MAKALAH SEJARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA
Mata Kuliah : Landasan Pendidikan Dosen Pengampu : Ranti An Nisaa, M.pd Disusun oleh:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Alfi Delvira Annisa Qadriyanti Elma Dwi Rahayu Nifa Nisfaturahmah Siti Khoerunisa Uli
1701125081 1701125099 1701125084 1701125093 1701125087 1701125090
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA JAKARTA 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa senantiasa kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas segala rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini untuk memenuhi tugas Landasan Pendidikan. Makalah ini dapat digunakan sebagai wahana untuk menambah pengetahuan, sebagai teman belajar, dan sebagai referensi tambahan dalam belajar Materi Sejarah Pendidikan di Indonesia. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan makalah ini. Segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan makalah ini, namun tidak mustahil apabila dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan Makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Sejarah Pendidikan di Indonesia.
Jakarta, 14 Oktober 2017
Penyusun
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.................................................................................................................. i DAFTAR ISI................................................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang.........................................................................................................................1 B. Rumusan Masalah....................................................................................................................1 C. Tujuan ...............…………......................................................................................................1 ...1 BAB II PEMBAHASAN
A. Pendidikan Pra Kemerdekaan........………………………………………….................…....2 Kemerdekaan........………………………………………….................…....2 B. Pendidikan Masa Kemerdekaan.........……………………………………...…. Kemerdekaan.........……………………………………...….....................6 ....................6 C. Pendidikan di Indonesia Setelah Kemerdekaan.....................................................................11 D. Pioner Pendidikan Indonesia..................................................................................................12 E. Keunggulan dan Kelemahan Tiap Masa.................................................................................15 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan...............................................................................................................................20
B. Saran.........................................................................................................................................20 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................21
ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan sudah sepatutnya menentukan masa depan suatu negara. Bila visi pendidikan tidak jelas, yang dipertaruhkan adalah kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Visi pendidikan harus diterjemahkan ke dalam sistem pendidikan yang memiliki sasaran jelas, dan tanggap terhadap masalah-masalah bangsa. Karena itu, perubahan dalam subsistem pendidikan merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena kepedulian untuk menyesuaikan perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sudah seyogyanya sistem pendidikan tidak boleh jalan di tempat, namun setiap perubahan juga harus disertai dan dilandasi visi yang mantap dalam menjawab tantangan zaman. Di Indonesia, berubahnya subsistem pendidikan (kurikulum, UU) biasanya tidak ditanggapi dengan antusiasme, namun malah sebaliknya membuat masyarakat ragu apakah penguasa di Indonesia memiliki visi pendidikan yang jelas atau tidak. Visi pendidikan diharapkan mampu menentukan tujuan pendidikan yang jelas. Karena, tujuan pendidikan yang jelas pada gilirannya akan mengarahkan ke pencapaian kompetensi yang dibutuhkan serta metode pembelajaran yang efektif. Dan pada akhirnya, kelak pendidikan mampu menjawab tuntutan untuk menyejahterakan masyarakat dan kemajuan bangsa. Setidaknya ada empat tujuan yang menjadi idealisme pendidikan, antara lain sebagai berikut: 1. Perolehan pengetahuan dan keterampilan (kompetensi) atau kemampuan menjawab permintaan pasar. 2. Orientasi humanistic 3. Menjawab tantangan-tantangan sosial, ekonomi, serta masalah keadilan. 4. Kemajuan ilmu itu sendiri. Dari keempat tujuan pendidikan di atas, setidaknya poin nomor 2 yang berorientasi pada tujuan memanusiakan manusia atau humanistis, menjadi poin yang penting dalam proses pendidikan, dan sudah sepatutnya bahwa pendidikan harus harus menjunjung hak-hak peserta didik dalam memperoleh informasi pengetahuan. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia pada masa pra kemerdekaan ? 2. Bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan ? 3. Siapa saja pioner pendidikan di Indonesia ? 4. Apa saja keunggulan dan kelemahan pada setiap masa ? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui sejarah pendidikan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. 2. Untuk mengetahui pioner pendidikan di Indonesia. 3. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dari setiap masa.
1
BAB II PEMBAHASAN A. Pendidikan Indonesia Pra Kemerdekaan Pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan ke dalam tiga periode, yaitu: Pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan, Pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan, dan Pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. 1. Pendidikan yang Berlandaskan Ajaran Keagamaan a. Pendidikan Hindu-Budha Pendidikan pada zaman Hindu-Budha yang berlangsung antara abad ke-4 hingga abad ke-16 Masehi. Ajaran Hindu dan Budha memberikan corak pada praktik pendidikan di Indonesia pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha di Kalimantan (Kutai), Pulau Jawa (Tarumanegara hingga Majapahit), Bali dan Sumatera (Sriwijaya). Prasasti tertua yang ditemukan di Kutai dan di Tarumanegara merupakan peninggalan agama Hindu. Pada periode awal berkembangnya agama Hindu-Budha di Indonesia, sistem pendidikan sepenuhnya bermuatan keagamaan yang dilaksanakan di biara-biara atau padepokan. Pada perkembangan selanjutnya, muatan pendidikan bukan hanya berupa ajaran keagamaan, keagamaan, melainkan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. bidang. Pada masa Hindu-Budha ini, kaum Brahmana merupakan golongan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Perlu dicatat bahwa sistem kasta tidaklah diterapkan di Indonesia setajam sebagaimana yang terjadi di India. Adapun materi-materi pelajaran yang diberikan ketika itu antara lain: teologi, bahasa dan sastra, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu-ilmu eksakta seperti ilmu perbintangan, ilmu pasti, perhitungan waktu, seni bangunan, seni rupa dan lain-lain. Menjelang periode akhir, pola pendidikan tidak lagi dilakukan dalam kompleks yang bersifat kolosal, tetapi oleh para guru di padepokan-padepokan dengan jumlah murid relatif terbatas dan bobot materi ajar yang bersifat spiritual religius. Para murid disini sembari belajar juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jadi secara umum dapatlah disimpulkan bahwa: 1) Pengelola pendidikan adalah kaum brahmana dari tingkat dasar sampai dengan tingkat tinggi; 2) Bersifat tidak formal, dimana murid dapat berpindah dari satu guru ke guru yang lain; 3) Kaum bangsawan biasanya mengundang guru untuk mengajar anak-anaknya di istana disamping ada juga yang mengutus anak-anaknya yang pergi belajar ke guru-guru tertentu; 4) Pendidikan kejuruan atau keterampilan dilakukan secara turun-temurun melalui jalur kastanya masing-masing. b. Pendidikan Islam Pendidikan berlandaskan ajaran Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat India ke Nusantara pada abad ke-13. Kehadiran mereka mula-mula terjalin melalui kontak teratur dengan para pedagang asal Sumatra dan Jawa. Para saudagar asal Gujarat yang beragama Islam itu kemudian menjadi penyebar agama Islam di Indonesia. Ajaran Islam mula-mula berkembang di kawasan pesisir, sementara di pedalaman agama Hindu masih kuat. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudera-Pasai di Aceh, yang didirikan tahun 1297 oleh Sultan Malik Al-Saleh. Namun diperkirakan pengaruh p engaruh Islam telah masuk ke Indonesia jauh sebelum sebel um berdirinya SamuderaPasai. Hal ini terbukti dengan adanya batu nisan di Leran, dekat Gresik, Jawa timur, yang menyebutkan tentang meninggalnya seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 476 H (1082 M). Di pulau Jawa dan Sumatera yang penduduknya lebih dahulu mengadakan kontak dengan pendatang dari luar Indonesia (terutama dari Cina, India, dan Indonesia), Indonesia), didapati pendidikan agama Islam dimasa pra-kolonial dalam bentuk pendidikan di surau atau langgar, pendidikan di pesantren, dan pendidikan di madrasah. Pendidikan agama di langgar dilaksanakan secara sederhana dengan 2
bimbingan guru bimbingan guru ngaji yang ngaji yang statusnya dibawah kyai. Materi yang diajarkan umumnya membaca Alquran dan fikih dasar. Di pesantren, para santri tinggal di tempat pemondokan sederhana yang biasanya disebut “pondok”. Sifat khusus pengajaran di pesantren antara lain : 1) Pelajaran bersifat keagamaan 2) Penghormatan yang tinggi kepada guru 3) Tidak ada gaji atau upah untuk guru karena motivasinya semata-mata kare na Allah 4) Santri datang secara sukarela untuk menuntut ilmu Selain itu, ada juga pendidikan di madrasah yang bukan hanya mengajarkan agama, melainkan juga ilmu pengetahuan seperti astronomi (ilmu falak) dan ilmu pengobatan. Pendidikan Indonesia baru mengenal sistem berjenjang yang formal sejak masuknya pengaruh Belanda. Namun hingga datangnya kolonial Belanda dan bahkan hingga sekarang ketiga corak pendidikan Islam, yaitu pendidikan di langgar, pesantren dan madrasah tetap bertahan. c. Pendidikan Katolik dan Kristen-Protestan Pendidikan katholik berkembang mulai abad ke-16 melalui orang-orang portugis yang menguasai Malaka. Dalam usahanya mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa (yang saat itu harganya sangat mahal), mereka selalu disertai misionaris Katolik-Roma yang berperan ganda sebagai penasehat spiritual dalam perjalanan yang jauh dan penyebar agama di tanah yang di datanginya. Misi mereka yang dikenal sebagai misi suci (mission ( mission sacre) sacre) dilaksanakan bersama misi pencarian rempah-rempah. Segera setelah mereka menduduki suatu daerah atau pulau, usaha pertama yang dilakukannya adalah menjadikan penduduk setempat sebagai pemeluk Katolik-Roma. Kemudian di tempat itu didirikan seminar-seminar untuk mendidik anak-anak setempat. Namun kekuasan Portugis tidak berlangsung lama, hanya sekitar setengah abad, karena diusir oleh Spanyol. Kemudian Belanda menyebarkan agama Kristen-Protestan dan mengembangkan sistem pendidikannya sendiri yang bercorak Kristen-Protestan. 2. Pendidikan yang Berlandaskan Kepentingan Penjajah Indonesia pernah mengalami masa penjajahan, baik yang pada masa penjajan Belanda maupun masa penjajahan Jepang. Jepang. Sehingga, tidak mengherankan apabila pengaruhnya sangat kuat dalam segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, maupun milit er. Secara garis besar, sejarah pendidikan di Indonesia terbagi atas sistem pendidikan masa pra kemerdekaan, masa kemerdekaan, kemerdekaan, dan masa pemerintahan Republik Indonesia. a. Pendidikan Pada Zaman VOC Sebagaimana Bangsa Portugis sebelumnya, kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia pada abad ke-16 mula-mula untuk tujuan dagang dengan mencari rempah-rempah denga mendirikan VOC. Misi dagang tersebut kemudian diikuti dengan misi penyebaran agama yang terutama dilakukan dengan mendirikan sekolah-sekolah yang dilengkapi dengan asrama untuk para siswa. Di sana diajarkan agama Kristen-Protestan dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda dan sebagian menggunakan Bahasa Melayu. Dirikan sekolah-sekolah yang di arahkan untuk kepentingan mendukung misi VOC di Nusantara. b. Pendidikan Kolonial Belanda Pudarnya VOC pada akhir abad ke-18 menandai masa datangnya zaman kolonial Belanda. Tugas untuk mengatur pemerintahan dan masyarakat yang sebelumnya ditangani oleh kompeni (institusi dagang) kemudian diambil alih oleh Pemerintah Belanda yang menjadikan HindiaBelanda sebagai tanah jajahan. Meskipun tetap berpihak pada kepentingan Belanda, system pendidikan pun berubah menjadi lebih “terbuka”. Muatan keagamaan yang di masa-masa masa -masa sebelumnya sangat kental, diimbangi dengan muatan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kepentingan Belanda.
3
Mulai akhir abad ke-19 dan hingga darsawarsa awal abad ke-20, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia Indonesia sangat beragam, meliputi sekolah dasar, sekolah raja, sekolah pertukangan, sekolah kejuruan, sekolah-sekolah khusus untuk perempuan Eropa dan pribumi, sekolah dokter, perguruan tinggi hukum, dan perguruan tinggi teknik. Untuk mengimbangi pendidikan Belanda, pada periode ini berdiri pula lembaga-lembaga pendidikan bercorak keagamaan dan kebangsaan oleh Muhammadyah, Taman Siswa, Ins Kayutanan, Ma’arif, dan perguruan Islam lainnya. Pada masa ini, pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu: pendidikan r endah, endah, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, dan pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan pada masa penjajahan Belanda lebih dititik beratkan kepada memenuhi kebutuhan pemerintah Belanda, yaitu tersedianya tenaga kerja murah untuk hegemoni penjajah dan untuk menyebarluaskan kebudayaan Barat. c. Pendidikan Pada Zaman Jepang Pada tahun 1942-1945, masa pendudukan Jepang memberikan corak yang berarti pendidikan di Indonesia. Tidak lama setelah berkuasa, J epang segera menghapus sistem s istem pendidikan warisan Belanda yang didasarkan didasarkan atas penggolongan penggolongan menurut bangsa bangsa dan status sosial. Tanpa membedakan status social mulai di buka tingkat sekolah terendah adalah Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Menengah Pertama (SPM) selama tiga tahun, Sekolah Menengah Tinggi (SMT) selama tiga tahun. Sekolah dikejuruan juga di kembangkan, yaitu Sekolah Pertukangan, Sekolah Teknik Menengah, Sekolah Sekolah Pelayaran, Sekolah Pelayaran dan Sekolah Pelayaran Tinggi. Ditingkatkan pendidikan tinggi, pemerintah pendudukan Jepang mendirikan Sekolah Tinggi Kedokteran (Ika Dai Gakko) di Jakarta dan d an Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Perubahan lain yang berarti bagi Indonesia dikemudian hari ialah bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pertama di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintahan, dan bahasa pengantar kedua adalah Jepang. Sejak saat s aat itu, bahasa Indonesia berkembang pesat sebagai bahasa bahas a pengantar dan bahasa komunikasi ilmiah. Tujuan pendidikan pada zaman Jepang diarahkan untuk mendukung pendudukan Jepang dengan menyediakan tenaga kerja kasar secara Cuma-Cuma yang dikenal dengan romusha. romusha. Di sekolah, para siswa mengikuti latihan fisik, baris berbaris meniru tentara Dai Nippon, Nippon, latihan kemiliteran kemiliteran disertai indoktrinasi yang intinya kesetiaan penuh pada Kaisar Jepang. Pemuda-pemuda yang menapak dewasa dijadikan romusha dan sebagian direkrut untuk menjadi tentara.Tujuan pendidikan lebih ditekankan kepada dihasilkannya tenaga buruh kasar secara cuma-cuma dan prajurit-prajurit untuk keperluan peperangan Jepang. 3. Pendidikan dalam Rangka Perjuangan Perjuangan Indonesia Pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan ditandai oleh munculnya gerakan pendidikan yang dipelopori oleh Muhammadiyah, Perguruan Taman Siswa, INS Kayutanam, Pendidikan Pendidikan Ma’arif dan perguruan islam islam lainnya. a. Muhammadiyah Muhammadiyah lahir dibawah pengaruh kebangkitan nasionalisme Bangsa mula-mula misi utama Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan agama, kemudian membuka dan menyelenggarakan pendidikan, baik sebagai sarana untuk anak mencerdaskan bangsa yang dibodohi oleh pemerintah Belanda maupun sebagai sarana menyebarkan syiar Islam. Muhammadiyah didirikan di kampong Kauman, Yogyakarta, pada tahun 18 November 1912. Sekolah Muhammadiyah pertama didirikan pada tahun 1911. Dalam perkembangannya kemudian, sekolah ini menjadi Volksschool (Sekolah Rakyat) 3 tahun. Muhammadiyah juga kemudian mendirikan sekolah rakyat 3 tahun yang diberi nama Sekolah Kesultanan (Sultanaatschool ( Sultanaatschool ), ), menyusul kemudian HIS Muhammadiyah, sekolah menengah yang dimulai dengan sebuah MULO yang diberi subsidi oleh pemerintah Belanda, juga sebuah Algemene Middelbare School (AMS) yang mendapat bantuan dari para intelektual Indonesia yang beraliran nasional dan Holland Inlandse Kweekschool. Kurikulum sekolah-sekolah Muhammadiyah di masa itu menyeimbangkan muatan pelajaran agama dan umum dengan porsi masing-masing sekitar 50%. 4
Muhammadiyah adalah pembaharuan dibidang agama yang pada hakikatnya mengikuti jejak gerak hidup zaman dan mengeluarkan golongan Islam dari isolasi sekaligus secara positif bergerak dibidang social dan pendidikan. Unsur nasionalisnya jelas dalam sifat pendirinya, K.H Achmad Dahlan, sebagai seorang nasionalis yang sikap hidupnya menjadi suri tauladan bagi anggota Muhammadiyah.Dalam alam kemerdekaan,usaha-usahaMuhammadiyah di bidang pendidikan ini semakin luas dan meningkat, mulai tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Selain dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. b.
Taman siswa Taman Siswa secara jelas menunjukkan sifatnya yang nasionalis dan pedagogis serta kultural. Walaupun bukan suatu organisasi politik, Taman Siswa sejak pendiriannya mempunyai tujuan politik, yaitu kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini jelas dari pertimbangan Ki Hajar Dewantara, pendirinya, sewaktu di pengasingan di negeri belanda untuk mendalami masalah pendidikan. Menurut Ki Hajar, rakyat Indonesia harus benar-benar memahami arti kehidupan berbangsa dan bertanah air melalui pendidikan. Kegiatan pendidikan diberikan kepada mereka yang berusia muda dengan mendirikan Kindertuin Kindertuin atau Taman Kanak-kanak yang dikalangan Taman Siswa disebut Taman Indriya, pada tanggal 3 Juli 1922. Lembaga pendidikan Taman Siswa diberi nama National Onderwijs Institut Taman Siswa Siswa dengan Taman Indriya sebagai tingkat terendah. Taman Siswa didasarkan atas kebangsaan dan kebudayaan Indonesia. Pendidikan Taman Siswa selanjutnya mengakui hak-hak anak untuk bebas yang dinyatakan tanpa batas. Batas itu antara lain adalah lingkungan dan kebudayaan. Pengakuan atas kebebasan anak adalah suatu prinsip pendidikan yang sangat pokok pada Taman Siswa. Prinsip demokrasi dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan pengertian sebagai berikut : 1. Anak dalam pendidikan merupakan pusat perhatian pendidik. 2. Musyawarah sebagai prinsip demokrasi tetapi menghargai pemimpin. 3. Dasar demokrasi membawa kewajiban kewaji ban untuk memikul tanggung jawab. Dengan gambaran diatas, maka Taman Siswa, terutama dibidang pendidikan dan kebudayaan, telah memberi andil yang sangat besar terhadap pendidikan nasional. Bahkan Undang-Undang Pendidikan No. 4 tahun 1950 praktis telah mencakup semua prinsip Taman Siswa. c. INS Kayutanam Sekolah ini didirikan sebagai tanggapan terhadap pendidikan Belanda yang berlangsung saat itu oleh Muhammad Syaf i’ei i’ei dinilai intelektualistik dengan mementingkan kecerdasan dan kurang memperhatikan bakat-bakat anak. Melalui INS yang didirikannya ia berusaha agar para siswa tidak menjadi cendekiawan setengah matang yang angkuh tetapi menjadi pekerja cekatan yang rendah hati. hati. Di Di INS, para siswa dididik untuk bekerja teratur dan produktif agar dapat hidup mandiri. Para siswa mendapat pelajaran dalam berbagai bidang Di INS sebagai wahana untuk membuat anak-anak sehat dan kuat Falsafah yang mendasari gagasannya adalah “Tuhan tidak tid ak sia-sia menjadikan manusia dan alam lainnya. Masing-masing mesti berguna dan kalau tidak berguna itu disebabkan kita tidak pandai menggunakannya”. INS kayutaman mengembangkan s istem persekolahannya dengan didasarkan atas “aktivitas” dan bertujuan untuk “melahirkan dan memupuk semangat bekerja dan percaya kepada diri sendiri”. Disamping dikembangkan atas dasar-dasar prinsip pedagogis, INS juga memupuk semangat nasionalisme di kalangan para siswanya. Hal ini tampak dari tujuan pendidikannya, yaitu agar siswa dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mencari jabatan di kantor pemerintahan yang pada ssat itu dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Prinsip tidak menggantungkan diri kepada orang lain juga dianut oleh Muhammad Syaf i’ Syaf i’ei ei sendiri yang menolak tawaran Pemerintah Belanda untuk menerima bantuan. Pengembangan lembaga pendidikannya diusahakan atas dasar prinsip “ self-help “ self-help”” (mandiri) dengan mengumpulkan uang melalui pertunjukan, pameran hasil karya murid-murid, dan penjualan hasil kerja mereka. Hanya pemberian yang tidak mengikat secara moral yang diterimanya. 5
Meskipun praktik dan gagasan pendidikannya bagus, sistem persekolahan yang dikembangkan INS Kayutanam tidak berkembang diluar daerahnya. Para lulusan yang dihasilkannya juga tidak cukup mendapat bekal untuk mendapatkan tempat dimaysarakat sehingga dapat dikatakan keuntungan pendidikan hanya dirasakan oleh perorangan s iswa. INS Kayutanam bertahan hingga masa pendudukan Jepang, dan pada masa perang kemerdekaan (tahun 1949) INS Kayutanam ditutup. MuhammadSyafei sendiri setelah tidak menangani INS, ditunjuk sebagai Kepala Sekolah Guru Bantu (SGB). Ia tutup usia pada tahun 1966. d. Pendidikan Ma’ Ma’arif Awal pendidikan ma’arif mulai berkembang pada tahun 1916 ketika K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan K.H. Mas Mansur, mendirikan kursus debat yang diberi nama Taswirul Afkar . Kursus ini kemuadian berkembang dengan dibentuknya Jam’iyah Nahdatul Wathon yang bertuj uan memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Lembaga pendidikan ma’arif dalam bentuk madrasah mula-mula berkembang di Jawa Timur, kemudian menyebar ke daerah-daerah lainnya, dengan dipelopori oleh para ulama NU. Mula-mula, corak pendidikannya menyerupai “pesantren yang diformalkan”, dengan hanya memuat pendidikan agama dalam kurikulumnya. Dalam perkembangan kemudian, sebagaimana Muhammadiyah, Ma’arif memasukkan mater i umum ke dalam kurikulumnya. Muktamar II NU di Surabaya pada tahun 1927 memutuskan untuk memberikan perhatian yang penuh pada pengembangan madrasah dengan dana ditanggung oleh umat Islam, dan menolak bantuan Belanda. Dalam Muktamar NU ke-4 ke -4 di Semarang, Muktamar NU yang dilaksanakan setiap tahun selalu memberikan perhatian khusus pada pad a pengembangan pendidikan Ma’arif. Basis Basi s pendidikan ma’arif pada dasarnya adalah pesantren yang juga merupakan basis utama kegiatan pendidikan NU. hal inilah antara lain yang membedakannya dengan Muhammadiyah yang lebih agresif dan sistematis dalam mengembangkan system pendidikan sekolahnya dengan menerapkan menejemen modern. B. Pendidikan Masa Kemerdekaan 1. Pendidikan Masa Orde Lama Secara umum pendidikan orde lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada prinsipnya konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Pada masa ini Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat. Tidak ada halangan ekonomis yang merintangi seseorang untuk belajar di sekolah, karena diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialisme. Pada saat inilah merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang lain, serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Orde lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya, inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pemikir-pemikir yang lahir pada masa itu, sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka dan tidak ada yang mendikte peserta didik. Tidak ada nuansa kepentingan politik sektoral tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai alat negara maupun kaum dominan pemerintah. Seokarno pernah berkata: “sungguh alangkah hebatnya kalau tiap-tiap guru di perguruan taman siswa itu satu persatu adalah Rasul Kebangunan! Hanya guru yang dadanya penuh dengan jiwa kebangunan dapat ‘menurunkan’ keb angunan ke dalam jiwa sang 6
anak.” anak.” Dari perkataan Soekarno itu sangatlah jelas bahwa pemerintahan orde lama menaruh perhatian serius yang sangat tinggi untuk memajukan bangsanya melalui pendidikan. Di bawah menteri pendidikan Ki Hadjar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem “among” berdasarkan asas-asas asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanuasiaan yang dikenal sebagai “Panca Dharma Taman Sis wa” dan semboyan “ing “ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani ” pada 1950 diundangkan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan ( jo) jo) menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada 1961 diundangkan UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi, dilanjutkan dengan UU No.14/1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan UU No. 19/1965 tentang Pokok-Pokok Sitem Pendidikan Nasional Pancasila. Pada masa akhir pendidikan Presiden Soekarno, 90 % bangsa Indonesia berpendidikan SD. Jika kita berbicara tentang kurikulum, maka sudah sepatutnya kita membicarakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum pada pada era Orde Lama dibagi manjadi 3 kurikulum di antaranya: a) Rentang Tahun 1947-1968 Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda “leer plan” plan” artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan, asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan “Rencana Pelajaran 1947”, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah: pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Pada masa tersebut siswa lebih diarahkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat. Proses pendidikan sangat kental dengan kehidupan sehari-hari. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara. b) Rencana Pelajaran Terurai 1952 Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran pelajaran yang disebut “Rencana Pelajaran Terurai 1952”. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum ini siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. c) Kurikulum 1964 Fokus kurikulum 1964 adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral ( Panca Panca wardhana). wardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keterampilan, dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis. Dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan disekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat.
7
2. Pendidikan Pada Masa Orde Baru Orde baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Namun, yang disayangkan adalah pengaplikasian inpres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan. Pelaksanaan pendidikan pada masa orde baru ternyata banyak menemukan kendala, karena pendidikan orde baru mengusung ideologi “keseragaman” sehingga memampatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. EBTANAS, UMPTN, menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Pada pendidikan orde baru kesetaran dalam pendidikan tidak dapat diciptakan karena unsur dominatif dan submisif masih sangat kental dalam pola pendidikan orde baru. Pada masa ini, peserta didik diberikan beban materi pelajaran yang banyak dan berat tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi kepentingan dengan faktor-faktor kurikulum yang lain untuk menjadi peka terhadap lingkungan. Beberapa hal negatif lain yang tercipta pada masa ini adalah: 1) Produk-produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja. Sehingga, berimplikasi pada hilangnya eksistensi manusia yang hidup dengan akal pikirannya (tidak memanusiakan manusia). 2) Lahirnya kaum terdidik yang tumpul akan kepekaan sosial, dan banyaknya anak muda yang berpikiran positivistic. 3) Hilangnya kebebasan berpendapat. Pemerintah orde baru yang dipimpin oleh Soeharto menge depankan motto “membangun manusia Indonesia seutuhnya dan Masyarakat Indonesia”. Pada masa ini seluruh bentuk pendidikan ditujukkan untuk memenuhi hasrat penguasa, terutama untuk pembangunan nasional. Siswa sebagai peserta didik, di didik untuk menjadi manusia manusia “pekerja” yang kelak akan berperan sebagai alat penguasa dalam menentukan arah kebijakan negara. Pendidikan bukan ditujukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, namun untuk mengeksploitasi intelektualitas mereka demi hasrat kepentingan penguasa. Kurikulum-kurikulum yang digunakan pada masa orde baru yaitu sebagai b erikut: a) Kurikulum 1968 Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Pada masa ini siswa hanya berperan sebagai pribadi yang masif, dengan hanya menghapal teoriteori yang ada, tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut. Aspek afektif dan psikomotorik tidak ditonjolkan pada kurikulum ini. Praktis, kurikulum ini hanya menekankan pembentukkan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja. b) Kurikulum 1975 Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasar MBO (management (management by objective). objective). Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Pada kurikulum ini peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib untuk membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung. Tiap guru harus detail dalam perencanaan pelaksanaan program belajar mengajar. Setiap tatap muka telah di atur dan dijadwalkan sedari awal. Dengan kurikulum ini semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap. 8
c) Kurikulum 1984 Kurikulum 1984 mengusung “process skill approach”. approach”. Proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL). CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pada kurikulum ini siswa diposisikan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar. Siswa juga diperankan dalam pembentukkan suatu pengetahuan dengan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan mendiskusikan sesuatu. d) Kurilukum 1994 Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini bentuk opresi kepada siswa mulai terjadi dengan beratnya beban belajar siswa, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Siswa dihadapkan dengan banyaknya beban belajar yang harus mereka tuntaskan, dan mereka tidak memiliki pilihan untuk menerima atau tidak terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka hadapi. 3. Pendidikan Pada Masa Reformasi Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sekurang -kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan. Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”. Memasuki tahun 2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989., dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai: “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan di masa reformasi juga belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Karena, pemerintah belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal, misalnya penentuan kelulusan siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Walaupun telah ada aturan yang mengatur posisi siswa sebagai subjek yang setara dengan guru, namun dalam pengaplikasiannya, guru masih menjadi p ihak yang dominan dan 9
mendominasi siswanya, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses pendidikan Indonesia masih jauh dari dikatakan untuk memperjuangkan hak-hak siswa. Ada beberapa kesalahan dalam pengelolaan pendidikan pada masa ini, telah melahirkan hasilnya yang pahit yakni: 1) Angkatan kerja yang tidak bisa berkompetisi dalam lapangan kerja pasar global. 2) Birokrasi yang lamban, korup dan tidak kreatif. 3) Masyarakat luas yang mudah bertindak anarkis. 4) Sumberdaya alam (terutama hutan) yang rusak parah. 5) Hutang Luar Negeri yang tak tertanggungkan. te rtanggungkan. 6) Merajalelanya tokoh-tokoh pemimpin yang rendah moralnya. Adapun kurikulum-kurikulum yang yang dipakai pada masa reformasi yaitu sebagai berikut: a) Kurikulum Berbasis Kompetensi Pada pelaksanaan kurikulum ini, posisi siswa kembali ditempatkan sebagai subjek dalam proses pendidikan dengan terbukanya ruang diskusi untuk memperoleh suatu pengetahuan. Siswa justru dituntut untuk aktif dalam memperoleh informasi. Kembali peran guru diposisikan sebagai fasilitator dalam perolehan suatu informasi. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. edukatif. Hal ini mutlak diperlukan mengingat KBK juga memiliki visi untuk memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa sebagai subjek pendidikan. pendidikan. Berikut karakteristik utama KBK, yaitu: 1. Menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. 2. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa (normal, sedang, dan tinggi). 3. Berpusat pada siswa. 4. Orientasi pada proses dan hasil. 5. Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual. 6. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. 7. Buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar. 8. Belajar sepanjang hayat; 9. Belajar mengetahui (learning (learning how to know), know ), 10. Belajar melakukan (learning (learning how to do), do ), 11. Belajar menjadi diri sendiri (learning (learning how to be), be ), 12. Belajar hidup dalam keberagaman (learning (learning how to live together ). ). b) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Jadi pada kurikulum ini sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Karena KTSP berdasar pada pelaksanaan KBK, maka siswa juga diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan secara terbuka berdasarkan sistem ataupun silabus yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Dalam kurikulum ini, unsur pendidikan dikembalikan kepada tempatnya semula yaitu unsur teoritis dan praksis. Namun, dalam kurikulum ini unsur praksis lebih ditekankan dari pada unsur teoritis. Setiap kebijakan yang dibuat oleh satuan terkecil pendidikan dalam menentukan metode pembelajaran dan jenis mata ajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan lingkungan sekitar.
10
C. Pendidikan di Indonesia Setelah Kemerdekaan 1. Tujuan dan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Dalam kurun waktu 1945-1969, tujuan pendidikan nasional Indonesia mengalami 5 kali perubahan, mengikuti perubahan dalam suasana kehidupan berbangsa kita. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP & K), Mr. Suwandi, tanggal 1 Maret 1946 ,tujuan pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan sangat menekankan penanaman jiwa patriotisme hal ini dapat dipahami, maka penanaman jiwa patriotisme melalui pendidikan dianggap merupakan jawaban guna mempertahankan Negara yang baru diproklamasikan. Antisipasi tersebut kemudian terbukti benar dengan terjadinya agresi Balanda terhadap Negara berdaulat Republik Indonesia. Sejalan dengan perubahan suasana kehidupan kebangsaan, tujuan pendidikan nasional Indonesia pun mengalami perluasan, tidak lagi semata-mata menekankan jiwa patriotisme. Dalam UndangUndang No. 4/1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, Sehingga pendidikan dan pengajaran berdasar asas-asas yang termaktub dalam pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan asas kebudayaan bangsa Indonesia. Rumusan tujuan yang sama diulang lagi dalam Undang-Undang No. 12/1954 yang berlaku untuk seluruh wilayah RI. Perubahan tujuan pendidikan nasional tersebut berimplikasi pada perubahan kurikulum yang saat itu disebut rencana pelajaran. pelajaran. Kurikulum yang semula berorientasi pada kepentingan colonial Belanda diubah sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kurikulum sekolah pada masa-masa awal kemerdekaan dan tahun 1950-an ditujukan ditujukan untuk : a. Meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. b. Meningkatkan pendidikan jasmani. c. Meningkatkan pendidikan watak. d. Memberikan perhatian pada kesenian. e. Menghubungkan Menghubungkan isi pelajaran pelaj aran dengan kehidupan sehari-hari, dan f. Mengurangi pendidikan pikiran. Mengurangi pendidikan pemikiran pada dasarnya merupakan reaksi terhadap pendidikan kolonial yang amat menekankan aspek intelektualitas dan mengabaikan pendidikan watak. Dibawah pengaruh Manipol-Usdek, pada tahun 1965 rumusan tujuan pendidikan nasional mengalami perubahan. Dalam keputusan Presiden No.145 tahun 1965 tentang nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan rumusan tujuan pendidikan nasional kemudian diperluas dan dipertajam dalam GBHN 1973 Rumusan yang tertuang dalam GBHN 1973 substansinya terus dipertahankan dengan hanya mengalami sedikit perubahan, yaitu berupa penambahan sifat manusia Indonesia yang hendak dibangun melalui pendidikan hingga GBHN 1998. Dengan substansi yang sama meskipun rumusannya agak berbeda, tujuan tersebut juga tertuang dalam UU No. 2 /1989 tentang system pendidikan nasional. 2. Sistem Persekolahan Sistem persekolahan yang berlaku di Indonesia pada masa awal kemerdekaan meliputi 3 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sistem persekolahan tersebut terus dipertahankan hingga tahun 1980-an. Akhir tahun 1960-an, kalaupun terjadi perubahan, hal itu lebih pada bentuk kelembagaannya. Misalnya dihapuskannya SGB, diubahnya SGA menjadi SPG, dan lebih dikembangkannya jenis-jenis sekolah menengah kejuruan. Setelah berlakunya UU No 2/1989 tentang system pendidikan nasional diadakan perubahan, antara lain bahwa Pendidikan Dasar merupakan pendidikan umum yang lamanya 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP. Jadi SLTP merupakan pendidikan umum, sehingga akibatnya sekolah pertama kejuruan dilebur menjadi SLTP. Perkembangan lain yang penting dicatat pada era 1945-1969 ialah berdirinya 42 Perguruan Tinggi Negeri berupa universitas, institute, dan sekolah tinggi yang umumnya terletak di ibukota propinsi, sehingga kurun waktu waktu tersebut dapat dikatakan sebagai “era pertumbuhan PTN”. PTN”. 11
3. Perkembangan Perkembangan Jumlah Siswa Berbeda dengan pada zaman kolonial Belanda yang membedakan kesempatan belajar atas dasar ras dan asal-usul keturunan, pada zaman kemerdekaan kesempatan belajar dibuka untuk semua orang, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 31 ayat 1 UUD 1945 bahwa “tiap“tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran” . Dalam UU Pendidikan No. 4/1950 dan UU No. 12/1954, pasal 17, disebutkan bahwa, “tiap-tiap “tiap-tiap warga Negara republic Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada pada sekolah itu” . Ciri yang menonjol diawal kemerdekaan ialah tingginya motivasi belajar para siswa yang usianya amat beragam, meskipun sarana yang tersedia hanya seadanya. pada tanggal 1 Juni 1946 dibentuk Bagian Pendidikan Masyarakat pada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan kebudayaan yang bertugas: 1) Memberantas buta huruf, 2) Menyelenggarakan kursus pengetahuan umum, dan 3) Mengembangkan perpustakaan rakyat D. Pioner Pendidikan Indonesia 1. Raden Mas Soewardi Soeryaningrat Soeryaningrat Terlahir pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat telah menunjukkan bahwa beliau adalah salah seorang yang berasal dari lingkungan keluarga keraton yaitu Keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun, Raden Mas Soewardi Soeryaningrat berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya dengan tujuan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta membuat Ki Hajar Dewantara kecil mendapatkan hak khusus yang tidak didapat anak-anak seusianya dari kalangan rakyat biasa pada saat itu, yaitu hak untuk mengenyam pendidikan sekolah. Saat itu sekolah yang ada hanyalah sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda sehingga semua kurikulumnya menggunakan kurikulum Barat. Beliau menempuh Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar Belanda) lalu melanjutkan ke Sekolah Dokter Bumiputera (STOVIA) namun tidak tamat. Tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya di STOVIA, tidak membuat Ki Hajar Dewantara vakum, beliaupun mulai menulis untuk beberapa surat kabar. Meskipun sempat mengenyam pendidikan barat, namun beliau dikenal sebagai seorang wartawan yang patriotik dan mampu membangkitkan semangat antikolonial bagi pembacanya. Beliau terus menyindir Belanda melalui tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisan tersebut menyulut kemarahan Belanda, puncaknya terjadi saat Ki Hajar Dewantara menulis sebuah tulisan yang sangat terkenal yaitu “Seandainya “Seandainya Aku Seorang Belanda” (judul asli: Als ik eens Nederlander was), dimuat dalam surat kabar de Expres milik Dr. Douwes Dekker, tahun 1913. Sebagian isinya adalah "Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya". Artikel ini ditulis sebagai protes atas rencana pemerintah Belanda untuk mengumpulkan sumbangan dari Hindia Belanda (Indonesia), yang saat itu masih belum merdeka, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis. Tulisan ini membuat Belanda melalui Gubernur Jendral Idenburg memerintahkan agar Ki Hajar Dewantara di asingkan ke Pulau Bangka tanpa proses peradilan terlebih dahulu. Atas lobi dari kedua rekannya yang juga mengalami hukuman pengasingan yaitu dr. Douwes Dekker dan dr. Cipto Mangoenkoesoemo, pengasingan mereka diaihkan ke negeri Belanda, konon mereka mengajukan diasingkan ke Belanda agar bisa mempelajari banyak hal agar kelak bermanfaat. Masa pengasinganpun dimulai sejak Agustus 1913, masa-masa tersebut tidak disia-siakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mendalami bidang pendidikan dan pengajaran, hingga hingga akhirnya memperoleh sertifikat Europeesche Akte. 12
Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya lainnya, l ainnya, Ki Hajar mendirikan Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa atau lebih dikenal dengan Perguruan Nasional Tamansiswa pada 3 Juli 1922. Taman Siswa merupakan sebuah perguruan/sekolah untuk kaum pribumi yang bercorak nasional yang menekankan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta semangat berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Prinsip yang ditanamkan dalam Taman Siswa adalah ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani yang berarti seorang guru di depan harus bisa menjadi teladan, di tengah harus bisa membangun semangat dan berinisiatif serta di belakang harus bisa memberikan semangat dan dukungan dukungan bagi muridnya. Perjuangan Ki Hajar Dewantara tak hanya melalui Taman siswa, sebagai penulis, Ki Hajar Dewantara tetap produktif menulis untuk berbagai surat kabar. Hanya saja kali ini tulisannya tidak bernuansa politik, namun beralih ke bidang pendidikan dan kebudayaan. Tulisan Ki Hajar Dewantara berisi konsep-konsep pendidikan dan kebudayaan yang berwawasan kebangsaan. Melalui konsep-konsep itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Beliau kemudian dipercaya sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama di negri ini. Nama Ki Hadjar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan (bapak Pendidikan Nasional) yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional melalui surat keputusan Presiden RI No.305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Penghargaan lain yang diterimanya adalah gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1957. Dua tahun setelah mendapat gelar Doctor Honoris Causa itu, ia meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. 2. Raden Ajeng Kartini Raden Adjeng Kartini atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini, (Jepara, 21 April 1879 – Rembang, 17 September 1904) lahir dari keluarga ningrat Jawa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS (Europese Lagere School). Tetapi setelah usia 12 tahun, keadaan budaya dan sosial lingkungan di sekitarnya memaksanya tinggal di rumah atau dipingit. Meskipun beliau tidak bisa kemana-mana termasuk keluar ke teras rumah, namun Kartini tidak patah arang untuk terus belajar. Dengan kemampuan Bahasa Belanda yang didapatnya selama sekolah di ELS, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda, salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa hingga akhirnya, beliau tergerak untuk memajukan perempuan pribumi, mendobrak keadaan yang sangat mengungkung dan mengekang bahkan Kartini ingin mengangkat status sosial perempuan yang sangat rendah pada saat itu. Kartini banyak membaca surat kabar Semarang De Locomotief yang yang diasuh Pieter Brooshooft, ia juga menerima leestrommel (paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan). Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang isinya cukup “berat”, juga ada majalah wanita Belanda De Hollandsche Lelie. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di De Hollandsche Lelie. Dari surat-suratnya tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian, sambil membuat catatan-catatan. Perhatiannya tidak hanya sematamata soal emansipasi wanita, tapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Oleh orangtuanya, Kartini disuruh menikah dengan bupati Rembang, Raden Adipati Joyodiningrat. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai Gedung Pramuka. 13
Berkat kegigihan Kartini, kemudian didirikan Sekolah Wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912, dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah “Sekolah Kartini”. Yayasan Kartini ini didirikan di dirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh Politik Etis. Selain itu atas buah pemikiran dan kerja keras Kartini, sekarang perempuan memiliki kedudukan yang sejajar dengan kaum pria baik dalam pendidikan, politik, karir, dan lain-lain. Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964, yang menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A Kartini pada para teman-temannya di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht yang artinya Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak lima kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Dalam bahasa Inggris, surat-surat Kartini juga pernah diterjemahkan oleh Agnes L. Symmers. Terbitnya surat-surat Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian masyarakat Belanda, dan pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam suratsuratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia. 3. Raden Dewi Sartika Dewi Sartika dilahirkan dari keluarga priyayi Sunda, Nyi Raden Rajapermas dan Raden Somanagara. Meski melanggar adat saat itu, orang tuanya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika, ke sekolah Belanda. Sepeninggal ayahnya, Dewi Sartika dirawat oleh pamannya (kakak ibunya) yang berkedudukan sebagai patih di Cicalengka. Dari pamannya, beliau mendapatkan didikan mengenai kesundaan, sedangkan wawasan kebudayaan Barat diperolehnya dari didikan seorang nyonya Asisten Residen bangsa Belanda. Sejak 1902, Dewi Sartika sudah merintis pendidikan bagi kaum perempuan. Di sebuah ruangan kecil, di belakang rumah ibunya di Bandung, Dewi Sartika mengajar di hadapan anggota keluarganya yang perempuan. Merenda, memasak, jahit-menjahit, membaca, menulis, dan sebagainya, menjadi materi pelajaran saat itu. Setelah berkonsultasi dengan Bupati R.A. Martenagara, pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka Sakola Istri (Sekolah Perempuan). Tenaga pengajarnya tiga orang; Dewi Sartika dibantu dua sepupunya, Ny. Poerwa dan Nyi. Oewid. Murid-murid angkatan pertamanya terdiri dari 20 orang yang belajar di ruangan pendopo kabupaten Bandung. Setahun kemudian, 1905, sekolahnya menambah kelas, sehingga kemudian pindah ke Jalan Ciguriang, Kebon Cau. Lokasi baru ini dibeli Dewi Sartika dengan uang tabungan pribadinya, serta bantuan dana pribadi dari Bupati Bandung. Lulusan pertama keluar pada tahun 1909, membuktikan kepada bangsa kita bahwa perempuan memiliki kemampuan yang tak ada bedanya dengan laki-laki. Tahun 1910, menggunakan hartanya pribadi, sekolahnya diperbaiki lagi sehingga bisa lebih mememuhi syarat kelengkapan sekolah formal. 4. Hasyim Asy’ari Gagasan Hasyim Asy’ari adalah bahwa untuk berjuang mewujudkan cita-cita cita -cita nasional termasuk dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah berupa organisasi pada tahun 1926 ia mendirikan Jam’iyah Nahdlatul Ulama, dalam organisasi ini Hasyim Asy’ari berjuang membina membi na dan menggerakkan masyarakat melalui pendidikan. Beliau juga mendirikan pondok pesantren sebagai basis pendidikan dan perjuangan melawan Belanda.
14
5. K.H. Ahmad Dahlan Selain itu, Ahmad Dahlan juga berpandangan bahwa pendidikan harus membekali siswa dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan dunia. Oleh karena itu, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dimana siswa itu hidup. Dengan pendapatnya yang demikian itu, sesungguhnya Ahmad Dahlan mengkritik kaum tradisionalis yang menjalankan model pendidikan yang diwarisi secara turun temurun tanpa mencoba melihat relevansinya dengan perkembangan zaman. Ahmad Dahlan sadar, bahwa tingkat partisipasi muslim yang rendah dalam sektor-sektor pemerintahan itu karena kebijakan pemerintah kolonial yang menutup peluang bagi muslim untuk masuk. Berkaitan dengan kenyataan serupa ini, maka Ahmad Dahlan berusaha memperbaikinya dengan memberikan pencerahan tentang pentingnya pendidikan yang sesuai perkembangan zaman bagi kemajuan bangsa. Berkaitan dengan masalah ini Ahmad Dahlan mengutip ayat 13 surat alRa’d yang artinya: Sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan lebih lanjut melalui organisasi Muhammadiyah yang didirikannya. Salah satu kegiatan atau program unggulan organisasi ini adalah bidang pendidikan. Sekolah Muhammadiyah yang pertama berdiri satu tahun sebelum Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi berdiri. Pada tahun 1911 Ahmad Dahlan mendirikan sebuah madrasah yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan kaum muslimin terhadap pendidikan agama dan pada saat yang sama bisa memberikan mata p elajaran umum. 6. Mohammad Syafei Mohammad Syafei lahir tahun 1893 di Ketapang (Kalimantan Barat) dan diangkat jadi anak oleh Ibarahim Marah Sutan dan ibunya Andung Chalijah,kemudian dibawah pindah ke Sumatra Barat dan menetap Bukit Tinggi.Marah Sutan adalah seorang pendidik pendidik dan inteletual ternama.Dia ternama.Dia sudah mengajar diberbagai daerah di nusantara,pindah ke Batavia pada tahun1912 dan disini aktif dalam kegiatan penertiban dan Indische Partij.Pendidikan yang ditempuh Moh.Syafei adalah sekolah raja di Bukit tinggi,dan kemudian belajar melukis di Batavia (kini Jakarta),sambil mengajar disekolah Kartini.Pada tahun 1922 Moh.Syafei menuntut ilmu di Negeri Belanda dengan biaya sendiri.Disini ia bergabung dengan ”Perhimpunan Indonesia “,sebagai ketua seksi pendidikan .Dinegeri Belanda ini ia akrab dengan Moh.Hatta,yang memiliki banyak kesamaan dan karakteristik dan gagagasan dengannya,terutama tentang pendidikan pendidikan bagi pengembangan nasionalisme di Indonesia.Dia berpendapat bahwa agar gerakan nasionalis dapat berhasil dalam menentang penjajahan Belanda,maka pendidikan raktyat raktyat haruslah diperluas dan diperdalam. Semasa di negeri Belanda ia pernah ditawari untuk mengajar dan menduduki jabatan disekolah pemerintah.Tapi Syafei menolak dan kembali ke Sumatara Barat pada tahun1925.Ia bertekad bertekad mendirikan sebuah sekolah yang dapat mengembangkan bakat murid-muridnya dan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Indonesia,baik yang hidup dikota maupun dipedalaman. E. Keunggulan dan Kelemahan dari Tiap Masa 1. Pada Masa Hindu-Budha Keunggulan : a. Pendidikannya sudah lebih maju dibandingkan dengan pendidikan zaman purba (tidak hanya mempelajarai cara untuk bertahan hidup). b. Sudah mengenal agama (hindu-budha). c. Sudah mengenal kitab-kitab (sebagai bahan belajar yang lebih luas). d. Pendidikan tidak hanya diajarkan dengan orang tua, namun diajarkan oleh guru yaitu guru pertapa dan guru keratin. Kelemahan : a. Adanya masyarakat feodal yaitu raja dengan pegawai-pegawainya yang dijamin dan rakyat yang menjamin. 15
b. Adanya kasta brahmana, ksatria, waisya dan sudra sehingga rakyat yang memiliki kasta sudra tidak akan bisa pindah ke brahmana begitupun sebaliknya. c. Yang bisa mengenyam pendidikan dengan layak hanya anak golongan golongan pra raja-raja saja. d. Bersifat tidak formal, dimana murid dapat berpindah dari satu guru ke guru yang lain. 2. Pada Masa Islam Keunggulan : a. Pendidikan islam diajarkan dengan jalan damai (tidak memaksa) dan mengakulturasi kebiasaan masyarakat lama Indonesia seperti kebiasaan zaman purba atau hindu-budha namun diberi unsur islaminya. b. Islam mewajibkan setiap umat memiliki pendidikan islami, karena dalam islam menuntut ilmu sebuah kewajiban. c. Menunjukan bahwa sesudah kehidupan dunia, ada kehidupan yang lebih kekal yaitu kehidupan akhirat. d. Islam terbuka dan tidak mengenal perbedaan. Jadi pendidikan dapat dimiliki oleh siapa saja baik itu laki-laki, perempuan, kaya, miskin dll. e. Setelah tamat dari pesantren santri-santri bisa pulang kekampungnya masing-masing dan menyebarkan ilmu agama yang telah diperolehnya. Kelemahan : a. Lebih kearah pendidikan islam jadi pendidikan umumnya sangat sedikit. b. Walaupun seharusnya tidak boleh ada kasta atau perbedaannya, namun dalam faktanya pendidikan islam memiliki perbedaan antara kaum wanita dan laki-laki. Wanita pendidikannya hanya bersifat khusus dan mengenai urusan wanita, sedangkan laki-laki pendidikannya lebih luas dan bersifat umum. umum. 3. Pendidikan Masa Kolonial Belanda Keunggulan : a. Kurikulum yang terus meningkat membuat pendidikan semakin baik. b. Biroksi colonial Belanda semakin lengkap. Kelemahan : a. Bahasa Belanda masih menjadi bahasa pengantar. b. Masih memandang kelas atas dan kelas bawah. c. Sulitnya kaum pribumi untuk menaiki tangga mobilitas social. 4. Pendidikan Masa Jepang Keunggulan : a. Sekolah rakyat 6 tahun b. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar c. Senam pagi : taiso Kelemahan : a. Kerja bakti; kinrohosi b. Bahasa Inggris dilarang : pengetahuan sempit c. Latihan kemiliteran/ baris-berbaris : kyoren d. Romusha atau kerjapaksa yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. e. Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. 5. Pendidikan Masa Orde Lama Keunggulan : a. Pendidikan merupakan hak semua orang, tanpa membandingkan kelas socia l. b. Mampu mengekspor guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat. c. Tidak ada halangan ekonomis yang merintangi seseorang untuk belajar di sekolah. 16
Keunggulan dan kelemahan masa orde lama 1) Kurikulum tahun 1947 Kelebihan : Lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kelemahan : Kurikulum pendidikan Indonesia masih dipengaruhi system pendidikan kolonial belanda dan jepang. 2) Rencana Pelajaran Terurai 1952 Kelebihan: Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu system pendidikan nasional. Kelemahan: a. Masih kurangnya tenaga pengajar. b. Tidak di dukung dengan fasilitas yang memadai. 3) Kurikulum 1968 Kelebihan: a. Bertujuan pada pembentukan manusia pancasila sejati. b. Struktur pendidikan dari pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kelemahan: Muatan materi masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. 6. Pendidikan Masa Orde Baru Keunggulan : Pendidikan mengalami perkembangan yang sanyangat pesat. Kelemahan : a. Kekurangan tenaga kerja guru. b. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. c. Sekolah begitu banyak namun tingkat kualitasnya mengalami penurunan, d. Hilangnya kebebasan berpendapat. Keunggulan dan kelemahan kurikulum pada masa orde baru : 1) Kurikulum 1968 Keunggulan : a. Bertujuan pada pembentukan manusia pancasila sejati. b. Struktur pendidikan dari pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kelemahan: Muatan materi masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. 2) Kurikulum 1975 Keunggulan : a. Menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. b. Menganut sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik,dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku si swa. Kelemahan : Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran 3) Kurikulum 1984 Keunggulan : Pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif ter libat secara fisik, mental, intlektual dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. 17
Kelemahan : a. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. b. Banyak sekolah kurang mampu menafsirkan, yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. 4) Kurikulum 1994 Keunggulan : a. Penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. b. Pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Kelemahan : a. Aspek yang di kedepankan dalam kurikulum 1994 terlalu padat. b. Konsep pengajaran satu arah, dari guru ke murid. c. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/ substansi setiap mata pelajaran. d. Materi pelajaran yang dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. e. Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. 7.
Pada Masa Reformasi Keunggulan : a. Adanya dana untuk sarana dan prasarana pendidikan. b. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan. Kelemahan : a. Pemerintah belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal, misalnya penentuan kelulusan siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah. b. Masyarakat luas yang mudah bertindak anarkis. c. Birokrasi yang lamban, korup dan tidak kreatif. Keunggulan dan kelemahan kurikulum masa reformasi 1. Kurikulum Berbasis Kompetensi Keunggulan : a. Mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri b. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student oriented). Siswa dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indra seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses belajar. c. Penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal, dibandingkan dengan penilaian yang terfokus pada konten. Kelemahan : a. Paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented b. Kualitas guru, hal ini didasarkan pada statistik, 60% guru SD, 40% guru SLTP, 43% SMA, 34% SMK dianggap belum layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu 17,2% guru atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan bidang studinya. Kualitas SDM kita adalah urutan 109 dari 179 negara berdasarkan Human Development Index. c. Sarana dan pra sarana pendukung pembelajaran yang belum merata di setiap sekolah, sehingga KBK tidak bisa diimplementasikan secara komprehensif. 18
2.
d. Kebijakan pemerintah yang setengah hati, karena KBK dilaksanakan dengan uji coba di beberapa sekolah s ekolah mulai tahun pelajaran pelaj aran 2001/2002 tetapi tidak ada payung pa yung hukum tentang pelaksanaan tersebut. e. Konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Kurikulum KTSP Keunggulan: a. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. b. Mendorong para guru, kepala sekolah dan pihak manajemen sekolah semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. c. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. d. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dang memberatkan kurang lebih 20%. e. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Kelemahan : a. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. b. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. c. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun maupun prakteknya di lapangan. d. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan guru.
19
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan digolongkan dalam tiga periode, yaitu pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan, pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajah dan pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, telah muncul system kurikulum, system persekolahan, dan juga sudah banyak penduduk penduduk Indonesia yang mengenyam bangku sekolah. Hal ini disebabkan oleh adanya pendidikan yang telah ada pada zaman-zaman dahulu. Yang memberikan dasar-dasar tentang pendidikan, selain itu tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan nasional di Indonesia pada zaman orde lama masih banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan zaman Belanda. Dalam usahanya Ki hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mencoba merumuskan Sistem pendidikan nasional yang berlandaskan budaya bangsa Indonesia sendiri demi mewujudkan bangsa yang terhormat dan maju. Masa orde baru pendidikan hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa menghasilkan kualitas pengajaran dan hasil didikan. B. Saran Diharapkan agar semua elemen masyarakat indonesia dapat mengetahui lebih dalam tentang pendidikan terutama sejarah pendidikan di indonesia. Dengan demikian kita dapat merasakan perjuangan yang dulu telah di perjuangkan dan kita bisa meningkatkan mutu dari pendidikan tersebut.
20
DAFTAR PUSTAKA
http://subhanfadjrin.blogspot.co.id/2013/11/sejarah-pendidikan-di-indonesia.html?m=1 http://reksisandika.blogspot.co.id/2013/03/sejarah-pendidikan-di-indonesia-sebelum.html?m=1 http://catatankhaerulsoleh.blogspot.co.id/2015/10/v-behaviorurldefaultvmlo.html?m=1 http://samplinngkuliah.blogspot.co.id/2017/04/pelopor-pendidikan-indonesia.html?m=1 http://madyrezan.blogspot.co.id/2015/01/pendidikan-masa-orde-lama-masa-orde.html?m=1 http://rochmatulummah1806.blogspot.co.id/2013/04/makalah-sejarah-pendidikan-diindonesia.html?m=1 http://erwan-jwi.blogspot.co.id/2012/04/pendidika-pada-masa-kemerdekaan.html?m=1 http://wartasejarah.blogspot.co.id/2015/06/sistem-pendidikan-indonesia-pada-masa.html?m=1 http://pelajariduniaku.blogspot.co.id/2016/01/kurikulum-sesudah-dan-sebelum.html?m=1
21
