Untuk Mendownload Silahkan kunjungi alamat URL ini atau untuk download versi Microsoft Word Kunjungi alamat berikut : http://www.ziddu.com/download/9241255/MAKALAHBIROKRASIPELAYANANPUBLIK.do…Full description
Untuk Mendownload Silahkan kunjungi alamat URL ini atau untuk download versi Microsoft Word Kunjungi alamat berikut : http://www.ziddu.com/download/9241255/MAKALAHBIROKRASIPELAYANANPUBLIK.do…Full description
makalah tentang netralitas birokrasi dengan studi kasus TNIDeskripsi lengkap
makalah
makalah pancasila indonesia
makalah
Deskripsi lengkap
S
AGRO PART !
MAKALAH
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KKN DAN PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK PUBLI K YANG YANG BERKUALITAS, B ERKUALITAS, KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS
O L E H
dr.Arifin dr. Arifin Abubaar M.K!" NIP.#$%$&'&('&&&'#'#&&)
1
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah membibing hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Karena tanpa perkenan dan ridho-Nya tidak mungkin makalah ini dapat diselesaikan.
Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti pelelangan jabatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuato! yang bertujuan untuk menambah aasan dan pembelajaran bagi penulis tentang materi "irokrasi dihadapkan dengan kondisi saat ini! yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dan kajian dari berbagai sumber.
2
Makalah ini penulis susun dengan segala keterbatasan! baik itu dalam penyusunan kata! kalimat dan bahasa maupun dalam penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana layaknya.
Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya
makalah ini dapat kami selesaikan.
Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi bagi penulis supaya lebih memahami makalah ini. Walaupun makalah ini jauh dari kesempurnaan. Penulis mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.
Marisa!
#anuari $%&' Penulis
dr.Ari(in Abubakar M.Kes
3
DAFTAR ISI
KATA P)N*ANTA+..........................................................................................
"A" P)NDA/010AN .....................................................................................
2
A. 1atar belakang ...................................................................................
2
". denti(ikasi masalah ...........................................................................
3
4. Tujuan penulisan.................................................................................
3
D. Metode penulisan...............................................................................
3
"A" 1ANDASAN T)5+.................................................................................. 3 A. "irokrasi ............................................................................................
"A" P)M"A/ASAN ...................................................................................... && A. +e(ormasi "irokrasi Pemerintahan daerah..........................................
&&
". +e(ormasi organisasi birokrasi Pemerintahan daerah.........................
&
4. +e(ormasi sumberdaya Pemerintahan daerah....................................
&2
D. +e(ormasi kepemimpinan Pemerintahan daerah................................
&3
4
"A" 7 P)N0T0P..............................................................................................
Dalam penjelasan 0ndang-undang Nomor $ Tahun $%%2 tentang pemerintahan daerah dijelaskan baha Sesuai dengan amanat 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik ndonesia Tahun &823! pemerintah daerah berenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk memper9epat terujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan! pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas! daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan
+epublik ndonesia. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan keenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam 0ndang-0ndang ini. Daerah memiliki keenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan! peningkatan 5
peranserta! prakarsa! dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya birokrasi pemerintah daerah sampai saat ini masih jauh dari prinsip demokrasi! pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. /al ini karena (ungsi aparatur daerah sebagai subyek dalam melaksanakan keenangan tersebut 9enderung ber(ungsi sebagai buruh pabrik! mengejar setoran dari hasil produksi tanpa memperdulikan kondisi dan tatanan yang ada untuk kepentingan masyarakat. "ertitiktolak dari uraian tersebut diatas! sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi birokrasi pemerintahan daerah berdasarkan 0ndang-undang Nomor $ Tahun $%%2! perlu melakukan re(ormasi se9ara menyeluruh. +e(ormasi itu sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka teoritik dan empirik yang luas! men9akup didalamnya penguatan masyarakat sipil :civil society;! supremasi hukum! strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang sating terkait dan mempengaruhi. Dengan demikian! re(ormasi birokrasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya konsolidasi demokrasi kita saat ini. B.
Id!n*ifia"i Ma"a+a-.
&. Apakah yang dimaksud dengan re(ormasi birokrasi< $. "agaimana pelaksanaan re(ormasi birokrasi pemerintah daerah < . Apa yang perlu di re(ormasi dari birokrasi pemerintah daerah <
C.
Tuuan P!nu+i"an.
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji kembali bagaimana sebenarnya pelaksanaan re(ormasi birokrasi pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain itu! pembuatan makalah ini juga bertujuan untuk menambah aasan dan pengetahuan penulis dalam bidang materi "irokrasi. D.
M!*/d! P!nu+i"an
Metode yang digunakan dalam menyusun makalah ini adalah tinjauan pustaka. Sumber yang kami gunakan dalam menyusun makalah ini adalah beberapa literatur terkait! baik dalam bentuk buku maupun artikel internet! sehingga diharapkan dalam pembuatan makalah ini sumber-sumber yang dipergunakan dapat menjadi bahan rujukan yang akurat agar nantinya in(ormasi yang disampaikan benar-benar dapat dipertanggungjaabkan.
6
BAB II LANDASAN TEORI
A.
Bir/ra"i. #.
P!n!r*ian Bir/ra"i.
Pengertian birokrasi dikalangan masyarakat sering dihubungan dengan ketidakpuasan! rumit! bertele-tele
dan banyak lagi perkataan-perkataan yang
dilotarkan oleh sebagai masyarakat yang merasa ke9ea atas pelayanan suatu birokrasi yang mereka alami. #ika dilihat dari segi bahasa! birokrasi terdiri dari dua kata yaitu biro yang artinya meja dan krasi yang artinya kekuasaan. "irokrasi memiliki dua elemen utama yang dapat membentuk pengertian! yaitu peraturan atau norma (ormal dan hirarki. #adi! dapat dikatakan pengertian birokrasi adalah kekuasaan yang bersi(at (ormal yang didasarkan pada peraturan atau undang-undang dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Se9ara etimologi birokrasi berasal dari istilah =buralist> yang dikembangkan oleh +eineer ?on Stein pada &6$&! kemudian menjadi =bureau9ra9y> yang akhir-akhir ini ditandai dengan 9ara-9ara kerja yang rasional! impersonal dan leglistik :Thoha! &883 dalam /ariyoso! $%%$;. 7
Menurut ,errel /eady
ada :tiga; pendekatan dalam merumuskan birokrasi
yaitu @ a.
Pendekatan struktural . Menurut pendekatan ini birokrasi sebagai suatu
susunan yang terdiri dari hierarki otorita dan pembagian kerja yang amat terperin9i :7i9tor Thonson; b.
Pendekatan Perilaku(Behavioral). Menurut pendekatan ini menekankan
arti pentingnya objekti?itas! pemisahan! ketepatan dan konsistensi yang dikaitkan dengan ukuran (ungsional dari pejabat administrasi. Dengan kata lain! perilaku positi( lekat dengan pen9apaian tujuan organisasi birokratik 9.
Pendekatan Pencapaian Tujuan.
Menurut pendekatan ini birokrasi
sebagai suatu organisasi yang memaksimalkan e(isiensi dalam administrasi atau satu metode pelembagaan perilaku sosial yang terorganisasi dalam kerangka usaha men9apai e(isiensi administrasi. $.
Ciri /rani"a"i Bir/ra"i.
Pemerintah daerah tidak mungkin berhasil men9apai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tanpa menggunakan organisasi birokratik. Menurut /. Wrong setiap organisasi birokratik mempunyai 9iri struktural utama sebagai berikut @ a. b. 9. d.
Pembagian tugas /ierarki otorita Peraturan dan ketentuan yang terperin9i /ubungan impersonal di antara anggota organisasi. Sedangkan MaB Weber memberikan C :enam; 9iri dari organisasi birokrasi
yaitu @ a.
Terdapat prinsip yang pasti dan ilayah yurisdiksi yang resmi! yang pada umumnya diatur dengan hukum atau peraturan-perataran administrasi
b.
Terdapat prinsip hierarki dan tingkat otorita yang mengatur sistem.
9.
Manajemen didasarkan atas dokumen-dokumen yang dipelihara dalam bentuk aslinya
d.
Terdapat spesialisasi dan pengembangan pekerja melalui latihan keahlian
8
.
e.
Akti?itas organisasi menurut kapasitas anggota se9ara penuh
(.
"erlakunya aturan-aturan main mengenai manajemen.
P!n*inn0a Bir/ra"i.
"aha
proses
kebijaksanaan
pemerintah
terdiri
dari
(ormulasi!
implementasi! e?aluasi dan terminasi! yang kesemuanya itu merupakan proses dari suatu birokrasi! sehingga birokrasi mempunyai andil dan keterlibatan yang besar dalam pembuatan keputusan. +obert Presthus memperlihatkan peranan birokrasi dalam pebuatan keputusan dalam hal-hal sebagai @ a.
Pembuatan
peraturan
dibaah
peraturan
perundang-undangan
:delegated
legislation; b.
Pemrakarsa kebijaksanaan :bureau9ra9ys role in initiating poli9y;
9.
/asrat ntenal birokrasi untuk memperoleh kekuasaan! keamanan dan kepatuhan :bureau9ra9ys internal dri?e (or poer se9urity! and loyalty;.
B.
R!f/r1a"i.
+e(ormasi memiliki interpretasi yang berbeda-beda tergantung pada konteks dari re(ormasi tersebut. Namun se9ara umum re(ormasi dapat diartikan sebagai pembaruan dengan melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik karena terjadinya penyimpangan penyimpangan dalam sistem yang ada. +e(ormasi dapat berupa perubahan total yang radikal tau bisa diidentikkan dengan re?olusi ataupun dapat berupa perubahan yang se9ara bertahap. /al ini tergantung dari objek yang akan dire(ormasi. Apabila kerusakan dan penyimpangan yang terjadi sudah sangat kronis maka re(ormasi harus dilakukan se9ara radikal. Namun apabila penyimpangan yang terjadi dipandang masih ringan maka tidak diperlukan re(ormasi yang radikal. #.
R!f/r1a"i Bir/ra"i.
9
Sebuah negara! dalam men9apai tujuannya! pastilah memerlukan perangkat negara yang disebut pemerintah dan pemerintahannya. Pemerintah pada hakikatnya adalah pemberi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan pesatnya perkembangan Eaman dan semakin kompleksnya persoalan
yang dihadapi
oleh
negara!
maka
telah
terjadi
pula
perkembangan
penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu! diperlukan adanya rangka pemerintahan yang kuat untuk menghadapi dinamika perkembangan masyarakat. +e(ormasi birokrasi adalah salah satu 9ara untuk membangun keper9ayaan rakyat. Pengertian dari re(ormasi birokrasi itu sendiri adalah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur! tingkah laku! dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. +uang lingkup re(ormasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur! tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. /al ini berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan eenang dan kekuasaan. '.
Ta-a2 Ta-a2 R!f/r1a"i Bir/ra"i 0an id!a+.
Mengutip de(inisi yang diajukan ,auEiah +asad dari Masyarakat Transparansi ndonesia :MT;! re(ormasi birokrasi ada+a- 2!ruba-an radia+ da+a1 bidan "i"*!1 2!1!rin*a-an . Agar re(ormasi birokrasi dapat berjalan baik! perlu dilakukan langkah-
langkah manajemen perubahan.Manajemen perubahan adalah proses mendiagnosis! menginisialisasi! mengimplementasi! dan mengintegrasi perubahan indi?idu! kelompok! atau organisasi dalam rangka menyesuaikan diri dan mengantisipasi perubahan lingkungannya agar tetap tumbuh! berkembang! dan menghasilkan keuntungan. Ada tujuh langkah manajemen perubahan yang dikutip dari /ar?ard "usiness )ssentials tahun $%%3 yaitu @ a.
Lana- 2!r*a1a! memobilisasi energi dan komitmen para anggota
organisasi melalui penentuan 9ita-9ita! tantangan! dan solusinya oleh semua anggota organisasi. Pada tahap ini! setiap lini dalam instansi pemerintah harus tahu apa yang di9ita9itakan instansi! apa yang mereka hadapi! dan 9ara menghadapi atau menyelesaikan masalah itu se9ara bersama-sama. Agar mereka tergerak untuk menjalankan solusi bersama! mereka perlu dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan
10
b.
Lana- !dua! mengembangkan ?isi bersama! bagaimana mengatur dan
mengorganisasi diri maupun organisasi agar dapat men9apai apa yang di9ita-9itakan 9.
Lana-
!*ia!
menentukan
kepemimpinan.
Di
dalam
instansi
pemerintahan! kepemimpinan biasanya dipegang para pejabat eselon. Padahal! kepemimpinan harus ada pada semua le?el agar dapat mengontrol perubahan. Pemimpin tertinggi harus memastikan orang-orang yang kompeten dan jujurlah yang berperan sebagai pemimpin pada le?el-le?el di baahnya d.
Lana- !!12a*! (okus pada hasil kerja. 1angkah itu dilakukan dengan
membuat mekanisme asessment yang dapat mengukur hasil kerja tiap pegaai atau tiap tim yang diberi tugas tertentu e.
Lana- !+i1a! mulai mengubah unit-unit ke9il di instansi kemudian
dorong agar perubahan itu menyebar ke unit-unit lain di seluruh instansi (.
Lana- !!na1! membuat peraturan (ormal! sistem! maupun struktur
untuk mengukuhkan perubahan! termasuk 9ara untuk mengukur perubahan yang terjadi g.
Lana- !*uu- ! mengaasi dan menyesuaikan strategi untuk merespons
permasalahan yang timbul selama proses perubahan berlangsung. 3.
S*ra*!i r!f/r1a"i bir/ra"i.
a.
Pada level kebijakan! harus di9iptakan berbagai kebijakan yang mendorong "irokrasi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil arga :kepastian hukum! batas aktu! prosedur! partisipasi! pengaduan! gugatan;
b.
Pada level organisational ! dilakukan melalui perbaikan proses rekrutmen berbasis kompetensi! pendidikan dan latihan yang sensiti( terhadap kepentingan masyarakat! pen9iptaan Standar Kinerja ndi?idu! Standar Kinerja Tim dan Standar Kinerja nstansi Pemerintah
11
9.
Pada level operasional ! dilakukan perbaikan melalui peningkatan ser?i9e Fuality meliputi dimensi tangibles! reliability! responsi?eness! assuran9e dan emphaty
d.
nstansi Pemerintah se9ara periodik melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan.
BAB II PEMBAHASAN
A.
R!f/r1a"i Bir/ra"i P!1!rin*a-an Da!ra-. "erbagai ahli seperti Dru9ker : &88$ ;! 5sborne G *aebler :&88$;! "arEelay :&88$;! M9
1eod :&886; se9ara implisit menyebutkan baha 9ausa prima atau penyebab utama kegagalan negara membaa kesejahteraan rakyatnya adalah karena kelemahan manajemennya. Manajemen pemerintahan pada semua dimensi umumnya sudah sangat usang! tertinggal oleh kemajuan jaman! sehingga alih-alih melayani masyarakat! organisasi pemerintah malahan lebih banyak menjadi beban. /al tersebut nampak dari penggunaan sebagian besar dana publik untuk kepentingan mereka sendiri. 5leh karena itu! tidaklah berlebihan apabila ngraham dan +omEek : &882 ; menyebutkan baha sektor pemerintah harus belajar dari sektor pri?at yang sukses. ngraham dan +omEek :&882; menaarkan pengelolaan pemerintahan baru yang disebutnya paradigma >/ollo State>! dengan 9iri pekerjaan pemerintah yang tidak bersi(at stratejik :non-strategi9 (un9tion; dikontrakkan kepada pihak ketiga :9ontra9ting-out;. Sektor pri?at pada umumnya sudah masuk pada manajemen generasi kelima yakni management by human netorking - dengan dominasi penggunaan teknologi komunikasi dan in(ormasi. Sa?age :&88%; menyebutkan baha prinsip human netorking adalah =sel(empoering>! yakni pemberdayaan diri sendiri pada setiap orang sehingga mampu mandiri! termasuk di dalam mengambil keputusan. Pimpinan diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan perorangan agar mengarah pada pen9apaian tujuan! tetapi tidak bersi(at mengatur. Pada
12
tahap kemandirian! setiap indi?idu telah memiliki kesadaran dan tanggung jaab tanpa terlampau banyak diaasi atau dikendalikan. Pada sisi lain! sektor pemerintah masih berkutat pada manajemen generasi kedua yakni management by dire9tion - dengan dominasi peran pemimpin. Sang pemimpin menjadi sumber ide dan gagasan! sedangkan pengikut lebih banyak bertindak sebagai pelaksana. Dengan perkataan lain! organisasi sektor pemerintah masih memiliki karakteristik berorientasi pada pemimpin :leader orientation;! belum berorientasi pada sistem :system orientation;. Dengan demikian! maju mundurnya organisasi pemerintah sangat tergantung pada sang pemimpin.
Anggota organisasi lebih merupakan baahan yang lebih banyak menjalankan perintah atasan! daripada insan-insan yang memiliki kreati?itas dan ino?asi. PNS dihargai karena kepatuhan dan loyalitasnya! bukan karena kreati?itas dan ino?asinya. Bir/ra"i di Ind/n!"ia ada+a- bir/ra"i *an2a ara*!r. ndikasinya nampak dari berbagai persidangan korupsi pada
Departemen Agama maupun Departemen Kelautan dan Perikanan! dan mungkin nantinya juga pada departemen-departemen lainnya. Seorang sekretaris jenderal yang merupakan jabatan tertinggi dalam jajaran birokrasi di ndonesia :golongan 7e; ternyata tidak memiliki keberanian untuk menolak perintah menteri! meskipun mereka tahu baha perintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka takut kehilangan jabatan! karena bagi mereka jabatan adalah segala-galanya. Karena pada jabatan tersebut melekat kehormatan serta (asilitas baik yang resmi dan terutama yang tidak resmi. *aji dan tunjangan resmi eselon relati( ke9il dibandingkan dengan jenjang jabatan yang setara pada sektor pri?at. Tetapi apabila (asilitas penunjang yang diterima dari negara seperti mobil dinas! rumah dinas! sopir dinas dan lain sebagainya! yang semuanya dibiayai oleh negara dihitung sebagai pendapatan maka jumlahnya menjadi sangat besar. "elum lagi grati(ikasi dari pihak ketiga yang diterima karena jabatannya. Sehingga pendapatan yang dibaa pulang :take home pay; setiap bulannya tidak jauh berbeda dengan sektor sasta. Apabila pejabat eselon yang sudah ikut segala ma9am pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri saja tidak memiliki karakter yang jelas! dapat dibayangkan bagaimana karakter birokrasi pada tingkat yang lebih rendah. /al-hal ideal yang diterima selama mengikuti pendidikan dan pelatihan hanya sekedar a9ana! a9ana dan a9ana! karena kurang diikuti dengan komitmen untuk perubahan ke arah kemajuan dan konsisten menjaga komitmen. +e(ormasi manajemen birokrasi diberbagai negara! termasuk ndonesia! diperkuat dengan hadirnya paradigma good go?ernan9e yang dikembangkan oleh "ank Dunia maupun 0NDP. Pada hakehatnya tata kepemerintahan yang baik adalah upaya memperbaiki manajemen dalam berbagai 13
aspkenya dengan memasukkan nilai-nilai baru yang lebih transparan! akuntabel! demokratis serta berbasis pada C penegakan hukum. *ood go?ernan9e sendiri adalah 9ara atau implementasi untuk mengubah keadaan dari pemerintahan yang jelek :bad go?ernment; menuju pada pemerintahan yang baik :good go?ernment;. 0ntuk mengejar ketertinggalan dibanding sektor pemerintah di negara lain maupun sektor sasta! manajemen sektor pemerintah di ndonesia! khususnya pemerintah daerah perlu dibenahi se9ara menyeluruh dan berkelanjutan. Pembenahannya men9akup semua (ungsi dan aspek manajemen meliputi peren9anaan! organisasi! pelaksanaan! pengaasan sampai pengelolaan kon(lik dan kolaborasi.
B.
R!f/r1a"i Orani"a"i Bir/ra"i P!1!rin*a- Da!ra-. Telah dipahami bersama baha organisasi adalah sebuah adah dan sekaligus sistem
kerjasama untuk men9apai suatu tujuan tertentu. Sebagai sebuah sistem! organisasi harus bersi(at >sel(-reneing system>! dalam arti memiliki mekanisme untuk se9ara terus menerus memperbaiki dirinya sendiri sesuai perkembangan lingkungan internal dan eksternalnya. 5rganisasi yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan! akan menjadi usang! dan kemudian mati. Perkembangan teori organisasi berjalan seiring dengan perkembangan manajemennya! karena keduanya merupakan dua sisi dari sebuah mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Manajemen hanya ada dalam sebuah organisasi! sebaliknya organisasi tanpa manajemen hanyalah sebuah kerumunan atau gerombolan. Pola organisasi pemerintah daerah yang digunakan pada saa t diatur berdasarkan PP Nomor 6 Tahun $%% masih memakai model generasi ketiga! dengan mengutamakan keenangan serta menonjolkan jabatan struktural. Tetapi PP ini masih sejalan dengan ke9enderungan perubahan global yakni dari donsiEing menuju rightsiEing! karena membatasi jumlah maksimal dinas dan lembaga teknis daerah pada Daerah Pro?insi maupun Daerah KabupatenHKota. Para ahli organisasi sudah mengingatkan baha pada abad ke-$& perlu dilakukan pembaruan dengan lebih menekankan pada keahlian! bukan lagi pada kekuasaan. Momentum untuk mengubah organisasi pemerintah daerah menjadi lebih pro(esional menuju organisasi generasi keempat sebenarnya terbuka pada saat PP tersebut akan dire?isi. PP penggantinya yakni PP Nomor 2& Tahun $%%' tentang 5rganisasi Pemerintah Daerah ternyata mengalami kemunduran dari segi konsep! karena PP tersebut mendorong terjadinya proli(erasi birokrasi dengan memberi peluang penambahan jumlah jabatan struktural. Padahal melalui sistem pemilihan kepala daerah se9ara langsung seperti saat ini telah terjadi politisasi birokrasi. #abatan
14
struktural diisi oleh kepala daerah yang memenangkan pemilihan tanpa mengindahkan kompetensi jabatannya. Sebagai 9ontoh kasus di beberapa daerah terdapat kepala dinas perhutanan dan konser?asi tanah diisi oleh sarjana sosial politik! jabatan sekretaris DP+D diisi oleh sarjana perikanan! kepala kantor arsip dan perpustakaan daerah diisi oleh sarjana teknik. Praktek sema9am itu terjadi juga diberbagai daerah lainnya di ndonesia. Asas yang dipakai adalah ” siapapun dapat jadi apapun, asalkan kepala daerah menghendaki”. Pola pengembangan karier PNS seperti itu tidak akan pernah membangun birokrasi yang pro(esional dalam bidang tertentu! karena PNS tidak pernah dapat meran9ang kariernya sendiri. Karier PNS sangat tergantung pada pendekatan politik dan >garis tangan>. Padahal melalui PP Nomor 6 Tahun $%%' tentang Pembagian 0rusan Pemerintahan Antara Pemerintah! Pemerintahan Daerah Pro?insi! dan Pemerintahan Daerah KabupatenHKota! daerah otonom khususnya kabupatenHkota diberi urusan pemerintahan yang banyak! luas dan bersi(at teknis. 0ntuk menjalankannya diperlukan birokrasi yang pro(esional dalam bidangnya se9ara spesi(ik! dan hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui pengembangan karier melalui jabatan (ungsional dalam suatu organisasi (ungsional. Apabila daerah mengembangkan organisasi (ungsional! berarti daerah telah masuk pada organisasi generasi keempat. #abatan karier yang bersi(at generalis tetap diperlukan! tetapi jumlahnya tidak sebanyak jabatan karier spesialis.
C.
R!f/r1a"i Su1b!rda0a Bir/ra"i P!1!rin*a- Da!ra-.
Di dalam organisasi! sumber daya manusia memegang peranan kun9i! begitu pula di dalam birokrasi pemerintah daerah. Sumberdaya manusia dalam birokrasi pemerintah daerah yang biasa disebut sebagai pegaai negeri sipil adalah abdi negara dan masyarakat. Menurut "ekke! Perry G Toonen :&88C;! ada lima tahap perkembangan peran PNS yaitu@ &.
Tahap pertama! PNS sebagai pelayanan perorangan
$.
Tahap kedua! PNS sebagai pelayanan negara atau pemerintah
.
Tahap ketiga! PNS sebagai pelayan masyarakat
2.
Tahap Keempat PNS sebagai Pelayanan Iang Dilindungi
3.
Tahap Kelima PNS sebagai Pelayanan Pro(esional.
0ntuk masuk ke tahap kelima perlu dibangun organisasi (ungsional yang didukung oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan pro(esional dalam bidang tugasnya masing-masing. Arah pengembangan kariernya bukan melebar menjadi generalis! melainkan menukik ke dalam menjadi spesialis dalam bidangnya. d.
R!f/r1a"i K!2!1i12inan P!1!rin*a- Da!ra-.
15
Kepemimpinan nasional harus dapat ber(ungsi mengaal proses pembangunan dan hasilhasilnya dapat dirasakan oleh arga bangsa di seluruh ilayah nusantara. Konsepsi membutuhkan sumberdaya manusia berkualitas! berkemampuan iptek dan seni yang dilandasi nilai-nilai ideologi bangsa! serta dapat berinteraksi dengan komponen bangsa lainnya dalam hidup bersama. Kepemimpinan nasional harus dapat mengaal strategi implementasi re(ormasi birokrasi :P0+"! $%%6; yakni :i; membangun keper9ayaan masyarakat! :ii; membangun komitmen dan partisipasi! :iii; mengubah pola pikir! budaya dan nilai-nilai kerja dan :i?; memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan mengantisipasi terjadinya perubahan. Strategi implementasi re(ormasi birokrasi bukan hal teknis semata! tetapi membutuhkan kemampuan kepemimpinan eBtraordinary untuk menjalankannya pada tatanan Sismennas. /al ini bisa dilihat dari sisi lain! Sismennas sesungguhnya menjadi alat bantu yang e(ekti( untuk menjalankan mekanisme business pro9ess kepemimpinan. 1ebih penting dari itu! kepemimpinan juga harus mampu mengaal seluruh SDM senantiasa dalam steady state mengantisipasi perubahan.
16
BAB I4 KESIMPULAN
+e(ormasi birokrasi pemerintahan daerah merupakan suatu keajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah di ndonesia dengan berpedoman kepada *rand Design dan +oad Map +e(ormasi "irokrasi! yang meliputi re(ormasi organisasi! sumber daya! dan re(ormasi kepemimpinan daerah dalam rangka ter9apainya tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan monitoring yang solid dan kredibel serta men9erminkan suatu sistem pengukuran yang objekti(! dan pengguna dapat menerima dan menindaklanjuti hasil dari sistem tersebut. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan re(ormasi "irokrasi :Menpan-+"; +! AEar Abu "akar kemaren membuka +apat Kerja +e(ormasi "irokrasi Pemerintah Daerah di /otel 1abersa! Kampar. Dalam kata sambutannya! Menpan-+" menilai produkti9itas birokrasi masih tergolong rendah. Dengan kondisi ini! re(ormasi birokrasi menjadi salah satu solusi dalam menghasilkan aparatur pemerintah yang memahami tugas dan tanggungjaab! serta bersih dari kolusi! korupsi dan nepotisme :KKN;. Dia menyebutkan! seluruh aparatur pemerintah daerah harus berubah dan mengikuti birokrasi re(ormasi. ni ditekankan karena permasalahan birokrasi termasuk tiga permasalahan besar di ndonesia! selain korupsi dan in(rastruktur.
17
0ntuk itu Menteri PAN dan +" AEar Abubakar telah disusun model Penilaian Mandiri Pelaksanaan +e(ormasi "irokrasi :PMP+"; yang merupakan hasil adopsi dari model 4ommon Assesment ,rameork :4A,;. Model ini! mengandalkan penilaian mandiri dalam penilaian kinerja instansi pemerintah! dan mengembangkan ren9ana perbaikan kinerja dengan menggunakan prinsip-prinsip Total Juality Manajemen :TJM; dengan perbaikan se9ara berkelanjutan. Pedoman PMP+" tersebut merupakan a9uan bagi instansi pemerintah untuk melakukan penilaian upaya pen9apaian program re(ormasi birokrasi sejalan dengan pen9apaian sasaran! indi9ator dan target nasional. PMP+" mengkaitkan penilaian atas output dan out9ame pelaksanaan program re(ormasi birokrasi di instansi pemerintah serta pen9apaian ndikator Kinerja 0tama :K0; masing-masing instansi pemerintah dengan ndikator bekerhasilan re(ormasi birokrasi se9ara nasional. Penerapan model PMP+"! menurut Menpan +" AEar Abubakar akan segera ditetapkan sebagai pedoman! hal ini karena memiliki berbagai keuntungan dan man(aat karena model ini! pertama sederhana! mudah diterapkan dan menyesuaikan dengan dinamika perubahan. Kedua man(aat dan pengolah lebih lanjut berbagai dataHin(ormasi! materi serta dokumen yang sebagian besar sudah dikembangkan dan tersedia. Ketig a memberikan system penilaian mandiri dan baku yang objekti( dan dapat memberikan in(ormasi perkembangan pelaksanaan re(ormasi birokrasi di instansi se9ara 5nline dan upaya perbaikan yang diperlukan se9ara e(ekti( dan berkelanjutan. Keempat ! memudahkan pengintegrasian data dan in(ormasi untuk menggambarkan pro(il pen9apaian re(ormasi birokrasi nasional se9ara 5nline. Kelima mendorong terjadinya kompetensi yang positi( di antara instansi emerintah sehingga mendorong kinerja pemerintah se9ara keseluruhan. Keenam mendorong kerjasama internasional dalam komunitas bersar pengguna model 4A, dengan berbagai pengalaman dengan berbagai institusi di Negara lain melalui suatu (orum ataupun se9ara bilateral! dan ketujuh memudahkan peningkatan 9apa9ity building se9ara internasional bersama dengan )uropean nstitute o( Publi9 Administrasion :)PA; 4A, +esour9e 4enter uyang berkedudukan di "elanda. Sistem PMP+" akan dapat berperan dalam kita mengetahui dan menilai serta mengaal pen9apaian re(ormasi birokrasi sebagaimana diharapkan. /al tersebut harus ditunjukkan dengan hasil signi(ikan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan sasaran re(ormasi birokrasi nasional yaitu terujudnya Pemerintahan yang bersih dari KKN dan pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
18
DAFTAR PUSTAKA
Pro(. eko prasojo dalam slide berjudul =+e(ormasi Administrasi dan *ood *o?ernan9e
di
ndonesia> Thoha! Mi(tah. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. #akarta@ +aja *ra(indo Persada! $%%3. )tEioni! )?a dan /ale?y. Bureaucracy and Democracy. +otledge and Kegan. &86 Ali Mu(iE! Pengantar Ilmu Administrasi Negara. 4et.& )disi $ .#akarta @ 0ni?ersitas Terbuka! $%&&. Dr. /. )di Sisadi! M.Si! !e"ormasi Birokrasi Pemerintahan dalam #eningkatkan Pelayanan Publik . $$ ,ebruari $%&$
