BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya dapat meruntuhkan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Indonesia yang memiliki kurang lebih 13.670 pulau memerlukan pengawasan yang cukup ketat. Dimana pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI/Polri saja tetapi semua lapisan masyarakat Indonesia. Bila hanya mengandalkan TNI/Polri saja yang persenjataannya kurang lengkap mungkin bangsa Indonesia sudah tercabik – cabik cabik oleh bangsa lain. Dengan adannya wawasan nusantara kita dapat mempererat rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang saling berbhineka t unggal ika. Wawasan Nusantara pada dasarnya merupakan cara pandang terhadap bangsa sendiri. Kata “wawasan” berasal dari kata “wawas” yang bearti melihat atau memandang (S. Sumarsono, 2005). Setiap Negara perlu memiliki wawasan nasional dalam usaha menyelenggarakan kehidupannya.Wawasan itu pada umumnya berkaitan dengan cara pandang tentang hakikat sebuah Negara yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Fokus pembicaraan pada unsur kekuasaan dan kewilayahan disebut “geopolitik”. Kita semua menyadari bahwa setiap bangsa mempunyai cita-cita luhur dan indah yang ingin dicapainya. Orang mengatakan bahwa cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa mempunyai fungsi sebagai penentu dari tujuan nasionalnya. Lazimnya dalam usaha mencapai tujuan tersebut, bangsa bersangkutan menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang senantiasa perlu dihadapi ataupun ditanggulangi. Oleh karena itu, suatu bangsa harus mempunyai kemampuan, kekuatan, ketangguhan dan keuletan. Umumnya inilah yang dinamakan ketahanan nasional, yang dapat juga disebut sebagai ketahanan bangsa
1
1.2 Rumusan Masalah
Agar penyusunan makalah ini sesuai dengan apa yang diharapakan, maka penulis menyusunkan rumusan masalahnya sebagai berikut : 1. Latar belakang apa yang menimbulkan pemberontakan GAM ? 2. Pengaruh apakah yang di timbulkan pemberontakan GAM terhadap ketahanan nasional indonesia ? 3. Tindakan/ langkah apa yang di lakukan pemerintah untuk mengatasi pemberontakan GAM ?
2
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Latar Belakang Pemberontakan GAM
GAM lahir karena kegagalan gerakan Darul Islam pada masa sebelumnya. Darul Islam muncul sebagai reaksi atas ketidak berpihakan Jakarta terhadap gagasan formalisasi Islam di Indonesia. Darul Islam adalah sebuah gerakan perlawanan dengan ideologi Islam yang terbuka. Bagi Darul islam, dasar dari perlawanan adalah Islam, sehingga tidak ada sentimen terhadap bangsa-bangsa lain, bahkan ideologi Islam adalah sebagai perekat dari perbedaan yang ada. Gagasan ini juga berkembang dalam gerakan Darul Islam di Aceh. Akan tetapi, paska berhentinya perlawanan Darul Islam Aceh, keinginan Aceh untuk melakukan Islamisasi di Indonesia menjadi lebih sempit hanya kepada Aceh. Perubahan ini terjadi disebabkan karena kegagalan Darul Islam diseluruh Indonesia, sehingga memaksa orang Aceh lebih realistis untuk mewujudkan cita-cita. Yang menjadi menarik adalah, GAM yang melanjutkan tradisi perlawanan Aceh, ternyata tidak melanjutkan ideologi Islam yang terlebih dahulu digunakan oleh Darul Islam. Sebagaimana yang disebutkan bahwa GAM lebih memilih nasionalisme Aceh sebagai isu populisnya, yang mempengaruhi muculnya GAM berikutnya adalah
faktor
ekonomi, yang berwujud ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah. Pemerintahan sentralistik Orde Baru menimbulkan kekecewaan berat terutama di kalangan elite Aceh. Pada era Soeharto, Aceh menerima 1% dari anggaran pendapatan nasional, padahal Aceh memiliki kontribusi 14% dari GDP Nasional. Terlalu banyak pemotongan yang dilakukan pusat yang menggarap hasil produksi dari Aceh. Sebagian besar hasil kekayaan Aceh dilahap oleh penentu kebijakan di Jakarta. Meningkatnya tingkat produksi minyak bumi yang dihasilkan Aceh pada 1970-an dan 1980-an dengan nilai 1,3 miliar US Dolar tidak memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh. Kemunculan GAM pada masa awalnya langsung mendapat respon oleh pemerintah Orde Baru dengan melakukan operasi militer yang represif, sehingga membuat GAM kurang bisa berkembang. Walau demikian, GAM juga melakukan pelebaran jaringan yang membuat mereka kuat, baik pada tingkat internasional maupun menyatu dengan
3
masyarakat dan GAM bisa terus bertahan.Pada masa Orde Baru GAM memankan dua wajah; satu wajah perlawanan (dengan pola-pola kekerasan yang dilakukan), dan strategi ekonomi-politik yang dimainkan (dengan mengambil uang pada proyek-proyek pembangunan). . 2.2 Pengaruh yang di Timbulkan Pemberontakan GAM, terhadap Ketahanan Nasional Indonesia
Pengaruhnya masuk dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, te rutama terhadap kesatuan dan persatuan yang secara otomatis akan menimbulkan perpecahan lalu akan memotivasi daerah lain yang mempunyai keinginan memberontak di saat pemerintah sedang mengurusi masalah masalah GAM, serta Gerakan separatis di Aceh telah banyak melibatkan penggunaan sumberdaya nasional, dan akibatnya telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak kecil.untuk berikut – berikutnya indonesia harus mempunyai Langkah-langkah kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah (1) pemulihan keamanan untuk menindak secara tegas separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah; (3) meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi; (4) mendeteksi secara dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme; (5) melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya; (6) menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik; dan (7) menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat. Contoh
upaya
yang
dilakukan
dalam
pencegahan
dan
penanggulangan
separatisme ditempuh melalui program-program sebagai berikut : A.
Pengembangan Ketahanan Nasional Pengembangan ketahanan nasional dimaksudkan sebagai usaha mengembangkan
dan meningkatkan ketahanan nasional, wawasan nasional dan sistem manajemen nasional, serta wawasan kebangsaan bagi warga negara dalam rangka mengatasi berbagai aspek ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.
4
Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan perumusan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, dan kesatuan. Untuk itu, peneliteian dan pengkajian strategis masalah aktual yang berkaitan dengan konsepsi pertahanan dan keamanan nasional, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sistem manajemen nasional merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung upaya mencapaian tujuan tersebut. B.
Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara dimaksudkan
sebagai usaha meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam, dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme, koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal mencegah dan menanggulangi separatisme, serta pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme. C.
Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI Penjagaan keutuhan wilayah NKRI dimaksudkan sebagai usaha mewujudkan
kesiapan operasional dan penindakan ancaman baik berupa invasi/agresi dari luar dan ancaman dari dalam baik ancaman militer maupun nonmiliter. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Di samping itu, dilakukan pula antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras, dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.
5
D.
Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Pemantapan keamanan dalam negeri dimaksudkan sebagai usaha meningkatkan
dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia terutama di daerah rawan, seperti wilayah laut Indonesia, wilayah perbatasan, dan pulau-pulau terluar, serta meningkatkan kondisi aman wilayah Indonesia dari tindak kejahatan separatisme. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di wilayah kedaulatan NKRI, upaya keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta pendekatan persuasif secara intensif kepada masyarakat yang rawan terhadap pengaruh separatis. E.
Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dimaksudkan sebagai
usaha menyepakati kembali makna penting persatuan nasional dalam konstelasi politik yang sudah berubah. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan pendidikan politik masyarakat dan sosialisasi wawasan kebangsaan. Di samping itu, diupayakan pula perwujudan dan fasilitasi berbagai forum dan wacana-wacana sosial politik yang dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya persatuan bangsa, mengikis sikap diskriminatif, dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. F.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai usaha meningkatkan
mutu pelayanan dan arus informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi dan partisipasi politik rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan implementasi upaya proaktif dalam penyediaan informasi yang lebih berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat, serta memperluas jaringan informasi dan penyiaran publik untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan dan persamaan secara sosial.
2.3
Langkah yang Dilakukan Pemerintah dalam Menangani GAM
Dalam rangka menyelesaikan masalah separatisme di Aceh secara damai, bermartabat dan menyeluruh, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam kurun waktu terakhir ini secara intensif melakukan perundingan
6
informal di Helsinski yang difasilitasi oleh Crisis Management Inisiative. Berbagai issue penting yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perundingan damai tersebut diharapkan akan menjadi landasan yang kokoh dalam penyelesaian masalah separatisme di Aceh. Lalu Pemerintah Republik Indonesia bertekad menyelesaikan secara damai, komprehensif, dan bermartabat dalam bingkai NKRI. Dengan berpedoman pada Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dengan GAM yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, sebagai langkah nyata, Pemerintah RI dengan negara Uni Eropa dan negara ASEAN akan menandatangani MoU tentang keikutsertaan Aceh Monitoring Mission (AMM) sehingga diharapkan upaya damai dapat diwujudkan secepatnya. Kedua MoU tersebut menjadi prinsip dasar bagi para pihak dan digunakan sebagai pedoman untuk diimplementasikan dengan dimonitor oleh AMM.
7
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan salah satu bagian sejarah yang mewarnai dinamika sejarah di Indonesia. GAM diproklamirkan pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiro. Sebenarnya GAM sendiri sebagai wahana pergerakan baru didirikan pada 20 Mei 1977. Namun Hasan Tiro sendiri memilih hari lahir GAM adalah pada tanggal yang disebut paling awal, disesuaikan dengan proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatera. Proklamasi ini dilangsungkan di Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Prosesi ini dilakukan secara sederhana, dilakukan di suatu tempat yang tersembunyi, menandakan bahwa awal-awalnya, gerakan ini adalah gerakan bawah tanah yang dilakukan secara diam-diam. Tujuan berdirinya gerakan ini lebih mengarah terhadap konsepsi tujuan negara yang diajukan oleh Imanuel kant bahwa negara berfungsi memberikan kebebasan memperoleh hak dan [kewajiban warganya. Dalam hal ini kultur masyarakat Aceh yang islami memberikan ruh ideologis dalam membentuk Negara Aceh merdeka yang dinaungi atas payung teokrasi. Yang mana menjadikan kedaulatan satu-satunhya berada di tangan Tuhan (Allah SWT).
3.2 Saran
Pemerintah harus mengambil keputusan yang tepat dan bertindak tegas terhadap gerakan separatis itu, agar kedaulatan NKRI tetap dapat dipertahankan. Sudah terlalu lama rakyat menunggu terwujudnya keamanan dan kedamaian di negeri ini, khususnya di provinsi Aceh. Jangan sampai apa yang terjadi di Aceh menjalar ke daerah lain di negeri tercinta ini.
8
DAFTAR PUSTAKA
1. http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Aceh_Merdeka 2. http://www.kumpulansejarah.com/2013/04/sejarah-lahirnya-gerakan-aceh-merdeka.html 3. http://holan-hukum.blogspot.com/p/gerakan-aceh-merdeka-gam.html 4. http://story4l0ve.blogspot.com/2011/11/organisasi-gam-gerakan-aceh-merdeka.html 5.
http://abdienkrez.blogspot.co.id/
9
