BAB I PENDAHULUAN A. Latar Latar Belak Belakang ang
Ruang wilayah negara Indonesia dengan sumber daya alam yang tiada tara membe membenta ntang ng bagaik bagaikan an zamru zamrud d Maha aha
Esa, sa,
waj wajib
khat khatuli ulist stiw iwa, a, meru merupak pakan an karun karunia ia Tuhan Tuhan Yang Yang
dilin ilindu dung ngi, i,
dik dikelo elola, la,
dike dikem mbang bangk kan
dan dan
dile dilesstari tarik kan
pemanfaatannya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. negara. Opti Optima mali lisa sasi si pemanf pemanfaa aatan tan sumbe sumberr daya daya alam alam dida didasa sari ri keyak keyakin inan an bahwa bahwa kebahag kebahagiaan iaan hidup hidup dapat dapat tercapai tercapai apabila apabila didasa didasarka rkan n atas atas keserasi keserasian, an, keselar keselarasan asan dan dan kese keseim imban banga gan n baik dalam dalam hidup hidup manus manusia ia sebag sebagai ai prib pribad adi, i, manus manusia ia dengan dengan manusia, hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan Keyakinan tersebut tersebut merupaka merupakan n landas landasan an ideal ideal dan moral moral dalam impl implem emen enta tasi si penat penataan aan
ruang ruang di Republ Republik ik ini. ini.
Selain Selain landas landasan an ideal, ideal, dan moral, moral, penataa penataan n ruang sebagai sebagai salah salah satu manifestasi manifestasi pelaksanaan pembangunan didasari pula pada landasan landasan konstitusio konstitusional nal (Pasa Pasall 33 ayat ayat (3) UUD UUD 1945 1945)) yang ang meng mengh henda endak ki agar agar sum sumber ber day daya alam alam dipe diperg rgun unak akan an
sebe sebesa sarr-be besa sarr
kema kemakm kmur uran an
raky rakyat at
deng dengan an
mempe emperh rhat atik ikan an
keseimbangan antara kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah. Di samping itu patut dikembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, setempat, termasuk termasuk hak ulayat ulayat masyarakat masyarakat adat, serta berdasarkan berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan wajib memperhatikan asas serasi, selaras dan seimbang dalam pemanfaatan ruang. Ruang Ruang wilaya wilayah h negar negaraa sebaga sebagaii suat suatu u sumbe sumberr wilayah wilayah,, nasiona nasional, l, wilay wilayah ah provins provinsi, i,
daya daya alam alam terd terdir irii atas atas
wilaya wilayah h kabupat kabupaten/k en/kota ota sebaga sebagaii subsis subsistem tem..
Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dari yang lain. Sebaga Sebagaii pengeja pengejawant wantaha ahan n
otonomi otonomi daerah, daerah, provins provinsi. i. kabupat kabupaten en dan kota kota
memili memiliki ki kewenan kewenangan gan dalam dalam penataa penataan n ruang ruang wilaya wilayahny hnyaa yakni yakni perenca perencanaan naan tata tata 1
ruang, ruang, pemanfa pemanfaata atan n ruang ruang dan pengenda pengendalia lian n pemanfa pemanfaata atan n ruang. ruang. Untuk Untuk menjam menjamin in tercapainya tercapainya tujuan penataan ruang, diperlukan diperlukan dasar hukum guna menjamin kepastian kepastian hukum hukum bagi bagi upaya upaya pemanfa pemanfaata atan n ruang, ruang, atau atau dengan dengan kata kata lain lain pembangu pembangunan nan yang yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Suat Suatu u dokume dokumen n pena penataa taan n ruang ruang meli melipu puti ti Prose Prosedu durr perenc perencan anaan aan,, lapor laporan an pendahuluan, laporan kompilasi (data), laporan analisis (temuan), laporan rencana (rumusan dan program) executive summary, album peta, dan peraturan daerah. Dalam penyusunan dokumen penataan ruang tersebut seyogyanya memberikan ruang kepada masyarakat adat, apabila penataan ruang tersebut berkenaan dengan hak ulayatnya. Hal ini penting bukan saja sebagai suatu bentuk pengakuan, melainkan pula penataan ruang tersebut berimplikas berimplikasii terhadap terhadap peningkatan peningkatan kesejahteraa kesejahteraan n dan perlindungan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Kabupaten Manokwari baik di lingkup lingkup wilayah wilayah maupun kota, maka pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mereg meregul ulas asii berbag berbagai ai kebi kebija jakan kan menge mengena naii tata tata ruang ruang dalam dalam Pera Peratu tura ran n Daer Daerah ah Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari Nomor 11 Tahun 1994 tentang Tata Ruang Wilayah Wilayah Kabupate Kabupaten n Dati II Manokwa Manokwari ri dan Peratura Peraturan n Daerah Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Daerah Ting Tingk kat
II Manok anokwa wari ri Nom Nomor
9 Tahu Tahun n 1987 1987 tent tentan ang g Renc Rencan anaa Indu Induk k Kota ota
Manokwari Tahun 1984–2004. Kondisi realitas menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan ruang Kabupaten Manokwa Manokwari ri belum belum optima optimal. l. Hal ini ternya ternya dari dari berbaga berbagaii prosed prosedur ur penataa penataan n ruang ruang antara lain penyususnan penyususnan tata ruang, sosialisasi sosialisasi yang belum optimal, optimal, serta peraturan peraturan daerah daerah,, suplem suplemen en penataa penataan n ruang ruang yang yang belum belum memadai memadai,, di samping samping stakehou stakehoulder lder yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran berpartisipasi dalam penataan ruang.
2
B. Rumusan Masalah
Masalah dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan penyusunan penyusunan Tata ruang ruang di Kabupaten Kabupaten Manokwari? Manokwari? 2. Sejauhm Sejauhmana ana pelaks pelaksanaa anaan n sosial sosialisa isasi si kebija kebijakan kan penata penataan an ruang ruang di Kabupat Kabupaten en Manokwari? 3. Baga Bagaima imana
perk perkem emba bang ngan an
Per Peratur aturan an
Daer Daerah ah
ten tentang tang
Tat Tata
Ruan Ruang g
dan dan
Suplemennya di Kabupaten Manokwari? 4. Seja Sejauhm uhmana ana part partis isip ipas asii stak stakeh ehoul oulder derss dalam dalam penat penataa aan n ruang ruang di Kabup Kabupat aten en Manokwari?
3
BAB II PEMBAHASAN A. Penyusunan Tata Ruang di Kabupaten Manokwari 1. Kebijaksanaan Penataan Wilayah Bagian Kota Manokwari
Kebijaksanaan penataan wilayah bagian kota terdiri atas rencana Umum, rencana detail dan rencana Teknik tata ruang Kota, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan program–program pembangunan kota. RUTRK mempunyai wilayah perencanaan yang terikat pada batas wilayah administrasi kota, merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang
kota.
Rencana
ini
merupakan
rencana
struktur
dan
strategi
pengembangan kota, ditetapkan guna menjamin konsistensi perkembangan kota secara internal, serta sebagai dasar bagi penyusunan program-program pembangunan kota lintas sektoral dan daerah dalam jangka panjang. RUTRK memuat rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan kota, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur utama tingkat pelayanan kota, rencana sistem utama transportasi, jaringan utilitas kota, rencana pemanfaatan air baku, indikasi unit pelayanan kota dan rencana pengelolaan pembangunan kota. RUTRK dilengkapi peta skala 1:10.000 untuk kota yang berpenduduk kurang dari 1.000.000 jiwa, dan skala 1:20.000 untuk kota yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 jiwa.
4
b. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota. RDTRK mempunyai wilayah perencanaan mencakup sebagian atau seluruh wilayah administrasi kota yang dapat merupakan satu atau beberapa kawasan tertentu, memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota, yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang bagian wilayah kota dalam rangka pelaksanaan
program dan
pengendalian
pembangunan kota baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang maupun menengah. RDTRK berisikan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota, rencana struktur tingkat pelayanan bagian wilayah kota, rencana sistem jaringan fungsi jalan bagian wilayah kota, rencana kepadatan bangunan lingkungan, rencana ketinggian bangunan, rencana garis sempadan, rencana indikasi unit pelayanan bagian wilayah kota dan rencana tahapan pelaksanaan pembangunan bagian wilayah kota. RDTRK dilengkapi peta-peta rencana dengan skala 1:5.000 dengan penggambaran geometrik yang dibantu dengan titik-titik kendali. Menurut Sinulingga (1999:141) RDTRK dapat dimanfaatkan untuk pengendalian
pemanfaatan
ruang
kota
yang
berkaitan
dengan
izin
membangun. Sebelum seseorang atau badan usaha memakai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), seseorang harus memperoleh advis planning ataupun KSB (Keterangan Situasi Bangunan)
dari Dinas Tata Kota, yang memuat
keteraangan tentang peruntukan lahan dari lokasi yang dimohon, lebar jalan yang terdapat pada lokasi, dan garis sempadan bangunan depan, kiri dan kanan.
5
c. Rencana Teknik Ruang Kota ( RTRK ) RTRK adalah rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota. RTRK mempunyai wilayah perencanaan yang mencakup sebagian atau seluruh kawasan tertentu yang dapat merupakan satu atau beberapa unit lingkungan perencanaan, berisikan rumusan rencana tapak pemanfaatan ruang kota, rencana prakonstruksi bangunan gedung, rencana prakonstruksi bukan bangunan gedung dan ruang terbuka beserta rencana indikasi proyek-proyek. RTRK dilengkapi dengan gambar
rencana pada peta-peta rencana
dengan skala sama atau lebih besar dari 1:1.000. Tugas dan tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan RUTRK, RDTRK, dan RTRK merupakan wewenang Pemerintah Daerah . Tugas dan tanggung
jawab
perencanaan kota
meliputi kegiatan
penelitian,
penyusunan, penetapan rencana dan peninjauan kembali rencana kota . Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan rencana tata ruang kota meliputi pelaksanaan pembangunan kota, pengendalian tata ruang . Pelaksanaan ruang kota
kegiatan perencanaan
tersebut di
atas
dan pelaksanaan
diselenggaran oleh
Badan
rencana tata Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Dalam pelaksanaannya dituntut untuk mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi yang terkait serta diwajibkan memperhatikan aspirasi masyarakat. Berkenaan dengan
penataan
ruang kota, Menteri Dalam Negeri
menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Rencana Kota
adalah rencana
pembangunan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah
Daerah yang
merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota
6
termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota. Tujuan perencanaan kota adalah agar kehidupan dan penghidupan warga kota aman, tertib, lancar dan sehat melalui perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang
sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota. Rencana Umum Tata Ruang Kota pada dasarnya merupakan penataan tanah/ruang suatu kota yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam penataan, dikehendaki adanya keselarasan pengembangan dan pembangunan antara ruang buatan/fisik bangunan dan lingkungan sehingga menjadi satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis dan terencana. Penataan tanah perkotaan bertujuan untuk mengatur ruang suatu kota sehingga terjadi interaksi ruang yang terencana. Hal-hal yang diatur adalah Konsolidasi Tanah dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkotaan. Konsolidasi tanah bertujuan mengoptimalisasi penggunaan tanah, pemanfaatan, peningkatan produktivitas dan konservasi kelestarian lingkungan, di samping pengembangan kota lebih terencana dan terkendali. Sedangkan Penyediaan sarana dan prasarana kota merupakan salah satu elemen yang direncanakan penggunaannya bagi kepentingan pembangunan kota. Semua prosedur dan kegiatan pembangunan kota yang berkenaan dengan penggunaan tanah berdasarkan Keppres No. 55 Tahun 1993 dan Keppres No. 97 Tahun 1993 yang kini telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 implementasinya mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku yang telah disahkan menjadi peraturan daerah oleh DPRD. Kebijaksanaan
penatagunaan tanah
bagian wilayah
kota Manokwari,
tercermin dalam RUTRK (Revisi Rencana Induk Kota Manokwari 1985–2003) bertujuan: 1. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan usaha dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaaan lahan bagian–bagian wilayah kota. 7
2. Mencip Menciptak takan an pengatu pengaturan ran dan perenca perencanaan naan kota menuru menurutt karakt karakteri eristi stik k wilay wilayah ah dan dan fungs fungsiny inyaa sehi sehing ngga ga terc tercip ipta ta keser keseras asia ian n dan kete ketera ratu turan ran masing–masi masing–masing ng bagian wilayah wilayah kota. 3. Pencapaian Pencapaian tertib tertib bangunan sebagai sebagai upaya pengendalian pengendalian dan pengawasan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota. 4. Memberi Memberikan kan kemudahan kemudahan bagi bagi masyara masyarakat kat kota maupun maupun aparat pengelola pengelola kota dalam ijin membangun.
Penat enataa aan n tana tanah h bag bagian ian wila wilay yah kota kota ter terbag bagi dala dalam m 4 BWK BWK
deng dengan an
karakteristik sebagai berikut: 1. BWK BWK
Pusa Pusatt Kota Kota
(BWK (BWK A), A), mer merup upak akan an
pusa pusatt kegi kegiat atan an kot kotaa yang yang
berorientasi pada kegiatan perdagangan, pemerintahan, jasa komersial dan pelabuhan. Pada masa mendatang BWK ini dikembangkan sebagai pusat kegi kegiat atan an budaya
perd perdag agan anga gan n (central central bussin bussines es distri districc) dan kegi kegiat atan an sosi sosial al (civic center ) dengan luas 1.093 hektar. BWK A ini berfungsi
sebagai: a. Pusat Pusat pelaya pelayanan nan perdagangan perdagangan dan jasa, jasa, dengan dengan pengemb pengembanga angan n pada kawasan yang sudah ada yaitu sekitar jalan Merdeka, Yos Soedarso dan Jl. Soedirman. b. Pusata pelayanan pemerintahan (kabupaten) dengan pengembangan kawasan kawasan yang sudah ada yaitu sekitar jalan percetakan. percetakan. c. Pusa Pusatt pelay pelayan anan an jasa jasa komer komersi sial al (per (perdag dagang angan, an, perka perkant ntor oran an,, dan pariwisata),
dengan
pengembangan
kawasan
berorientasi
pada
kawasan teluk Sawaibu. d. Pusat Pusat kegiata kegiatan n pelabuha pelabuhan n dengan dengan pengemba pengembangan ngan pada kawasa kawasan n yang yang sudah ada dengan melakukan penataan tata ruang yang sesuai antara kegiatan penunjang yaitu industri–industri pengolahan, galangan kapal dan perumahan. 2. BWK Barat Barat (BWK (BWK B) B) Bagian Bagian ini direnca direncanaka nakan n mengem mengemban ban fungsi fungsi sebagai sebagai pusat pusat pendidi pendidikan kan tinggi, pusat penelitian kehutanan dan rekreasi yang bersifat alam. Elemen utama terdiri atas kawasan pendidikan dengan luas 2.400 hektar. BWK B ini berfungsi: 8
a. Pusa Pusatt
pela pelaya yana nan n
pend pendid idik ikan an
ting tingka katt
univ univer ersi sita tass
dan dan
kegi kegiat atan an
penelitiaan, meliputi me liputi daerah Amban dan daerah mengarah ke Bakaro. B akaro. b. Kawasan untuk kegiatan perkantoran dan perumahan karyawan/ mahasiswa, penduduk (fungsi penunjang). c. Sebagai Sebagai daerah hijau, hijau, resapan resapan air, maupun maupun sebagai penahan gempuran gempuran ombak laut. 3. BWK Timur Timur (BWK (BWK C) C) Bagia Bagian n ini ini dire direnc ncaka akan n untu untuk k penge pengemb mbang angan an kegiat kegiatan an yang yang memi memili liki ki intens intensita itass rendah rendah yakni yakni kegiat kegiatan an peruma perumahan, han, pertani pertanian, an, perkebu perkebunan, nan, peternakan. Elemen utama berupa kawasan perumahan dan hutan lindung serta serta pelesta pelestaria rian n perumah perumahan an penduduk penduduk asli, asli, dengan dengan luas luas 4.680 4.680 hektar. hektar. Pusat jasa pelayanan pelayanan berlokasi berlokasi di Nuni. Fungsi Fungsi kawasan ini sebagai pusat kegiatan perumahan, dan bersifat melayani kegiatan perdagangan dan jasa pada BWK A.
4. BWK Selatan Selatan (BWK (BWK D) D) Fungsi Fungsi yang diemban kawasan dengan luas 1.400 hektar,di hektar,di daerah daerah Arfai ini adalah : a. Pusat kegiatan kegiatan Pemerin Pemerintah tah Propinsi Propinsi b. Pusat industri ind ustri kecil c. Pusat kegiatan kegiatan transp transportasi ortasi udara d. Pelabuhan Pelabuhan ekspor kelapa sawit sawit e. Jasa pelayanan pelayanan (perdagang (perdagangan, an, TVRI, TVRI, RRI). RRI). Sedangkan elemen penunjang meliputi Kawasan militer, rekreasi dan perumahan.
3. Sumberdaya, dan Data Penyusunannya
Realitas menunjukan bahwa Revisi penyusunan Tata Ruang di Kabupaten Manokwari, dimulai sejak tahun 1998, namun hingga sekarang belum rampung. Hal ini disebab disebabkan kan oleh oleh terjadi terjadi peruba perubahan han wilaya wilayah h pemerin pemerintah tahan an yakni yakni Manokwa Manokwari ri dimekarkan menjadi tiga kabupaten yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk 9
Bintuni dan Kabupaten teluk Wondama. Di samping itu pula sejak tahun 2005 terjadi reaktif reaktifisa isasi si provins provinsii Papua Papua Barat Barat dengan dengan ibukota ibukota berked berkeduduk udukan an di Manokwa Manokwari. ri. Kondisi Kondisi ini berpengaruh berpengaruh pada pengunaan ruang, b aik wilayah maupun kota. Seyogyanya Seyogyanya perubahan perubahan administar administarsi si pemerintahan pemerintahan yang juga berpengaruh berpengaruh pada wilayah secara fisik, bukanlah suatu alasan belum diselesaikannya suatu Dokumen penataan ruang yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang berlaku. Menurut penulis hal tersebut disebabkan oleh dua hal yakni: 1. Rendahnya Rendahnya sumberdaya sumberdaya manusia manusia penyusun tata ruang ruang 2. Data Data dan informas informasii tidak tidak sesuai dengan dengan kerang kerangka ka ilmiah ilmiah penyusuna penyusunan n suatu suatu tata tata ruang yang baik. Renda Rendahny hnyaa sumbe sumberd rday ayaa manus manusia ia penyu penyusu sun n Renca Rencana na Tata Tata Ruang Ruang dapat dapat teramati teramati lewat Tim Penyusun Penyusun lintas instansi instansi seperti seperti Badan Perencanaan Pengendalian Pengendalian pembangunan,
Dinas Pekerjaan Umum.
Badan Pengawasan
Daerah, Dians
Kehutanan, Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Distrik dan Organisasi Non Pemerintah. Tim penyusun tersebut menurut penulis terdiri atas pegawai negeri sipil yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas keilmuan/kompetensi untuk menyusun tata ruang. Namun karena jabatanlah maka mereka tergabung dalam Tim Penyusun renc rencana ana tata tata ruang ruang.. Menur Menurut ut Penul Penulis is perlu perlu dibe dibentu ntuk k tim tim lint lintas as inst instans ansi, i, namu namun n keduduk kedudukan an Tim tersebu tersebut, t, sebaga sebagaii pengump pengumpul ul data data sekunde sekunder, r, dan membant membantu u data primer dan menyerahkan penyusunannya kepada pihak yang memiliki kompetensi seperti seperti perusahaan konsultan konsultan di bidang perencanaan perencanaan dan tata ruang, atau ke Perguruan Tinggi Tinggi yang memili memiliki ki kompet kompetens ensii yang yang dapat dapat dipenda dipendalkan lkan dan dipercay dipercaya. a. Hal ini belum dilakukan dalam penataan ruang di Kabupaten manokwari. Penyu Penyusu suna nan n tata tata ruang ruang yang yang baik baik tent tentu u dida didasar sarii pada pada data data yang yang aktual aktual,, diperc dipercaya aya dan dapat dapat dipert dipertangg anggungj ungjawa awabkan bkan.. Ketidak Ketidakopti optimal malan an penyusu penyusunan nan
tata tata
ruang ruang kabupat kabupaten en manokwa manokwari, ri, disebab disebabkan kan data data tidak tidak lengkap lengkap dan akurat, akurat, karena karena metode metode pengumpu pengumpulan lan data kemungk kemungkina inan n tidak tidak tepat tepat sehingg sehinggaa hasilny hasilnyapu apun n tidak tidak optimal. Dengan Dengan demiki demikian an produk produk tata tata ruang ruang yang dihasilka dihasilkan n oleh oleh tim penyusun penyusun yang secara ilmiah tidak kompoten dan data yang tidak lengkap dan tidak akurat, akan menghasilkan suatu produk Rencana Tata Ruang yang juga sekadar ada, dan 10
terurai bagus dan indah sebagi sebuah buku, tetapi tidak bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari.
B. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang
Dalam rangka perlindungan hak-hak rakyat atas tanah, maka penataan ruang yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat berhak mengetahui dan berperan serta dalam penyusunan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, serta berhak mendapatkan penggantian yang layak dari pelaksanaan tata ruang yang merugikan kepentingannya. Termasuk sosialisasi setiap perkembangan keadaan yang menyebabkan ditinjau kembali aturan dan rencana tata ruang, yang tentunya tidak mengorbankan kepentingan rakyat, sebagaimana penjelasan Pasal 13 ayat (3) UU No. 24 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa hak orang harus tetap dilindungi. Dalam pelaksanaan penataan ruang, sering ditemui kesulitan karena masyarakat tidak mengetahui aturan tersebut, maka Pasal 25 UU No. 24 Tahun 1992 menegaskan agar disebarluaskan informasi tentang penataan ruang tersebut; karena setiap orang berhak mengetahui rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU. No. 24 Tahun 1992. Hartono (1991:114) mengemukakan bahwa penyebarluasan rencana penataan ruang melalui mass media, jauh sebelum pelaksanaan pembangunan, agar dapat diketahui umum, khususnya oleh penduduk yang terkena proyek pembangunan. Dengan demikian warga masyarakat tidak dikejutkan oleh kebijaksanaan pemerintah yang mendadak, sehingga nasibnya menjadi telantar. Apalagi ganti rugi yang diterima sama sekali tidak sepadan dengan nilai tanah yang harus dikorbankan. Untuk itu hukum tidak hanya memperhatikan pembangunan saja tetapi sekaligus memberikan jaminan keadilan sosial dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Adapun kepastian itu hanya terjamin apabila ada transparansi karena rencana tata ruang kota sudah diketahui oleh umum.
11
Sejalan dengan hal tersebut di atas, H. Ridwan Musa Gani mensinyalir bahwa kesemrawutan pembangunan kota
Makassar
sebagai akibat masyarakat tidak
mengetahui rencana tata ruang kota. Untuk mensosialisasikan rencana tata ruang kota, paling efektif bila diumumkan secara luas melalui media cetak agar masyarakat segera mengetahuinya.
Fenomena kesemrawutan pembangunan kota selama ini
karena rakyat tidak mengetahui peruntukan suatu lokasi (Harian Fajar, Rabu, 27-101999). Berkenaan dengan sosialisasi RUTRK, menurut Abrar (1994:31) bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman warga kota Makassar tentang RUTRK itu sebagai pertanda kurang efektifnya publikasi selama ini. Untuk itu perlu dilakukan cara lain, misalnya disetiap sudut-sudut kota atau ditempat-tempat ramai dibuat peta, di samping melalui surat kabar, radio dan televisi. Untuk itu, menurut Kartasasmita
(1996:432) upaya-upaya sosialisasi
penataan ruang bagi seluruh pelaku pembangunan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi atau terdapat ekspektasi yang kurang sesuai terhadap kedalaman maupun isi dari tiap-tiap tingkatan penataan ruang. Sosialisasi penataan ruang sangat penting, karena rakyat mengetahui hal-hal apa saja yang akan dilakukan di atas tanahnya. Sehingga pemegang hak atas tanah sedini mungkin dapat mengatur dan merencanakan apa yang akan dilakukannya berkaitan penggusuran tanahnya guna kepentingan pembangunan. Berkenaan dengan sosialisasi aturan penataan ruang, maka dalam rangka memfungsikan hukum sebagai a tool of social engineering atau alat rekayasa sosial, sangatlah penting sosialisasi aturan hukum secara baik sebelum dilaksanakan agar benar-benar efektif berlakunya. Efektivitas hukum berkaitan dengan kesadaran atau ketaatan hukum. Menurut Kelman (Ali, 1998:193) bahwa ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis yaitu: (1) Ketaatan yang bersifat complience, yaitu jika seseorang taat terhadap suatuatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi. (2) Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
12
(3) Ketaatan yang bersifat internalization yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.
Berkenaan dengan efektivitas hukum, Ali (1998:193) mengemukakan bahwa: Kapan suatu aturan atau undang-undang dianggap tidak efektif berlakunya? Jawabannya tentu saja jika sebagian besar masyarakat tidak menaatinya. Namun demikian jika sebagian besar masyarakat terlihat menaati aturan atau undang-undang tersebut, maka ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itupun masih dapat dipertanyakan,… Semakin banyak warga masyarakat menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaataan yang bersifat compliance atau identification saja, berarti kualitas keefektifan masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga yang menaati aturan dan undang-undang dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undangundang itu.
Penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial seyogianya memperhatikan empat asas utama
sebagaimana dikemukakan oleh Adam Podgorecky (Ali.
1998:285) sebagai berikut: 1. Menguasai dengan baik situasi yang dihadapi. 2. Membuat suatu analisis tentang penilaian-penilaian yang ada serta menempatkan dalam suatu urutan hierarkis. 3. Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis seperti; apakah suatu metode yang dipikirkan untuk digunakan pada akhirnya nanti memang akan membawa kepada tujuan sebagaimana dikehendaki. 4. Pengukuran terhadap efek peraturan-peraturan yang ada. Jadi proses
sosialisasi rancangan perundang-undangan dan peraturan
perundang-undangan bertujuan agar masyarakat mengetahui kehadiran dan substansi materi suatu peraturan
serta dapat menyesuaikan diri dengan tujuan yang
dikehendaki oleh peraturan tersebut. Hal ini tentunya berhubungan dengan empat unsur kesadaran hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (1982:239) yaitu pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.
13
Sosialisasi rencana tata ruang kota merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana
diamanatkan
dalam
Undang-undang
Penataan
Ruang.
Untuk
mengetahui sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Manokwari, dapat terindikasi lewat pengetahuan responden, sumber pengetahuan, dan intensitas sosialisasi, sebagaimana hasil penelitian (Hammar, 2001) berikut ini: Tabel 1. Pengetahuan Responden tentang RUTRK Manokwari n = 80 No. 1. 2. 3.
Jawaban Responden Mengetahui Ragu-ragu Tidak mengetahui
Frekuensi 34 5 41
J UMLAH Sumber : Hammar, 2001
80
Persentase 42,5 6,25 51,25
100
Tabel 1 menunjukkan bahwa responden yang mengetahui Rencana Tata Ruang Kota Manokwari adalah 34 responden atau 42,5 persen. Pengetahuan yang dimiliki bersifat parsial, hanya wilayah bagian kota di mana terletak tanahnya. Sedangkan responden yang ragu-ragu sebanyak 5 orang atau 6,25 persen, dan yang tidak mengetahui sebanyak 41 responden atau 51,25 persen (Hammar, 2001) Sumber pengetahuan responden mengenai Rencana Tata Ruang Kota Manokwari sebagaimana pada tabel berikut ini: Tabel 2. Sumber Pengetahuan Responden tentang Rencana Tata Ruang Kota Manokwari n = 34 No.
1. 2. 3.
Jawaban Responden
Pendidikan dan latihan Penyuluhan Pengumuman, Radio, Pameran Pembangunan, dan lain-lain
JUMLAH Sumber : Hammar, 2001
Frekuensi
Persentase
34
100
34
100
14
Pengetahuan responden yang bersumber dari pengumuman, radio, pameran pembangunan, dan lain-lain sebanyak 34 responden atau 100 persen atau 42,5 persen dari 80 responden (Hammar, 2001). Intensitas sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Manokwari, sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 3. Intensitas Sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Manokwari n = 80 No.
1. 2. 3.
Jawaban Responden
Selalu Kadang – kadang Tidak pernah
JUMLAH Sumber : Hammar, 2001
Frekuensi
Persentase
2 12 66
2,5 15 82,5
80
100
Dari tabel 3 terdeskripsi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari tidak selalu melakukan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Manokwari. Hal ini ternyata dengan hanya ada 2 responden atau 2,5 persen yang menjawab selalu. Setelah dicermati, ternyata kedua responden tersebut adalah aparat kelurahan, yang selama ini selalu mendapat penyuluhan tentang setiap perkembangan rencana tata ruang. Sedangkan
Responden yang menjawab kadang-kadang sebanyak 12
responden atau 15 persen. Dan yang menjawab tidak pernah sebanyak 66 responden atau 82,5 persen (Hammar, 2001). Kondisi
realitas
tersebut selaras dengan penjelasan
Kepala
Seksi
Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari (Hammar,i 2001) bahwa kontribusi Kantor Pertanahan adalah melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan revisi rencana tata ruang kepada aparat pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Hal tersebut dibenarkan pula oleh Sekretaris Lurah Padarni bahwa penyuluhan tentang penataan ruang kota sering kami dilibatkan, hanya masyarakat belum pernah diikutsertakan dalam penyuluhan tersebut. Menurut Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari bahwa selama ini sosialisasi rencana tata ruang, dilakukan melalui program penyuluhan hukum terpadu. Khusus sosialisasi program pelebaran jalan protokol (dua jalur) dilakukan dengan
15
cara mengumpulkan masyarakat dan memberikan pengertian tentang pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum, dan sosialisasi harga tanah sesuai SK harga dasar tanah, serta pemberian ganti rugi yang bersifat imbalan jasa (Hammar, 2001). Namun kenyataannya sebagian besar masyarakat yang tanahnya terkena proyek jalan dua jalur (Jalan Yos. Sudarso dan Jalan Trikora, Jalan Pahlawan) tidak tersentuh kegiatan sosialisasi tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Frans Bonsapia yang tanahnya terkena proyek bahwa tidak ada penyuluhan hukum kepada masyarakat. Setelah proyek pelebaran jalan menjadi masalah baru ada pertemuan, sekaligus penyuluhan hukum tanah, itupun hanya sekali (Hammar, i2001). Menurut Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeda Kabupaten manokwari, bahwa sosialisasi belum bersifat operasional, perlu dana dari pemerintah, namun materi Rencana Tata Ruang Kota Manokwari disampaikan kepada Camat untuk dipedomani. Sedangkan Kepala Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Manokwari menyatakan bahwa sosialisasi ke masyarakat belum dilaksanakan karena masih mencari bentuk sosialisasi yang tepat. Selama ini sosialisasi tata ruang baru sampai ke tingkat lurah ( Hammar, 2001). Kondisi tersebut menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan pembangunan belum transparan, dan sosialisasi rencana tata ruang kota belum dijadikan prioritas dalam berbagai program kerja. Hal ini menyimpang dari ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 25 UU No. 24 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa, agar disebarluaskan informasi tentang penataan ruang; menumbuhkan
serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab
masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan. Dalam pasal 4 ayat (2) UU. No. 24 Tahun 1992 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengetahui rencana tata ruang. Selain bertentangan dengan Undang-undang Penataan Ruang, bertentangan pula dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Manokwari No. 9 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota Manokwari Tahun 1984 – 2004, pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa Rencana Induk Kota Manokwari terbuka untuk umum dan diletakan di kantor pemerintah daerah pada tempat-tempat yang mudah untuk dilihat pada setiap saat.
16
Mokoginta (1999:132) mengemukakan sisi menarik yang patut mendapat perhatian bahwa disinformasi tentang rencana peruntukan lahan (ruang), tidak semata-mata karena warga masyarakat tak mampu menyimak penjelasan pejabat, tetapi juga terkesan aparat cenderung menutup peluang untuk masyarakat, dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan secara rinci. Hal ini antara lain tercermin pada kasus-kasus penggusuran yang terjadi secara mendadak, atau terjadinya perubahan peruntukan lahan (ruang) di suatu kawasan secara tiba-tiba. Dalam pelaksanaan rencana tata ruang kota, diperlukan transparansi dan kejujuran dalam implementasinya. Manakala hal ini kurang diperhatikan, dikuatirkan menimbulkan persepsi yang kurang
baik dari masyarakat. Menurut Masengi
(1999:33) hal tersebut dapat terjadi karena: a. Masyarakat belum mengerti tentang aturan perundangan di bidang penataan ruang sehingga timbul salah persepsi. b. Kurangnya sosialisasi peraturan. c. Keterbatasan pola pikir masyarakat. d. Adanya pengaruh negatif dari pihak lain demi keuntungan politik atau ekonomi. e. Aparatur tidak jujur dan tidak terbuka. Selanjutnya Masengi menyatakan bahwa peranan aparatur sangat dominan karena sifat masyarakat Indonesia yang majemuk dan tersebar diseluruh pelosok tanah air dengan kemampuan serta sifat kebudayaan yang beraneka ragam. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya kegiatan sosialisasai perencanaan yang akan melibatkan kepentingan rakyat banyak. Dampak dari kurangnya sosialisasi memunculkan tindakan masyarakat yang menghambat pembangunan, menurut Masengi (1999:33) dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 1. Masyarakat menjadi pasif, apatis dalam pembangunan bahkan dapat muncul sikap tidak percaya kepada aparat pemerintah.
17
2. Kebijaksanaan pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan akan muncul gejolak antisipatif masyarakat. Seharusnya peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang efektif berlaku. Namun kenyataan selama ini di Kota Manokwari peraturan-peraturan tersebut tidak efektif. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi baik sebelum maupun sesudah ditetapkan menjadi suatu produk hukum.
C. Perkembangan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang dan Suplemennya 1.
Perkembangan Peraturan Penataan Ruang Kota di Indonesia dan Kabupaten Manokwari
a. Perkembangan Peraturan Penataan Ruang Kota di Indonesia
Peraturan penataan ruang kota di Indonesia mulai diperhatikan sejak kota Jayakarta (Batavia) dikuasai oleh Belanda pada awal abad ke-17, namun peraturan secara intensif baru dikembangkan pada awal abad ke-20. Peraturan pertama yang mengatur kota Batavia adalah De Statuten van 1642 yang dikeluarkan oleh VOC. Substansi peraturan ini mengatur antara lain pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan lainnya, wewenang dan tanggung jawab pemerintah kota (Zulkaidi, 1995:9). Menurut Syahbana sebagaimana dikutip oleh Zulkaidi (1995:9) bahwa peraturan ini dapat dianggap cukup lengkap karena telah mencakup peraturan peraturan untuk berbagai unsur kota, bangunan dan prasarana. Pada tahun 1903 pemerintah Hindia Belanda menetapkan Wethoudende Decentr alisatie van Bestuur in Nederl andsch-I ndie , Stb. 1903 Nomor 329. Undang-
undang Desentralisasi ini mengatur pembentukan pemerintahan kota dan daerah. Pengaturan tugas pemerintah kota dalam undang-undang ini antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan dan saluran air, pemeriksaan bangunan dan perumahan, perbaikan perumahan, dan perluasan kota. Berdasarkan
undang-undang ini,
dibentuklah beberapa pemerintahan kota otonom yang disebut Gemente.
18
Pada tahun 1905 ditetapkan L ocalen-Raden Ordonantie , Stb. 1905 Nomor 191, substansinya mengatur wewenang kepada pemerintah kota untuk menentukan persyaratan pembangunan. Zulkaidi (1995:10) menyatakan bahwa persiapan peraturan pembangunan kota di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari usaha Ir. Thomas Karsten. Dalam aktivitasnya (1920–1940) telah menghasilkan dasar-dasar yang kokoh bagi pengembangan peraturan pembangunan kota, antara lain penyusunan rencana umum, rencana detail, dan peraturan bangunan. Karsten, dalam
laporannya kepada
Kongres
Desentralisasi
tentang
pembangunan kota Hindia Belanda (I ndi ese Stedebouw) pada tahun 1920, selain berisi konsep dasar pembangunan kota dan peranan pemerintah kota, mengatur pula petunjuk praktis yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan berbagai jenis rencana. Peraturan yang penting bagi perencanaan kota yang disahkan tahun 1926 adalah Bi jblad 11272. Peraturan ini menjadi dasar bagi kegiatan perencanaan kota sebelum perang kemerdekaan. Peraturan ini memberi kewenangan kepada pemerintah kota untuk menghibahkan lahan pemerintah kepada pihak ketiga jika lahan tersebut telah ditetapkan untuk perumahan dalam rencana struktur kota (Zulkaidi, 1995:10). Bagoers dan de Ruijter
sebagaimana dikutip oleh Zulkaidi (1995:10)
menyatakan bahwa pada tahun 1929, Karsten menghasilkan Petunjuk Singkat Penyusunan Kebijaksanaan Garis Sempadan Bangunan untuk Kota dan Kabupaten (Korte
Handleiding
voor
de
praktise
rooilijnpolitiek
in
gemeenten
en
regenschappen ) yang mengatur kebijaksanaan garis sempadan bangunan.
Lebih lanjut dinyatakan bahwa pada tahun 1933 Kongres Desentralisasi di Indonesia meminta Pemerintah Hindia Belanda untuk memusatkan persiapan peraturan perencanaan kota di tingkat pusat. Kemudian dibentuklah
Panitia
Perencanaan Kota pada tahun 1934 untuk menyiapkan peraturan perencanaan kota sebagai pengganti Bijblad 11272. Bersamaan dengan itu pemerintah Hindia Belanda menetapkan
Undang-Undang
Perbaikan
Kampung
(Kampong
Verbetering
19
Ordonantie ) 1934. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur perbaikan jalan, gang,
drainase, dan prasarana kesehatan lainnya di kampung-kampung kota. Syahbana sebagaimana dikutip oleh Zulkaidi (1995:10) menyatakan bahwa pada tahun 1938 pemerintah Hindia Belanda menyusun Rancangan Undang-Undang Perencanaan
Wilayah
Perkotaan
di
Jawa
(Stadsveror denin gs
Ordonantie
Stadgemeent en Java ) yang mengatur panduan dan persyaratan pembangunan kota
untuk mengatur kawasan-kawasan perumahan, transportasi, tempat kerja dan rekreasi. Sementara itu Karsten menghasilkan lagi dua publikasi penting yaitu (1) Arahan Perencanaan Kota Hindia Belanda (I ndische stedebouwkun dige r ichtl ij nen ) Tahun 1940, dan (2) Normalisasi Profil Jalan ( Normalisatie van wegprofielen ) Tahun 1941, juga sebuah peraturan Kawasan dan Peruntukan (Kri ngen en Typen Verordeni ng ) untuk mengatur lebih lanjut pembangunan wilayah kota yang telah ditentukan zoningnya. Masuknya Jepang ke Indonesia dan adanya perang kemerdekaan Indonesia menyebabkan Rancangan Undang-undang Perencanaan Wilayah Perkotaan di Jawa baru disahkan pada tahun 1948 dengan nama Undang-undang Pembentukan Kota (Stadsvormingsordonnantie , SVO) stb 1948 Nomor 168 untuk sejumlah kota tertentu yakni Batavia, Tegal, Pekalongan, Semarang, Salatiga, Surabaya, Malang, Padang, Palembang, Banjarmasin, Cilacap, Tangerang, Bekasi Kebayoran dan Pasar Minggu.Substansi SVO mengatur zoning, konservasi bangunan bersejarah, kondisi perumahan, jenis dan kepadatan bangunan, ruang terbuka, transportasi, lalulintas air bersih, dan sebagainya. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada kota untuk menyusun Rencana Umum atau Rencanan Detail yang disahkan oleh Letnan Gubernur Jenderal (kemudian diganti dengan Presiden setelah diadopsi ke dalam hukum Indonesia). Menurut Syahbana sebagaimana dikutip oleh Zulkaidi (1995:11) bahwa SVO mencakup ketentuan-ketentuan berkenaan dengan proses konsultasi, kompensasi (ganti rugi), pungutan dan perpajakan bagi lahan yang mendapat manfaat dari perencanaan dan pembangunan kota.
Peraturan pelaksanan SVO, adalah
Peraturan Pembentukan Kota (Stadsvormingsverordening , SVV ) stb 1949 Nomor 40.
20
Pada tanggal 21 Desember 1948 dibentuk Panitia yang diketuai oleh Prof. Jac P. Thijsse, mempersiapkan Undang-undang Perencanaan Fisik (Wet op de Ruimtelijke Ordening ). SVO dan SVV diberlakukan di Indonesia berdasarkan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 18/2/6, diperkuat dengan Keppres Nomor 1/1976 hingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Perkembangan kota yang sedemikian pesat mengakibatkan SVO tidak sesuai lagi untuk mengatur penataan ruang kota di Indonesia. Karena itu pemerintah Indonesia mengajukan RUU Bina Kota pada tahun 1970 namun tidak disetujui akibat munculnya sejumlah konsep baru dalam pembangunan kota dan adanya perubahan struktur administrasi dan pemerintahan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
Nasib yang sama
menimpa dua RUU Tata Guna Tanah yang diajukan oleh Depdagri tahun 1980 dan 1982, tidak disetujui. Zulkaidi (1995:11) menyatakan bahwa di awal 1970-an, Indonesia mulai memberikan perhatian pada penataan ruang kota. Pada 1973 Departemen Dalam Negeri mengeluarkan SE Mendagri Nomor Pemda 18/3/6 tentang Perencanaan Pembangunan Kota untuk Ibukota Kabupaten yang masih mengacu kepada SVO, sedangkan Departemen Pekerjaan Umum lebih menekankan aspek teknis penataan ruang kota. Departemen Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Penyusunan Rencana Kota, disertai peraturan pelaksanannya yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 650-1232 tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 2 Tahun 1980 dan Inmendagri Nomor 650-1233 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Kota. Peraturan-peraturan ini menurut Zulkaidi (1995:11) merupakan pedoman penting bagi perencanaan kota pada saat itu walaupun isinya berlainan dengan SVO. Atas dasar
pertimbangan bahwa Depdagri hanya mengatur masalah
administratif, sedangkan masalah teknis dilaksanakan oleh DPU, menteri kedua departemen mengeluarkan SKB Mendagri dan Menteri PU Nomor 650-1595 dan
21
Nomor 503/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota, yang menyerahkan urusan administrasi ke Depdagri dan urusan teknis ke DPU serta menyeragamkan jenis dan spesialisasi rencana kota. SKB ini diikuti Kepmen PU Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota, yang mengatur aspek teknis perencanaan kota, dan Permendagri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, yang mengatur aspek administratif perencanaan kota. Dilengkapi dengan Kepmendagri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 2 Tahun 1987 yang ternyata berisi aspek teknis yang hampir sama dengan isi Kepmen PU Nomor 640/KPTS/1987. Depdagri menerbitkan beberapa peraturan berkenaan dengan penataan ruang kota yakni: -
Kepmendagri Nomor 650-658/1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum.
-
Permendagri Nomor 7/1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia.
-
Inmendagri Nomor 14/1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
-
SE Mendagri Nomor 650/2109/Bangda/1988 tentang Petunjuk Pemantapan Penyiapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan ( P3KT).
-
SE
Mendagri
Nomor
650/1164/Bangda/1988
tentang
Petunjuk
Teknis
Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kabupaten. Akhirnya 1992 Indonesia berhasil menyusun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, disingkat UUPR. UUPR (yang diprakarsai oleh Kantor Menteri Negara KLH dengan melibatkan berbagai instansi antara lain PPN/Bapenas, DPU dan Depdagri) dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan definisi dan tumpang tindih pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dan ruang beserta isinya.
22
Zulkaidi (1995:12) mengemukakan bahwa UUPR mencabut SVO tetapi tidak mengatur prosedur perencanaan kota lebih rinci, melainkan hanya menyatakan bahwa penataan ruang kota akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (pasal 31). Sehubungan dengan belum ditetapkannya PP tersebut, prosedur perencanaan kota masih tetap mengacu pada Permendagri Nomor 2/1987, Kepmendagri Nomor 59/1988, dan Kepmen PU Nomor 640/KPTS/1986. Peraturan pelaksanaan
UUPR yang telah ditetapkan adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Berkenaan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, telah ditetapkan berbagai perundang-undangan tentang otonomi daerah, antara lain UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga UUPR perlu direvisi agar selaras dengan semangat otonomi daerah. b. Perkembangan Peraturan Penataan Ruang Kota di Kabupaten Manokwari
Kota manokwari yang merupakan kota tua, (sesuai namanya Mnukwar artinya kota tua), pernah disinggahi bangsa Portugis, Belanda dan Inggris. Diantara sekian banyak bangsa yang pernah datang ke tanah Papua, Belandalah yang kemudian berhasil menguasai tanah papua, ditandai dengan Proklamasi Fort du Bus, pada tanggal 24 Agustus 1898 oleh A. J. van Delden, Komisaris Pemerintah Kerajaan Belanda. Guna memperkuat pemerintahan Hindia Belanda, dibentuklah wilayah Irian Jaya, dengan
pos pemeri ntahan
yang pertama di Manokwari (Pemda
Manokwari, 1994:2). Pada hari selasa
tanggal 8 November 1898 Residen Ternate Dr. D.W.
Horst melantik L. A. van Oosterzee menjadi kontrolir wilayah Onderafdeling Irian Bagian Utara, wilayahnya meliputi Tanjung Yermousba sampai ke Jayapura. Berdasarkan stb 1898 Nomor 142, Kota Manokwari yang terletak di Teluk Doreri ditetapkan sebagai tempat kedudukan kontrolir atau ibukota Onderafdeling Irian
23
Bagian Utara, yang pada waktu itu termasuk wilayah Keresidenan Ternate. Berdasarkan Peristiwa tersebut, tanggal 8 November 1898 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Manokwari, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Manokwari Nomor 16 Tahun 1995. Sejak Papua kembali ke pangkuan Republik Indonesia, melalui Penentuan Pendapat Rakyat, maka Kabupaten
Manokwari terbentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1969 tantang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907), kemudian nama Irian Jaya Barat diubah menjadi nama Irian Jaya
berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973
Nomor 9);
Sejak terbentuknya pemerintah kabupaten Manokwari, baru menetapkan dua peraturan daerah tentang penataan ruang yakni: (1). Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari Nomor 11 Tahun 1994 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Manokwari. (2). Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari Nomor 9 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota Manokwari Tahun 1984–2004. Berdasarkan perkembangan kabupaten maupun kota Manokwari, maka kedua peraturan daerah tersebut tidak lagi memenuhi tuntutan pembangunan, karena kota Manokwari telah berkembang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat. Di samping
telah
terjadi
perubahan
berbagai
fungsi
kawasan
(lihat
uraian
inskonsistensi). Secara administrasi pemerintahan telah dilakukan revisi sebanyak 2 (dua) kali yakni perubahan bagian Wilayah Kota (BWK), dan pusat pertumbuhan menjadi lima BWK. Selain itu secara kewilayahan kabupaten Manokwari telah terbagi menjadi tiga kabupaten dan sementara (Tahun 2007) dalam proses pemekaran tiga kabupaten. Sehingga perubahan penataan wilayah kabupaten Manokwari menjadi enam
24
kabupaten. Tentunya Peraturan Daerah 11 tahun 1994 dan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 1987 tidak memadai lagi. Pembahasan dan penyususnan perubahan tata ruang wilayah dan kota telah dimulai sejak tahun 2001, namun hingga sekarang mengalami kebuntuan di tingkat Pemerintah Daerah. Namun pada tahun 2007 ini telah dimulai pengkajian ulang terhadap penataan ruang termasuk regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah. 2. Suplemen Penataan Ruang di Kabupaten Manokwari a. Konsistensi Pelaksanaan Penataan Ruang
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 Rencana Kota meliputi: Rencana Umum Tata Ruang Kota; Rencana Detail Tata Ruang Kota; Rencana Teknik Ruang Kota. Namun penyusunan rencana kota tidak harus disusun sebagai suatu urutan sebagaimana di atas, tetapi dapat disiapkan atas dasar
suatu kebutuhan dan kepentingan. Rencana kota merupakan
kebijaksanaan
pemanfaatan
ruang kota, rencana
rumusan
struktur dan strategi
pembangunan kota, disusun guna menjamin konsistensi perkembangan kota secara internal dan merupakan dasar bagi penyusunan program-program pembangunan kota lintas sektoral dan daerah dalam jangka panjang di dalam batas wilayah administrasi kota. 1. Pemanfaatan Ruang Dalam pelaksanaan penataan ruang berasaskan kepada: a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Parlindungan
(1993:15)
menyatakan
bahwa
makna
semua
kepentingan adalah penataan ruang dapat menjamin seluruh kepentingan pemerintah dan masyarakat secara adil dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah. Berdaya guna dan berhasil guna harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang. Sedangkan serasi, selaras dan
25
seimbang adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasaan dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi penyebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhana dan perkembangan antar sektor, antar daerah serta antar sektor dan daerah dalam satu wawasan nusantara. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah
penataan ruang menjamin
kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir batin antar generasi. Dalam penjelasan Pasal 15 UU No. 24 Tahun 1992 menegaskan bahwa pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap melalui penyiapan program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program pemanfaatan ruang adalah sumber mobilisasi dana serta alokasi pembiayaan sesuai dengan rencana tata ruang. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam pemanfaatan ruang adalah: a. Pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya. b. Perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warga negara. c. Ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan ransangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang. Perangkat insentif tersebut dapat dituangkan dalam peraturan yang dapat diwujudkan dalam bentuk:
26
a. Di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang dan urun sahan. b. Di bidang fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon, dan sebagainya untuk melayanai pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang. Sedangkan perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Misalnya dalam bentuk: a. Pengenaan pajak yang tinggi. b. Ketidaksediaan sarana dan prasarana. Hal yang patut diperhatikan dalam pengenaan insentif dan disinsentif adalah tidak boleh mengurangi hak penduduk sebagai warga negara yang meliputi pengaturan atas harkat dan martabat yang sama, dan hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya. Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan ruang akan sangat menentukan kualitas ruang, yang keberhasilannya akan sangat tergantung pada bagaimana mengindahkan faktor-faktor daya dukung lingkungan seperti wilayah resapan air; konservasi flora dan fauna; estetika lingkungan seperti bentang alam, pertanian, arsitektur bangunan, lokasi seperti jarak antara perumahan dengan tempat kerja, jarak antara perumahan dengan fasilitas umum dan struktur, seperti pusat lingkungan dalam perumahan, pusat kegiatan dalam kawasan perkotaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan ruang adalah strategi dan arahan kebijaksanaan yang mempertimbangkan kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan, data dan informasi serta biaya yang diperlukan. Kapasitas
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
untuk
mengolah
dan
merencanakan penataan ruang tersebut antara lain pengetahuan tentang
27
lingkungan hidup, sosiologi, watak orang/penduduk Indonesia di desa maupun di kota, adat–istiadat dan agama yang banyak memegang peranan. Hal tersebut menurut Parlindungan (1993:23) bermanfaat untuk membedakan daerah perkotaan yang menginginkan suatu privacy dan security serta daerah pedesaan (rural) yang menginginkan kebersamaan tanpa tembok pemisah antara hak seorang dengan yang lainnya. 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Parlindungan
(1993:23)
mengemukakan
bahwa
pengendalian
pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengawasan dalam konteks ini adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang. Sedangkan penertiban adalah tindakan yang dilakukan agar rencana tersebut terwujud dan menindak pelaku pelanggaran atau pun kejahatan dengan pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Menurut Budihardjo (1997a:55), kelemahan mekanisme pengendalian pembangunan disebabkan antara lain Pemda tidak mempunyai akses terhadap rencana-rencana pembangunan sektoral, yang dibuat dan ditentukan oleh pusat. Selain itu juga karena rencana-rencana yang telah disusun bisa berubah total akibat adanya investasi berskala besar yang tidak diduga sebelumnya. Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Penataan Ruang menegaskan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Pelaporan adalah kegiatan pemberian informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemantauan adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Sedangkan evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.
28
Proses perkembangan kota menurut Jayadinata
(1992:140) sangat
cepat berimplikasi terhadap keterbatasan ketersediaan daya tampung lahan untuk pembangunan, akibat pertumbuhan dan distribusi penduduk yang kian pesat dan tidak merata serta tingkat kualitas yang belum memenuhi harapan. Di samping meningkatnya kegiatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercermin pada perluasaan ruang kota guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Kondisi terbatasnya ketersediaan lahan berhadapan dengan kebutuhan yang
membengkak,
menyebabkan
dihalalkannya
segala
cara
untuk
mendapatkan lahan. Kondisi ini akan berlanjut dan mengarah pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dengan kondisi semacam itu dipandang perlu diadakan evaluasi terhadap rencana tata ruang kota, yang telah disusun untuk mengetahui sampai sejauh mana penyimpangan terhadap rencana tata ruang kota. Evaluasi
dilakukan
dengan
membandingkan
antara
rencana
dan
pelaksanaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun setelah dioperasional. Berkenaan dengan kegiatan kegiatan evaluasi rencana kota, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, pada Pasal 33 disebutkan bahwa : 1) Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana antara satu tahap dengan tahap berikutnya serta keterpaduan antar sektor dan sub sektor dan untuk penyesuaian rencana dengan perubahan di bidang sosial ekonomi maupun fisik. Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan evaluasi atau peninjauan kembali rencana kota. 2) Kegiatan peninjauan kembali rencana kota dilaksanakan secara berkala setiap masa akhir repelita. 3) Revisi rencana kota dilaksanakan apabila hasil peninjauan kembali menunjukkan perubahan dan penyimpangan yang mendasar.
Metode evaluasi didasarkan pada hierarki rencana kota yaitu RUTRK, RDTRK, dan RTRK melalui kegiatan yang meliputi pengumpulan data 29
tentang pemanfaatan lahan pada kondisi terakhir dengan klasifikasi sesuai kedalam rencana. Selanjutnya dilakukan analisa teknik tindih ( super impose) peta kondisi existing dengan peta rencana untuk melihat kesesuaian wujud fisiknya. Inti kegiatan evaluasi adalah menilai sampai sejauh mana suatu rencana kota telah atau dapat dilaksanakan, atau sebagai upaya menilai efektivitas rencana kota melalui pengendalian pemanfaatan lahan kota. Dengan demikian bahan kajian utama adalah rencana kota sebagai tolok ukur, dan sebagai pembanding adalah hasil monitoring implementasi rencana. Wujud monitoring berupa monitoring terhadap pelaksanaan penyusunan kegiatan proyek sektoral tahunan, perubahan pemanfaatan lahan, dan pelaksanaan rencana kegiatan atau proyek sektoral dan daerah pertahun. Didasari atas evaluasi yang telah dilakukan, diterbitkan rekomendasi mengenai perlu tidaknya kegiatan revisi rencana kota. Rekomendasi tersebut ada tiga kemungkinan yaitu: 1. Tidak perlu diadakan perubahan terhadap rencana kota karena masih valid untuk digunakan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang kota (Penyimpangan : 0-2 %). 2. Rencana kota perlu direvisi karena beberapa kawasan telah
mengalami
perubahan fungsi (Penyimpangan : 21-50 %). 3. Rencana kota perlu direvisi total dalam arti bahwa rencana kota perlu disusun
ulang,
karena
perkembangan
di
lapangan
menunjukkan
banyaknya penyimpangan terhadap rencana kota (Penyimpangan: 50 %). Manakala hasil evaluasi merekomendasikan adanya revisi separuh atau revisi total, maka kegiatan evaluasi dan revisi rencana kota merupakan kesatuan pekerjaan yang tak terpisahkan. Peninjauan kembali rencana tata ruang diperlukan agar sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan, namun bukanlah perubahan secara total, melainkan modifikasi yang menurut Budihardjo (1997 b:68)
tidak 30
bersifat strukural yakni tidak mengubah kerangka umum dalam arti kebijakan menyeluruh yang strategis dengan perspektif jangka panjang. Rencana Tata Ruang Kota Manokwari adalah rencana yang menjadi pedoman peruntukan lahan (ruang) di suatu kawasan tertentu. Pedoman tersebut diperlukan agar penggunaan lahan (ruang) dapat mendatangkan manfaat maksimal bagi masyarakat, sekaligus untuk menghindari dampak yang merugikan berbagai pihak. Untuk menjamin Rencana Tata Ruang Kota Manokwari ditaati oleh semua pihak, maka Rencana Tata Ruang Kota tersebut ditetapkan oleh legislatif bersamasama dengan eksekutif menjadi peraturan daerah, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Manokwari Nomor 9 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota Manokwari Tahun 1984-2004. Pada kenyataannya Rencana Tata Ruang Kota tersebut belum sepenuhnya ditaati, masih terdapat pelanggaran. Bentuk pelanggaran yang terjadi adalah penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukan suatu kawasan, atau penggunaan bangunan tidak sesuai dengan peruntukan, seperti penggunaan rumah tinggal sebagai tempat kegiatan usaha, serta mendirikan bangunan tidak sesuai dengan ijin pemberiannya. Menurut Mokoginta (1999:131) guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksaanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota, termasuk rencana-rencana detailnya, wajib dijelaskan oleh pemerintah. Pemaparan rencana tersebut bertujuan agar masyarakat memahami, dan mematuhi ketentuan tersebut, sehingga kekeliruan yang bakal merugikan banyak pihak, terhindar. Deskripsi mengenai seberapa jauh inkonsistensi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota, maka acuannya adalah Rencana Induk Kota Manokwari tahun 1984–2004. Pada tahun 1998, Pemerintah Daerah melakukan revisi terhadap RUTRK akibat terjadi deviasi atau penyimpangan
(inkonsistensi) sebagaimana dalam tabel
berikut ini.
31
Tabel 4: Deviasi Rencana Induk Kota Manokwari Tahun 1984–2004 No. 1.
R I K 1985 – 2004 2
3
1.
Wilayah perencanaan kelurahan
2.
Pengembangan Tata Ruang Kecenderungan perkembangan kota Diarahkan pada kawasan-kawasan kota Manokwari berkembang mengikuti yang belum terbangun, realokasi bagi jaringan jalan penggunaan ruang yang tidak sesuai menurut fungsinya dijaga kelestariannya. Arah pengembangan fisik kota Pengembangan fisik kota mengarah ke Pengembangan kota hanya terjadi sebelah utara, selatan dan timur di sekitar kawasan fisik kota ,dan utara pusat kota ( Amban) mengikuti jaringan jalan.
3.
terdiri atas 5
Fakta
Wilayah perencanaan dimekarkan menjadi 9 kelurahan dan 3 desa
4.
Struktur pengembangan kota Adanya pergeseran peruntukan Pada BWK A diarahkan fungsinya lahan pengembangan di semua sebagai pusat pelayanan perdagangan, BWK jasa, industri, pemerintahan, pelabuhan laut, pelayanan sosial ekonomi. BWK B diarahkan fungsinya untuk kegiatan pendidikan, pemukiman dan konservasi. BWK C diarahkan fungsinya untuk pelayanan kegiatan permukiman dan kawasan hijau. BWK D diarahkan fungsinya untuk kegiatan bandara, kawasan cadangan pemerintah propinsi d an pemukiman
5.
Rencana pemanfaatan lahan i. BWK pusat kota ( BWK A ) direncanakan bagi pengembangan lahan kegiatan utama kota yaitu kegiatan jasa dan perdagangan, pemerintahan, industri, pelabuhan laut, rekreasi pantai, terminal regional dan kota, pasar pusat. ii. BWK barat pusat kota ( BWK B ) direncanakan bagi pengembangan lahan kegiatan pusat pendidikan perguruan tinggi ( Uncen ), hutan lindung dan konservasi, kawasan hijau dan perumahan. ii. BWK timur pusat kota ( BWK C ) direncanakan bagi pengembangan lahan kegiatan perumahan penduduk dan daerah hijau. v.
BWK selatan pusat kota ( BWK D ) direncanakan bagi pengembangan lahan kegiatan Bandara Rendani, kawasan cadangan pemerintahan propinsi, terminal r egional dan pergudangan perumahan dan kebun cam puran.
Deviasi 4 Terjadi deviasi
Terjadi deviasi
Kurang berkem bangnya pem bangunan fisik di sebelah timur dan selatan pusat kota. Terjadi deviasi
* Pada BWK A terjadi perubahan dan pergeseran fungsi lahan berbagai kegiatan kota.
Terjadi pergeseran penggunaan lahan.
* Pola penggunaan dan pemanfaatan lahan di BWK B ini sudah mulai tumbuh dan berkembang kawasan pemukiman penduduk terutama di sepanjang jaringan jalan.
Terjadi pergeseran penggunaan lahan
* Pada BWK C peruntukan lahan kegiatannya masih banyak didominasi oleh peruntukan lahan hutan dan kebun campuran.
Terjadi pergeseran penggunaan lahan
*Pada BWK D peruntukan lahan kegiatan sudah mulai tumbuh dan berkembang fisik bangunan terutama di sekitar jaringan jalan yang ada.
Terjadi pergeseran penggunaan lahan
32
6
Kependudukan a. Laju pertumbuhan penduduk ratarata pertahun adalah sebesar 4 % sehingga projeksi s.d akhir tahun peren- canaan 2004 adalah 75.117 jiwa. b. Rencana kepadatan dan distribusi penduduk di masing-masing BWK berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2004 sesuai dengan fungsi maSing-masing BWK.
7.
8.
Laju pertumbuhan penduduk kota sebesar 1,23 % per tahun, jika diproyeksikan sampai akhir tahun perencanaan 2004 sebesar 61.729 jiwa.
Terjadinya laju pertumbuhan penduduk yang berbeda menye babkan pola sebaran penduduk akan berbeda.
Transportasi a. Pelabuhan laut Direncanakan pengembangan dan perluasan fasilitas pelabuhan di BWK A yaitu di sekitar pesisir pantai teluk Sawaibu.
Tidak terjadi perluasan kawasan
Perluasan dan pengembangan kawasan pelabuhan tidak terealisasi.
b. Perhubungan d arat Jaringan jalan baru direncanakan di setiap BWK yang menghubungkan antar BWK dan ke pusat pelayanan yang meliputi : - Rencana jalan arteri sekunder yang menghubungkan BWK C – BWK D - Rencana jalan arteri sekunder di pantai utara BWK B. - Rencana jalan lokal sekunder di BWK A, BWK B dan BWK D. Rencana Terminal dan pergudangan dialokasikan di Maripi (BWK D )
Kawasan yang direncanakan masih berupa lahan hutan d an kebun campuran
Terjadi deviasi
Lokasi terminal regional yang baru berada di kelurahan Wosi.
Terjadi deviasi
Permukiman penduduk
Terjadi deviasi
Kawasan Hutan Lindung (hutan jati)
Sumber : Hammar 2001.
Menurut Hammar (2001: 99) penyebab belum konsistennya pembangunan di Kota Manokwari disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kebijakan Pemerintah Daerah. Penyimpangan tata ruang kota
diakibatkan oleh kebijakan pemerintah
daerah dijawab. Pada umumnya penyimpangan semacam ini terjadi dalam hal ada sesuatu projek atau ada investor yang mengingini suatu lahan guna penanaman modal. Karena orientasi pemda hanya pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga lokasi yang dikehendaki oleh investor disetujui, kendatipun diketahui bahwa hal itu bertentangan dengan RUTRK. Hal ini dilakukan karena ketakutan investor akan mengalihkan modalnya ke daerah lain.
33
2. Kurangnya koordinasi antar instansi pelaksana pembangunan kota. Pelaksanaan pembangunan kota belum terkoordinasi dengan baik antara berbagai instansi terkait akibat masih kuatnya ego sektoral. Bentuk koordinasi harus lebih konkret, bukan saja pada saat rapat koordinasi pembangunan daerah, melainkan yang penting adalah rapat koordinasi antara instansi pengelola projek dengan instansi terkait (antara Bappeda, BPN, PU, Panitia Pengadaan Tanah) sebelum projek dilaksanakan. 3. Kurang efektif fungsi pengawasan pembangunan oleh instansi yang berwenang Dalam rangka pengendalian
pemanfaatan ruang kota, patut dilakukan
pengawasan agar pelaksanaan pembangunan konsisten dengan rencana tata ruang kota. Hal ini menunjukkan berbagai instrumen pengawasan pembangunan belum digunakan
secara
optimal
oleh
pemerintah
daerah.
Akibatnya
terjadi
kesemrawutan dan degradasi estetika kota. Instrumen pengawasan berkaitan dengan perizinan antara lain Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, Izin Penghapusan Bangunan, Surat Izin Tempat Usaha. 4. Lemahnya pengendalian sosial warga kota terhadap pelaksanaan RUTRK . Realitas menunjukkan bahwa masyarakat di kota Manokwari tidak dapat mengontrol bahkan melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang karena disinformasi rencana pembangunan yang sesuai dengan RUTRK. Hal ini disebabkan masyarakat selama ini tidak mengetahui RUTRK, bahkan tidak diikutsertakan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di samping masyarakat selama ini belum diberdayakan. 5. Manajemen perkotaan belum didukung oleh ketersediaan SDM Birokrat
yang
memadai. Masalah klasik yang selama ini menghantui pelaksanaan pembangunan kota adalah belum memadainya ketersediaan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan kota. Akibatnya terjadi perbedaan penafsiran terhadap rencana tata ruang, seperti penerbitan SITU (surat izin tempat usaha), SIU (surat izin usaha) diberikan kepada pengusaha dengan alasan sudah sesuai dengan prosedur, yakni pernyataan tidak berkeberatan dari warga sekitar tempat usaha, rekomendasi Lurah, Camat, 34
ada IMB (izin mendirikan bangunan)tanpa melihat kawasan tempat usaha tersebut apakah untuk pemukiman ataukah untuk perdagangan (tanpa mempersoalkan faktor peruntukan). Menurut Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, bahwa pelaksanaan pembangunan kota Manokwari menyimpang dari tata guna tanah yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan mendorong terjadinya pemanfaatan tanah perkotaan tidak terarah sesuai tata guna tanah, terutama pada pusat-pusat kegiatan perkotaan, seperti di kompleks pasar, sepanjang pantai/pelabuhan. Dinyatakan pula bahwa tata guna tanah yang dibuat oleh BPN merupakan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Pola Dasar Pembangunan daerah dan Rencana Tata Ruang kota (Hammar, 2001). Tidak konsistennya pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kota merupakan suatu pelanggaran dengan pertimbangan bahwa secara normatif Rencana Tata Ruang Kota Manokwari merupakan produk hukum yang mengikat karena memiliki nilai legalitas sebagai peraturan daerah. Konsekuensinya semua pembangunan fisik harus sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Kota, sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu setiap bentuk pelanggaran dan penyimpangan, seharusnya dikenakan sanksi. Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeda Kabupaten Manokwari mengemukakan bahwa Rencana Tata Ruang itu bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan keadaan yang ada, hanya pada hal-hal yang prinsip seperti hutan lindung, itu yang dibakukan. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa inkonsistensi penataan ruang kota Manokwari disebabkan perkembangan penduduk (Hammar, 2001: 212). Meskipun Rencana tata Ruang Kota bersifat dinamis, artinya pemerintah daerah sewaktu-waktu dapat menyesuaikan dengan perkembangan di suatu kawasan, penyesuaian tersebut seharusnya tidak berdasarkan kebijaksanaan pemerintah semata, melainkan mengikutsertakan DPRD karena derajat hukum Rencana Tata Ruang Kota Manokwari sebagai peraturan daerah.
35
Penyebab tidak konsistennya pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang kota tersebut di atas terbentur pada berbagai hambatan atau kendala sebagai berikut: 1. Sistem administrasi pertanahan belum baik dan lengkap 2. Informasi pertanahan belum akurat 3. Kurangnya publikasi RUTRK dan peraturan pertanahan 4. Ketidakpastian pemilikan tanah adat Kondisi administrasi di kantor pertanahan, sulit mendapatkan informasi yang tepat mengenai status tanah dan kepemilikannya apabila hendak dibutuhkan tanah untuk sesuatu kegiatan pembangunan. Di samping itu kadangkala terjadi perbedaan tata letak pada peta atau surat ukur dengan kondisi senyatanya, bahkan terjadi duplikasi pengukuran atau sertifikat. Ketidakpastian pemilikan tanah, merupakan salah satu fenomena aktual. Kondisi ini diwarnai adanya berbagai tuntutan masyarakat adat terhadap tanah, baik yang telah dibebaskan oleh pemerintah maupun yang dibeli oleh masyarakat. Ada dua ciri yang menimbulkan ketidakpastian yaitu: pertama, adanya tuntutan tambahan pembayaran oleh bekas pemilik dan atau keturunannya terhadap tanah yang telah dijual, dengan alasan harga jual saat itu tidak layak (terlalu kecil). Kedua, tuntutan pembayaran oleh pihak ketiga terhadap tanah yang telah dibebaskan oleh pemerintah (termasuk tanah konversi hak barat) dan tanah yang telah dijual lainnya, dengan alasan pihak yang menjual pertama tidak memiliki alas hak yang kuat. Kondisi ini menimbulkan keresahan bahkan konflik antar masyarakat. Ironisnya berbagai tuntutan tersebut direspons secara tidak proporsional oleh Pemerintah Daerah Manokwari. Pada awalnya ada satu kasus disampaikan ke Pengadilan Negeri Manokwari, namun kemudian terjadi perdamaian dengan alasan situasi politik yang rawan. Konsekwensinya Pemerintah Daerah memenuhi tuntutan masyarakat (pihak ketiga), tanpa suatu penyelesaian hukum yang tepat untuk mengetahui alas hak yang sebenarnya. Dampaknya kini bermunculan berbagai tuntutan dari pihak ketiga, bahkan disertai kekerasan yang tentunya mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Berbagai penyimpangan Rencana Tata Ruang kota dan berbagai kendala tersebut di atas selaras dengan hambatan penatan ruang sebagaimana dikemukakan oleh Kartasasmita (1996:431) bahwa upaya penataan ruang selama ini menghadapi 36
berbagai hambatan, antara lain karena data dan informasi yang kurang lengkap, termasuk ketidakseragaman peta dasar yang digunakan dalam penataan ruang; kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas terutama di daerah; kurangnya koordinasi antarpihak yang terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang; masih banyaknya pihak yang berkepentingan dalam penataan ruang yang belum memahami secara benar mengenai penataan ruang; dan kurang transparannya penataan ruang dan kebijaksanaan penggunaan lahan (ruang). Menurut Mokoginta (1999:134) penetapan rencana tata ruang kota sebagai peraturan daerah belum sepenuhnya mampu mengatur pelaksanaan peruntukan sesuai rencana. Dan yang mempunyai andil besar terhadap terjadinya penyimpangan, bukan masyarakat tetapi juga aparat pemerintah daerah. Sebagai suatu konsep, Rencana Tata Ruang Kota
tidak
mampu
mengantisipasi akselerasi pembangunan. Padahal, dalam penerapannya mengandung sifat kedinamisan. Namun karena
mengandung risiko hukum, maka proses
perencanaan dan atau revisi seyogianya mengikutsertakan masyarakat dalam hal ini DPRD, dan harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Untuk
mencegah
kemungkinan penyalahgunaan atau penyimpangan
penggunaan bangunan, maka pendirian suatu bangunan, selain harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), juga lengkap dengan izin penggunaan bangunan (IPB). Guna mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan, maka faktor
pengawasan
mutlak diperlukan. Menurut Mokoginta (1999:135) aparat yang terlibat dalam fungsi pengawasan hendaknya tidak terbatas pada pengertian struktural birokratis, tetapi juga dari masyarakat, terutama dari kalangan pers. Selain pengawasan diperlukan pula penerapan asas-asas pemerintahan yang baik antara lain asas kepastian hukum. Hal ini kurang diperhatikan, di mana hingga kini revisi RUTRK belum ditetapkan menjadi peraturan daerah, sebagaimana dikemukakan Kabag Hukum Setda Kabupaten Manokwari bahwa Rencana Induk Kota Manokwari berdasarkan Perda No. 9 Tahun 1987 mengalami revisi, namun perubahan tersebut belum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal ini disebabkan terjadinya kebuntuan dalam pembahasan di DPRD (sebelum pemilu 1999) karena pihak eksekutif tak dapat
37
meyakinkan DPRD mengenai salah satu kebijaksanaan bagian wilayah kota (BWK) di Kota Manokwari (Hammar, 2001).
b. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
Dalam rangka pengendalian
pemanfaatan ruang kota Manokwari, patut
dilakukan pengawasan agar pelaksanaan pembangunan konsisten dengan rencana tata ruang kota. Instrumen pengawasan sebagaimana tertuang dalam RUTRK (1985 –2003) Kompilasi Data, dan RUTRK (rencana) 1998–2007, sebagai berikut: 1.Izin Lokasi/Advis Planning. Ijin lokasi adalah ijin yang diberikan kepada orang dan atau badan usaha yang menyatakan diperbolehkan dimanfaatkannya lahan untuk mendirikan bangunan sesuai peruntukan sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang kota. Menurut Nico Wanenda Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari bahwa izin lokasi di kota Manokwari selama ini sesuai dengan tata guna tanah, karena dalam izin lokasi telah terkoordinasi secara terintegrasi antara instansi teknis terkait melalui rapat koordinasi izin lokasi. Selain izin lokasi digunakan sebagai instrumen pengendalian tata guna tanah, menurut Nico Wanenda penerbitan sertifikat tanah dipertimbangkan pula peruntukan tanah dan
kesesuaiannya dengan
rencana tata ruang,
yang
operasionalnya dalam bentuk aspek tata guna tanah (Hammar, 2001: 106-107). Izin lokasi, khusus di kota Manokwari sebagaimana tabel 1 berikut ini. Tabel 5. Izin Lokasi di kota Manokwari s.d. tahun 2000 No.
Nama Penerima Izin
Nomor izin dan Tgl
Luas
Lokasi
1.
PT.Wamesa Alam Wisata
6 Ha
2.
Irman Jaya Martabe
3.
Irman Jaya Martabe
5 Ha
Kelurahan Sowi (Arfai) Kelurahan Manokwari Barat Kelurahan Amban
4.
PT. Artha Makmur Permai
10 Ha
Kel urahan Sowi
5.
PT. Artha Makmur Permai
06/IL/1996 27 November 1996 04/IL/1996 28 Agustus 1996 05/IL/1996 11 November 1996 02/IL/1997 23 Juni 1997 01/IL/1998 13 Januari 1998
12 Ha
Kel urahan Sowi
5 Ha
38
6. 7.
Puskopad A Dam VIII Trikora Puskopad A Dam VIII Trikora
02/IL/1998 16 Maret 1998 250 Tahun1999 28 Juni 1999
1,5 Ha
Kelurahan Sowi
1 Ha
Kel urahan Pasir Putih
Sumber: Hammar, 2001 Nurmandi (1999:136) menyatakan bahwa izin lokasi adalah perizinan pembangunan perumahan atau kegiatan fungsional lainnya yang dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengendalikan perkembangan pemanfaatan dan penggunaan lahan dan mengarahkan pembangunan ke lokasi-lokasi yang tepat guna dari segi penyediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya dinyatakan bahwa permasalahan yang sering dihadapi adalah produk izin lokasi yang ada tidak terintegrasi dengan prosedur dan produk pembebasan lahan; sering kali izin lokasi tidak didasarkan kepada rencana tata ruang, karena setelah memperoleh izin dari BPN, mereka tidak melakukan koordinasi dengan Bappeda.
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin ini diberikan kepada perorangan
maupun badan usaha untuk
memperoleh izin bangunan. Pemberian IMB ini harus diperhatikan ketentuan– ketentuan sebagai berikut: b.
Izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan RUTRK
IMB diberikan kepada setiap pemohon dengan persyaratan yaitu : 1). Izin lokasi dari Bappeda 2). Formulir permohonan 3). Surat bukti hak atas tanah 4). Gambar rencana bangunan dan rencana konstruksi. Di samping itu harus mendapatkan keterangan tentang arahan perencanaan dari Dinas Pekerjaan Umum
tentang rencana mendirikan
bangunan yang meliputi: jenis peruntukan tanah dan bangunan, garis sempadan bangunan (GSB) yang berlaku, koefisien dasar bangunan (KDB) yang diizinkan, koefisien Lantai bangunan (KLB) yang diizinkan. c. IMB dapat diberikan pula, manakala kawasan tersebut belum ada rencana tata ruang kotanya, namun dapat berpedoman pada ketentuan–
39
ketentuan teknis sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan daerah tentang bangunan.
3. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) IPB
diperlukan guna mengontrol penggunaan bangunan yang telah
dibangun, terutama keandalan kontruksi bangunannya. Pengajuan IPB dilakukan secara tertulis kepada Bupati
melalui Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten bersamaan dengan pengajuan IMB. Izin Penggunaan Bangunan mencakup beberapa materi pokok antara lain: bangunan yang akan didirikan penggunaannya harus sesuai dengan rencana penggunaan lahan, ratio antara luas lantai bangunan dengan luas lahan, garis sempadan jalan, jumlah tingkat bangunan, bentuk dan tipe yang secara keseluruhan telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota. 4. Izin Penghapusan Bangunan ( IHB ) IHB yaitu izin yang diberikan untuk menghapuskan/merobohkan bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi, sebagaimana
tercantum
dalam IMB. IHB merupakan wewenang Bupati, dan dapat memerintahkan pemilik bangunan untuk merobohkan bangunan yang dinyatakan tidak layak secara fisik bangunan/rapuh; dan tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan lain yang berlaku. Dasar hukum mengenai
izin mendirikan bangunan, ijin penggunaan
bangunan, dan ijin penghapusan bangunan di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/1989 tentang Tata Cara Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan. Di Kabupaten Manokwari peraturan pendukung (suplemen) penataan ruang terdiri atas 1. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor
10 Tahun 2003
tentang
Bangunan Gedung, Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 14.
40
2. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 12 Tahun 2003 tentang Surat Ijin Usaha Jasah Konstruksi, Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 16. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Lembaran Daeran Tahun 2003 Seri C Nomor 23. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Konstruksi, Lembaran daerah Tahun 2003 Seri C Nomor 26.
D. Partisipasi Stakehoulder dalam Penataan Ruang
Partisipasi diartikan sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai kemampuan setiap orang, atau mengambil bagian dalam kegiatan bersama, atau mengambil bagian dalam pelaksanaan layanan-layanan pemerintah. Partisipasi menurut PBB, sebagaimana dikemukakan oleh Slamet (Alting, 1999:51) yaitu : Keterlibatan aktif dan bermakna pada massa penduduk pada tingkatantingkatan yang berbeda, (a) dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumbersumber; (b) pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela; (c) memanfaatkan hasil-hasil dari suatu program atau suatu proyek.
Duseldorp
(Masengi,
1999:18-19)
mengemukakan
bahwa
Partisipasi
masyarakat dapat digolongkan dalam berbagai bentuk sebagai berikut: a.
Partisipasi Bebas yaitu partisipasi yang dapat terjadi bila individu atau sekelompok masyarakat melibatkan diri dalam kegiatan tersebut secara sukarela dengan penuh kesadaran. Partisipasi bebas terdiri atas: 1). Partisipasi Spontan, yaitu suatu partisipasi yang didasarkan pada keyakinan dan kebenaran tanpa adanya pengaruh dari orang lain. 2).
Partisipasi Terbujuk yaitu bila seseorang tergerak untuk berpartisipasi karena adanya pihak lain yang menggerakkannya baik melalui sosialisasi ataupun pengaruh sehingga secara sukarela ikut beraktivitas dalam suatu kelompok tertentu. Pihak yang mempengaruhi atau yang menggerakan dapat berasal dari aparat pemerintah, pimpinan suatu agama, atau ketua adat dan lembaga lainnya.
41
b.
Partisipasi Terpaksa yaitu partisipasi yang muncul karena adanya hal-hal yang membatasi ataupun karena situasi dan kondisi. Partisipasi terpaksa ini dibagi atas: 1). Partisipasi terpaksa karena adanya peraturan yang mengikat. Dalam rangka menjaga ketertiban umum, maka setiap,orang dibatasi ruang geraknya karena apabila terjadi suatu pelanggaran norma hukum dapat dikenakan sanksi. 2).
Partisipasi terpaksa karena situasi dan kondisi adalah keterlibatan seseorang untuk berpartisipasi karena sudah tidak ada upaya lain. Partisipasi ini dapat bersifat positif atau negatif tergantung dari situasi dan kondisi.
Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil-hasil penataan ruang bermuara pada kepentingan masyarakat. Masyarakat berperan sebagai mitra pemerintah dalam penataan ruang dengan mendayagunakan kemampuannya secara aktif
sebagai wujud partisipasi
masyarakat dalam mencapai tujuan penataan ruang . Partisipasi masyarakat tersebut dapat diselenggarakan oleh orang-seorang , kelompok atau badan hukum. Masengi
(1999:19)
mengemukakan
bahwa
dalam
rangka
menumbuhkembangkan kegiatan agar masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan secara aktif, maka para petugas lapangan harus dapat menggali dan menangkap aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta dapat memanfaatkannya sebagai
bahan
pertimbangan
dalam
perencanaan
ataupun
pelaksanaannya.
Selanjutnya dikatakan bahwa peran serta masyarakat dapat berupa: a. Partisipasi para ilmuan; dapat berupa hasil seminar, lokakarya, dan diskusi yang membahas tata ruang. b. Partisipasi para pengusaha; dapat berwujud saran tentang pemanfaatan lokasi dan bantuan fasilitas. c. Partisipasi praktisi hukum; dapat berwujud saran pencegahan dan atau penyelesaian masalah. d. Masyarakat umum; baik secara perorangan, kelompok dan atau melalui tokoh masyarakat dan pemimpin informal yang mewakili masyarakat secara aktif memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat serta mengikuti perkembangan selanjutnya.
42
Muhaimin (1987:138) mengemukakan bahwa dalam
partisipasi
masyarakat
dapat
berupa
kebijaksanaan pemerintah
kebijaksanaan
lepas
tangan,
kebijaksanaan pembatasan, kebijaksanaan pendukung. Kebijaksanaan lepas tangan mengandung makna bahwa pemerintah secara resmi mengakomodasikan dalam rangkaian program pembangunan, namun tidak disertai dengan penyediaan dana. Terlaksananya program tersebut tergantung pada seberapa besar inisiatif, kemampuan dan kemauan masyarakat sendiri. Sedangkan kebijaksanaan pembatasan bermakna bahwa perencanaan program, penyediaan dana, pengelolaan dan pengendalian
merupakan tanggung jawab pemerintah. Jadi
masyarakat dalam keadaan pasif. Selanjutnya kebijaksanaan mendukung bermakna bahwa pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, dan pemerintah berperan menciptakan iklim yang kondusif guna menumbuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di atur dalam UU No. 24 tahun 1992, Pasal 4 ayat (2) sub b
yang menyatakan bahwa
setiap orang berhak
berperan
serta
dalam
penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfatan ruang. Sedangkan Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa Penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat. Dalam penjelasan UU Penataan Ruang dikatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota pada Pasal 14 ayat (2) dinyatakan bahwa kegiatan diskusi dan seminar sebagai forum terbuka yang melibatkan berbagai instansi yang terkait dan wakil-wakil anggota masyarakat kota untuk mendapatkan keterpaduan serta penampungan aspirasi masyarakat dalam proses penilaian keadaan dan pengembangan kota untuk memperoleh alternatif konsepsi yang paling tepat dan baik.
Gary Hack (Catanaese dan Snyder, 1996:247-248) mengemukakan bahwa salah satu kunci efektifnya perencanaan adalah keterlibatan masyarakat. Hal ini perlu 43
untuk mencapai kesepakatan masyarakat dalam pelaksanaan kerja . Untuk mendapatkan masukan berupa tanggapan dan gagasan-gagasan, maka yang paliang umum ialah mengadakan lokakarya atau dengar pendapat secara umum mengenai pokok-pokok permasalahan dalam perencanaan tata ruang kota. Untuk menjangkau masyarakat yang tidak berminat menghadiri rapat umum dapat dilakukan wawancara sudut jalan, model yang dipampangkan pada tempat yang terlihat dengan jelas, dengan kesempatan untuk berkomentar, dan dapat dimuat dalam berita media massa. Perihal partisipasi masyarakat dinyatakan oleh
Nurmandi (1999:134),
bahwa tanah tidak dapat dilepaskan dengan penguasaan tanah oleh masyarakat, oleh karena itu sistem penatagunaan tanah dengan partisipasi aktif masyarakat, sudah waktunya untuk dimasyarakatkan. Budihardjo, (1995:54-55) mengemukakan bahwa : Dalam proses pembangunan daerah yang berlangsung hingga saat ini, nampaknya partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat yang belum menentukan. Mestinya, mulai dari awal penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dijadikan titik tolak perencanaan, masyarakat sudah ikut aktif menyampaikan aspirasinya. Selama ini, yang disebut partisipasi masyarakat lebih berupa penyampaian informasi tentang rencana dan program pembangunan yang telah disusun oleh para pembuat keputusan dan penentu kebijaksanaan. Akibatnya, cukup banyak program yang tidak sesuai betul dengan harapan dan dambaan masyarakat. Partisipasi masyarakat ini penting, agar pembangunan daerah yang dilaksanakan betul-betul akan mewadahi tuntutan kebutuhan masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kota sangat penting, karena penataan ruang bermakna penataan tanah atau lahan. Di atas tanah tersebut melekat hak-hak rakyat atas tanah. Dengan demikian masyarakat patut terlibat dan memberikan masukan-masukan berharga menyangkut kepentingannya sendiri dalam konteks kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing pemegang hak atas tanah. Hal ini merupakan salah satu perwujudan perlindungan terhadap masyarakat pemegang hak atas tanah. Partisipasi masyarakat yang merupakan fokus adalah partisipasi masyarakat umum. Wujud partisipasi ini adalah keaktifan masyarakat baik secara individu
44
maupun melalui pemuka masyarakat yang mewakili masyarakat dalam mengajukan keberatan, saran, pertimbangan dan memantau pelaksanaan selanjutnya. Konkretnya masyarakat yang tanahnya terkena penataan ruang, misalnya untuk pembuatan jalan, pelebaran jalan, fasilitas umum, kawasan konservasi, dan kepentingan umum lainnya, diajak untuk menyampaikan pemikiran dan pendapatnya. Menurut Hammar (2001) bahwa Hasil partisipasi masyarakat dalam penataan ruang di Kota Manokwari sebagaimana terdeskripsi pada tabel 8 di bawah ini. Tabel
6. Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kota Manokwari n = 80
No.
Jawaban Responden
Frekuensi
Persentasi
1. 2.
Ikut dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Ikut dalam perencanaan saja, ikut dalam pelaksanaan saja, ikut dalam evaluasi saja, atau kombinasi. Tidak pernah ikut
3
3,75
77
96,25
JUMLAH
80
100
3.
Sumber : Hammar, 2001 Dari tabel tersebut ternyata bahwa dari 80 responden, yang ikut dalam perencanaan saja, pelaksanaan saja, atau evaluasi saja sebanyak 3
responden atau 3,75 persen yang
berpartisipasi dalam rencana tata ruang. Dari 80 responden yang menjawab tidak pernah ikut, baik dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun evaluasi rencana tata ruang adalah 77 responden atau 96,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penataan ruang kota Manokwari selama ini belum mengikutsertakan masyarakat, terutama masyarakat umum dalam keseluruhan proses penataan ruang kota (Hammar, 2001).
Kondisi tersebut selaras dengan pernyataan
Kepala Seksi Tata Ruang dan
Tata Guna Tanah Bappeda Kabupaten Manokwari bahwa: selama ini hanya kepala desa yang diikutsertakan dalam seminar rencana tata ruang. Sedangkan menurut Kepala Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Manokwari bahwa ketidakikutsertaan masyarakat dalam penyusunan maupun revisi rencana tata ruang disebabkan target waktu yang tersedia dalam proyek terbatas (Hammar, 2001). Hal tersebut merupakan pemungkiran terhadap perintah UU No. 24 Tahun 1992, Pasal 4 ayat (2) sub b yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berperan 45
serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfatan ruang. Dan Pasal 12 ayat (1) yang dinyatakan bahwa Penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat. Dan juga PP No. 69 Tahun 1996 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penatan Ruang (pasal 15 s.d. pasal 20), dan Permendagri No. 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Hal ini belum sejalan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan, pemerintah daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta, sebagai perwujudan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan. Disadari bahwa kendatipun peraturan mengenai tata cara peran serta masyarakat baru ditetapkan pada tahun 1998, namun sejak ditetapkannya UU No. 24 Tahun 1992, tidak terindikasi kehendak pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari mengikutsertakan masyarakat dalam penataan ruang kota. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (5), ayat (6) Perda No. 9 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota Manokwari Tahun 1984 – 2004, yang menyatakan bahwa masyarakat Manokwari berperan aktif untuk mengajukan saran dalam penyusunan Rencana Induk Kota Manokwari kepada Pemerintah daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Rencana Induk Kota Manokwari. Kondisi di Kota Manokwari tersebut sejalan dengan kondisi umum di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Budiharjo (1997:135) bahwa keterlibatan masyarakat dalam perumusan arah dan tujuan perencanaan kota boleh dikata kecil sekali. Itulah sebabnya Davidoff menekankan peran perencana (planner) sebagai jembatan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar dapat dimasukan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam rencana kota. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa mengingat penduduk perkotaan bukanlah masyarakat paguyuban yang serba homogen (Gemeinschaft) melainkan masyarakat patembayan yang heterogen (Gessellschaft), tentunya persepsi dan aspirasi serta tuntutan kebutuhan mereka berbeda.
46
Guna mengatasi masalah tersebut Budiharjo (1997:135) menyatakan bahwa diperlukan komunikasi yang berkesinambungan antara penentu kebijakan, perencana kota, masyarakat dan media massa, agar dapat diperoleh profil perkotaan yang jernih dan jelas pula manfaatnya. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam PP No. 69 Tahun 1996 sebagai berikut ini: Tabel 7. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang Proses Perencanaan Tata
Pemanfaatan Ruang
Ruang
- Memperjelas status hak dan -
kepemilikan. Pemberian informasi, Pertimbangan/ pendapat. Pengajuan keberatan. Kerjasama penelitian dan pengembangan. Bantuan tenaga ahli. Bantuan dana.
- Bantuan pemikiran/ - pertimbangan. - Penyelenggaraan -
-
kegiatanpembangunan Pelepasan/pengalihan hak kepemilikan. Konsolidasi pemanfaatan sumber daya alam (tanah, air, laut, udara). Bantuan teknis.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengawasan. - Pemberian informasi/pelaksanaan kegiatan. - Bantuan pemikiran/pertimbangan. - Menjelaskan hak atas tanah. - Menjaga konsistensi.
Sumber: PP No. 69 Tahun 1996 Tujuan peran serta masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim (1999:13) adalah: -
Meningkatkan mutu proses dan produk penataan ruang.
-
Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat memahami pentingnya pemanfaatan tanah, air laut dan udara serta sumber daya alam lainnya demi terciptanya tertib ruang (pendidikan dan information exchange).
-
Menciptakan mekanisme keterbukaan tentang kebijaksanaan penataan ruang (transparansi kebijakan).
-
Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang terutama membantu memberikan informasi tentang pelanggaran pemanfaatan ruang (kontribusi tanggung jawab dan power sharing )
-
Menjamin pelibatan secara aktif peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang dengan hak dan kewajibannya (demokrasi partisipatori). Pada masa lalu peran pemerintah sangat dominan dalam perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Sedangkan partisipasi masyarakat baru pada 47
tahap awal, artinya partisipasi masyarakat masih sangat terbatas. Oleh karena terjadi perubahan paradigma dengan adanya semangat reformasi dan otonomi daerah, maka sudah saatnya masyarakat diberdayakan menuju kehidupan yang lebih demokratis. Berkenaan dengan itu, Ibrahim (1999:14) menawarkan paradigma baru penataan ruang sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 8. Paradigma Baru Penataan Ruang pada Era Reformasi dan Otonomi
ASPEK
- Kewenangan dan tanggung jawab
- Publikasi
DAHULU
KE DEPAN
- Pemerintah menyiapkan,
- Pemerintah dan masyarakat
melaksanakan, mengendalikan. dan
Transparasi
- Kebijakan
tata
menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan. ruang
tertutup,
- diketahui
sekelompok
orang, - Pemda pasif.
- Partisipasi Masyarakat
- Konsep rencana tata ruang disiapkan pemda,kemudian masyarakat menanggapi.
- Proses Pendidikan
- Pemda
menyiapkan rencana tata ruang dan masyarakat menerima.
- Masayarakat mempunyai hak yang sama untuk mengetahui rencana tata ruang, dipublikasikan.
- Konsep rencana tata ruang disiapkan pemda dengan partisipasi masyarakat.
- Pemda aktif melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Sumber: Buletin Tata Ruang Edisi 1 Agustus-Oktober 1999
Paradigma baru, khususnya mengenai partisipasi oleh Suryono Herlambang dalam tulisannya berjudul Amburadulnya Rencana Jakarta 2010 (Kompas, 13 Desember 2000) dikemukakan bahwa ada kecenderungan pemerintah menjauhi semangat reformasi. Indikatornya adalah unsur transparansi dan partisipasi masih dianggap sebagai prosedur retorik. Pokoknya kalau sudah mengundang beberapa kelompok warga dan telah disetujui DPRD, dianggap cukup. Kalau mayoritas warga yang lain tidak tahu, itu kesalahan warga sendiri. Padahal saat ini transparansi dan partisipasi harus dipandang sebagai kewajiban aktif pemda. Untuk menjaring
48
tanggapan warga, pemda seharusnya membuat sistem informasi yang terbuka dan aktif menyebarkan informasi. Hal senada ditegaskan pula oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Erna
Witoelar pada kunjungan kerja ke Bima Nusa Tenggara Barat
(Kompas, 19 Desember 2000) bahwa: pemerintah maupun aparat birokrasi perlu memberi jalan bagi tumbuhnya partisipasi aktif rakyat sejak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki lebih besar terhadap infrastruktur pembangunan. Di samping partisipasi masyarakat, maka stakehoulders lainnya yakni pemerintah,
swasta,
bahkan
asing
dalam
perencanaan,
pemanfaatan,
dan
pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Manokwari. Partisipasi Pemerintah Daerah, khususnya instansi teknis yakni Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencana dan Pengendalian Pembangunan, Badan Pertanahan Kabupaten, yang memiliki peran dalam perencanaan, pemanfaatan sekaligus pengendalian pembangunan
dalam
bentuk pemberian
ijin lokasi,
rekomendasi peruntukan, ijin prinsip membangunan, ijin mendirikan bangunan, advis planning. Sedangkan instansi pemerintah lainnya yang berdasarkan peraturan daerah hanya menerbitkan ijin tempat usaha. Peran pemerintah dalam keseluruhan pemberian ijin belum menunjukan suatu pelayanan yang ideal (prima), karena banyak terjadi tumpang tindih , haigh cost administration. Selain partisipasi masyarakat pemangku hak atas tanah, pemerintah, maka swasta yang menanamkan modalnya di Kabupaten Manokwari, dikendalikan lewat ijin prinsip dan ijin lokasi. Belum ditemui praktek swasta yang menghimpun tanah guna kepentingan bisnis semata, karena untuk aktivitas perusahaan Pemerintah Kabupaten membatasi waktu hanya satu tahun untuk dimulainya aktivitas di tanah (ruang) yang telah diberikan ijin lokasi. Sedangkan Asing belum banyak ditemui problematik dalam pemanfaatan ruang, karena perusahaan asing yang menanamkan modalnya benar-benar mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku.
49
BAB IV PENUTUP A. Simpulan
50
1.
Pelaksanaan penyusunan tata ruang di Kabupaten Manokwari belum optimal, disebabkan sumberdaya manusia birokrat dan konsultan penyusunnya tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi ideal.
2. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan penataan ruang di Kabupaten Manokwari bersifat formalitas semata, karena hanya para birokrat, dan tokoh adat, tokoh masyarakat yang diikutsertakan, sedangkan masyarakat pemangku hak atas tanah tidak diikutsertakan dalam sosialisasi penataan ruang. 3. Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 1994 dan Rencana Umum Tata Ruang Kota tahun 1987 tidak mengalami perkembangan yang berarti (stagnasi)
mengakibatkan
pemanfaatan
ruang
tidak
dapat
dikendalikan.
Sedangkan suplemennya antara lain Perda Bangunan dan Ijin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan Tahun 2003 efektif berlaku tahun 2005, tidak selaras dengan Perda Tata Ruang yang telah ditetapkan. 4. Partisipasi stakehoulders antara lain Pemerintah dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebatas pada pemberian ijin lokasi dan ijin mendirikan bangunan. Sedangkan masyarakat belum diikutsertakan dalam keseluruhan proses penataan ruang. Bagi swasta hanya sebatas kepentingannya yakni dalam memperoleh ijin lokasi dan ijin mendirikan bangunan. B. Saran
1. Dalam penyusunan Tata Ruang, di samping pembentukan Tim Birokrasi guna penyiapan data sekunder, maka wajib mendatangkan konsultan yang memiliki kompetensi di bidang penyusunan tata ruang. 2. Sosialisasi Tata Ruang hendaknya dilakukan sebelum, dan sesudah peraturan daerah ditetapkan, guna menjaring aspirasi masyarakat, terutama pemangku hak atas tanah yang terkena pembangunan akibat penataan ruang. 3. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Manokwari segera dilakukan revisi terhadap peraturan daerah tata ruang wilayah dan rencana umum tata ruang kota, sehingga sinkron dengan peraturan daerah Bangunan Gedung dan Ijin Mendirikan Bangunan.
51
4. Hendaknya
masyarakat
pemangku
hak
atas
tanah
berpartisipasi
sejak
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pelayanan prima oleh instansi teknis, serta dihindari biaya tinggi dalam proses perijinan.
DAFTAR PUSTAKA
52
Hammar,
R.
2001. Penataan
Ruang
Kota
dan
I mplikasinya
Terhadap
Perlindungan Hak-hak Rakyat atas Tanah di Kota Manokwari . Tesis
Pascasarjana Unhas, Makassar. Kartasasmita, G. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat . Cides, Jakarta. Karubaba, Y.K. 1999. Perencanaan Tata Guna Lahan Perkotaan, Studi Kota M an ok war i
di
Pr opi nsi
I r i an
J aya
dal am
M en gan ti si pasi
Perk embangan Pendudu k . Tesis Pascasarjana Unhas, Ujung Pandang.
Mokoginta, L. 1999. Jakarta untuk Rakyat . Pustaka Sinar Harapan, Yayasan Sattwika, Jakarta. Nurmandi, A. 1999. Manajemen Perkotaan . Lingkaran Bangsa, Yogyakarta. Pemda Manokwari. 1985. Rencana I nduk Kota M anokwari , Tahun 1985/1986– 2003/ 2004. 1997. Rencana Umum Tata Ruang Kota Manokwari ,(Revisi Rencana Induk Manokwari 1985/2003), Kompilasi Data. 1998. Rencana Umum Tata Ruang Kota M anokwari Tahun 1998–2007.
53
PELAKSANAAN PENATAAN RUANG DI KOTA MANOKWARI Oleh: Roberth K.R.Hammar, S.H.,M.H.
Mata Kuliah: Tata Ruang
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2007
54
ABSTRAK Roberth Kurniawan Ruslak Hammar . Pelaksanaan Penataan Ruang di Kota Manokwari (Mata kuliah: Tata Ruang, Dosen: Prof. Dr. Suratman, M.Sc )
Penulisan ini mendeskripsikan pelaksanaan penyusunan tata ruang, sosialisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan perkembangan peraturan daerah serta partisipasi stakehoulders dalam penataan ruang di Kabupaten Manokwari papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama : Pelaksanaan penyusunan tata ruang di Kabupaten Manokwari belum optimal, disebabkan sumberdaya manusia birokrat dan konsultan penyusunnya tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi ideal. Kedua: Pelaksanaan sosialisasi kebijakan penataan ruang di Kabupaten Manokwari bersifat formalitas semata, karena hanya para birokrat, dan tokoh adat, tokoh masyarakat yang diikutsertakan, sedangkan masyarakat pemangku hak atas tanah tidak diikutsertakan dalam sosialisasi penataan ruang. Ketiga : Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 1994 dan Rencana Umum Tata Ruang Kota tahun 1987 tidak mengalami perkembangan yang berarti (stagnasi) mengakibatkan pemanfaatan ruang tidak dapat dikendalikan. Sedangkan suplemennya antara lain Perda Bangunan dan Ijin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan Tahun 2003 efektif berlaku tahun 2005, tidak selaras dengan Perda Tata Ruang yang telah ditetapkan. Keempat : Partisipasi stakehoulders antara lain Pemerintah dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebatas pada pemberian ijin lokasi dan ijin mendirikan bangunan. Sedangkan masyarakat belum diikutsertakan dalam keseluruhan proses penataan ruang. Bagi swasta hanya sebatas kepentingannya yakni dalam memperoleh ijin lokasi dan ijin mendirikan bangunan.
55
DAFTAR ISI PRAKATA.......................................................................................
i
ABSTRAK .......................................................................................
ii
..................................................................................
iii
DAFTAR TABEL..............................................................................
iv
BAB I. PENDAHULUAN…………………………………………………..............
1
DAFTAR ISI
A. Latar Belakang …………………………………………………………..
1
B. Rumusan Masalah……………………………………………………….
3
BAB II. PEMBAHASAN
………………………………………………………………….
4
A. Penyusunan Tata Ruang.....................................................
4
B. Pelaksanaan Sosialisasi ......................................................
11
C. Perkembangan Perda Tata Ruang ......................................
18
D. Partisipasi Stakehoulders ....................................................
41
BAB V. PENUTUP
............................................................................
51
A. Simpulan ......................................................................
51
B. Saran ...........................................................................
51
DAFTAR PUSTAKA
56
DAFTAR TABEL
Nomor
Halaman
1. Pengetahuan tentang RUTRK Manokwari……………………………………….......
14
2. Sumber Pengetahuan RUTRK ……………………………………………………………..
14
3. Intensitas sosialisasi .................................................………………………….
15
4. Deviasi Rencana induk Kota Manokwari tahun 1984-2004.........................
32
5. Izin Lokasi …………………………………………………………………………………………
38
6. Partisipasi masyarakat ………………………………………………….......................
45
7. Bentuk Partisipasi masyarakat ………………………………………………….............
47
8. Paradigma baru ……………………….………………………………..........................
48
57
PRAKATA
Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan,
bimbingan
dan
perlindungan-Nyalah
hingga
penulis
dapat
merampungkan makalah ini. Gagasan yang melatari permasalahan ini timbul dari adanya fakta bahwa penyusunan tata ruang di Kabupaten Manokwari belum optimal, termasuk sosialisasi, partisipasi dan penetapan peraturan daerah yang mengalami stagnasi. Untuk itu penulis mendeskripsikan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya kualitas penataan ruang di Kabupaten Manokwari. Dalam penyusunan makalah ini, penulis hadapi banyak kendala, namun adanya bantuan berbagai pihak, makalah ini selesai pada waktunya. Untuk itu penulis haturkan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: Bapak Prof. Dr. Suratman., M.Sc dalam kapasitas sebagai Dosen pengasuh mata kuliah
Tata Ruang, pada Sekolah Pascasarjana, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Semua pihak, yang begitu banyak terlibat dan tidak dapat disebut satu persatu dalam tulisan ini, semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita dalam hidup dan kehidupan ini. Yogyakarta, 24 September 2007 Penulis Roberth K.R. Hammar, SH.,MH
58
ABSTRAK
Roberth Kurniawan Ruslak Hammar . Perkembangan Penataan Ruang di Kota Manokwari
Penulisan ini mendeskripsikan penataan ruang di Kota Manokwari papua Barat dengan tujuan untuk mengetahui, perkembangan kebijakan penataan ruang, intrumen pengawasan pembangunan serta perkembangan konsistensi penataan ruang. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pertama, Kebijakan penataan bagian kota Manokwari terbagi dalam empat Bagian Wilayah Kota (BWK) perkembangannya menunjukkan ketidakkonsistenan, akibat kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Kedua, Perkembangan Penggunaan instrumen pengawasan penataan ruang belum optimal, terutama dalam pemberian izin mendirikan bangunan, penggunaan dan pembongkaran bangunan, serta pemberian izin lokasi. Ketiga,Penataan ruang kota di Kota Manokwari tidak konsisten dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Manokwari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Manokwari No. 9 Tahun 1987, mengakibatkan pemanfaatan tanah (ruang) tidak dapat dikendalikan.
59
DAFTAR ISI PRAKATA.......................................................................................
i
ABSTRAK .......................................................................................
ii
..................................................................................
iii
DAFTAR TABEL..............................................................................
iv
BAB I. PENDAHULUAN…………………………………………………..............
1
DAFTAR ISI
A. Latar Belakang …………………………………………………………..
1
C. Rumusan Masalah……………………………………………………….
2
BAB II. PEMBAHASAN
………………………………………………………………….
3
C. Kebijaksanaan dan Perkembangan Penataan Wilayah
Bagian Kota.................................................................
3
D. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kota............................................................................. C. Inkonsistensi Penataan Ruang Kota ................................ BAB V. PENUTUP
............................................................................
16 19 35
C. Simpulan ......................................................................
35
D. Saran ...........................................................................
35
DAFTAR PUSTAKA
60
DAFTAR TABEL
Nomor
Halaman
9. Izin Lokasi di Kota Manokwari s.d. tahun 2000………………………………………
16
10. Izin mendirikan bangunan…………………………………………………………………..
18
11. Konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan RUTRK………………………….
26
12. Deviasi Rencana induk Kota Manokwari tahun 1984-2004.........................
27
13. Penyebab inkonsistensi pembangunan dengan RUTRK……………………………
28
14. Kendala pengaturan penggunaan tanah di Kota Manokwari......................
31
61
PRAKATA Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan,
bimbingan
dan
perlindungan-Nyalah
hingga
penulis
dapat
merampungkan makalah ini. Gagasan yang melatari permasalahan ini timbul dari adanya fakta bahwa penataan ruang di Kota Manokwari menunjukkan perkembangan yang kurang mengembirakan. Untuk itu penulis mendeskripsikan berbagai kebijakan dan instrumen pengendalian pembangunan serta perkembangan regulasi Penataan Ruang di Kabupaten Manokwari. Dalam penyusunan makalah ini, penulis hadapi banyak kendala, namun adanya bantuan berbagai pihak, makalah ini selesai pada waktunya. Untuk itu penulis haturkan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: Bapak Dr. Nurhasan Ismail, SH.,MSi dalam kapasitas sebagai Dosen pengasuh mata kuliah
Perkembangan Hukum Agraria, pada Sekolah Pascasarjana, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Semua pihak, yang begitu banyak terlibat dan tidak dapat disebut satu persatu dalam tulisan ini, semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita dalam hidup dan kehidupan ini. Yogyakarta, 24 September 2007 Penulis Roberth K.R. Hammar, SH.,MH
62
PRAKATA
Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan,
bimbingan
dan
perlindungan-Nyalah
hingga
penulis
dapat
merampungkan makalah ini. Gagasan yang melatari permasalahan ini timbul dari adanya fakta bahwa hakim dalam menerapkan hukum dan tujuan hukum pada kasus konkret tak selamanya memenuhi harapan masyarakat. Kreatifitas hakim tersebut merupakan seni tersendiri. Tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui Putusan hakim adalah seni. Dalam penyusunan makalah ini, penulis hadapi banyak kendala, namun adanya bantuan berbagai pihak, makalah ini selesai pada waktunya. Untuk itu penulis haturkan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: Bapak Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, SH dalam kapasitas sebagai Dosen pengasuh mata kuliah Teori Hukum, pada Sekolah Pascasarjana, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Semua pihak, yang begitu banyak terlibat dan tidak dapat disebut satu persatu dalam tulisan ini, semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita dalam hidup dan kehidupan ini. Yogyakarta, 4 Desember 2007 Penulis Roberth K.R. Hammar, SH.,MH
63
