Makalah Ham. Hak Dan Kewajiban

PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN HAM, HAK DAN KEWAJIBAN

OLEH:

DEWA PUTU YUDHA PRAWIRA

(1404405002)

INDRA GUNAWAN

(1404405004)

I GUSTI NYOMAN INDRA WIGUNA (1404405006) I.B PUTU TEGUH BRAHMANTIKA (1404405008) I MADE TRISNA SAPUTRA

(1404405009)

SATRIYO AGUNG PRIBADI

(1404405026)

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO DAN KOMPUTER FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA

0

DAFTAR ISI

Daftar Isi

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 1

Abstrak …………………………………………………………………………………………………………………………………... 2 Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………………………………….…. 3 Bab I Pendahuluan ……………………………………………………………………………………………………………….…. 4 1.1 Latar Belakang

………………………………………………………………………………………………………..…… 4

1.2

Rumusan Masalah …………………………………………………………………………………………………..…… 4

1.3

Tujuan ……………………………………………………………………………………………………………………….… 5

1.4

Metode Penulisan Makalah ………………………………………………………….……………………….….…. 5

1.5 Sistematika Penulisan

Makalah …………………………………………………………………………….……... 5

Bab II Pembahasan ………………………………………………………………………………………………………………..… 6 2.1

Pengertian Hak dan Kewajiban ……………………………………………………………………………………. 6

2.2

Penentuan Warga Negara Indonesia ……………………………………………………………………….…. 7

2.3

Hak dan Kewajiban Warga Negara ………………………………….…………………………………………. 9

Bab III Penutup ……………………………………………………………………………………………………………….……… 14 Daftar Pustaka …………………………………………………………………………………………………….………………… 15

1

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dari sejak lahir. Hak merupakan sesuatu yang layak di terima oleh setiap manusia, contohnya mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memeluk agama, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak untuk mendapat pendidikan. Hak selalu beriringan dengan kewajiban. Kewajiban berarti suatu keharusan, maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun. Dari pengertian yang lain kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kata kunci : Hak, hak asasi, hak asasi manusia, kewajiban, dan tanggung jawab.

2

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan yang Mah Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan makalah ini dengan judul “Hak dan Kewajiban Warga Negara”. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam makalah ini membahas tentang pengertian hak dan kewajiban, pengertian Warga Negara Indonesia (WNI), serta pengertian hak dan kewajiban bagi warga negara. Kami menyadari  bahwa makalah kami ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua  pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam  penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir.

Denpasar, 16 Februari 2017

3

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam  penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia Indonesia merupakan negara yang demokratis, dimana mempunyai elemenelemen seperti masyarakat. Masyarakat sangat berperan dalam pembangunan suatu negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya, begitu pula dengan warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara.  Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, dan yang paling terlihat adalah unsur-unsur dari negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di suatu negara merupakan penduduk dari negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Tetapi tidak sedikit pula yang bukan merupakan warga negara bisa tinggal di suatu negara lain yang bukan merupakan negara asalnya. Suatu negara pasti mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat tentang siapa saja yang bisa dianggap sebagai warga negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan tersebut. 4

1.2 Rumusan Masalah Untuk mengkaji dan mengulas tentang manajemen sumber daya data diperlukan sub pokok bahasan yang saling berhubungan, sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : 1.

Apa pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

2.

Penjelasan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran Global

3.

Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia

4.

Apa saja contoh-contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

5.

Apa pengertian hak dan kewajiban ?

6.

Siapa sajakah Warga Negara Indonesia (WNI) ?

7.

Apa saja hak dan kewajiban warga negara ?

1.3 Tujuan Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata Pendidikan Kewarganegaraan Semester Genap tahun 2013 dan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan  pengetahuan penulis dan pembaca tentang pengertian dasar hak dan kewajiban, penentuan Warga Negara Indonesia (WNI), serta hak dan kewajiba warga negara.

1.4 Metode Penulisan Masalah Penulis memakai metode studi literatur dan kepustakaan dalam penulisan makalah ini. Referensi makalah ini bersumber tidak hanya dari buku, tetapi juga dari media media lain seperti e-book, web, blog, dan perangkat media massa yang diambil dari internet.

1.5 Sistematika Penulisan Makalah Makalah ini disusun menjadi tiga bab, yaitu bab pendahuluan, bab pembahasan, dan  bab penutup. Adapun bab pendahuluan terbagi atas : latar belakang, rumusan makalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Sedangkan bab  pembahasan dibagi berdasarkan sub-bab yang berkaitan dengan sumber daya data. Terakhir,  bab penutup terdiri atas kesimpulan.

5

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian HAM

Ada berbagai versi definisi mengenai HAM. Setiap definisi menekankan pada segi-segi tertentu dari HAM. Berikut beberapa definisi tersebut. Adapun beberapa definisi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut: A. Undang-Undang 39 1999

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu adalah kasih karunia-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. B. Miriam Budiardjo

Berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal. C. Prof. Darji Darmodiharjo, S. H.

Hak –   hak asasi manusia adalah dasar atau hak –   hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah tuhan yang maha esa. Hak  –   hak asasi itu menjadi dasr dari hak dan kewajiban –  kewajiban yang lain. D. JanMaterson

Anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, merumuskan pengertian HAM dalam “human right could be generally defines as those right which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being” yang artinya HAM adalah hak-hak yang secara secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidaka dapat hidup sebagai manusia. E. G.J. Wolhots

"Hak-hak asasi manusia adalah sejulah hak yang melekat dan berakar pada tabiat setiap  pribadi manusia, bersifat kemanusiaan.

F. Muladi(1996) 6

"Mengemukakan pengertian HAM secara universal,yang dirumuskan sebagai those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being.Rumusan tersebut garus besarnya adalah segala hak-hak dasar yang melekat dalam kehidupan manusia." G. JackDonnely

"Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau  berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia."

Jadi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Sejak lahir, tiap-tiap individu telah memilikinya, dan merupakan anugerah dari Tuhan. Tentunya dalam kalangan masyarakat, kita harus menghormati hak orang lain.

2.2

Perkembangan HAM

Pada tahun 1993 memang dibentuk Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993, yang bertujuan untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi  pelaksanaan

HAM

dan

meningkatkan

perlindungan

HAM

“guna

mendukung

tujuan

 pembangunan nasional”. Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) dunia bermula dari: 1.

Magna Charta Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa

dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa Raja yang tadinya memiliki kekuasaaan absolute (Raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta  pertanggungjawabannya dimuka hukuum (Mansyur Effendi,1994). 2.

The American Declaration Perkembangan

HAM

selanjutnya

ditandai

dengan

munculnya

“The

American

Deklaration of Independent” yang lahir dari feham Rousseu daan Montessquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak didalam perut ibunya, sehingga tidaklah lois  bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. 7

3.

The French Declaration Pada tahun 1789 lahirlah “The French Declaration” (Deklarassi Prancis). Dimana

ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana di muat dalam “The Rule Of Law” yang antara lain berbunyi: “tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah”. Dalam kaitan itu  berlaku prinsif presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang  berkekuatan hukum tetap yangmenyatakan ia bersalah. 1. The Four Freedom Ada empat haak kebebasan berbicara dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinanvdalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehiupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga idak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain ( Mansyur Effendi,1994). Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indiche Partij adalah mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku tiga Undang-Undang Dasar dalam empat periode, yaitu: a.

Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945,

 b.

Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat,

c.

Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950,

d. Periode 1959 sampai sekarang, berlaku kembali UUD 19445.

Komnas HAM dibentuk sebagai lembaga mandiri yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi melaksanakan pembangunan nasional. Secara teoritis Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan 8

eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu dan  pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), Namun pada kenyataannya,  Negara Indonesia yang telah mengatur tentang Ha k Asasi Manusia seolah-olah tak ada bekasnya, mengingat saat ini gejolak atau perselisihan yang terjadi antara aparatur Negara, yaitu  pemerintah sipil (KPK) dengan militer Negara (Polri). Tentu permasalahan ini menjadi bukti konkrit bahwa banyaknya pelanggaran

Hak Asasi Manusia, karena tentu masalah-masalah

tersebut terjadi karena tidak saling menghormati hak, dan menyalah gunakan hak yang dimilikiSelain itu, permasalahan HAM yang terjadi saat ini adalah kasus kekerasan terhadap anak. Salah satu kejahatan terhadap anak yang sedang menyita perhatian public adalah kasus angeline, seorang bocah berusia 8 tahun yang dilaporkan hilang kemudian malah ditemukan tewas terkubur dihalaman belakang rumahnya. Angeline diduga mengalami kekerasan dan  penganiayaan mengingat ditemukannya sejumlah luka lebam di sekujur tubuhnya, permasalahan ini mencerminkan bahwa HAM masih belum dapat terjunjung tinggi di dalam masyarakat Indonesia, padahal hak asasi manusia juga telah di atur oleh pemerintah Indonesia yaitu Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat  pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu adalah kasih karunia-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,  pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain sudah di atur dalam perundang undangan pemerintah Indonesia. HAM juga menjadi  perhatian seluruh umat manusia, terlihat dari beberapa ahli yang mengemukakan tentang definisi dari HAM itu sendiri. Menurut John Locke Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). "Prof. Darji Darmodiharjo, S. H.  "Mengatakan : hak –  hak asasi manusia adalah dasar atau hak –   hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah tuhan yang maha esa. Hak  –   hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban  –   kewajiban yang lain. "Miriam Budiardjo " Berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah

diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal. Dari banyaknya definisi tentang HAM. Intinya adalah 9

HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Namun arti HAM yang sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dimaknai oleh masyarakat Indonesia. Banyak sekali  permasalahan saat ini yang mementingkan hak diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain  bahkan banyak kasus masyarakat yang menuntut hak berlebihan dengan berdalih menuntut HAM, yang seharusnya HAM adalah hak pokok atau hak dasar bukan hak segala-galanya. Realita lain permasalahn HAM dinegara Indonesia saat ini yang masih sangat sering terjadi adalah seperti: Penindasan dan merampas hak orang-orang dan oposisi dengan sewenangwenang.

Hukum,

aturan

dan

undang-undang

diperlakukan

tidak

adil

dan

tidak

manusiawi.Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan keinginan penguasa partai dan tirani / otoriter tanpa diikuti / tidak dihadiri oposisi. Aparat penegak hukum dan keamanan melakukan kekerasan / anarkis terhadap rakyat dan oposisi di mana saja. Padahal HAM telah diatur dalam peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti sanksi pelanggaran HAM dan peradilan HAM. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia juga bukan semata-mata terjadi karena kesalahan pemerintah yang masih belum mampu melakukan  penegakan HAM di negara kita ini. Namun dalam kenyataann ya, kasus pelanggaran HAM terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM, diantaranya : 1. Ketidaktahuannya tentang masalah penghormatan HAM orang lain, 2.

Adanya pandangan HAM bersifat individulistik yang akan mengancam kepentingan umum (dikhotomi antara individualisme dan kolektivisme),

3. Kurang berfungsinya lembaga  –   lembaga penegak hukum (polisi, jaksa dan pengadilan), 4. Pemahaman belum merata tentang HAM baik dikalangan sipil maupun militer, 5. Kekuasan yang tidak seimbang,Masayarakat warga yang belum berdaya,Good Governence masih bersifat retorika, Corporete Governence masih bersifat retorika, 6. Masih kuatnya budaya korup,Terjadinya praktek   –   praktek penyalahgunaan kekuasaan.

10

7. Kurangnya

keberanian

masyarakat

untuk

melaporkan

kasus-kasus

 pelanggaran HAM 8. Tidak ditanganinya kasus pelanggaran HAM dengan serius, karena itulah  banyak masyarakat yang merasa tidak percaya dengan para penegak hu kum. Oleh karena banyaknya pelanggaran HAM atau undang-undang pemerintah yang masih  banyak di langgar, maka dari itu dapat dievaluasi bagaimana untuk mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi. Maka dari itu diperlukan sikaf pemerintah yang tegas, yaitu lebih menegakkan lagi hukum tentang pelanggaran HAM. Selain itu

diperlukannya kesadaran masyarakat tentang

HAM, dengan begitu hak asasi manusia dapat dijunjung tinggi dan bukan hanya sekedar tulisan dalam sebuah peraturan. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan tegas yang mampu menjamin dihormatinya HAM di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai  berikut: Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanannegara, Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif, Meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelompok atau golongandalamasyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing, Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi. Dengan begitu, HAM dapat dijunjung tinggi dan masyarakat Indonesia dapat menghargai hak antar sesama dan tidak menyalahgunakan atau salah mengartikan HAM yang dimiliki, memberanikan diri melaporkan tindakan pelanggaran HAM pada pihak yang berwajib.



Hakekat HAM adalah konsep moral, sehingga penerapannya sangat dipengaruhi oleh kesadaran manusia.



Cir i-ciri HAM  –  Merupakan hak yang berisi norma yang sudah pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya

 bersifat wajib  –  Bersifat universal  –  Dianggap ada dengan sendirinya  –  Dipandang sebagai norma yang penting  –  Mengaplikasikan kewajiban bagi individu dan  pemerintah

11

 –  Menetapkan standar minimal bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang baik

Ruang lingkup HAM meliputi: a. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;  b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada; c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang  beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu : a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.  b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,  pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa. c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. 2.3

Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran Global

Sebelum konsep HAM diritifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM ,yaitu:

a. Ham menurut konsep Negara-negara Barat 12

1) Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak. 2) Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. 3) Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia. 4) Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara.  b. HAM menurut konsep sosialis; 1) Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat 2) Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada. 3) Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. c. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika: 1.Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya. 2.Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga 3.Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. d.HAM menurut konsep PBB; Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt dan secara resmi disebut

“

Universal Decralation of Human Rights”.

Universal Decralation of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai:  Hak

untuk hidup

 Kemerdekaan

dan keamanan badan

 Hak

untuk diakui kepribadiannya menurut hukum

 Hak

untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana

 Hak

untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara

 Hak

untuk mendapat hak milik atas benda

 Hak

untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan

 Hak

untuk bebas memeluk agama

 Hak

untuk mendapat pekerjaan

 Hak

untuk berdagang

 Hak

untuk mendapatkan pendidikan

 Hak

untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat

 Hak

untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

13

2.4 Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan  perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial  budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuanyang tidak dapat di pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui sutu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negaraserta hukum internasional yang berlaku. Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, antitrorisme, serta  pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut: 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan nasional 2. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia 3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di depan hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen 4. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat  berjalan sewajarnya. 5. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana, Aksi  Nasional Pemberantasan Korupsi. 6. Peningkatan penegakan hukum terhadao pemberantasan tindak pidana terorisme dan  penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya. 7. Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga Negara serta  badan pemerintahan untuk mendukung penegakan h ukum dan HAM.

14

8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum dan HAM. 9. Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan. 10. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan  proses hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 2.5 Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM

1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003. 2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa. 3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para  pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. 4. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. 5. Kasus Babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang 6. Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya jika masyarakat bawah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal proses hukum nya sangat cepat, akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan misalkan korupsi, proses hukum nya sangatlah lama 7. Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapat penganiayaan dari majikannya 8. Kasus pengguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda mudi yang kawin diluar nikah

15

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Dalam konteks kata, hak dan kewajiban mengandung 2 kata, yaitu hak dan kewajiban. Dari masing-masing kata tersebut tentunya mempunyai arti tersendiri. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh  pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut  pengertian tersebut individu maupun kelompok ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain jadi harus pihak yang menerimannya yang melakukan itu. Dari pengertian yang lain hak bisa berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri contohnya hak mendapatkan pengajaran. Dalam hak mendapatkan  pengajaran ini adalah tergantung dari diri kita sendiri, kalau memang menganggap bahwa  pengajaran itu penting bagi kita pasti kita akan senagtiasa akan belajar atau sekolah atau mungkin kuliah. Tapi kalau ada yang menganggap itu tidak penting pasti tidak akan melakukan hal itu. Kata yang kedua adalah kewajiban , kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Prof. Dr. Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada  prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksaakannya tanpa ada alasan apapun itu. Dari  pengertian yang lain kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Wujud hubungan antara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa peranan(role). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga Negara

2. Penentuan Warga Negara Indonesia

Setiap negara berdaulat untuk berwenang dalam menentukan siapa-siapa saja yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewaraganegaraan berdasarkan  perkawinan. Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran yag 16

dikenal dua asas, yaitu asas ius soli  dan ius sanguinis.  Ius  artinya hukum atau dalil. Soli  berasal dari kata solum yang artinya negari atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguinis yang artinya darah. Asas ius soli  adalah asas yang menyatakan bahawa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan. asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan beradasarkan keturunan dari orang tersebut. Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek  perkawinan yang mencakup atas asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas  persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan  perubahan status kewarganegaaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi, mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga. Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianut negara tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini,  pada

dasarnya

suatu

negara

tidak

terikat

oleh

negara

lain

dalam

menentukan

kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride  dan bipatride.  Appatride  adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.  Bipatride  adalah istilah untuk orangorang yang memiliki kewarganegaraan ganda (rangkap dua). Bahkan dapat muncul multipatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak (lebih dari 2). Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut : 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain

yang disahkan undang-undang sebagai warga Negara.

17

2. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di

Indonesia. 3.Hal-hal

mengenai

warga

negara

dan

penduduk

diatur

dengan

undang-undang.

Beradasarkan hal diatas , kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah : a. Orang-orang bangsa Indonesia asli.  b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang warga negara adalah UndangUndang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan . Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Telah berusia 18(delapan belas) tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik

Indonesia paling singkat 5 (lima)tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4.  Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

 pidana penjara 1 (satu) tahun. 6.  Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan

ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara.

3.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk 18

mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang  belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena  pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka  berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan (Anonim, 2012) Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan  bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan  pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa warga Negara Indonesia bersifat demokratis. Adapun hak dan kewajiban warga Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD

1945

adalah sebagai berikut: Hak Warga Negara Indonesia : a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas

 pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 a yat 2). b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta

 berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A). c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

(pasal 28B ayat 1). d. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas k elangsungan hidup, tumbuh, dan

 berkembang”. e. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak

mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1). f. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2). g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

 perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

19

h.  Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. i.  Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  j. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan

 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. k. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap

orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain. l. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2

menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” m. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD

1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha  pertahanan dan keamanan negara”. n. dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1). Kewajiban Warga Negara Indonesia : a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan

 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. c.  Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap

orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.

20

d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat

2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” e.  Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD

1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha  pertahanan dan keamanan negara.” Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak  bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya.Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Sejumlah sifat dan karakter warga negara yang bertanggung jawab dan mandiri adalah sebagai berikut : 1.  Memiliki rasa hormat dan bertanggung jawab, sifat ini adalah sikap dan perilaku sopan

santun, ramah tamah dan melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Bersikap kritis, sikap ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang

valid (sah) serta argumentasi yang akurat 3.  Melakukan diskusi dan dialog, sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam menyelesaikan

masalah (problem solving) hendaknya dilakukan dengan pola diskusi dan dialog untuk mencari kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi 21

4.  Bersifat terbuka, sifat ini adalah sikap dan perilaku yang transpran serta terbuka, sejauh

masalah tersebut tidak bersifat rahasia. 5. Rasional, sifat ini adalah pola dan perilaku yang berdasarkan rasio atau akal pikiran yang

sehat. 6. Adil, sifat ini adalah sikap dan perilaku menghormati persamaan derajat dan martabat

kemanusiaan. 7.  Jujur, sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang sah dan

akurat. 8. Karakteristik warga negara yang mandiri meliputi : 

Memiliki kemandirian



Memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga Negara



Menghormati martabat manusia dan kehormatan pribadi



Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun



Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat

22

BAB III KESIMPULAN

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat  bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu  Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses  pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang  pengadilan HAM. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi  pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia ditentukan dalam UUD 1945. Hak dan kewajiban harus berjalan selaras sehingga dapat mewujudkan warga Negara yang bertanggung jawab dan mandiri di dalam Negara.

23

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Paradigma. Yogyakarta http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/01/09/hak-dan-kewajiban-warga-negara-517724.html http://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/

24