Makalah “ Pancasila Sila ke 5 “
Disusun Oleh : ANNE RAHMAWATI AKBAR RAHMATAN LIL ALAMIN GIANE VESARIN ADLI MUHAMAD RUHUL QUDUS RAFI TRIBAGUS P
UNIVERSITAS JENDRAL ACHMAD YANI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL 2016/2017
Daftar Isi
Daftar Isi.....................................................................................................................................i BAB I.........................................................................................................................................3 PENDAHULUAN......................................................................................................................3 1.1 Latar Belakang..................................................................................................................3 1.2 Rumusan Masalah............................................................................................................4 BAB II........................................................................................................................................5 LANDASAN TEORI.................................................................................................................5 BAB III.....................................................................................................................................11 PEMBAHASAN......................................................................................................................11 3.1 SIKAP YANG HARUS DIKEMBANGKAN PADA SILA KELIMA UNTUK DITERAPKAN DI KEHIDUPAN SEHARI-HARI.............................................................11 3.2 PELANGGARAN SILA KELIMA DIBERBAGAI BIDANG.....................................12 3.2.1 Analisis Pelanggaran................................................................................................12 3.2.2 Upaya Pemecahan....................................................................................................15 3.3 NILAI-NILAI LUHUR BANGSA YANG MASIH DIHAYATI/DIHIDUPI OLEH MASYARAKAT INDONESIA KHUSUSNYA GENERASI MUDA.................................15 BAB IV....................................................................................................................................17 PENUTUP................................................................................................................................17 4.1 KESIMPULAN..............................................................................................................17 4.2 SARAN...........................................................................................................................17
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pancasila dirumuskan dari kehidupan bangsa Indonesia yang digunakan untuk pedoman bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar filsafah negara dijabarkan juga sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika kita mengamati kejadian di lingkungan masyarakat sekitar kita, kita dapat mengetahui berapa jauh perubahan norma manusia yang melenceng dari kaidah dan nilai Pancasila. Maka, agar Pancasila itu benar- benar terasa dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus melestarikan Pancasila, maka rakyat Indonesia harus berusaha melaksanakan pedoman pengamalan Pancasila, dengan mendarah dagingkan nilai – nilai yang luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pengembangan sikap adil terhadap sesama manusia, kesamaan kedudukan terhadap hukum dan HAM, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan sikap yang tercermin dari pengamalan nilai Pancasila yakni sila ke -5 yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Fungsi dari nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-5 ini berfungsi sebagai tujuan negara. Namun, apakah nilai –nilai yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila itu sudah terlaksana seutuhnya di lingkungan kita? Kita dapat menilai dengan mengamati kejadian di sekitar kita. Masih banyak masyarakat Indonesia yang bersikap tidak sesuai dengan nilai moral Pancasila. Mereka cenderung bersikap individualis, menghalalkan segala cara walaupun dengan kerja keras, melemahkan kekuatan hukum, menggunakan sumberdaya dan sumber kekayaan Indonesia dengan berlebihan, menyelewengkan kekuasaan, dsb. Sungguh ironis memang, Pancasila yang disepakati bersama sebagai kepribadian bangsa saat ini kenyataan di lingkungan masyarakat Indonesia bertentangan dengan ajaran Pancasila.
Masih banyak masyarakat yang belum memahami betul makna yang terkandung dari Sila pertama sampai ke lima. Banyak masyarakat hanya memahami bacaan dari sila-sila Pancasila namun belum memahami butir-butirnya sehingga banyak penyelewengan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang masih banyak penyelewengan adalah timpang tindihnya keadilan di bangsaini, antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dan kehidupan bangsa ini yang kaya akan semakin berkuasa dan yang miskin akan semakin sengsara.
1.2 Rumusan Masalah 1. Sikap apa yang seharusnya dikembangkan agar nilai-nilai Sila 5 dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? 2. Apa contoh-contoh pelanggaran sila 5 dalam berbagai aspek ? 3. Apakah nilai-nilai luhur bangsa (Butir Sila 5) masih dihayati/dihidupi oleh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda saat ini?
BAB II
LANDASAN TEORI
Dalam konsepsi Bung karno sila ini diformulasikan dengan rumusan ‘ Kesejahteraan Sosial’. Sila kelima dari falsafah pancasila ini dilihat dari segi fungsinya dapat dikatakan sebagai sila yang berkedudukan sebagai tujuan. ‘…sila kelima ini bukanlah dasar negra, tetapi adalah tujuan paling utama, tujuan pokoknya, yaitu mewujudkan suatu keadilan soaial bagi seluruh rakyat Indonesia (Hazairin). Dengan menunjuk sila kelima sebagai sila yang berkedudukan sebagai tujuan berarti telah sempurnalah unsur-unsur yang diperlukan untuk membentuk satu kesatuan pandangan hidup (way of life atau weltanschuung). Apabila silapertama, kedua dan ketiga merupakan sila-sila yang menggambarkan pandangan hidup yang diyakini bangsa Indonesia, sila keempat menggambarkan cara-cara yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan hidup yang dicita-citakan, maka sila kelima menggambarkan tujuan hidup berbangsa dan bernegara yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Sila kelima intinya terletak pada rumusan “ Keadilan Sosial” (social Justice). Plato dalam bukunya ‘Republic’ ‘The four cardival virtues’. Empat kebajikan tersebut adalah pengendalian diri (discipline), keberanian(courage),kearifan (wisdom), dan keadilan (justice). Sedan Liang Gie berpendapat bahwa kebajikan adalah yang mencakup seluruhnya di atas ( all-embracing virtue). Istilah keadilan berasal dari bahsa arab :al-ada:lah, yang padanan bahasa I adalah : justice. Namun sesungguhnya justice sendiri semula berasal dari bahasa latin: justitia (dari akar kata: jus).Al-‘adlu yang kemudian berubah kata menjadi al-ada:lah diartikan sebagai menempatkan atau lmeletakan sesuatu pada tempat yang semestinya (proposional). Sedang istilah justice mempunyai arti ganda. Ia dapat berarti hukum, bisa berarti sikap tidak memihak (impartiality), dan dapat bearti persamaan dalam perlakuan (equality of treatment). Dalam khasanah kefilsafatan akan ditemukan beberapa difinisi atau batasan mngenai keadilan antara lain sbb: Aristoteles mendifinisikan keadilan sebagai kelayakan dalam tindakan manusia (fairness in human action).adapun yang dimaksud dengan kelayakan adalah sebagai titik
tengah di atara kedua ujung yang ekstrim, atau lebih terkenal dengan teori “ The Golden Means”. Thomas Aquino merumuskan makna keadilan sebagai suatu ‘kemauan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya’ Samuel pufendorf mendefinisikan keadilan sebagai ‘kecenderungan yang bersifat tetap dan tak kunjung hilang untuk memberikan kepada setiap orang akan haknya’ Isaiah Berlin, mendefinisikan keadilan dengan kalimat’keadilan terlaksanan bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, & hal-hal yang tak sama secara tidak sama Notonagoro membatasi pengertian keadilan sabagai’ dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan sesuatu hak di dalam hubungan hidup kemanusiaan sebagai sesuatu wajib Sayid Qutub membatasi pengertian keadilan sebagai ‘satu sikap yang mutlak, yang tidak memunjukkan kecenderungan cinta atau marah, tidak merubah ketentuan-ketentuan karena kasih sayang atau benci. Dari beberapa batasan seperti di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud ‘KEADILAN’ adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, atau sikap yang mutlak untuk meletakkan hak dan kewajiban secara prorposional, dan tidak merubah ketentuan-2 karena kasih saying atau benci. Keadilan Sosial (Social justice) Ernest barker seorang tokoh pengarang merumuskan makna keadilan sosial sebagai suatu pengaturan yang tepat dari suatu masyarakat nasioanl, yang bertujuan memupuk dan medorong perkembangan seganap kapasitas yang setinggi mungkin dari kepribadian seluruh anggota masyarakat. Umar kayam mendefiniskan keadilan social sebagai suatu kondisi dimana setiap warga Negara memperoleh kepuasan dalam menggunakan kesempatan yang diberikan oleh system soaial, dan sistem-sistem yang lain. Aristoteles membedakan keadilan menjadi tiga macam, yaitu: 1.
Keadilan Distributif (Distributive Justice), yang terwujud bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Keadilan disrtibutif ini dalam bentuk konkritnya adalah sikap adilnya
Negara terhadap seluruh warga negara, atau Negara wajib memenuhi keadilan 2.
terhadap warganegaranya. Keadilan Legal (legal Justice), yang terwujud bilamana setiap anggota masyarakat melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bentuk konkrtinya ialah sikap adilnya warga masyarakat terhdap Negara. Keadilan ini disebut juga keadilan bertaat, yaitu warga Negara bersikap adil dalam wujud mentaati segala peraturan perundang-undangan & peraturan lainya yg dikeluarkan
3.
Negara. Keadilan komunitatif (Communitative Justice), yaitu keadilan yang berlangsung dalam bentuk timbal balik secara proposional dalam kehidupan bersama.
Di samping pembagian macam keadilan seperti di atas, ada pula yang membedakan keadilan menjadi enam macam, yaitu: 1.
Justitia Comunitative, memberikan kepada masing-masing haknya atas dasar
2.
kesamaan, di mana prestasi seharga dengan kontra prestasi Justitia Distributive, memberikan kepada masing-masing bagiannya atas dasar
3.
perbedaan, dimana diperhitungkan perbedaan kualita antara satu dengan lainnya. Justitia Vindicativa, memberikan kepada masing-masing bagiannya atas dasar proporsi, dimana berat ringanya hukuman disesuaikan dengan berat ringanya
4.
pelanggaran hokum. Justitia creative; memberikan kepada masing-masing bagian kebebasannya untuk
5.
menciptakan sesuai dengan daya kreatifnya dalam bidang kebudayaan . Justitia Protectiva; keadilan yang berupa memberikan pengayoman hukum kepada
6.
manusia. Justitia Legalis; keadilan yang berupa kebajikan yang menyeluruh yang mencakup semua kebajikan, kebajikan yang menyeluruh.
Setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama terhadap sistem yang menyeluruh dan yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar. Adapun yang dimaksud dengan kebebasan dasar adalah meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
freedom of speech &assembly (kebebasan berbicara & berkumpul) liberty of conscience (kebebasan hati nurani) freddom of thought (kebebasan berfikir) freedom of the person (kebebasan Pribadi) right to hold property (hak memiliki harta benda pribadi) freedom from arbitrary arrest and seizure (kebebasan dari penahanan dan penangkapan yang sewenag-wenang).
Dan yang terpenting untuk semua ini adalah adanya idealisme spiritual, suatu idealisme yang akan mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia ketingkat yg lebih luhur dan terpuji. Sila Kelima dalam Dasar Negara RI mengandung makna setiap manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu dikembangkan perbuatannya luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu diperlukan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab , Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan. Dalam sila ke – 5 tersebut terkandung nilai- nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka dalam sila ke – 5 tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama ( kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain , manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Konsekwensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama meliputi: 1. Keadilan distributif Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan tidak sama ( just ice is done when equelz are treated equally ). Keadilan distributive sendiri yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. 2. Keadilan Legal ( Keadilan Bertaat ) Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan subtansi rohani
umum dari masyarakat yang membuat dan menjadi kesatuannya. Dalam masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan menurut sifat dasarnya paling cocok baginya ( the man behind the gun ). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan untuk yang lainnya disebut keadilan legal. 3. Keadilan Komulatif Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan ini merupakan ases pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrem menjadikan ketidak adilan dan akan merusak atau bahkan menghancurakn pertalian dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara Negara sesama bangsa didunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu Negara berkebangsaan, mengharuskan Negara untuk menciptakan suatu peraturan perundangundangan. Dalam pengertian inilah maka Negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas Hukum. Sehingga sebagai suatu negara hukum haruslah terpenuhi adanya tiga syarat pokok yaitu: 1. pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia 2. peradilan yang bebas 3. legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya Konsekuensinya sebagai suatu Negara Hukum yang berkeadilan sosial maka Negara Indonesia harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam undang-undang 1945 pasal; 1. Pasal 27 1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan perintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 28 “ Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. “ Pasal 28 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J 3. Pasal 29 (2) Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu. 4. Pasal 31 1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. 2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 SIKAP YANG HARUS DIKEMBANGKAN PADA SILA KELIMA UNTUK DITERAPKAN DI KEHIDUPAN SEHARI-HARI Sila kelima pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memiliki makna pokok dari keadilan yaitu hakikat kesesuaian dengan hakikat adil. Sila kelima pancasila didasari dan dijiwai oleh keempat sila lainnya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan. Hal ini mengandung hakikat makna bahwa keadilan adalah sebagai akibat adanya Negara kebangsaan dari manusia – manusia berketuhanan Yang Maha Esa. Sila keadilan sosial adalah tujuan dari keempat sila lainnya. Secara ontologis, hakikat keadilan sosial juga ditentukan oleh adanya hakikat keadilan sebagaimana terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.. menurut Notonagoro. Hakikat keadilan yang terkandung dalam sila kedua yaitu keadilan yang terkandung dalam hakikat manusia monopluralis yaitu manusia yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Penjelmaan dari keadilan kemanusiaan monopluralis menyangkut manusia sebgaai makhluk hidup dan makhluk sosial. Dengan demikian keadilan sosial didasari oleh sila kedua. Atas dasar uraian diatas, lalu bagaimanakah sikap yang harus dikembangkan? Sikap yang harus dikembangkan pada diri kita harus mencakup 3 keadilan yang terwujud dalam kehidupan bersama yaitu: 1. Keadilan Distributif Suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warga negaranya, dalam arti pihak Negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama didasarkan atas hak dan kewajiban. 2. Keadilan Legal (Keadilan Bertaat) Hubungan keadilan antar warga Negara tehadap Negara dan dalam hal ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam Negara. 3. Keadilan Komulatif
Keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan bersama. 3.2 PELANGGARAN SILA KELIMA DIBERBAGAI BIDANG 3.2.1 Analisis Pelanggaran Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan sila ke lima dari Pancasila ternyata dalam pelaksanaanya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan harapan rakyat Indonesia saat ini. Cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Walaupun cita-cita tersebut sudah dicanangkan sejak Indonesia merdeka, namun pada kenyataanya pencapaiannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Perjuangan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial ternyata memang masih banyak kendala. Salah satu faktor yang menjadi penghambat terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur tersebut adalah kurang ditegakannya keadilan disemua lini kehidupan masyarakat dalam bernegara. Karena jika keadilan ditegakkan dengan baik, maka kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara akan tercipta. Sila ke-5, yang seharusnya sudah terlaksanakan dengan baik dalam kehidupan, justru pada prakteknya, pelaksanaan dari sila tersebut tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini, dimana masih ada praktek diskriminasi dari para penguasa. Menanggapai masalah tersebut dalam tulisan ini ada empat hal yang ingin saya paparkan yaitu mengenai bukti penerapan keadilan dalam bidang hukum, kesehatan, pendidikan dan ekonomi, yang dirasa mempunyai masalah kompleks terhadap implementasi dari sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 1. Bidang Hukum Hukum memang harus ditegakkan tetapi keadilan terhadap hukum tersebut juga harus ditegakkan. Contoh kecil yang menggambarkan bukti ketidakadilan hukum di Indonesia ini adalah banyaknya kasus korupsi yang menyeret pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para anggota kabinet dan politisi partai politik yang merugikan negara sampai milyaran rupiah, tetapi hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat dan kadang walaupun sudah divonis sebagai tersangka masih saja bisa pergi kemana-mana bahkan sampai keluar negeri.
Sedangkan jika kasusnya menimpa rakyat miskin seperti yang pernah menimpa nenek Minah yang tersandung kasus pencurian 2 buah Kakao justru hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Dari sini menggambarkan bahwa hukum yang ada itu hanya berlaku untuk orang-orang miskin saja, sedangkan untuk orang kaya atau pejabat publik hukum itu tidak terlalu ditegakkan dengan benar. Sehingga hukum itu dapat diibaratkan sebagai pisau, lancip dibawah dan tumpul diatas. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia hasil amandemen disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Tetapi pada kenyataanya jauh dari apa yang diharapkan, ini menjadi bukti bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa ditegakkan dengan baik. 2. Bidang Kesehatan Buruknya layanan kesehatan masih menjadi keluhan dikalangan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari antrean yang panjang, kerumitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi, bahkan tidak jarang yang mendapat penolakan dari berbagai rumah sakit. Hingga pungutan liar untuk memperoleh pengobatan gratis juga masih terjadi. Buruknya pelayanan kesehatan yang diterima rakyat miskin menjadi potret bahwa keadilan belum bisa ditegakkan dengan baik. Tapi disisi lain, orang kaya atau orang yang mempunyai jabatan/pangkat tinggi justru mendapatkan pelayanan yang istimewa. Padahal dalam UUD 1945 pasal (28) H ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Tetapi pada kenyataannya rakyat miskin masih banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pihak rumah sakit. 3. Bidang Pendidikan Masalah lain yang memperlihatkan ketidakadilan dalam dunia pendidikan yaitu ketidakmampuan warga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga banyak anak-anak Indonesia yang tidak mampu untuk sekolah karena biaya sekolah yang dirasa memberatkan. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya memprioritaskan warga miskin Indonesia dengan memberikan pendidikan. Sehingga anak-anak yang kurang mampu tersebut dapat mengenyam pendidikan yang layak dibangku sekolah seperti anak-anak pada umumnya.
Selain masalah tersebut terdapat masalah-masalah yang lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah salah satunya adalah pendidikan untuk anak-anak di daerah
pedalaman
atau
di
daerah
perbatasan,
pemerintah
dinilai
hanya
memprioritaskan pendidikan untuk daerah-daerah yang sudah maju saja, sementara untuk pendidikan di daerah-daerah pedalaman cenderung diabaikan. Banyak anakanak di daerah pedalaman yang membutuhkan pendidikan formal, bahkan hanya untuk sampai kesekolahan saja mereka sampai harus rela berjalan atau menyeberangi sungai yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggalnya. 4. Bidang Ekonomi Keadilan dalam bidang ekonomi di negara kita belum bisa terwujud sebagaimana yang telah diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Justru masalah yang paling miris di bidang ekonomi yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi bukti dari penegakkan keadilan yang tidak sempurna padahal dalam konstisusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh negara, tapi pada kenyataanya malah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan pada konstitusi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiarkan keliaran dijalan-jalan untuk mengemis, bahkan mereka tidur di bawah kolong jembatan hanya dengan beralaskan kardus bekas. Masalah lain yang mencerminkan tidak adanya keadilan dalam bidang ekonomi adalah pengeksploitasian terhadap buruh-buruh pabrik untuk bekerja selama berjam-jam tetapi dengan tingkat upah yang sangat rendah. Sehingga dari eksploitasi tersebut perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat besar, karena perusahaan bisa mempekerjakan buruh yang murah dan yang mau bekerja keras untuk kemajuan perusahaanya. Itulah sedikit potret mengenai bukti dari implementasi dari sila ke-5 yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. 5. Bidang Budaya Kehidupan masyarakat papua dengan masyarakat jakarta tentulah sangat berbeda, yang penduduknya juga merupakan penduduk Indonesia juga, tetapi kehidupan mereka sangat jauh berbeda. Masih banyak masyarakat papua yang memakai koteka, pembangunan di derah tersebut juga tidak merata. Kita bandingkan saja dengan kehidupan masyarakat di Jakarta, banyak orang-orang memakai pakaian yang berganti-ganti model, banyak bangunan menjulang tinggi.
3.2.2 Upaya Pemecahan Diperlukan upaya yang tidak mudah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, paling tidak untuk menciptakan hal tersebut perlu ada kesadaran dari masing-masing individu untuk merubahnya, jika perubahan itu bisa terlaksana dengan baik tentunya keadilan itu akan dapat dengan mudah tercipta, baik dalam bidang hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lainnya. Untuk
menciptakan
keadilan
yang
merata
seperti
yang
tercermin
dalamPancasila tepatnya sila ke-5, peran dari pemerintah untuk mengupayakan hal tersebut sangat diperlukan. Agar implementasi dari sila tersebut dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bukan malah merugikan masyarakat. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan, pemerintah membebaskan biaya kesehatan dan mengutamakan pelayanan kesehatan terhadap warga yang kurang mampu, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu serta meningkatkan partisipasi dan konsultasi kesehatan terhadap warga yang kurang mampu 3.3 NILAI-NILAI LUHUR BANGSA YANG MASIH DIHAYATI / DIHIDUPI OLEH MASYARAKAT INDONESIA KHUSUSNYA GENERASI MUDA Pancasila merupakan pencerminan jiwa kebangsaan Indonesia. Nilai – nilai yang terkandung didalamnya sangatlah luhur. Pancasila dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Penerapan nilai luhur sila kelima ini erat hubungannya dengan hak dan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Makna dalam sila kelima ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dimana seluruh kekayaan diperguanakan untuk kebahagiaan bersama dan melindungi yang lemah. Contoh realisasi penerapannya pada generasi muda
yang paling sederhana
adalah bersikap adil terhadap teman, tidak membedakan status sosial diantara teman, menghormati hak – hak orang lain, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong (dalam hal ini contohnya adalah mengikuti berbagai kegiatan organisasi di lingkungan kampus sehingga menumbuhkan semangat kekeluargaan yang didalamnya setiap anggota diberi tugas yang sesuai dengan kapasitas kemampuan masing – masing), suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik orang lain untuk usaha – usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
serta suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Namun ternyata dalam kenyataannya sila kelima masih memiliki banyak kekurangan. Perwujudan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia setelah 70 tahun merdeka masih belum maksimal sekaligus merupakan sila yang diabaikan oleh penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia dari saat kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan terhadap sila kelima pancasila ini.
BAB IV
PENUTUP
4.1 KESIMPULAN Kesimpulan yang kami sepakati bersama adalah pada masa ini, nilai – nilai yang terkandung dalam sila kelima pancasila sudah terlupakan dan terabaikan oleh seluruh elemen baik itu masyarakat maupun pemerintah. Tidak hanya sila kelima pancasila tetapi pelanggaran juga terjadi terhadap keempat sila lainnya. Sangat disayangkan nilai – nilai pancasila yang diambil dari kepribadian bangsa yang seharusnya mudah diterapkan tetapi pada kenyataannya hanya sebatas teori saja tanpa pangamalan. 4.2 SARAN Dari penjelasan yang kami tuliskan diatas mengenai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kami telah menarik kesimpulan mengenai isi dari makalah ini. Isi dan kesimpulan yang kami tulis bisa saja berubah apabila ditemukan data yang lebih akurat dan valid dari yang telah ada dalam makalah kami ini. Karena itu janganlah terlalu berpegang pada makalah ini yang tentunya memiliki banyak kekurangan, baik yang diketahui ataupun tidak diketahui, maka bacalah juga makalah, buku, artikel ataupun bacaan lain yang berhubungan dengan materi yang kami bahas ini yang tentunya akan menambah pengetahuan kita bersama dalam pengamalan dan penerapan butir – butir pancasila.
Dafta Pustaka
http://www.pusakaindonesia.org/nilai-dasar-sila-kelima-dalam-pancasila/ https://hengkikomarudin.wordpress.com/2010/07/14/hakekat-sila-sila-dalam-pancasila/ http://implementasi-nilai-pancasila12345.blogspot.co.id/ https://politikbersihcerdassantun.wordpress.com/2013/04/07/keadilansosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia http://melatiputri.web.ugm.ac.id/2014/12/01/bukti-pelanggaran-terhadap5-sila-pancasila-2
