Tugas Individu
MAKALAH HUKUM PIDANA “
TERORISME
”
Oleh : ASRIANTO STB : 01 14 165
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) BONE 2016
0
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya telah diberikan kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “TERORISME” ini. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata Hukum Pidana. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: Dosen Pembimbing Akademik yang selaku memberikan nasihat dan masukan akademis pada penulis. Serta semua sahabat dan teman-teman yang telah membantu dalam bentuk sekecil apapun demi kelancaran tugas makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Kami berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca.
Watampone, 24 Juli 2016
Penulis, ASRIANTO
i
DAFTAR ISI
H alaman
KATA PENGANTAR ................................................. .............................
i
DAFTAR ISI .............................................. ...............................................
ii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................. ....................
1
B. Rumusan Masalah ...............................................................
2
C. Tujuan Penulisan .................................................................
2
PEMBAHASAN
A. Pengertian Tindak Pidana Kriminal Terorisme ...................
3
B. Karakter dan Sasaran Terorisme .........................................
4
C. Landasan Hukum Tentang Terorisme .................................
5
D. Faktor Penyebab Tindakan Terorisme.................................
9
E. Dampak dari Tindakan Terorisme .......................................
11
F.
Tindakan Terorisme Di Indonesia .......................................
11
G. Solusi dari Tindakan Terorisme ..........................................
15
H. Langkah-Langkah Kebijakan ..............................................
17
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ..........................................................................
19
B. Saran ....................................................................................
20
DAFTAR PUSTAKA
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Teror sudah lama ada hampir seiring dengan sejarah peradaban manusia, tetapi mulai efektif digemakan pada abad pertengahan ketika negara-negara atau kerajaan-kerajaan berperang, dan terror digemakan sebagai salah satu cara untuk memenangkan peperangan. Tetapi waktu itu hampir terlalu gampang untuk ditebak, siapa yang melakukan terror. Namun sekarang, kejadian terror hampir sangat sulit ditebak siapa pelakunya, organisasi atau negara mana yang mengaturnya. Semua berjalan undercoverlunderground dan tidak berbentuk, serta organisasinya sulit dibaca atau sulit diketahui. Pada saat ini, apabila kita mendengar kata-kata terorisme, pikiran kita hampir selalu terkait atau tergambar adanya sesuatu yang negatif, adanya bom yang meledak hebat yang menghancurkan gedung-gedung dan sarana prasarana lain, tewasnya manusia yang tidak terhitung jumlahnya serta akibat lain yang dikategorikan perbuatan biadab, tidak bermoral, tidak berperikemanusiaan. Namun, apakah memang demikian sebenarnya? Bahkan kadang-kadang selalu digandeng-gandengkan antara terorisme dengan islam. Apabila demikian, apakah sebenarnya terorisme itu? Terkait permasalahan yang selama ini telah dialami oleh khalayak masyarakat menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya menjadi perhatian dunia internasional. Semisal, apakah masyarakat tidak mempunyai hak untuk memperoleh rasa aman? Bagaimana upaya untuk memberikan rasa aman terhadap khalayak masyarakat? Pertanyaan- pertanyaan inilah yang mendasari berbagai upaya untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang patut dikaji sebagai respon positif terhadap upaya tersebut. Sehingga pada kesempatan ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah makalah yang berjudul “terorisme”. 1
B. Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud terorisme? 2. Bagaimana Landasan hukum terosisme? 3. Apa yang menjadi faktor penyebab meningkatnya tindak kriminal terorisme? 4. Apa dampak dari meningkatnya tindak kriminal terorisme? 5. Bagaimana solusi mengurangi meningkatnya tindak kriminal terorisme? C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui definisi terorisme. 2. Mengetahui Landasan hukum terorisme. 3. Mengidentifikasikan faktor penyebab meningkatnya tindak kriminal terorisme. 4. Mengidentifikasi dampak dan meningkatnya tindak kriminal terorisme. 5. Mengidentifikasi solusi menguranginya tindak kriminal terorisme.
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Tindak Pidana Kriminal Terorisme
Menurut para ahli kontraterorisme berpendapat bahwa istilah teroris merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi. Oleh karena itu, para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam. Akibat maknamakna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran dimata teroris : Makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang. Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatas namakan agama. Di lihat dari segi bahasa terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik. Dalam skala lebih kecil daripada perang, teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata terorisme yang artinya dalam keadaan teror (under the terror), berasal dari bahasa latin ”terrere” yang berarti gemetaran dan ”detererre” yang berarti takut.Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa territorial atau cultural melawan ideology atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publik. Pandangan terorisme menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, K.H. Hasyim Muzadi, mengatakan Indonesia merupakan korban dari jaringan teror global. Menurut beliau, ini yang harus diluruskan di mata dunia. Teror itu biasanya datang dari luar, dimana bisa dilakukan sendiri dan bisa juga melalui doktrin, Indonesia victim global teror . 3
Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-war . Menurut pendapat dari DR. F. Budi Hardiman (Endriyono, 2005: 4) yang menyatakan bahwa teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah, yang berusaha
menakut-nakuti,
mengancam,
memberi
kejutan
kekerasan
atau
membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut, dan hal ini digunakan sebagai taktik dalam perjuangan kekuasaan. Seperti yang dikatakan oleh Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut. Sedangkan menurut Prof. Brian Jenkins, Phd., Terorisme merupakan pandangan yang subjektif, hal mana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu. B. Karakter dan Sasaran Terorisme
1. Karakter Teroris Karakter teroris berdasarkan hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani aksi terrorisme yang dilakukan oleh PBB antara lain, sebagai berikut: a. Teroris umumnya mempunyai organisasi yang solid , disiplin tinggi, militan dengan struktur organisasi berupa kelompok-kelompok kecil, dan perintah dilakukan melalui indoktrinasi serta teroris dilatihan bertahun-tahun sebelum melaksanakan aksinya.
4
b. Teroris menganggap bahwa proses damai untuk mendapatkan perubahan sulit untuk diperoleh. c. Teroris memilih tindakan yang berkaitan dengan tujuan politik dengan cara kriminal dan tidak mengindahkan norma dan hukum yang berlaku. d. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologi yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas. 2. Sasaran strategis teroris antara lain : a. Menunjukkan kelemahan alat-alat kekuasaan (Aparatur Pemerintah) b. Menimbulkan pertentangan dan radikalisme di masyarakat atau segmen tertentu dalam masyarakat. c. Mempermalukan aparat pemerintah dan memancing mereka bertindak represif kemudian mendiskreditkan pemerintah dan menghasilkan simpati masyarakat terhadap tujuan teroris. d. Menggunakan media masa sebagai alat penyebarluasan propaganda dan tujuan politik teroris. e. Sasaran fisik bangunan antara lain : Instalasi Militer, bangunan obyek vital seperti pembangkit energi , instalasi komunikasi, kawasan industri, pariwisata dan sarana transportasi, f. Personil Aparat Pemerintah, Diplomat ,Pelaku bisnis dan Personil lawan politik. Jadi, sasaran aksi teroris yang umumnya terhadap manusia maupun obyek lainnya harus mampu dijaga dengan system yang lebih baik dari system teroris yang bertujuan untuk menyoroti kelemahan system kepemerintahan yang dirancang untuk menghasilkan reaksi publik yang positif atau simpatik bagi para teroris. C. Landasan Hukum Tentang Terorisme
Menurut Waluyadi (2009: 17) Undang-Undang memberikan pembatasan, bahwa yang dimaksud terorisme adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja
5
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan atau bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan
atau
hilangnya
nyawa
dan
harta
benda
orang
lain,
atau
mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Dalam rumusan yang paling formal di Indonesia adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, dalam pasal 6 dan pasal 7 yang isinya mengenai ancaman pidana bagi pelaku teror dibagi menjadi dua. Pertama, perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Kedua, perbuatan yang dimaksudkan menimbulkan akibat yang dilarang diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Untuk menjamin berjalannya proses hukum dalam tindak pidana terorisme, Undang-Undang juga menegaskan adanya ancaman kepada siapa saja yang menghalangi proses hukum tersebut, dengan ancaman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun. Apabila usaha untuk menghalangi proses hukum tersebut diikuti dengan mengintimidasi aparat hukum, maka pelakunya diancam dengan pidana minimal 3 tahun maksimal 15 tahun. Pidana terorisme telah diatur dalam KUHP tentang pidana terorisme, tetapi pemakalah hanya akan mengemukakan pasal-pasal yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kejahatan terorisme sebagai berikut : 1. BAB I (KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA). a. Pasal 106: Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
6
b. Pasal 107: 1)
Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2)
Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
c. Pasal 108: 1)
Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. a) Orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata; b) Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyer bu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
2)
Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
2. BABVII (KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG). a. Pasal 187: Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: 1)
Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2)
Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain.
3)
Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karena perbutan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.
7
3. BAB XIX (KEJAHATAN TERHADAP NYAWA). a. Pasal 338: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun. b. Pasal 340: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lan, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 4. BAB XX (PENGANIAYAAN). a. Pasal 351: 1)
Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribulima ratus rupiah.
2)
Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3)
Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4)
Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5)
Percobaan untuk melakukan kejahatn ini tidak dipidana.
5. BAB XXVII (MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG). a. Pasal 406: 1)
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2)
Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan
hukum
membunuh, 8
merusakkan,
membuat
tak
dapat
digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Demikianlah pidana bagi kejahatan terorisme yang terdapat di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. D. Faktor Penyebab Tindakan Terorisme
“Empat faktor menjadi penyebab tumbuh suburnya terorisme di Indonesia. Pendorong melakukan tindak kekerasan dan mau benar sendiri itu adalah kondisi ketidakadilan, lemahnya tatanan negara, ketidakpedulian masyarakat dan krisis identitas”. Selain itu, penyebab terorisme yang perlu dikenali karena ini berkait dengan upaya pencegahannya, antara lain: 1. Kesukuan, nasionalisme/separatisme Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin memerdekan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan. Sasarannya jelas, yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi. Bom-bom yang dipasang di keramaian atau tempat umum lain menjadi contoh paling sering. Aksi teror semacam ini bersifat acak, korban yang jatuh pun bisa siapa saja. 2. Kemiskinan dan kesenjangan dan globalisasi Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 macam: kemiskinan natural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural bisa dibilang “miskin dari sononya”. Orang yang tinggal di tanah subur akan cenderung lebih makmur dibanding yang berdiam di lahan tandus. Sedang kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dibuat. Ini terjadi ketika penguasa justru mengeluarkan kebijakan yang malah memiskinkan rakyatnya. Jenis kemiskinan kedua punya
9
potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme. 3. Non demokrasi Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh suburnya terorisme. Di negara demokratis, semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara. Artinya, rakyat merasa dilibatkan dalam pengelolaan negara. Hal serupa tentu tidak terjadi di negara non demokratis. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat, penguasa non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterkungkungan ini menjadi kultur subur bagi tumbuhnya benih-benih terorisme. 4. Pelanggaran harkat kemanusiaan Aksi teror akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya.Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini lagi-lagi akan mendorong berkembang biaknya teror. 5. Radikalisme agama Butir ini nampaknya tidak asing lagi. Peristiwa teror yang terjadi di Indonesia banyak terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya. Menganggap bahwa dunia ini sedang dikuasi kekuatan hitam, dan sebagai utusan Tuhan mereka merasa terpanggil untuk membebaskan dunia dari cengkeraman tangan-tangan jahat.
10
E. Dampak dari Tindakan Terorisme 1. Terhadap sistem politik, terdapat input yang berguna untuk memberi masukan
didalam sistem politik. Karena sistem politik disusun untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat yang berada dibawahnya. Namun permasalahannya untuk Indonesia yang memiliki berbagai macam tuntutan karena latar belakang masyarakat yang sudah berbeda-beda, dan kebutuhan yang berbeda pula. Dan kadang kebutuhan tersebut tidak seluruhnya bisa dipenuhi, dan akhirnya rakyat menuntut.
Terlihatlah
bahwa
Terorisme
itu
bisa
mengganggu
sistem
perpolitikan suatu negara. Dan hendaknya masing-masing negara mampu mengatur suatu sistem perpolitikan dengan baiksehingga hal-hal seperti ini tidak kita temui lagi. 2. Pengaruh terorisme dapat memiliki dampak yang signifikan, baik segi keamanan dan keresahan masyarakat maupun iklim perekonomian dan parawisata yang menuntut adanya kewaspadaan aparat intelijen dan keamanan untuk pencegahan dan penanggulangannya. 3. Masih adanya ancaman terorisme di Indonesia juga disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang kuat bagi kegiatan intelijen untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Sulitnya menyusun payung hukum tersebut karena adanya pemahaman sempit sementara kalangan umat beragama, bahwa perang melawan terorisme dianggap memerangi Islam. Kondisi masyarakat tradisional yang menghadapi persoalan ekonomi dan sosial sangat mudah dipengaruhi atau direkrut menjadi anggota kelompok teroris. F. Tindakan Terorisme Di Indonesia Terorisme di Indonesia merupakan terorisme di Indonesia yang dilakukan
oleh grup teror Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan al-Qaeda. Sejak tahun 2002, beberapa "target negara Barat" telah diserang. Korban yang jatuh adalah turis Barat dan juga penduduk Indonesia. Terorisme di Indonesia dimulai tahun 2000 dengan terjadinya Bom Bursa Efek Jakarta, diikuti dengan empat serangan besar lainnya, dan yang paling mematikan adalah Bom Bali 2002.
11
Berikut adalah beberapa kejadian terorisme yang telah terjadi di Indonesia dan instansi Indonesia di luar negeri: 1. Tahun 1981 Garuda Indonesia Penerbangan 206, 28 Maret 1981. Sebuah penerbangan maskapai Garuda Indonesia dari Palembang ke Medan pada Penerbangan dengan pesawat DC-9 Woyla berangkat dari Jakarta pada pukul 8 pagi, transit di Palembang, dan akan terbang ke Medan dengan perkiraan sampai pada pukul 10.55. Dalam penerbangan, pesawat tersebut dibajak oleh 5 orang teroris yang menyamar sebagai penumpang. Mereka bersenjata senapan mesin dan granat, dan mengaku sebagai anggota Komando Jihad. 1 kru pesawat tewas, 1 tentara komando tewas, 3 teroris tewas. 2. Tahun 1985 Bom Candi Borobudur 1985, 21 Januari 1985. Peristiwa terorisme ini adalah peristiwa terorisme bermotif "jihad" kedua yang menimpa Indonesia. 3. Tahun 2000 a. Bom Kedubes Filipina, 1 Agustus 2000. Bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday. b. Bom Kedubes Malaysia, 27 Agustus 2000. Granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa. c. Bom Bursa Efek Jakarta, 13 September 2000. Ledakan mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan. d. Bom malam Natal, 24 Desember 2000. Serangkaian ledakan bom pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak.
12
4. 2001 a. Bom Gereja Santa Anna dan HKBP, 22 Juli 2001. di Kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, 5 orang tewas. b. Bom Plaza Atrium Senen Jakarta, 23 September 2001. Bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang cedera. c. Bom
restoran
KFC,
Makassar,
12
Oktober
2001.
Ledakan
bom
mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sign KFC pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang dipasang di kantor MLC Life cabang Makassar tidak meledak. d. Bom sekolah Australia, Jakarta, 6 November 2001. Bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta. 5. 2002 a. Bom Tahun Baru, 1 Januari 2002. Granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya lukaluka. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja. Tidak ada korban jiwa. b. Bom Bali, 12 Oktober 2002. Tiga ledakan mengguncang Bali. 202 korban yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang lainnya lukaluka. Saat bersamaan, di Manado, Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa. c. Bom restoran McDonald's, Makassar, 5 Desember 2002. Bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald's Makassar. 3 orang tewas dan 11 luka-luka. 6. 2003 a. Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2003, Bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa. b. Bom Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, 27 April 2003. Bom meledak dii area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta,
13
Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan. c. Bom JW Marriott, 5 Agustus 2003. Bom menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka. 7. 2004 a. Bom Palopo, 10 Januari 2004. Menewaskan empat orang. b. Bom Kedubes Australia, 9 September 2004. Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI. c. Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Desember 2004. 8. 2005 a. Dua Bom meledak di Ambon pada 21 Maret 2005 b. Bom Tentena, 28 Mei 2005. 22 orang tewas. c. Bom Pamulang, Tangerang, 8 Juni 2005. Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat. Tidak ada korban jiwa. d. Bom Bali, 1 Oktober 2005. Bom kembali meledak di Bali. Sekurangkurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di R.AJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran. e. Bom Pasar Palu, 31 Desember 2005. Bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang. 9. 2009 Bom Jakarta, 17 Juli 2009. Dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan, sekitar pukul
14
07.50 WIB. 10. 2010 a. Penembakan warga sipil di Aceh Januari 2010 b. Perampokan bank CIMB Niaga September 2010 11. 2011 a. Bom Cirebon, 15 April 2011. Ledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat Jumat yang menewaskan pelaku dan melukai 25 orang lainnya. b. Bom Gading Serpong, 22 April 2011. Rencana bom yang menargetkan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan diletakkan di jalur pipa gas, namun berhasil digagalkan pihak Kepolisian RI c. Bom Solo, 25 September 2011. Ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah usai kebaktian dan jemaat keluar dari gereja. Satu orang pelaku bom bunuh diri tewas dan 28 lainnya terluka. 12. Tahun 2016
Tanggal 14 Januari, terjadi ledakan bom di pos polisi di depan gedung Sarinah dan Starbucks di jalan M.H Thamrin. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 10.30 WIB. Bom yang lebih dikenal dengan nama Bom Sarinah ini menyebabkan 7 orang tewas dan melukai 17 orang. G. Solusi dari Tindakan Terorisme
Terorisme (Endriyono, 2005: 22) adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara. Ada beberapa soft strategy yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menahan laju terorisme di Indonesia. 1. Pemberantasan kemiskinan dan perbaikan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan adalah salah satu pendorong terjadinya gerakan resistensi dari berbagai golongan masyarakat, termasuk gerakan te rorisme. 2. Pemerintah hendaknya melakukan kampanye tentang pengertian jihad kepada
15
seluruh masyarakat. 3. Untuk para siswa yang duduk di bangku sekolah, pemahaman tentang jihad hendaknya dimasukkan ke dalam buku agama yang dikeluarkan oleh Departemen Agama (Depag). 4. Untuk masyarakat diadakan dialog antara masyarakat barat dan Islam untuk membahas islam. Selain itu, pemerintah maupun masyarakat baiknya membuat film dokumenter yang ditayangkan di televisi mengenai pemahaman jihad itu sendiri. 5. Itu harus ada empowering terhadap pemikiran moderat, karena inilah yang diperlukan di Indonesia. Jadi bukan hanya NU diajak bekerjasama, tetapi bagaimana
pemikiran-pemikiran
moderat
itu
diperkuat
dengan
sistem
kenegaraan. 6. Didalam sebuah sistem politik, terdapat Input , Output , dan Lingkungan yang memengaruhinya. Input yang Indonesia dapatkan sudah terlalu banyak, permasalahannya pun sudah dilumatkan dalam beberapa pertemuan, kerjasama antarnegara yang berkaitan dengan terorisme pun telah dijalin dengan berbagai negara, dan hendaknya kebijakan-kebijakan atau output yang dikeluarkan pun sudah memuaskan seluruh kalangan. “Sebagai upaya memerangi terorisme, ada dua hal yang kita hadapi, yaitu ‘terror’ dan ‘isme’. Terror itu harus dihadapi dengan inteligen teritory dimana ini sudah dilakukan oleh Indonesia. Sementara yang kedua, yaitu isme, ini tidak bisa menggunakan cara-cara tersebut, kita harus menggunakan sistem pendidikan keagamaan yang menjamin untuk tidak timbulnya terror yang berkarakter agama”. H. Langkah-Langkah Kebijakan
Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut: 1. Penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah;
16
2. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan; 3. Pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme; 4. Penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal; 5. Peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme; 6. Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme; 7. Pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan (soft approach) untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku terror yang telah tertangkap. Dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, Pemerintah tetap ber pedoman pada prinsip yang telah diambil sebelumnya, yakni melakukan secara preventif dan represif yang didukung oleh upaya pemantapan kerangka hukum sebagai dasar tindakan proaktif dalam menangani aktivitas, terutama dalam mengungkap jaringan terorisme. Peningkatan kerja sama intelijen, baik dalam negeri maupun dengan intelijen asing, melalui tukar-menukar informasi dan bantuan-bantuan lainnya, terus ditingkatkan. Untuk mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme, Pemerintah akan terus mendorong instansi berwenang untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara, pelabuhan laut, dan wilayah perbatasan, termasuk lalu lintas aliran dana, baik domestik maupun antarnegara. Penertiban dan pengawasan juga akan dilakukan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api dan amunisi di lingkungan TNI, Polisi, dan instansi pemerintah. Selain itu, TNI, Polisi, dan instansi pemerintah juga terus melakukan pengkajian mendalam bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Di samping itu, diselenggarakannya gelar budaya dan ceramah-ceramah mengenai wawasan kebangsaan dan penyebaran buku-buku terorisme dapat 17
mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap langkah Pemerintah untuk memerangi terorisme di Indonesia. Peningkatan kemampuan berbagai satuan anti teror dan intelijen dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi diperlukan agar dapat membentuk aparat anti teror yang profesional dan terpadu dari TNI, Polri, dan BIN. Selanjutnya, kerja sama internasional sangat perlu untuk ditingkatkan karena terorisme merupakan permasalahan lintas batas yang memiliki jaringan dan jalur tidak hanya di Indonesia.
18
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Faktor penyebab meningkatnya tindak kriminal terorisme antara lain: a. Kesukuan, nasionalisme/separatism Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin memerdekan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan. b. Kemiskinan dan kesenjangan dan globalisasi Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. c. Non demokrasi Penguasa non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterkungkungan ini menjadi kultur subur bagi tumbuhnya benih-benih terorisme. d. Pelanggaran harkat kemanusiaan Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini lagilagi akan mendorong berkembang biaknya teror. e. Radikalisme agama Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya. Menganggap bahwa dunia ini sedang dikuasi kekuatan hitam, dan sebagai utusan Tuhan mereka merasa terpanggil untuk membebaskan dunia dari cengkeraman tangan-tangan jahat. 2. Dampak tindak kriminal terorisme antara lain: a. Mengganggu sistem perpolitikan suatu negara. 19
b. Mengganggu sistem perekonomian Negara. c. Merugikan beberapa pihak-pihak yang bersangkutan, baik kehilangan harta dan jiwa. d. Menyebabkan perasaan takut dan menciptakan kondisi yang tidak aman dan tidak nyaman. 3. Solusi untuk mengurangi tindak kriminal terorisme antara lain: a. Penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah; b. Peningkatan
kapasitas
lembaga
pemerintah
dalam
pencegahan
dan
penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan; c. Pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme; d. Penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal; e. Peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme; f. Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme; g. Pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan (soft approach) untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku terror yang telah tertangkap. B. Saran
1. Sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan kembali kinerja para aparat yang berwenang seperti polisi dalam upaya-upaya penanggulangan walaupun sudah banyak dilakukan meskipun kurang maksimal. 2. Mengoptimalkan upaya-upaya tersebut guna mencapai hasil yang lebih baik dalam upaya pemberantasan terorisme, hal ini juga didukung dengan partisipasi warga masyarakat untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya terutama tetangga dekat mereka sebagai warga baru dalam mengetahui aktivitas keseharian mereka dan identitas mereka yang akurat.
20
DAFTAR PUSTAKA
Bambang. 2005. Teror Bom di Indonesia, Jakarta: Grafindo. Barda Nawawi Arief, 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. Endriyono. 2005. TERORISME, Ancaman Sepanjang Masa. Semarang: CV. Media Agung Persada. P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Soerodibroto, Soenarto, 2003. KUHP DAN KUHAP. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Wahid, Abdul, dkk. 2004. Kejahatan Terorisme, Bandung: PT. Retika Aditama. Waluyadi. 2009. Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana. Bandung: CV. Mandar Maju.
21
