TUGAS MATA KULIAH KESEHATAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
I. PENDAHULUAN Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan.
Perumahan sebagai salah satu
kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah. Di lain pihak, kredit pemilikan rumah dari perbankan memerlukan berbagai persyaratan yang tidak setiap pihak dapat memperolehnya dengan mudah
serta
suku
bunga
yang
tidak
murah.
(bappeda.grobogan.go.id)
Persoalan
perumahan
dan
permukiman
di
Indonesia
sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman. Penyusunan arahan untuk penyelenggaraan
perumahan
dan
permukiman,
sesungguhnya
secara lebih komprehensif telah dilakukan sejak Pelita V dalam bentuk Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perumahan, namun penekanannya masih terbatas kepada aspek perumahan saja. Dalam perjalanannya, acuan tersebut dirasakan kurang sesuai lagi dengan berbagai perkembangan permasalahan yang semakin kompleks,
sehingga
diperlukan
pengaturan
dan
penanganan
perumahan dan permukiman yang lebih terintegrasi. Sehingga untuk itu perlu disusun suatu kebijakan dan strategi baru yang cakupannya dapat meliputi bidang perumahan dan permukiman sebagai
satu
kesatuan
yang
tidak
terpisahkan.
(perencanaankota.blogspot.com,2009) Menurut hasil sensus yang dilakukan pada tahun 1980, tercatat bahwa kira-kira 28 juta dari rumah yang ada, 5,8% merupakan rumah-rumah yang belum memenuhi syarat, baik itu yang ditinjau dari luasan rumahnya maupun kepadatan huniannya. Kebutuhan akan hunian yang selalu meningkat dan juga disertai oleh
faktor
keterbatasan
masyarakat
dalam
pemenuhannya,
sehingga hal ini telah menyebabkan kecenderungan sarana hunian masyarakat menjadi pemukiman kumuh yang tidak mudah untuk
dikendalikan. Hal lain yang juga masih berhubungan dengan permasalahan ini adalah faktor sebaran penduduk Indonesia yang masih belum merata. (bappeda.grobogan.go.id)
II.
PEMBAHASAN II.1. DEFINISI 1. Rumah Rumah
adalah
tempat
berlindung
dari
segala
macam
gangguan yang dapat diisi oleh keluarga yang merupakan unsur terkecil dari masyarakat. 2. Perumahan Kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni 3. Pemukiman Menurut WHO : Suatu struktur fisik dimana orang menggunakannya untuk tempat berlindung, dimana lingkungan dari struktur tersebut termasuk juga semua fasilitas dan pelayanan yg diperlukan, perlengkapan yg berguna untuk kes jasmani dan rohani dan keadaan sosialnya yang baik untuk kel dan individu. Menurut winslow dan aph Suatu tempat untuk tinggal secara permanen, berfungsi sebagai tempat untuk bermukim, beristirahat, berekreasi dan tempat berlindung dari pengaruh lingkungan yg memenuhi persyaratan psikologis, physiologis, bebas dari penularan penyakit dan kecelakaan. (lokasitpa.blogspot.com) II.2 Jenis-jenis Pemukiman Berdasarkan sifatnya pemukiman dapat dibedakan beberapa jenis antara lain: a.
Pemukiman Perkampungan Tradisional Perkampungan
seperti
ini
biasa
masyarakatnya
masih
memegang
nya teguh
penduduk tradisi
atau lama.
Kepercayaan, kabudayaan dan kebiasaan nenek moyangnya secara turun temurun dianutnya secara kuat. Tidak mau menerima perubahan perubahan dari luar walaupun dalam keadaan zaman telah berkembang dengan pesat. Kebiasaankebiasaan hidup secara tradisional yang sulit untuk diubah inilah yang akan membawa dampak terhadap kesehatn seperti
kebiasaan minum air tanpa dimasak terlebih dahulu, buang sampah dan air limbah di sembarang tempat sehingga terdapat genangan kotor yang mengakibatkan mudah berjangkitnya penyakit menular. b.
Perkampungan Darurat Jenis perkampungan ini biasanya bersifat sementara (darurat) dan timbulnya perkampungan ini karena adanya bencana alam. Untuk menyelamatkan penduduk dari bahaya banjir maka dibuatkan perkampungan darurat pada daerahh/lokasi yang bebas dari banjir. Mereka yang rumahnya terkena banjir untuk sementara
ditampatkan
dipernkampungan
ini
untuk
mendapatkan pertolongan baantuan dan makanan pakaian dan obat obatan. Begitu pula ada bencana lainnya seperti adanya gunung berapiyang meletus dan lain lain. Daerah pemukiman ini bersifat darurat tidak terencana dan biasanya
kurang
fasilitas
sanitasi
lingkungan
sehingga
kemungkina penjalaran penyakit akan mudah terjadi. c.
Perkampungan Kumuh (Slum Area) Jenis pemukiman ini biasanya timbul akibat adanya urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari kampung (pedesaan) ke kota. Umumnya ingin mencari kehidupan yang lebih baik, mereka bekerja di toko-toko, di restoran-restoran, sebagai pelayan dan lain lain. sulitnya mencari kerja di kota akibat sangat banyak pencari kerja, sedang tempat bekerja terbatas, maka banyak diantara mereke manjadi orang gelandangan, Di kota ummnya sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak hal ini karena tidak terjangkau oelh penghasilan (upah kerja) yang mereka dapatkan setiap hari, akhirnya meraka membuat gubuk-gubuk sementara (gubuk liar)
d.
Pemukiman Transmigrasi Jenis pemukiman semacam ini di rencanakan oleh pemerintah yaitu suatu daerah pemukiman yang digunakan untuk tempat penampungan penduduk yang dipindahkan (ditransmigrasikan) dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang/kurang penduduknya tapi luas daerahnya (untuk tanah garapan bertani bercocok tanam dan lain lain) disamping itu jenis pemukiman merupakan tempat pemukiman bagi orang -orang (penduduk) yang di transmigrasikan akibat di tempat aslinya seiring dilanda banjir atau seirng mendapat gangguan dari kegiatan gunung berapi.
Ditempat ini meraka telah disediakan rumah, dan tanah garapan untuk bertani (bercocok tanam) oleh pemerintah dan diharapkan mereka nasibnya atau penghidupannya akan lebih baik jika dibandingkan dengan kehidupan di daerah aslinya e.
Perkampungan Untuk Kelompok-Kelompok Khusus Perkampungan seperti ini dibasanya dibangun oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi orang -orang atau kelompok-kelompok orang yang sedang menjalankan tugas tertentu yang telah dirancanakan
.
Penghuninya
atau
orang
orang
yang
menempatinya biasanya bertempat tinggal untuk sementara, selama yang bersangkutan masih bisa menjalan kan tugas. setelah
cukup
selesai
maka
tempat/daerah
asal
masing
perkampungan
atlit
(peserta
nasional
)
Perkampungan
perkampungan
pekerja
pembangunan
bendungan,
mereka masing. olah
orang
akan
contohnya
raga
-orang
(pekerja
kembali
pekan yang
proyek
adalah olahraga
naik
besar,
perkampungan
ke
haji,
proyek
perkemahan
pramuka dan lain lain f.
Perkampungan Baru (real estate) Pemukiman semacam ini drencanakan pemerintah dan bekerja sama dengan pihak swasta. Pembangunan tempat pemukiman ini biasanya dilokasi yang sesuai untuk suatu pemukiman (kawasan
pemukiman).
Ditempat
ini
biasanya
keadaan
kesehatan lingkunan cukup baik, ada listrik, tersedianya sumber air bersih , baik berupa sumur pompa tangan (sumur bor) atau pun air PAM/PDAM, sisetem pembuangan kotoran dan iari kotornya
direncanakan
secara
baik,
begitu
pula
cara
pembuangan samphnya di koordinir dan diatur secara baik. Selain itu ditempat ini biasanya dilengkapi dengan gedunggedung sekolah (SD, SMP, dan lain - lain) yang dibangun dekat dengan
tempat
tempat
pelayanan
masyarakat
seperti
poskesdes/puskesmas, pos keamanan kantor pos, pasar dan lain lain. Jenis
pemukiman
seperti
ini
biasanya
dibangung
dan
diperuntukkan bagi penduduk masyarakat yang berpenghasilan menengah ketas. rumah rumah tersebut dapat dibali dengan cara di cicil bulanan atau bahkan ada pula yang dibangun khusus untuk disewakan. contoh pemukiman sperit ini adalah perumahan IKPR-BTN yang pada saat sekarang sudah banyak dibangun sampai ke daerah-daerah
Untuk di daerah – daerah (kota kota ) yang sulit untuk mendapatkan
tanah
yang
luas
untuk
perumahan,
tetapi
kebutuhan akan perumahan cukup banyak, maka pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta membangun rumah tipe susun atau rumah susun (rumah bertingkat) seperti terdapat di kota metropolitan DKI Jakarta. Rumah rumah seperti ini ada yang dapat dibeli secara cicilan atau disewa secara bulanan. (nareragan.blogspot.com) II.3.
PERKEMBANGAN ISU DAN MASALAH PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN Isu
strategis
permukiman
di
penyelenggaraan
Indonesia
perumahan
sesungguhnya
tidak
dan
terlepas
dari
dinamika yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, dan kondisi
kebijakan
pemerintah
di
dalam
mengelola
persoalan
perumahan dan permukiman yang ada, antara lain sebagai berikut: a. Isu kesenjangan pelayanan Isu
kesenjangan
pelayanan
muncul
karena
terbatasnya
peluang untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan di bidang perumahan dan permukiman, khususnya bagi
kelompok
masyarakat
miskin
dan
berpendapatan
rendah. Di samping itu juga dapat dikarenakan adanya konflik kepentingan akibat implementasi kebijakan yang relatif masih belum
sepenuhnya
keberpihakan
dapat
kepada
memberikan
kepentingan
perhatian
masyarakat
dan
secara
keseluruhan. b. Isu lingkungan Isu lingkungan pada kawasan perumahan dan permukiman umumnya muncul karena dipicu oleh tingkat urbanisasi dan industrialisasi sumber
daya
yang dan
tinggi,
serta
teknologi
dampak
yang
pemanfaatan
kurang
terkendali.
Kelangkaan prasarana dan sarana dasar, ketidakmampuan memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman yang ada, dan masih rendahnya kualitas permukiman baik secara fungsional, lingkungan, maupun visual wujud lingkungan, merupakan isu utama bagi upaya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Isu tersebut juga menjadi lebih berkembang dikaitkan dengan belum diterapkannya secara optimal pencapaian standar pelayanan
minimal
perumahan
dan
permukiman
yang
berbasis indeks pembangunan berkelanjutan di masingmasing daerah. c. Isu manajemen pembangunan Isu manajemen pembangunan muncul umumnya karena dipengaruhi oleh keterbatasan kinerja tata pemerintahan di seluruh tingkatan, sehingga berdampak pada
lemahnya
implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, inkonsistensi di
dalam
pemanfaatan
permukiman,
dan
lahan
munculnya
untuk dampak
perumahan negatif
dan
terhadap
lingkungan. Permasalahan
secara
umum
bidang
perumahan
dan
permukiman di Indonesia yang ada pada saat ini adalah sebagai berikut: 1. Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman. 2. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau. 3. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman Berbagai perkembangan, isu strategis, dan permasalahan perumahan dan permukiman tersebut tidak terlepas dari dinamika dan kemajemukan perubahan-perubahan di dalam pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan lingkungan, yang tidak saja mengikuti perubahan berdimensi ruang dan waktu, tetapi juga perubahan kondisi khususnya bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemampuan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman yang masih relatif terbatas dan mulai bertumbuhkembangnya peran dan potensi masyarakat di dalam mengatur dan melaksanakan permukiman,
sendiri juga
kebutuhannya
sangat
mendasari
akan
perumahan
kebijakan
dan
dan
strategi
penyelenggaraan perumahan dan permukiman. (bappeda.grobogan.go.id) II.4. Agenda Global Perumahan dan Permukiman Permasalahan perumahan dan permukiman sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari berbagai perkembangan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, baik ditingkat lokal, nasional, regional maupun global. Dalam rangka penanganan permukiman kumuh diperkotaan, khususnya sebagai dampak urbanisasi dari desa ke kota, telah dicanangkan pula Declaration on Cities Without Slums. Berdasarkan Plan Of Implementation dari World Summit Sustainable
Development
di
Johanesburg
awal
September
2002,
telah
ditargetkan agar pada tahun 2015 sekitar 50% penduduk miskin di dunia tertentaskan dari kemiskinanya, termasuk dapat terpenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak. Misi yang harus dijalankan dalam rangka mewujudkan visi penyelenggaraan perumahan dan permukiman: 1. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya
di
dalam
penyelenggaraan
perumahan
dan
permukiman 2. Mamfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif didalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman 3. Mengoptimalkan pandayagunaan sumber daya pendukung penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Dengan pernyataan misi tersebut jelas bahwa pemerintah harus berperan
sebagai
fasilitator
dan
pendorong
dalam
upaya
pemberdayaan bagi berlangsungnya seluruh rangkaian proses penyelenggaraan perumahan dan permukiman. (bojhezjanur.blogspot.com,2012) II.5. Rumah Sehat dan Ekologis Patokan yang dapat digunakan dalam membangun rumah yang ekologis adalah sebagai berikut: 1. Menciptakan
kawasan
penghijauan
di
antara
pembangunan sebagai paru-paru hijau. 2. Memilih tapak bangunan yang sebebas gangguan/radiasi
geobiologis
dan
kawasan
mungkin
meminimalkan
dari
medan
elektromagnetik buatan. 3. Mempertimbangkan rantai bahan dan menggunakan bahan bangunan alamiah. 4. Menggunakan ventilasi alam untuk menyejukkan udara dalam bangunan. 5. Menghindari kelembapan tanah naik ke dalam konstruksi bangunan dan memajukan sistem bangunan kering. 6. Memilih lapisan permukaan dinding dan langit-langit ruang yang mampu mengalirkan uap air. 7. Menjamin kesinambungan pada struktur sebagai hubungan antara masa pakai bahan bangunan dan struktur bangunan. 8. Mempertimbangkan bentuk/proporsi ruang berdasarkan aturan harmonikal. 9. Menjamin bahwa
bangunan
yang
menimbulkan masalah lingkungan
direncanakan
tidak
dan membutuhkan
energi sedikit mungkin (mengutamakan energy terbarukan).
10.
Menciptakan
bangunan
bebas
hambatan
sehingga
gedung
dapat
dimanfaatkan oleh semua penghuni (termasuk anak-anak, orang tua, maupun orang cacat tubuh). Dengan adanya patokan rumah yang sehat dan ekologis, maka perlu adanya suatu patokan atau satandar penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas dan kondisi suatu pemukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan khususnya pada pemukiman kumuh di perkotaan. Standar penilaian tersebut dapat dipergunakan untuk menentukan apakah pemukiman kumuh yang biasa disebut kampung itu perlu diperbaiki atau tidak. II.6.
Perumahan
dan
Permukiman
Ditinjau
dari
Aspek
Kesehatan Ditinjau dari aspek kesehatan, maka perumahan dan permukiman harus mendapat perhatian karena : 1. Perumahan/permukiman
dapat
menimbulkan
kemudahan
untuk terjadinya penularan penyakit baik antar keluarga maupun anggota keluarga yang lain. Penularannya dapat berupa penularan langsung (penyakit kulit, mata, cacar dan lain-lain. Serta penyakit yang menular atau yang ditimbulkan karena makanan yang dimakan secara bersama (penyakit saluran pencernaan makanan, peracunan makanan dan lainlain). Dan penyakit yang ditularkan oleh vektor, karena sanitasi rumah dan lingkungan yang tidak baik (pes, malaria, dan lain-lain) 2. Pencemaran lingkungan, misalnya oleh limbah rumah tangga, sampah, dsb 3. Gangguan kesehatan
yang
ditimbulkan
karena
masalah
lingkungan social, seperti stress, dan sebagainya. Rumah atau tempat tinggal yang buruk atau kumuh dapat mendukung
terjadinya
penularan
penyakit
dan
gangguan
kesehatan, seperti : 1. Infeksi saluran napas, contoh : TBC, influenza, campak, dsb. 2. Infeksi pada kulit, contoh : Skabies, impetigo, dan lepra. 3. Infeksi akibat infestasi tikus, contoh : pes dan leptospirosis 4. Arthropoda, contoh : infeksi saluran pencernaan dan dengue, malaria, dsb 5. Kecelakaan, contoh : terpeleset, patah tulang, dan geger ptak.
6. Mental, contoh : neurosis, gangguan kepribadian, psikosomatis dan ulkus peltikum. II.7. PENDEKATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus dilaksanakan
sebagai
pelaksanaannya pendekatan
satu
dapat
yang
kesatuan
dengan
relevan
sistem,
memanfaatkan
secara
efektif,
yang
berbagai
dan
yang
implementasinya agar dapat disesuaikan berdasarkan kondisi lokal yang ada, yaitu: A. Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Konsep TRIDAYA Penyelenggaraan perumahan dan permukiman dilaksanakan dengan mengutamakan pencapaian tujuan pembangunan lingkungan
yang
responsif
namun
secara
komprehensif
sekaligus dapat mengakomodasikan dalam satu kesatuan sistem dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Secara praktis, konsep TRIDAYA, yang sudah berkembang sebagai azas pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, yaitu yang secara prinsip bertujuan memberdayakan komponen sosial masyarakat, usaha
dan
ekonomi,
ditumbuhkembangkan
serta
lingkungan,
sebagai
pendekatan
tetap
dapat
pembangunan
perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di tingkat lokal. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatankegiatan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi komunitas dengan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Pembangunan
perumahan
dan
permukiman,
yang
memanfaatkan ruang terbesar dari kawasan baik di perkotaan maupun di perdesaan, merupakan kegiatan yang bersifat menerus. Karenanya pengelolaan pembangunan perumahan dan
permukiman
harus
senantiasa
memperhatikan
ketersediaan sumber daya pendukung serta dampak akibat pembangunan
tersebut.
Dukungan
sumber
daya
yang
memadai, baik yang utama maupun penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, disamping
dampak
pembangunan
perumahan
dan
permukiman
terhadap
keseimbangan
daya
senantiasa dimulai
kelestarian
dukung
dipertimbangkan.
sejak
pembangunan,
tahap
lingkungannya Kesadaran
perencanaan
sampai
pengembangannya,
lingkungan
dengan
agar
arah
yang
harus
tersebut
harus
dan
tahap
serta
perancangan,
pengelolaan
perkembangannya
dan tetap
selaras dengan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. B. Penyelenggaraan Secara Multisektoral dan Terdesentralisasi Pembangunan
perumahan
dan
permukiman
mencakup
banyak kegiatan, antara lain pengalokasian ruang,penyediaan lahan, kelembagaan,kegiatan teknisteknologis, pembiayaan, dan
sistem
informasi.
penyelenggaraan
Disamping
perumahan
dan
secara
holistik,
permukiman
harus
dilakukan secara multisektoral karena memerlukan koordinasi dengan berbagai bidang lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman dan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja. Persoalan
penyediaan
perumahan
sebenarnya
lebih
merupakan masalah lokal dan kebutuhan individual. Ini dapat ditunjukkan dengan besarnya peran swadaya masyarakat di dalam
pengadaan
perumahannya.
Karenanya
perlu
pembatasan campur tangan pemerintah dalam penanganan persoalan lokal melalui penyelenggaraan perumahan dan permukiman
yang
terdesentralisasi.
Dalam
kerangka
desentralisasi, penyelenggaraan perumahan dan permukiman tidak
dapat
pemerintahan
terlepas yang
dari
baik
di
agenda
pelaksanaan
tingkat
lokal,
yaitu
tata yang
menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, penegakan hukum, serta efisiensi dan efektivitas. C. Pembangunan Yang Berwawasan Kesehatan Sebagaimana disadari bahwa persoalan kesehatan lingkungan perumahan dan permukiman sangat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat yang menghuninya. Selain secara fisik perumahan harus memenuhi syarat rumah sehat (kesehatan), perilaku hidup sehat dari masyarakat sangat penting dan strategis untuk terus didorong dan ditumbuhkembangkan dalam
penyelenggaraan
perumahan
dan
permukiman.
Disamping itu aktualisasi pembangunan yang berwawasan kesehatan
sangat
diperlukan
dalam
upaya
penanganan
permukiman kumuh, dan pencegahan terjadinya lingkungan yang tidak sehat serta menghambat penciptaan lingkungan permukiman yang responsif. Aktualisasi tersebut tetap dalam kerangka pelaksanaan program lingkungan sehat sebagai bagian
dari
program
pembangunan
yang
berwawasan
kesehatan, yang bertujuan khususnya untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat mendukung tumbuh kembangnya anak dan remaja, memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat, dan memungkinkan interaksi sosial serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan, sehingga dapat tercapai derajat kesehatan baik individu, keluarga maupun masyarakat yang optimal. D. Penyelenggaraan Dengan Pengembangan Sistem Insentif Persoalan perumahan dan permukiman merupakan persoalan strategis yang masih belum mendapatkan cukup perhatian dari berbagai kalangan. Karenanya untuk memacu laju pembangunan perumahan dan permukiman, perlu di dalam penyelenggaraannya dikembangkan sistem insentif, yang diharapkan
mampu
mendorong
berbagai
pelaku
pembangunan baik lembaga formal maupun informal untuk terlibat secara aktif. Upaya yang dikembangkan antara lain melalui kegiatan program stimulan, perintisan, dukungan pembiayaan dan bantuan teknis bagi pelaku pembangunan yang responsif di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman,
termasuk
kegiatan
pendampingan
dalam
penyiapan dan pemberdayaan masyarakat. (perencanaankota.blogspot.com) III.
KESIMPULAN Persoalan
perumahan
dan
permukiman
di
Indonesia
sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam
kehidupan
pemerintah
di
masyarakat
dalam
maupun
mengelola
kebijakan
perumahan
dan
permukiman. Permasalahan perumahan dan permukiman sesungguhnya tidak
dapat dilepaskan dari berbagai perkembangan
dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, baik ditingkat
lokal, nasional, regional maupun global. Misi yang harus dijalankan dalam rangka mewujudkan visi penyelenggaraan
perumahan
dan
permukiman
:
Melakukan pemberdayaan masyarakat , memfasilitasi dan mendorong
terciptanya
iklim
yang
penyelenggaraan
perumahan
mengoptimalkan
pandayagunaan
kondusif
dan
didalam
permukiman,
sumber
pendukung
penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Dengan adanya patokan rumah yang sehat dan ekologis, maka perlu adanya suatu patokan atau satandar penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas dan kondisi suatu pemukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan
perkotaan. Kebijakan
khususnya
pada
Pemerintah
penyelenggaraan
perumahan
pemukiman berupa dan
kumuh
di
pendekatan
pemukiman
yaitu
dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang relevan secara efektif serta implementasinya
dapat disesuaikan
berdasarkan kondisi lokal yang ada.
IV.DAFTAR PUSTAKA 1. http://bappeda.grobogan.go.id/info-pembangunan/89-isudan-permasalahan-pembangunan-perumahan-danpemukiman.html 2. http://nareragan.blogspot.com/2012/06/normal-0-falsefalse-false-en-us-x-none.html 3. http://lokasitpa.blogspot.com/2011/06/definisi-definisiyang-berhubungan.html 4. http://sapola.wordpress.com/2013/04/03/peranpemerintah-daerah-dalam-penanganan-permukimankumuh/ 5. http://bojhezjanur.blogspot.com/2012/02/kebijakanpemerintah-tentang-lingkungan.htm 6. http://perencanaankota.blogspot.com/2009/04/kebijakandan-strategi-nasional.html
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kesehatan Lingkungan
Disusun Oleh Kelompok 6 : ADE TRISNAWATI DEWI DWI HARYANI MARTIN PRATIWI RAFIE RESTIANI LISTE ZULHIJWATI WULAN
PASCA SARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA TAHUN 2013
