dengan tender terbuka. b. Kontrak Disebut juga pengadaan dengan negosiasi, dimana pembeli melakukan pendekatan pada beberapa supplier (biasanya 3 atau lebih) untuk menentukan harga. Pembeli juga dapat melakukan tawar-menawar dengan para supplier untuk memperoleh harga atau pelayanan tertentu. Metode ini memiliki keuntungan yakni bisa dilakukannya negosiasi harga dan service delivery yang telah ditetapkan. Kerugian dari metode kontrak ini adalah proses yang lama dalam bernegosiasi.
c. Secara langsung dari pabrik/distributor/pedagang besar farmasi/rekanan
Pembelian langsung biasanya dilakukan untuk pembelian dalam jumlah kecil dan perlu segera tersedia. Pengadaan obat dengan pembelian langsung sangat menguntungkan karena di samping waktunya cepat, juga: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
volume obat tidak begitu besar sehingga tidak menumpuk atau macet di gudang harganya lebih murah karena langsung dari distributor atau sumbernya mendapatkan kualitas seperti yang diinginkan bila ada kesalahan mudah mengurusnya dapat kredit memperpendek lead time sewaktu-waktu kehabisan atau kekurangan obat dapat langsung menghubungi distributor Pengadaan perbekalan farmasi menggunakan metode pembelian langsung
meliputi pengadaan rutin dengan pembelian harian, atau menyesuaikan jika ada penawaran khusus, dan pengadaan non rutin (insidental) berkaitan dengan pembelian obat yang tidak ada di formularium tetapi diresepkan oleh dokter dilakukan ke apotek rekanan, PBF atau RS lain. Pembelian barang-barang yang dibutuhkan dilakukan dengan membuat surat pesanan langsung pada distributor utama dari produk yang dikehendaki. 2.3.1.2 Produksi Menurut Departemen Kesehatan (2004), produksi sediaan farmasi dirumah sakit merupakan kegiatan membuat, mengubah bentuk dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril atau non-steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam Permenkes No. 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit disebutkan bahwa Instalasi Farmasi Rumah Sakit dapat memproduksi sediaan tertentu apabila: 1. 2. 3. 4. 5.
Sediaan Farmasi tidak ada di pasaran. Sediaan Farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri. Sediaan Farmasi dengan formula khusus. Sediaan Farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/repacking. Sediaan Farmasi untuk penelitian.
6. Sediaan Farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan/harus dibuat baru (recenter paratus).
Sediaan yang dibuat di Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan mutu dan terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di Rumah Sakit tersebut. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh sub instalasi produksi farmasi ada dua, yaitu: 1. Produk Obat Steril Pembuatan produk steril terbagi menjadi : a. Produksi steril adalah proses mencampur atau meracik bahan obat steril dan dilakukan di dalam ruang steril. b. Aseptic dispensing adalah teknik aseptic yang dapat menjamin ketepatan sediaan steril yang dibuat dan bebas kontaminasi.
Kegiatan produksi steril yang akan dilakukan sub instalasi produksi farmasi: a. Total Parenteral Nutrition (TPN) Total parenteral nutrition adalah membuat atau mencampur bahan nutrisi yang berisi asam amino, karbohidrat dan lipid yang steril dengan kadar yang sesuai kebutuhan masing-masing pasien, sehingga dihasilkan sediaan yang steril. Ruang untuk TPN bertekanan positif dari pada di luar karena obat ini tidak berbahaya hanya saja dalam pembuatannya harus steril. b. IV admixture Merupakan proses pencampuran obat steril ke dalam larutan intravena steril untuk menghasilkan suatu sediaan steril yang bertujuan untuk penggunaan intra vena (i.v). Ruang lingkup dari IV admixture : 1) Pelarutan serbuk steril 2) Menyiapkan suntikan IV sederhana (tunggal) 3) Menyiapkan suntikan IV kompleks Keuntungan IV admixture antara lain: 1) Terjaminnya sterillitas produk 2) Terkontrolnya kompatibilitas obat 3) Terjaminnya kondisi penyimpanan yang optimum sebelum dan sesudah pencampuran
c. Obat Sitostatika Obat sitostatika adalah obat yang digunakan dalam pengobatan kanker (antineoplastik). Peracikan obat kanker atau sitostatika adalah kegiatan rekonstitusi (pencampuran) obat–obat sitostatik dan menyiapkan agar siap digunakan dengan mempertimbangkan dasar–dasar keamanan bagi pekerja dan lingkungan serta prinsip dasar pencampuran obat steril. Obat ini diberikan pada bagian produksi obat steril maksimal sehari sebelum dilakukan kemoterapi. Sebelum obat dibuat harus dilakukan pengecekan apakah pasien jadi dikempoterapi pada waktu yang telah ditentukan atau tidak. Jika tidak maka obat tidak boleh disiapkan, karena obat harus diberikan segera setelah direkonstitusi mengingat ketidakstabilan obat dan jika terlalu lama disimpan maka obat menjadi rusak. Dalam formulir permintaan obat sitostatika tercantum data pasien meliputi nama, nomor medical record, ruangan, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, umur, luas permukaan tubuh, diagnosis, nama dokter dan paraf dokter, dan data permintaan obat yang meliputi nama obat, dosis, cara pemberian, volume, jumlah (ampul/vial), pelarut, volume pelarut, volume akhir, expire date, dan alat kesehatan yang digunakan. Rekonstitusi obat sitostatika dilakukan secara aseptik di ruang steril di dalam laminar air flow. Dalam CPOB, ruang yang digunakan untuk kegiatan steril disebut ruang kelas II, tidak boleh mengandung lebih dari 350.000 partikel berukuran 0,5 mikron atau lebih, 2000 partikel berukuran 5 mikron atau lebih, serta tidak lebih dari 100 mikroba setiap meter kubik udara. Tekanan udara di ruangan ini semakin ke dalam atau semakin mendekati laminar air flow harus semakin negatif. Hal ini untuk mencegah keluarnya obat yang direkonstitusi dan agar tidak mengkontaminasi personil yang mengerjakannya. Personil yang mengerjakan harus memakai pakaian steril model khusus, penutup kepala, masker, kacamata, sarung tangan, dan penutup kaki. 2. Produk Obat Non Steril
Kegiatan yang dilakukan dalam produksi non steril yaitu pembuatan, pengenceran, dan pengemasan kembali. a. Pembuatan Sub instalasi produksi farmasi memproduksi obat non steril berdasarkan master formula. Produksi obat dilakukan dengan mengisi formulir pembuatan obat. Tahapan pembuatan obat dilakukan berdasarkan urutan seperti contoh yang terdapat pada formulir pembuatan obat dan pada setiap tahap pembuatan harus diparaf oleh petugas yang mengerjakannya. Formulir pembuatan obat dibuat berdasarkan per item obat. Pengemasan dan pemberian etiket dilakukan setelah produksi obat atau pengenceran antiseptik selesai dibuat dan diperiksa kembali. Setelah selesai pengemasan, maka harus mengisi lembaran atau formulir pengemasan yang berisi tanggal produksi, nama obat, nomor produksi, volume dan kemasan, kemudian diparaf. Selanjutnya formulir pembuatan obat, formulir pengemasan dan etiket diparaf atau diberi cap oleh penanggung jawab sebagai tanda bahwa obat sudah diperiksa dan dapat didistribusikan. b. Pengenceran Pengenceran dilakukan berdasarkan urutan seperti yang terdapat pada formulir obat dan pada setiap tahap harus diparaf oleh petugas yang mengerjakannya. Pengenceran misalnya pembuatan alkohol 70% dari alkohol 95%.
c. Pengemasan Kembali Pengemasan kembali misalnya Betadine dan Rivanol dari kemasan besar menjadi kemasan yang lebih kecil.
2.3.1.3 Pinjaman Pinjaman adalah setiap penerimaan dalam bentuk uang, barang dan atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aktiva Tetap /asset oleh Mitra untuk jangka waktu tertentu dengan membayar kompensasi, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemanfaatan Aktiva Tetap tidak dapat dilaksanakan dengan cara lain. Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasional suatu lembaga tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Bentuk kerjasama pendayagunaan asset dengan cara pinjam pakai terbagi menjadi dua, yaitu : 1. Sewa Sewa adalah pemanfaatan Aktiva Tetap/asset oleh Mitra dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan imbalan uang tunai (PERMEN BUN NO 06/2011). Pemilik asset/ Aktiva Tetap berhak mendapatkan imbalan uang tunai berupa sewa bulanan atau tahunan yang dibayarkan sekaligus dimuka yg dituangkan dalam perjanjian. Selama jangka waktu sewa: – Asset yang disewakan wajib diasuransikan atas nama pemilik asset dengan beban mitra, sepanjang dapat dijamin oleh perusahaan asuransi dan/atau didasarkan pada peraturan perundang-undanagn yang berlaku. – Biaya pemelihaaan, kewajiban perpajakan, dan/atau biaya-biaya lain yang ditimbulkan atas asset yang disewakan menjadi beban Mitra. – Mitra wajib memelihara objek Sewa, termasuk sarana dan/atau prasarana yang melekat dengan objek Sewa. – Pada saat berakhimya Sewa, Mitra wajib menyerahkan objek Sewa kepada pemiliknya dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga. 2. KSO (Kerjasama Operasional) & KSU (Kerjasama Usaha)
Kerjasama Operasional (KSO) merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki dan bersama-sama menanggung resiko usaha tersebut. KSO bersifat sementara, hanya untuk melaksanakan suatu proyek tertentu dan bukan merupakan subjek pajak. Dengan melihat Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 06 tahun 2011 pada pasal 1 , prinsip kerjasama ini adalah bagi hasil yang saling menguntungkan antara pemilik asset dengan mitra kerjasama, dimana pemilik asset ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan. Sementara pada sistem Kerja Sama Usaha (KSU) tidak ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan. Ketentuan kerjasama KSO & KSU : Pembayaran kompensasi KSU dilakukan di depan (up-front fee). Asset yang dikerjasamakan wajib diasuransikan atas nama pemilik asset dengan beban KSO/KSU. Biaya pemeliharaan, kewajiban perpajakan , dan/atau biaya-biaya lain yang ditimbulkan atas asset yang dikerjasamakan menjadi beban KSO/KSU Manajemen KSO dan KSU wajib menyampaikan laporan tentang perkembangan KSO/KSU pemilik asset secara periodik sesuai dengan perjanjian kerjasama. Selama jangka waktu kerjasama, manajemen KSO dan KSU wajib memelihara asset yang menjadi obyek KSO/KSU. Pada saat berakhirnya kerjasama, manajemen KSO dan KSU wajib menyerahkan asset yang menjadi obyek KSO/KSU kepada pemilik asset dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga. Hak dan kewajiban pemilik asset dan mitra ditetapkan dalam perjanjian kerjasama. KSO dapat dibedakan menjadi: -
Separate Legal Entity yakni KSO dengan entitas hukum terpisah dapa berbentuk badan hukum termasuk JO (Joint Operation).
-
KSO tanpa pembentukan entitas hukum terpisah
Bentuk operasional KSO:
– BOT (Build, Operate,Transfer) – BTO (Build, Transfer, Operate) Keuntungan penerapan KSO dalam pengadaan Alat Kesehatan di Rumah sakit: Peningkatan pelayanan (prestige) Grafik pelayanan operasional mningkat Grafik BOR meningkat Mengurangi pengeluaran tak terduga yang berhubungan dengan biaya maintenance alat karena maintenance alat ditanggung investor. 2.3.1.4 Hibah Hibah merupakan segala bentuk penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (pp No10 tahun 2011). Hibah luar negeri adalah penerimaan negara yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional maupun negara-negara sahabat dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali (Keppres No.80 tahun 2003). Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara penerima dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan). Untuk mempermudah dalam proses penerimaan hibah maka hibah juga dikelompokkan kedalam dua jenis yakni Hibah yang direncanakan dan/atau hibah langsung. Hal tersebut ditujukan supaya tidak menimbulkan proses birokkrasi yang rumit yang yang dapat menimbulkan disinsentif bagi calon pemberi Hibah karena terkesan
dipersulit. Hibah yang direncanakan adalah Hibah yang
dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. Hibah langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Perjanjian hibah paling sedikit memuat jumlah, peruntukan dan ketentuan & persyaratan. Kedua alternatif penerimaan Hibah tersebut, diharapkan dapat menjembatani perbedaan kepentingan dari pihak calon pemberi Hibah yang menghendaki kemudahan dalam pemberian Hibah dan dari kepentingan pihak penerima Hibah yang menghendaki
penerimaan Hibah harus
mengikuti ketentuan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders). Guna menjamin terwujudnya penerimaan Hibah yang transparan dan akuntabel, maka penerimaan Hibah tersebut perlu ditatausahakan dengan baik, diadministrasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dilakukan publikasi informasi, dilakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan secara terus-menerus. Publikasi informasi mengenai Hibah paling sedikit meliputi (pp No10 tahun 2011) :
kebijakan tentang Hibah; jumlah, posisi, dan komposisi jenis mata uang Hibah; sumber dan penerima Hibah; dan
jenis Hibah.
Permasalahan (Kepmenkes RI No 059/MENKES/SK/I/2011): 1. Obat dan perbekalan kesehatan sering tidak sesuai dengan situasi darurat yang terjadi, baik dari aspek pola penyakit, maupun tingkat pelayanan kesehatan yang tersedia. Obat dan perbekalan kesehatan tersebut sering tidak dikenal oleh tenaga kesehatan setempat maupun pasien, bahkan kadang-kadang tidak memenuhi standar pengobatan yang berlaku. 2. Obat dan perbekalan kesehatan sering tiba tanpa terlebih dahulu dipilih dan diberi label dalam bahasa lokal/inggris, bahkan tanpa ada nama generiknya. 3. Kualitas obat dan perbekalan kesehatan kadangkala tidak sesuai dengan standar yang berlaku di Negara penerima. 4. Pihak pemberi hibah kadang tidak menghiraukan prosedur administrasi Negara penerima. 5. Pihak pemberi hibah sering menyebutkan nilai obat lebih tinggi dari yang semestinya 6. Jumlah obat dan perbekalan kesehatan tidak sesuai kebutuhan, akibatnya beberapa obat berlebih harus dimusnahkan. Hal tersebut akan menimbulkan maslah pada Negara penerima. Prinsip utama dalam proses pemberian hibah obat dan perbekalan kesehatan menurut WHO yaitu : 1. Obat dan perbekalan kesehatan harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi Negara penerima. Secara implicit harus berdasarkan kebutuhan dan oleh karenanya obat dan perbekalan kesehatan yang tidak diinginkan perlu ditolak.
2. obat dan perbekalan kesehatan harus mengacu kepada keperluan dan sesuai dengan otoritas penerima, dan harus mendukung kebijaksanaan
pemerintah dibidang
kesehatan dan sesuai dengan persyaratan administrasi yang berlaku. 3. Tidak boleh terjadi standar ganda penetapan kualitas jika kualitas salah satu item obat dan perbekalan kesehatan tidak diterima oleh Negara donor, sebaiknya hal ini juga diberlakukan di Negara penerima. 4. Harus adanya komunikasi yang efektif antara Negara donor dan penerima, hibah harus berdasarkan permohonan dan sebaiknya tidak dikirimkan tanpa adanya pemberitahuan. Persyaratan teknis hibah obat dan perbekalan kesehatan (Kepmenkes RI No 059/MENKES/SK/I/2011) adalah sebagai berikut. 1. Masa kadaluarsa obat dan perbekalan kesehatan Masa kadaluarsa obat dan perbekalan kesehatan sebaiknya adalah minimal dua tahun pada saat diterima oleh penerima hibah. Hal ini dimaksudkan agar obat dan perbekalan kesehatan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan program maupun situasi darurat. Oleh karenanya sebaiknya pihak pemberi hibah sudah mengkonfirmasi masa kadaluarsa obat dan perbekalan kesehatan yang akan dikirim. 2. Obat dan perbekalan kesehatan yang akan diterima harus berasal dari sumber resmi. Obat dan perbekalan kesehatan yang diberikan sebaiknya merupakan obat dan perbekalan kesehatan yang telah terdaftar atau mempunyai izin edar di negeri pemberi atau mendapat pengakuan dari WHO, atau lembaga independen lainnya. Hal ini diperlukan untuk menjamin keamanan dari obat dan perbekalan kesehatan yang akan diterima oleh programmer kesehatan. Selain itu pihak pemberi hibah juga harus menyertakan sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice) dan sertifikat analisa dari produsen obat dan perbekalan ksesehatan yang akan dihibahkan. 3. Obat yang diterima harus sesuai dengan Daftar Obata Esensial Nasional (DOEN) Diperlukan agar tidak mengganggu program penggunaan obat esensial di fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Kekuatan/ potensi/dosis dari obat sebaiknya sama dengan obat yang biasa digunakan oleh petugas kesehatan. Diperlukan agar petugas kesehatan tidak bingung dengan kekuatan sediaan dari obat hibah. 5. Semua obat dan perbekalan kesehatan hibah sebaiknya mempunyai label dalam Bahasa Indonesia / Bahasa Inggris agar mudah dimengerti.
6. Obat dan perbekalan kesehatan sebaiknya memenuhi aturan Internasional Pengiriman barang Setiap obat dan perbekalan kesehatan yang dikirim hendaknya disertai dengan detil isi karton yang menyebutkan secara spesifik bentuk sediaan, jumlah, nomor batch, tanggal kadaluarsa, volume, berat dan kondisi penyimpanan yang khusus. Berat karton sebaiknya tidak lebih dari 50 kg. hal ini diperlukan untuk memdahkan dalam penyimpanan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan ke fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. 7. Pengeluaran dari pelabuhan Obat dan perbekalan kesehatan hibah bisa mendapat fasilitas pembebasan tariff pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Biaya pengiriman dari Negara pemberi hibah,
transport
lokal,
pergudanga/penyimpanan yang baik, serta urusan bea cukai sebaiknya dibayar oleh pihak/Negara pemberi hibah Hal tersebut sebaiknya diinformasikan dari awal untuk menghindari terjadinya masalah yang tidak diinginkan. 9. Pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan hibah Pemusnahan dilakuakn sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang harus diperhatikan dalam menerima pinjaman dan hibah adalah (PP Nomor 10 Tahun 2011) : •
transparan
•
akuntable
•
efisien dan efektif
•
kehati –hatian
•
Tidak disertai ikatan politik
•
Tidak mengganggu keamanan & stabilitas negara
2.3.1.5 Menukar Menukar merupakan cara pemenuhan kebutuhan dengan jalan menukarkan barang yang dimiliki dengan barang yang dimiliki oleh pihak lain yang dibutuhkan oleh organisasi/perusahaan. Pemilihan metode/ cara ini harus mempertimbangkan faktor saling menguntungkan di antara kedua belah pihak dan barang yang dipertukarkan harus
merupakan barang yang sifatnya kelebihan/ berlebihan yang dipandang tidak memiliki daya guna untuk perusahaan. Cara ini cukup efektif dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas barang-barang yang dimiliki oleh organisasi/ perusahaan. Barang-barang yang berlebih menjadi tidak mubazir karena tidak terpakai tetapi dapat ditukar dengan barang lain yang lebih berguna. 2.3.1.6 Konsinyasi Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian. Pengadaan dengan cara konsinyasi dalam pengertian sehari-hari dikenal dengan pengadaan dengan system penitipan. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut Konsinyor/consignor/ pengamanat. Pihak yang menerima barang Konsinyasi disebut Konsinyi/ Consigner/ Komisioner. Bagi konsinyor barang yang dititipkan kepada konsinyi untuk dijualkan disebut barang konsinyasi (konsinyasi keluar/consigment out). Konsinyasi biasanya dilakukan untuk produk baru yang belum atau jarang dijual di rumah sakit. Dalam konsinyasi, PBF menitipkan barang di rumah sakit, kemudian pembayaran baru dilakukan apabila barang titipan tersebut telah terjual. Selama barang konsinyasi belum terjual, hak milik tetap di tangan pemilik. Terdapat 4 hal yang merupakan ciri dari pengadaan konsinyasi yaitu : 1) Barang Konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh konsinyor, karena hak untuk barang masih berada pada konsinyor. 2) Pengiriman barang konsinyasi tidak menimbulkan pendapatan bagi konsinyor dan sebaliknya. 3) Pihak konsinyor bertanggung jawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi kecuali ditentukan lain. 4) Konsinyasi dalam batas kemampuannya berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya. Pengadaan barang dengan cara konsinyasi mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan pengadaan secara langsung barang-barang kepada
perusahaan pengecer atau kepada pedagang. Adapun keuntungan pengadaan barang secara konsinyasi bagi konsinyor, antara lain: 1.
Konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan atau distributor, terutama apabila: a. Barang-barang yang bersangkutan baru diperkenalkan, permintaan produk tidak menentu dan belum terkenal b. Penjualan pada masa-masa yang lalu tidak menguntungkan 2. Resiko-resiko tertentu dapat dihindari oleh konsinyor. Barang-barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan dari konsinyi sehingga resiko kerugian dapat ditekan. 3. Harga barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh konsinyor. Hal ini disebabkan kepemilikan atas barang tersebut masih ditangan konsinyor sehingga harga masih dapat dijangkau oleh konsumen. Sedangkan bagi konsinyi lebih menguntungkan pengadaan dengan cara konsinyasi karena alasan-alasan sebagai berikut : 1. Konsinyi tidak dibebani resiko menanggung kerugian bila gagal dalam penjualan barang-barang konsinyasi 2. Konsinyi tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi karena semua biaya akan diganti /ditanggung oleh konsinyor 3. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi, sebab konsinyi hanya berfungsi sebagai penerima dan penjual barang konsinyasi untuk konsinyor 4. Konsinyi berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang konsinyasi Dengan tetap mengendalikan harga eceran produk, konsinyor mengharapkan penjualannya dapat meningkat karena konsinyi ahli di bidang perdagangan barang yang bersangkutan. Pihak konsinyi, tanpa risiko kerusakan barang, fluktuasi harga dan biaya modal kerja, dapat meningkatkan penghasilannya dari hasil komisi penjualan barang konsinyasi. Cara pelaksanaan konsinyasi pada umumnya sebagai berikut :
1. Konsinyor datang kepada konsinyi untuk menawarkan barang yang akan dijadikan barang konsinyasi 2. Konsinyi memeriksa keadaan barang konsinyasi terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu dari barang tersebut. 3. Konsinyi meawarkan harga transaksi atas barang yang akan dijualnya, harga transaksi ini disampaikan kepada konsinyor. 4. Jika kedua pihak telah setuju atas perjanjian yang diberikan, maka pengadaan barang konsinyasi dapat dilakukan.
2.3.2
Cara Pengadaan Obat Yang Baik 1. Pengadaan berdasarkan nama generic Biasanya dikenal dengan INN (International Nonpropriety Name), telah menjadi standar pembelian obat yang berada di berbagai perusahaan. Nama bermerek dari supplier biasanya saling berkompetisi, tetapi mereka sama-sama menawarkan obat generic dengan harga yang bersaing, karena mereka berharap dapat menguasai sector pasar tersebut. Hal ini sangat beralasan sebab semua obat yang disupply untuk system kesehatan akan dilabel dengan persyaratan sesuai dengan INN secara terus menerus.
2. Pengadaan terbatas untuk daftar obat esensial atau daftar formularium Langkah pertama yang dilakukan untuk menghindari duplikasi obat generic yaitu dengan cara membuat dua pilihan utama pada daftar pengadaan. Kombinasi pertama merupakan formula standar di rumah sakit seperti program pembelian regular seperti obat cometidine, famotidine, dan ranitidine (dan obat-obatan alnti ulcer lainnya) mungkin merupakan kompnen substansial yang sangat penting di formularium RS, kemudian obat-obatan ini dijumlahkan dengan menggabungkan dengan satu formula obat lainya dan kombinasi dari estimasi volume penjualan, sehingga jumlah obat terpilih menjadi lebih besar.Langkah kedua adalah termasuk memasukkan data pada formularium berdasarkan kategori terapi dan akan dilakukan tender untuk memilih subkategorinya.
3. Supplier yang memiliki kualifikasi yang baik Untuk memilih supplier yang baik, kita harus mengevaluasi apakah supplier tersebut sudah terdaftar di agensi internasional, uji pembelian pada jumlah uang yang sedikit, dan pertemuan yang tidak formal untuk lebih mengenal supplier tersebut lebih lanjut. Pengadaan yang sukses berasal dari agensi yang juga sukses, hal ini ditunjukkan dengan adanya tampilan supplier yang berkualitas dalam menyuplai bahan yang dibutuhkan. Cirri lain supplier yang baik adalah kemasan dan label obat yang selalu baik dan lengkap, mempunyai salinan registrasi yang jelas, adanya koresponden, serta pembeli bias mengajukan complain bila merasa kurang puas dengan pelayanan yang ditawarkan oleh supplier. 4. Pengadaan yang bersaing Supplier yang mempunyai daya saing yang tinggi adalah kunci untuk mendapatkan harga yang bersaing, memperoleh sector pemasaran yang jelas untuk pembelian yang sifatnya sedikit dan mendadak. 5. Komitmen penjualan yang baik Komitmen penjualan yang baik harus senantiasa dimonitor dan ditingkatkan, jika tidak akan menyebabkan beberapa kelompok supplier gagal sebab harga yang ditawarkannya lebih tinggi disbanding pesaing yang lain. 6. Jumlah permintaan berdasarkan estimasi kebutuhan saat ini Ketika keuangan tidak tersedia untuk melakukan pembayaran pada obat yang akan dibeli, sangat dibutuhkan pengurangan daftar obat sesuai dengan system kesehatan yang ada. Berdasarkan system kesehatan, ada tiga alat yang dapat dilakukan, yaitu analisis VEN, analisis ABC, dan analisis katagori terapi. 7. Pembayaran dan manajemen keuangan yang baik
System manajemen keuangan yang efektif dan efesien sangat penting bagi prioritas pengadaan obat. Bisa menyediakan obat ketika dibutuhkan dan dapat membayar pada waktu yang diinginkan mempunyai efek yang positif untuk mengurangi kekurangan stock. 8. Tranparansi dan penulisan prosedur Ketika ada satu tender kefarmasian yang tidak berguna, hal ini mengindikasikan adanya ketidak adilan, mungkin ada perubahan dalam proses tender yang tidak diketahui oleh salah satu supplier dan menyebabkan masalah yang kronis. Entah hal tersebut benar atau salah, tapi hal ini dapat merusak pelayanan kesehatan yang ada, dan pasien akan kehilangan kepercayaan dirinya. 9. Audit tahunan Setidaknya, dalam setahun sekali pihak pengadaan harus melakukan audit. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengujian dan verifikasi yang berasal dari buku akuntasi dan catatan pembelian yang sesuai dengan prosedur audit. Internal audit dilakukan oleh auditor yang berasal dari pemerintah atau organisasi tertentu. Auditor harus bekerja dengan adil dan harus menyertakan komentar pada pihak manajemen jika ada hal yang tidak sesuai dengan pembukuan akuntasi yang ada. BAB 3 KESIMPULAN Perencanaan dan pengadaan merupakan tahap awal yang penting dalam siklus pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit, untuk menjaga ketersediaan obat dan perbekalan farmasi lainnya agar dapat digunakan pada saat yang tepat. Pada perencanaan, terdapat lima tahap penting, yaitu tahap pemilihan, kompilasi pemakaian, perhitungan kebutuhan, proyeksi kebutuhan, dan penyesuaian rencana pengadaan yang harus ditentukan dengan tepat. Dalam menghitung kebutuhan perbekalan di rumah sakit, dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu, metode konsumsi, metode morbiditas, serta metode kombinasi keduanya. Dan pada penyesuaian rencana pengadaan, dapat dilakukan dengan analisis ABC dan analisis VEN. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengadaan, yang dapat dilakukan dengan cara pembelian,
produksi, meminjam, hibah, menukar, dan konsinyasi. Apoteker sebagai pihak yang berperan dalam ketersediaan obat, bahan obat dan perbekalan kesehatan lainnya harus cermat dan teliti dalam menjalani berbagai tahapan yang harus dilalui. Hal ini dilakukan agar obat, bahan obat dan perbekalan kesehatan lainnya yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan.
DAFTAR PUSTAKA Epstein, J. B., and Jermakowics, K. E., 2007, Wiley IFRS, Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, USA, Wiley. Wild,Tony, 2003, Consignment Stock, The IOM Knowledge Bank Issue Number 4. Kepmenkes No.1121/MENKES/SK/XII/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar Permenkes No.58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
Siregar, Charles J. P. 2003. Farmasi Rumah Sakit: Teori Penerapan. Jakarta: EGC. Departemen Kesehatan. 2004. Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Jakarta: DirJen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Barang/Jasa Pemerintah
54
Tahun
2010 Tentang Pengadaan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-06/MBU/2011 Tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 059/MENKES/SK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana
