BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis serta demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan dise babkan faktor alam, non alam ulah tangan manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psycologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Letak geografis Indonesia yang berada antara lempeng Euronesia dan lempeng Euroasia menjadikan sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap bencana alam, kondisi ini merupakan ancaman yang sulit diprediksi dengan perhitungan kapan, dimana, bencana apa yang terjadi, berapa kekuatan bahkan kita tidak dapat memperkirakan estimasi korban jiwa maupun harta benda. Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya (hazard potency) yang sangat tinggi, beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, angin ribut, kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 2 (dua) kelompok utama potensi bencana di wilayah Indonesia yaitu potensi bahaya utama (main hazard) dan potensi bahaya ikutan (collateral hazard). Potensi bahaya utama (main hazard) dapat dilihat antara lain pada peta potensi bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan dengan zona
1
gempa yang rawan, peta potensi bencana tanah longsor, peta potensi bencana letusan gunung api, peta potensi bencana banjir. Sedangkan peta potensi bencana ikutan (collateral hazard potency) dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain bangunan yang terbuat t erbuat dari kayu, kepadatan bangunan dan kepadatan kepadatan industri berbahaya. B.
Tujuan Penulisan
Agar mahasiswa mengerti tentang sistem penanggulangan bencana dan dapat menambah wawasan masyarakat secara umum sehingga dapat turut serta dalam upayan penanggulangan bencana.
2
BAB II PEMBAHASAN A.
Pengertian
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian pcristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oieh faktor alam dan/atau faktor nonalam ulah tangan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak ps ikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi. dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. B.
Potensi bencana.
1. Bencana banjir. bandang
Banjir baik yang berupa berupa genangan atau banjir
bersipat merusak, aliran arus air yang tidak terlalu dalam
tetapi cepat dan bergolak (turbulent) dapat menghanyutkan manusia, hewan dan tumbuhan.
3
2. Bencana tanah longsor. mampu
merusak
Gerakan tanah atau tanah longsor yang
lingkungannya
baik
akibat
gerakan
tanah
dibawahnya atau karena penimbunan akibat longsor tersebut.
3. Bencana letusan gunung api. 4. Bencana Gempa Bumi.
Adalah
getaran
partikel
batuan
atau
goncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya
fluida (magma, gas uap dll) dari dalam
bumi menuju kepermukaan, disekitar gunung api, getaran tersebut menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur
bangunan yang
menimbulkan keruntuhan, disamping itu pula dampak lain yang ditimbulkan adalah kebakaran, kecelakaan industri dan transfortasi, banjir akibat runtuhnya bendungan bendungan dan tanggul. Tsunami. Gelombang air laut yang yang membawa membawa material baik 5. Bencana Tsunami. berupa sisa-sisa bangunan, tumbuhan dan material lainnya menghempas segala sesuatu yang berdiri didatran pantai dengan kekuatan dahsyat. Bangunan-bangunan yang mempunyai dimensi lebar dinding sejajar dengan garis
pantai atau tegak lurus dengan arah datangnya
gelombang akan mendapat tekanan yang paling kuat sehingga akan mengalami kerusakan yang paling parah.
6. Bencana Kebakaran.
Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh
faktor alam berupa cuaca yang kering serta faktor manusia baik yang disengaja
maupun tidak, sedangkan sedangkan kerusakan kerusakan yang ditimbulkan
4
berupa kerusakan lingkungan, korban jiwa dan harta benda dampak samping yang diakibatkan kebakaran mempengaruhi kesehatan serta
7. Bencana Kekeringan.
adalah
asap
yang
dapat
gangguan aktifitas penerbangan.
Kekeringan akan berdampak bagi kesehatan
manusia, tanaman serta hewan baik secara langsung maupun tidak langsung dampak dari bencana kekeringan ini seringkali secara gradual/lambat, sehingga apabila tidak dipantau secara terus menerus akan mengakibatkan bencana berupa hilangnya bahan pangan akibat tanaman pangan ternak mati, petani kehilangan mata pencaharian, sehingga berdampak urbanisasi.
8. Bencana Angin Siklon Tropis.
Tekanan dan hisapan serta tenaga
angin meniup selama beberapa jam dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan sarana umum kebanyakan angin topan disertai hujan deras yang dapat menimbulkan bencana lain seperti tanah longsor dan banjir.
9. Bencana Wabah Penyakit. Wabah penyakit menular berdampak kepada masyarakat yang sangat luas
10. Bencana Kegagalan Teknologi.
Pada skala besar dapat mengancam mengancam
kestabilan ekologi secara global, ledakan instalasi dapat menyebabkan korban jiwa, luka-luka dan kerusakan infrastruktur, kebakaran, pencemaran udara, sumber air minum, tanaman, pertanian serta terganggunya kestabilan ekologi secara global.
5
C.
Kriteria Bencana.
1.
Kriteria Bencana alam pada skala Tingkat Nasional.
a. Bencana
yang
terjadi
menyebabkan
mekanisme
sistem
pemerintahan di daerah tersebut, baik dalam kawasan satu provinsi atau lebih tidak berfungsi.
b. Infrastruktur di kawasan daerah yang terkena bencana mengalami rusak berat dan tidak berfungsi.
c.
Korban manusia baik yang meninggal maupun luka, serta kerusakan bangunan dan rumah tempat tinggal sangat banyak sehingga
menyebabkan
unsur-unsur
BPBD
Provinsi/BPBD
Kabupaten/Kota tidak mampu mengatasi akibat bencana tersebut.
d. Hasil data korban dan kerusakan daerah yang sangat banyak, selanjutnya Presiden menetapkan Bencana Nasional. 2.
Kriteria Bencana alam pada Skala Tingkat Provinsi. a.
Bencana alam yang terjadi tidak menyebabkan lumpuhnya mekanisme sistem pemerintahan di kawasan daerah yang terkena bencana.
b.
Infrastruktur hanya sebagian kecil yang tidak berfungsi.
c.
Korban manusia dan kerusakan daerah yang timbul, unsur-unsur BPBD Provinsi masih mampu mengatasi.
d.
Unsur-unsur BPBD Provinsi masih mampu mengatasi terhadap korban manusia dan kerusakan daerah yang timbul.
6
3.
Kriteria Bencana alam pada skala Tingkat Kabupaten/Kota. a. Bencana yang terjadi tidak menyebabkan lumpuhnya mekanisme sistem pemerintahan di kawasan daerah yang terkena bencana. b. Infrastruktur yang ada di kawasan tersebut semua berfungsi. c. Unsur-unsur
BPBD Kabupaten/Kota mampu mengatasi terhadap
timbulnya korban manusia maupun kerusakan daerah. D.
Korban Bencana .
akibat suatu bencana baik yang yang mengalami 1. Manusia. Korban manusia akibat luka ringan, luka berat dan meninggal dunia.
2. Harta Benda.
Korban harta benda akibat bencana dapat berupa
hilangnya atau rusaknya harta benda, benda, tempat tinggal,
hewan serta
sarana dan prasarana umum lainnya.
3. Lingkungan hidup.
Kerusakan ataupun hilangnya sarana prasarana
lingkungan yang menyangkut kepentingan hidup masyarakat secara umum. E.
Hakekat Penanggulangan Bencana.
1. Penanggulangan bencana merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Penanggulangan bencana adalah kewajiban bersama antara Pemerintah dan masyarakat yang didasarkan pada partisipasi, dukungan dan prakarsa masyarakat serta Pemerintah Daerah.
7
3. Penanggulangan bencana dititik beratkan pada tahap sebelum terjadinya bencana
yang
meliputi
kegiatan
pencegahan,
penjinakan
dan
kesiapsiagaan untuk memperkecil, mengurangi dan memperlunak dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
4. Penanggulangan bencana adalah bagian dari kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat dan meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat secara lahir batin. F.
Asas Penanggulangan Bencana.
1.
Kemanusiaan.
Memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak
azasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 2.
Keadilan. Setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mecerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
3.
Kesamaan
kedudukan
dalam
hukum
dan
pemerintahan.
Penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang antara lain, agama, suku, golongan, gender atau status sosial. 4.
Keseimbangan, Keselarasan dan Keserasian.
Dalam penanggulangan
bencana harus mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan,
keselarasan
tata
kehidupan
dan
lingkungan
serta
mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
8
5.
Ketertiban dan kepastian kepastian hukum. hukum. Penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
6.
Kebersamaan.
Penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas
dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. 7.
Kelestarian lingkungan hidup.
Materi muatan ketentuan dalam
penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi untuk kepentingan bangsa dan negara. 8.
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penanggulangan bencana harus
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana maupun pada tahap pasca bencana. G.
Tujuan Penanggulangan Bencana.
1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. 2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. 3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Menghargai budaya lokal. 5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
9
6. Mendorong
semangat
gotong
royong,
kesetiakawanan
dan
kedemawanan.
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. H.
Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana.
1.
Cepat dan tepat.
Dalam penanggulangan penanggulangan harus dilaksanakan secara
cepat dan tepat sesuai dengan tuntunan keadaan. 2.
Prioritas.
Apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus
mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan manusia. 3.
Koordinasikan dan keterpaduan. Penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan adalah penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
4.
Berdaya guna guna dan berhasil guna. Yang dimaksud dimaksud dengan berdaya guna guna adalah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan. Sedangkan berhasil guna adalah kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna dalam mengatasi kesulitan masyarakat.
5.
Transparansi dan akuntabilitas.
Yang dimaksud dengan transparansi
pada penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat
10
dipertanggung
jawabkan,
sedangkan
akuntabilitas
berarti
dapat
dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum. 6.
Kemandiriaan.
Bahwa penanggulangan bencana utamanya harus
dilakukan oleh masyarakat didaerah rawan bencana secara swadaya. 7. Nondiskriminasi. Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun. 8. Nonproletisi.
Dalam
penanggulangan
bencana
dilarang
menyebarkan agama atau kenyakinan terutama pada saat pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana. I.
Pentahapan Penanggulangan Bencana.
1. Pra Bencana. a. Dalam situasi tidak terjadi bencana. Perencanaan penanggulangan bencana meliputi : 1)
Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana.
2)
Pemahaman kerentanan masyarakat.
3)
Analisa kemungkinan dampak bencana.
4)
Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana.
5)
Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.
6)
Alokasi tugas, kewewenangan dan sumber daya yang tersedia.
7)
Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan dengan : BNPB untuk tingkat tingkat nasional, BPBD BPBD untuk tingkat
11
Provinsi, BPBD untuk tingkat Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 tahun. 8)
Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 tahun sekali atau sewaktu waktu bila terjadi bencana.
9)
Penyusunan rencana penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapakan oleh oleh kepala BNPB.
Pengurangan resiko bencana dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapai bencana melalui kegiatan : 1)
Pengenalan dan pemantauan resiko bencana.
2)
Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana.
3)
Pengembangan budaya sadar bencana.
4)
Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana.
5)
Penerapan upaya fisik dan non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
6)
Untuk
melakukan
upaya
pengurangan
resiko
bencana
dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan resiko baik secara nasional maupun daerah. Pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman dan kerentanan pihak yang terancam bencana dengan melakukan kegiatan meliputi :
12
1) Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya/ancaman bencana. 2) Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba berpotensi menjadi sumber su mber bencana. 3) Pemantauan penggunaan tehnologi. 4) Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. 5) Penguatan ketahanan sosial masyarakat. Pemaduan dalam Perencanaan Pembangunan.
Dilakukan oleh
pemerintah atau pemerintah daerah melalui koordinasi,integrasi dan sinkronisasi dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan pusat dan daerah. Persyaratan Analisis Resiko Bencana. Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang dapat menimbulkan bencana dilengkapi analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai kewenangannya, dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditunjukkan
dalam
dokumen
pemerintah
sesuai
dengan
yang
disyahkan
peraturan
oleh
pejabat
perundang-undangan,
selanjutnya BNPB melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya. Pelaksanaan dan penegakan tata ruang. mengurangi
resiko
bencana
yang
Dilakukan mencakup
untuk
pemberlakuan
13
peraturan tentang penataan ruang, standard keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar dimana pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan & evaluasi. Pendidikan dan Pelatihan serta Persyaratan Standard Teknis Penanggulangan Bencana. Dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.
2. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. a. Kesiap siagaan. Kesiap siagaan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana dilakukan melalui :
1) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan darurat bencana.
2) Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistim peringatan dini.
3) Penyediaan
dan
penyiapan
barang
pasokan
pemenuhan
kebutuhan dasar.
4) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat.
5) Penyiapan lokasi evakuasi. 6) Penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
7) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
14
b. Peringatan Dini.
Dilakukan
untuk
pengambilan
tindakan
cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat dan dilakukan melalui :
1) Pengamatan gejala bencana. 2) Analisis hasil pengamatan gejala bencana. 3) Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. 4) Penyebar luasan informasi tentang peringatan bencana. 5) Pengambilan tindakan oleh masyarakat. c. Mitigasi.
Dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi
masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana, yang dilakukan melalui :
1) Pelaksanaan tata ruang yang berdasarkan analisis resiko bencana.
2) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan.
3) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
3. Tanggap Darurat. a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya dilakukan untuk mengidentifikasi :
1) Cakupan lokasi bencana. 2) Jumlah korban.
15
3) kerusakan prasarana dan sarana. 4) Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan. 5) Kemampuan sumber daya alam maupun buatan. b. Penentuan status keadaan darurat bencana. Keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat Provinsi oleh Gubernur dan tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali kota.
Pada saat status keadaan darurat bencana
ditetapkan BNPB dan BPBD memiliki kemudahan kemudahan akses dibidang :
1) Pengerahan sumber daya manusia. 2) Pengerahan peralatan. 3) Pengerahan logistik. 4) Imigrasi, cukai dan karantina. 5) Perijinan. 6) Pengadaan barang dan jasa. 7) Pengelolaan dan pertanggung jawaban uang / barang. 8) Penyelamatan. 9) Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga. c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban. Pada
tahap
ini
dilakukan
dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :
1) Pencarian dan penyelamatan korban 2) pertolongan darurat.
16
3) Evakuasi korban dan pemakaman korban yang meninggal dunia. 4) Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Dalam tahap ini pemerintah harus menyediakan kebutuhan dasar meliputi a) Kebutuhan air bersih dan sanitasi. b) Pangan. c) Sandang. d) Pelayanan kesehatan. e) Pelayanan Psikososial. f) Penampungan dan tempat hunian.
5) Perlindungan terhadap kelompok rentan. Dilakukan dengan memberikan
prioritas
kepada
kelompok
rentan
berupa
penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan pela yanan kesehatan dan psikososial.
Adapun yang termasuk kelompok rentan terdiri
atas : a) Bayi, balita dan anak-anak. b) Ibu yang sedang mengandung dan menyusui. c) penyandang cacat. d) Lanjut usia.
6) Pemulihan prasarana dan sarana vital. Pemulihan prasarana dan sarana vital bertujuan berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung, dilakukan dengan memperbaiki/menggantikan kerusakan akibat bencana.
17
4. Pasca Bencana Dalam penanganan penanggulangan bencana ditahap pasca bencana dilakukan kegiatan rehabilitas dan rekonstruksi. a. Rehabilitasi 1) Perbaikan lingkungan daerah bencana. 2) Perbaikan prasarana dan sarana umum. 3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. 4) Pemulihan sosial psycologis. 5) Pelayanan kesehatan. 6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik. 7) Pemulihan sosial ekonomi budaya. 8) Pemulihan keamanan dan ketertiban. 9) Pemulihan fungsi pemerintah. 10) Pemulihan fungsi pelayanan publik. 11) Ketentuan lain mengenai rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah. b. Rekonstruksi. Dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik meliputi : 1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana. 2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat. 3) Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. 4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.
18
5) Partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat. 6) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. 7) Peningkatan fungsi pelayanan publik. 8) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. 9) Ketentuan lain mengenai rekonstruksi diatur dengan peraturan pemerintah.
19
BAB III PENUTUP A.
Kesimpulan
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian pcristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oieh faktor alam dan/atau faktor nonalam ulah tangan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis. p sikologis. Beberapa potensi bencana yang perlu diwaspadai antara lain bencana banjir, bencana tanah longsor, bencana letusan let usan gunung api, bencana Gempa Bumi, Bencana Tsunami, Bencana Kebakaran, Bencana Kekeringan. Kekeringan, Bencana Angin Siklon Tropis, Bencana Wabah Penyakit dan Bencana Kegagalan Teknologi. B.
Saran
Meskipun makalah ini masih belum sempurna, maka disarankan kepada pembaca kiranya dapat mempelajari dan mengetahui prinsip dasar penanggulangan bencana.
Dengan demikian dapat turut serta dalam
pengendalian dini bencana yang akan terjadi.
20
DAFTAR PUSTAKA
PUSAT TERITORIAL ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN TERITORIAL www.google.co.id
21
