BAB I PENDAHULUAN
A. Lata Latarr Belak Belakan ang g
Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Di zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan membelikan menjual barang-bar barang-barang ang yang memudahkan memudahkan dan memajukan memajukan pembelian pembelian dan penjualan. Hukum dagang sendiri menurut menurut Purwosutjipt Purwosutjipto o adalah adalah hukum perikatan perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan dan menurut Achmad Ichsan adalah jenis khusus dari huku hukum m perd perdat ata. a. Dalam Dalam huku hukum m daga dagang ng ini ini memb membah ahas as teru terutam tamaa tent tentan ang g kegi kegiat atan an perniagaan yang mencakup tentang perniagaan, jual beli perusahaan, badan-badan usaha, asuransi, pengangkutan, hak kekayaan intelektual dan lain-lain. Perdagangan telah menjadi kegiatan sehari-hari dan telah menjadi bagian dari kehidupan kehidupan sehari-har sehari-harii masyarakat. masyarakat. ehingga ehingga tidak menutup menutup kemungkina kemungkinan n terjadinya terjadinya sengketa dalam prosesnya. Hal ini karena terdapatnya banyak kepentingan yang berusaha dipertemukan dalam kegiatan ekonomi ini. Penyelesaian sengketa dagang ini kemudian dapat diselesaikan dalam beberapa cara yaitu secara litigasi atau melalui prosedur !ormal beracara di pengadilan dan secara non-litigasi yang mencakup arbitrase, mediasi, konsiliasi, AP, dan lain semacamnya. "enurut Pro!. Dr. #omar #antaatmadja .H., $$" penyelesaian sengketa dapat digolongkan dlaam tiga golongan %& •
Peny Penyel eles esai aian an
deng dengan an
mengg enggun unak akan an
nego negosi sias asii
baik baik
yang ang
lang langsu sung ng
'negotiation simplisiter( maupun dnegan penyertaan pihak ketiga 'mediasi •
dan konsiliasi( Penyelesaian Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi litigasi baik bersi!at nasional maupun
•
internasional Penyelesaian Penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase arbitrase baik bersi!at bersi!at adhoc maupun terlembaga.
1 Huala Adolf, 1991, Arbitrase 1991, Arbitrase Komersial Internasional Internasional,, Rajawali, Jakarta, hlm 4-5
elain itu ada pula bentuk-bentuk alternati! seperti& • • •
"ini trial "ediasi "ed-arb
Dalam makalah ini akan membahas tentang penyelesaian sengketa dagang melalui litigasi.
B. Rumusan Masalah %. )agaimanakah penyelesaian sengketa dagang melalui proses litigasi* +. )agaimanakah contoh penyelesaian sengketa dagang melalui saluran litigasi
khususnya peradilan iaga*
C. Tujuan Pembahasan %. ntuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa dagang melalui proses litigasi. +. ntuk mengetahui contoh penyelesaian sengketa dagang melalui saluran litigasi
khususnya peradilan iaga.
BAB II PEMBAHASAN A. Penelesa!an Sengketa Dagang Melalu! Pr"ses L!t!gas!. Penebab Sengketa Dagang
Dalam dunia perdagangan dan bisnis yang mempertemukan antara kepentingan dua pihak atau lebih, sengketa dan perselisihan tidaklah dapat dihindarkan. Pada umumnya penyebab terjadinya sengketa dagang adalah & %. anprestasi. anprestasi 'atau ingkar janji( adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. )aik perkaitan itu di dasarkan perjanjian sesuai pasal %//0 sampai dengan %1/% #H P23DA4A maupun perjanjian yang bersumber pada undang undang seperti di atur dalam pasal %/5+ sampai dengan pasal %/06 #H perdata. alah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan
adalah
karena
adanya
wanprestasi
atau
ingkar
janji
dari
debitur.wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibanya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan +. Perbuatan melawan hukum melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melaikan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup mas yarakat. /. Perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut& a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. 1. #erugian salah satu pihak Apabila salah satu pihak mengalami kerugian yaitu kerugian dalam Hukum Perdata dapat bersumber dari anprestasi dan Perbuatan "elawan Hukum. 5. Ada pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian.
#etika terjadi suatu sengketa dalam kegiatan bisnis maupun perdagangan, umumnya langkah pertama yang digunakan adalah negosiasi. #edua belah pihak membicarakan sengketa tersebut dan mencoba mencari jalan keluar. #etika proses negosiasi ini gagal barulah ditempuh cara lain seperti penyelesaian melalui pengadilan, arbitrase, maupun jalan alternati! lainnya. Penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan sering didasarkan pada perjanjian di antara para pihak. $angkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu usulan penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, yaitu melalui pengadilan maupun lewat jalan lain. Dasar hukum bagi !orum atau badan penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa. #esepakatan tersebut dilakukan baik pada waktu kontrak ditandatangani atau setelah sengketa timbul. ehingga pengadilan baru dapat menangani suatu sengketa dagang apabila telah ada. Pengert!an L!t!gas!.
$itigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. engketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Penyelesaian sengketa melalui litigasi diatur dalam ndang-ndang o 10 4ahun +667 tentang #ekuasaan #ehakiman, mengatur penyelesaian melalui peradilan umum dan peradilan khusus. + "elalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah win-win solution 'solusi yang memperhatikan kedua belah pihak( karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. $angkah yang ditempuh adalah dengan melibatkan para penasehat hukum ' legal adviser ( dalam membuat dan ataupun menganalisasi kontrak yang akan ditanda tangani oleh pelaku usaha. 8ang menjadi soal adalah, bagaimana halnya kalau pada awal dibuatnya kontrak, para pihak hanya mengandalkan saling percaya, kemudian timbul sengketa, bagaimana cara penyelesaian sengketa yang tengah dihadapi pebisnis. Dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, para pihak memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat-menggugat melalui pengadilan. atu asas
2 Marulloh. http://marullohtki!du"tri.#lo$"pot.%om/2&12/&'/p!(l"aia!"!$kta -pru"ahaa!-"%ara.html diak"" pada pukul 1):5* + ta!$$al &5/11/2&1)
yang cukup penting adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam pasal %095 #HPdt yang mengemukakan bahwa& :Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” ntuk itu, jika penyelesaian sengketa bisnis dipilih lewat lembaga peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan, yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Di samping itu, penggugat harus tahu persis di mana tempat tinggal tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, Asas ini dikenal dengan istilah Actor Secuitor Forum Rei. #arakter!st!k$ #eleb!han$ %an #elemahan S!stem L!t!gas!.
#arakteristik penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi& %. +. /. 1. 5. 9.
Prosesnya sangat !ormal #eputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara 'hakim( Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan i!at keputusan memaksa dan mengikat ';oerci
#elebihan dari penyelesaian sengketa dengan sistem litigasi adalah& %. 3uang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas 'karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan 4ata saha egara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini( +. )iaya yang relati! lebih murah 'alah satu azas peradilan Indonesia adalah ederhana, ;epat dan "urah( edangkan kekurangan dari penggunaan sistem ini adalah & %. Partner asing 'apabila sengketa terjadi antara perusahaan dalam negeri melawan perusahaan luar negeri ataub belum memberikan kepercayaan kepada e!ekti
, pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. namun jika sengketa yang terjadi terjadi pada bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut harus belajar lagi. Hal ini
dikarenakan para pihak tidak bisa memilih hakim yang akan memeriksa perkara. 4entunya hal ini akan mempersulit penyusunan putusan yang adil sesuai dengan bidang sengketa. Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. ?adi tidak boleh ada hakim yang menolak perkara. apalagi hanya karena dia tidak menguasai bidang sengketa tersebut. Para pelaku usaha terutama dalam sengketa dagang internasional biasanya cenderung memilih menyelesaikan kon!lik secara arbitrase hal ini karena beberapa alasan sebagai berikut /& •
Arbitrase lebih cepat dari peradilan biasa
?alan perkara arbitrase lebih cepat daripada lewat jalur peradilan. #eputusan arbitrase dianggap !inal sehingga tidak dapat dibawa ke jenjang lebih lanjut. •
Pembiayaan lebih ringan
Hal ini karena tidak diperlukan banyak instansi untuk berperkara sebagaimana yang terjadi dijenjang peradilan yang dimulai dari Pengadilan egeri, Pengadilan 4inggi, dan bahkan "ahkamah Agung. •
"enghindarkan publisitas
#arena arbitrase seringkali tidak diberitakan s ecara umum. •
Hanya berguna bagi pengusaha-pengusaha yang mau bekerja sama
Arbitrase hanya dilakukan diantara para pengusaha yang mau sama-sama menaati hasil arbitrase. #arena jika hasil arbitrase tidak dilaksanakan oleh parapihak maka akan kembali dihadapkan ke pengadilan biasa sehingga menyebabkan banyak biaya dan waktu yang terpakai. •
Para e@pert sebagai arbitrator
Arbitrase biasanya memungkinkan adanya para ahli sebagai arbitratornya. Hal ini tidak ditemukan di pengadilan biasa dimana hakim mengundang para saksi ahli dan memutus berdasarkan keterangan saksi tersebut. ementara dalam hal arbitrase, para ahlii-lah yang menjadi arbitrator.
) udar$o autama, 190', Kontrak Dagang Internasional, Alum!i, a!du!$, hlm.)4-)9
•
"enghindarkan perkara dimuka hakim yang dikhawatirkan berpihak
alah satu keuntungan arbitrase adalah tidak perlu membawa kasus ke suatu peradilan tertentu yang dikhawatirkan akan berpihak jika masalah ini terjadi antara dua perusahaan multinasional. Peradilan mungkin akan berpihak pada warganegaranya sendiri. Lembaga Pera%!lan ang Ber&enang.
$embaga
Peradilan
yang
memiliki
kewenangan untuk
memeriksa dan
menyelesaikan sengketa dagang adalah 1& %. Peradilan mum Peradilan ini terdiri dari peradilan negeri, peradilan tinggi dan berpuncak pada "ahkamah Agung. )erdasarkan ketentuan pasal 56 ndang-undang omor + tahun %709 tentang Peradilan mum jo. Pasal +6 ayat '+( ndang-undang omor 10 tahun +667, Peradilan egeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili,
memutuskan dan
menyelesaikan perkara perdata dan pidana tingkat pertama. Diikuti dengan kewenangan memeriksa perkara tersebut dijenjang banding oleh Peradilan 4inggi dan kasasi oleh "ahkamahAgung. Dengan demikian, peradilan umum berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa dagangbisnis yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dalam arti luas. +. Peradilan iaga Peradilan ini adalah peradilan dengan kompetensi khusus yang berdasarkan pasal +06 ndang-undang omor 1 tahun %770 tentang Perubahan Atas Perpu omor % 4ahun %770 tentang perubahan Atas ndang-undang #epailitan menjadi ndang-undang #epailitan maka kompetensi Peradilan iaga adalah untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara& a. Permohonan pernyataan pailit b. Peermohonan penundaan kewajiban pembayaran utang c. Perkara lain dibidang perniagaan yang dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. 3uang lingkup kewenangan Pengadilan iaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang 'P#P( saja. 4api, Pengadilan iaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual 'H#I( dan sengketa dalam proses
4 am#a!$ uti(o"o, 2&&', Penyelesaian Sengketa Bisnis, itra Mdia, o$(akarta, hlm. 11-12
likuidasi bank yang dilakukan $embaga Penjamin impanan '$P(. )erdasarkan peraturan perundang-undangan, hingga saat ini Pengadilan iaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut 5& a.
#epailitan dan P#P, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus actio pauliana dan prosedur ren
tentang #epailitan dan Penundaan #ewajiban P embayaran tang(C b. Hak kekayaan intelektual& Desain Industri ' o. /% 4ahun +666 tentang Desain • •
• • •
Industri(C Desain 4ata $etak irkuit 4erpadu ' o. /+ 4ahun +666 tentang Desain 4ata $etak irkuit 4erpadu(C Paten ' o. %1 4ahun +66%tentang Paten(C "erek ' o. %5 4ahun +66% tentang "erek( Hak ;ipta ' o. %7 4ahun +66+ tentang Hak ;ipta(.
/. Peradilan Agama Dalam ndang-undang omor / tahun +669 tentang Perubahan Atas ndangundang omor B tahun %707 tentang Peradilan Agama, peradilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, waisat, hibah, waka!, zakat, in!a, shadaah, dan ekonomi syariah. #emudian dijelaskan lebih lanjut bahwa kegiatan Eekonomi syariahF adalah meliputi perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan dengan prinsip syariah yaitu diantaranyaC bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan s yariah, dan bisnis syariah. Tentang #"n'l!k (ur!s%!ks!)
Dalam ketentuan pasal // ndang-undang omor /6 tahun %777 tentang Arbitrase dan Alternati! Penyelesaian engketa disebutkan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
5 3ia!a u"uma"ari. http://www.hukumo!li!.%om/kli!ik/dtail/lt4d40f%#&95f4'/li!$kupkw!a!$a! p!$adila!-!ia$a diak"" pada ta!$$al 5 !o 2&1) jam 0: 50 +. ' am#a!$ uti(o"o, Ibid. Hlm. 1*-2*
ehingga hal ini berarti setiap perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase atas suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari Pengadilan egeri untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase tersebut. Dengan pasal ini jelas bahwa suatu sengketa yang telah ditetapkan akan diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diinter
Dalam perdagangan terutama dalam era globalisasi saat ini sangat mungkin terjadi sengketa antara perusahaan-perusahaan antar negara ataupun antara suatu negara dengan "; '"ulti ational ;orporation(. Dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ini terdapat beberapa prinsip yang digunakan yaitu& %. Prinsip kesepakatan para pihak '#onsensus( 4ermasuk dalam lingkup pengertian kesepakatan ini adalah& a. bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak berupaya menipu, menekan atau menyesatkan pihak lainnyaC b. bahwa perubahan atas kesepakatan harus berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, pengakhiran kesepakatan atau re
Penyerahan sengketa kepada arbitrase merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Artinya, penyerahan suatu sengketa ke badan arbitrase haruslah berdasarkan pada kebebasan para pihak untuk memilihnya /. Prinsip kebebasan memilih hukum Prinsip penting lainnya adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan 'bila sengketanya diselesaikan( oleh badan peradilan 'arbitrase( terhadap pokok sengketa. #ebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kela yakan 'e@ aeuo et bono(. 1. Prinsip itikad baik Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. 5. Prinsip e@haustion o! local remedies "enurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh 'e@hausted(.
B. C"nt"h Penelesa!an Sengketa Dagang Melalu! Pr"ses L!t!gas!
alah satu contoh sengketa yang diselesaikan secara litigasi adalah mengenai Hak #ekayaan Intelektual seperti Hak cipta, "erek dagang, dll. Pengadilan iaga dalam berbagai ndang ndang dibidang H#I diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan iaga. ebagai Hakim iaga yang memeriksa sengketa H#I harus memahami kasus dan kriteria perlindungannya. B edangkan beberapa penyebab perselisihan dalam sengketa H#I lazimnya adalah • • •
#etidak jelasan status kepemilikan. Penggunaan H#I tanpa seizin pemilik. 4idak dipenuhinya perjanjian lisensi H#I. )erikut adalah prosedur persidangan di Peradilan iaga secara singkat&
0 atur ria!toro, Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Pengadilan Niaga, http://www.p!mda!kota.$o.id/2/i!d6.php/pu#lika"i/artikl/125-p!(l"aia!-haki diak"" pada &9-11-2&1), 11.49
%. +. /. 1. 5. 9.
Penyampaian gugatan kepada #etua Pengadilan. "empelajari berkas gugatan dan menetapkan hari sidangnya. Pemanggilan para pihak untuk bersidang. Pemeriksaan di persidangan Putusan harus diucapkan paling lama dalam 76 hari setelah penda!taran gugatan. Penyampaian putusan kepada para pihak. Putusan Pengadilan iaga dalam sengketa H#I terbuka upaya hukum #asasi ke
"ahkamah Agung. #ekhususan ditingkat #asasi sebagai berikut & %. 4enggang waktu pengajuan #asasi & paling lambat %1 hari. +. 4enggang waktu penyampaian "emori #asasi & paling lambat B hari sejak tanggal permohonan. /. Pengiriman "emori #asasi kepada pihak 4ermohon #asasi & paling lambat + hari setelah diterima "emori #asasi. 1. Pengajuan #ontra "emori #asasi paling lambat B hari setelah penerimaan "emori #asasi. Pengiriman #ontra "emori #asasi kepada pihak lawan 'Pemohon #asasi( paling lambat + hari. 5. Pengiriman berkas perkara ke "ahkamah Agung paling lambat %1 hari setelah pengiriman #ontra "emori #asasi tersebut di atas. 9. "ahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara #asasi dan menetapkan hari sidang paling lambat B hari setelah permohonan #asasi diterima oleh "ahkamah Agung. B. Putusan #asasi harus diucapkan paling lambat 76 hari setelah permohonan diterima oleh "ahkamah Agung. 0. Panitera "ahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan iaga paling lambat B hari setelah putusan #asasi diucapkan. 7. ?uru sita Pengadilan iaga menyampaikan salinan putusan #asasi kepada Pemohon #asasi dan 4ermohon #asasi paling lambat B hari setelah putusan #asasi diterima oleh Panitera Pengadilan iaga. )eberapa contoh kasus H#I yang pernah t erjadi di Indonesia adalah& •
Pada tanggal +1 eptember %7/%, Hakim Pengadilan egeri "edan '$andraad "edan( sudah dapat mengantisipasi kekosongan hukum mengenai Persaingan ;urang 'n!air ;ompetition( dalam kasus ;=$A42
•
dan kesan selanjutnya dari merek merek yang bersangkutan. Putusan "ahkamah Agung 3.I. o. /B6 #ip%70/ tanggal %7 ?uli %701 tentang sengketa merek :Dunhil> antara Al!red Dunhil $imited
pokoknya menyatakan & :Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikuali!ikasikan sebagai pemakai yang beretikad tidak baik, karena itu •
tidak patut diberi perlindungan hukum>. Putusan "ahkamah Agung 3.I. o. ++6P#Perd%709 tanggal %9 Desember %709 dalam sengketa merek :ike>, antara ike Internasional $imited
negeri maupun pengadilan niaga adalah& •
P4.4elkomsel 4bk. yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan iaga ?akarta Pusat dengan nomor putusan omor. 10 PAI$I4+6%+ P.IAA?#4.P4. Putusan pailit terhadap P4.4elkomsel yang dilakukan oleh Pengadilan iaga tersebut kemudian di batalkan oleh "ahkamah Agung setelah dilakukan pengajuan kasasi
•
kepada pihak "ahkamah Agung. Putusan Pengadilan iaga di Pengadilan egeri ?akarta
Pusat
untuk
mengabulkan permohonan tuntutan dari ;;$ ';rown ;apital lobal $imited( untuk mempailitkan P4.;itra 4ele
kredit pada kreditor pada %1 =ktober +667. #asus P4. Hutama #arya 'perusahaan berbentuk persero yang merupakan salah satu )" dan bergerak dibidang jasa konstruksi( yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan iaga o.+1Pailit%770iaga?kt.Pst, jo
•
Putusan "ahkamah Agung 3I o. 6% #l777
BAB III PENUTUP
S!m*ulan
Penyelesaian sengketa dagang dapat dilakukan secara litigasi dan nonlitigasi.penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan secara !ormal beracara dihadapan pengadilan. $embaga yang berwenang untuk melakukan penyelesaian sengketa dagang adalah Pengadilan mum 'Pengadilan egeri, Pengadilan 4inggi, dan "ahkamah Agung(, Pengadilan iaga, dan Pengadilan Agama. 4elah banyak contoh kasus tentang penyelesaian sengketa secara litigasi yang telah diselesaikan dalam sistem peradilan Indonesia.
Da'tar Pustaka
Buku+Buku
Huala Adol!. %77%. Arbitrase Komersial nternasional . ?akarta& 3ajawali. udargo autama. %7B9. Kontrak !agang nternasional . )andung& Alumni. )ambang utiyoso. +669. "enyelesaian Sengketa #isnis. 8ogyakarta& ;itra "edia.
Internet
"arulloh.
http&marullohtekindustri.blogspot.com+6%+69penyelesaian-sengketa
-perusahaan-secara.html diakses pada pukul %/&50 I) tanggal 65%%+6%/ Diana #usumasari. http&www.hukumonline.comklinikdetaillt1d1B!cb675!19lingkupkewenangan pengadilan-niaga diakses pada tanggal 5 no< +6%/ jam B& 5B I) ;atur Iriantoro. Penyelesaian engketa Hak #ekayaan Intelektual "elalui Pengadilan iaga,
http&www.pn-medankota.go.id<+[email protected]publikasiartikel%+5-
penyelesaian-haki diakses pada 67-%%-+6%/, %%.17
