Makalah Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era Orde Baru para pakar ekonomi,, pelaku ekonomi dan penguasa memandang hukum seagai penghamat agi kelangsungan terselenggaran!a kegiatan ekonomi. Pada "aktu itu hukum tidak di#adikan seagai landasan, pemandu, dan penegak akti$itas idang ekonomi. %eeradaaan hukum dirusak oleh penguasa han!a untuk memela politik ekonomi Orde Baru !ang mengadi pada kepentingan ekonomi negara&negara ma#u dan konglomerat dan multi nati nation onal al 'orp 'orpor orat atio ion. n. Namu Namun n setela setelah h adan! adan!aa krisi krisiss mono monote terr !ang !ang melu melulu luh h lantah lantahka kan n  perekonomian eerapa negara di elahan dunia, mereka aru sadar akan arti pentingn!a ke"ia"aan hukum untuk men'iptakan iklim ekonomi !ang kondusi$ dan untuk menarik  in(esta in(estasi. si. Dalam Dalam upa!a upa!a menemp menempatk atkan an hukum hukum seaga seagaii instru instrumen men !ang !ang er"i er"ia"a a"a untuk  untuk  mendukung pemangunan ekonomi, nampakn!a perlu diketahui peran apa !ang dikehendaki oleh oleh idang idang ekonom ekonomii dari dari keerad keeradaan aan hukum hukum di mas!arak mas!arakat. at. Beerap Beerapaa pakar pakar ekonom ekonomii mengha mengharap rapkan kan agar agar peman pemangun gunan an hukum hukum ekonom ekonomii harus harus diarah diarahkan kan untuk untuk menamp menampung ung dinamika kegiatan ekonomi1), dengan men'iptakan kegiatan !ang e$isien dan produkti$, dan mengandung da!a prediktiilitas. Douglass *. North, seorang pemenang hadiah noel tahun 1++ dalam idang Ilmu Ekonomi, dalam essei !ang er#udul -Institutions and E'onomi' ro"th/ An Histori'al Introdu'tion,0 mengatakan ah"a kun'i memahami peranan hukum dalam dalamme meng ngem ema ang ngka kan n

atau atau ahk ahkan an mene menekan kan pert pertum umu uha han n

ekon ekonom omii

terl terleta etak k

pada pada

 pemahaman konsep ekonomi -transa'tion 'ost0 atau ia!a&ia!a transaksi. .enurut Hernado de 2oto, hukum !ang aik adalah hukum !ang men#amin ah"a kegiatan ekonomi dan sosial !ang diaturn!a dapat er#alan dengan e$isien, sedangkan hukum !ang uruk adalah hukum !ang menga'aukan atau #ustru menghalangi kegiatan usaha sehingga men#adi tidak e$isien. Lihat Hernado de 2oto, asih Ada 3alan Lain, 4e(olusi 5ersemun!i di Negara %etiga, ter#emahan oleh asri aris, 3akarta, 6a!asan 6a!asan Oor Indonesia, 1++1. D#unaedi Hadisumarto, Op.'it. 2etia"an, -Perdagangan dan Hukum/ Beerapa Pemikiran 5entang 4e$ormasi Hukum Bisn Bisnis is,0 ,0

aka akala lah h

dala dalam m

2emi 2emina narr

Impl Implik ikas asii

4e$o 4e$orm rmas asii

Huku Hukum m

Bisn Bisnis is

5erhad rhadap ap

Perekonomian Indonesia, tanggal 7 Desemer 1++, Program 2tudi agister ana#emen, 1

Uni(ersitas Indonesia, Lihat *harles Hima"an, -er'usuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi0, %ompas, )1 April 1++7. 5ransa'tion 'ost dalam kontek ini, adalah ia!a&ia!a non&produkti$  !ang harus ditanggung untuk men'apai suatu transaks i ekonomi. 5ransa'tion 'ost !ang tinggi  erdampak pada peningkatan harga #ual produk, sehingga memeani mas!arakat konsumen. Peranan hukum !ang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuann!a untuk  mempen mempengar garuhi uhi tingka tingkatt kepasti kepastian an dalam dalam huung huungan an antar antar manusi manusiaa di dalam dalam mas!arak mas!arakat. at. 2eperti 2eperti dikatakan dikatakan oleh H.8. 4oinson, 4oinson, ekonomi ekonomi modern modern semakin semakin erpandangan erpandangan ah"a  pengharapan

indi(idu&indi(idu

merupakan

determinan&determinan

tindakan&tindakan

ekon ekonom omii dan dan oleh oleh karen karenan ann! n!aa meru merupa paka kan n $akt $aktor or&$ &$ak akto torr !ang mera# mera#ai ai dalam dalam oran orang g menent menentuk ukan an ek"ili ek"iliri rium um ekonom ekonomii dan staili stailitas tas ek"ili ek"ilirium rium !ang !ang telah telah di'apa di'apaii itu. itu. 2i  pengusaha, si pemeri kapital, si pemilik tanah, peker#a dan semua konsumen eruat sesuai ren'ana !ang diperkirakann!a akan memerikan hasil !ang maksimum. Di dalam suasana kompleks dunia modern seagaian esar dari hasil&hasil itu ditentukan oleh seerapa tepatn!a ke#ad e#adia ian& n&k ke#ad e#adia ian n

!ang ang

menda endata tan ng

dap dapat

dira diram malka alkan n

se seelum elumn! n!a1 a19 9.

N!ha N!hart rt

1:mengemukakan adan!a : ;enam< konsep dalam ilmu hukum !ang mempun!ai pengaruh  agi pengemangan kehidupan ekonomi. Adapun kelima konsep terseut adalah seagai  erikut, pertama, prediktailitas. Hukum harus mempun!ai kemampuan untuk memerikan gamaran gamaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau huungan& huungan&huu huungan ngan !ang dilakukan dilakukan  pada masa sekarang. %edua, kemampuan prosedural. Peminaan di idang hukum a'ara memung memungkin kinkan kan hukum hukum material material itu dapat dapat mereali merealisasi sasikan kan dirin! dirin!aa dengan dengan aik, aik, ke dalam dalam  pengertian hukum a'ara ini termasuk tidak han!a ketentuan&ketentuan hukum perundang& undanga undanga melainkan melainkan #uga semua prosedur prosedur pen!elesaian pen!elesaian !ang disetu#ui oleh para pihak !ang  ersengketa, misaln!a entuk&entuk / aritrasi, konsiliasi dan seagain!a. %esemua lemaga terseu terseutt hendak hendakn! n!aa dapat dapat eker#a eker#a dengan dengan e$isien e$isien apail apailaa diharap diharapkan kan,, ah"a ah"a kehidu kehidupan pan ekonom ekonomii itu ingin ingin men'apa men'apaii tingka tingkatan tann!a n!a !ang !ang maksimu maksimum. m. %etiga %etiga,, kodi$i kodi$ikasi kasi daripa daripada da tu#uan tu#uan&tu &tu#ua #uan. n. Perund Perundang ang&un &undan dangan gan dapat dapat diliha dilihatt seagai seagai suatu suatu kodi$ik kodi$ikasi asi tu#uan tu#uan serta serta maksud seagaimana dikehendaki oleh negara. Di idang ekonomi, misaln!a, kita akan dapat men#umpai men#umpai tu#uan&tu#ua tu#uan&tu#uan n itu seperti dirumuskan dirumuskan di dalam eerapa perundang& perundang&undan undangan gan !ang !ang se'a se'ara ra lang langsu sung ng atau atau tida tidak k lang langsu sung ng memp mempun un! !ai peng pengar aruh uh terh terhad adap ap ida idang ng  perekonomian. %eempat, $a'tor pen!eimangan. 2istem hukum harus dapat men#adi kekuatan !ang memerikan keseimangan di antara nilai&nilai !ang ertentangan di dalam mas!arakat. 2istem hukum memerikan -kesadaran akan keseimangan0 dalam usaha&usaha  Negara melakukan pemangunan ekonomi. %elima, akomodasi. peruahan !ang 'epat sekali  pada hakekatn!a akan men!eakan hilangn!a keseimangan !ang lama, aik dalam 2

huungan antar indi(idu maupun kelompok di dalam mas!arakat. %eadaan ini dengan sendirin!a menghendaki dipulihkann!a keseimangan terseut melalui satu dan lain #alan. Di sini sistem hukum !ang mengatur huungan antara indi(idu aik se'ara material maupun $ormal memeri kesempatan kepada keseimangan !ang terganggu itu untuk men!esuaikan diri kepada lingkungan !ang aru seagai akiat peruahan terseut. Pemulihan kemali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegon'angan ini sistem hukum memerikan pegangan kepastian melalui perumusan&perumusan !ang #elas dan de$initi$, memuka kesempatan agi dipulihkann!a keadilan melalui prosedur !ang terti dan seagain!a. =aktor terakhir, keenam, de$inisi dan ke#ernihan tentang status. Di samping $ungsi hukum !ang memerikan  prediktailitas dapat ditamahkan ah"a $ungsi hukum #uga memerikan ketegasan mengenai status orang&orang dan arang&arang di mas!arakat. 2elama ini kelemahan utama  idang hukum !ang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidak pastian hukum. Padahal kepastian hukum #uga diutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, ahkan agi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu $aktor !ang sangat menun#ang da!a tahan ekonomi suatu Negara. Di dalam rangka agar  hukum mampu memainkan peranann!a untuk memerikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah ertanggung#a"a men#adikan hukum er"ia"a dengan #alan merespon dan menindaklan#uti pendapat dan keinginan pakar&pakar ekonomi di atas. 2ehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranann!a seagai $a'tor   pemandu, pemiming, dan men'iptakan iklim kondusi$ pada idang ekonomi. 1enurut e(aluasi dari I= mengenai 2ingapura diseutkan ah"a 2ingapura dinilai erhasil memendung gun'angan monoter diseakan karena $undamental ekonomi dan mana#emen 2ingapura kuat. Ditamah ada dua $aktor lagi, !aitu/ adan!a transparasi dan kepastian hukum !ang tinggi. Lihat *harles Hima"an, -er'usuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi, %ompas, )1 April 1++7. Di samping kepastian hukum, peningkatan e$isiensi17 se'ara terus menerus merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi. Oleh karena itu hukum #uga harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung eragai gagasan aru serta disesuaikan dengan kondisi& kondisi !ang eruah apaila hendak memperoleh tingkat e$isiensi !ang setinggi&tinggin!a. %iner#a lemaga&lemaga !ang tidak sesuai agi peningkatan e$isiensi harus segera dapat dioptimalkan agar tidak men#adi hamatan agi akti$itas ekonomi. una menampung keutuhan&keutuhan ini maka lemagalemaga hukum itu harus dapat memainkan  peranann!a !ang penting di dalam pen!esuaian keadaan idea&idea dan kondisi !ang 'epat  erkemang. 8alaupun an!ak pakar !ang telah memposisikan pentingn!a hukum dalam  pemanguna ekonomi suatu angsa, namun sampai sekarang Presiden elum men#adikan 3

 pemangunan hukum seagai prioritas utama untuk menopang pemangunan ekonomi. 2aat ini, pemangunan !ang dilakukan sepertin!a diiarkan mengalir egitu sa#a tanpa orientasi. Boleh #adi, kondisi ini adalah reaksi negati$ atas -arah esar0 tu#uan pemangunan Orde Baru !ang akhirn!a erantakan. Orientasi #angka pendek para elit politik, #uga mempersulit  pen'apaian konsensus ersama seagai asis agi pen'arian orientasi pemangunan. 2ementara itu, $enomena gloal erupa -kelesuan teori se'ara laten0 turut memperkuat ke'enderungan hilangn!a orientasi pemangunan.

Dalam upa!a memperkokoh pemangunan ekonomi se'ara eren'ana dari sistematik serta meru#uk pada hukum ekonomi dalam pemangunan nasional, rangka ini maka %elompok  %er#a Ekuin diharapkan dapat merin'i hal&hal apakah !ang perlu diperhatikan agar aik   peraturan Hukum maupun eragai organisasi dan lemaga hukum !ang ada, seperti DP4, %epolisian, %e#aksaan, Badan&adan Pengadilan maupun eragai departemen !ang se'ara langsung atau tidak langsung erpengaruh terhadap kiner#a pelaku ekonomi Indonesia dan>atau asing !ang eroperasi di Indonesia, dapat erpengaruh positi$ terhadap kehidupan dan pemangunan ekonomi !ang sudah lama kita 'ita&'itakan. Untuk itu tentu sa#a diperlukan  eerapa hal seagai erikut /

4

1. Adan!a kesepakatan se'ara nasional tentang paradigma sistem ekonomi nasional seperti apa !ang harus kita angun, sesuai dengan kententuan konstitusi&konstitusi kita, khususn!aPemukaan dan pasal  dan ? #un'to pasal )@ dan )7 UUD 1?9 !ang telah ? ;empat< kali di amandemen

). Adan!a interaksi, pengertian ;understanding< dan ker#asama !ang aik antara para ahli di  idang ekonomi, termasuk para pengusaha dan pengamil keputusan di idang hukum ;eksekuti$, legislati$ dan !udikati$<

. Adan!a kesadaran ah"a ukan sa#a hukum !ang harus tunduk pada tuntutan&tuntutan ekonomi, seperti di masa Orde Baru, sehingga segala asas hukum harus minggir demi  pen'apaian tu#uan di idang ekonomi, tetapi sealikn!a #uga, ah"a untuk mendapat tu#uan  pemangunan ekonomi, maka langkah&langkah di idang ekonomi itu sendiri memerlukan kepastian hukum dan #alur ;'hannel< hukum, sehingga ter#alin sinergi antara idang hukum dan ekonomi.

2inergi itu sendiri diharapkan akan memperkuat pemangunan ekonomi se'ara sistematik maupun pemangunan 2istem Hukum Nasional, sehingga pada gilirann!a aik  2istem Ekonomi Nasional maupun 2istem Hukum Nasional akan semakin mantap dalam  perspekti$ Pemangunan !ang Berkelan#utan. 5entu sa#a sistem ekonomipun harus #uga mendukung pemangunan s!stem hukum se'ara positi$, agar sistem hukum itu dapat leih lagi mendukung pemangunan sistem ekonomi nasional se'ara positi$, dan seterusn!a. 5idak  seperti dimasa lalu ketika pamangunan hukum diaaikan, dilanggar, ahkan diin#ak&in#ak  oleh pelaku ekonomi maupun DP4 dan Penguasa, tetapi erteriakteriak menuntut adan!a  perlindungan hukum dan kepastian hukum, egitu krisis moneter mengan'am kelangsungan kehidupan dan pemangunan ekonomi, !ang nota ene diseakan oleh sikap arogan para ahli dan pelaku ekonomi sendiri, seakan&akan Hukum han!a merupakan penghamat  pemangunan ekonomi sa#a.

5

1.).

Hukum 2eagai 2istem

Biasan!a orang han!a melihat dan ahkan terlalu sering mengidentikan hukum dengan  peraturan hukum atau>ahkan leih sempit lagi, han!a dengan undang Cundang sa#a. Padahal,  peraturan hukum han!a merupakan salah satu unsu sa#a dari keseluruhan sistem hukum, !ang terdiri dari @ ;tu#uh< unsur seagai erikut /

a. asas&asas hukum ;$ilsa$ah hukum<

 . peraturan atau norma hukum, !ang terdiri dari /

1. Undang&undang

). peraturan&peraturan pelaksanaan undang&undang

. !urisprudensi tetap ;'ase la"<

?. hukum keiasaan

9. kon(ensi&kon(ensi internasional

:. asas&asas hukum internasional

'. sumer da!a manusia !ang pro$esional, ertanggung #a"a dan sadar hukum 6

d. pranata&pranata hukum

e. lemaga&lemaga hukum termasuk /

1. struktur organisasin!a

). ke"enangann!a

. proses dan prosedur 

?. mekanisme ker#a

$. sarana dan prasarana hukum, seperti 

1. $urnitur dan lain&lain alat perkantoran, termasuk komputer dan s!stem mana#emen  perkantoran

). sen#ata dan lain&lain peralatan ;terutama untuk polisi<

. kendaraan

?. ga#i

7

9. kese#ahteraan pega"ai>kar!a"an

:. anggaran pemangunan, dan lain&lain

g. uda!a hukum, !ang ter'ermin oleh perilaku para pe#aat ;eksekuti$, legislati(e maupun !udikati$<, tetapi #uga perilaku mas!arakat ;termasuk pers<, !ang di Indonesia 'enderung menghakimi sendiri seelum enar&enar diuktikan seorang tersangka atau tergugat enar&  enar ersalah melakukan suatu ke#ahatan atau peruatan ter'ela. aka sistem hukum terentuk oleh sistem interaksi antara ketu#uh unsur di atas itu, sehingga apaila salah satu unsurn!a sa#a tidak memenuhi s!arat, tentu seluruh sistem hukum tidak akan er#alan seagaimana mestin!a. Atau apaila salah satu unsurn!a eruah, maka seluruh sistem dan unsur&unsur lain #uga harus eruah. Dengan kata lain / peruahan undang&undang sa#a tidak  akan mema"a peraikan, apaila tidak disertai oleh peruahan !ang searah di dalam idang  peradilan, rekruitmen dan pendidikan umum, reorganisasi irokrasi, pen!elarasan proses dan mekanisme ker#a, modernisasi segala sarana dan prasarana serta pengemangan uda!a dan  perilaku hukum mas!arakat !ang mengakui hukum seagai sesuatu !ang sangat diperlukan  agi pergaulan dan kehidupan ermas!arakat dan ernegara !ang damai, terti dan se#ahtera.

enurut 2unar!ati Hartono, hukum ekonomi adalah pen#aaran hukum ekonomi  pemangunan dan hukum ekonomi so'ial, sehingga hukum ekonomi terseut mempun!ai ) aspek !aitu / 1.

Aspek pengaturan usaha&usaha pemangunan ekonomi

).

Aspek engaturan usaha&usaha pemagian hasil pemangunan ekonomi se'ara serta

merata diantara seluruh lapisan mas!arakat.  Namun ruang lingkup hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan seagai satu agian darisalah satu 'aang ilmu hukum, melainkan merupakan ka#ian se'ara interdisipliner dan multidimensional. Atas dasar itu, hukum ekonomi men#adi tersear dalam peraturan undang& undang !ang ersumer pada pan'asila dan UUD 1+?9.2ementara itu, hukum ekonomi menganut aas, seagi erikut / 8

&

Aas keimanan dan keta"aan kepada 5uhan 5E

&

Aas man$aat

&

Aas demokrasi pan'asila

&

Aas adil dan merata

&

Aas keseimangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan

&

Aas hukum

&

Aas kemandirian

&

Aas %euangan

&

Aas ilmu pengetahuan

&

Aas keersamaan, kekeluargaan, keseimangan, dan kesinamungan dalam kemakmuranrak!at

&

Aas pemangunan ekonomi !ang er"a"asan lingkungan dan erkelan#utan

&

Aas kemandirian !ang er"a"asan kenegaraan

9

BAB II %ehidupan Ekonomi seagai 2istem atau 5atanan

Pada gilirann!a ekonomipun merupakan suatu sistem. Pro$. Hein Lampert dalam  uku !ang er#udul -Ekonomi Pasar 2osial/ 5atanan Ekonomi dan 2osial 4epulik =ederasi 3erman0 1 memedakan antara /

a. tatanan dari suatu perekonomian nasional !ang sedang er#alan atau tatanan ekonomi e$ekti$ !ang men#aarkan keadaan, ke#adian dan karena itu ersi$at deskripti$

 . tatanan !ang diharapkan, atau tatanan ideal atau konsep tatanan kei#akan. Di dalam kaitann!a dengan Hukum Ekonomi ;E'onomi' La", ukan e'onomi' la"s<, tatanan ekonomi !ang diseut pertama didasarkan pada hukum positi$ atau 1 %onrad Adenauer 2ti$tung, 1++?, h. 1&) hukum !ang erlaku ;positi(e la"< sedang pengertian sistem seagai tatanan !ang ideal untuk seagian erhuungan dengan konstitusi ;UUD< dan untuk seagian lagi hukumn!a masih harus diangun untuk men'apai sistem ekonomi maupun s!stem hukum !ang mendukungn!a. 2elan#utn!a Hein Lampert mengatakan ah"a - 2uatu tatanan ekonomi haruslah ersi$at instrumental untuk mengatasi tiga masalah !ang terdapat dalam setiap mas!arakat ekonomi, !aitu /

Pertama, $ungsi perekonomian harus di#alankan dan diamankan

%edua, semua akti(itas ekonomi harus dikoordinasikan dengan #elas, dan

%etiga, tatanan ekonomi harus di#adikan seagai alat agi pan'apaian tu#uan&tu#uan dasar   politik.

10

aka, apaila kita menganut $aham Pro$. o'htar %usumaatmad#a, ah"a salah satu $ungsi Hukum adalah, untuk men!ediakan #alur&#alur agi pemangunan ;politik, ekonomi, hukum maupun sosial uda!a< ) mas!arakat, maka tema ini tiada lain adalah/ -endeteksi kekurangan&kekurangan sistem ekonomi maupun s!stem hukum kita !ang sedang erlaku sekarang ini untuk menemukan #alan dan 'ara&'ara agaimana angsa kita setahap demi setahap dapat mendekati tatanan ideal kita ;aik tatanan ekonomi maupun tatanan hukum dan sosial&politik nasional< seagaimana ter'antum dalam undang&undang dasar kita ;setelah ? kali di amandemen< dan seagaimana terungkap dari opini mas!arakat kita de"asa ini.0 5entu sa#a makalah ini diuat dengan asumsi, ah"a antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara>angsa senantiasa terdapat interaksi dan huungan pengaruh mempengaruhi !ang mungkin positi$, tetapi #uga dapat ersi$at negati(e seperti ter#adi se#ak  Orde Baru dan !ang seenarn!a ikut men!eakan krisis ekonomi !ang erkepan#angan !ang masih terus erlangsung hingga saat ini. Beerapa pertan!aan !ang diperlukan oleh sar#ana hukum untuk dapat men!usun suatu sistem Hukum Ekonomi !ang dapat diharapkan menun#ang pemangunan ekonomi adalah antara lain /

2istem ekonomi !ang ideal seperti apakah !ang dulu di'ita&'itakan oleh pendiri  angsa kita dan sistem ekonomi nasional seperti apa pula !ang perlu ;ideall!< dan ;se'ara realisti'< dapat kita angun dipermulaan aad ke&)1 iniF Benarkah angsa Indonesia menginginkan suatu sistem ekonomi pasar !ang seeas&easn!a, ataukah ;mengingat ma!oritas angsa masih hidup dalam era mas!arakat agraria dan permulaan industrialisasi<, ekonomi pasar !ang kita utuhkan adalah apa !ang di 3erman dikenal seagai 2oiale arkt& "irts'ha$t atau sistem ekonomi pasar sosial, seagaimana telah se#ak tahun 1+9 ;setengah aad< diterapkan di 3ermanF Dan ukan s!stem ekonomi pasar dengan persaingan !ang seeas&easn!a, seperti !ang =ungsi hukum !ang lain adalah men#aga ketertian dan keamanan serta men'iptakan suasana kepastian hukum dan adil dalam mas!arakat. diterapkan di Amerika 2erikatF 3ika  enar, maka kei#aksanaan Hukum Ekonomi dan peraturan, organisasi, serta mana#emen seagai segmen perekonomian #uga seaikn!a tidak terlalu menga'u kepada kei#aksanaan dan hukum Ekonomi Amerika 2erikat, tetapi seaikn!a leih er'ermin pada teori ekonomi kei#aksanaan dan > atau Hukum Ekonomi 3erman.

11

Hal&hal apa sa#a !ang merupakan 'iri&'iri dan kekurangan&kekurangan s!stem ekonomi Indonesia de"asa iniF Dan dalam hal apa diperlukan peraikan atau peruahan agar  leih mendekati sitem ekonomi kita !ang di'ita&'itakan. Hal&hal apa di dalam idang hukum !ang oleh para ahli ekonomi dan pengusaha dirasakan seagai penghamat atau penghalang kema#uan ekonomi. Dan unsur&unsur apa pula di dalam sistem hukum kita !ang diharapkan dapat diperaiki dan  agaimana memperaikin!a agar Hukum leih menun#ang kegiatan ekonomiF Paradigma dan peraturan hukum apa !ang harus kita uah seagai akiat gloalisasi ekonomi agar di satu pihak kita dapat ersaing dengan pelaku ekonomi asing ;termasuk dari negara tetangga<, tetapi dilain pihak tetap setia ;"alaupun dalam entuk !ang leih modern<  pada 'ita&'ita angsa dan arahan konstitusiF

12

BAB III Arti dan Lingkup Hukum Ekonomi

Dalam teori hukum, istilah -Hukum Ekonomi0 merupakan ter#emahan dari E'onomis'h 4e'ht ;Belanda< atau E'onomi' La" ;Amerika<. 2ekalipun demikian, pengertian atau konotasi E'onomis'h 4e'ht di Belanda tern!ata ereda dengan arti E'onomi' La" di Amerika 2erikat. 2ea pengertian E'onomis'h 4e'ht ;Belanda< seenarn!a erasal dari istilah Droit EG'onomiue ;Peran'is< !ang seelumn!a dipakai oleh =ar#at dan !ang setelah Perang Dunia %edua erkemang men#adi Droit de lGe'onomie. Adapun Droit EG'onomiue adalah kaidah&kaidah hukum Administrasi Negara ;terutama !ang erasal dari kekuasaan eksekuti$< !ang mulai sekitar tahun 1+an diadakan untuk mematasi keeasan pasar di Peran'is, demi keadilan ekonomi agi rak!at miskin, agar tidak han!a mereka !ang erduit sa#a !ang dapat memenuhi keutuhann!a akanpangan, tetapi agar rak!at petani dan uruh  #uga tidak akan mati kelaparan. %risis ekonomi dunia !ang dikenal dengan nama -malaise0 di tahun 1+an itulah !ang mengakiatkan adan!a koreksi terhadap $aham -pasar eas0, karena tern!ata pemerintah Peran'is merasa "a#i untuk mengeluarkan peraturan Hukum Administrasi Negara !ang menentukan harga maksimum dan harga minimum agi ahan&  ahan pokok maupun menentukan iin Pemerintah !ang diperlukan untuk eragai usaha di  idang ekonomi, seperti misaln!a untuk memuka perusahaan, untuk menentukan an!akn!a  penanaman modal dan didalam usaha apa modal ditanamkan untuk mengimpor atau mengekspor arang, kemana, seerapa dan seagain!a.

Peraturan&peraturan Hukum Administrasi Negara seperti itu di'akup dengan nama Droit EG'onomiue ;atau Hukum Ekonomi dalam arti sempit<. %emudian, setelah Perang Dunia %edua, !aitu sekitar tahun 1+?9an, negara&negara Eropa !ang harus memangun kemali negaran!a dengan antuan International Bank $or 4e'onstru'tion, PBB di"a#ikan men!usun 4en'ana Pemangunan Lima 5ahun !ang mendasari keputusan IB4D untuk  memeri antuan kepada Negara&negara !ang ersangkutan. Persetu#uan internasional antara IB4D dan Negara penerima antuan dituangkan dalam kei#aksanaan dan peraturan hukum  Negara penerima antuan untuk dilaksanakan, seperti misaln!a sampai kini #uga ter#adi di Indonesia se#ak Orde Baru. %eseluruhan kei#aksanaan dan peraturan hukum !ang tidak 13

han!a teratas pada Hukum Administrasi Negara sa#a, tetapi #uga mengatur hal&hal !ang termasuk sustansi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdata Internasional, ahkan #uga Hukum A'ara Perdata dan Pidana, di'akup dengan nama Droit de lGE'onomiue atau Hukum Ekonomi dalam arti luas.

14

BAB I BIDAN E%ONOI %AI5ANN6A DENAN HU%U E%ONOI

5u#uan pemahasan idang ekuin adalah agar melalui analisis !ang mendalam dan  pro$esional, akhirn!a dapat terungkap /

1. %ei#aksanaan ekonomi nasional aik se'ara makro, tetapi #uga se'ara mikro !ang seperti apa !ang harus diamil, agar ekonomi nasional setelah tahun ) men#adi leih sehat dan sesuai denga pasal  dan ? UUD ;setelah ? kali amandemen<.

). %ei#aksanaan itu di#aarkan leih lan#ut mengenai /

a. Bagaimana memerda!akan usaha ke'il dan menengah dalam rangka peningkatan peranan s"ada!a ekonomi dalam Ekonomi Nasional pas'a tahun ).

 . Bagaimana mengemangkan sistem Industri, 5ransportasi dan Perdagangan Luar Negeri kita tanpa merugikan lingkungan hidup kita agi generasi&generasi akan datang.

'.

Bagaimana memperaiki 2istem %euangan dan 2istem Perankan kita agar dapat

menun#ang segala kegiatan pemerintah maupun pengusaha dan konsumen Indonesia dengan e$esien, e$ekti$, seimang dan merata.

d. Bagaimana seaikn!a mengelola sumer da!a kelautan, perikanan dan perhuungan laut kita di aad ke&)1.

15

e.

Bagaimana men'egah %%N dalam irokrasi dengan meningkatkan proses dan prosedur 

 pela!anan puli' $. Dan lain&lain.

%ei#aksanaan umum di idang ekonomi itu perlu diketahui oleh para pementuk hukum mau pun penegak hukum untuk dapat men!usun 2istem Hukum Ekonomi ;dalam arti Droit de lGE'onomie maupun Droit EG'onomiue seperti !ang diutarakan diatas<. %hususn!a, undang&undang aru dan institusi aru !ang mana !ang perlu diadakan, undang&undang lama !ang mana !ang perlu diperaiki atau dihapus, pranata dan lemaga hukum mana !ang harus diadakan atau diuah>dimodi$ikasi atau ditiadakan, dan Iain&lain hal seperti antara lain  prosedur pela!anan kepada mas!arakat, atau hukum a'ara, atau 'ara pen!elesaian sengketa !ang agaimana !ang paling tepat untuk men!elesaikan sengketa di idang ekonomi aik  !ang timul antara para pengusaha atau antara pengusaha dan aparat Pemerintah, atau antara  pihak Indonesia dengan pihak asing.

. 3uga diharapkan ah"a Hukum Nasional dapat terungkap 'ara agaimana lemaga& lemaga hukum, serta. lemaga Negara !ang lain dapat erperan dalam menguah "a#ah aparat negara, pemerintah ;irokrasi< dan peradilan !ang 'enderung dianggap men#adi a#ang %%N dan -pintu masuk0 perilaku korupti$, men#adi "a#ah !ang ersih, 'antik dan teper'a!a karena memeri pela!anan !ang prima kepada mas!arakat.

?. 2elan#utn!a tentu sa#a diharapkan, agar eragai kekei#aksanaan di idang ekonomi itu mendapat arahan dan peraturann!a di dalam norma hukum, !aitu aik di dalam peraturan  perundang&undangan, tetapi #uga di dalam !urisprudensi dan hukum keiasaan ahkan #uga di dalam idang ilmiah, !aitu Ilmu Hukum Ekonomi, sehingga dengan pendekatan !ang sistemik itu diharapkan agar 2istem Ekonomi Nasional kita enar&enar akan merupakan suatu sistem hukum dalam arti seenar&enarn!a.

16

9. Untuk itu tentu diperlukan suatu grand design dan paradigma ersama !ang harus melatar   elakangi semua dan setiap aspek kegiatan ekonomi ;makro mau pun mikro< dan  pengemangan Hukum Ekonomi seagai suatu s!stem !ang utuh. Agar supa!a Hukum Ekonomi dan peraturan hukum di idang atau !ang men!entuh kehidupan ekonomi itu tidak  lagi han!a men!ediakan atau memenuhi keperluan sesaat seperti pemadam keakaran, tetapi agar Hukum Ekonomi enar&enar men!ediakan saluran&saluran atau #alur&#alur ;'hannels< melalui mana segala kegiatan ekonomi dapat disalurkan menu#u sistem ekonomi nasional !ang kita 'ita&'itakan.

%arena itu, maka diupa!akan agar setiap topik pemahasan akan diahas oleh pakar di  idang ekonomi atau teknologi maupun oleh pakar hukum !ang ersangkutan, terutama mengenai pengemangan eragai entuk korporasi di dalam Hukum Ekonomi Indonesia !ang akan datang, !ang menurut %elompok %er#a Bidang Ekuin dilihat seagai masalah !ang masih elum 'ukup disentuh oleh Hukum %orporasi Indonesia. isaln!a, elum pernah oleh para ahli Hukum ;dan ahli ekonomi< pengaturan mengenai pelaku ekonomi ini dipela#ari se'ara sistemik. emang dikenal peraturan !ang erasal dari %ita Undang&Undang Hukum Dagang ;B8< Hindia Belanda rnengenai =irma, *.., N.., *ooperatie, dan lain&lain, tetapi se#ak Orde Baru han!alah entuk N.., atau P.5., dan entuk %operasi !ang merupakan  perhatian para sar#ana hukum dan ahli ekonomi. Padahal de"asa ini sudah erkemang  eragai entuk hirida !ang aru dan diutuhkan entukentuk korporasi !ang leih aru lagi, seperti misaln!a -statutor! oard0 !ang memungkinkan penggaungan antara s"asta dengan

Pemerintah

Daerah

atau

lemaga>organ

Pemerintah

Pusat,

seagaimana

dimungkinkan oleh sistem hukum, asing.

en#adi pertan!aan/ dimanakah tempat Usaha Dagang, BUN, khususn!a PE4U dan PE42E4O serta lain&lain entuk -hirida0 seperti Perusahaan 2"asta Domestik, atau Perusahaan Penanaman odal Asing, atau Perusahaan ultinasional, dan seagain!a. 2udah "aktun!a hukum tentang Pelaku Ekonomi itu diteliti se'ara integral, aik dalam rangka  peranan ekonomin!a di dalam ekonomi nasional mau pun seagai pranata hukum di daIam keseluruhan sistem !ang mengatur hak dan ke"a#ian agi masing&masing pelaku hukum itu.

17

Demikian pula sampai saat ini elum pernah diatur se'ara enar Hukum %ontrak !ang harus  erlaku agi kegiatan dan pen!usunan kontrak !ang ereda, seperti misaln!a untuk eragai adhesion 'ontra'ts ;'ontrats dGadhesion<, !ang di dalam ahasa Indonesia kadang&kadang diter#emahkan seagai kontrak standar atau kontrak aku, dan !ang si$atn!a sudah #auh  ereda dengan kontrak sederhana, ;simple 'ontra'ts< !ang diatur dalam %ita Undang& Undang Hukum Perdata Indonesia. Oleh sea itu Belanda sendiri sudah hampir 19 tahun !ang lalu menguah asas&asas dan peraturan hukumn!a agi kontrak standar ini, dalam Burgerli#k 8etoekn!a !ang Baru, karena penerapan asas dan peraturan lama ;!ang sampai sekarang masih diterapkan di Indonesia< di!akini mengakiatkan ketidakadilan agi pihak  !ang lemah. Demikian pula hukum kita elum se'ara #elas mengatur asas&asas dan peraturan !ang harus erlaku agi -go(ernment 'ontra'ts0 atau kontrak&kontrak dengan adan&adan atau instansi pemerintah !ang se"aktu&"aktu dapat menguah posisi s"asta aik dengan kei#aksanaan pemerintah atau melalui peruahan undangundang. Hal !ang sama erlaku  agi kontrak internasional. lihat a tentang -Algemene oor"aarden0.

Apalagi mengenai kontrak&kontrak !ang dilangsungkan le"at komputer atau internet ;e& 'ontra'ts< di Indonesia masih terdapat ke(akuman hukum, dan adalah sangat tidak enar dan tidak adil, apaila untuk e'ontra'ts dan lain&lain kontrak terseut di atas dengan gampang dan serta merta digunakan sa#a peraturan tentang Hukum %ontrak !ang erasal dari *ode  Napoleon, !ang lahir pada tahun 17 untuk diterapkan leih ) ;dua< aad kemudian Padahal tidak dapat disangkal ah"a hampir setiap kegiatan ekonomi didasarkan pada kontrak

18

BAB I %E2IPULAN DAN 2A4AN

aka tidaklah mengherankan mengapa tidak han!a Hukum Ekonomi amuradul, tetapi #uga kehidupan ekonomi kita egitu sulit -tinggal landas0, kalau -landasan0n!a sa#a  elum ditata dengan aik dan mantap. Oleh sea itu di samping eragai aspek Hukum Ekonomi !ang lain, !ang tentu #uga harus diprioritaskan adalah pengaturan eragai lentuk  usaha ;korporasi< pelaku ekonomi di samping eragai kontrak, termasuk eragai hiridan!a !ang sekarang sudah dikemangkan, untuk men#aga kepastian hukum, keenaran dan keadilan agi semua pihak !arlg terliat dalan proses perekonomian dalam dan luar  negeri. 3uga tidak oleh dilupakan penelitian&penelitian dan pemahasan eragai aspek  Hukum Ekonomi lnternasional dan 4egional !ang mempengaruhi perekonomian Indonesia,  aik se'ara positi$, tapi leih sering lagi se'ara negati$, seper ti antara lain aspek&aspek hukum dari Letters o$ Intent dengan I=, 8orld Bank, dan lain&lain per#an#ian internasional seperti A55&85O, A=5A, A2A= dan lain seagain!a. 5ampaklah ah"a tidak han!a idang Ekonomi harus ditangani se'ara konseptual, sistemik dan pro$esional, tetapi idang Hukum Ekonomi pun mau tidak mau #uga harus dipela#ari, ditekuni, diahas dan dikemangkan se'ara konseptual, sistemik dan pro$esional, se#alan, searah dan sederap dengan kei#aksanaan dan pengamilan keputusan di idang ekonomi. 2emoga, 2eminar Hukum  Nasional III ini men#adi titik mula agi kesadaran ini, dan

19

titik a"al agi ker#asama !ang aik dan sinergis antara para ahli dan pengamil keputusan di  idang ekonomi dengan para ahli dan pengamil keputusan ;aik di idang legislati$, eksekuti$, !udikati$ dan penga"asan< di idang hukum, demi keangkitan angsa dari keterpurukan ekonomi, politik, hukum, hankam mau pun sosial politik se#ak tahun 1+@@.

20