INI AWAL MULA SNP FINANCE TERBELIT MASALAH KEUANGAN HINGGA MASUK PKPU KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) membeberkan, latar belakang penting awal mula perusahaan gagal bayar bunga medium term notes (MTN) hingga h ingga berbuntut masuknya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Corporate Secretary SNP Finance Ongko Purba Dasuha mengatakan, pertama, diawali saat SNP Finance ditetapkan masuk ke dalam kelompok kolektibilitas 2 (kol 2) yakni dalam perhatian khusus oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) membeberkan, latar belakang penting awal mula perusahaan gagal bayar bunga medium term notes (MTN) hingga h ingga berbuntut masuknya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Corporate Secretary SNP Finance Ongko Purba Dasuha mengatakan, pertama, diawali saat SNP Finance ditetapkan masuk ke dalam kelompok kolektibilitas 2 (kol 2) yakni dalam perhatian khusus oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebetulnya, pada tahun 2016, menurut manajemen, SNP Finance tidak menunggak pembayaran. Hanya saja ada restrukturisasi restrukturisa si dengan Bank Mandiri Man diri mengenai jumlah j umlah dan tenor pembayaran agar perusahaan perusah aan bisa mendapat kucuran dana dari perbankan lainnya. l ainnya. Tetapi, lanjut dia, sampai Desember 2017, menurut Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia kategori SNP Finance masih berada di level kol 1 dengan status lancar. Namun begitu Januari 2018, ada peralihan dan di bawah kontrol Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) berubah statusnya menjadi kol 2. Lantas, hal tersebut menurut Ongko dipertanyakan oleh bank besar seperti PT Bank Central Asia Tbk dan merambat ke perbankan swasta lainnya. "Kami mulai kesulitan dan menemukan hambatan dimulai dari BCA dan diikuti dengan bank-bank yang lain. Ini persoalan dasar yang membuat kami bermasalah," kata Ongko saat menyambangi kantor KONTAN, Senin (4/6). Kedua, sistem manajemen collection atau penagihan di cabang-cabang SNP Finance pada Oktober Okt ober 2017 sudah mulai ada hambatan hamb atan sehingga kekuatan internal semakin melemah di tengah permasalahan dengan perbankan. Ketiga, pemeriksaan secara langsung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat permasalahan semakin melebar. Dimulai pada 5 Maret 2018, regulator menelisik kantor pusat dan cabang SNP Finance. Menurut Ongko, pemeriksaan kantor pusat cukup baik hanya saja ada keterlambatan dalam menyajikan laporan keuangan terbaru. Namun, untuk di cabang seperti Mataram, Lombok, Semarang dan Jogjakarta, OJK memang menemukan permasalahan yang berkaitan dengan tunggakan dari konsumen sehingga menimbulkan non performing finance (NPF). Keempat, masalah lainnya yang tidak diperkirakan perusahaan yakni berasal dari adanya migrasi sistem administrasi kontrol keuangan lama ke versi baru. Namun di tengah perubahan sistem tersebut, senior manager informasi teknologi (IT) Herlina Rahardjo mengajukan pengunduran diri. SNP Finance sendiri ingin melakukan musyawarah namun tidak menemukan titik temu sehingga membawa perusahaan menjalani proses PKPU. "Dari Januari tahun lalu hingga Januari 2018, sistem migrasi kami baru selesai sekitar 40% sehingga waktu dilakukan pemeriksaan OJK sistemnya belum sempurna," semp urna," ungkapnya. Dengan demikian, hal tersebut berpengaruh terhadap kontrol dan manajemen SNP Finance dalam hal penagihan. Namun, di sisi lain, Ongko juga mengungkapkan pihaknya melihat ada indikasi fraud di mana uang konsumen masuk namun tidak disetorkan.
"Jadi ini latar belakang dari semua poin itu, berkaitan dengan pailit dari karyawan kami sehingga membawa kami ke PKPU. Akhirnya mengganggu ke bisnis dan kegiatan bisnis dibekukan oleh OJK," terangnya https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-awal-mula-snp-finance-terbelit-masalah-keuanganhingga-masuk-pkpu diakses 8 Agustus 2018
Kasus MTN SNP Finance, Deloitte bisa terancam sanksi OJK KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku belum menerima laporan hasil pemeriksaan Deloitte oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu) terkait kasus gagal bayar medium term notes (MTN) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan alias SNP Finance. Deloitte merupakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. "Informasi dan surat formal belum kami terima dari Kemkeu. Begitu diterima kami akan segera tindaklanjuti," kata Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK Bambang Budiawan saat dihubungi KONTAN, Senin (23/7). KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku belum menerima laporan hasil pemeriksaan Deloitte oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu) terkait kasus gagal bayar medium term notes (MTN) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan alias SNP Finance. Deloitte merupakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. "Informasi dan surat formal belum kami terima dari Kemkeu. Begitu diterima kami akan segera tindaklanjuti," kata Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK Bambang Budiawan saat dihubungi KONTAN, Senin (23/7). Pekan lalu, Kemkeu sendiri telah merampungkan pemeriksaan sementara Deloitte. Hasilnya ditemukan beberapa celah audit Deloitte terhadap kinerja keuangan Sunprima. Pertama, mengenai skeptisme yang perlu dimiliki auditor serta pemahaman mengenai sistem pencatatan yang digunakan perusahaan. Kedua, pengujian yang dilakukan kantor akuntan publik yang diduga tidak sampai ke dokumen dasar. Terkait pemeriksaan, Kemkeu sendiri akan membahasnya dengan berbagai pihak terkait termasuk OJK, dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). "Setelah pemeriksaan kami akan mengundang rapat dengan IAPI untuk meminta pandangan dari asosiasi profesi akuntan publik," kata Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kemkeu Langgeng Subur saat dihubungi KONTAN, Senin (23/7). Jika kelak Deloitte terbukti melakukan pelanggaran, Bambang bilang, OJK akan memberikan sanksi ke Deloitte. Ia menambahkan, sesuai POJK 13/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuntungan ada beberapa sanksi yang bisa diberikan. Yakni teguran tertulis, denda, pembekuan pendaftaran, hingga pembatalan pendaftaran. "OJK akan mengambil langkah enforcement terhadap Deloitte apabila telah disimpulkan adanya pelanggaran dan mengenakan sanksi terhadap Deloitte," kata Bambang. https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-mtn-snp-finance-deloitte-bisa-terancam-sanksi-ojk diakses 8 Agustus 2018
SNP FINANCE BELUM BERENCANA MENGGANTI DELOITTE KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sunprima Nusantara Pembiayaan alias SNP Finance belum berencana mengganti Deloitte, meski telah diperiksa oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu). Corporate Secretary Sunprima Ongko Purba Dasuha menyatakan penyusunan laporan keuangan perusahaan yang dikerjakan Deloitte akan dilakukan hingga kontrak kerja sama keduanya berakhir. "Memang para kreditur minta agar mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP), tapi, kita tak berencana mengganti Deloitte, karena memang kontraknya memang belum habis," kata Ongko kepada saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (23/7). Lagi pula kata Ongko, dengan mengganti Deloitte, maka penyusunan laporan keuangan Sunprima akan kembali makan waktu. "Sekarang sudah mencapai 30%-40% penyusunan laporannya," kata Ongko. Sebelumnya, dalam rapat kreditur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sunprima pekan lalu para kreditur mendesak agar Sunprima dapat mengganti Deloitte. Alasannya mereka meminta Sunprima dapat segera menyerahkan laporan keuangannya. Agar para kreditur mengetahui bagaimana kemampuan keuangan Sunprima menunaikan kewajibannya dalam PKPU. Bank Mandiri yang jadi salah satu kreditur PKPU Sunprima misalnya mengusulkan agar menggaet Ernst & Young guna melakukan audit forensik atas kesehatan keuangan Sunprima. Department Head Legal Litigation 2 Bank Mandiri Sigit Yuniarso bilang ada dua faedah jika audit forensik dilakukan. Pertama, tentu soal penelusuran aset-aset dalam rangka upaya perolehan pengembalian kredit PT SNP. Kedua hal tersebut juga berguna mengungkap aliran dana dari para kreditur, termasuk jika adanya penyalahgunaan. "Karena auditor forensik itu agak berbeda dengan auditor biasa, dia auditor khusus memang khusus menangani penelusuran aset dan aliran dana," jelas Sigit saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (23/7). Terkait usul tersebut, salah satu pengurus PKPU Sunprima Irfan Aghasar menyatakan, pilihan mengganti KAP, sepenuh merupakan wewenang debitur. "Karena ini prosesnya adalah PKPU, bukan pailit. Jadi direksi, melalui RUPS masih punya kewenangan, salah satunya untuk mengganti atau tidaknya KAP," kata Irfan kepada Kontan.co.id. Dalam proses PKPU, Sunprima sendiri punya tagihan senilai Rp 4,094 triliun. Rinciannya ada lima kreditur konkuren (tanpa jaminan) dengan tagihan Rp 338 juta, dan Rp 3,957 triliun untuk 354 kreditur separatis (pegang jaminan). Ditambah adanya tagihan bunga dan denda senilai Rp 17,020 miliar dari kreditur separatis. Sementara rincian kreditur separatisnya adalah, 14 kreditur berasal dari perbankan dengan tagihan senilai Rp 2,22 triliun, dan 336 pemegang MTN dengan tagihan senilai Rp 1,85 triliun. https://nasional.kontan.co.id/news/snp-finance-belum-berencana-mengganti-deloitte diakses 8 Agustus 2018
OJK: Kami tak berwenang mengganti Deloitte KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK Bambang Budiawan menyatakan pihaknya tak berwenang mengganti Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan alias SNP Finance.
"Perubahan atau penggantian KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk audit SNP Finance bukan wilayahnya OJK. Namun OJK berkepentingan terhadap kualitas audit pada industri jasa keuangan," katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (23/7). Asal tahu, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menemukan beberapa celah audit Sunprima yang dilakukan oleh Deloitte sebagai KAP. Pertama, mengenai skeptisme yang perlu dimiliki auditor serta pemahaman mengenai sistem pencatatan yang digunakan perusahaan. Kedua, pengujian yang dilakukan kantor akuntan publik yang diduga tidak sampai ke dokumen dasar. Hal ini pula yang menjadi alasan para kreditur Sunprima dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk mengganti Deloitte. Terlebih, para kreditur ingin agar Sunprima segera merampungkan laporan keuangannya, agar dapat menunjukkan kemampuannya menunaikan PKPU. "Pada prinsipnya penggunaan KAP oleh SNP Finance kemudian diniatkan untuk diganti, menjadi klausul dari perjanjian antara kreditur dan SNP. Namun saat pertemuan kami dengan kreditur sudah terang benderang dijelaskan oleh kami ke mengenai akar permasalahan," jelas Bambang Dalam proses PKPU, Sunprima sendiri punya tagihan senilai Rp 4,094 triliun. Rinciannya ada lima kreditur konkuren (tanpa jaminan) dengan tagihan Rp 338 juta, dan Rp 3,957 triliun untuk 354 kreditur separatis (pegang jaminan). Ditambah adanya tagihan bunga dan denda senilai Rp 17,020 miliar dari kreditur separatis. Sementara rincian kreditur separatisnya adalah, 14 kreditur berasal dari perbankan dengan tagihan senilai Rp 2,22 triliun, dan 336 pemegang MTN dengan tagihan senilai Rp 1,85 triliun. Izin Sunprima dicabut Saat ini operasi Sunprima sendiri memang telah dibekukan OJK sejak 14 Mei 2018, dikana alasan utamanya masalah kegagalan Sunprima membayar Medium Term Notes yang dijualnya. Pun melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Nomor S-247/NB.2/2018, Sunprima belum menyampaikan keterbukaan informasi kepada seluruh kreditur dan pemegang medium term notes (MTN) sampai dengan berakhirnya batas waktu sanksi peringatan ketiga. Ini seharusnya masuk dalam laporan keuangan Sunprima 2017, yang tengah digarap Deloitte. Terkait pembekuan, Bambang bilang, sedianya izin Sunprima bisa sekaligus dicabut, jika Sunprima tak segera menyelesaikan masalahnya. "Izin dicabut kalau durasi pembekuan usaha berakhir. Sekitar November mungkin, enam bulan sejak dibekukan," lanjut Bambang. https://nasional.kontan.co.id/news/ojk-kami-tak-berwenang-mengganti-deloitte?page=2 diakses 8 Agustus 2018
Ini hasil pemeriksaan Kemkeu terkait peran Deloitte di kasus SNP Finance KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan sudah selesai memeriksa Deloitte sebagai kantor akuntan publik terkait kasus gagal bayar MTN SNP Finance. Deloitte merupakan lembaga yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. Langgeng Subur, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan mengatakan, pemeriksaan baru selesai. "Kami sudah menyampaikan daftar temuan sementara," kata Langgeng kepada kontan.co.id, Selasa (17/7).
Selanjutnya, kantor akuntan publik Deloitte akan menyampaikan tanggapannya. Asal tahu saja, ada beberapa temuan yang disoroti Kementerian Keuangan terkait Deloitte. Pertama, mengenai skeptisme yang perlu dimiliki auditor serta pemahalan mengenai sistem pencatatan yang digunakan perusahaan. Kedua, pengujian yang dilakukan kantor akuntan publik yang diduga tidak sampai ke dokumen dasar. Menurut Langgeng, jika terbukti bersalah, ada kemungkinan Kemkeu menerapkan sanksi kepada Deloitte terkait kasus SNP Finance. Terkait ini, Kemkeu akan beraudiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemkeu juga akan meminta pandangan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kemudian Kemkeu baru akan menyampaikan sanksi ke Deloitte jika terbukti bermasalah https://keuangan.kontan.co.id/news/inil-hasil-pemeriksaan-kemkeu-terkait-peran-deloitte-dikasus-snp-finance diakses 8 Agustus 2018
Ada Apa dengan Deloitte dan SNP Finance? Ini Penjelasannya Market - Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia 02 August 2018 10:37 Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Akuntan Publik (KAP) di bawah entitas Deloitte Indonesia disebut-sebut terkait dengan kasus gagal bayar Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Sebenarnya bagaimana kaitan Deloitte dalam kasus tersebut? Marketing & Communications Lead of Deloitte - Indonesia, Steve Aditya mengungkapkan Satrio Bing Eny & Rekan (SBE), KAP yang merupakan salah satu entitas Deloitte Indonesia memang melakukan general audit atas laporan keuangan SNP Finance. Namun, laporan auditor independen atas Laporan keuangan SNP terakhir yang dikeluarkan adalah untuk tahun buku 2016. "Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa Deloitte - Indonesia diwakili oleh lima entitas, satu diantaranya adalah Kantor Akuntan Publik SBE. Jadi, yang melakukan general audit terhadap laporan keuangan SNP adalah SBE," ujarnya saat bertemu CNBC Indonesia , seperti dikutip Kamis (2/8/2018). Steve menuturkan, SBE terakhir kali menerbitkan laporan auditor Independen atas laporan keuangan SNP untuk tahun buku 2016. Audit tersebut tidak terkait dengan keperluan penerbitan MTN yang dilakukan SNP pada 2017 dan 2018. SBE juga tidak pernah dimintai persetujuan maupun diberitahu oleh SNP jika laporan audit atas laporan keuangan SNP digunakan sebagai rujukan dalam penerbitan Medium Term Notes (MTN). "SNP mencantumkan laporan keuangan yang telah diaudit pada offering circular mereka tanpa memberitahu kami. Padahal, sesuai surat perikatan audit, jika mereka ingin mencantumkan nama kami dalam dokumen apa pun, harus memberitahu kami," jelasnya. Steve juga menegaskan, audit dilakukan SBE atas laporan keuangan SNP sudah berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). "Kami juga memiliki standar pengendalian mutu yang ketat. Sebelum laporan auditor independen diterbitkan harus melalui penelaahan pengendalian mutu internal yang ketat yang dilakukan oleh rekan/partner dan manajer yang tidak terlibat dalam perikatan audit," paparnya. Dalam kesempatan tersebut, Steve juga menegaskan sebagai KAP, tugas dan tanggung jawab SBE sebatas pada mengaudit laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, apakah sudah disajikan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. "Sementara penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab
manajemen perusahaan, dalam hal ini SNP," imbuhnya. Steve menambahkan, untuk laporan keuangan SNP tahun 2017, SBE masih dalam tahap awal proses audit dan belum mengeluarkan laporan auditor independen. Semenjak izin SNP dibekukan, SBE sulit berkomunikasi dengan manajemen SNP sehingga tidak dapat melanjutkan proses audit. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah mengantongi sanksi terhadap KAP yang selama ini mengaudit laporan keuangan SNP Finance. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Kementerian Keuangan Langgeng Subur mengemukakan, pemerintah saat ini hanya tinggal menunggu tanda tangan Sekretaris Jenderal perihal sanksi yang dikenakan bagi Deloitte. "Kami sudah berikan kepada pak Sekjen, dan tinggal di tanda tangan," kata Langgeng, Senin (30/7/2018). Meski demikian, Langgeng enggan membeberkan secara rinci sanksi apa yang bakal dikenakan kepada KAP yang bertanggung jawab tersebut. Menurutnya, keputusan pemberian sanksi akan diberikan dalam beberapa hari ke depan. "Mungkin 5 hari dari sekarang. Jangan mendahului, tidak boleh," ungkapnya. Dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan, bendahara negara mengakui adanya indikasi kelalaian yang dilakukan KAP dalam mengaudit laporan keuangan anak usaha Grup Columbia tersebut. Namun di akhir pemeriksaan, ada beberapa temuan yang disoroti, antara lain scepticisme yang dianggap perlu dimiliki auditor, serta pemahaman terhadap sistem pencatatan yang digunakan perusahaan. Adapun yang kedua, pengujian yang dilakukan KAP terhadap SNP Finance tidak sampai pada dokumen dasar. "Karena AP [akuntan publik] sudah lama memegang PT SNP sebagai clientnya, maka ada hal-hal yang langkah audit harus diperdalam, menjadi tidak dilakukan," kata Langgeng. "Mungkin 5 hari dari sekarang. Jangan mendahului, tidak boleh," ungkapnya. Bagi KAP yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi yang akan dikenakan pun terbagi dengan berbagai jenis. Seperti rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, sampai dengan pembatasan pemberian jasa kepada suatu entitas. (roy) https://www.cnbcindonesia.com/market/20180802101243-17-26563/ada-apa-dengandeloitte-dan-snp-finance-ini-penjelasannya diakses 8 Agustus 2018
Kemenkeu Sudah Kantongi Sanksi Deloitte Soal Kasus SNP Market - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia 30 July 2018 15:54 Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah mengantongi sanksi terhadap Deloitte, kantor akuntan publik (KAP) yang selama ini mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Kepala Pusat Pembinaan Profesi Kementerian Keuangan Langgeng Subur mengemukakan, pemerintah saat ini hanya tinggal menunggu tanda tangan Sekretaris Jenderal perihal sanksi yang dikenakan bagi Deloitte. "Kami sudah berikan kepada pak Sekjen, dan tinggal di tanda tangan," kata Langgeng, Senin (30/7/2018). Meski demikian, Langgeng enggan membeberkan secara rinci sanksi apa yang bakal dikenakan kepada Deloitte. Menurutnya, keputusan pemberian sanksi akan diberikan dalam beberapa hari ke depan.
"Mungkin 5 hari dari sekarang. Jangan mendahului, tidak boleh," ungkapnya. Dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan, bendahara negara mengakui adanya indikasi kelalaian yang dilakukan KAP dalam mengaudit laporan keuangan anak usaha Grup Columbia tersebut. Namun di akhir pemeriksaan, ada beberapa temuan yang disoroti, antara lain scepticisme yang dianggap perlu dimiliki auditor, serta pemahaman terhadap sistem pencatatan yang digunakan perusahaan. Adapun yang kedua, pengujian yang dilakukan KAP terhadap SNP Finance tidak sampai pada dokumen dasar. "Karena AP [akuntan publik] sudah lama memegang PT SNP sebagai clientnya, maka ada hal-hal yang langkah audit harus diperdalam, menjadi tidak dilakukan," kata Langgeng. "Mungkin 5 hari dari sekarang. Jangan mendahului, tidak boleh," ungkapnya. Bagi KAP yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi yang akan dikenakan pun terbagi dengan berbagai jenis. Seperti rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, sampai dengan pembatasan pemberian jasa kepada suatu entitas. Bahkan, tak menutup kemungkinan ada pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda. Denda yang dimaksud adalah berkaitan dengan kewajiban auditor selaku anggota asosiasi yang harus memiliki izin, dan mengikuti pendidikan. "Denda ini tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan yang bersangkutan sebagai auditor," tulis pasal yang tertuang dalam UU 5/2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan 154/MK.1/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik. https://www.cnbcindonesia.com/market/20180730155255-17-26052/kemenkeu-sudahkantongi-sanksi-deloitte-soal-kasus-snp diakses 8 Agustus 2018
Setelah Dibekukan, Izin Usaha SNP Finance Terancam Dicabut! Market - Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia 29 July 2018 14:22 Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pembekuan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Hal tersebut dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. "Berdasarkan hasil monitoring OJK, sampai dengan tanggal batas waktu Sanksi Peringatan Ketiga, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan belum menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan Pasal 55 POJK Nomor 29/POJK.05/2014," tulis surat OJK yang disampaikan kepada Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi SNP. "Untuk itu, OJK menetapkan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha kepada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang diberikan untuk jangka waktu enam bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan," demikian ungkap OJK dalam suratnya yang ditandatangani langsung Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Moch Ihsanuddin seperti dikutip CNBC Indonesia, Minggu (29/7/2018). Dengan dibekukannya kegiatan usaha tersebut, maka SNP Finance dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan. Jika sebelum berakhirnya jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan telah memenuhi ketentuan Pasal 55 POJK Nomor 29/POJK.05/2014, maka OJK akan mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha. "Namun, jika sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha masih berlaku dan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan dan tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 55 POJK Nomor 29/POJK.05/2014, maka OJK dapat langsung mengenakan sanksi
Pencabutan Izin Usaha," tulis OJK. OJK memberikan ultimatum pada 9 Juli 2018 sampai 9 Januari 2018. Jika dalam jangka waktu 6 bulan tersebut SNP Finance tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 maka OJK akan mencabut izin usaha SNP Finance. Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga telah merampungkan proses pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik (KAP), Deloitte yang selama ini mengaudit laporan keuangan SNP Finance. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam satu bulan terakhir, Kemenkeu masih akan menunggu KAP yang bersangkutan, dalam hal ini Deloitte untuk menyampaikan tanggapannya kepada pemerintah "Pemeriksaan baru selesai, kami sudah menyampaikan daftar temuan sementara. KAP akan menyampaikan tanggapannya," kata Kepala Pusat Pembinaan Profesi Kemenkeu Langgeng Subur kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan, ada beberapa temuan yang disoroti. Pertama, mengenai scepticisme yang dianggap perlu dimiliki auditor, serta pemahaman terhadap sistem pencatatan yang digunakan perusahaan. "Karena AP [akuntan publik] sudah lama memegang PT SNP sebagai clientnya, maka ada hal-hal yang langkah audit harus diperdalam, menjadi tidak dilakukan," kata Langgeng. Adapun yang kedua, adalah pengujian yang dilakukan KAP terhadap SNP Finance tidak sampai ke dokumen dasar. "Kira-kira ini yang akan dibahas dengan KAP [Deloitte] pagi ini," jelas dia. Langkah selanjutnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merumuskan kebijakan apa yang paling tepat untuk menangani persoalan ini. https://www.cnbcindonesia.com/market/20180729132214-17-25931/setelah-dibekukan-izinusaha-snp-finance-terancam-dicabut diakses 8 Agustus 2018
Kemenkeu Soal SNP Finance: Dari Akuntan Ada Kelalaian! Market - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia 05 July 2018 11:10 Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik (KAP), Deloitte yang selama ini mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Adapun proses penyelidikan, sudah berlangsung sejak akhir bulan Ramadan, dan ditargetkan selesai pada pertengahan Juli 2018. Lantas, apa saja fakta yang ditemukan bendahara negara dari pemeriksaan yang sudah dilakukan? Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kemenkeu Langgeng Subur mengakui adanya indikasi kelalaian yang dilakukan KAP dalam mengaudit laporan keuangan anak usaha Grup Columbia tersebut. Hal ini, masih terus didalami. "Auditor ada kemungkinan jadi lengah/lalai/menganggap enteng persoalan. Kami masih menduga kesana," kata Langgeng saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Kamis (5/7/2018). Langgeng menjelaskan, bendahara negara saat ini tengah mendalami laporan opini KAP terhadap SNP Finance yang bukan ditandatangani oleh akuntan publik (AP), melainkan oleh manager KAP sejak SNP menjadi klien Deloitte. "Ini sudah terjadi sejak lebih dari 5 tahun ke belakang. Jadi tetap atas nama KAP, tetapi manager dari team auditornya dia-dia saja," katanya.
Dalam peraturan perundang-undangan, kerjasama KAP dan suatu institusi tertentu tidak mengenal batasan waktu masa kerja. Namun bagi AP, hanya dibatasi selama 5 tahun masa kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Namun, Langgeng tak memungkiri, dalam payung hukum tidak diatur secara rinci batasan tim atau manager untuk mengaudit seorang klien. Ada beberapa alasan yang mendasari hal itu. "Karena belum tentu mereka sebagai akuntan publik. Bisa jadi mereka hanya sebagai akuntan, belum sebagai akuntan publik. Sementara PMK dan aturan lainnya baru mengatur akuntan publik," kata Langgeng. https://www.cnbcindonesia.com/market/20180705110450-17-22037/kemenkeu-soal-snpfinance-dari-akuntan-ada-kelalaian diakses 8 Agustus 2018 Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan menegaskan masih melakukan penyelidikaan kasus gagal bayar bunga medium term notes (MTN) PT Sunprima Nusantara (SNP) pada 9 Mei dan 14 Mei 2018 yang ditaksir mencapai Rp 6,75 miliar dari dua seri MTN. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Langgeng Subur mengatakan, proses pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik (KAP) yang mengaudit anak usaha Grup Columbia itu masih terus dilakukan. Pemerintah menargetkan bisa menyelesaikan penyelidikan kasus tersebut pada pertengahan bulan ini dengan tetap melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta masukan dari masyarakat setempat. "Pemeriksaan masih berlangsung saat ini, baru selesai pertengahan Juli," kata Langgeng saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Kamis (5/7/2018). Langgeng menegaskan, sudah menjadi kewajiban bendahara negara sebagai pembina dan pengawas dari auditor untuk melakukan pemeriksaan berkala serta pemeriksaan khusus, yang dalam hal ini adalah auditor SNP Finance. "Yang sedang kami dalami adalah bukan Akuntan Publik yang menandatangani laporan opini Kantor Akuntan Publik (KAP), tetapi manajer KAP yang terus-terusan dipakai sejak awal SNP. Jadi clientnya Deloitte. Itu sudah terjadi sejak lebih dari 5 tahun ke belakang," papar Langgeng. Seperti diketahui, SNP Finance telah mengalami gagal bayar (default) atas Medium Term Notes yang diterbutkan SNP Finance pada 9 Mei dan 14 Mei 2018. Total kewajiban bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp 6,75 miliar dari dua seri MTN. Seri MTN V SNP Tahap II senilai Rp 5,25 miliar jatuh tempo 9 Mei 2018 dengan nilai pokok Rp 200 miliar yang terbit Februari 2018 dengan Rating Pefindo idA/Stable dengan kupon 10,5%. Kedua bunga MTN III seri B senilai Rp 1,5 miliar yang diliris 13 November 2018 senilai Rp 50 miliar dengan kupon 12,12% dengan Rating idA/Stable. Menurut data dari KSEI, seluruh nilai MTN sebesar Rp 1,852 triliun dengan jatuh tempo dan seri yang berbeda. Nilai MTN yang jatuh tempo 2018 sebesar Rp725 miliar dengan 5 seri. Sementara MTN yang jatuh tempo 2019 sebesar Rp 817 miliar dengan 10 Seri dan yang jatuh tempo 2020 sebesar Rp 310 miliar dengan 4 seri. Semua dengan rating idA/Stable dari Pefindo. Cerita kemudian berlanjut, ternyata perseroan juga seret membayar utang kepada para krediturnya. Tak tanggung-tanggung nilai kredit SNP Finance ke 14 bank mencapai Rp 6 triliun.
Deloitte terseret kasus SNP Finance June 22, 2018 Beberapa hari belakangan ini pemberitaan terkait kasus SNP Finance cukup menghebohkan publik. Tiba-tiba saja PT SNP Finance (Perusahaan Multifinance) ini mengalami default (gagal bayar) atas kewajibannya kepada sejumlah krediturnya. Dikutip dari situs Kontan, nilai gagal bayar SNP Finance tersebut berjumlah Rp. 4,07 triliun dengan rincian 2,22 triliun kepada 14 Bank dan 1,85 triliun kepada 336 pemegang medium term note (MTN). Akibat dari gagal bayar tersebut, maka SNP Finance mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Bank Mandiri merupakan salah satu kreditur yang memberikan pinjaman kepada SNP Finance. Dikabarkan bahwa Bank Mandiri sangat terkejut atas default SNP Finance dalam memenuhi kewajibannya. Pasalnya Bank Mandiri memberikan pinjaman kepada SNP Finance setelah meninjau laporan keuangan SNP Finance yang telah diaudit oleh Deloitte. Laporan keuangan SNP Finance yang diaudit oleh Deloitte tersebut menjadi acuan bagi kreditur dan investor untuk menilai kelayakan SNP Finance sebelum memberi pinjaman dan berinvestasi di surat utang. Namun laporan keuangan hasil audit Deloitte menyatakan bahwa SNP Finance memiliki ekuitas Rp. 733 miliar (posisi 31 Des 2017), namun faktanya hasil temuan OJK menyatakan bahwa SNP Finance memiliki ekuitas yang minus, sehingga hal tersebut tersebut mengindikasikan bahwa keuangan SNP Finance tidak sehat. Namun mengapa Delloite sebagai kelompok KAP the big four didunia ini tidak mampu mendeteksi kondisi keuangan SNP Finance? Sehingga hal tersebut berdampak buruk kepada kreditur yang memberikan pinjaman kepada SNP Finance. Atas kasus tersebut banyak pihak mempertanyakan kualitas dan reputasi Deloitte sebagai KAP the big four. Saat ini OJK telah membekukan izin usaha SNP Finance. OJK bersama Kementrian Keuangan juga sedang melakukan investigasi terhadap Deloitte. Jika Deloitte terbukti melanggar, maka sanksi terberat yang dihadapi Delloite adalah pencabutan izin bisnis. Kasus Delliote dan SNP Finance ini mengingatkan kita dengan skandal kasus salah satu KAP terbesar yakni KAP Arthur Andersen. KAP Andersen menuai banyak tuntutan sampai pada akhirnya harus ditutup pada 2002 karena praktik moral hazard tersebut. Sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur dalam POJK Nomor 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Dalam Pasal 7 huruf d dikatakan bahwa: AP dan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan oleh Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada saat pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan; dan Jika Deloitte terbukti melanggar Pasal 7 huruf d tersebut maka OJK dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan. Terkait dengan pencabutan izin usaha/bisnis merupakan kewenagan Kementrian Keuangan. https://cakaphukum.com/2018/06/deloitte-terseret-kasus-snp-finance/ diakses 8 Agustus 2018
Gagal Bayar Bunga MTN SNP Finance: Dimana Tanggung Jawab Pefindo dan Deloitte By Lulu Badriyah on 18/05/2018 No Comment Oleh Biro Riset Infobank “Saya beli medium term notes (MTN) milik SNP Finance karena Rating Pefindo idA/Stable. Itu diupdate terus sampai Maret 2018 tetap idA/Stable. Plus, akuntan publiknya dari Deloitte. Siapa yang tidak percaya? Deloitte Bro “demikian kata seorang investor yang membeli MTN Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) kepada InfoBank. Diketahui, SNP Finance pada 9 Mei dan 14 Mei mengalami gagal bayar atas MTN yang diterbitkan. Total kewajiban bunga utang yang belum dibayar adalah Rp6,75 miliar dari dua seri MTN. Pertama MTN V SNP Tahap II senilai Rp5,25 miliar yang jatuh tempo 9 Mei 2018 dengan nilai pokok Rp200 miliar yang terbit Februari 2018 dengan Rating Pefindo idA/Stable dengan kupon 10,5%. Kedua bunga MTN III seri B senilai Rp1,5 miliar yang diliris 13 November 2018 senilai Rp50 miliar dengan kupon 12,12% dengan Rating idA/Stable. Menurut data dari KSEI, seluruh nilai MTN sebesar Rp1,852 triliun dengan jatuh tempo dan seri yang berbeda. Nilai MTN yang jatuh tempo 2018 sebesar Rp725 miliar dengan 5 seri. Sementara MTN yang jatuh tempo 2019 sebesar Rp817 miliar dengan 10 Seri dan yang jatuh tempo 2020 sebesar Rp310 miliar dengan 4 seri. Semua dengan rating idA/Stable dari Pefindo. “Sekarang kita percaya siapa? Kalau hasil Rating idA/Stable saja begini? Lalu kita percaya angka-angka siapa, jika hasil audit Kantor Akuntan Publik Depoitte yang caliber dunia saja begini. Siapa yang harus bertanggung jawab,” lanjut cerita investor yang membeli MTN lebih dari Rp75 miliar. Pertanyaan lanjutan, apakah hanya SNP Finance saja yang hasil auditnya tidak sesuai kenyataan? Apakah memang kualitas audit dari Kantor Akuntan Publik Depoitte demikian? Sampai saat ini, belum ada konfirmasi dari pihak KAP Deloitte. Disebut-sebut hasil duit tidak sesuai kondisi yang sebenarnya. Misalnya, jumlah account receivable tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi, Deloitte tidak melihatnya atau bertindak. Saat ini belum diketahui secara pasti berapa bolongnya SNP Finance ini. Jumlah aktiva tidak sesuai dengan pasiva. Ada kesan penggelembungan asset , atau tagihan fiktif – pura-pura nasabahnya banyak. Seperti biasa, jika demikian ada double pledge atau lebih seperti kasus Arjuna Finance dan saudaranya Bima Finance. Lalu, modusnya sama memasukan ke Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sunprima (SNP) Finance ini merupakan grup dari Colombia yang sudah lebih dari 30 tahun berbisnis barang-barang elektronik. Leo Chandra merupakan pendiri dari Colombia yang mempunyai 358 outlet dan 27 mobile outlet. Pemegang saham SNP Finance 66,65% dimiliki oleh Leo Chandra dan keluarga melalui PT Cipta Pratama Mandiri dan 33,35% melalui kepemilikan langsung. Siapa yang tidak percaya dengan Columbia yang sudah lebih tiga puluh tahunan di bisnis kredit barang elektronik. Menurut dugaan, hasil “abal -abal” dari KAP ini bisa jadi yang dipakai oleh Pefindo menentukan rating idA/Stable. Jadi, Pefindo sepertinya hanya membuat stampel saja. Atau, juga Deloitte juga hanya menjadi stampel? Tentu tidak jika pernah di audit oleh Deloitte. Tapi, bukan tidak mungkin ada negosisasi dari hasil temuan – atau ada management letter . Siapa yang mengawasi KAP? Inilah satu-satunya pekerjaan Kementerian Keuangan yang tidak pindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kantor akuntan publik masih di bawah Kementerian Keuangan RI. Bagaimana pengawasannya? Jujur hampir tidak ada pengawasan
terhadap KAP di Indonesia. Jadi, karena tidak ada yang mengawasi dengan benar dan proper maka sudah sepantasnya perilaku dari KAP sesukanya. Apakah dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga akan memeriksa akuntan dari Deloitte yang memeriksa SNP Finance – yang diduga hasil audit tidak sama dengan kenyataan hingga menyebabkan kreditur apes tak terbayarkan bunganya? Apalagi secara bersamaan melakukan langkah PKPU. Kisah Enron dan KAP Arthur Andersen tahun 2001 merupakan skandal Kantor Akuntan dengan perusahaan yang diperiksanya. Waktu itu, Enron yang merugi dicatatkan laba besar, sehingga merugikan investor. Hasil audit dan kenyataan yang berbeda. Oleh KAP Arthur Anderson, Enron pada Oktober 2001 menerbitkan laporan keuangan tercatat laba US$393 juta atau naik US$100 juta, padahal sejatinya rugi US$644 juta. Enron perusahaan gas di Amerika Serikat ini akhirnya mempensiunkan 5000 karyawannya dan KAP Andersen menuai banyak tuntutan, dan akhirnya harus ditutup tahun 2002 karena moral hazard ini. Sejumlah kalangan, seperti investor, dan pelaku serta otoritas keuangan, menunggu langkah IAI dan Kantor Kementrian Keuangan yang mengawasi Kantor Akuntan. Jangan-jangan di Depkeu tidak ada orang yang mengawasi karena tidak ada satu pun kantor akuntan yang merasa diawasi. Padahal, kantor akuntan itu awal dari semua moral hazard di dalam urusan debitur dengan kreditur. Seperti penuturan beberapa bankir, banyak bank juga mengalami tertipu akibat akuntan publik dari debitur yang sembarangan tapi dipoles oleh KAP menjadi layak kredit. Akhirnya SNP Finance menimbulkan dampak berantai. Gagal bayarnya SNP Finance ini akan merember ke industri multifinance semakin tidak dipercaya oleh bank. Apakah hanya SNP Finance setelah Arjuna Finance dan Bima Finance, Mandiri Finance Indonesia, IBF dan SAF? Lalu, bank-bank yang membeli MTN dan yang memberi kredit ke SNP Finance yang beredar di pasar total mencapai Rp4,2 triliun – yang Rp1,8 triliun dari MTN. Kasus gagal bayar ini telah membuat susah bank-bank yang membeli MTN maupun yang memberikan kredit. Apakah sanksinya akan seperti kisah Enron dan KAP Arthur Andersen di AS yang dicabut lisensinya? Apakah kebohongan ini hanya terjadi pada SNP Finance saja dari ribuan perusahaan yang sudah di audit oleh KAP Deloitte & Partner? Pemerintah harus bertindak jika trust level di kalangan investor kembali kuat. Lalu, sekarang kita percaya siapa jika Rating Pefindo yang per Maret 2018 saja masih idA/Stabel dengan reputasi global KAP Deloitte saja jebol begini? Harus ada penertiban terhadap kantor-kantor KAP ini karena jujur saja merontokan kredibilitas pasar dan kreditur. Hal yang sama juga harus dilakukan koreksi terhadap Rating Pefindo yang jujur saja kecolongan seperti ini. Akibat Rating Pefindo dan KAP Deloitte ini kini 17 bank kreditur harus menanggung beban Rp4,2 triliun. Inilah efek berantainya, dan bukan tak mungkin akan menyeret sejumlah bank bank kecil yang membeli dan membiayai MTN dan memberikan kredit. Bikin susah multifinance lain untuk memperoleh pembiayaan bank dan ini akan berantai membuat kesulitan akibat salah beli akibat laporan keuangan yang dipoles habis. http://infobanknews.com/gagal-bayar-bunga-mtn-spn-finance-dimana-tanggung-jawab pefindo-dan-deloitte/ diakses 8 Agustus 2018
Mengapa Kegiatan Usaha PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dibekukan OJK ? March 6, 2016 Pada tanggal 14 Mei 2018, OJK melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Nomor S-247/NB.2/2018 membekukan kegiatan usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Lalu, dosa apa yang telah dilakukan Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) yang fokus pada pembiayaan produk rumah tangga (elektronik dan furniture) ini ? Ternyata pembekuan kegiatan usaha tersebut berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Adapun Pasal yang dilanggar adalah Pasal 53 yang berbunyi: “Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan
informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK”. Yang menjadi pertanyaaan adalah siapa pihak yang dirugikan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan? PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dikabarkan belum menyampaikan keterbukaan informasi kepada seluruh kreditur dan pemegang Medium Term Notes (MTN ) sampai dengan berakhirnya batas waktu sanksi peringatan ketiga. Dalam hal ini OJK telah memberikan sanksi peringatan pertama hingga sanksi peringatan ketiga. Maka mengacu ke Pasal 65 ayat 1 yang berbunyi: “Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 37 ayat (2) huruf b, Pasal 37 ayat (3) huruf b, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (4), Pasal 51, Pasal 52, dan/atau Pasal 53 Peraturan OJ K ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; dan c. pencabutan izin usaha.” Maka menurut analisa kami keputusan OJK membekukan usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dianggap sudah sangat tepat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun yang perlu diingat bahwa sanksi pembekuan kegiatan usaha ini berlaku hanya selama 6 bulan saja (Pasal 65 ayat 6). Artinya PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dilarang melakukan kegiatan usaha selama 6 bulan sejak surat penetapan (Pasal 65 ayat 8). Namun bila PT Sunprima Nusantara Pembiayaan memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 53 diatas sebelum sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir maka OJK akan mencabut sanksi pembekuan tersebut (Pasal 65 ayat 9). Selanjutnya bila PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tetap melakukan kegiatan usaha selama periode sanksi pembekuan berlaku maka OJK akan langsung mengenakan sanksi pencabuatan izin usaha (Pasal 65 ayat 10), demikian juga bila setelah sanksi pembekuan usaha berakhir, namun PT Sunprima Nusantara Pembiayaan belum juga memenuhi ketentuan maka OJK akan encabut izin usahanya (Pasak 65 ayat 11). Diluar hal tersebut diatas, OJK juga melarang PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk melakukan tindakan atau keputusan: 1. Menggunakan dana keuangan Perusahaan dan atau melakukan transaksi keuangan yang tidak wajar; 2. Menambah penerbitan surat utang dalam bentuk apapun termasuk MTN; 3. Mengambil tindakan dan atau perbuatan hukum yang memperburuk kondisi Perusahaan; dan 4. Melakukan pergantian pengurus Perusahaan tanpa persetujuan OJK.
Harapannya semoga PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dapat segera memenuhi ketentuan pasal 53 tersebut dan mengikuti instruksi yang dijelaskan dalam surat pembekuan kegiatan usaha tersebut. https://cakaphukum.com/2016/03/travel-startup-offers-half-price-hotel-deals-if-yourewilling-to-share-with-a-stranger/ diakses 8 Agustus 2018
