materi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Hukum telah mencakup segala aspek kehidupan manusia.Manusia sebagai makhluk social kini tidak luput dari banyaknya aturan yang memang wajib ditaati,tujuannya agar manusia dapat hidup tertib,nyaman,aman,dan tentram.Selain itu,adanya aturan atau hukun juga dapat dijadikan batasan dari berbagai perilaku manusia.Tentunya apabila dalam suatu keihidupan tidak ada hokum yang berlaku ,kehidupan keidupan tersebut akan menjadi kacau karena manusiaakan berbuat semaunya sesuai sesuai dengan kehendak pribadi.Namun sebagai kaidah dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara,masih banyak banyak terdapat praktik –  praktik pelanggaran hukum hukum yang tak jarang justru dilakukan oleh para aparat yang dianggap penegak hukum hukum yang telah menjadi sifat alami makhluk hidup (termasuk manusia) di mana yang kuat atau mayoritas cenderung melanggar hak pihak yang lemah atau minoritas .Golongan mayoritas seringkali menyalah gunakan kekuasaanya untuk melakukan berbagai hal yang lepas dari koridor atau pelanggaran dan ketidakadilan dan ini tidak boleh dibiarkan begitu sja,Maka untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah,akhirnya muncullah konsep Rule of Law yang dimaksud untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak menyalah gunakan kekuasaan untuk menindas kau tak berdaya sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu Negara huku,semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama,yakni tunduk kepada hukum yang adil

1

B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian Rule of Law ? 2. Bagaimana sejarah terbentunya Rule of Law 3. Apa saja prinsip Rule of Law ? 4. Apakah fungsi Rule of Law ? 5. Bagaimana pelaksanaan Rule of Law ?

C. Tujuan Masalah 1. Untuk mengetahui pengertia Rule of Law 2. Untuk mengetahui sejarah terbentuknya Rule of Law 3. Untuk mengetahui prinsip-prinsip Rule of Law 4. Untuk mengetahui Fungsi Rule of Law 5. Untuk mengetahui pelaksanan Rule of Law

2

BAB II ISI A. PENGERTIAN RULE OF LAW adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke 19 (sembilan belas), bertepatan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law   lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya.  Pengertian Rule of Law  menurut Friedman terbagi atas dua pengertian, yaitu pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara hakiki atau materiil (ideologi sense).  Pengertian Rule of Law  secara formal adalah kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power ), contohnya negara.  Rule of law

of Law secara hakiki terkait dengan penegakan rule of law   karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. Rule of law pada dasarnya berkaitan dengan keadilan, dengan demikian rule of law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat atau bangsa.

 Pengertian Rule

 Rule of law   dikatakan

sebagai suatu legalisme, sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

 Rule of law   merupakan

konsep tentang common law   di mana segena lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip egalitarian dan keadilan. Rule of law  adalah rule by the law  dan bukannya rule by the man , rule of law  lahir untuk mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi, asal lahirnya doktrin rule of law.Ada tidaknya rule of law dalam suatu negara ditentukan oleh “kenyataan” apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan tersebut, dalam arti perlakuan adil yang didapat, baik sesama warga negara maupun dari pemerintah. Oleh karenanya dalam pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu premis bahwa kaidah-kaidah yang dilaksanakan itu merupakan hukum yang adil, yang berarti bahwa kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat.

 Rule of law  merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologi yang

khas dan akar budaya yang khas pula. Rule of law   juga merupakan legalisme yaitu suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, negara dan masyarakat, sehingga memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologinya sendiri. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law  telah banyak dihasilkan di negara Indonesia, namun implementasi atau penegakannya belum mencapai hasil yang terbaik, sehingga rasa keadilan sebagai hasil perwujudan dari pelaksanaan rule of law belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

3

B. SEJARAH TERBENTUKNYA RULE OF LAW Latar belakang kelahiran rule of law: 1) Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara. 2) Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional. 3) Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke 19, seiring dengan negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law adalah konsep tentang common law Unsur-unsur rule of law menurut A.V. Dicey terdiri dari: Supremasi aturan-aturan hukum. Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Paham rule of law di Inggris diletakan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di Amerika di letakan pada hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham rule of law lahir dari paham kedaulatan Negara, melalui paham kedaulatan hukum untuk mengawasi pelaksanaan tugas kekuatan pemerintah. Di Indonesia, inti dari rule of law adalah  jaminan adanya keadilan bagi seluruh masyarakatnya, khususnya keadilan social. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law adalah:      

Adanya perlindungan konstitusional. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Pemilihan umum yang bebas. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi. Pendidikan kewarganegaraan.

C. Prinsip Rule of Law Prinsip-prinsip secara formal (in the formal sense) Rule Of Law tertera dalam UUD 1945 dan pasal pasal UUD negara RI tahun 1945. Inti dari Rule Of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial.  Prinsip-prinsip Rule of Law Secara Formal (UUD 1945) Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (pasal 27:1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ( pasal 28 D: 2)  Prinsip-prinsip Rule of Law secara Materiil / Hakiki : Berkaitan erat dengan the enforcement of the Rule of Law

4

Keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982)  Rule of law mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa (Satdjipto Rahardjo, 2003) Rule of law juga merupakan suatu legalisme, aliran pemikiran hukum, mengandung wawasansosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat dan negara. Rule of law merupakan suatu legalisme liberal (Satdjipto Rahardjo, 2003).  Menurut Albert Venn Dicey dalam Introduction to the Law of the Constitution, memperkenalkan istilah the Rule Of Law yang secara sederhana diartikan sebagai suatu keteraturan hukum.  Menurut Dicey terdapat 3 unsur yang fundamental dalam Rule Of Law, yaitu : Supremasi aturan-aturan hukum Kedudukan yang sama dimuka hukum Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang serta keputusan pengadilan. Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa dalam hubungan dengan negara hanya berdasarkan prinsip tersebut, maka negara terbatas dalam pengertian negara hukum formal, yaitu negara tidak bersifat proaktif melainkan pasif. Sikap negara yang demikian ini dikarenakan negara hanya menjalankan dan taat pada apa yang termaktub dalam konstitusi semata. Dalam hubungan negara hukum organisasi pakar hukum internasional, International Comission of Jurists (ICJ), secara intens melakukan kajian terhadap konsep negara hukum dan unsur-unsur esensial yang terkandung didalamnya. Secara praktis, pertemuan ICJ di Bangkok tahun 1965 semakin menguatkan posisiRule Of Law dalam kehidupan bernegara. Selain itu melalui pertermuan tersebut telah digariskan bahwa disamping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi, sehingga perlu dibentuk standar-standar sosial ekonomi. Komisi ini merumuskan syarat-syarat pemerintahan yang demokratis dibawah Rule Of Law yang dinamis, yaitu : Perlindungan konstitusional Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak Pemilihan umum yang bebas Kebebasan menyatakan pendapat Kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi Pendidikan kewarganegaraan Gambaran ini mengukuhkan negara hukum sebagai welfare state, karena sebenarnya mustahil mewujudkan cita-cita Rule Of Law sementara posisi dan peran negara sangat minimal dan lemah. Atas dasar inilah negara diberikan keluasan dan kemerdekaan bertindak atas dasar inisiatif parlemen. Dalam gagasan welfare state ternyata negara memiliki kewenangan yang relatif lebih besar, dibandingkan dengan format negara yang bersifat negara hukum formal saja. Selain itu, dalam welfare state yang terpenting adalah negara semakin otonomuntuk mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran negara bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Sejalan dengan kemunculan ide demokrasi konstitusional yang tak terpisahkan dengan konsep negara hukum, baik rechtsstaat maupun Rule of Law, pada prinsipnya memiliki kesamaan yang fundamental serta saling mengisi. Dalam prinsip negara ini unsur penting pengakuan adanya pembatatasan kekuasaan yang dilakukan   

5

secara konstitisional. Oleh karena itu, terlepas dari adanya pemikiran dan praktek konsep negara hukum yang berbeda, konsep negara hukum dan Rule of Law adalah suatu realitas dari cita-cita sebuah bangsa termasuk negara Indonesia. D. FUNGSI RULE OF LAW 1. Mengatasi Perselisihan Aturan hukum memastikan bahwa hakim memutuskan perselisihan dalam hal aturan yang diketahui dan umum yang ada dan tidak sesuai dengan keinginan yang diinginkan dari hasil tertentu. Tujuan hakim adalah untuk menjaga ketertiban, bukan untuk mencapai beberapa hasil spesifik atau mengarahkan sumber daya masyarakat kepada orang atau kegunaan tertentu. Fungsinya adalah untuk memastikan, mengartikulasikan, dan menyempurnakan aturan keadilan yang akan memungkinkan pelestarian tatanan sosial. Seorang hakim tidak mengeluarkan fatwa – dia hanya untuk memerintah ketika perselisihan diajukan kepadanya. Setelah undang-undang telah menarik batas-batas kebijaksanaan individu, pengadilan seharusnya tidak menebak-nebak penggunaan individu atas kebijaksanaan itu. Hakim harus melaksanakan hukum dan tidak mengubah hukum. 2. Memberikan Keadilan Hukum Keadilan distributif (yaitu, sosial) tidak dapat didamaikan dengan supremasi hukum. Aturan hukum hanya menetapkan aturan untuk permainan sosial. Aturan-aturan perilaku yang adil ini berlaku untuk sejumlah orang, kasus, dan kejadian yang belum diketahui dan tidak dapat ditentukan. A turan-aturan ini tidak memiliki referensi ke orang, tempat, atau objek tertentu. Singkatnya, hukum semacam itu tidak mencoba untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang atau pecundang atau apa yang akan muncul dari masyarakat dari aturan-aturan ini. 3. Memberikan Fungsi Administratif  Ada kecenderungan untuk fungsi pencarian hukum pemerintah menjadi bingung dengan fungsi administratifnya. Banyak dari apa yang kita anggap sebagai hukum hari ini adalah undang-undang administratif yang dimaksudkan untuk mengarahkan operasi internal pemerintah, daripada untuk mempertahankan keadilan. Dengan kata lain, aturan organisasi yang berwenang secara keliru diberi status yang sama dengan aturan umum keadilan. Ketika perbedaan antara perintah administratif dan aturan peradilan menjadi kabur, kekangan pada kekuatan pemerintah telah melemah. Hal ini menyebabkan kesan yang salah bahwa pejabat terpilih kami memiliki dan harus memiliki kekuasaan sebanyak mungkin dalam memutuskan aturan keadilan seperti dalam perumusan dan pelaksanaan proposal administratif. 3. Mengontrol sifat Pluralisme dan Konstitusionalisme Pluralisme dan konstitusionalisme memiliki sikap skeptis terhadap konsentrasi kekuasaan. Sedangkan kekuasaan adalah kekuatan yang dengannya seseorang dapat memaksa orang lain untuk patuh, otoritas adalah hak untuk mengarahkan dan memerintahkan (yaitu, untuk dipatuhi). Permintaan otoritas dan membutuhkan kekuatan. Otoritas dibatasi untuk area yang ditugaskan. Mengingat sifat manusia yang bisa binasa, ada kecenderungan kekuasaan untuk meluap batasnya. Kekuasaan yang dilakukan tanpa otoritas adalah ancaman terhadap kebebasan. Otoritas akan diperlukan bahkan jika masyarakat hanya terdiri dari orang-orang kudus dan orang bijak. Otoritas diperlukan untuk memastikan kesatuan tindakan dalam suatu

6

organisasi. Aktivitas yang sah memanggil otoritas menjadi ada. Ini adalah penciptaan posisi atau kantor, bukan janji seseorang untuk itu, yang mewakili penugasan otoritas yang otentik. Otoritas berjalan dengan kantor, tidak bersifat pribadi, dan pada dasarnya tidak bergantung pada orang yang menjalankannya. Kekuatan adalah alat kendali. Ini dilaksanakan secara sah ketika digunakan untuk melaksanakan fungsi kantor secara efektif. Jika daya melebihi sarana yang sesuai untuk fungsi-fungsi ini, itu menjadi tidak sah.







Pluralisme, baik sebab maupun akibat dari kebebasan, melibatkan keragaman, keragaman, dan sering kali, konflik. Pluralisme membutuhkan toleransi, kesukarelaan, dan kombinasi individualisme dan asosiasi sukarela. Tujuan dari pluralisme adalah penyebaran kekuasaan yang luas. Strukturnya adalah kelompok-kelompok sukarela yang bekerja di antara pemerintah nasional dan warga negara. Ketika kekuasaan disebarkan ke banyak tubuh, ketidakseimbangan kekuasaan dicegah dan individu dilindungi dari tirani yang satu, sedikit, atau banyak. Pluralisme berkaitan dengan distribusi otoritas dan fungsi di antara berbagai sektor masyarakat (yaitu, sektor ekonomi, politik, dan moral-budaya) dan di antara berbagai  jenis pengelompokan dalam masing-masing sektor ini. Masyarakat yang bebas menyukai proses dan perangkat yang membubarkan kekuasaan pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan kemungkinan untuk penggunaan kebebasan individu. Selain itu, sistem kepartaian, pers bebas, dan asosiasi sukarela membantu menahan pertanggungjawaban pejabat pemerintah. Politisi tetap bertanggung jawab, tidak hanya melalui pemilihan berkala, tetapi melalui publisitas konstan dari tindakan dan diskusi mereka dan melalui hak warga negara untuk berserikat bersama dan untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Kewaspadaan abadi masyarakat adalah pemeriksaan penting atas kekuatan pemerintah. E. PELAKSANAAN RULE OF LAW Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan sesuai dengan yang dharapkan, maka : · Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didassarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. b.Rule of law yang merupakan institusi social harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. c.Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan social, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dengan negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan. Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif, yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hukum progresif bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya.hukum progresif memuat kandungan yang kuat. Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan, kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu. Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan Rule of law antara lain : Kasus korupsi KPU dan KPUD Kasus illegal logging Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Kasus perdagangan narkoba dan psikotripika Kasus perdagangan wanita dan anak-anak

7

Adapun negara yang merupakan negara hukum memiliki cirri-ciri sebagai berikut : 1. Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi 2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun. 3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk. Dalam proses penegakan hukum di Indonesia di lakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari :  Kepolisian Fungsinya memeihara keamanan dalam negri. Yang memiliki tugas pokok yaitu : Memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat.  Menegakkan hukum.  Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,  wewenang kepolisian adalah sebagai berikut : 1. Mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 3. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. 4. Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 5. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umu dan kegiatan masyarakat lainnya. 6. Memberikan izin melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. 

Kejaksaan

Adapun wewenang dan tugas kejaksaan yaitu :  Melakukan penuntutan. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan hukum tetap. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat,  putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.  Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berrdasarkan undangundang. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan  tambahan sebelumnya dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik. 

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi ) KPK ditetapkan dengan UU no 20tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tugas KPK yaitu sebagai berikut : 1. Berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi . 2. Supervise terhadap instansi yang berwenang mlakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 4. Melakukann monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara. Adapun wewenang KPK antara lain :  Melakukan pengawsan, penelitian, penelaahan, terhadap instansi yang melaksanakan tugas dan wewenang dengan pemberantasan tindak korupsi.

8

Mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi.   Meminta laporan instnsi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.  Hanya menangani perkara korupsi yang terjdi setelah 27 Desember 2002.  Peradilan tindak pidana korupsi tidak bisa berjalan dengan landasan hukum UU KPK.  Badan peradilan  Mahkamah Agung (MA) Merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. MA memiliki kewenangan : Mengadili pada tingkat kasai terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peraddilan. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap UU. Kewenangan lain yang ditentukan undang-undang.  Mahkamah Konstitusi (MK) Merupakan lembaga peradian pada tingkat pertama dan terakhir : Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 Memutuskan pembubaran parpol 



 

 



Peradilan Tinggi dan Negeri Merupakan peradilan umum ditingkat provinsi dan kabupaten. Fungsi kedua peradilan tersebut adalah menyelenggarakan peradilan baik pidana dan perdata ditingkat kabupaten, dan tingkat banding di peradilan tinggi. Pasal 57 UU No. 8 tahun 2004 menetapkan agar peradilan memberikan prioritas peradilan terhadap tindak korupsi, terorisme, narkotika atau psikotropika pencucian uang dan selanjutnya, tindak pidana. 

9

BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Setiap Negara tentu memerlukan hukum agar tercipta ketertiban di dalamnya. Rule of Law sangat diperlukan untuk Negara seperti Indonesia karena akan mewujudkan keadilan. Tetapi harus mengacu pada orang yang ada di dalamnya yaitu orang-orang yang jujur, tidak memihak, dan hanya memikirkan keadilan, tidak terkotori oleh hal-hal yang buruk. Aparatur penegak hukum juga berperan penting dalam penegakkan hukum yang adil dalam suatu Negara. Ada tidaknya Rule of Law pada suatu Negara ditentukan oleh “Kenyataan”. Apakah rakyat dapat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil didalam hukum, baik sesama warga Negara maupun pemerintah. Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka : Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakan hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakan dan negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan. Prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945. Agar kita dapat menikmati keadilan maka seluruh aspek Negara harus bersih, jujur, mentaati undang-undang, juga bertanggung jawab, dan menjalankan UU 1945 dengan baik.

B.SARAN Sebagai seorang warga Negara yang baik haruslah menjunjung menjadi seseorang yang menjunjung tinggi hukum serta kaidah-kadiah agar tercipta keamanan, ketentraman, dan kenyamanan. Mempelajari Undang-Undang 1945 berserta butir-butir nilainya dan menjalankan apa yang menjadi tuntutannya agar terjadi kehidupan yang stabil dan taat hukum. Dalam suatu penegaKkan hukum di suatu Negara seperti Indonesia, maka seluruh aspek kehidupan harus dapat m erasakan dan diharapkan aspekaspek tersebut dapat mentaati hukum, maka akan terciptalah pemerintahan dan kehidupan Negara yang harmonis, selaras dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang diharapakan yaitu suatu bangsa yang makmur, damai, serta taat hukum.

10

DAFTAR PUSTAKA Sumber dalam Penulisan Pengertian Rule of Law  : 



Heri Herdiawanto & Jumanta Hamdayama, 2010. Judul : Cerdas, Kritis, Dan  Aktif Berwarganegara. Penerbit Erlangga : Jakarta.

Komara,Endang.2010.http://endangkomarasblog.blogspot.com/2010/03/ruleof-law-sebagai-upaya-menciptakan_25.html. Diakses 20 September 2010



Martha,Denny. Bentuk-bentuk hak asasi manusia yang ada di masyarakat.2007



Wikipedia Indonesia. 2007. Hak Asasi Manusia. id.wikipedia.Org/wiki/ Hak_asasi_manusia - 26k. Diakses 20 September 2010

11