BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia berarti mengumumkan kepada dunia dan
bangsa Indonesia telah menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat. Tujuan nasional bangsa Indonesia dituangkan secara jelas dan gambling dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat, yaitu “...Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Hal ini menunjukkan Negara Indonesia menekankan pentingnya partisipasi aktif bangsa dalam tata pergaulan dunia internasional. Sejak merdeka, Indonesia mencoba mengambil peran dalam berbagai masalah regional sesuai ukuran dan lokasinya, namun menghindari keterlibatan dalam konflik di antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Dalam tata pergaulan internasional, perjuangan bangsa dilaksanakan atas dasar semboyan “percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan sendiri”. Dengan semboyan ini Bangsa Indonesia mampu menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia secara baik. Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera Indonesia menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat internasional dan juga banyak terlibat dalam berbagai forum internasional. Indonesia menjadi anggota PBB, ASEAN, OKI (Organisasi Konferensi Islam), Gerakan Non-Blok (GNB), dan lain sebagainya. Pendek kata, negara Indonesia memiliki kebijakan atau politik luar negeri. Dalam tata pergaulan internasional, perjuangan bangsa dilaksanakan atas dasar semboyan “percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan sendiri”. Dengan semboyan ini Bangsa Indonesia mampu menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia secara baik. Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
1
Namun pada kenyataanya masih banyak hubungan yang bertentangan antara negara satu dengan yang lain. Yang mengakibatkan terjadinya konflik dan terusiknya perdamaian dunia. Konflik biasanya dipicu dengan adanya masalah dalam hal sosial, ekonomi, politik, agama maupun kebudayaan. Terjadinya konflik akibat adanya keserakahan, kurang saling menghargai dan mengerti antara satu dengan yang lain.
B.
Rumusan Masalah 1. Apa penegertian dari politik luar negeri? 2. Bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia? 3. Apa landasan politik luar negeri Indonesia? 4. Apa tujuan politik luar negeri Indonesia? 5. Bagaimana partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia?
C. Tujuan 1. Menegetahui penegertian dari politik luar negeri. 2. Menegetahui bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia. 3. Menegetahui landasan dari politik luar negeri indonesia. 4. Menegetahui tujuan dari politik luar negeri indonesia. 5. Menegetahui bagaimana partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia.
2
BAB II PEMBAHASAN
A.
Pengertian Politik Luar Negeri Secara sederhana Politik luar negeri diartikan sebagai skema atau pola dari cara dan
tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negera tertentu berhadapan dengan Negara lain atau sekelompok Negara lain. Politik luar negeri merupakan perpaduan dari tujuan atau kepentingan nasional dengan power dan kapabilitas (kemampuan). Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik luar negeri suatu negara termasuk Indonesia, definisi atau pengertian dari politik luar negeri seperti di bawah ini: 1. Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. 2. Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijaksanaan atau setiap yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain untuk yang ditujukan untuk kepentingan nasional. 3. Politik luar negeri merupakan penjabaran dari politik nasional, sedangkan politik nasional merupakan penjabaran untuk dari kepentingan nasional atau tujuan negara yang bersangkutan. Jadi, pada dasarnya politik luar negeri merupakan strategi untuk melaksanakan kepentingan nasional atau tujuan negara yang ada kaitannya dengan negara lain. B.
Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai Negara Republik Indonesia
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat, yaitu “...Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
3
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Hal ini menunjukkan Negara Indonesia menekankan pentingnya partisipasi aktif bangsa dalam tata pergaulan dunia internasional. Dalam tata pergaulan internasional, perjuangan bangsa dilaksanakan atas dasar semboyan “percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan sendiri”. Dengan semboyan ini Bangsa Indonesia mampu menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia secara baik. Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas, artinya bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan (Timur dengan faham Komunisnya dan Barat dengan faham Liberalnya). Aktif, artinya dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan. Aktif memperjuangkan ketertiban dunia. Aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia. Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut : Bebas, dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif, berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadiankejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif .
C.
Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Landasan politik luar negeri Indonesia ada 2, yaitu landasan ideal dan landasan
konstitusional. 1. Landasan Idiil Landasan idiil adalah Pancasila, bahwa bangsa Indonesia mengakui semua manusia sebagai ciptaan tuhan yang mempunyai martabat yang sama, tanpa memandang asal-usul keturunan, menolak penindasan manusia atas manusia atau penghisapan oleh bangsa lain, menempatkan persatuan dan kesatuan, menunjukkan
4
bangsa Indonesia yang memiliki sifat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan menunjukkan pandangan yang menginginkan terwujudnya keadilan sosial dengan mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. 2. Landasan Konstitusional (UUD 1945) Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia, yaitu UUD 1945. Landasan tersebut sangat penting bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam menunjang tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 maupun Batang Tubuh UUD 1945. a. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. b. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. “… dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, …” c. UUD 1945 Pasal 11. “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”. d. UUD 1945 Pasal 13. Ayat 1 : “Presiden mengangkat duta dan konsul”. Ayat 2 : “Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Ayat 3 : “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. 3. Landasan Operasional a. Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. b. Kebijakan presiden dalam bentuk keputusan presiden. c. Kebijakan menteri luar negeri yang membentuk peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.
5
D.
Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia Ada tiga hal pokok yang menjadi tujuan politik luar negeri Indonesia, (a)
mempertahankan kemerdekaan dan menghapuskan segala bentuk penjajahan, (b) memperjuangkan perdamaian yang abadi, (c) memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan antara lain: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ...”. Rumusan ini merupakan sumber utama bagi politik luar negeri Republik Indonesia. Sejak bangsa Indonesia berjuang untuk melepaskan belenggu penjajahan dari Belanda, cita-cita Bangsa Indonesia tidak terlepas kepada pencapaian kemerdekaan. Pemimpin-pemimpin pergerakan nasional dengan tegas menyatakan: Indonesia merdeka dan berdaulat hanyalah merupakan sarana, suatu alat untuk mencapai susunan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh Rakyat Indonesia. Untuk mengejar serta melaksanakan cita-cita nasional itu perlu adanya kerja sama dan hubungan yang baik dengan bangsabangsa yang lain di seluruh dunia. Hal-hal inilah yang merupakan titik tolak politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta dalam bukunya yang berjudul “Dasar Politik Luar Negeri Indonesia” menjelaskan mengenai tujuan politik luar negeri Republik Indonesia yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut: 1.
Mempertahankan, kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan.
2.
Memperoleh dari luar negeri barang-barang yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat juka barang-barang tersebut belum dapat dihasilkan sendiri, misalnya: barang-barang kapital, barang-barang industri, obat-obatan dan lain-lain.
3.
Perdamaian Internasional dengan suasana damai kita dapat membangun dan mewujudkan kemakmuran rakyat.
4.
Persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan dari cita-cita yang tersimpulkan dari Pancasila.
6
Maka untuk tujuan politik negeri Indonesia menyebutkan pokok-pokok politik negerinya antara lain: 1.
Politik Damai (Tidak suka perang/cara-cara konflik dalam menyelesaikan permasalahan).
2.
Bersahabat dengan segala bangsa atas dasar harga menghargai tanpa mencampuri soal struktur dan bentuk pemerintahan negara lain.
3.
Memperkuat sendi-sendi Hukum internasional dan Organisasi Internasional untuk menyusun perdamaian yang kekal.
4.
Berusaha dalam Persekutuan Bangsa-Bangsa untuk mencapai kemerdekaan bangsa-bangsa lain yang belum merdeka hingga saat ini.
E.
Partisipasi Indonesia dalam Perdamaian Dunia Perwujudan politik Indonesia yang bebas dan aktif, dapat kita lihat pada contoh
berikut ini. 1. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika Tahun 1955, yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Deklarasi Bandung. 2. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok Tahun 1961 yang berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. 3. Indonesia aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). 4. Ikut aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintah Filipina dan Bangsa Moro. Peran aktif Indonesia di dunia Internasional dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan politik, bantuan kemanusiaan maupun peranannya baik dalam bentuk sebagai pengamat militer, staf militer atau Kontingen Satgas operasi pemeliharaan perdamaian sebagai duta bangsa di bawah bendera PBB. Keikutsertaan Indonesia dalam upaya perdamaian dunia adalah dengan menjadi anggota pasukan perdamaian. Keikutsertaan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian sudah dimulai sejak tahun 1957. Pasukan perdamaian dari Indonesia dikenal dengan nama
7
Kontigen Garuda atau Konga. Sejak tahun 1967 sampai saat ini Garuda Indonesia telah diterjunkan keberbagai kawasan konflik bergabung dengan pasukan perdamaian PBB. Kontigen Garuda 1 diterjunkan ke Mesir pada tanggal 8 Januari 1957. Adapun samapai sekarang ini Kontigen Garuda XIIA terakhir kali diterjunkan ke Libanon sebagai bagian dari UNFIL ( Pasukan Perdamaian PBB di Libanon ) pada September 2006. Dalam rangka membangun partisipasi aktif dalam perdamaian dunia, beberapa hal dapat dilakukan Bangsa Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menjalankan politik damai dan bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan negara lain. 2. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan, dan meningkatkan kemandirian bangsa, serta memiliki kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat. 3. Bangsa Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal dan abadi. 4. Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan. 5. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO. 6. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara, serta kepentingan Indonesia, dan memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional. 7. Meningkatkan kualitas diplomasi baik regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerja sama, dan pembangunan kawasan.
8
BAB III PENUTUP A.
Kesimpulan Politik luar negeri Indonesia merupakan bebas aktif. Bebas, artinya bahwa bangsa
kita bebas menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia tanpa harus terikat dengan blok barat atau blok timur. Aktif, artinya bahwa kita akan senantiasa berusaha menciptakan dan mewujudkan kehidupan dunia yang aman dan damai. Landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tertuang dalam alinea pertama dan keempat Pembukaan UUD 1945 serta dalam pasal 11 UUD 1945. Sebagai wujud pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. 2. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1 9 5 5 3. Mengirimkan misi perdamaian dunia yang tergabung dalam Misi Republik Indonesia Garuda (MISIRIGA) 4. Membentuk gerakan non blok (non aligned) untuk meredakan ketegangan akibat perang dingin antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Sovyet. 5. Membentuk organisasi ASEAN untuk menciptakan stabilitas Asia Tenggara yang aman, tertib, dan damai pada tanggal 8 Agustus 1967. 6. Menjalin kerja sama ekonomi, politik, sosial budaya, dan iptek dengan negaranegara di dunia.Aktif dalam organisasi internasional seperti OKI, APEC, OPEC, dan sebagainya.
B.
Saran Upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia dilakukan diwujudkan melalui
pendekatan budaya, pendekatan sosial dan ekonomi, pendekatan politik dan pendekatan kebudayaan. Sebagai bangsa yang baik, kita seharusnya mengetahui sejarah peristiwa yang berkaitan dengan negara kita Republik Indonesia yang dapat kita jadikan pelajaran untuk dapat turut serta membangun bangsa Indonesia semakin baik kedepannya.
9
