BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW., hingga masa Imam Syafi’i terdapat kelompok fuqaha yang masyhur dengan pendapatnya. Di sisi lain, ada sekelompok fuqaha yang populer dengan periwayatan hadisnya. Di antara para fuqaha dari kalangan sahabat, terdapat mereka yang terkenal dengan pendapatnya, sebagaimana sahabat lain yang masyhur dengan hadis dan periwayatannya. Demikian pula dengan generasi tabi’in dan tabi’in dan tabi’ tabi’in, tabi’in, para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik dan para fuqaha lain di berbagai negeri Islam yang terkenal dengan pendapatnya sebagaimana banyak dari mereka yang dikenal dengan periwayatan hadisnya. Al-Syahrastani dalam kitabnya yang berjudul al-Milal wa al-Nihal mengatakan: “Sesungguhnya berbagai peristiwa dan kasus dalam masalah ibadah dan kehidupan sehari-hari banyak sekali. Kita juga mengetahui dengan pasti bahwa tidak setiap kejadian atau permasalahan terdapat keterangannya di dalam nash. nash. Bahkan dapat dikatakan ada kejadian-kejadian yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jika nashnash-nash nash yang ada terbatas jumlahnya, sementara peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak terbatas dan sesuatu yang terbatas tidak dapat dihukumi oleh sesuatu yang terbatas. Maka dapat diambil satu kesimpulan dengan pasti bahwa ijtihad dan qiyas merupakan sesuatu yang harus ditempuh, sehingga setiap permasalahan selalu dapat ditemukan solusinya”. solusinya”.1
1
Al-Syahrastani, Al-Milal Al-Syahrastani, Al-Milal wa Al-Nihal, vol. 1, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, tt),
hal. 205.
1
Sementara itu, terbentuknya hukum syar’i tidak lain dan tidak bukan hanyalah dengan mempertimbangkan terwujudnya kemaslahatan umat manusia.2 Musthafa Dib al-Bugho mengatakan dalam karyanya Ushul al-Tasyri’ al-Islamiy: Atsar al-Adillah al-Mukhtalif Fiha:3 “Pada dasarnya hukum Islam dibentuk berdasarkan kemaslahatan manusia. Setiap segala sesuatu yang mengandung maslahah, maka terdapat dalil yang mendukungnya, dan setiap ada kemadharatan yang membahayakan, maka terdapat pula dalil yang mencegahnya. Para ulama sepakat bahwa semua hukum-huum Allah dipenuhi kemaslahatan hamba Nya di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya maqshid al-syari’ah itu hanya ditujukan untuk merealisasikan kebahagiaan yang haiki bagi mereka”. Dalam penetapan hukum Islam sumber rujukan utamanya adalah Alquran dan Sunnah. Sedang sumber sekundernya adalah ijtihad para ulama. Setiap istinbath (pengambilan hukum) dalam syari’at Islam harus berpijak atas Alquran dan Sunnah Nabi. Ini berarti dalil-dalil syara’ ada dua macam, yaitu: nash dan gairu al-nash. Dalam menetapkan suatu hukum, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (thuruq al-istinbath) dari nash. Dari latar belakang diatas maka dalam makalah ini kami merumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu: Pertama, pengertian maslahah mursalah; Kedua, kehujjahan maslahah mursalah; Ketiga, kedudukan maslahah mursalah; Keempat, penggunaan maslahah mursalah sebagai metode untuk memperoleh hukum. BAB II
2
Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Terj.) Saefullah Ma’sum (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005), hal. 423. 3
Musthafa Dib al-Bugho, Ushul al-Tasyri’ al -Islamiy: Atsar al-Adillah al-Mukhtalif Fiha, cet. 3, (Beirut: Dar al-Qalam. 1993), hal. 28.
2
PEMBAHASAN
A. Pengertian Maslahah Mursalah
Secara etimologi, masalahah merupakan bentukan dari kata shalaha, yashluhu, shulhan, shilahiyyatan, yang berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan.4 Sedangkan secara terminologi, maslahah diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan/kemadharatan.5 Namun pengertian tersebut bukanlah pengertian yang dimaksudkan oleh ahli ushul dalam terminologi mashalih al-mursalah. Menurut pendapat mereka maslahah dalam term mashalih al-mursalah adalah almuhafazhah ‘ala maqasid al- syari’ah (memelihara/melindungi maksud-maksud hukum syar’i).6 Selanjunya dihubungkan dengan kata “ mursalah” dalam kata “ Al Maslahah al-Murasalah” terdapat hubungan kata sifat dan yang disifati, kata “ Almaslahah” sebagai kata sifat, sedangakan kata” Al-Mursalah” sebagai kata yang disifati. Sedangkan kata “ Al - Mursalah” menurut ilmu sharaf (morfologis) adalah isim maf’ul dari kata kerja yang semakna dengan kata yang berarti “sesuatu yang terlepas atau sesuatu yang dilepaskan. Dengan demikian kata “ Al-Maslahah Al Mursalah” secara etimologi dapat diartikan “suatu kebaikan, suatu manfa’at atau suatu faedah yang dilepaskan”. Artinya suatu kebaikan, manfa’at, atau faedah dari
4
Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 789. 5
Al-Ghazali, Al-Mustashfa min al-‘Ilmi al -Ushul, Vol. I, (Beirut: al-Resalah, 1997), hal.
416. 6
Ibid., hal. 417.
3
suatu perbuatan yang tidak ada penjelasan secara fisik dari Nash mengenai boleh tidaknya perbuatan itu dikerjakan. Sedangkan pengertian secara terminology terdapat beberapa rumusan definisi yang dikemukakan oleh para ‘ulama Ushul Fiqh, namun mempunyai pengertian yang saling berdekatan, diantaranya: 1. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa: “ Maslahah Mursalah ialah maslahah dimana Syari’ (Allah dan R osul Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya”.7 2. Mohammad Abu Zahroh menjelaskan bahwa: “ Kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh syari’ (Allah dan Rosul-Nya), akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik
yang
menerangkan
tentang
diakuinya
atau
ditolaknya
kemaslahatan itu”.8 3. At-Thufy menjelaskan bahwa: “Definisi maslahah menurut ‘Urf (pemahaman secara umum) adalah sebab yang membawa kebaikan, seperti bisnis yang dapat membawa orang memperoleh keuntungan. Sedang menurut pandangan hukum Islam adalah
7
Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1993),
hal. 126. 8
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Beirut: Daar Al-Fkr Al-Araby, tt), hal. 279.
4
sebab yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan hukum Islam, baik dalam bentuk ibadah maupun mu’amalah”. 9
B. Kehujjahan Maslahah Mursalah
Dalam kehujjahan maslahah mursalah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul, diantaranya: 10 1. Maslahah mursalah tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut ulamaulama syafi’iyah, ulama-ulama hanafiyyah dan sebagian ulama Malikiyah, dengan alasan:11 a. Bahwa dengan nash-nash dan qiyas yang dibenarkan, syariat senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syari’at melalui petunjuknya. b. Pembinaan hukum islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu. 2. Menurut Al Ghazali, maslahah mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya maslahah dharuriyah. Sedangkan maslahah hajjiyah dan maslahah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil. 3. Menurut Imam Malik, maslahah mursalah adalah dalil hukum syara’. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam haromain. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut: 9
At-Tufy sulaiman majmuddin, At-Ta’yin fi Syarhi Al-Arabin, (Beirut: Muassasah Dayyan, 1998), hal. 239. 10
Chaerul Umam, dkk, Ushul Fiqih I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 141.
11
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 121.
5
a. Nash-nash syara’ menetapkan bahwa syari’at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan maslahah mursalah sejalan dengan karakter syara’ dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya. b. Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat dan keadaan. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat. c. Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan maslahah dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan ijma’ .12 Ibnu Al Qayyim berkata: “Diantara kaum muslimin ada sekelompok orang yang berlebih-lebihan dalam memelihara maslahah mursalah, sehingga mereka menjadikan
syari’at
serba
terbatas,
yang
tidak
mampu
melaksanakan
kemaslahatan hamba yang membutuhkan kepada lainnya. Mereka telah menutup dirinya untuk menempuh berbagai jalan yang benar berupa jalan kebenaran dan jalan keadilan. Diantara mereka ada pula orang-orang yang melampaui batas, sehingga mereka memperbolehkan sesuatu yang menafi’kan syari’at Allah dan merek a memunculkan kejahatan yang panjang dan kerusakan yang luas”.13
12
Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 139.
13
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh..., hal. 122
6
C. Kedudukan Maslahah Mursalah
Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan maslahah mursalah dan kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun menolak. Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad. Imam Muhammad Abu Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan maslahah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syar’iyyah.14 Maslahah mursalah juga digunakan dikalangan non Maliki antara lain ulama Hanabilah. Menurut mereka maslahah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.15 Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas maslahah mursalah itu bersifat qat’i, sekalipun dalam penerapannya bersifat zhanni (relatif).16 Penggunaan maslahah mursalah adalah ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tak ada nashnya dan jumhur ulama menganggap maslahah mursalah sebagai hujjah syari’at karena: 1. Semakin tumbuh dan bertambah hajat manusia terhadap kemaslahatannya ,jika hukum tidak menampung untuk kemaslahatan manusia yang dapat diterima,berarti kurang sempurnalah syari’at mungkin juga beku. 14
Abu Ishak asy-Syāthibi, Al- I’tisham , Jilid II , (Beirut; Dār al-Ma’rīfah, 1975), hal. 39.
15
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal.
344. 16
Ibnu Qudāmah, Raudhah an- Nadzīr wa Junnah al - Munāzhir (Beirut: Mu’assasah alRisālah, 1978), hal. 416.
7
2. Para
shahabat
dan
kemaslahatan,seperti
tabi’in abu
telah
bakar
mentapkan
menyuruh
hukum
berdasarkan
mengumpulkan
musyaf
Alquran demi kemaslahatan umum. Diantara ulama yang banyak menggunakan maslahah mursalah ialah imam malik,dengan alasan,bahwa tuhan
mengutus
Rasulnya
untuk
kemaslahatan manusia,
maka
kemaslahatan ini jelas dikehendaki syara’,sebagaimana Allah berfirman:
Artinya: “Tidaklah semata-mata aku mengutusmu (muhammad) kecuali untuk kebaikan seluruh alam”. (QS. Al-Anbiyaa 107). Sedangkan menurut imam ahmad, bahwa maslahah mursalah adalah suatu jalan menetapkan hukum yang tidak ada nash dan ijma’ . Disamping orang yang menerima kehujjahan maslahah mursalah ada juga ulama yang menolak untuk dijadikan dasar hukum, seperi imam syafi’i, dengan alasan bahwa maslahah mursalah disamakan dengan istihsan, selain itu alasannya ialah: 1. Syari’at islam mempunyai tujuan menjaga kemaslahatan manusi dalam keadaaan terlantar tanpa petunjuk,petunjuk itu harus berdasarkan kepada ibarat nash,kalau kemaslahatan yang tidak berpedoman kepada i’tibar nash bukanlah kemaslahatan yang hakiki. 2. Kalau menetapkan hukum berdasarkan kepada maslahah mursalah yang terlepas dari syara’ tentu akan dipengaruhi oleh hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu tak akan mampu memandang kemaslahatan yang hakiki.
8
Pembinaan hukum yang didasarkan kepada maslahah mursalah berarti membuka pintu bagi keinginan dan hawa nafsu yang mungkin tidak akan dapat terkendali. Jumhur fuqaha’ sepakat bahwa maslahah dapat diterima dalam fiqih islam. Setiap maslahah wajib di ambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatar belakangi oleh dorongn syahwat dan hawa nafsu yang tidak bertentangan dengan nash serta maqasid as- syari’ . Hanya saja golongan Syafi’iyah dan Hanafiyah sangat memperketat ketentuan maslahat . Maslahat harus mengacu pada ‘illat yang jelas batasannya. Golongan Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa sifat munasib yang merupakan alas an adanya maslahat , meskipun tidak jelas batasannya, patut men jadi ‘illat bagi qiyas. Oleh karena itu ia dapat diterima sebagai sumber hukum sebagaimana halnya diterimanya qiyas berdasarkan sifat munasib, yaitu hikmah, tanpa memandang apakah ‘illat itu mundhiabittah atau tidak. Karena begitu dekatnya pengertian sifat munasib dan maslahat mursalah sehingga sebagian ulama mazhab Maliki menganggap bahwa sesungguhnya semuanya ulama ahli fiqih memakai dalil maslahat , meskipun mereka menanamkannya sifat munasib, atau memasukkannya kedalam qiyas.
D. Penggunaan Maslahah Mursalah Sebagai Metode Untuk Memperoleh Hukum
Beberapa penerapan masalahah mursalah yang berhubungan dengan isuisu kontemporer diuraikan sebagai berikut: Penetapan “khamar ” di dalam Alquran dinyatakan bahwa di dalamnya terdapat beberapa manfaat, namun dosanya lebih besar.
Meskipun
dinyatakan
memiliki
9
manfaat
untuk
manusia,
namun
mengkonsumsi minuman keras diharamkan dalam agama. Larangan mengonsumsi khamar yang dinyatakan dalam Alquran memiliki manfaat menunjukkan bahwa tidak setiap yang membawa manfaat dianggap sebagai maslahah dalam pandangan agama dan tidak setiap yang membawa mafsadat dalam kehidupan manusia dianggap sebagai mafsadat dalam pandangan agama. Penjelasan Allah SWT dalam ketentuan khamar tersebut dijadikan sebagai acuan dalam memahami kaidah yang masyhur, setiap ada kemaslahatan, maka disitu ada syariah Allah SWT. Penetapan nasab anak pada kasus nikah hamil, ditetapkan dalam kompilasi hukum Islam pasal pasal 53 dan dikaitkan pasal 98, dinyatakan bahwa anak yang lahir dari proses pernikahan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah dinisbahkan nasabnya pada ibu dan ayahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat imam Abu Hanifah, pendapat ulama hadis dan ulama Kufah dalam memahami hadis al-walad li al-firasy (kajian lebih lanjut pada hadis al-walad li al-firasy) dalam menetapkan nasab. Dikatakan bahwa selama anak tersebut lahir setelah dilangsungkan aqad maka anak tersebut adalah anak sah dan nasabnya dihubungkan dengan suami. Penetapan
nasab anak dalam Islam sangat
mempertimbangkan kemaslahatan anak yang lahir dari rahim istri yang diingkari oleh suaminya. Dengan demikian diharapkan adanya pengakuan terhadap anak tersebut untuk memberi kejelasan status keberadaan seorang anak. Hal ini untuk menkonstatir bahwa setiap manusia yang lahir di dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk dihormati, untuk memiliki dan
10
untuk mendapatkan penghargaan yang sama dengan manusia lainnya. Penetapan nasab anak sah ini bukan berarti menggugurkan hukum zina, perbuatan hubungan diluar nikah adalah perbuatan zina yang diharamkan dalam Islam, maka perbuatan tersebut akan mendapat ganjarannya baik di dunia maupun diakhirat. Penerapan maslahah dalam ekonomi Islam (muamalah) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Bidang Ekonomi Islam (muamalah) cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. 17 Oleh karena itu prinsip al-mashlahah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting. Pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains teknologi yang pesat haruslah didasarkan kepada maslahah, karena itu untuk mengembangkan ekonomi Islam, para ekonom muslim cukup dengan berpegang kepada mashlahah. salah satu contoh penetapan hukum Islam dengan menggunakan al-mashlahah al-mursalah adalah ketika Ibnu Taimiyah membenarkan intervensi harga oleh pemerintah, padahal Nabi Muhammad SAW tidak mencampuri persoalan harga di Madinah, ketika para sahabat mendesaknya untuk menurunkan harga. Tetapi ketika kondisi berubah di mana distorsi harga terjadi di pasar, Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa pemerintah boleh campur tangan dalam masalah harga. Secara tekstual, Ibnu Taimiyah kelihatannya melanggar nash hadis Nabi Saw. tetapi karena pertimbangan kemaslahatan, dimana situasi berbeda dengan masa Nabi, maka Ibnu Taimiyah memahami hadis tersebut secara kontekstual berdasarkan pertimbangan maslahah. Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan
17
Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam..., hal. 130.
11
keuangan syari’ah juga berdasarkan kepada al-mashlahah al-mursalah. Inovasi zakat produktif dan wakaf tunai juga didasarkan kepada maslahah. pendeknya semua aktivitas dan perilaku dalam perekonomian acuannya adalah maslahah.18 Jika di dalamnya ada kemaslahatan, maka hal itu dibenarkan dan dianjurkan oleh syari’ah. Sebaliknya jika di sana ada kemudaratan dan mufsadah, maka prakteknya tidak dibenarkan, seperti ihtikar, najasy, spekulasi valas dan saham, gharar, judi, dumping, dan segala jenis yang mengandung riba.
18
Ibid., hal. 131.
12
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Secara etimologi, masalahah merupakan bentukan dari kata shalaha, yashluhu, shulhan, shilahiyyatan, yang berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Sedangkan secara terminologi, maslahah diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan/kemadharatan. Namun pengertian tersebut bukanlah pengertian yang dimaksudkan oleh ahli ushul dalam terminologi mashalih al-mursalah. Menurut pendapat mereka maslahah dalam term mashalih al-mursalah adalah almuhafazhah ‘ala maqasid al- syari’ah (memelihara/melindungi maksud-maksud hukum syar’i). Kedudukan maslahah mursalah sebagai sumber hukum mengenai beberapa perbedaan pendapat dari para ulama yang disertai dengan alasannya tersendiri. Ada pula Imam Malik membolehkan berpegang kepadanya secara mutlak. Namun menurut Imam Syafi’i boleh berpegang kepada maslahah mursalah apabila sesuai dengan dalil-dalil kully atau dalil juz’iy dari syara’ . Tentunya mereka mempunyai alasan tertersendiri pula. Dari kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan maslahah mursalah dan kehujjahannya dalam hukum Islam, baik yang menerima maupun menolak. Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad. Imam Muhammad Abu Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik
13
dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan maslahah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syar’iyyah. Maslahah mursalah juga digunakan dikalangan non Maliki antara lain ulama Hanabilah. Menurut mereka maslahah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas maslahah mursalah itu bersifat qat’i, sekalipun dalam penerapannya bersifat zhanni (relatif).
B. Saran
Demikianlah penyusunan makalah singkat ini kami selasaikan. Dengan menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini tentunya tidak luput dari kesalahan maupun kesilapan. Oleh karena itu, kita sebagai Mahasiswa Muslim, kita harus meningkatkan pemahaman tentang mashlahah mursalah dengan lebih banyak membaca dan mengkaji buku-buku Islam agar pemahaman tentang mashlahah mursalah ini bisa lebih luas serta lebih sempurna. Namun demikian, kami selaku penyusun juga berharap semoga makalah ini juga bisa diambil hikmahnya.
14
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Dina Utama, 1994. Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1993. Abu Ishak asy-Syāthibi, Al- I’tisham, Jilid II , Beirut; Dār al-Ma’rīfah, 1975. Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002. Al-Ghazali, Al-Mustashfa min al-‘Ilmi al -Ushul, Vol. I, Beirut: al-Resalah, 1997. Al-Syahrastani, Al-Milal wa Al-Nihal, vol. 1, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, tt. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. At-Tufy sulaiman majmuddin, At-Ta’yin fi Syarhi Al-Arabin, Beirut: Muassasah Dayyan, 1998. Chaerul Umam, dkk, Ushul Fiqih I, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Ibnu Qudāmah, Raudhah an- Nadzīr wa Junnah al - Munāzhir , Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1978. Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Terj.) Saefullah Ma’sum Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Beirut: Daar Al-Fkr Al-Araby, tt. Musthafa Dib al-Bugho, Ushul al-Tasyri’ al -Islamiy: Atsar al-Adillah al Mukhtalif Fiha, cet. 3, Beirut: Dar al-Qalam. 1993. Suwarjin, Ushul Fiqh, Yogyakarta: Teras, 2012.
15
Makalah Ushul Fiqh MASLAHAH MURSALAH
Disusun Oleh Kelompok VI Ainol Mardhiah Zubaidah Jurusan/Prodi Semester /Unit
: 161209257 : 151208731 : :
Dosen Pembimbing: Tgk. M. Jafar, SHI., MA
16
