BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemikiran politik memiliki dua makna yaitu makna pertama menunjuk teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal, makna kedua menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan. Contoh pemikiran politik yang merupakan pemikiran spekulatif adalah pemikiran politik Marxis-Leninis atau komunisme, contoh lain adalah pemikiran politik yang berdasar pada pemikiran Adam Smith kapitalisme. Pemikiran Tan Malaka dalam tulisannya Madilog, merupakan contoh teori politik Indonesia. Nasakom yang diajukan Soekarno merupakan contoh lain.
Sedangkan pemikiran politik sebagai hasil kajian empirik bisa dicontohkan dengan teori struktural – fungsional yang diajukan oleh Talcot Parson (seorang sosiologi), antara lain diturunkan kedalam teori politik menjadi Civic Culture. Konsep sistem politik sendiri merupakan ciptaan para akademisi yang mengkaji kehidupan politik (sesungguhnya diturunkan dari konsep sistem sosial). Dari berbagai pemikiran politik yang ada maka akan timbul ideologi-ideologi politik seperti Libralisme, Sosialisme, Komunisme, Konservatisme dan Fasisme.
Dari analisis hubungan antara pemikiran politik dan konsep yang di tuangkan ke dalam ideologi politik ini menimbulkan adanya sistem politik yang berkembang dalam kehidupan berbangsa ini. Sistem politik pun selalu bergerak dinamis, melibatkan fungsi dan lingkungan internal dan eksternal. Akibatnya, sistem politik di suatu negara akan bersinggungan dengan sistem politik di negara lain dan tidak pernah berdiri sendiri seperti yang di kemukakan oleh David Easton melalui pendekatan Teori Behavioral sistem politik. Sedangkan Gabriel Almond meneruskannya ke dalam turunan teori sistem politik yang lebih konkrit, yaitu menggabungkan teori sistem ke dalam struktural-fungsional.
Rumusan Masalah
Apa saja Konsep pemikiran politik?
Apa saja konsep ideologi politik?
Apa saja fungsi ideologi politik dalam system politik?
Apa saja bentuk- bentuk ideologi politik?
Apa saja konsep sistem politik
Tujuan
Untuk mengetahui konsep pemikiran politik?
Untuk Mengetahui ideologi politik dalam sistem politik suatu negara.
Untuk Mengetahui fungsi ideologi politik dalam sistem politik
Untuk Mengetahui bentuk-bentuk ideologi politik dalam sistem politik
Untuk mengetahui system politik
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Konsep Pemikiran Politik
Filsafat politik adalah studi tentang topik seperti kebebasan,keadilan, properti,hak,hukum,dan penegakan kode hukum oleh otoritas : apa yang mereka, mengapa (atau bahkan jika) mereka dibutuhkan, apa yang membuat sebuah pemerintahan yang sah , apa yang hak dan kebebasan itu harus melindungi dan mengapa, apa bentuknya harus mengambil dan mengapa, apa hukum, dan apa tugas warga negara berutang kepada pemerintah yang sah, jika ada, dan ketika itu mungkin sah digulingkan-jika pernah.
Filsafat Barat
Sebagai disiplin akademis, filsafat politik Barat memiliki asal-usul di zaman Yunani kuno dan masyarakat, ketika kota-negara yang bereksperimen dengan berbagai bentuk organisasi politik termasuk monarki , tirani , aristokrasi , oligarki , dan demokrasi . Salah satu yang sangat pertama klasik karya-karya penting, filsafat politik Plato The Republic , [2] yang diikuti oleh Aristoteles Politik dan Nichomachean Etika . [3] Roma filsafat politik dipengaruhi oleh Stoa , dan negarawan Romawi Cicero .
Berikut pemikiran politik Aristoteles: Kemunculan, Fungsi dan Tujuan Negara Menurut Aristoteles mendefinisikan negara sebagai "komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Doktrin Aristoteles berupaya mempertahankan pluralitas esensial dari negara dan menjadikan tubuh politik sebagai suatu keseluruhan bagian-bagian fungsional yang beragam dan komplementer yang disatukan oleh pencapaian tujuan umum dimana watak manusia mendorong mereka untuk saling bekerja sama.
Aristoteles terus-menerus merujuk pada fungsi positif negara. Dengan tegas dia menyatakan bahwa komunitas politik tidak muncul hanya untuk menjadi polisi guna melindungi aturan dikalangan para warga atau sebagai prajurit untuk menjaga rakyat terhadap invasi dari luar. Aristoeles setuju dengan Sokrates dan Plato dalam menolak pendirian kaum sofis bahwa negara itu berdasarkan adat kebiasaan dan bukan kodrat. Dalam buku I dari politica, Aristoteles mengatakan bahwa manusia menurut kodratnya merupakan Zoion politikom : makhluk yang hidup dalam polisNegara Ideal dimata Aristoteles membentuk pemerintahan yang terbaik adalah yang paling kondusif bagi kebahagiaan hidup rakyatnya. Aristoteles mengatakan suatu bentuk negara boleh disebut baik, jika diarankan kepada kepentingan umum; sedangkan bentuk negara yang diarahkan kepada kepentingan si penguasa saja harus disebut buruk. Ketiga bentuk negara yang baik menurut Aistoteles adalah monarki, aristokrasi, dan politeia. Ketiga bentuk buruk yang sepadan dengannya masing-masing adalah tirani, oligarki, dan demokrasi.
Dalam menilai ketiga bentuk negara yang baik, Aristoteles menganggap monarki tidak terlalu praktis. Bentuk negara yang lebih baik dari monarki adalah aristokrasi, dimana pemerintahan dipercayakan kepada segelintir orang yang mutlak dianggap paling baik. Seringkali tidak mungkin untuk mendapati orang yang memenuhi syarat itu. Itulah sebabnya politeia harus di pandang sebagai bentuk negara yang paling baik dalam praktek. Dengan istilah "politeia" Aristoteles memaksudkan demokrasi moderat atau demokrasi yang mempunyai undang-undang dasar.
Dalam susunan negara yang disebut demokrasi, seluruh rakyat mengambil bagian dalam pemerintahan, mereka yang kaya dan mereka yang miskin, mereka yang berpendidikan serta mereka yang tidak. Aristoteles membedakan beberapa jenis demokrasi dan yang paling buruk adalah demokrasi yang tidak mempunyai undang-undang. Karena dalam keadaan begitu, kekuasaan mudah jatuh dalam tangan seorang yang menghasut rakyat. Oleh karena itu demokrasi macam ini tidak berbeda besar dengan tirani.
Filsafat Timur
Di India, Chanakya , dalam bukunya Arthashastra , mengembangkan sebuah sudut pandang yang mengingatkan baik legalis dan Niccolò Machiavelli . Dalam kasus Cina, filsuf menemukan diri mereka berkewajiban untuk menghadapi gangguan sosial dan politik, dan mencari solusi terhadap krisis yang dihadapi seluruh peradaban mereka. Orang-orang Cina pada akhirnya akan menerima filsafat Konfusius sebagai penunggu politik.
2.2 Konsep Ideologi Politik
Menurut Christenson,et.al dalam bukunya "Ideologies and Modern Politics" mendefinisikan ideologi politik "sebagai suatu sistem kepercayaan yang menjelaskan dan menjastifikasikan tatanan poitik yang dipilih suatu masyarakat" (Rusli Karim, 1990 : 2).
Mirriam Budiarjo, menyatakan : "ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan suatu yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.
2.3 Fungsi Ideologi Politik
Menurut Christenson, et.al.,fungsi ideologi adalah untuk menuntun, mendukung, mendorong dan membatasi tindakan-tindakan politik perseorangan, kelompok maupun negara (Rusli Karim, 1990:2).
Menurut Lyman Tower Sargent, "ideologi politik memberi orang-orang yang percaya suatu gambaran tentang dunia baik sebagaimana adanya maupun sebagaimana seharusnya, dan ia juga mengatur kompleksitas dunia sampai ke suatu yang agak sederhana dan dapat dipahami" (1986:3).
2.4 Prinsip Prinsip Ideologi Politik
Gilbert Abcarian dan George Massanat, dalam "Contemporary Political System" bahwa prinsip yang terkandung dalam setiap ideologi politik adalah :
Perceptual Selectivity
Rationality (alasan pembenar/ legitimasi )
Scriptualisme (pertentangan ideologi )
Normative Certitude (untuk moral sense dan sebagai landasan aktivitas politik (fundamentalisme politik)
Trancendentalism (visi transendetal misalnya mewujudkan ketertiban masyarakat) (Cheppy Haricahyono, 1986:135).
Menurut Padmo Wahjono, unsur/ prinsip yang terdapat dalam ideologi mencakup dimensi idealisme,realisme dan fleksibelitas.
2.5 Beberapa Ideologi Politik
A. Penggolongan ideology Secara garis besar pandangan hidup suatu bangsa dapat dikelompokkan sifatnya dalam :
Pandangan yang bersifat perseorangan atau individualistik;
Pandangan hidup yang bersifat kekeluargaan atau integralistik;
Pandangan hidup yang bersifat otoriter yang dapat tumbuh dari kedua macam pandangan hidup tersebut (Gema Pancasila, No.57:19)
B. Demokrasi
Konsep Brubacher menyimpulkan makna demokrasi, sebagai berikut :
1. Democracy a respect for dignity of the individual;
2. Democracy as equalitarism;
3. Democracy is freedom;
4. Democracy is sharing (Mohammad Noor Syam,1983:249)
-John Dewey sebagai pemberi dasar filosofis demokratis tergantung pada konsensus sosial dengan pandangan pada perkembangan…., didasarkan atas kebebasan, persamaan dan partisipasi politik (Varma,1987:220).
b. Prinsip-prinsip Demokrasi
-Menurut Lymen Tower Sargent :
a. Keterlibatan warga negara dalam perbuatan keputusan politik
b. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara
c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan pakai oleh warga negara
d. Suatu sistem perwakilan
C. Ideologi Komunis
Konsep pandangan karl marx terhadap kapitalisme: marx menganggap bahwa kapitalisme akan membayar pekerja-pekerja yang hanya cukup untuk mempertahankan hidup,upah sekedar untuk mempertahankan hidup,upah sekedar untuk menyambung hidup.marx menganggap sererti itu sebab:
1. ada kelebihan buruh dan tak ada keperluan untuk membayar lebih.
2. dia tidak percaya bahwa kapitalisme akan membayar buruh lebih dari tingkat upah yang di perlukan.
3. dia menganggap bahwa kapialisme akan berhadapan dengan serangkaian krisis ekonomi yang tidak memungkinkan kapitalis untuk membayar lebih banyak(lyman tower sargent,1986:113-114)
c.Prinsip-Prinsip komunisme penuh adalah sebagai berikut:
1. distribusi pendapatan sesuai dengan kebutuhan ,tidak lagi sesuai dengan kerja buruh.
2. tidak mengenal kelas-kelas sosial
3. negara bertambah buruk
4.produktivitas sangat tinggi,sehingga hasil yang ada cukup memenuhi kebutuhan
5. kesadaran sosial yang tinggi,orang bekerja tanpa insentif
2.6 Bentuk-Bentuk Ideologi Politik
Dalam ilmu politik, dewasa ini berkembang banyak ideologi diantaranya adalah, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, pancasila dan lain sebagainya. Dengan konflik itu melahirkan kemajuan ilmu sosial yang, terutama ilmu politik yang makin berkembang maju dan melahirkan berbagai paradigma baru.
Kapitalisme
Kapitalisme merupakan suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik perorangan atau milik sekelompok kecil masyarakat sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia. Bapak ideologi kapitalisme adalah Adam Smith dengan Teorinya the Wealth Of Nations, yaitu kemakmuran bangsa-bangsa akan tercapai melalui ekonomi persaingan bebas, artinya ekonomi yang bebas dari campur tangan negara.
Kapitalisme adalah sebuah ajaran yang didasarkan pada sebuah asumsi bahwa manusia secara individu adalah makhluk yang tidak boleh dilanggar kemerdekaannya dan tidak perlu tunduk pada batasan –batasan sosial .
Liberalisme
Menurut faham liberalisme, manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia dalam perspektif libreralisme sebagai pribadi yang utuh dan lengkap yang terlepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu memliki potensi dan senantiasa berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri.
Sosialisme
Sosialisme merupakan suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik bersama seluruh masyarakat atau milik negara sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia. Kepemilikan bersama kapital atau kepemilikan kapital oleh negara adalah dewa diatas segala dewa, artinya semua yang ada di dunia harus dijadikan kapital bersama seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sistem kerja sama, hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama, dan distribusi hasil kerja berdasar prestasi kerja yang telah diberikan.
Posmodernisme dan posmarsisme kedua ideologi ini karena kontradiksi
antara kapitalisme dan sosialisme yang makin menajam.sebagian besar ilmuwan politik mencari jalan keluar dan menemukan realitas, bahwa pemikir kapitalis mencari jalan keluar berupa posmarxisme. Kedua ideologi ini hakikatnya adalah revisionisme, mengaburkan paham kapitalisme dan sosialisme.
a) Posmodernisme
Postmodernisme merupakan ideologi tentang hak untuk berbeda
( The Right of Different) yang menolak penyelamatan manusia dari penghisapan manusia atas manusia yang dikumandangkan oleh ideologi sosialisme, dan menolak hegemoni dan dominasi kapital terhadap kehidupan.
b) posmarxisme
pormaxisme merupakan ideologi kaum intelektual bekas kaum Marxist yang ingin memperbaiki nasib rakyat jelata melalui program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah borjuis. Pormaxisme berlawanan marxisme, yaitu ideologi lahir dari kesadaran kaum buruh untuk mengubah nasibnya dan penindasan, penghisapan kaum kapitalis melalui revolusi sosal.
2.7 Ideologi Pancasila
Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan dikalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya
2.8 Konsep Sistem Politik
Model sistem politik yang hendak diuraikan berikut ini lebih dilihat dari sudut historis dan perkembangan sistem politik ,dimulai dari demokrasi tradisional ke totaliter dan sampai pada demokrasi. Di antara ketiga model sistem politik ini terdapat berbagai sistem politik yang timbul karena disesuaikan dengan kultur dan struktur masyarakat setempat maupun yang timbul sebagai kombinasi unsur-unsur terbaik dari ketiga sistem politik tersebut seperti sistem politik negara-negara berkembang yang lain.
Sistem Politik Otokrasi Tradisional
Kebaikan bersama
Identitas bersama
Hubungan kekuasaan
Legitimasi Kekuasaan
Hubungan Ekonomi dan Politik
Sistem Politik Totaliter
Komunis
Kebaikan bersama
Sistem ini ditandai dengan prinsip sama rata, sama rasa dalam bidang ekonomi, dan sekularisme yang radikal tatkala agama digantikan dengan ideologi komunis yang bersifat doktriner dan eskatologis. Kebebasan politik individu dan hak-hak sipil untuk mengkritik penguasa partai tidak dijamin, tetapi sangat menekankan pada kemerdekaan nasional dan bebas dari penindasan asing. Selain itu, berupaya keras menjamin kebutuhan materiil khususnya kebutuhan pokok secara merata
Identitas bersama
Faktor sakral yang mempersatukan masyarakat dalam sistem ini ialah ideologi yang bersifat doktriner dan eskatologis. Seluruh anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam ideologi tersebut, setidak-tidaknya tidak menampakkan pembangkangan terhadap ajaran tersebut.
Hubungan kekuasaan
Kekuasaan dalam sistem ini dimonopoly dan dilaksanakan secara sentral dengan partai tunggal. Kekuasaan paksaan yang dilaksanakan oleh militer dan polisi rahasia lebih menonjol dari pada kekuasaan konsesus. Lingkup kekuasaan partai pemerintah sangat luas terutama lebih ditekankan pada sistem pemerintahan ,
Legitimasi kewenangan
Dasar kewenangan pemimpin dalam sistem ini berupa peranan mereka sebagai ideologi, yaitu penafsir dan pelaksana ideologi yang bersifat doktriner dan eskatalogis. Pada pihak lain, anggota masyarakat menaati kewenangan pemimpin partai dan pemerintah tetapi juga pemegang kewenangan memiliki kemampuan menggunakan kekuasaan paksaan yang sangat luas dan mendalam.
Hubungan politik dan ekonomi
Pemerintah yang dikelola oleh partai tunggal mengendalikan kegiatan ekonomi dalam koordinasi unit ekonomi maupun dalam pengadaan barang dan jasa
Sistem politik demokrasi
Sistem politik demokrasi secara ideal adalah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsesus, artinya demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat , persaingan dan pertentangan di antara indivdu, di antara berbagai kelompok, di antara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara lembaga-lembaga pemerintah.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Jadi dari pemikiran politik itu sebagai hasil kajian empiris bisa dicontohkan dengan teori struktural – fungsional yang diajukan oleh Talcot Parson (seorang sosiolog), antara lain diturunkan kedalam teori politik menjadi Civic Culture. Dari berbagai pemikiran politik yang ada maka akan timbul ideologi-ideologi politik seperti Liberalisme, Sosialisme, Komunisme, Konservatisme dan Fasisme. Setelah adanya ideologi-ideologi selanjutnya muncul sistem politik dalam dunia politik seperti Otokrasi Tradisional, Demokrasi, Totaliter, dan Komunis.
dari keterkaitan relasi antara pemikiran politik dan ideologi politik itu maka dapat diwujudkan dalam realita implementasi sistem politik. Karena dari sebuah konsep pemikiran politik dan adanya sudut pandang ideologi terhadap politik bisa direalisasikan ke dalam dalam bentuk model sistem politik.
3.2 Saran-Saran
DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. 2004. (Cetakan ke-26). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia.
Tower Sargent, Liman. 1986. Ideologi Politik Kontemporer. Jakarta: Bina Aksara.
7
7
1
