Makalah Lingkungan Etika Dan Akuntansi

MAKALAH LINGKUNGAN ETIKA DAN AKUNTANSI

DISUSUN OLEH: ARIAWAN AJI FITRI HANDAYANI INDAH OKTARI WIJAYANTI (Kelompok:2)

PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012

W3KEL.2

BAB I PENDAHULUAN I.1 latar Belakang Dalam bisnis yang modern ini, para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang-orang yang profesional di bidangnya. Mereka dituntut mempunyai keahlian dan keterampilan bisnis yang melebihi keterampilan dan keahlian bisnis orang kebanyakan lainnya. Kaum profesional bisnis ini dituntut untuk memperlihatkan kinerja tertentu yang berada diatas rata-rata kinerja pelaku bisnis amatir. Kinerja ini tidak hanya menyangkut aspek bisnis, manajerial, dan organisasi teknis murni, melainkan juga menyangkut aspek etis. Kinerja yang menjadi prasyarat keberhasilan bisnis ini juga menyangkut komitmen moral, integritas moral, disiplin, loyalitas, kesatuan visi moral, pelayanan, dan sikap mengutamakan mutu, penghargaan terhadap hak dan kepentingan pihak-pihak terkait yang berkepentingan (stakeholder), yang lama kelamaan akan berkembang menjadi sebuah etos bisnis dalam sebuah perusahaan. Terjadinya krisis keuangan yang disebabkan skandal keuangan oleh berbagai perusahaan besar di dunia menyebabkan perubahan padapersepsi mayarakat terhadap nilai serta perilaku etika perusahaan. Pembentukan komite audit dan komite etika yang berisikan oleh individu di luar perusahaan, pembentukan nilai code of conduct perusahaan serta peningkatan nilai pelaporan perusahaan untuk meningkatkan integritas adalah berbagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik tersebut.Pada lingkup yang lebih kecil, skandal keuangan mengakibatkan adanya jurang kepercayaan (expectation gap) antara persepsimasyarakat mengenai laporan keuangan oleh akuntan serta laporan audit olehauditor dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan keuangan perusahaan.Terjadinya jurang kepercayaan tersebut pada akhirnya akan berujung pada aturan yang

lebih

ketat,

hukuman

yang

lebih

besar

serta

penyelidikan

tentang

integritas,independensi dan peranan profesi akuntan dan auditor. I.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang maka masalah yang akan dibahas pada lingkungan etika dan akuntansi adalah: 1. Bagaimana Ekspektasi Masyarakat terhadap Bisnis dan Akuntansi? 2. Bagaimana Ekepektasi Baru dalam Bisnis 3. Bagaiman Perkembangan Etika Bisnis 4. Bagaimana Lingkungan Etika Untuk Akuntan Profesional 5. Belajar dari Masa Lalu Profesi Akuntansi: Kasus Enron dan Worldcom?

BAB II PEMBAHASAN Perubahan ekpektasi publik terhadap bisnis pada gilirannya melahirkan sebuah mandat baru bagi dunia usaha. Milton Friedman (1970) memberikan pandangan bahwa bisnis hadir untuk melayani masyarakat umum, bukan sebaliknya.Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa perusahaan didalam sistem pasar bebas,melalui eksekutif perusahaan, bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam bentuk menghasilkan laba tetapi harus menyelaraskan hal tersebut dengan aturan dasar yang ada dalam masyarakat. Kedua hal tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan hukum dan aturan etika. Hal tersebut menjadikan ukuran kinerja perusahaan tidak hanya terlihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tetapi juga bagaimana perusahaan dapat selaras dengan aturan hukum dan etika yang diharapkan oleh publik. Perubahan ekpektasi publik terhadap bisnis juga akan mempengaruhi ekspektasi publik terhadap peran akuntan. Trade Off antara akuntan sebagai bagian dari perusahaan dan sebagai penjaga kepentingan publik bisa dikatakan sulit. Pada satu sisi, akuntan sebagai bagian dari perusahaan diharapkan mampu dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan, sisi lainnya adalah publik mengharapkan agar akuntan juga tetap profesional dan memegang teguh nilai-nilai objektivitas, Integritas dan kerahasiaan untuk melindungi kepentingan publik. Hubungan saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat mulai menjadi pokok perhatian pada dekade 1980 an. Perusahaan kemudian menanggapi harapan masyarakat, baik sebagai shareholder maupun sebagai stakeholder dengan menghadirkan: a. Menghadirkan konsep tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) melalui pembentukan sistem pengendalian internal untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan melindungi hak-hak pemegang saham b. Membuat serangakaian code of conduct sebagai pedoman bagi internal perusahaan dalam hubungannya dengan para stakeholder seperti karyawan, pemerintah dan masyarakat umum. II.1 Ekspektasi Masyarakat terhadap Bisnis dan Akuntansi Perusahaan memerlukan dukungan dari stakeholders seperti pemegang saham, pegawai, konsumen, kreditur, supplier, pemerintah, dan aktivis untuk dapat mencapai tujuan

jangka panjangnya. Dukungan untuk bisnis secara umum tergantung pada kredibilitas penempatan stakeholders dalam komitmen perusahaan, reputasi perusahaan, dan kekuatan dari keunggulan kompetitif

perusahaan. Kini, stakeholder menginginkan kegiatan

perusahaan akan lebih menghargai kepentingan dan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, dalam arti luas perusahaan diminta untuk menentukan sikap etis dalam mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, kini direksi perusahaan berkeinginan untuk memimpin perusahaan mereka secara lebih beretika,yang berarti perusahaan memperhatikan eksekutif dan pegawai secara etis. Lebih dari itu, perusahaan diharapkan lebih bertanggung jawab kepada stakeholder dalam hal transparansi dan sikap etis. Penilaian keberhasilan kini tidak hanya sekedar apa yang telah dicapai perusahaan tapi juga menyangkut bagaimana keberhasilan itu dapat dicapai secara etis. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan perubahan ekspektasi publik terhadap perilaku bisnis: a. Urusan Lingkungan Hal ini dimulai dengan masalah pencemaran udara yang berfokus pada cerobong dan pipa asap pabrik yang dapat menyebabkan iritasi dan kelainan pada masyarakat sekitar pabrik. Selain pencemaran udara, hal lain yang harus diperhatikan adalah pencemaran air. b. Sensitivitas moral Sensitivitas moral berkaitan dengan tekanan publik akan adanya suatu keadilan dalam ketenagakerjaan. Hal tersebut kini telah dicantumkan dalam hukum, peraturan, kontrak dan kegiatan-kegiatan perusahaan. c. Penilaian buruk dan aktivis Terkadang masyarakat atau kelompok tertentu menyerang instansi yang dinilai buruk, seperti perusahaan sepatu Nike yang diboikot karena mempergunakan tenaga kerja dibawah umur. Para investor berpandangan bahwa investasi mereka seharusnya tidak hanya untuk mendapatkan pendapatan namun juga untuk masalah-masalah etis. d. Ekonomi dan tekanan persaingan Perkembangan pasar global memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendistribusikan produknya ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu diperlukan restrukturisasi yang memungkinkan produktivitas yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. e. Skandal keuangan: kesenjangan ekspektasi dan kesenjangan kredibilitas Penyalahgunaan jabatan dalam bidang keuangan telah membuat krisis kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan dan pemerintah. Hal tersebut menyebabkan

terjadinya

kesenjangan

ekspektasi

dimana

seharusnya

pihak

perusahaan

menyampaikan keadaan perusahaan sebenarnya tapi malah melakukan manipulasi. f. Kegagalan kepemimpinan dan penilaian resiko Pemerintah menyadari penting untuk melindungi kepentingan publik, dimana dewan direksi perusahaan telah memperkirakan penilaian dan meyakini bahwa risiko yang dihadapi perusahaan telah diatur dengan baik, serta risiko etika kini telah menjadi aspek kunci proses pencapaian tujuan perusahaan. g. Peningkatan keinginan transparansi Kurangnya kepercayaan stakeholder akan kegiatan yang dijalankan perusahaan menimbulkan peningkatan keinginan akan transparansi pada bagian yang menyangkut kepentingan investor dan stakeholder yang lain. h. Sinergi semua faktor dan penguatan institusional Hubungan diantara semua faktor berdampak pada ekspektasi publik terhadap masalah etika. Dimana akibatnya masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya kontrol terhadap perilaku perusahaan yang tidak etis. Kesadaran publik tersebut berimbas pada dunia politik, yang menyatakan reaksinya dalam hal penyusunan hukum dan peraturan. Hal tersebut akan mengakomodasi kesadaran publik dalam proses penguatan institusi dan penegakan hukum. Tabel 1. Faktor Penyebab Perubahan Ekspektasi Publik Fisik Moral Penilaian buruk Aktivis Ekonomi Kompetisi Penyalahgunaan jabatan keuangan Kesalahan pemerintah Transparansi Sinergi Penguatan institusi

Kualitas air dan udara, keamanan Keinginan atas keadilan dan hak di rumah dan lingkungan Mengoperasikan kesalahan dan kompensasi eksekutif. Investor yang bersikap etis, konsumen dan pecinta lingkungan. Kelemahan, tekanan untuk selamat, dan Pemalsuan Tekanan global Berbagai skandal, korban, ketamakan Pengakuan terhadap penilaian masalah etis dan pemerintahan yang baik. Keinginan untuk melakukan Transparansi Publisitas, keberhasilan perubahan Peraturan baru

II.2 Ekepektasi Baru dalam Bisnis Ekepektasi Baru dalam Bisnis akan meliputi: a. Tugas baru dunia bisnis Perubahan ekspektasi publik telah menyebabkan evolusi tugas-tugas dalam dunia bisnis. Kini kesuksesan perusahaan sangat tergantung pada seberapa sanggup perusahaan menyeimbangkan profit dan kepentingan stakeholder. b. Kepemimpinan baru dan kerangka transparansi Kinerja dewan direksi harus merefleksikan kepentingan stakeholder dalam hal pencapaian tujuan, proses, dan hasil. c. Penguatan aturan untuk profesional akuntan Ekspektasi publik akan kebenaran laporan kinerja perusahaan tidak lepas dari profesional akuntan yang menyiapkan atau mengaudit laporan keuangan tersebut. Profesional akuntan tersebut berfokus pada loyalitas kepada kepentingan publik dan adoptasi prinsip independensi, penilaian, objektivitas dan integritas. d. Kejelasan kepemimpinan dan model transparansi stakeholder Sering dengan perubahan yang terjadi, perusahaan mulai memusatkan perhatian pada bagaimana menerapkan etika pada aktivitas perusahaan mereka, dan untuk mengurangi terjadinya masalah-masalah etika. Dari hal tersebut semakin jelas terlihat bahwa komando tradisional dan pendekatan pengendalian dari atas ke bawah tidak lagi cukup dan perusahaan perlu membuat lingkungan yang cocok untuk memelihara perilaku etika. Tanggung jawab perusahaan yang berkait dengan transparansi ditujukan kepada pemegang saham, pegawai, konsumen, suplier, aktivis, pemerintah dan kreditor. Dimana dalam hal ini perusahaan bertanggungjawab untuk melakukan transparansi atau pengungkapan atas laporan finansial dan nonfinansial perusahaan. e. Manajemen berdasarkan nilai, reputasi, dan risiko Dalam rangka menggabungkan kepentingan stakeholder ke dalam kebijakan, strategi dan operasi dari korporasi mereka, direksi, khususnya bila eksekutif manajer, dan karyawan lainnya harus memahami sifat kepentingan stakeholder mereka dan nilainilai yang mendukung mereka. f. Akuntabilitas Munculnya kepentingan pelaku kebijakan dan akuntabilitas dan debacles keuangan yang menakjubkan dari Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom, telah meningkatkan keinginan untuk laporan yang lebih relevan dengan berbagai kepentingan stakeholder, lebih transparan, dan lebih akurat daripada di masa lalu.

g. Perkembangan etika bisnis Dua perkembangan ini berguna untuk memahami etika bisnis dan bagaimana bisnis dan penerapan profesi. Mereka adalah konsep stakeholder dan konsep kontrak sosial perusahaan h. Pendekatan etis pengambilan keputusan melalui analisis dampak pemangku kepentingan Peningkatan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan dalam versi yang lebih baru dari kontrak sosial telah membebankan tanggung jawab pada eksekutif untuk memastikan keputusan mereka mencerminkan nilai etis untuk sebuah perusahaan. Pendekatan ini dimulai dengan identifikasi stakeholder yang signifikan, investigasi kepentingan mereka, dan peringkat kepentingankepentingan untuk memastikan bahwa pemberian perhatian yang memadai pada analisis dan pertimbangan lebih besar pada tahap keputusan. Sebagai lingkungan etis untuk bisnis berubah, pengamat dan eksekutif menyadari bahwa orang lebih banyak dari pemegang saham hanya memiliki kepentingan dalam perusahaan atau aktivitasnya. Sebagaimana dicatat sebelumnya, meskipun beberapa tidak memiliki klaim hukum pada korporasi, mereka memiliki kapasitas yang sangat nyata untuk mempengaruhi perusahaan baik atau tidak baik. Selain itu, seiring berjalannya waktu , klaim dari beberapa pihak yang berminat membuat modifikasi melalui undang-undang atau peraturan. Ini menjadi jelas bahwa kepentingan dari seseorang dengan saham dalam bisnis atau dampaknya yang terpengaruh oleh atau dapat mempengaruhi pencapaian organisasi objektif harus dipertimbangkan dalam rencana perusahaan dan keputusan. Untuk kemudahan referensi, orang-orang ini datang untuk diketahui sebagai stakeholder dan kepentingan pihak mereka sebagai hak-hak merka . Contoh kelompok stakeholder akan mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, debitur, masyarakat tuan rumah, pemerintah, lingkungan, dan tentu saja, pemegang saham. stakeholder normal Acorporation telah di petakan.

Gambar 1 : Peta Akuntabilitas pemegang saham

Gambar 2: Kerangka Akuntabilitas Stakeholder dan Tata Kelola Perusahaan Pemegang Saham

Memili h

Stakeholde r

Dewan Direksi, Subkomite Audit, Tata Kelola, Kompensasi

Fungsi Utama Dewan Pengendalian: Menetapkan bimbingan dan batasan kebijakan, kode, budaya, kepatuhan (hukum, regulasi, aturan) Mengatur arah strategi, sasaran remunerasi, insentif Menunjuk CEO, CFO, dan eksekutif lainnya Mengatur sumber daya Memantau feedback operasional, kepatuhan kebijakan, laporan keuangan Laporan untuk pemegang saham, pemerintah Menentukan auditor

Auditor

Alur Info

Tindakan

Para direktur, eksekutif, manajer, dan karyawan lain harus memahami sifat dari kepentingan stakeholder dan nilai yang dapat mendukung mereka untuk menggabungkan kepentingan stakeholder ke dalam kebijakan, stategies, dan kegiatan operasional perusahaan. Reputasi perusahaan dan tingkat dukungan dari stakeholder akan tergantung pada pemahaman dan kemampuan perusahaan untuk mengelola risiko yang dihadapi perusahaan

secara langsung, maupun risiko yang berdampak pada para stakeholder. Reputasi ditentukan oleh empat faktor, yaitu kredibilitas, keandalan, kepercayaan dan tanggungjawab. Suatu hypernoms adalah nilai-nilai yang dihormati oleh sebagian besar kelompok atau budaya di seluruh dunia. Hypernoms terdiri dari enam nilai dasar, yaitu kejujuran, keadilan, empati, integritas, prediktabilitas, tanggung jawab. Keenam hypernorms memiliki relevansi yang signifikan terhadap keberhasilan perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, hypernorms tersebut harus dikembangkan menjadi sebuah kode etik, kebijakan, strategi, dan kegiatan perusahaan sebagai upaya untuk memastikan bahwa kepentingan kelompok stakeholder dihormati, dan bahwa reputasi perusahaan akan memperoleh dukungan maksimal. Munculnya kepentingan stakeholder dan akuntabilitas telah meningkatkan keinginan untuk membuat laporan kinerja perusahaan yang lebih transparan dengan mempertimbangkan kepentingan para stakeholder. Hal tersebut membuktikan bahwa laporan perusahaan seringkali tidak memiliki integritas karena tidak mencakup beberapa isu, dan juga tidak selalu memberikan presentasi yang jelas dan seimbang tentang bagaimana kepentingan para stakeholder akan terpengaruh. Kadang-kadang masalah akan disebutkan, tetapi dengan cara tidak jelas, sehingga kurangnya transparansi akan membuat pemahaman pembaca menjadi samar. Akurasi atau representasi yang tepat merupakan dasar untuk memahami fakta-fakta yang mendasarinya. Perbaikan integritas, transparansi dan akurasi telah memotivasi para akuntan profesional untuk mengenali pedoman (aturan dan prinsip) yang seharusnya digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Keinginan tersebut melahirkan laporan keuangan yang bersifat nonfinansial dan telah disesuaikan dengan kebutuhan para stakeholder yang berupa laporan CSR. II.3 Perkembangan Etika Bisnis Terdapat beberapa konsep dan istilah yang telah dikembangkan untuk memfasilitasi adanya perubahan akuntabilitas bisnis dan mengambil keputusan etis. 1. Pendekatan Filosofis untuk Etika Perilaku Terdapat beberapa teori etika terkait dengan perilaku bisnis yaitu menurut filusuf Yunani (Aritoteles), filusuf Jerman (Immanuel Kant), filusuf Inggris (John Stuart Mill), filusuf Amerika (John Rawls. Teori ini menetapkan standar tinggi dalam perilaku bisnis yang dapat diterima. Teori ini dapat membantu direktur, eksekutif, dan akuntan untuk lebih memahami dasar etika bisnis dan dasar untuk melakukan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial.

2. Pendekatan Untuk Pengambilan Keputusan Etis Perkembangan akuntabilitas terhadap stakeholders dalam versi kontrak sosial perusahaan yang terbaru telah menjadikan eksekutif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan mereka mencerminkan nilai etika yang diterapkan untuk perusahaan, dan tidak mengabaikan hak-hak para stakeholder. Hal ini menyebabkan perkembangan pengambilan keputusan etis yang menggabungkan kedua pendekatan filosofis dan teknik praktis, seperti analisis dampak stakeholder. Prinsip-prinsip etika yang dikembangkan oleh filsuf memberikan wawasan tentang dimensi kunci penalaran etis. Pembuat keputusan harus memahami tiga pendekatan filosofis dasar: konsekuensialisme, deontologi, dan etika moralitas. Konsekuensialisme mensyaratkan bahwa keputusan memiliki konsekuensi etis yang baik; deontologi menyatakan bahwa suatu tindakan etis tergantung pada tugas, hak, dan keadilan yang terlibat, dan etika moralitas menganggap suatu tindakan etis jika menunjukkan kebajikan yang diharapkan dari peserta. Penggunaan analisis dampak stakeholder dalam manajemen pengambilan keputusan dan manajemen berbagai isu yang bertentangan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan dan pemeliharaan dukungan para stakeholder pada kegiatan perusahaan. II.4 Lingkungan Etika Untuk Akuntan Profesional Apresiasi terhadap berlangsungnya arus perubahan dalam lingkungan etika untuk bisnis merupakan hal yang penting untuk memahami suatu informasi tentang bagaimana akuntan profesional harus menafsirkan kode profesi mereka sebagai karyawan perusahaan. Meskipun masyarakat mengharapkan semua akuntan profesional untuk menghormati nilainilai profesional objektivitas, integritas, dan kerahasiaan, yang dirancang untuk melindungi hak-hak dasar publik, seorang karyawan-akuntan harus merespon ke arah manajemen dan kebutuhan pemegang saham saat ini. Akuntan profesional harus memastikan nilai-nilai etika mereka saat ini dan mereka siap untuk bertindak mematuhi nilai etika tersebut serta menjaga kredibilitas profesi akuntan. Globalisasi dan internasionalisasi telah berkembang dalam dunia usaha, pasar modal, dan akuntabilitas perusahaan. Dalam profesi akuntansi, gerakan menuju harmonisasi secara global dalam sekumpulan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang berlaku umum (GAAP) dan (GAAS) untuk memberikan efisiensi analisis bagi penyedia pasar modal dunia serta efisiensi komputasi san audit di seluruh dunia. Akibatnya, ada rencana untuk menyelaraskan

secara bertahap sekumpulan GAAP yang dikembangkan oleh berbagai negara yang menjadi suatu rangkaian umum yang berlaku di semua negara. Secara bersamaan, Federasi Akuntan Internasional (IFAC) sedang mengembangkan kode etik yang bersifat internasional untuk para akuntan profesional, dan prinsip dalam kode tersebut akan menjadi dasar perilaku dan pendidikan para akuntan di dunia di masa mendatang. Kantor akuntan publik juga sedang mengembangkan standar audit global untuk melayani klien mereka, dan standar perilaku yang mendukung untuk memastikan bahwa penilain mereka independen, objektif, dan akurat. Dalam lingkungan global baru-baru didefinisikan ulang, penawaran layanan nonaudit kepada klien audit, yang merupakan isu perdebatan untuk Arthur dalam bencana Enron, akan dibatasi sehingga ekspektasi konflik kepentingan yang lebih ketat dapat dipenuhi. Para akuntan profesional harus mewaspadai terjadinya konflik, di mana nilai-nilai dan kode profesional lain yang mereka pekerjakan berbeda dengan profesi akuntansi. Dampak meningkatnya ekspektasi untuk bisnis pada umumnya dan untuk direktur, eksekutif dan akuntan pada khususnya, telah membawa tuntutan reformasi tata kelola, pengambilan keputusan etis dan pengelolaan yang akan mendapat manfaat dari pemikiran terkini tentang bagaimana mengelola risiko etika dan peluang. Pendekatan manajemen krisis telah dikembangkan untuk memastikan bahwa perusahaan dan para eksekutif tidak mengalami kehancuran yang lebih buruk atas prospek dan reputasi yang mereka inginkan. Pada kenyataannya apabila aspek etis dan krisis telah dikelola dengan baik, maka reputasi dapat ditingkatkan. Kombinasi antara etika dengan manajemen krisis dapat mengubah risiko menjadi peluang . II.5 Belajar dari Masa Lalu Profesi Akuntansi: Kasus Enron dan Worldcom II.5.1 Kasus Enron dan KAP Arthur Andersen Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara InterNorth (penyalur gas alam melalui pipa) dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut, antara lain meliputi future transaction, trading commodity non energy dan kegiatan bisnis keuangan.Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002 berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang di tandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari

Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking tujuh dari lima ratus perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di AS jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar US $ 31.2 milyar. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kronologis, fakta, data dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron (debacle): 1. Board of Director (dewan direktur, direktur eksekutif dan direktur non eksekutif) membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengijinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa di akses oleh Pihak dalam perusahaan (insider trading), termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. 2.

Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan out sourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. a. Mantan Chief Audit Executif Enron (Kepala internal audit) semula adalah partner KAP Andersen yang di tunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. b.

Direktur keuangan Enron berasal dari KAP Andersen.

c. Sebagian besar Staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. 3. Pada awal tahun 2001 patner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis enron. Dari hasil evaluasi di putuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. 4. Salah seorang eksekutif Enron di laporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut tetapi tidak memperkenankan penasehat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatarbelakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasehat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan.

5. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta, naik $100 juta dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lay, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus (special accounting charge/expense) sebesar $1 miliar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi $644 juta. Para analis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban $1 miliar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. 6. Pada tanggal 2 Desember 2001 Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak di laporkan senilai lebih dari satu milyar dolar. Dengan pengungkapan ini nilai investasi dan laba yang di tahan (retained earning) berkurang dalam jumlah yang sama. 7. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron (penghambatan terhadap proses peradilan). 8. Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu harga saham Enron terus menurun sampai hampir

tidak ada

nilainya. 9. KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor enron pada pertengahan juni 2002, sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan Audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. 10. CEO Enron, Kenneth Lay mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002 akan tetapi masih dipertahankan posisinya di dewan direktur perusahaan. Pada tanggal 4 Pebruari Mr. Lay mengundurkan diri dari dewan direktur perusahaan. 11. Tanggal 28 Pebruari 2002 KAP Andersen menawarkan ganti rugi 750 Juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. 12. Pemerintahan Amerika (The US General Services Administration) melarang Enron dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika.

13. Tanggal 14 Maret 2002 departemen kehakiman Amerika memvonis KAP Andersen bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang di selidiki. 14. KAP Andersen terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Andersen dalam kasus Enron. 15. Tanggal 22 Maret 2002 mantan ketua Federal Reserve, Paul Volkcer, yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Andersen mengusulkan agar manajeman KAP Andersen yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. 16. Tanggal 26 Maret 2002 CEO Andersen Joseph Berandino mengundurkan diri dari jabatannya. 17. Tanggal 8 April 2002 seorang partner KAP Andersen, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggungjawab audit Enron mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Andersen dan Enron . 18. Tanggal 9 April 2002 Jeffrey McMahon mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden dan Chief Opereting Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002. 19. Tanggal 15 Juni 2002 juri federal di Houston menyatakan KAP Andersen bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Kaitan Kasus Enron dengan Etika Bisnis: Adapun kaitan kasus Enron dengan Etika Bisnis, jika dilihat dari Ekspektasi Masyarakat terhadap Bisnis dan Akuntansi yaitu Jika dilihat dari prinsip keuntungan dan etika menurut teori fraud ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, menipulasi, korupsi dan sebangsanya (prilaku tidak etis), yaitu opportunity; pressure; dan rationalization, ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya, karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik (public trust). Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta

investor di pasar modal pada umumnya (social impact). Milyaran dolar kekayaan investor terhapus seketikadengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaaan di bursa efek. Jika dilihat dari Agency Theory, Andersen sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stock holder atau principal untuk memberikan suatu fairrness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agent dalam mengemban amanah dari principal. Pihak agent dalam hal ini manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya (self interest oriented) dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu apa yang dituai oleh Enron dan KAP Andersen dari sebuah ketidak jujuran, kebohongan atau dari praktik bisnis yang tidak etis? adalah hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak disamping proses peradilan dan tuntutan hukum. Dampak Akibat Kasus Enron dan KAP Andersen: a. Pemerintah AS menerbitkan Sarbanes-Oxley Act (SOX) untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk pula PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) yang bertugas: 1.

Mendaftar KAP yang mengaudit perusahaan publik

2.

Menetapkan atau mengadopsi standar audit, pengendalian mutu, etika, independensi dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan publik

3.

Menyelidiki KAP dan karyawannya, melakukan disciplinary hearings, dan mengenakan sanksi jika perlu

4.

Melaksanakan kewajiban lain yang diperlukan untuk meningkatkan standar professional di KAP

5.

Meningkatkan ketaatan terhadap SOX, peraturan-peraturan PCAOB, standar professional, peraturan pasar modal yang berkaitan dengan audit perusahaan publik

b. Perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley Act 1. Untuk menjamin independensi auditor, maka KAP dilarang memberikan jasa non audit kepada perusahaan yang diaudit. Berikut ini adalah sejumlah jasa non audit yang dilarang : 1. Pembukuan dan jasa lain yang berkaitan. 2. Desain dan implementasi sistem informasi keuangan. 3. Jasa appraisal dan valuation 4. Opini fairness 5. Fungsi-fungsi berkaitan dengan jasa manajemen

6. Broker, dealer, dan penasihat investasi 2. Membutuhkan persetujuan dari audit committee perusahaan sebelum melakukan audit. Setiap perusahaan memiliki audit committee ini karena definisinya diperluas, yaitu jika tidak ada, maka seluruh dewan komisaris menjadi audit committee. 3. Melarang KAP memberikan jasa audit jika audit partnernya telah memberikan jasa audit tersebut selama lima tahun berturut-turut kepada klien tersebut. 4. KAP harus segera membuat laporan kepada audit committee yang menunjukkan kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan, alternatif perlakuan-perlakuan akuntansi yang sesuai standar dan telah dibicarakan dengan manajemen perusahaan, pemilihannya oleh manajemen dan preferensi auditor. 5. KAP dilarang memberikan jasa audit jika CEO, CFO, chief accounting officer, controller klien sebelumnya bekerja di KAP tersebut dan mengaudit klien tersebut setahun sebelumnya. c. SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Selain itu, kini CEO dan CFO harus membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan yang mereka laporkan adalah sesuai dengan peraturan SEC dan semua informasi yang dilaporkan adalah wajar dan tidak ada kesalahan material. Sebagai tambahan, menjadi semakin banyak ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran ini. d. International Federation Accountants (IFAC), pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi para akuntan yang bekerja agar menjadi whitstleblower sebagai berikut “ para profesional dituntut bukan hanya bersikap profesional dalam kaidah-kaidah aturan profesi saja tetapi profesional juga dalam menyatakan kebenaran pada saat masyarakat akan dirugikan atau ada tindakan-tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku”. e. AICPA dan The Big Five KAP di Amerika mendukung inisiatif Reform yang melarang KAP untuk menawarkan jasa internal audit dan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan yang menjadi klien audit KAP yang bersangkutan. f. Jhon Whitehead dan Ira Millstein, ketua bersama Blue Ribbon Committe SEC,mengeluarkan rekomendasi tentang perlunya kongres menyusun Undang-Undang yang mengharuskan perusahaan Go Public melaksanakan dan melaporkan ketaatanyan terhadap pedoman corporate governance.

II.5.2 Kasus WorldCom WorldCom gagal dalam melindungi kepentingan para pemegang sahamnya ketika CEO WorldCom, BernieEbbers, melakukan pelanggaran etika bisnis, dengan cara menekan CFO ScottSulivan untuk mencatatkan jumlah yang bukan sebenarnya dalam neraca guna membohongi investor dan wallstreet serta memudahkan merekan dalam menerimapendanaan dari kreditor. Hal itu terlihat Ketika akhirnya skandal itu mulaitercium, harga saham WorldCom anjlok sebesar 94 % pada januari 2002 dari harga$ 62 pada tahun 1999 serta macetnya pembayaran utang WorldCom kepadakreditornya. Manajemen World. Com,akibat pelanggaran dalam hal etika diatas, menyebabkan WorldCom gagal dalammelindungi kepentingan stakeholder a) WorldCom gagal dalam melindungi kepentingan karyawandan masyarakat dalam hal kesejahteraannya. Dana pensiun Worldcom serta banyakdana pensiun masyarakat diinvestasikan dalam bentuk saham WorldCom. ketikaakhirnya WorldCom dinyatakan bangkrut, maka Dana Pensiun karyawan yangditanamkan dalam saham perusahaan kemudian mengalami penurunan nilai yangsignifikan b) WorldCom gagal dalam hal kepatuhannya terhadaphukum. Manajemen WorldCom dianggap tidak mempunyai nilai kejujuran dimatapenegak hukum. WorldCom membohongipenegak hukum dengan menghancurkan dokumen-dokumen pendukung skandal tersebutserta memberi keterangan palsu di pengadilan. Tidak adanya nilai kejujurandiatas menjadi pelengkap pelanggaran etika yang dilakukan oleh manajemenWorldCom. Setiap praktisi tidak boleh terlibat dalam setiap bisnis, pekerjaan, atau aktivitas yang dapat mengurangi integritas, objektivitas,dan reputasi profesi yang dapat mengakibatkan pertentangan dengan jasa professional yang diberikannya. Pelanggaran dalam hal nilai-nilai tersebut dianggap mencederai nilai-nilai etika profesiakuntan. Dalam kasus WorldCom, terjadi bentuk pelanggaran integritas,objektivitas, serta reputasi profesi . Dalam hal ini, CFO WorlCom, Scott Sullivan mendapatkan tekanan dari CEO WorldCom, Bernard Ebbers, untuk mencatatkan beban yang semakin tidak terkendali kedalam pos investasi guna meningkatkan nilai neraca perusahaan. Nilai aset dalam neraca juga digelembungkan dengancara meningkatkan pos penerimaan dari"corporate unallocated revenue accounts". Hal ini berakibat padamasyarakat, investor dan kreditor dalam hal pengambilan keputusan.

Kaitan kasus WorldCom dengan Etika Bisnis: Dalam kasus WorldCom, jelas terlihat bahwa terjadi suatu tindakan yang melanggar etika bisnis dimana pihak manajemen dan pemilik WorldCom melakukan suatu itikad bisnis yang tidak baik. Manajemen WorldCom dengan sengaja memalsukan data keuangan mereka dengan memasukan US$ 3,9 milyar dollar AS yang merupakan biaya operasi normal ke dalam pos investasi hanya untuk agar kinerja mereka terlihat bagus yang diharapkan akan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan mereka. Selain itu, pemilik WorldCom, Ebbers, juga melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari prinsip beretika dalam bisnis. Ia menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemilik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ini tentunya sangat merugikan pihak lain, seperti investor dan kreditur karena mereka ditipu atas adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh WorldCom. Selain itu, KAP Arthut Andersen yang seharusnya melakukan pengungkapan atas kecurangan yang dilakukan oleh WorldCom, justru bekerjasama dengan manajemen untuk menutupi kecurangan yang sebenarnya mudah dideteksi keberadaannya. KAP Arthur Endersen dalam hal ini telah melanggar kode etiknya sebagai akuntan, yaitu bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, yang bertanggungjawab dalam kasus ini adalah: 1. Pihak manajemen perusahaan. Pihak manajemen perusahaan dengan sengaja memalsukan data keuangan mereka dengan memasukan US$ 3,9 milyar dollar AS yang merupakan biaya operasi normal ke dalam pos investasi hanya untuk agar kinerja mereka terlihat bagus. 2. Pemilik perusahaan, yaitu Ebbers. Ebbers menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemilik untuk memperoleh keuntungan pribadi, dengan melakukan pinjaman sebesar US$ 400 juta dan menjadikan saham perusahaan sebagai jaminannya. 3. Auditor internal perusahaan. Auditor internal perusahaan tidak menggungkapkan kesalahan paktek-praktek akuntansi dan kecurangan akuntansi yang dilakukan manajemen perusahaan. Mengingat nilai kapitalisasi yang begitu besar dan pengaruhnya terhadap nilai pendapatan bersih dan total aktiva, harusnnya praktik ini bisa diungkap lebih cepat. 4. Auditor eksternal perusahaan, dalam hal ini KAP Arthur Endersen. KAP Arthur Anderson tahu mengenai salah saji yang dilakukan pihak Worldcom. Karena seharusnya KAP Arthur Anderson bertugas untuk mengaudit kesalah semacam itu, apalagi kesalah ini sangat material. KAP Arthur Anderson seharusnya lebih peka

terhadap kondisi keuangan Worldcom, yang dapat mengakibatkan manajemen perusahaan melakuakan hal diluar kewajaran praktek akuntansi.

BAB III KESIMPULAN Perusahaan memerlukan dukungan dari stakeholders seperti pemegang saham, pegawai, konsumen, kreditur, supplier, pemerintah, dan aktivis untuk dapat mencapai tujuan jangka panjangnya. Dukungan untuk bisnis secara umum tergantung pada kredibilitas penempatan stakeholders dalam komitmen perusahaan, reputasi perusahaan, dan kekuatan dari keunggulan kompetitif

perusahaan. Kini, stakeholder menginginkan kegiatan

perusahaan akan lebih menghargai kepentingan dan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, dalam arti luas perusahaan diminta untuk menentukan sikap etis dalam mencapai kesuksesan. Faktor-faktornya terdiri dari urusan lingkungan, sensitivitas moral, penilaian buruk dan aktivis, ekonomi dan tekanan persaingan, skandal keuangan: kesenjangan ekspektasi dan kesenjangan kredibilitas, kegagalan kepemimpinan dan penilaian resiko, peningkatan keinginan transparansi dan sinergi semua faktor dan penguatan institusional. Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka inilah, kedua-duanya menuai kehancuran dimana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang milyaran dolar sedangakn KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut, juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen dimana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini. a. Pihak manajemen Enron telah melakukan berbagaimacam pelanggaran praktik bisnis yang sehat melakukan (Deception, discrimination of information, coercion, bribery) dan keluar dari prinsif good corporate governance.Akhirnya Enron harus menuai suatu kehancuran yang tragis dengan meninggalkan hutang milyaran dolar. b. KAP Andersen sebagai pihak yang seharusnya menjungjung tinggi independensi, dan profesionalisme telah melakukan pelanggaran kode etik profesi dan ingkar dari tanggungjawab terhadap profesi maupun masyarakat diantaranya melalui Deception, discrimination of information, coercion, bribery. Akhirnya KAP Andersen di tutup disamping harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum

DAFTAR PUSTAKA Brooks, Leonard J. 2007. Business & Professional Ethics for Directors, Executives, & Accountans. Toronto: Thomson South-Western Duska, Ronald F. and B.S. Duska. 2005. Accounting Ethics. Blackwell Publishing http://bambangbima.blogspot.com/2009/11/enron-dan-arthur-cermin-yang-retak.html http://id.wikipedia.org/wiki/Enron http://kdardika.blogspot.com/2012/03/kasus-enron.html http://triyatmoko.wordpress.com/2009/02/24/lingkungan-etika-dan-akuntansi/ http://tugasprofesiakuntansi.blogspot.com/2011/12/ekspektasi-masyarakat-terhadapbisnis.html http://zetzu.blogspot.com/2012/03/lingkungan-etika-dan-akuntansi.html

EKSPEKTASI MASYARAKAT TERHADAP BISNIS DAN AKUNTANSI Banyak   orang   mempunyai   suatu   kepentingan   dalam   suatu   bisnis,   aktivitasnya,   dan akibatnya. Jika kepentingan dari stakeholders tidak dihargai, maka akan terjadi tindakan yang sering   menyakitkan   bagi   pemegang   saham,   para   petugas,   dan   para   direktur.   Dalam kenyataannya, tidak mungkin bisnis itu atau pekerjaan dapat mencapai sasaran strategi jangka panjang   mereka   tanpa   dukungan   dari   stakeholders,   seperti   pemegang   saham,   karyawan, pelanggan, kreditur, para penyalur, pemerintah, masyarakat, dan aktifis. Dukungan   untuk  suatu  bisnis  dan   bisnis   secara  umum   tergantung  pada   kredibilitas, yaitu kedudukan stakeholder dalam komitmen perusahaan, reputasi perusahaan, dan kekuatan dari keuntungan kompetitif, kepercayaan, sebaliknya, tergantung pada nilai yang mendasari aktivitas perusahaan. Stakeholder lebih mengharapkan bahwa aktivitas perusahaan akan menghargai nilai dan kepentingan   mereka.   Lebih   luas,   penghargaan   untuk   nilai   dan   kepentingan stakeholder  menentukan

  kedudukan   etika   dan

  keberhasilan   dari   perusahaan.

Konsekuensinya, pimpinan perusahaan diharapkan untuk mengelola perusahaan secara etis,

dalam arti mereka memandang eksekutif, karyawan dan  agen bertindak secara etis. Lebih lanjut,  perusahaan  lebih  diharapkan  untuk  dapat dipertanggungjawabkan  pada  stakeholder secara

 

transparan

 

dan

 

dengan

 

cara

 

yang

 

etis.

Munculnya rezim pengelolaan dan tanggung jawab untuk bisnis dan pekerjaan telah menjadi   jauh   lebih   memperhatikan   kepentingan   stakeholder   dan   berbagai   hal   yang   etis, daripada  yang terjadi  di masa sebelumnnya.  Pimpinan  perusahaan,  eksekutif dan akuntan profesional, yang sering melayani konflik kepentingan stakeholder  secara langsung, harus perduli   terhadap   harapan   baru   publik   atas   bisnis   dan   organisasi   sejenis   lain,   dan   harus mengelola risiko. Lebih dari hanya melayani kecurigaan para cendekiawan, kepedulian ini harus di kombinasikan dengan nilai tradisional dan menyertakan dalam suatu rerangka untuk pengambilan keputusan etis dan tindakan. Seperti halnya dalam kasus Enron dan kegagalan Arthur   Andersen,   kredibilitas,   reputasi,   dan   keuntungan   kompetisi   dari   pasar   modal, organisasi, manajemen, profesional, dan pekerjaan yang dialami. Richard De George menyatakan bahwa jika perusahaan ingin mencatat sukses dalam bisnis, mereka membutuhkan tiga hal pokok : produk yang baik, manajemen yang mulus dan etika. Selama perusahaan memiliki produk yang bermutu serta berguna untuk masyarakat dan disamping itu dikelola dengan manajemen yang tepat di bidang produksi, financial, sumber daya manusia dan lain­lain, tetapi ia tidak mempunyai etika, maka kekurangan ini cepat atau lambat akan menjadi batu sandungan baginya. Selaku kegiatan ekonomis, bisnis selalu sudah dipraktekkan   sepanjang   sejarah.   Selaku   profesi,   bisnis   merupakan   sesuatu   baru,   karena sekarang tersedia pelatihan, pendidikan dan penelitian khusus untuk memperoleh ketrampilan di   bidang   itu.   Kesanggupan   alami   saja   tidak   lagi   mecukupi   untuk   memimpin   sebuah perusahaan modern. Sejak   beberapa   dekade   terakhir   ini,   berangsur­angsur   mulai   diakui   pula   pentingnya etika   dalam   bisnis   dan   karena   itu   serentak   juga   dalam   pendidikan   untuk   profesi   bisnis. Dibandingkan   dengan   segala   usaha   dan   program   yang   diadakan   untuk   meningkatkan kemampuan   manajemen   dalam   bisnis,   perhatian   bagi   etika   dalam   bisnis   masih   sangat terbatas. Bisnis merupakan suatu unsure penting dalam masyarakat. Dalam masyarakat acap kali beredar anggapan bahwa bisnis tidak mempunyai hubungan dengan etika atau moralitas. Kini telah terbentuk keyakinancukup mantap bahwa bisnis tidak terlepas dari segi­segi moral. Bisnis tidak saja berurusan dengan angka penjualan (sales figures) atau adanya profit pada

akhir tahun anggaran. Good business memiliki juga suatu makna moral. Moralitas merupakan syarat mutlak yang harus diakui semua orang, jika kita ingin terjun dalam kegiatan bisnis. Kadang­kadang aspek etis diperiksa dalam kerangka social yang lebih luas. Tapi bisa  juga segi   etika   disoroti   dengan   eksplisit,   terutama   jika   kode   etik   perusahaan   menjadi   obyek langsung dari pemeriksaan. Untuk menilai kinerja financial sebuah perusahaan sudah lama ada standart­standart accounting yang diterima secara nasional dalam suatu negara dan malah secara Internasional. Pada akhir tahun setiap perusahaan membuat laporan yang didasarkan atas   standar­standar   tersebut.   Untuk   menilai   kualitas   manajemen   sudah   terbentuk   standar juga, seperti ISO 9000. Jika perusahaan memiliki sebuah kode etik, ethical auditing itu secara khusus terfokuskan pada kode etik tersebut. BELAJAR   DARI   MASA   LALU   PROFESI   AKUNTANSI:   KASUS   ENRON­AA   DAN WORLDCOM 1. Kasus Enron­AA Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara InterNorth (penyalur gas alam melalui  pipa)  dengan Houston Natural  Gas. Kedua perusahaan  ini  bergabung pada  tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi.   Diversifikasi   usaha   tersebut,   antara   lain   meliputi   future   transaction,   trading commodity  non  energy  dan  kegiatan   bisnis  keuangan.Kasus   Enron mulai  terungkap  pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002 berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang di tandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking tujuh dari lima ratus perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di AS jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar US $ 31.2 milyar. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard diantaranya manipulasi laporan   keuangan   dengan   mencatat   keuntungan   600   juta   Dollar   AS   padahal   perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor, kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk wakil presiden Amerika Serikat. Kronologis, fakta, data dan informasi dari

berbagai   sumber   yang   berkaitan   dengan   hancurnya   Enron   (debacle),   dapat   penulis kemukakan sebagai berikut: 1.       Board   of   Director   (dewan   direktur,   direktur   eksekutif   dan   direktur   non   eksekutif) membiarkan   kegitan­kegitan   bisnis   tertentu   mengandung   unsur   konflik   kepentingan   dan mengijinkan terjadinya transaksi­transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa di akses oleh Pihak dalam perusahaan (insider trading), termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. 2.      Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan out sourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. a.    Mantan Chief Audit Executif Enron (Kepala internal audit) semula adalah partner KAP Andersen yang di tunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. b.    Direktur keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. c.    Sebagian besar Staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. 3.       Pada awal tahun 2001 patner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis enron. Dari hasil evaluasi di putuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. 4.       Salah   seorang   eksekutif   Enron   di   laporkan   telah   mempertanyakan   praktek   akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut   kepada   CEO   dan   partner   KAP   Andersen   pada   pertengahan   2001.   CEO   Enron menugaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas  kekhawatiran tersebut   tetapi   tidak   memperkenankan   penasehat   hukum   untuk   mempertanyakan pertimbangan yang melatarbelakangi akuntansi yang dipersoalkan.  5.       Pada   tanggal   16   Oktober   2001,   Enron   menerbitkan   laporan   keuangan   triwulan   ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta, naik $100 juta dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lay, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. 6.       Pada   tanggal   2   Desember   2001   Enron   mendaftarkan   kebangkrutan   perusahaan   ke pengadilan   dan   memecat   5000   pegawai.   Pada   saat   itu   terungkap   bahwa   terdapat   hutang perusahaan yang tidak di laporkan senilai lebih dari satu milyar dolar. Dengan pengungkapan ini nilai investasi dan laba yang di tahan (retained earning) berkurang dalam jumlah yang sama.

7.      Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen   yang   berkaitan   dengan   investigasi   atas   kebangkrutan   Enron   (penghambatan terhadap proses peradilan 8.      Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya. 9.      KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor enron pada pertengahan juni 2002. sementara KAP  Andersen menyatakan  bahwa penugasan Audit  oleh Enron  telah  berakhir  pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. 10.  CEO Enron, Kenneth Lay mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002 akan tetapi masih dipertahankan   posisinya  di   dewan   direktur   perusahaan.  Pada   tanggal   4  Pebruari  Mr.  Lay mengundurkan diri dari dewan direktur perusahaan. 11.  Tanggal 28 Pebruari 2002 KAP Andersen menawarkan ganti rugi 750 Juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. 12.  Pemerintahan Amerika (The US General Services Administration) melarang Enron dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. 13.  Tanggal 14 Maret 2002 departemen kehakiman Amerika memvonis KAP Andersen bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen­dokumen yang sedang di selidiki. 14.   KAP Andersen terus menerima konsekwensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Andersen dalam kasus Enron. 15.   Tanggal 22 Maret 2002 mantan ketua Federal Reserve, Paul Volkcer, yang direkrut untuk melakukan   revisi   terhadap   praktek   audit   dan  meningkatkan   kembali   citra   KAP   Andersen mengusulkan agar manajeman KAP Andersen yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. 16.   Tanggal   26   Maret   2002   CEO   Andersen   Joseph   Berandino   mengundurkan   diri   dari jabatannya. 17.   Tanggal   8   April   2002   seorang   partner   KAP   Andersen,   David   Duncan,   yang   bertindak sebagai penanggungjawab audit Enron mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses   peradilan   dan   setuju   untuk   menjadi   saksi   kunci   dipengadilan   bagi   kasus   KAP Andersen dan Enron .

18.  Tanggal 9 April 2002 Jeffrey McMahon mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden dan Chief Opereting Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002. 19.   Tanggal 15 Juni 2002 juri federal di Houston menyatakan KAP Andersen bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Pembahasan Masalah Menurut   teori   fraud   ada   3   komponen   utama   yang   menyebabkan   orang   melakukan kecurangan,   menipulasi,   korupsi   dan   sebangsanya   (prilaku   tidak   etis),   yaitu   opportunity; pressure;   dan   rationalization,   ketiga   hal   tersebut   akan   dapat   kita   hindari   melalui meningkatkan   moral,   akhlak,   etika,   perilaku,   dan   lain   sebagainya,   karena   kita   meyakini bahwa   tindakan   yang   bermoral   akan   memberikan   implikasi   terhadap   kepercayaan   publik (public   trust).   Praktik   bisnis   Enron   yang   menjadikannya   bangkrut   dan   hancur   serta berimplikasi   negatif  bagi  banyak  pihak.  Pihak  yang  dirugikan  dari   kasus   ini  tidak  hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam   saham   perusahaan   serta   investor   di   pasar   modal   pada   umumnya   (social   impact). Milyaran   dolar   kekayaan   investor   terhapus   seketika   dengan   meluncurnya   harga   saham berbagai perusahaaan di bursa efek. Jika dilihat dari Agency Theory, Andersen sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stock holder atau principal untuk memberikan suatu fairrness   information  mengenai   pertanggungjawaban   dari   pihak   agent   dalam   mengemban amanah dari  principal. Pihak agent dalam hal ini manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya (self interest oriented) dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Dampak Akibat Kasus Enron dan KAP Andersen Kasus ini memberikan dampak di Amerika bahkan di Indonesia. Kasus ini mempunyai implikasi terhadap pembaharuan tatanan kondisi maupun regulasi praktik bisnis di Amerika Serikat antara lain : 1.       Pemerintah AS menerbitkan Sarbanes­Oxley Act (SOX) untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk pula PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) yang bertugas: a.       Mendaftar KAP yang mengaudit perusahaan publik b.      Menetapkan atau mengadopsi standar audit, pengendalian mutu, etika, independensi dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan publik

c.        Menyelidiki KAP dan karyawannya, melakukan disciplinary hearings, dan mengenakan sanksi jika perlu d.      Melaksanakan kewajiban lain yang diperlukan untuk meningkatkan standar professional di KAP e.       Meningkatkan ketaatan terhadap SOX, peraturan­peraturan PCAOB, standar professional, peraturan pasar modal yang berkaitan dengan audit perusahaan publik. 2.      Perubahan­perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes­Oxley Act a.       Untuk menjamin independensi auditor, maka KAP dilarang memberikan jasa non audit kepada perusahaan yang diaudit. Berikut ini adalah sejumlah jasa non audit yang dilarang : 1)      Pembukuan dan jasa lain yang berkaitan. 2)      Desain dan implementasi sistem informasi keuangan. 3)      Jasa appraisal dan valuation 4)      Opini fairness 5)      Fungsi­fungsi berkaitan dengan jasa manajemen 6)      Broker, dealer, dan penasihat investasi (1)   Membutuhkan persetujuan dari audit committee perusahaan sebelum melakukan audit. Setiap perusahaan memiliki audit committee ini karena definisinya diperluas, yaitu jika tidak ada, maka seluruh dewan komisaris menjadi audit committee. (2)    Melarang KAP memberikan jasa audit jika audit partnernya telah memberikan jasa audit tersebut selama lima tahun berturut­turut kepada klien tersebut. (3)   KAP harus segera membuat laporan kepada audit committee yang   menunjukkan   kebijakan   akuntansi   yang   penting   yang   digunakan,   alternatif   perlakuan­ perlakuan   akuntansi   yang   sesuai   standar   dan   telah   dibicarakan   dengan   manajemen perusahaan, pemilihannya oleh manajemen dan preferensi auditor. (4)   KAP dilarang memberikan jasa audit jika CEO, CFO, chief accounting officer, controller klien sebelumnya bekerja di KAP tersebut dan mengaudit klien tersebut setahun sebelumnya. 3.      SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Selain itu, kini CEO dan CFO harus   membuat   surat   pernyataan   bahwa   laporan   keuangan   yang   mereka   laporkan   adalah sesuai dengan peraturan SEC dan semua informasi yang dilaporkan adalah wajar dan tidak

ada kesalahan material. Sebagai tambahan, menjadi semakin banyak ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran ini. 4.       International Federation Accountants (IFAC), pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi   para   akuntan   yang   bekerja   agar   menjadi   whitstleblower   sebagai   berikut   “   para profesional dituntut bukan hanya bersikap profesional dalam kaidah­kaidah aturan profesi saja   tetapi   profesional   juga   dalam   menyatakan   kebenaran   pada   saat   masyarakat   akan dirugikan   atau   ada   tindakan­tindakan   perusahaan   yang   tidak   sesuai   dengan   hukum   yang berlaku”. 5.       AICPA dan The Big Five KAP di Amerika mendukung inisiatif Reform yang melarang KAP untuk menawarkan jasa internal audit dan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan yang menjadi klien audit KAP yang bersangkutan. 6.       Jhon   Whitehead   dan   Ira   Millstein,   ketua   bersama   Blue   Ribbon   Committe SEC,mengeluarkan rekomendasi tentang perlunya kongres menyusun Undang­Undang yang mengharuskan perusahaan Go Public melaksanakan dan melaporkan ketaatanyan terhadap pedoman corporate governance. 7.       Securities   Exchange   Commission   (SEC)   dan   New   York   Stock   Exchange   (NYSE), menyerukan   bahwa   auditor   internal   harus   lebih   mempertajam   peran   dalam   pemeriksaan ketaatan,   mengelola   resiko,   dan   mengembangkan   operasi   bisnis,   dan   setiap   perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi audit intern (James : 2003). 2. Kasus WorldCom Worldcom pada awalnya merupakan perusahaan penyedia layanan telpon jarak jauh. Selama   tahun   90an   perusahaan   ini   melakukan   beberapa   akuisisi   terhadap   perusahaan telekomunikasi lain yang kemudian meningkatkan pendapatnnya dari $152 juta pada tahun 1990 menjadi $392 milyar pada 2001, yang pada akhirnya menempatkan worldcom pada posisi ke 42 dari 500 perusahan lainnya menurut versi majah fortune. Akuisisi yang besar telah terjadi pada tahun 1998 pada saat worlcom mengambil alih perusahaan   MCI   yaitu   peruahaan   kedua   terbesar   di   Amerika   yang   bergerak   pada   bidang telekomunikasi   jarak   jauh.   Dan   pada   tahun   yang   sama   Worldcom   membeli   perusahaan UUNet, Compuserve, dan jaringan data AOL (american Online) yang mengukuhkan posisi Worldcom menjadi operator no 1 dalam infrastruktur internet.

Pada tahun 1990 terjadi masalah fundamental ekonomi pada Worldcom yaitu terlalu besarnya   kapasitas   telekomunikasi.   Masalah   ini   terjadi   karena   pada   tahun   1998   Amerika mengalami   resesi   ekonomi   sehingga   permintaan   terhadap   infrastruktur   internet   berkurang drastis.   Hal   ini   berimbas   pada   pendapatan   Worldcom   yang   menurun   drastis   sehingga pendpatan ini jauh dari yang diharapkan.padahal untuk biaya akuisisi dan untuk membiayai investasi infrastruktur Worldcom menggunakan sumber pendanaan dari luar atau utang. Worldcom bukan satu­satunya perusahaan yang memiliki masalah keuangan pda saat itu, perusahaan lain yang mengalami masalah keuangan antara lainQwest Communications, Global Crossing, Adelphia, Lucent Technologies,dan Enron. Perusahaan­perusahaan tersebuit memiliki investasi yang besar dalam bisnis internet. Seperti pada perusahaan tadi investor di Worldcom mengalami kerugian besar. Nilai pasar saham perusahaan Worldcom turun dari sekitar   150   milyar   dollar   (januari   2000)   menjadi   hanya   sekitar   $150   juta   (1   juli   2002). Keadaan   ini   mebuatan   pihak   manajemen   berusaha   melakukan   praktek­praktek   akuntansi untuk menghindari berita buruk tersebut. Praktek Akuntansi Dalam   laporannya   pada   25   Juni   Worldcom   mengakui   bahwa   perusahan mengklasifikasikan   lebih   dari   $   3,8   milyar   untuk   beban   jaringan   sebagai   pengeluaran modal.beben   jaringan   adalah   beban   yang   dibayar   oleh   Worldcom   kepda   perusahaan   lain untuk   jaringan   telekomunikasi,   seperti   biaya   akses   dan   biaya   pengiriman   pesan   bagi Worldcom.   Dilaporkan   sekitar   $   3,005   milyar   telah   salah   diklasifiksi   pada   tahun   2001, sementara   sisanya   sekitar   $  797  juta   pada  triwulan   pertama  tahun   2002.berdasarkan   data Worldcom $14,7 milyar pad tahun 2001 disajikan sebagai biaya. Dengan memindahkan akun beban kepada akun modal, Worldcommampu menaikkan pendapatan  atau laba.  Worldcom  mampu  menaikan  laba  karena akun  beban dicatat  lebih rendah, sedangkan akun aset dicatat lebih tinggi karena beban kapitalisasi disajikan sebagai beban investasi. Kalau hal itu tidak terdeteksi praktek ini akan berakibat pendapatan bersih yang lebih rendah dalam tahun­tahun brikutnya. Karena beban kapitalisasi jaringan tersebut akan   didepresiasikan.secara   esensi   beban   kapitalisasi   jaringan   akan   memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biyanya dalam beberapa tahun dimasa depan, mungkin antara 10 tahun bahkan lebih.

Staf akuntan Worldcom telah diwawancara sebelum tanggal 25 Juni. Pada Maret 2002 SEC  meminta  data   dari  perusahaan  berupa  item­item   yang  berhubungan  dengan  Laporan Keuangan. Termasuk didalamnya : 1.      Komisi penjualan dan tagihan­tagihan yang bermasalah 2.      Sanksi administrsi terhadap pendapatan yang berhubungn dengan pelanggan dalam sekala besar 3.      Kebijakan akuntansi untuk merger 4.      Pinjaman kepada CEO 5.      Integrasi sistem komputer Worldcom dengan MCI 6.      Analisis ekspektasi pendapatan saham WC 1   Juli   2002   worldcom   mengumumkan   bahwa   akun   cadangan   di   Worldcom   juga diinvestigasi/diperiksa.   Perusahaan   membuat   akun   ini   untuk   mengantisipasi   kejadian­ kejadian   luar   biasa   yang   tidak   dapat   diprediksi.   Seperti   utang   pajak   tahun   depan. Seharusnyaakun ini tidak boleh dimanipulasi untuk memperoleh pendapatan. 8  Agustus,  Worldcom   mengakui   bahwa   mereka   telah   menggunakan   akun   cadangan secara tidak benar. Dakwaan yang dilaporkan pada tanggal 28 agustus adalah bahwa akun cadangan dikurangi untuk menutupi biaya jaringan yang telah dikapitalisasi. Pertanyaan Audit Berdasarkan   latar   belakang   tersebut,   penyajian   beban   jaringan   sebagai   pengeluaran modal ditemukan oleh internal auditor Cynthia Cooper. Mei 2002 Auditor Cynthia Cooper mendiskusikan masalah tersebut kepada kepala keuangan Worldcom Scott D. Sullivan dan controller perusahaan saat itu David F. Myers. Cooper melaporkan masalah tersebut pada kepala komite audit Max Bobbitt, sekitar 12 Juni. Yang kemudian Max Bobbitt meminta kepada KPMG selaku eksternal auditor saat itu untuk melakukan investigasi. Kepala   keuangan   worldcom   diminta   untuk   mengkoreksi   salah   saji/salah pengklasifikasiannya.   Setelah   berdiskusi   lebih   lanjut   Scott   D.   Sullivan   dipecat   pada   saat Worldcom mengadakan pengumuman. Pada hari yang sama David F. Myers mengundurkan diri. Dilaporkan bahwa Sullivan tidak pernah mengkonsultasikan penyajian tersebut kepada Artuhr   Anderson   selaku   auditor   eksernal   pada   tahun   2001.   dan   Arthur   Anderson   pun menyatakan bahwa Sullivan tidak pernah berkonsultasi dengan nya. Pada tanggal 15 Juli,Tauzi yang merupakan House Energy and Commerce Committee mengatakan   bahwa   berdasarkan   dokumen­dokumen   internal   dan   email   Worldcom

mengindikasikan   bahwa   sebenarnya   pihak   eksekutif   sudah   mengetahui   salah   saji   tersebut sejak awal musim panas 2000 silam. Internal auditor adalah pertahanan awal terhadap kesalahan paktek­praktek akuntansi dan kecurangan akuntansi. Satu pertanyaan kepada Internal Auditor Worldcom adalah kenapa butuh   waktu   lama   (1   tahun)   untuk   mengungkap   salah   saji   ini.   Padahal   mengingat   nilai kapitalisasi yang begitu besar dan pengaruhnya terhadap nilai pendapatan bersih dan total aktiva harusnnya bisa diungkap lebih cepat. Pertanyaan   yang   lebih   berat   dilyangkan   kepada   KAP   Arthur   Anderson   ,   beberapa pengamat   menyatakan   bahwa   Arthur   Anderson   tahu   mengenai   salah   saji   yang   dilakukan pihak  Worldcom.  Karena  seharusnya  Arthur  Anderson bertugas  untuk  mengaudit   kesalah semacam   itu,   apalagi   kesalah   ini   sangat   material.   Beberapa   pengamat   juga   menyatakan bahwa Arthur Anderson seharusnya lebih peka terhadap kondisi keuangan Worldcom, yang dapat   mengakibatkan   manajemen   perusahaan   melakuakan   hal   diluar   kewajaran   praktek akuntansi. Dampak 25 Juni 2002, saham Worldcom dari $64,5 pada pertengahan 1999 menjadi kurang dari $2 per saham. Dan turun lagi hingga kurang dari $1 yang akhirnya nilai sahamnya kurang dari 1 sen. Para pegawai Worldcom yang mempunyai saham perusahaan sebagai bagian dari dana pensiun mereka juga mengalami kerugian. Pada akhir tahun 2000 sekitar 32 % atau $642,3 juta dana pensiun mereka berupa saham.Dan mengumumkan akan memberhentikan 17.000 karyawan dari total 85 ribu karyawan. 21   Juli   2002,   Worldcom   mengikuti   program   proteksi   kebangkrutan   sementara   dari departemen  kehakiman  Amerika  serikat. Worldcom  melaporkan  aset sebesar $103 milyar dengan   total   utang   $41   milyar.   Kebangkrutan   Worldcom   merupakan   kebangkrutan   yang paling besar di Amerika Serikat Pada tahun 2004 Worldcom berubah nama mnjadi MCI, dan CEO Worldcom diganti dari Ebbers menjadi john Sidgemore. Scott D. Sullivan didakwa dengan hukuman penjara maksimum 25 tahun penjara sedangkan Ebbers didakwa dengan hukuman penjara lebih dari 25 tahun. http://memebali.blogspot.com/2013/03/etika-bisnis-dan-profesi-lingkungan.html http://ireneaulia.blogspot.com/2014/11/makalah-etika-profesi-akuntansi.html

http://jaenal-abidinbin.blogspot.com/2014/01/kasus-etika-masalah-arthurandersen.html https://christomario.wordpress.com/2011/11/27/makalah-etika-profesi-akuntansi/ https://uwiiii.wordpress.com/2009/11/14/kasus-enron-dan-kap-arthur-andersen/ http://tyaalora.blogspot.com/2014/11/kasus-enron-tugas-etika-profesi.html http://dessy-septiyanii.blogspot.com/2014/11/tugas-etika-profesi-akuntansikasus-kap.html http://abdmuhni.blogspot.com/2013/11/makalah-kasus-pelanggaran-profesi.html