ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara Dosen Pengampu : Qotrun Nida, S.H.,M.H.
Oleh:
Lina Mihrunnisa
(6661170147)
Putri Farah
(6661160019)
Kelas II/A
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG
1
2018 KATA PENGANTAR
Puji syukur mari lah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat serta karunia-Nya sehingga kami berhasil menyelesaikan dengan baik serta serta tepat waktu dengan judul “Organisasi Administrasi Negara.” Keberhasilan dalam penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan semua pihak, baik saran maupun dukungan dan arahan serta do’a. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 1. Qotrun Nida, S.H.,M.H. selaku dosen Hukum Administrasi Negara 2. Orang tua, keluarga serta semua rekan seperjuangan Makalah ini membahas tentang “Organisasi “ Organisasi Adminsitrasi Negara.” Negara.” Ditinjau dari segi ilmu hukum organisasi administrasi negara hanya meliputi eksekutif sebagai pelaksana UU. Dalam menjalankan semua aktivitas negara baik di Pusat maupun Daerah perlu adanya semacam pembagian kewenangan. Negara sudah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan Pusat dan Daerah yang mana semuanya dibawah kendali eksekutif sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya lah milik Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi perbaikan makalah ini kedepannya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai segala urusan kita. Amin. Serang, 06 Februari 2018
Penyusun
2
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ................................................ ...................................................................... ............................................. ......................... 2 BAB I: I: PENDAHULUAN.......... PENDAHULUAN................................ ............................................... ......................................... ................ 3
1. Latar Belakang........................... Belakang................................................. ............................................ ...................................... ................ 4 2. Tujuan..................................... Tujuan........................................................... ............................................ .......................................... .................... 4 BAB II: II: PEMBAHASAN.......................... PEMBAHASAN................................................ ............................................... ........................... 6
A. Kajian Kajian Teori…………………………………………………………… 6 1.
Definisi Organisasi....................... Organisasi.............................................. ............................................. .............................. ........ 6
2.
Definisi Administrasi........................... Administrasi................................................. ............................................ ...................... 6
3.
Definisi Negara....................................................... Negara.............................................................................. .......................... ... 8
4.
Kesimpulan Organisasi Administrasi Negara………………….. Negara…………………...... .... 8
5.
Organisasi Adminsitrasi Negara………………………………… Negara………………………………….. .. 8
6.
Organisasi Negara dan Organisasi Administrasi Negara…………. 11
7.
Struktur Organisasi Administrasi Negara……………………..…… 15 Negara……………………..…… 15
8.
Dasar Hukum yang Mempertegas Tingkatan Organisasi Adminsitrasi Negara…………………………………… Negara…………………………………… 17
9.
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah…………….. Daerah …………….... 18
BAB III: III: PENUTUP............................. PENUTUP................................................... ............................................ ............................... ......... 20
1. Kesimpulan.................. Kesimpulan........................................ ............................................ ............................................ ............................... ......... 20 2. Saran………………………………………………………………..… Saran………………………………………………………………..….. 20 Daftar Pustaka....................................... Pustaka............................................................. ............................................ ............................... ......... 21
3
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Sebagai sistem yang dipraktekan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, administrasi negara dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang cepat berubah. Sebagai sistem penyelenggaran pemerintahan negara, organisasi harus mampu menjamin efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan, termasuk kebijakan
desentralisasi,
baik
di
pemerintahan
pusat
maupun
di
pemerintahan daerah, yang dijiwai semangat oleh semangat persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, format dan design kelembagaan negara harus mewadahi pula seluruh kegiatan dan kinerjanya penyelenggaraan pemerintahan, yang berimplikasi pada tatanan Organisasi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, yang lebih sesuai dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial Presiden secara berkesinambungan. Kebutuhan untuk mewujudkan good governance yang direfleksikan oleh teraktualisasinya asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999, pada hakekatnya akan berhasil bila organisasi pemerintahan negara dibentuk dan ditata berdasarkan prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik. Sesuai dengan sifatnya yang hars selalu mampu beradaptasi dengan lingkungan, tatanan Organisasi Pemerintah sebagai bagian integral dari sistem administrasi negara merupakan instrument untuk memenuhi kepentingan tertentu dan sesaat, yang hanya menambah beban bagi Pemerintah atau Negara. Oleh karenanya pengembangan organisasi ekstra struktural dalam konteks kenegaraan harus dibedakan dalam konteks pemerintahan berdasarkan kriteria yang jelas, baik kewenangan, personil maupun pembiayaannya. B. Tujuan Makalah
Adapun tujuan-tujuan atas judul makalah yang kami buat saat ini, yakni:
4
1. Untuk mengetahui apa itu organisasi administrasi negara 2. Untuk mengetahui apa itu organisasi negara 3. Untuk mengetahui struktur organisasi administrasi negara
5
BAB II PEMBAHASAN A. Kajian Teori 1. Definis Organisasi
a. Max Weber menyatakan bahwa pengertian organisasi adalah suatu kerangka hubungan yang terstruktur dimana di dalamnya terdapat tanggung jawab dan wewenang serta pembagian kerja untuk mengeksekusi fungsi tertentu. b. Prof. Dr. Sondang P. Siagian menyatakan bahwa Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama dan terikat secara formal dalam rangka untuk melakukan pencapaian tujuan yang telah ditentukan pada ikatan yang terdapat pada seseorang atau beberapa orang yang telah dikenal sebagai seorang dan atasan atau kelompok orang yang memang dikenal menjadi bawahan. c. Cyril Soffer berpendapat bahwa organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu system kerja dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil. d. Schein menjelaskan bahwa organisasi ialah suatu koordinasi yang dilakukan oleh sekelompok orang secara rasional guna meraih tujuan tertentu. Schein juga memparkan bahwa terdapat pembagian pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab masingmasing anggota dalam organisasi e. Pengertian organisasi menurut Stoner ialah suatu pola yang berupa hubungan-hubungan di mana terdapat orang-orang yang melakukan aktivitas bersama berdasarkan pengarahan atasan guna mencapai tujuan bersama. 2. Definisi Administrasi
6
Administrasi dalam lingkup kecil yaitu tulis menulis atau surat menyurat, seperti, seorang sekretaris yang mencatat jadwal meeting atasannya. Sedangkan adminitrasi dalam lingkup luas adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebh untuk mencapai tujuan. Setelah mengetahui arti administrasi dalam lingkup sempit dan luas, berikut adalah pengertian dari para ahli: a. Menurut Luther Gullick , Adminitrasi adalah suatu sistem pengetahuan
dimana
hubungan-hubungan,
olehnya
manusia
meramalkan
dapat
mengerti
akibat-akibat
dan
memengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orangorang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama. (Gullick:1937) b. Menurut So Sond nda ang P.S P.Siagia iagian n, Adminitrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambildan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian:1985) Dalam buku “Petunjuk Adminitrasi” terbitan Universitas Gadjah Mada, administrasi didefinisikan sebagai berikut:
Suatu aktifitas yang terutama bersangkutan dalamcara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula.
Suatu proses yang lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha pemerintah maupun swasta, baik usaha sipil maupun usaha militer, baik usaha berskala besar maupun usaha kecil-kecilnya.
Suatu pengorganisasian dan bimbingan orang-orang, agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus.
Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.
7
3. Definisi Negara
Sudah banyak ahli yang memberikan definisi tentang negara, antara lain sebagai berikut di bawah ini: a. Menurut Ari A ri sto stoteles les,
Negara
adalah
persekutuan
dari
keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang diperoleh. b. Menurut So Socra crattes, Negara adalah organisasi yang mengatur hubungan orang-orang dalam suatu kota atau polis (negara waktu itu) c. Menurut I mmanuel nuel K ant , Negara adalah organisasi yang harus ada karena untuk menjamin terlaksananya kepentingan umum, warga negara di lingkungan hukum dalam batas norma
yang
telah
ditentukan
undang-undang
sebagai
kemauan bersama. Dari pernyataan para ahli diatas bisa disimpulkan bahwa Negara adalah sekelompok sekelompok orang yang yang tinggal di suatu suatu
tempat dengan dengan
menerapkan nilai-nilai yang disetujui sebagai undang-undang. 4. Kesimpulan Definisi Organisasi Administrasi Negara
Organisasi administrasi negara adalah sejumlah oraganisasi atau lembaga
yang
dibentuk
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan negara, berupa organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. Lalu organisasi administrasi pada suatu negara pemerintahan. dipengaruhi oleh bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut, selain dipengaruhi bentuk negara dan sistem pemerintahan, tatanan organisasi pemerintahan negara juga dipengaruhi oleh tata nilai yang dianut berupa falsafah, cita-cita dan tujuan bernegara serta perkembangan lingkungan stratejik yang dihadapi dihadapi baik dalam tataran nasional maupun internasional. 5. Organisasi Administrasi Negara
Organisasi administrasi negara adalah institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada berada di bawah lembaga
8
eksekutif dimana dalam hal ini presiden berlaku sebagai kepala pemerintahan bukan kepala Negara. Organisasi Administrasi Negara memiliki beberapa ciri yaitu : a.
Tidak diatur secara konkrit dalam suatu UndangUndang,
b.
Jumlahnya tak terbatas, tergantung dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat,
c.
Semua lembaganya menyebar,
d.
diangkat karena berstatus sebagai Pegawai Negri Sipil,
e.
Pertanggungjawaban ada kepada atasan,
f.
Keberadaan dan fungsi pokoknya merupakan public service, dan
g. Nama lembaga tergantung dari fungsi dan tugas dari lembaga tersebut. Organisasi administrasi negara memiliki 2 sifat, yaitu : a.
Bersifat Teritorial, yaitu Negara sebagai organisasi terikat pada wilayah tertentu yang merupakan wilayah yurisdiksi ( grondgebied grondgebied )
b.
Bersifat Fungsional, yaitu Negara sebagai organisasi terikat pada fungsi atau tugas tertentu terte ntu yang menyangkut yurisdiksi fungsional ( zakengebied ) dan yurisdiksi orang-orang tertentu ( personnengebied). personnengebied).
Dibentuknya organisasi administrasi Negara bertujuan untuk : a.
Membagi tugas-tugas pemerintah.
b.
Membatasi tugas, kewenangan dan tanggung jawab.
c.
Memberikan
pelayaan
secara
masyarakat,
sehingga
masyarakat
mendapatkan pelayanan.
9
spesialisasi mudah
kepada untuk
d.
Memudahkan pengawasan oleh atasan dan masyarakat, karena pembagian tugasnya telah dilakukan secara tegas dalam undang-undang. Dan
e.
Memudahkan
komunikasi
dan
koordinasi
antar
organisasi administrasi negara. Ditinjau dari segi ilmu hukum organisasi administrasi negara hanya meliputi eksekutif sebagai pelaksana UU dala hal ini pemerintah yang mana dilakakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. daer ah. Dalam Dala m menjalankan semua aktivitas negara baik di Pusat maupun Daerah perlu adanya semacam pembagian kewenangan. Negara sudah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan Pusat dan Daerah yang mana semuanya dibawah
kendali
eksekutif
sebagai
pemegang
kekuasaan
pemerintahan. Maka dari itu perlu adanya sesuatu yang mengatur baik pemerintahan pusat dan daerah ini berkaitan tugas dan wewenangnya sebagai pelayan masyarakat secara universal. Dalam terciptanya proses dala menjalan pemerintahan yang baik perlu adanya kejasaman yang baik antara pemerintah pusat maupun daerah. Didalam UUD RI 1945 diatur tentang pemerintah daerah dalam pasal 18. Di dalam pemerintahan daerah dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2) amandemen ke-2]. Yang mana keseluruhan diatur secara khusus dalam No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 wewenang dari pemerintah pusat adalah dalam urusan bidang politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama, di luar dari pada itu adalah urusan pemerintah daerah seperti urusan dalam
10
bidang kebudayaan, pendidikan, SDA daerah, ekonomi daerah, kesehatan, kependudukan, pembangunan daerah dan lain-lain yang mana penyelenggaraan urudan pemerintah dibagi berdasrkan criteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan [pasal 11 (1)]. Di dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 angka 7, 8, dan 9 dikenal dengan asas penyelenggaraan pemerintah di daerah : Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana dilakukan oleh Aparat administrasi daerah dan dan dari APBN dan APBD; Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang (delegation of power) pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang mana pusat memberikan perencanaan kepada aderah dan dilakukan oleh aparat administrasi pusat serta dana dari APBN; Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang mana dilakukan oleh aparat daerah yang dimintai tugas dari pemerintah pusat, dana diperoleh dari APBN dan APBD dan pertanggungjawabannya langsung langsung kepada pemerintah pusat. 6. Organisasi Negara dan Organisasi Administrasi Negara
a. Organisasi Negara Sebelum kita membahas tentang organisasi Negara kita mengetahui pengertian dari organisasi dan negara. Organisasi (Yunani: ὄργανον, organon organon - alat) adalah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Baik dalam penggunaan sehari-hari maupun ilmiah, istilah ini digunakan dengan banyak
11
cara. Dalam ilmu-ilmu sosial, sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, psikologi, dan manajemen. manajemen. Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi (organizational studies), studies), perilaku perilaku organisasi (organizational behaviour ), ), atau analisa organisasi (organization analysis). analysis ). Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok sama satu sama lain, dan ada pula yang berbeda. Sedangkan Negara adalah suatu wilayah suatu wilayah di permukaan bumi permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, politik, militer, ekonomi, ekonomi, sosial sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada. Maka organisasi negara yaitu suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama dalam suatu Negara. Organisasi yang
berada
di
Negara
Indonesia
diantaranya
yaitu
Muhammadiyah, Fatwa MUI, Nahdatul Ulama, Perhimpunan Pelajar Indonesia dan lain lain. Contohnya Perhimpunan Pelajar Indonesia, juga disebut Persatuan Pelajar Indonesia (PPI), adalah organisasi yang beranggotakan para pelajar para pelajar dari Indonesia dari Indonesia yang sedang belajar di luar negara Indonesia. Anggota PPI adalah para pelajar warganegara Indonesia yang sedang menuntut ilmu dalam berbagai strata Doktoral)
di
pendidikan/universitas pendidikan/universitas negara
12
yang
(S1, S2, S3, Post
bersangkutan.
Daftar
berikut
merupakan cabang-cabang PPI di seluruh dunia, diurutkan menurut nama negara yang bersangkutan. b. Organisasi Administrasi Negara Didalam Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berseri kat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, artinya apa negara memberikan kebebasan kepada warna negaranya berkumpul dan berserikat dalam sebuah organisasi seperti dalam dal ini partai politik dimana didalamnya mempunyai misi dan visi yang berbeda antara parpol yang satu dan lainnya yang mana sebagai wadah rakyat untuk menyatakan pikirannya dan pendapatnya yang kemudian diatur dalam undang-undang. Organisasi administrasi negara sendiri adalah institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada di bawah eksekutif dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan. Maka dari itu harus bisa dibedakan antara organisasi dan organisasi administrasi negara yang mana keduanya memiliki perbedaan yang sangat signigfikan. Organisasi administrasi negara adalah institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada berada di bawah eksekutif dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan (Top Leader Organisasi Administrasi Negara) Negara) dimana jumlahnya tidak terbatas hal ini dilakukan karena bertujuan untuk :
Membagi tugas-tugas pemerintah
Membatasi tugas, kewenangan dan tanggung jawab
Memberikan
pelayaan
secara
masyarakat,
sehingga
masyarakat
spesialisasi mudah
kepada untuk
mendapatkan pelayanan
Memudahkan pengawasan oleh atasan dan masyarakat, karena pembagian tugasnya telah dilakukan secara tegas dalam undang-undang, dan
13
Memudahkan komunikasi dan koordinasi antar organisasi administrasi negara.
Organisasi Keaadministrasian Negara juga dapat dikatakan adalah keseluruhan tata susunan administrasi negara yang terdiri:
Kementerian/Departemen-departemen
Direktorat
Biro
Kantor
Wilayah-wilayah
Maka, organisasi administrasi negara adalah organisasi yang terdapat dalam administrasi Negara dan mengatur segala bentuk administrasi di dalam Negara Indonesia. Dilihat dari fungsi administrasi negara adalah fungsi menyelenggarakan UU sebagai padanan kata rule application – menerapkan. M/ Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (norma hukum umum tidak menyebutkan, suatu saat presiden mengangkat A menjadi menteri, hal ini berarti Presiden melakukan rules application. Dibawah ini adalah bentuk penyelenggaraan Negara. Penyelenggara Negara:
Terdiri dari Kekuasaan-kekuasaan
Pelaksanaan kekuasaan disebut Tugas atau Fungsi
Kekuasaan berlandaskan hukum disebut Kewenangan
Kekuasaan yang dipangku seseorang disebut Jabatan
Orang yang memangku jabatan disebut Pejabat
Keseluruhan Pejabat disebut Penguasa
Penyelenggara Negara menurut UUD 1945
14
Penyelenggaraan Negara di bidang Kedaulatan Rakyat, adalah rakyat
Penyelenggaraan Negara di bidang Konstitusi: MPR
Penyelenggaraan Negara di bidang Pembentukan UU, adalah Presiden dan DPR
Penyelenggaraan Negara di bidang Pelaksanaan UU, adalah Presiden dan Para Menteri
Penyelenggaraan Negara di bidang Kepenasehatan, adalah DPA à Dihapus
Penyelenggaraan di bidang Pemeriksaan Kekuangan, adalah BPK
Penyelenggaraan di bidang Penegakan UU – UU – Kehakiman, Kehakiman, adalah MA/MK.
7. Struktur Organisasi Administrasi Negara
Berikut struktur organisasi Administrasi Negara: a.
Pimpinan Pemerintahan Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu pula oleh staf administrasi Presiden, yaitu Sekretariat Negara dan Sekretariat
Kabinet.
Fungsi
Sekretariat
Negara
dan
Sekretariat Kabinet dalam pemerintahan penting karena sifatnya yang memantau berbagai tahap proses analisis dan pembentukan kebijakan yang akan dijadikan keputusan pimpinan pemerintahan tertinggi. Kabinet terdiri dari Menteri yang memimpin Departemen, Menteri Koordinator , dan Menteri Negara yang memimpin Kementerian Negara. b.
Departemen dan Kementerian Susunan dalam suatu Departemen terdiri dari :
Unsur Pimpinan, Menteri sebagai pimpinan departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden
15
Unsur
Pembantu
Pimpinan,
Sekretariat
Jenderal
bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas mengkoordinasikan
perencanaan,
pembinaan,
dan
pengendalian terhadap program administrasi, sumber daya manusia serta pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Jenderal menyelenggarakan fungsi : -
koordinasi kegiatan departemen; penyelengaraan umum
pengelolaan
untuk
mendukung
administrasi kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen; -
penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian
Negara,
Departemen
lain,
Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga lain yang terkait; -
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
Unsur Pelaksana, Direktorat Jenderal bertanggung jawab pada Menteri dan bertugas melaksanakan perumusan
kebijakan
dan
pelaksanaannya
serta
standardisasi teknis tugas-tugas umum departemen
Unsur Pengawasan, Inspektorat Jenderal bertanggung jawab pada Menteri dan bertugas melaksanakan pengawasan di departemen
Unsur Pelaksana Teknis, Badan dan Pusat sebagai unsur pelaksana tugas administrasi atau tugas teknis departemen bertanggung jawab pada Menteri
16
Staf
Ahli,
yang
bertugas
membantu
Menteri
memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya. Perangkat departemen di daerah (kewenangan tidak
diserahkan ke daerah tetap di pusat/departemen) c.
Lembaga non-Departemen Lembaga
Non-Departemen
adalah
lembaga
negara di Indonesia di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. dari Presiden. Kepala Lembaga NonDepartemen bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri melalui menteri atau mengoordinasikannya.
pejabat
setingkat
Lembaga
menteri
Non-Departemen
yang di
Indonesia. Contohnya seperti :
Lembaga Informasi Nasional
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Badan Narkotika Nasional, dll. Nasional, dll.
8. Dasar Hukum Yang Mempertegas Tingkatan Organisasi Administrasi Negara
Secara garis besar Organisasi Administrasi Negara dapat dibedakan menjadi : a. Organisasi Administrasi Negara Tingkat Pusat, seperti Organisasi Kementrian, Organisasi Lembaga Pemerintahan Non-Kementrian. Semua tentang Organisasi Tingkat Pusat seperti kedudukan, fungsi, susunan, tugas, dan tata kerja diatur dalam : - UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara - Peraturan Presiden No.47 Tahun 2009 tetang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara
17
- Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara - Peraturan Presiden No.11 Tahun 2005 - Peraturan Presiden No.12 Tahun 2005 - Peraturan Presiden No.52 Tahun 2005 b. Organisasi
Administrasi
Organisasi
provinsi
Negara dan
Tingkat Organisasi
Daerah,
seperti
Pemerintahan
Kabupaten/Kota. Diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 dengan segala peraturan pelaksanaan dan perubahannya. 9. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pada masa reformasi sekarang ini, pola hubungan pemerintah pusat dan daerah telah diatur lebih jauh dalam bingkai otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004. Dibuatnya undang- undang ini tidak lain adalah demi menjaga keharmonisan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hubungan Pusat-Daerah dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Denga adanya kekuasaan yang terdesentralisasi, diharapkan semua stake holder yang terlibat dapat bersinergi dan mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana seharusnya. Secara umum hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut:
18
a.
Pemerintah Pusat yang mengatur hubungan antara Pusat dan
Daerah
yang
dituangkan
dalam
peraturan
perundangan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun dalam pengaturan hubungan tersebut haruslah memperhatikan aspirasi daerah sehingga tercipta sinerji antara kepentingan pusat dan daerah. b.
Tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusanurusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara.
c.
Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat
menentukan
supervisi,
kebijakan
monitoring,
pemberdayaan sehingga
makro,
evaluasi, daerah
melakukan
kontrol
dapat
dan
menjalankan
otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak bersifat pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, daerah berwenang membuat kebijakan daerah. Kebijakan yang diambil daerah
adalah
dalam
batas-batas
otonomi
yang
diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
19
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan
Organisasi administrasi negara adalah institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada berada di bawah lembaga eksekutif dimana dalam hal ini presiden berlaku sebagai kepala pemerintahan bukan kepala Negara. Organisasi
Administrasi
Negara
memfokuskan
kepada
organisasi-organisai yang mengacu kepada pemerintahan/negara, yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan. Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan tertentu yang sifatnya harus dilaksanakan, dan biasanya berhubungan dengan hubungan kerja. Organisasi Pusat Menjalankan Urusan Pemerintahan pusat yang dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Departemen. Sedangkan Organisasi
Pemerintah Daerah yang dibagi antara
Daerah Propinsi, dan propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai mempunyai pemerintah daerah. Disamping itu Daerah Propinsi juga berkedudukan sebagai wilayah Administrasi. B. Saran
Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber - sumber yang lebih banyak yang dapat di pertanggung jawabkan. Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah di jelaskan. Untuk bagian terakhir dari makalah adalah lampiran beserta daftar pustaka.
20
DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirjo, S. Prajudi. 1995. Hukum Adminitrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia Syafiie, Inu Kencana dan Welasari, SIP, M.Si. 2015. Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Ziazone.
2013.
Hubungan
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah.
https://ziazone.wordpress.com/2013/05/11/hubungan-pemerintah-pusat-dandaerah. 06 Maret 2018 http://ianbachruddin.blogspot.co.id/2011/11/organisasi-negara-dan-organisasi.html diakses pada Minggu, 4 Maret 2018 jam 22:54 http://vivigustin.blogspot.co.id/2017/03/makalh-organisasi-negara-danorganisasi.html diakses pada Minggu, 4 Maret 2018 jam 22:54
21
