Makalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

1

MAKALAH TI. 25 PENDIDIKAN PANCASILA Oleh Kelompok Satu: 1. Suardi

20152205041

2. Kornelius P.S

20152205001

3. Trimelya Tira Galung

20152205036

4. Sofyan

20152205049

5. Achmad Rizali

20152205043

STMIK AKBA KOTA MAKASSAR Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9 No.75 Makassar Telp/Fax : 0411-588371, Website : www.akba.ac.id


2

DAFTAR ISI MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA KATA PENGANTAR Kata Pengantar .................................................................................................................. 4 BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................................ 5 B. Tujuan ......................................................................................................................... 5 C. Manfaat ....................................................................................................................... 5 BAB II : SEJARAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA A. Sejarah Bangsa Indonesia ............................................................................................ 6 B. Sejarah NKRI ............................................................................................................... 7 BAB III : PEMBAHASAN A. Pengertian dan Sistem Pemerintahan NKRI................................................................. 10 B. Sistem Politik Indonesia ............................................................................................. 13 C. Proses Penentuan Bentuk Negara Indonesia .............................................................. 13 D. Proses Kembalinya Ke NKRI ..................................................................................... 14 E. Fungsi dan Tujuan NKRI ............................................................................................ 17 F. Ancaman terhadap Kedaulatan NKRI ......................................................................... 18 G. Gerakan Pemecah NKRI ............................................................................................. 19 H. Menjaga Keutuhan NKRI ............................................................................................ 21 I. Mengapa NKRI Harga Mati ....................................................................................... 22 J. Unsur-Unsur Pembentuk Nasionalisme NKRI ........................................................... 24 BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................................................. 26 B. Saran ........................................................................................................................... 26 DAFTAR PUSTAKA Daftar Pustaka ................................................................................................................... 27

STMIK AKBA KOTA MAKASSAR Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9 No.75 Makassar Telp/Fax : 0411-588371, Website : www.akba.ac.id Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

3

KATA PENGANTAR Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat, karunia serta kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini, dengan judul “Negara Kesatuan Republik Indonesia”, NKRI merupakan negara yang dilewati oleh garis katulistiwa yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah, beragam kebudayaan, adat istiadat, suku, ras, dan bahasa. Keutuhan bangsa dan negara Indonesia harus tetap dijaga secara utuh. Dengan adanya Pancasila, seluruh rakyat indonesia yang berasal dari beragam latar belakang kebudayaan, adat istiadat, suku, ras, dan bahasa dapat dipersatukan. Tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi tercapainya kesempurnaan makalah ini. Kami berharap semoga Makalah ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak dan semakin tumbuhnya kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makassar, 23 Mei 2016 Penyusun,

KELOMPOK 1 (SATU)


4

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat NKRI), juga dikenal dengan nama Nusantara yang artinya negara kepulauan. Wilayah NKRI meliputi wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Situasi akhir-akhir ini kita melihat ada beberapa upaya kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk memecah belah NKRI baik dari dalam maupun negara asing. Saat ini Indonesia telah kehilangan arah dan pegangan ideologi dalam kehidupan berbangsa & bernegara. B. Tujuan Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui konsep dasar dari “Negara Kesatuan Republik Indonesia”. C. Manfaat Setelah Membaca dan Memahami Makalah ini, Mahasiswa diharapkan :  Memahami Pengertian NKRI  Mengatahui Sistem Pemerintahan NKRI  Mengetahui Fungsi dan Tujuan NKRI  Mengetahui Bagaimana Menjaga Keutuhan NKRI.


5

BAB II SEJARAH NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu wilayah negara kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh dua samudra dan dua benua, serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Disamping itu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan satu sama lain, dan tercemin dalam satu ikatan kesatuan yang terkenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Karena letak wilayah Indonesia di sekitar khatulistiwa, maka Indonesia memiliki iklim tropis dan rnemiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia memiliki 17.504 pulau (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau tidak berpenghuni). Di sini ada 3 dari 6 pulau terbesar di dunia yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 m di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia 1.922.570 km2 dan luas perairannya 3.257.483 km2. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa/etnis, di mana di Papua saja terdapat 270 suku. Selain itu, negara ini merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, yaitu 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia. Bahasa nasional yang merupakan bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. A. Sejarah Bangsa Indonesia Berdasarkan perjalanan sejarah Bangsa Indonesia,

pada saat digulirkannya

tanam paksa (Cultuure Stelsel) tahun 1615 oleh pihak Belanda telah menyebabkan hancurnya struktur tanah yang dimiliki pribumi, dimana tanah sebagai modal dasar pribumi dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dengan adanya tanam paksa yang diterapkan telah mengubah jenis tanaman pribumi dengan jenis tanaman yang didatangkan dari Eropa yang nota bene tidak di kuasai oleh pribumi, hal ini menyebabkan pribumi tidak lagimampu mengelola tanah yang dimilikinya dan tidak mengerti jenis tanaman yang berasaldari Eropa, sehingga pribumi pada saat itu terbodohkan, termiskinkan, terbelakang dan tertindas. Hal inilah kemudian yang di manfaatkan oleh pihak Belanda untuk membangun pemerintahan yang dinamakan Hindia Belanda guna mengatur kehidupan pribumi yang semakin tertindas, Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

6

yang pada akhirnya terjadilah sistem kerja rodi untuk mengeksplorasihasil bumi yang ada di Indonesia. Pada awal tahun 1900 pemerintah Hindia-Belanda menerapkan kebijakan politikethis sebagai

bentuk

balas

budi

kepada

pribumi

dengan

mengadakan

suatu

sistem pendidikan di wilayah Indonesia. Akan tetapi karena biaya yang dibebankan untuk mendapatkan pendidikan ini terlalu mahal, maknanya tidak semua pribumi mampu menikmati pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Sehingga pada tahun 1908, Dr. Soetomoe membangun pendidikan bagi kaum pribumi secara informal dan gratis dengan nama Budi Utomo sebagai bentuk kepedulian terhadap pribumi yang semakin tertindas. Pada akhirnya pendidikan pribumi tersebut diteruskan oleh Ki Hajar Dewantara dengan mendirikan Taman Siswa pada tahun 1920 secara formal, pendidikan pribumi yang di jalankan oleh Dr. Soetomoe dan Ki Hajar Dewantara telah membangkitkan jiwa-jiwa kebangsaan dan persatuan untuk melakukan perlawanan kepada Belanda, yang pada akhirnya mengakumulasi lahirnya Bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui momen Sumpah Pemuda pada kongres Pemuda II di Jakarta yang berasal dari Jongjong atau pemuda-pemuda dari berbagai kepulauan di Indonesia yang memiliki komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-orang Indonesia (pribumi). Bangsa Indonesia yang terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 kemudian bahu membahu mengadakan perlawanan kepada pihak Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia dan barulah 17 tahun kurang 2 bulan kurang 11 hari atau tepatnya pada tanggal17 Agustus 1945 atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wata’ala, Bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya dalam bentuk Teks Proklamasi yang dibacakan oleh Dwi-TunggalSoekarno-Hatta. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Bangsa Indonesia membentuk suatu Negara Republik Indonesia dengan disahkannya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara B. Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun proklamasi itu sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi tersebut. Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

7

29 April 1945 BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal yang beranggotakan 63 orang. 06 Agustus 1945 Sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang. Pada saat itu, padahal Jepang sedang menjajah Indonesia, 07 Agustus 1945 BPUPKI kemudian berganti pada tanggal menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi inkai. 9 Agustus 1945 Bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat Negara Jepang Menyerah

Kepada

Amerika

Serikat.

Momen

ini

dimanfaatkan

Indonesia

untuk

memproklamasikan kemerdekaannya. 10 Agustus 1945 Sutan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. saat kembalinya Soekarno dari Dalat, sutan syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 1945 Jepang benar-benar menyerah pada Sekutu. 16 Agustus 1945 Dinihari Para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Wikana dan Mr. Ahmad Soebarjo di Jakarta menyetujui untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu diutuslah Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan keluarga dan juga Hatta. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta awalnya ia dibawa ke rumah nishimura baru kemudian di bawa kembali ke rumah Laksamana Maeda. untuk membuat konsep kemerdekaan. Teks porklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayuti Malik. Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

8

17 Agustus 1945 Pagi hari di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Teks proklamasi dibacakan tepatnya pada pukul 10:00 WIB dan dikibarkanlah Bendera Merah Putih yang dijahit oleh Istri Soekarno, Fatmawati. Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. 18 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan, mengesahkan UUD 1945, dan terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terpilihnya Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Republik Indonesia. Isi Teks Proklamasi 1945 Berikut isi teks proklamasi yang telah dikonsep oleh Ir. Soekarno Proklamasi Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05 Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno/Hatta

Seiring dengan perkembangan jaman, banyak anak muda Indonesia yang kurang mengetahui apakah itu NKRI, apa saja fungsi dan tujuan NKRI, serta bagaimana proses pergantian bentuk negara Indonesia sampai memantapkan diri untuk kembali ke NKRI. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa-masa sulit untuk menentukan jati dirinya. Untuk itulah kita sebagai generasi penerus bangsa ini harus pandai betul menjaga apa yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kita pada masa penjajahan dulu.


9

BAB III PEMBAHASAN Di dunia ini terdapat banyak bentuk negara antara lain Negara Kesatuan, Negara Serikat, Perserikatan Negara (Konfederasi) , UNI (dibagi menjadi 2 yaitu Uni Riil dan Uni Personil), Dominion, Koloni, Protektorat, Mandat, dan Trust. Setiap negara memiliki bentuk negara yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan keadaan negara tersebut masingmasing. Untuk menentukan bentuk negara apa yang akan dipakaipun tidak semudah membalikan telapak tangan, perlu proses yang panjang dan rumit sampai benar-benar tersepakati suatu bentuk negara yang ideal. Hal itu juga terjadi di Indonesia. Bangsa ini mengalami beberapa kali pergantian bentuk negara hingga akhirnya memutuskan untuk menggunakan bentuk Negara Kesatuan, dibawah ini merupakan penjelasannya. A. Pengertian dan Sistem Pemerintahan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi (pasal 18 UUD 1945), di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18 UUD 45 menyebutkan : 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi

atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi. 5. Pemerintah

daerah

menjalankan

otonomi

seluas-luasnya

kecuali

urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7. Susunan dan tata cara penyelenggaran pemerintahan daerah diatur dalam undangundang. Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

10

Negara Republik Indonesia adalah suatu wilayah negara kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh dua samudra dan dua benua, serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Disamping itu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan satu sama lain, dan tercemin dalam satu ikatan kesatuan yang terkenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Mengingat keberadaan dan demi menjaga penyelenggaran tertib pemerintah yang baik dan efisien, maka kekuasaan negara tentu tidak dapat dipusatkan dalam satu tangan kekuasaan saja. Oleh sebab itu penyebaran kekuasaan haruslah dijalankan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 45. Sebagai konsekuensinya, maka wilayah negara kesatuan republik Indonesia haruslah dibagi atas beberap daerah, baik besar maupun kecil. Amanat konstitusi diatas implementasinya diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan terakhir diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pemerintahan local yang bersifat otonom (local outonomous government) sebagai pencerminan dilaksanakannya asas desentralisasi dibidang pemerintahan. Keberadaan pemerintahan local yang bersifat otonom diatas ditandai oleh pemberian wewenang yang sekaligus menjadi kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri inilah yang disebut dengan otonomi. Untuk menyelenggarakan otonomi, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah otonom baik pada daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan kota, berdasarkan kondisi politik, ekonomi, social, dan budaya, pertahanan dan keamanan, serta syarat-syarat keadaan dan kemampuan daerah otonom yang bersangkutan. Dalam politik desentralisasi terkandung juga masalah pengaturan sumbersumber pembiayaan bagi daerah otonom (keuangan daerah). Oleh sebab itu sumber-sumber keuangan bagi daerah otonom dipandang essensial untuk mengembangkan potensi daerah yang bersangkutan. Perhatian yang mendasar terhadap keuangan daerah semakin dibutuhkan, mengingat daerah-daerah otonom di Indonesia juga dibebani kewajiban untuk melaksanakn berbagai kepentingan daerah pusat yang terdapat didaerah-daerah. (Muhammad Nishom, 2012) Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

11

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai kelebihan dan kekurangan NKRI, antara lain: Kelebihan Sistem Sentralisasi: -

Keseragaman peraturan di semua wilayah,

-

Kesederhanaan hukum,

-

Pendapatan daerah dapat di alokasikan ke semua daerah dengan adil dan sesuai kebutuhan.

Kelemahan Sistem Sentralisasi: -

Penumpukan pekerjaan di pusat, sehingga menghambat kinerja pemerintahan,

-

Tidak sinkron antara peraturan yang dibuat di pusat dan kondisi lapangan di daerah,

-

Pemerintah daerah menjadi pasif dan kurang inisiatif,

-

Peran masyarakat daerah sangat kurang mendapat kesempatan,

-

Keterlambatan respon dari pemerintah pusat karena kondisi geografis Indonesia yang luas dan berat.

Sedangkan jika negara menggunakan sistem desentralisasi, daerah memiliki kewenangan (otonomi) mengatur rumah tangga daerah untuk membuat kebijakan dan membuat peraturan (selain 6 kewenangan pemerintah pusat di atas) namun tetap harus

selaras dengan

pemerintah pusat. Kelebihan Sistem Desentralisasi -

Daerah lebih berkembang, pembangunan lebih cepat,

-

Peraturan dan kebijakan lebih tepat dan sesuai kebutuhan daerah,

-

Kinerja pemerintahan lebih lancar,

-

Partisipasi rakyat lebih tinggi.

Kekurangan Sistem Desentralisasi -

Ketidakseragaman peraturan pusat dan daerah. (Echo, 2015)


12

B. Sistem Politik Indonesia Indonesia adalah

negara

kesatuan

berbentuk

republik,

di

mana

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar diribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde

Baru

(1996

-

1997),

pemerintah

merespon

desakan

daerah-

daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan. C. Proses Penentuan Bentuk Negara Indonesia Awal tahun 1950 merupakan periode krusial bagi Indonesia. Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk negara bagi bangsa dan negara Indonesia tengah berlangsung. Pada satu sisi, secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Akan tetapi, pada saat yang bersamaan muncul gerakan yang menentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini eksis bukan saja dari kalangan elit. Tetapi juga dikalangan masyarakat bawah. Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan. Dengan diratifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP yang bersidang tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara yang berbentuk federal ini terdiri dari 16 negara bagian yang masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk yang terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, Dan Negara Indonesia Timur. Sebagian besar negara bagian yang tergabung dalam RIS mendukung untuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


13

Bagian terpenting dari keputusan KMB adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Memang hasil KMB diterima oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun hanya setengah hati. Hal ini terbukti dengan adanya pertentangan dan perbedaan antar kelompok bangsa. Dampak dari terbentuknya negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS jabatan presiden dipegang oleh Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad hatta sebagai perdana menteri. Berdasarkan pandangan kaum nasionalis pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa indonesia sehingga belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Republik Indonesia. Reaksi rakyat atas terbentuknya RIS terjadinya demontrasi-demontrasi yang menghendaki pembubaran RIS dan penggabungan beberapa Negara bagian RIS. Belanda membentuk federal sementara yang akan berfungsi sampai terbentuknya negara Indonesia Serikat. Dalam hal ini, RI baru akan diizinkan masuk dalam NIS jika permasalahan dengan Belanda sudah dapat teratasi. Selain itu, Belanda berusaha melenyapkan RI dengan melaksanakan Agresi Militer II. Belanda berharap jika RI dilenyapkan, Belanda dapat dengan mudah mengatur negara-negara bonekanya. Akan tetapi, perhitungan Belanda melesat. Agresi militer belanda II, menyebabkan Indonesia mendapatkan simpati dari negara Internasional. Akhirnya, Belanda harus mengakui Kedaulatan Indonesia berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan penandatanganan pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda, Indonesia berubah menjadi Negara Serikat. Akibatnya terbentuklah Republik Negara Serikat. Meskipun demikian, bangsa Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang dari delapan bulan masa berlakunya, RIS berhasil dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa Indonesia. D. Proses kembalinya ke NKRI 1. Beberapa negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan RI, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, Negara Kaltim, Kalteng, Dayak, Bangka, Belitung dan Riau. Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

14

2. Negara Padang bergabung dengan Sumatra Barat, Sabang bergabung dengan Aceh. 3. Tanggal 5 April 1950 RIS hanya terdiri dari : Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Republik Indonesia. 4. Ketiga negara ini (Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur) kemudian bersama RIS sepakat untuk kembali ke negara kesatuan dan bukan melabur ke dalam Republik. 5. Pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara RIS- NIS-NST. Kedua negara bagian tersebut menyerahkan mendatnya kepada perdana Menteri RIS Moh. Hatta pada tanggal 12 Mei 1950. 6. Pada 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan dan persetujuan yang masing-masing diwakili oleh : RIS oleh Moh. Hatta, RI oleh dr. Abdul Halim. 7. Hasil kesepakatan “ NKRI akan dibentuk di Jogjakarta, dan pembentukan panitia perancang UUD.” 8. Pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses, dilakukan pengesahan UUS RIS yang bersifat sementara sehingga dikenal dengan UUD’S 1950. Ini menunjukkan akan terjadi perubahan. UUDS ini di sahkan oleh presiden RIS. UUD RIS terdiri dari campuran UUD 45 dan UUD RIS. 9. Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Indonesia mengalami perubahan bentuk Negara kesatuan menjadi Negara federal bukan saja disebabkan oleh faktor dalam negeri, tetapi ada hubungannya dengan kehadiran Belanda. Kuatnya keinginan Belanda sebagai Negara koloni untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaanya di Indonesia membuat Negara ini sempat mengalami perubahan bentuk Negara. Terjadinya perubahan dari Negara federal menjadi Negara kesatuan tidak dapat disangkal disebabkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia terhadap ide Negara federal sesunguhnya sangat lemah. Ide negara federal muncul dari ambisi politik orang-orang Belanda yang sepertinya takut negerinya tidak lagi mempunyai peran di Asia. Oleh karena itulah ketika masalah kemerdekaan Indonesia sudah tidak dapat ditawar lagi, mereka memperkenalkan ide mengenai pembentukan negara federal. Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal itu tidak disenangi oleh sebagian besar rakyat Indonesia, karena sistem federal digunakan oleh Belanda sebagai muslimat untuk menghancurkan RI selain itu bentuk negara serikat tidak sesuai dengan kepribadian Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

15

bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Disamping itu, konstitusi federal dianggap hanya menimbulkan perpecahan. Hal tersebut mendorong keinginan untuk kembali ke negara kesatuan. Pada dasarnya pembentukan negara-negara bagian adalah keinginan Belanda, bukan kehendak rakyat karena Belanda ingin menanamkan pengaruhnya dalam RIS. Rapat-rapat umum diselenggarakan di berbagai daerah, juga demontrasi-demontrasi yang membentuk pembubaran RIS. Sebagian dari pemimpin RI termasuk yang ada dalam parlemen, bertekat untuk secepat mungkin menghapus sistem federal dan membentuk negara kesatuan. (Echo, 2015) Meskipun telah kembali menjadi negara kesatuan sesuai dengan konstitusi yang berlaku UUDS 1950 pasal 1 ayat (1) banyak sekali timbul upaya pemberontakan di berbagai daerah hingga tahun 1958. Kondisi ini membuat penyelenggaraan negara tidak optimal sehingga Presiden harus mengambil tindakan dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali menggunakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini mampu meyakinkan kembali bahwa negara kesatuan merupakan yang terbaik dan menghilangkan keraguan akan pecahnya negara Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa ”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” dan Pasal 37 ayat (5) "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh setelah dilaksanakan amandemen dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diawali dari adanya kesepakatan MPR yang salah satunya yaitu tidak mengganti bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedikitpun & terus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bentuk final negara Indonesia. dilandasi mulai

Kesepakatan

untuk

tetap

mempertahankan

bentuk

negara

kesatuan

pertimbangan bahwa negara kesatuan merupakan bentuk yang ditetapkan dari

berdirinya negara Indonesia & dianggap paling pas untuk mengakomodasi ide

persatuan sebuah bangsa yang plural atau majemuk dilihat dari berbagai latar belakang.


16

UUD RI tahun 1945 secara nyata memiliki spirit agar Indonesia terus bersatu, baik yang terdapat dalam Pembukaan ataupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan RI dalam 5 Pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan pasal 37 ayat (5) UUD RI tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan menyadari seutuhnya bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar berdirinya bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan, Pembukaan tersebut tetap dipertahankan & dijadikan pedoman. (Echo, 2015) E. Fungsi dan Tujuan NKRI Dalam kaitan dengan negara, tujuan adalah apa yang secara ideal akan dicapai oleh negara, sedangkan fungsi merupakan pelaksanaan tujuan yang hendak dicapai. Jadi, negara adalah alat dan bukan sebagai tujuan itu sendiri. Pembukaan UUD 1945 secara lebih lengkap menyebutkan tujuan nasional negara Indonesia sebagai berikut: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut Miriam Budiardjo, setiap negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi, yaitu: 1. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokanbentrokan dalam masyarakat, 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, 3. Pertahanan, untuk menjaga serangan dari luar, 4. Menegakkan keadilan melalui badan-badan pengadilan. Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

17

F. Ancaman terhadap Kedaulatan NKRI A. Ancaman dari dalam terhadap NKRI Potensi yang dihadapi NKRI dari dalam negeri, antara lain : 1. Disintegrasi bangsa, melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. 2. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran Hak Azasi Manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru hara/kerusuhan massa. 3. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. 4. Potensi konflik antar kelompok/golongan baik perbedaan pendapat dalam masalah politik, maupun akibat masalah SARA. 5. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Di masa transisi ke arah demokrasi sesuai tuntutan reformasi, potensi konflik antar kelompok/golongan dalam masyarakat sangatlah besar. Perbedaan pendapat justru adalah esensi dari demokrasi akan menjadi potensi konflik yang serius apabila salah satu pihak berkeras dalam mempertahankan pendapat atau pendiriannya, sementara pihak yang lain berkeras memaksakan kehendaknya. Sosialisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan serta penegakkan hukum yang tegas, adil dan tanpa pandang bulu adalah satu-satunya jalan untuk mengatasi potensi konflik ini. Potensi ancaman dari dalam negeri ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat instabilitas internal seringkali mengundang campur tangan pihak asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan mereka. B. Ancaman dari luar negeri terhadap NKRI Dengan berakhirnya Perang Dingin pada awal tahun 1990an, maka ketegangan regional di dunia umumnya, dan di kawasan Asia Tenggara khususnya dapat dikatakan berkurang. Meskipun masih terdapat potensi konflik perbatasan khususnya di wilayah Laut Cina Selatan, misalnya sengketa kepulauan Spratly yang melibatkan beberapa negara di kawasan tersebut, namun diperkirakan semua pihak terkait tidak akan menyelesaikan masalah tersebut melalui kekerasan bersenjata. Dapat dikatakan bahwa ancaman dalam bentuk agresi dari luar relatif kecil. Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

18

Potensi ancaman dari luar tampaknya akan lebih berbentuk upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkoba, film-film porno atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda, dan merusak budaya bangsa. Potensi ancaman lainnya adalah dalam bentuk ”penjarahan” sumber daya alam melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan, seperti illegal loging, illegal fishing, dll. G. Gerakan Pemecah NKRI Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September sampai Desember 1948 antara pemberontak komunis PKI dan TNI. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya Negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan didukung pula oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifoeddin. Pada saat itu hingga era Orde Lama berakhir, peristiwa ini dinamakan Peristiwa Madiun, dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Baru di era Orde Baru peristiwa ini mulai dinamakan Pemberontakan PKI Madiun. Bersamaan dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun, baik itu tokoh sipil maupun militer di pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Pemberontakan DI/TII Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI) yang artinya adalah "Rumah Islam" adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (ditulis sebagai 12 Syawal 1368 dalam kalender Hijriyah) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada dimasa perang dengan tentara Kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 dimana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL, masuk ke kota Bandung Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

19

dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 dimana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan Kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan di PAPUA oleh Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York. Pemberontakan di ACEH dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Operasi militer yang dilakukan TNI dan Polri (2003-2004), beserta kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi Samudra Hindia 2004 menyebabkan diadakannya persetujuan perdamaian dan berakhirnya pemberontakan. Konflik di Ambon Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon-Lease sejak Januari 1999 telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Hingga 2 September 1991 setidaknya telah tercatat 1.132 korban tewas, 312 orang luka parah, 142 orang luka ringan. Sebanyak 765 rumah, 195 ruko serta puluhan kendaraan hancur dibakar. Di samping itu 100.000 ribu orang sudah meninggalkan tempat tinggalnya dan sedikitnya 30.000 orang Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

20

menjadi pengungsi di 60 kamp penampungan, khususnya di kota Ambon dan sekitarnya. Transportasi, khususnya transportasi udara, terhenti; harga-harga kebutuhan pokok kian melonjak dan persediaan makanan menipis; kegiatan pendidikan terhenti. H. Menjaga Keutuhan NKRI Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk mementukan nasib dan tujuannya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski dalam perjalanan sejarah ada upaya untuk menggantikan bentuk negara, tetapi upaya itu tidak bertahan lama dan selalu digagalkan oleh rakyat. Hingga saat ini negara kesatuan itu tetap dipertahankan. Sebagai generasi penerus bangsa kita merasa terpanggil untuk turut serta dalam usaha membela negara. Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI: 1. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. 3. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. 4. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki pancasila, UndangUndang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. 5. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, dan kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Memiliki wawasan nusantara berarti memiliki ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara oleh semua komponen masyarakat. Ketentuan-ketentuan itu, antara lain Pancasila sebagai landasan dan UUD 1945 Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

21

sebagai landasan konstitusional. Ketentuan lainnya dapat berupa peraturanperaturan yang berlaku di daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. 6. Mentaati peraturan, agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Jika peraturan saling dilanggar, akan terjadi kekacauan yang dapat menimbulkan perpecahan. (Pusaka Indonesia, 2014) Generasi muda tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban untuk memelihara dan membangun masyarakat dan negara. Pemuda memiliki peran yang lebih berat karena merekalah yang akan hidup dan menikmati masa depan. Sejarah memperlihatkan kiprah kaum muda selalu mengikuti setiap tapak-tapak penting sejarah. Pemuda sering tampil sebagai kekuatan utama dalam proses modernisasi dan perubahan. I. Mengapa NKRI Harga Mati Mengapa NKRI Menjadi Harga Mati Bagi Bangsa Indonesia? Banyak alasan mengapa NKRI itu menjadi harga mati, diantara sebagian kecil alasan-alasan tersebut ialah: Berkat Rahmat Allah dan Cita-cita Bangsa Didalam Pembukaan UUD`45 alinea 3 yang berbunyi : “Atas Berkat Rohmat Alloh Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Pernyataan ini menunjukkan suatu ikrar akan keyakinan hidup religius yang mendalam dan cita-cita luhur dari Bangsa Indonesia. Oleh karena ‘kemerdekaan’ itu satu paket yg meliputi Pancasila, Proklamasi 17 agustus, UUD 1945, dan NKRI. Maka apabila mengubah NKRI itu sama halnya dengan mengingkari Berkat Rohmat Allah dan mencederai keinginan luhur atau citacita luhur Bangsa Indonesia. Mensyukuri Nikmat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam ini mampu bersatu dalam satu wadah Negara Kesatuan merupakan anugerah besar dari Allah. Sebagai manusia yang beragama, sepatutnya mensyukuri nikmat kesatuan Bangsa ini, sedangkan tindakan mengkufurinya justru melanggar ajaran agama yang dianutnya, agama apapun itu. Orang yang menganggap bahwa wujud Negara Kestuan Republik Indonesia bukan dianggap sebagai nikmat dari Allah Taala sehingga berusaha membongkar dan meruntuhkannya, menunjukkan bahwa orang tersebut mengkufuri nikmat-nikmat Allah, walaupun dengan dalih memperjuangkan agama tapi dalih Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

22

itu hanya retorika yang dibuat-buat saja untuk menutupi kekufurannya. Oleh sebab itu nikmat NKRI harus disyukuri dan dipelihara. Ikrar Sumpah Pemuda Bangsa Indonesia bisa bangkit meraih kemerdekaan adalah didorong oleh peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi Kebangkitan Bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Ikrar “Satu nusa – Satu bangsa – Satu bahasa” inilah yang menjadi pemicu untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka apabila mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti tidak sejalan dengan semangat persatuan dan kesatuan yang telah dijalin oleh para pemuda di tahun 1928. Oleh sebab itu, mengganti NKRI berarti mengingkari semangat Sumpah Pemuda, mengingkari latar belakang yang mendorong terwujudnya kemerdekaan. Pengorbanan Para Pahlawan Para pahlawan dengan segala pengorbanannya berjuang merebut kemerdekaan untuk dapat mendirikan Negara yang dicita-citakan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila merubah NKRI berarti kita tidak menghargai pengorbanan jiwa raga dan harta dari para pahlawan kemerdekaan. Hal itu tidak patut dilakukan dan tidak ada rasa hormat serta rasa bakti kepada para pejuang yang telah mendahului kita. Berarti NKRI tidak boleh diubah karena akan melanggar etika dan moral terhadap para pejuang tanah air. Inkonstitusional NKRI adalah bentuk Negara Indonesia yang telah dibakukan dalam UUD 1945 Bab 1/ pasal 1/ ayat 1, dan bentuk NKRI ini bersifat fondamen dan tetap. Jadi segala upaya yang ingin merubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan melanggar konstitusi Negara. Dan apabila ada indikasi ke arah itu maka segenap alat-alat Negara harus dengan tegas mengamankannya, karena NKRI adalah harga mati. Kesatuan Nusantara Bentuk Negara Kesatuan sudah menjadi kehendak dan semangat Bangsa Indonesia sejak ribuan tahun silam, terbukti dengan berdirinya Negara Kesatuan berbentuk Kedatuan Sriwijaya yang wilayah kesatuannya meliputi Nusantara, kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Negara Kesatuan berbentuk Kerajaan Majapahit yang wilayah kesatuannya juga Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA

23

meliputi Nusantara, lalu berdiri Negara Kesatuan berbentuk Republik Indonesia yang wilayah kesatuannya juga meliputi Nusantara.Jadi Negara Kesatuan adalah bentuk Negara yang sudah dikehendaki dan dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia sejak ribuan tahun silam. Apakah kesamaan Negara Kesatuan antara Sriwijaya, Majapahit, dan Republik Indonesia ini hanya suatu kebetulan saja? Mustahil hanya kebetulan saja, jelas disini ada ‘Kehendak Agung’ yang mengaturnya. Oleh sebab itu NKRI tidak boleh diubah karena sudah menjadi Taqdir Allah untuk Indonesia. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka NKRI harus dijaga dan dipertahankan sekuat tenaga dari segala bentuk rongrongan dan upaya makar, lebih-lebih dalam era modern sekarang ini, dimana persaingan ideologi bangsa-bangsa telah menumbuhkan pertentangan baru, seperti kapitalisme-komunisme-fasisme-ra dikalismefanatisme-arabisme-jubahisme-maupun jenggotisme. Maka masalah pengamanan dan pertahanan NKRI adalah masalah yang sangat penting dan menjadi tanggung jawab pemerintah beserta seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang sadar beragama dan sadar bernegara wajib untuk mensyukuri dan menjaga NKRI dari segala upaya yang akan menggusurnya, marilah kita satukan tekad karena NKRI sudah menjadi harga mati. J. Unsur-Unsur Pembentuk Nasionalisme NKRI Adapun unsur-unsur yang membentuk nasionalisme (bangsa) Indonesia adalah sebagai berikut: a. Kesatuan Sejarah: bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah, yaitu sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya, Majapahit, kemudian datang penjajah, tercetus Sumpah Pemuda 1928 dan akhirnya memproklamasikan sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia.


24

b. Kesatuan Nasib: yaitu bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan nasib yaitu penderitaan penjajahan selama tiga setengah abad dan memperjuangkan demi kemerdekaan secara bersama dan akhirnya mendapatkan kegembiraan bersama atas karunia Tuhan Yang Maha Esa tentang kemerdekaan. c. Kesatuan Kebudayaan: Walaupun bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan, namun keseluruhannya itu merupakan satu kebudayaan yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Jadi, kebudayaan nasional Indonesia tumbuh dan bekembang di atas akar-akar kebudayaan daerah yang menyusunnya. d.

Kesatuan Wilayah: bangsa ini hidup dari mencapai penghidupan dalam wilayah Ibu Pertiwi, yaitu satu tumpah darah Indonesia.

e. Kesatuan Asas Kerokhanian: bangsa ini sebagai satu bangsa memiliki kesamaan citacita, kesamaan pandangan hidup dan filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri yaitu pandangan hidup Pancasila (Notonegoro, 1975:106).


25

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit serta dijajah oleh bangsa asing selama tiga setengah abad. Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat-istiadat kebudayaan dan agama, serta berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, keadaan yang beraneka ragam tersebut bukanlah merupakan suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu justru merupakan suatu daya penarik ke arah suatu kerjasama persatuan dan kesatuan dalam suatu sintesis dan sinergi yang positif, sehingga keanekaragaman itu justru terwujud dalam suatu kerjasama yang luhur. B. Saran Dari hasil pembahasan yang telah kami bahas, kami memberikan saran kepada semua pihak, khususnya para generasi muda Indonesia untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme terhadap Negara Indonesia guna mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara kita tercinta ini. Karena pemuda adalah calon penerus perjuangan dan pembangunan bangsa di masa yang akan datang, dan juga generasi muda merupakan satu-satunya harapan bangsa untuk bisa lebih maju lagi.


26

DAFTAR PUSTAKA https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia http://www.nkri.web.id/ http://obrolanpolitik.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-terbentuknya-negara-kesatuan.html http://www.academia.edu/9513390/MAKALAH_NKRI http://inbe-olive.blogspot.co.id/2012/02/mengapa-nkri-menjadi-harga-mati-bagi.html http://kurnia-nett.blogspot.co.id/2014/11/gerakan-pemecah-nkri.html http://fuji2410.blogspot.co.id/ http://aninluthfiani.blogspot.co.id/2015/09/contoh-makalah-pkn-bentuk-negara.html http://kumpulan-makalah-adinbuton.blogspot.co.id/2015/11/makalah-negara-kesatuanrepublik.html


27

Makalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Recommend Documents