Memahami Logika Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi)
Produk akhir dari proses akuntansi, yang paling penting, adalah laporan keuangan. Dengan membaca laporan keuangan, manajemen, pemilik perusahaan, dan sesiapapun yang berkepentingan, bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Ironinya, dari sekian banyak pihak yang berkentingan atas produk ini, yang sungguh-sungguh memahami logika laporan keuangan tidak banyak. Dan itu bisa dimengerti karena mereka memang berasal dari kalangan yang berbeda-beda—mungkin malah lebih banyak yang dari luar akuntansi dan keuangan. Yang sulit untuk dimengerti adalah bila: orang accounting (yang membuat laporan itu sendiri) yang tidak sungguhsungguh memahami logika di balik laporan keuangan. Boleh percaya boleh tidak, yang seperti ini sudah pernah saya temukan berkali-kali. ―Mana mungkin. Bukankah orang-orang accounting memang dididik dan ditempa—sejak di bangku kuliah—untuk sungguh-sungguh menguasai akuntansi?‖ Mungkin ini kenyataan pahit yang harus ditelan, sekaligus tantangan yang harus dijawab oleh rekan-rekan akuntan pendidik (pengajar akuntansi di kampus-kampus) bahwa, apa yang selama ini diajarkan lebih banyak kulit ketimbang isinya. Sehingga output yang dihasilkan adalah anak-anak akuntansi yang bisa menjurnal dan membuat laporan keuangan tetapi tidak sungguh-sungguh memahami logika atas apa yang mereka buat. Jurnal dan laporan keuangan yang mereka hasilkan, secara teknis, benar. Tetapi begitu ada masalah mereka mengalami kesulitan untuk menelusuri darimana sumber masalahnya. Al hasil mereka tidak (belum) mampu memberikan masukan yang diharapkan oleh pihak manajemen perusahaan. Lebih parahnya lagi, bahkan untuk sekedar menjelaskan ―mengapa bisa demikian?‖-pun tidak bisa. Misalnya: 1. Angka pendapatan tinggi, tetapi mengapa Laporan Laba Rugi menunjukan angka laba yang sangat kecil? (Tolong jangan buru-buru menjawab ―karena cost-nya tinggi,‖ nanti terjebak sendiri.) 2. Angka penjualan rendah, tetapi mengapa Laporan Laba Ruginya menunjukan angka minus alias rugi? Bukankah bila penjualan rendah berarti aktivitas produksi juga rendah sehingga mestinya tidak rugi? 3. Penjualan begitu tinggi, Laporan Laba Rugi menunjukan angka laba yang signifikan, tetapi mengapa begitu banyak vendor (supplier) yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran?
4. Ekuitas Pemilik menunjukan peningkatan yang cukup besar, tetapi mengapa tidak ada dividen yang bisa dibagikan kepada pemegang saham?
Keempat pertanyaan di atas sesungguhnya hanya memerlukan logika akuntansi yang sangat sederhana dan lumrah terjadi di hampir semua perusahaan. Kenyataannya, saat ditanya pegawai accounting seringkali gelagapan, akhirnya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Setidaknya, minimal mereka bisa menjelaskan ―mengapa bisa terjadi demikian?‖. Idealnya, jika mereka memahami logika-logika dibalik sebuah laporan keuangan, mestinya mereka bisa memberi saran dan masukan bagi manajemen mengenai apa yang perlu (atau tak perlu) dilakukan di masa-masa yang akan datang agar masalah yang sama tidak terjadi lagi. Mengingat kembali masa-masa kuliah dahulu (bisa jadi sekarang sudah jauh lebih baik), materi mata kuliah begitu banyak sementara waktu yang tersedia sangat sempit, ―so little time, so many things to do.‖ Mata kuliah ‗Akuntansi Dasar‘ (Basic Accounting) misalnya. Dengan materi yang begitu banyak, harus bisa diselesaikan hanya dalam 48 kali pertemuan. Setiap pertemuan selalu digunakan untuk mengejar penyelesaian materi yang isinya memang semuanya bersifat teknikal. Samasekali tidak ada ruang untuk menanamkan pemahaman-pemahaman logika akuntansi (mulai dari siklus akuntansi, menjurnal hingga membuat laporan keuangan). Bahwa kematangan logika bertumbuh seiring dengan pengalaman kerja, BETUL. Bahwa bangku kuliah hanya memberikan bekal dasar, boleh jadi IYA (terutama untuk universitas non-elite, tanpa AC, tanpa dasi, masih pakai kapur tulis, seperti tempat saya berkuliah dahulu). Di sinilah akhirnya bermuara: TERGANTUNG MASING-MASING INDIVIDU. Tantangan utamanya—terutama bagi kita yang sudah bekerja: Bagimana caranya mengasah kemampuan logika akuntansi diantara himpitan tugas rutin sehari-hari yang seolah tak ada habisnya? Itulah semangat dasar yang menjadi latar belakang mengapa ‗Jurnal Akuantansi Keuangan‟ (JAK) ada, yaitu: menjadi tempat untuk sharing dan diskusi sambil mengasah skill akuntansi (hard maupun soft skill) di sela-sela rutinitas sehari-hari. Pengelola JAK sadar sepenuhnya bahwa keberadaan JAK pastinya masih jauh dari apa yang diharapkan. Tetapi mudah-mudahan bisa menjadi alternative sekaligus awal yang baik.
Melalui tulisan sederhana ini, saya pribadi ingin mengajak siapa saja yang tertarik untuk mengksplorasi logika-logika di balik sebuah laporan keuangan. Seperti telah saya sampaikan di awal, produk akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan. Dengan membaca laporan keuangan, mereka yang berkepentingan bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Kondisi apa saja yang bisa dilihat dengan membaca laporan keuangan? Untuk sungguh-sungguh memahami logikanya, anda harus memposisikan diri sebagai sesorang yang sangat berkepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Untuk sementara lupakan status anda saat ini (sebagai pegawai accounting), anggap diri anda adalah pemilik usaha.
Nah, sebagai pemilik usaha, apa yang ingin anda ketahui mengenai kondisi keuangan perusahaan? Saya coba menebak-nebak (dengan menggunakan kelaziman). Sebagai pengusaha, minimal anda ingin tahu 2 hal berikut ini:
1. Kekayaan Perusahaan Pertanyaan paling mendasar di wilayah ini adalah: Apakah perusahaan dalam kondisi baik-baik saja? ―Baik-baik saja‖ dalam hal ini maksudnya: Dapat beroperasi secara lancar. Perusahaan hanya akan bisa lancar beroperasi bila: (a) Memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari; (b) Memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, yaitu: mampu membayar utang kepada vendor/supplier, bank, dan membayar dividen kepada pemegang saham; (c) Memiliki persediaan (bahan baku untuk diproduksi atau barang jadi untuk di jual); (d) Memiliki sarana dan fasilitas yang cukup untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan. Dengan kata lain, apakah perusahaan memiliki ―kekayaan‖ yang cukup untuk bisa beroperasi dengan lancar? Jawaban atas pertanyaan itu ada di NERACA—yang sering juga disebut sebagai ―Laporan Posisi Keuangan.‖ Masih ingat dengan persamaan akuntansi di bawah ini?
Aktiva (asset) = Kewajiban (Liability) + Ekuitas Pemilik (equity) Itulah isi utama dari sebuh Neraca. Untuk visualisasi, silahkan lihat contoh necara sederhana di bawah ini:
Dari contoh Neraca di atas anda sebagai pemilik PT. JAK bisa melihat posisi keuangan perusahaan dan memperoleh informasi sbb: Kekayaan kotor perusahaan sama dengan total nilai aktiva (asset)-nya. Dalam contoh ini adalah 137. Jika dibandingkan dengan total kewajiban (utang) yang sebesar 67, masih ada selisih kekayaan sebesar 70. Selisih yang 70 inilah yang disebut dengan ―Kekayaan Bersih (Net Asset atau Net Worth)‖ perusahaan. Dari sini jelas tergambar bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya, dengan asumsi: jika semua asset dijual maka semua utang bisa dilunasi. Jika kembali ke contoh pertanyaan yang saya sampaikan di awal tulisan: Mestinya perusahaan bisa memenuhi kewajibannya, tetapi mengapa banyak vendor (supplier) yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran? Untuk menjawab pertanyaan spesifik seperti ini, perhatian harus diarahkan ke elemen-elemen neraca yang lebih kecil. Pada sisi aktiva nampak akun ―Kas‖ saldonya hanya 10, sementara akun ―Utang Dagang‖ di sisi sisi Kewajiban nampak sebesar 30. Jelas perusahaan akan mengalami defisit (kekurangan) kas sebesar 20, sehingga banyak vendor yang mengalami penundaan pembayaran. Mengapa terjadi demikian? Bagaimana cara mengatasinya? Apa yang perlu dilakukan oleh manajemen agar kondisi ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang? Bentuk Neraca sudah dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menjawab semua kemungkinan pertanyaan yang ada. Dengan catatan, anda harus memahami logikanya. Dari total aktiva (asset) sebesar 137, mengapa akun kas nilainya hanya 10, dimana sisanya? Perhatian di alihkan ke elemen-elemen aktiva (asset) lainnya, yaitu:
Piutang = 85 Persediaan = 32 Aktiva Tetap = 10.
Nah ketahuan sudah, asset menumpuk di akun ―Piutang‖ sebesar 85. Sehingga pertanyaan ―mengapa‖-nya sudah terjawab. Tinggal berpikir bagaimana cara mengatasinya dan cara mencegahnya di waktu yang akan datang. Untuk mengatasinya manajemen perusahaan perlu memfokuskan perhatian pada proses penagihan piutang—mungkin dengan menawarkan potongan untuk pembayaran lebih awal, kalau perlu panggil debt collector jika mengalami kesulitan penagihan. Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, manajemen perlu mengubah kebijakan kredit—mungkin di buat lebih ketat lagi, lebih selektif terhadap pemberian kredit, termin pembayaran di perpendek, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dari Neraca yang sama anda juga bisa melihat bahwa total ―Ekuitas Pemilik‖ meningkat 20. Dari modal awal sebesar 50 kini menjadi 70. Mengapa angkanya sama dengan ―Kekayaan Bersih‖ perusahaan yaitu 70, apakah karena kebetulan?
Tidak. Ini berasal dari persamaan dasar akuntansi: Asset = Kewajiban + Equitas Pemilik. Dengan demikian, maka: Equitas Pemilik = Asset – Kewajiban. Nah jika Kekayaan Bersih = Asset – Kewajiban, Maka otomatis: Kekayaan Bersih = Ekuitas Pemilik. Jika kembali ke pertanyaan di awal tulisan: ―Mengapa ekuitas pemiliki meningkat tetapi tidak ada dividen yang bisa dibagikan kepada pemegang saham‖? (dengan kata lain perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham) Jawabannya kembali ke masalah ketersediaan kas. Perusahaan tidak memiliki cukup persediaan Kas. Bagaimana mengatasinya? Sama seperti solusi sebelumnya. Lebih detail mengenai ketersediaan kas dan pengalokasiannya (apakah sudah seperti yang direncanakan, apakah dipergunakan secara efeisien, dan lain sebagainya) bisa dilihat di ―Laporan Arus Kas‖. Laporan Arus Kas, untuk perusahaan yang sudah Go Publik (listing di bursa saham) wajib ada. Sedangkan untuk perusahaan non-publik bisa ada bisa tidak. Mengapa boleh ada boleh tidak? Karena ―Laporan Arus Kas‖ hanya merupakan rincian lebih detail dari akun ―Kas‖ di Neraca. Sehingga pada dasarnya, nilai akhir dari laporan arus kas sama dengan saldo yang ada pada akun ―Kas‖ di Neraca. (Catatan: Saya akan membahas laporan arus kas secara terpisah (di tulisan lain). Hal yang tak kalah pentingnya untuk diketahui dari sebuah Neraca adalah ―Tanggal Neraca‖ (dibawah tulisan ―NERACA PT. JAK‖), dalam contoh ini adalah ―Per 31 Januari 2012.‖ Artinya: Kekayaan Kotor sebesar 137 dan Kekayaan Bersih sebesar 70 adalah ―Kekayaan Perusahaan‖ per tanggal 31 Januari 2012. Itu sebabnya mengapa dalam teori akuntansi, Neraca didefinisikan sebagai ―Laporan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.‖ Di U.S. sana sering disebut dengan ―Snapshot of Financial Position.‖
2. Untung atau Rugi Mengetahui berapa besarnya kekayaan perusahaan, mengetahui apakah perusahaan mampu melunasi utangutangnya saja, belumlah cukup. Sebagai pengusaha anda juga ingin tahu:
Apakah bulan/tahun ini anda untung atau rugi? Jika rugi, mengapa? Apakah operasional perusahaan berjalan dengan efisien atau sebaliknya, boros? Apakah sumber daya perusahaan lebih banyak digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan barang/jasa atau untuk hal-hal di luar itu?
Semua jawabanya ada di ‗Laporan Laba Rugi.‘ Untuk visualisasi silahkan lihat contoh Laporan Laba Rugi PT. JAK di bawah ini:
Memperhatikan Laporan Laba Rugi di atas, anda bisa melihat dengan jelas bahwa: (a) Pendapatan (Revenue) sebesar 187 (b) Harga Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold) sebesar 50 (c) Laba Kotor (Gross Profit) sebesar 137 (d) Biaya-biaya 132 (e) Laba Bersih (Net Profit) sebesar 5 Diantara kelima angka-angka di atas, mana yang paling penting bagi anda sebagai pengusaha? Sudah pasti ―Laba Bersih‖. Laba bersih menunjukan angka 5. Ini sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai Revenue anda yang menunjukan angka 187. Dengan kata lain, profit margin anda hanya 3% (=5/187). Kalau begini ceritanya mah mendingan uangnya di taruh di deposito kan? Lalu anda tanya orang accounting ―Mengapa labanya hanya 5, padahal revenuenya tinggi? Pasti ada yang tidak beres di sini.‖ Mungkin dengan cekatan mereka menjawab ―Karena biayanya tinggi, boss.‖
Ya iyalah. Revenue tinggi, wajar jika biaya juga tinggi (kecuali yang bikin barang dari golongan jin.) Tidak usah orang manajemen, Mbok Jum warung sebelah juga tahu pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau rugi. Tapi, bukankah bila revenue tinggi, biaya tinggi, mestinya laba masih tetap tinggi? Pertama, mungkin mereka akan memeriksa kembali angka-angka di laporan, dibandingkan dengan neraca saldo, dibandingkan dengan buku besar, bahkan bukti transaksi dibandingkan dengan catatan transaksi (jurnal) satu-persatu. Semua perhitungan diperiksa satu per satu. Beberapa hari kemudian mereka kembali dengan jawaban ―Semua angka sudah saya periksa, hasilnya benar dan akurat. Semua jurnal sudah benar, tidak ada transaksi yang tertinggal atau diposting dua kali‖. Nah inilah yang saya sebutkan di awal: menguasai teknis akuntansi, mahir menjunal dan membuat laporan keuangan, tetapi tidak (belum) memahami logika akuntansi dengan baik. Andai sudah memahami logika di balik Laporan Keuangan (Laba Rugi dalam hal ini), mereka tidak perlu sampai memeriksa transaksi satu-per-satu, bahkan mungkin tidak sampai perlu memeriksa saldo buku besar. Cukup hanya dengan melihat Laporan secara sepintas (scanning) dari atas kebawah: Pertama anda lihat ―Pendapatan (revenue)‖, lalu anda bandingkan dengan ―Harga Pokok Penjualan‖, apakah angkanya terlihat logis? Dengan pendapatan sebesar 187, apakah logis jika harga pokok penjualannya 50 sehingga laba kotornya menjadi 137? Permasalahan dilokalisir sampai di sini dahulu. Untuk mengetahui logis-atau-tidak logis, sebenarnya sudah disediakan alat bantu di bawah ―Laba Kotor (Gross Profit)‖ yang disebut dengan ―Gross Profit Margin‖ yang menunjukan angka 73%. Angka ini tidak akan ada di sana jika tidak ada fungsinya. Apa fungsinya? Untuk mengetahui apakah perbandingan antara pendapatan dengan laba kotor. Pertanyaaan selanjutnya: apakah gross profit margin sebesar 73% itu wajar? Anda bisa memanggil cost accountant anda, merekalah yang paling tahu berapa besarnya gross profit margin untuk produk yang dijual. Separah-parahnya, anda bisa membandingkan angka 73% ini dengan angka gross profit margin bulan lalu—jika perlu, tarik hingga satu tahun ke belakang untuk melihat ‗trend‘-nya. Saya pribadi, untuk penelusuran cepat, memilih menggunakan kelaziman dan benchmark. Dari sana saya tahu bahwa untuk jenis usaha manufaktur gross profit margin ada di kisaran 25 hingga 50%. Untuk jenis perusahaan jasa ada di kisaran 50 hingga 70%. Dan untuk jenis usaha trading (termasuk retail) ada di kisaran 70 hingga 200%. Nah jika PT. JAK dalam contoh ini adalah perusahaan manufaktur, maka angka gross profit margin sebesar 73% tergolong tinggi. Sehingga akar masalahnya sudah pasti tidak ada di antara wilayah revenue hingga harga pokok penjualan. Lalu dimana? Sudah pasti ada di wilayah biaya-biaya. Selanjutnya tinggal scanning wilayah akun-akun biaya yang ada di laporan laba rugi. Diantara biaya-biaya tersebut mana yang terlihat tidak wajar? Jika anda punya laporan laba rugi bulan sebelumnya, anda tinggal meletakannya secara bersisian dengan laporan laba rugi Januari 2012 ini, lalu bandingkan. Dalam contoh ini saya tidak buatkan laporan laba rugi bulan sebelumnya sebagai pembanding. Angka yang janggal langsung saja saya beri warna merah, yaitu ―Biaya Telepon‖ sebesar 35. Mengapa ini janggal? Bandingkan dengan ―Biaya Gaji?‖—apakah logis biaya telepon lebih besar dibandingkan biaya gaji dalam sebuah perusahaan manufaktur? Tidak logis. ―Bukankah tadi sudah diperiksa oleh orang accounting dan mereka mengatakan semua transaksi sudah diperiksa hingga ke nota-nya dan hasilnya akurat?‖ Yup. Jika jurnal dan angka di nota benar, berarti yang salah adalah: ORANG YANG BOROS MENGGUNAKAN TELEPHONE. Biaya telephone bengkak begitu besar sudah pasti ada pemakaian yang luar biasa tinggi di luar kebutuhan perusahaan. Selanjutnya tinggal kirim memo ke HRD untuk investigasi lebih lanjut (siapa yang
menelpon pacar berjam-jam setiap hari?). Untuk mencegah agar tidak tejadi lagi di masa yang akan datang, mungkin HRD perlu membuat aturan pemakaian telepon. Misalnya: Akses inetrlokal, handphone dan SLI hanya untuk manajer ke atas dengan menggunakan PIN—sehingga penggunaannya bisa diketahui. Sedangkan untuk staff, jika perlu interlokal, SLI atau handphone harus via operator (front office) dengan approval dari manajer. Logika-logika dasar seperti ini sangat perlu terus diasah, agar penguasaan akuntansi dan keuangan menjadi semakin matang, sehingga bisa menjalankan fungsi dengan baik, bisa memberi masukan yang bermanfaat bagi perusahaan. Ini baru sebagian kecil dan masih di permukaan. Semakin dalam menyelam, semakin detail, sudah pasti semakin banyak pula ragam logika akuntansi yang harus dipelajari. Tentunya ini bukan sesuatu yang bisa dikuasai secara instant. Butuh waktu, kesabaran dan kesungguhan. Bagi mereka yang sudah bekerja, dan masih merasa perlu mengasah kemampuan akuntansi melalui pemahaman logika-logikanya, tidak ada cara selain ―Learn as you go.‖ Modal awalnya hanya satu: selalu penasaran/ingin tahu. Selanjutnya tergantung pada seberapa besar keberanian kita dalam mengikuti instinct rasa ingin tahu itu. Semoga sukses! Tags: berita, Laporan Keuangan, Laporan Laba Rugi, Memahami Logika Laporan Keuangan, Neraca, slider
Laporan Neraca Posted on Maret 4, 2009 by Achun
61 Votes
Kenapa komputer akuntansi bisa cepat, pada hal akuntansi metode manual saat ini kan juga pakai komputer. Alat yang digunakan saja sudah salah. “Akuntansi manual pakai komputer”, gimana laporan yang dihasilkannya, juga pada salahnya kali yeeee!….. Laporan neraca adalah laporan keuangan utama yang diterbitkan pada akhir periode akuntansi yaitu per tanggal 31 Desember. Tanggal tersebut adalah syarat minimal dan sifatnya formal berdasarkan suatu kewajiban perusahaan melaporkan transaksi keuangan bukan berdasarkan kebutuhan. Kapan sesungguhnya Laporan Neraca dibutuhkan?… Kalau saya sebagai pimpinan perusahaan untuk keperluan tertentu, ingin mengetahui posisi keuangan perusahaan saya, kebutuhan saya adalah Laporan Neraca sekarang. Butuhnya sekarang. Kalau laporan tersebut baru dapat saya peroleh minggu depan artinya kebutuhan saya sebagai pimpinan perusahaan tidak terpenuhi. Kebijakan yang seharusnya saya putuskan sekarang harus tertunda. Faktanya memang masih sedikit pimpinan perusahaan yang membutuhkan laporan posisi keuangan seperti yang saya sebutkan. Bagaimanan dengan anda?….
Disisi lain masih banyak perusahaan yang membutuhkan waktu lama untuk menerbitkan laporan neraca, sehingga setiap saat pimpinan perusahaan melihat laporan posisi keuangan yang dilihatnya adalah informasi yang sudah basi. Sementara pengguna Aplikasi Komputer akuntansi dapat menampilkan laporan neraca kapan saja. Seorang rekan saya seorang akuntan yang sudah bulukan menangani akuntansi, mengatakan akuntansi manual itu tidak ada yang salah. Dilain pihak sering saya menerima umpatan dari rekan-rekan akuntan juga, sejak pakai komputer justru banyak laporan yang salah. Jawabnya sederhana.
Keterlambatan dalam memberikan informasi adalah suatu kesalahan, bagaimana tidak ada yang salah. Banyak kesalahan pada akuntansi manual yang tidak terdeteksi. Kalaupun diketahui kesalahan kejadiannya aja sudah lama untuk apa lagi. Akuntansi komputer banyak salah, bisa saja terjadi karena yang menggunakan komputer seharusnya seharus belajar dulu. Kalau yang ditempatkan sebagai operator komputer langsung diambil dari buruh pabrik atau office boy jelas akan banyak kesalahan. Orangnya saja sudah salah. dst…
Dalam menyusun neraca pada akuntansi manual terlebih dahulu dibuat jurnal setiap transaksi keuangan. Terus dibuat Neraca saldo dengan menghitung jumlah saldo setiap rekening neraca & laba rugi selama satu periode akuntansi dan hasilnya dimasukkan ke kertas kerja (neraca lajur). Berdasarkan fakta atau hal tertentu di buat ayat penyesuaian sehingga didapat neraca saldo yang disesuaikan. Kolom berikutnya ikhtisar pabrikasi, rugi laba untuk merangkum biaya dan rugi laba kolom terakhir adalah neraca akhir. Ribet bangat ya?…. sehingga saking ribetnya sering akuntan tidak menyelesaikan pekerjaannya sehingga neraca lajur sudah dianggap sebagai Laporan Keuangan. ―Neraca Lajur bukanlah laporan keuangan melainkan alat untuk menyusun laporang keuangan. Untuk menghitung saldo setiap rekening dalam satu periode akuntansi tidaklah mudah dalam akuntansi manual sekalipun akuntansi manual juga sudah pakai komputer. Apalagi kalau ditemukan jurnal tidak balance. Hal itu tidak akan ditemukan pada aplikasi akuntansi seperti ZULISoft. ZULISoft hanya butuh satu Click untuk menampilkan Neraca Saldo ke worksheet excel dalam hitungan detik sekalipun neraca saldo bukanlah bagian Laporan namun ZULISoft masih menyediakannya. Bila tidak balance tinggal lihat melalui modul audit semua beres dalam waktu singkat. Akuntansi komputer tidak memerlukan Neraca Lajur karena tanpa bantuan neraca lajur komputer mampu menyusun laporan Neraca, bahkan mulai dari menyusun jurnal transaksi. ZULISoft menyusun jurnal transaksi dari data transaksi, dimana pada saat membuat bukti transaksi telah dilengkapi dengan data untuk jurnal sehingga user tinggal click tombol button untuk memerintahkan komputer menyusun jurnal transaksi. Seterusnya anda tinggal pilih menu untuk menampilkan laporan keuangan Buku besar, laba rugi ataupun neraca. Laporan yang dihasilkan divisual ke worksheet Excel atau di print ke Pdf format atau TIFF. ZULISoft juga punya pilihan untuk menampilkan betuk stafell atau report form, single step atau multi step dll.
Langkah-langkah Menyusun Laporan Keuangan Langkah-langkah menyusun laporan keuangan biasanya adalah sebagai berikut :
1. Menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar rekening-rekening buku besar dengan saldo debet atau kredit. Neraca saldo ini disusun jika semua jurnal sudah dibukukan ke dalam masing-masing rekeningnya di buku besar. Karena neraca saldo ini disusun sebelum adanyan ayat jurnal penyesuaian maka sering juga disebut neraca saldo yang belum disesuaikan. Penyusunan neraca saldo dapat digunakan untuk mengecek keseimbanngan debet dan kredit dari seluruh rekening-rekening buku besar dan merupakan langkah pertama untuk membuat jurnal penyesuaian dan neraca lajur. 2. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian. Karena beberapa transaksi yang terjadi yang dicatat pada tanggal terjadinya itu masih tidak sesuai dengan keadaan pada akhir periode, maka perlu dikumpulkan data tertentu yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk membuat jurnal penyesuaian. 3. Menyusun neraca lajur (kertas kerja). Neraca lajur (kertas kerja) merupakan suatu cara untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca lajur dimulai dari neraca saldo dan disesuaikan dengan data yang diperoleh dari jurnal penyesuaian (langkah nomor 2). Saldo yang sudah disesuaikan akan nampak dalam kolom neraca saldo disesuaikan dan merupakan saldo-saldo yang akan dilaporkan dalam neraca dan laporan rugi laba. 4. Menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah neraca, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal dan laporan-laporan lainnya. Laporan-laporan tersebut dapat disusun langsung dari neraca lajur, karena dalam neraca lajur sudah dipisahkan jumlah-jumlah yang akan dilaporkan dalam neraca atau laporan rugi laba. Kolom neraca dan rugi laba dalm neraca lajur (daftar kerja) diubah bentuknya sehingga dapat dihasilkan neraca dan laporan rugi laba yang mudah dibaca dan dianalisa. 5. Menyesuaikan dan menutup rekening-rekening. Data yang diperoleh dalam langkah nomor 2 dipakai sebagai dasar untuk membuat jurnal penyesuaian yang perlu dan kemudian dibukukan ke rekening-rekening dalam buku besar. Sesudah rekening-rekening disesuaikan, berikutnya adalah membuat jurnal penutupan buku, yaitu jurnal untuk menutup semua rekening-rekening nominal ke rekening rugi laba dan memindahkan saldo rekening rugi laba ke rekening laba tidak dibagi. Jurnal penutupan buku ini kemudian dibukukan ke rekening-rekening yang bersangkutan. 6. Menyusun neraca saldo setelah penutupan. Sesudah jurnal penyesuaian dan penutupan buku dibukukan ke masing-masing rekeningnya, untuk mengecek keseimbangan debet dan kredit rekening-rekening yang masih terbuka dibuat neraca saldo sesudah penutupan. Neraca saldo seperti ini hanya berisi rekening-rekening riel saja, sedang rekening nominal semuanya sudah ditutup. 7. Menyesuaikan kembali rekening-rekening. Jurnal penyesuaian kembali dibuat pada hari pertama periode berikutnya dengan maksud untuk memudahkan pembuatan jurnal periode berikutnya. Yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian kembali adalah jurnal untuk menghapus rekening-rekening antisipasi (accrued) dan transitoris (prepaid) yang timbul dari jurnal penyesuaian akhir periode dan mengembalikannya ke rekening nominal. Perlu diketahui, bahwa jurnal penyesuaian kembali ini hanya untuk memudahkan pembuatan jurnal periode berikutnya, sehingga jika tidak dibuat jurnal penyesuaian kembali, akan diperoleh hasil yang sama dengan jika dibuat jurnal penyesuaian kembali. Perbedaannya hanya pada jurnal yang berkaitan dengan rekening prepaid dan accrued. Catatan : apabila dibuat jurnal penyesuaian kembali, tidak semua jurnal penyesuaian akan disesuaikan kembali, tetapi hanya beberapa saja. Anda sedang membaca artikel Langkah-langkah Menyusun Laporan Keuangan dan artikel ini url permalinknya adalah http://www.hari.asia/2012/06/langkah-langkah-menyusun-laporan.html Semoga artikel Langkah-langkah Menyusun Laporan Keuangan ini bisa bermanfaat.
Related Posts by Categories Akuntansi Keuangan
Bentuk Badan Usaha dan Jenis Perusahaan
Pengertian Perusahaan Bidang Spesialisasi Akuntansi Pekerjaan Akuntan Definisi Akuntansi Istilah-istilah Dalam Akuntansi Jurnal Pembalik Neraca Saldo Setelah Penutupan Buku Jurnal Penutup untuk Foto Studio Jelita Jurnal Penutup pada Perusahaan Perseorangan Penutupan Pembukuan Latihan Soal Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan dari Neraca Lajur Proses Penyusunan Neraca Lajur Jurnal Penyesuaian dan Penyelesaiannya (kasus 3) Jurnal Penyesuaian dan Penyelesaiannya (kasus 2) Jurnal Penyesuaian dan Penyelesaiannya (kasus 1) Neraca Saldo Setelah Disesuaikan Tujuan Pembuatan Neraca Lajur Neraca Lajur atau Kertas Kerja (Worksheet) Pencatatan Ayat Jurnal Penyesuaian (Perusahaan Jasa) Tempat Jurnal Penyesuaian Dalam Siklus Akuntansi Proses Penyesuaian Menyesuaikan Rekening-rekening Jurnal Penyesuaian
0 7 2 4033 Label: Akuntansi Keuangan 1 komentar:
Obat Penyubur Kandungan mengatakan... postingan ini sangat menarik serta enak di baca langkah-langkah menyusun laporan keuangan.... saya berharap bisa berkunjung lagi July 26th, 2011 | by Jurnal Akuntansi Keuangan
Akuntansi
Laporan Internal Manajemen: Sudahkah Anda tahu?
Laporan internal manajemen, apa yang anda bayangkan? Oke saya ubah pertanyaannya: Sebagai orang akuntansi dan keuangan, laporan apa saja yang sudah anda pelajari di bangku kuliah? Menjurnal, jurnal umum, buku-buku (kas, piutang, urang), buku besar, neraca percobaan, laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas, betul? Tetapi TIDAK ―Laporan Internal Manajemen‖. Jenis laporan ini tidak ada di dalam kurikulum akuntansi, keuangan manapun. Sekarang bayangkan. Anda di wisuda sebagai sarjana akuntansi, dan sangat beruntung anda langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan sebagai pegawai akuntansi/pembukuan. 6 bulan bekerja, memiliah-milah nota, menulis check, input data sampai bikin buku besar. Tiba-tiba boss anda di bagian keuangan (controller) meminta anda membuat ‗Laporan Kas‘ untuk dipakai meeting manajemen minggu depan. Apa yang akan anda lakukan? Itulah yang saya alamai di masa-masa bekerja pertama kali sebagai pegawai di bagian akuntansi dan keuangan. Mendengar kata ‗Laporan Kas‘, saya langsung teringat pada ―Laporan Arus Kas‖, tentu saya minta sama chief accounting-nya. Lalu saya serahkan kepada boss. Apa yang terjadi?
Ditolak. Dia bilang sudah punya laporan arus kas periode sebelumnya. Yang dia butuhka adalah laporan kas untuk manajemen. Bukan laporan arus kas! Beruntung saya memiliki boss yang bersedia menjelaskan apa yang dia mau, dan mengapa dia tidak mau menggunakan laporan keuangan yang biasanya (yang saya pelajari di bangku kuliah). Dia menyampaikan beberapa fakta yang baru saya ketahui setelah bekerja:
Fakta-1. Tidak semua manajer dan eksekutif bisa membaca laporan keuangan—karena tidak semua dari mereka memiliki disiplin ilmu akuntansi. Mereka berasal dari berbagai disiplin ilmu, kompetensi dan bidang keahlian. ―Bukankah setiap bagian—sedikit-banyaknya—berurusan dengan masalah administrasi dan keuangan?‖ mungkin anda berpikir seperti itu. Betul. Lanjutkan ke fakta ke-2. Fakta-2. Memang ada beberapa manajer dan eksekutif yang memahami akuntansi dan keuangan, tetapi mereka tidak memiliki tanggungjawab di semua bagian. Sehingga yang mereka perlu perhatikan dan pikirkan hanya segala sesuatu yang ada di wilayah kerjanya saja. Sementara itu, laporan keuangan (laba rugi, neraca dan laporan arus kas) menyajikan informasi keuangan untuk keseluruhan perusahaan. Fakta-3. Mereka membutuhkan informasi dan data keuangan untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan terjadi nyaris setiap menit, setidaknya setiap hari. Sehingga yang dibutuhkan adalah informasi dan data keuangan hari ini, atau minggu ini. Mereka tidak bisa menunggu laporan keuangan yang baru akan ada di akhir bulan!
Fakta yang mengagetkan sekaligus membuat saya merasa sangat bodoh, memang. Tidak bisa saya bayangkan laporan seperti apa yang mereka mau. Untuk anda, tidak perlu mengalami kekagetan apalagi merasa bodoh seperti saya saat itu. Anda beruntung sudah mengetahuinya sekarang. Itulah tujuan saya menuliskan ini. Agar anda nanti tidak kaget lagi. Dan, kabar baiknya: tidak ada aturan pasti, tidak ada standar resmi mengenai bagaimana laporan internal manajemen dibuat. Demikian juga dengan isi maupun format laporannya. Senagiannya bersumber dari laporan keuangan, sebagiannya lagi tidak. Untuk mengetahui apakah laporan internal manajemen yang anda hasilkan bagus atau tidak, tergantung pada seberapa mampu anda menyajikan data dan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen (para manager). Yang perlu dipahami dalam hal ini, laporan ini adalah semacam alat. Alat untuk membantu mereka mengambil keputusan. Misalnya, dari ‗Laporan Kas‘ untuk internal manajemen, para manajer berharap bisa mengetahui: bagaimana posisi kas perusahaan per hari ini, besok, lusa, hingga minggu depan, dari sejumlah kas yang di anggarkan (budget) untuk departemennya, berapa yang sudah terpakai, berapa yang belum, apakah ada penyimpangan budget, dan seterusnya. Sehingga yang perlu anda pastikan dalam laporan internal yang anda buat adalah:
Data yang disajikan adalah valid (sesuai dengan kenyataan, dengan perhitungan yang benar) Formatnya mudah dipahami—susunan kolom dan barisnya, logis Tidak terlalu rumit, tetapi cukup untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Jenis, isi, dan format laporan internal manajemen antara satu perusahaan dengan perusahaan lain akan berbeda— tergantung karakter manajemen dan perusahaan itu sendiri. Secara umum, ada beberapa jenis laporan internal manajemen yang sering diminta oleh manajemen perusahaan. Setidanya 6 jenis, yaitu: 1. Laporan Kas (Cash Reports) – Laporan yang menyajikan posisi kas setiap hari atau minggu, perbandingan kas dengan forecast dan budget, perbandingan kas periode sebelumnya)
2. Laporan Status (Status Reports) – Laporan yang menyajikan kinerja keuangan dan operasional perusahaan per hari atau minggu. Memuat perbandingan antara kondisi sebenarnya yang sedang terjadi dengan budget dan forecast. 3. Laporan Gaji (Payroll Reports) –Laporan dapat memberi informasi: Sampai per laporan dibuat, sudah berapa kewajiban gaji dan upah perusahaan terhadap pegawai—per departemen, per orang? Sekaligus mebandingkan data tersebut dengan budget dan forecast. 4. Laporan Penjualan dan Biaya (Sales and Expenses Reports) – Laporan yang menyajikan capaian penjualan sampai per tanggal laporan, sudah berapa persen yang tercapai dibandingkan dengan forecast. Data disajikan per customer (pelanggan) atau per nama marketer/salesman. Di sisi lainnya juga menyajikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan hingga laporan yang telah dibuat, apakah masih dalam toleransi budget, bagaimana perbadingannya dengan forecast. 5. Laporan Marjin (Margin Reports) – Laporan yang menyajikan informasi mengenai marjin (nilai penjualan dikurangi harga pokok penjualan) per jenis barang (item) dan per customer (pelanggan). Laporan ini juga dapat memberi gambaran mengenai barang mana saja yang sampai pada saat laporan dibuat mencetak marjin (laba kotor) tinggi, mana yang rendah, dengan pisah batas dan parameter tertentu. Juga, menyajikan informasi mengenai penjualan ke customer (pelanggan) mana yang memberi marjin tinggi, mana yang rendah. 6. Laporan Kapasitas (Capacity Reports) – Laporan ini khas untuk perusahaan berjenis manufaktur (industri/pabrikan). Laporan yang menyajikan kapasitas produksi perusahaan secara global, per bagian/divisi, hingga per satu nit mesin. Sekaligus menampilkan data, kapasitas mesin per tanggal laporan dibuat, berapa persen terisi. Sehingga secara kesuluruhan dapat diketahui mesin mana saja yang bekerja dengan kapasitas penuh dan mana yang tidak. Kedengarannya lumayan banyak dan cukup memusingkan ya? Bisa saya mengerti, karena di bangku kuliah anda tidak pernah diajarkan. Bahkan business school-pun tidak secara spesifik membahas hal ini. Ya jelas mereka tidak ajarkan, karena hal seperti ini hanya diketahui bila sudah bener-benar masuk dan bekerja di dalam perusahaan— sementara bapak dan ibu dosen kan selalu ada di kampus. Tapi jangan khawatir, di lain kesempatan saya akan buat tulisan yang mmemberi anda panduan cara membuat ‗Laporan Internal Manajemen‘ (terutama 6 jenis laporan ini), satu-per-satu, selangkah-demi-selangkah. Okay?
Ketika Perputaran Kas Terganggu, Negosiasikan Utang Anda!
Saat ini, bukan hanya persaingan yang kian ketat, kondisi keuangan global belum juga kunjung usai—baru-baru ini, resesi yang melanda Yunani diperkirakan akan berdampak luas. Dalam lingkungan ekonomi yang serba menantang sekarang ini, memiliki arus kas yang berputar lambat sudah menjadi cerita setiap perusahan, setiap pegusaha. Perputaran arus kas (cash flow) yang melambat selanjutnya akan membuat setiap orang menjadi lambat dalam membayar hutang. Semua orang merasa sulit untuk bersaing dengan semua beban hutang yang ada: kartu kredit, batas kredit, dan pembayaran pinjaman bank.
Tentu, Anda masih harus mendorong pelanggan untuk membayar tepat waktu atau bahkan lebih cepat (semoga berhasil!). Tapi mengandalkan taktik mempercepat kas masuk saja samasekali tidak mengtasai masalah. Hadapi kenyataan bahwa setiap orang sudah tidak memiliki ruang lebih banyak lagi. Anda perlu untuk memindahkan fokus ke hutang Anda. Di sisi lain, mengabaikan masalah dan hanya pemotongan pembayaran dapat menyebabkan rentetan buruk: panggilan telepon dan surat dari debt collector mungkin akan segera mampir ke kantor anda. Gagal dalam mengambil tindakan sudah pasti akan merusak hubungan baik anda dengan para kreditur, dan bisnis anda secara keseluruhan. Untuk menghindari semua hal di atas, tidak ada pilihan lain, selain menghadapi masalah yang ada, dan secara aktif bernegosiasi dengan kreditur. Berikut ini adalah empat seri langkah yang dapat diambil:
Langkah-1. Hitung dan Tentukan Berapa Banyak Yang Bisa Anda Bayar Tarik data dan angka-angka utang anda dari catatan (atau komputer), urut berdasarkan nama vendor dan tanggal jatuh tempo. Memiliki total utang berdasarkan vendor dan tanggal jatuh tempo benar-benar alat yang sangat berguna bagi anda untuk menentukan berapa banyak anda dapat melakukan pembayaran dengan lebih realistis, dan kepada siapa pembayaran yang sifatnya lebih segera akan anda alokasikan, kepada siapa dan berapa yang bisa ditunda, sampai kapan ditunda, dam seterusnya. Setelah anda memiliki daftar di tangan, anda dapat pindah ke langkah berikutnya.
Langkah-2. Verifikasi dan Konfirmasikan Hutang Anda Oke. Katakanlah anda sudah memiliki daftar utang usaha di tangan anda. Langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi nama vendor dan jumlah utang masing-masing. Usahakan untuk selalu meminta dokumentasi utang tersebut untuk memverifikasi apakah memang benar vendor A misalnya memiliki tagihan sebesar Rp 1 juta pada perusahaan anda, apakah jatuh temponya sudah benar, dan semua itu hendaknya didukung oleh dokumentasi (arsip) yang cukup. Jika tidak, bagaimana anda bisa yakin—bisa saja setiap orang yang anda temui mengaku memiliki tagihan sejumlah tertentu, bukan? Akhirnya, setelah Anda mencapai kesepakatan mengenai jumlah dan tanggal jatuh tempo, sebelum melakukan pembayaran, meminta salinan tertulis dari persyaratan, termasuk pernyataan bahwa pembayaran benar-benar akan mengurangi atau menghapuskan utang nada. Jika itu tidak terjadi, maka anda perlu merekam percakapan yang telah terjadi selama proses verifikasi.
Langkah-3. Lakukan Komunikasi Langsung Dengan Vendor dan Kreditur
Sebagai panduan dasar, melibatkan perusahaan pihak ketiga (sebagai perantara) dalam menangani utang, adalah langkah yang kurang tepat menurut saya. Bukan saja menumbulkan beban (biaya) baru yang biasanya cukup berat, tetapi juga menjauhkan anda dengan para pemasok (vendor). Komunikasi langsung sangat penting, terutama jika anda ingin para pemasok yang selama ini bekerja dekat dengan perusahaan anda, masih mau bekerja sama di masamasa yang akan datang. Lebih jauh lagi, komunikasi langsung sekaligus menunjukan kepada mereka (para kreditur) bahwa disamping anda menyadari sutuasi sulit yang ada, anda juga memiliki niat baik dan berupaya keras untuk menyelesaikan utang. Percaya atau tidak, jika selama ini anda memiliki reputasi yang cukup baik, tindakan proaktif saja sudah cukup untuk membuka jalan yang lebih mudah bagi penyelesaian selanjutnya. Oke, saya tahu. Ada kalanya anda benar-benar perlu untuk menyewa sebuah perusahaan untuk membantu anda untuk melakukan restrukturisasi utang. Untuk situasi seperti itu anda perlu berhati-hati, langkah terbaik yang bisa diambil adalah dengan meneliti latar belakang perusahaan yang akan anda sewa. Di masa-masa sulit seperti ini, sering muncul perusahaan-perusahaan penyelia hutang-piutang gadungan, yang pada akhirnya hanya akan membebani (bukan membantu meringankan). Cara paling aman adalah dengan minta rekomendasi dari asosiasi atau kolega yang sudah pernah melakukan hal yang sama.
Langkah-4. Ajukan Penawaran Wajar Atau Restrukturisasi Hutang? Kecuali perusahaan anda sudah dinyatakan pailit, berharap memperoleh pengurangan jumlah utang rasanya hanya mimpi di siang bolong. Lupakan. Jangan buang-buang waktu untuk memikirkan hal itu. Setahu saya, tunggakan hingga berusia 90 atau 120 haripun biasanya masih tetap akan ditagih. Tidak ada istilah penghapusan. Jikapun mereka melakukan hal itu pada laporan buku mereka, usaha penagihan pasti tetap dilakukan. Jika tidak mampu membayar secara penuh, meminta restrukturisasi adalah jalan satu-satunya yang bisa anda harapkan. Berbicara tentang restrukturisasi utang, pada dasarnya ada tiga peluang yang memungkinkan untuk ditawarkan kepada kreditur:
(a) Negosiasikan ulang pinjaman yang ada Entah anda akan menelepon sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat panggilan atas nama perusahaan anda, sebelum melakukan hal ini sebaiknya anda mempertimbangkan hubungan kedepan. Meminta negosiasi ulang, biasanya akan meninggalkan kesan bahwa anda dan manajemen anda tidak bisa dipercaya, setidaktidaknya mereka (para kreditur) menggap manajemen anda tidak profesional. Jika negosiasi ulang merupakan pilihan terbaik, melakukan pendekatan sendiri pada kreditur masih tetap merupakan jalan terbaik. Banyak pemberi pinjaman yang merespon dengan lebih baik ketika ketika mereka mendengar langsung kesulitan yang anda hadapi (tentunya kesulitan yang tidak dibuat-buat). Jika anda berbicara sendiri dengan kreditur, bersikaplah jujur tentang situasi anda dan memberitahu mereka mengenai upaya apa saja yang telah dan akan anda lakukan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan anda. Hanya saja untuk saat ini anda tidak dapat mengelola pembayaran, dan perlu untuk negosiasi ulang. Ada beberapa cara untuk bisa menegosiasikan kembali persyaratan pinjaman yang ada. Misalnya: anda bisa meminta untuk menunda pembayaran selama tiga sampai enam bulan, dengan pinjaman untuk melanjutkan
pembayaran dalam jumlah yang sama setelah masa tenggang. Strategi lainnya, mungkin anda meminta pengurangan suku bunga, atau untuk perpanjangan jangka waktu pinjaman. Salah satu dari dua pilihan terakhir akan menurunkan beban pembayaran bulanan anda, sampai untuk waktu pinjaman yang tersisa.
(b) Tawarkan penyelesaian Ini pilihan berikutnya yang bisa anda tawarkan kepada kreditur. Pada dasarnya anda menawarkan sebagian kecil dari saldo utang dengan pembayaran penuh. Ketika ekonomi sedang turun dan mereka memiliki lebih banyak kredit macet, biasanya bank lebih terbuka untuk menghibur menawarkan penyelesaian, karena mereka perlu mengeluarkan kredit bermasalah dari sistem mereka. Tawaran penyelesaian lebih mungkin berhasil ketika anda tidak sanggup membayar utang secara penuh dalam waktu dekat. Keuntungan cara ini yaitu anda bisa menyelesaikan utang secara penuh tanpa dipusingkan oleh cicilan. Sisi negatifnya yaitu mungkin anda kehilangan reputasi sebagai pengusaha yang bisa dipercaya. Hal lain yang tak kalah penting adalah aspek pajaknya. Selisih utang penuh dengan utang yang benar-benar anda bayarkan melalui skema penyelesaian, dianggap sebagai pendapatan yang terhutang pajak. Untuk itu, mungkin anda perlu berkonsultasi dengan profesional yang berkompeten di bidang perpajakan, sebelum mengambil keputusan.
(c) Minta pinjaman terkonsolidasi Konsolidasi utang yang berbeda ke dalam satu pinjaman tunggal biasanya menghasilkan pembayaran keseluruhan yang lebih rendah, terutama jika beban utang usaha anda mencakup beberapa suku bunga berbiaya tinggi. Konsolidasi seharus dapat membuat perputaran arus kas menjadi sedikit lebih cepat—paling tidak anda bisa mengalokasikan sebagian kas untuk diputar kembali dalam operasional perusahaan. Kelebihan dari cara ini adalah, reputasi anda dan usaha anda akan tetap terjaga. Kekurangannya, mungkin anda masih harus menanggung beban bunga dan denda atas keterlambatan. Tergantung pada bagaimana tingkat suku bunga yang tren, Anda bisa memotong pembayaran anda secara substansial dengan pinjaman terkonsolidasi, tapi ingat bahwa biaya dan posisi pinjaman baru mungkin akan membuat jumlah pinjaman menjadi meningkat. Tentu anda bisa menimbang-nimbang apakah pengkonsolidasian utang akan lebih baik bagi anda atau sebaliknya. Beberapa pilihan mungkin tersedia bagi anda. Misalnya: jumlah yang lebih rendah (mungkin 30 hingga 60 persen dari utang asli) dilunasi selama periode beberapa bulan, terutama jika mereka berpikir bahwa usaha anda memang benar-benar dalam kondisi yang sulit. Pertimbangkan untuk menyediakan surat promes, jaminan pribadi atau agunan yang berupa peralatan, mesin atau gedung. Jelaskan situasi keuangan apa adanya yaitu dengan mendatangi langsung para kreditur, itu akan jauh lebih baik dibandingkan anda melakukannya via email. Berikan tanggal tertentu sebagai janji kapan anda akan mulai membayar, kapan lunas. Hal itu penting untuk menunjukan betapa anda sangat menghargai hubungan baik selama ini. Dengan mengambil pendekatan proaktif dan berkomunikasi dengan vendor secara terbuka dan jujur, besar kemungkinan mereka akan membantu anda untuk keluar dari kesulitan, sekaligus akan tetap mendukung di masamasa yang akan datang, jika usaha anda mulai berputar lagi dan membutuhkan pinjaman atau pembiayaan.
Konsep Dasar Akuntansi Aktiva Tetap
Bagi siapa saja yang ingin memahami akuntansi aktiva tetap, sebelum berpikir jauh-jauh tentang perlakuan akuntansi aktiva tetap yang rumit-rumit saya selalu menganjurkan agar memahami konsep dasar akuntansi aktiva tetap terlebih dahulu. Mengapa?
Mengapa Memahami Konsep Dasar Akuntansi Aktiva Tetap Itu Penting? Mungkin anda pernah menemukan seseorang yang mengetahui seluk-beluk akuntansi aktiva tetap tanpa tahu itu PSAK atau IAS/IFRS nomor berapa. Dan mungkin anda bertanya-tanya di dalam hati: ―koq bisa ya?‖ Tentu saja bisa, sebab mereka sudah memahami konsep dasar akuntansi aktiva tetap dengan sangat baik, sisanya mereka lebih banyak menggunakan logika dan intuisi. Sehingga, sekali saja membaca PSAK dan IFRS mereka langsung paham—tanpa perlu menghafalkan nomor PSAK/IFRS/IAS/FASB/GAAP-nya, bahkan mungkin tak perlu mengingat isinya hingga ke titik-dan-koma. Selain itu, mereka juga tahu persis konsep suatu usaha—bisa dibilang mereka sudah melihat ‗cetak biru‘ (blue print) besarnya—memahami siklus dari awal hingga akhir. Tentu saja; capital expenditure, cost segregation, dan fixed asset adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dalam siklus suatu usaha. Ya ya ya.. saya tahu, di kampus anda wajib menghafalkan nomor PSAK atau nomor IFRS/IAS-nya—kalau perlu harus ingat nomor paragraph, judul buku, nama pengarang, dan tahun terbitnya. Jika tidak, maka semua argument anda—meskipun benar—akan dianggap ‗ngarang.com‘ dipanggil ―TONI‖ alias ‗waton muni‘ (asal ngeyel) tanpa landasan literature yang cukup. Dalam lungkungan ilmiah (akademik) tentulah ini sangat penting. Yah, bagaimanapun juga saya pernah menjadi mahasiswa selama 4 tahun plus 1 tahun plus 2 tahun. Sedikit-banyaknya pernah merasakan hal itu. Tetapi di dalam lingkungan bisnis yang sesungguhnya, kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang sudah Go-Public, mereka (manajemen dan investor) samasekali tak peduli nomor PSAK, IFRS/IAS, FASB/ASC, GAAP, ITF, SAAS/GAAS, AU, APB, COSO Frameworks, Sarban Oxley, you name it, they don‟t pawking care—not even give a sh*t. Yang mereka mau adalah: make-sense, feasible, workable, actionable, in-sync with the business flow. Dan yang tak kalah pentingnya adalah: memberi kontribusi nyata bagi pencapaian goal yang telah ditentukan—bukan malah menghambat/membebani dengan birokrasi yang dianggap tak perlu. Jika seseorang bisa mengingat konsep akuntansi dengan sangat baik tanpa melupakan nomor halaman dan paragraph suatu buku, tentulah itu luar biasa bagus. Saya pribadi tak punya kapasitas memori sebesar itu—sudah terlalu banyak hal yang harus saya ingat dan pikirkan—sehingga harus realistis untuk memilih antara mencoba (1) mengingat nomor-nomor standar akuntansi; atau (2) hanya memahami konsepnya saja. Dan Seiring bertambahnya waktu, bertambahnya tantangan yang harus dihadapi, bertambahnya masalah yang harus dicarikan solusi, lama-lama saya lebih banyak menggunakan yang kedua.
Belajar teknikal perlakuan akuntansi aktiva tetap (pengukuran, pencatatan & pelaporan) sifatnya wajib— jika tidak, maka ‗sense-dan-logic‘ yang dibangun melalui pemahaman konsep jadinya tidak bisa tajam. Tetapi itu bisa nanti, setelah konsep dasarnya dikuasai dahulu. Bisa saja langsung loncat ke hal-hal yang sifatnya teknikal, namun kemungkinan besar hanya akan menjadi hafalan semata, tahu membuat jurnal tapi tak tahu mengapa jurnalnya seperti itu—bahkan tak tahu mengapa jurnal itu perlu dibuat, tahu cara menghitung penyusutan (depreciation) dalam berbagai metode tapi tak tahu mengapa perlu membuat itu, untuk apa. Dengan memahami konsep dasar akuntansi aktiva tetap terlebih dahulu, hal-hal teknis sehubungan dengan aktiva tetap (termasuk perlakuan akuntansinya) akan menjadi mudah dipahami, selalu ingat tanpa perlu menghafal, bisa mencari jalan keluar (solusi) jika ada masalah hanya dengan menggunakan logika dan intuisi—tanpa perlu textbook taking. Nah bagaimana konsep dasarnya?
Konsep Dasar Akuntansi Aktiva Tetap Konsepnya sederhana: 1. Perusahaan Perlu Fasilitas – Untuk bisa beroperasi secara maksimal, semua perusahaan perlu berbagai macam fasilitas (tanah, gedung/bangunan, peralatan, mesin, furniture & fixture, kendaraan, dan lain sebagainya). Fasilitas yang dibutuhkan bervariasi baik dalam jumlah, ukuran, maupun nilai—tergantung bidang usaha dan skalanya. 2. Fasilitas Adalah Kekayaan Perusahaan – Fasilitas-fasilitas itu adalah bagian dari kekayaan perusahaan sehingga disebut ―aset/aktiva‖ (bersama dengan kekayaan lainnya: kas, piutang dan persediaan.) 3. Fasilitas Perusahaan Tidak Untuk Dijual – Dengan prinsip ‗going concern‘ akuntansi mengasumsikan bahwa perusahaan didirikan untuk beroperasi dalam jangka waktu yang lama dan berkesinambungan, oleh sebab itu maka fasilitas-fasilitas ini dianggap sebagai aktiva yang ―tetap‖ digunakan (tidak untuk dijual) dalam jangka waktu lama—sampai fasilitas ini tidak bisa digunakan atau tidak diperlukan lagi. Oleh sebab itu, maka fasilitas ini disebut sebagai ―aktiva tetap.‖ 4. Masa Penggunaan Aktiva Tetap Terbatas - Meskipun dimaksudkan untuk digunakan selamanya, seacara alamiah, aktiva tetap memiliki batas waktu penggunaan produktif. Computer untuk kantor misalnya, meskipun dimaksudkan untuk dipakai selamanya, tetap saja komputer tersebut hanya bisa dipakai selama 5 tahun. Keburu rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Dalam akuntansi, lamanya masa produktif suatu aktiva tetap disebut dengan ―umur ekonomis‖ (economical life time.) Masing-masing aktiva tetap memiliki umur ekonomis yang berbeda. Dari konsep dasar di atas bisa disimpulkan bahwa: yang disebut dengan aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk dijual, melainkan digunakan dalam jangka panjang untuk memperlancar operasional perusahaan.
Perjalanan Waktu Aktiva Tetap (Fixed Asset Timelines)
Karena aktiva tetap digunakan dalam jangka panjang, maka aktiva tetap mengalami berbagai macam kejadian (event). Jika profile facebook anda sekarang sudah memiliki timelines, aktiva tetap sejak dahulu sudah memiliki— yang berupa catatan perjalanan sejak pertama hadir di dalam perusahaan hingga tidak digunakan lagi. Catatan perjalanan waktu (timelines) aktiva tetap seperti di bawah ini (yg di sebalah kiri adalah kejadian-kejadian yang dialami oleh aktiva tetap, sedangkan yg di sebelah kanan adalah jurnal pengakuannya):
Seperti nampak dalam timelines, secara garis besar, perjalanan waktu aktiva tetap melewati 3 fase ([perhatikan yang di sisi kiri): 1. Aktiva Tetap ―Diperoleh‖ – Aktiva tetap bisa diperoleh dengan berbagai cara: (a) dibeli; (b) dibangun; (c) sewa; (d) setoran modal; (e) hibah/sumbangan; dan (d) pertukaran. Pada saat diperoleh (apapun caranya) bisa jadi ada ongkos kirim, bisa jadi ada bea notaries, bisa hadi ada fee untuk makelar. Disamping itu, sebelum aktiva tetap yang diperoleh bisa digunakan dalam operasional perusahaan bisa jadi mengalami bisa jadi proses perbaikan terlebih dahulu, bisa jadi perlu diinstalasi. Apapun kejadian yang terjadi di fase ini (sebelum memasuki fase berikutnya) dianggap masa perolehan.
2. Aktiva Tetap ―Digunakan‖ – Setelah aktiva diperoleh, maka aktiva tetap mulai digunakan. Sepanjang fase penggunaan, aktiva tetap mengalami berbagai kejadian: (a) nilainya menyusut; (b) direvaluasi; (c) diperbaiki; (d) ganti komponen; dan seterusnya, perhatikan timelines di atas. 3. Aktiva Tetap ―Ditarik‖ dari pengunaan – Aktiva tetap ―ditarik‖ atau dihentikan dari pengunaan adalah fase terakhir yang dilewati oleh aktiva tetap. Ada berbagai kemungkinan alasan mengapa suatu aktiva tetap ditarik dari pengunaannya, diantaranya (yang paling lumrah) yaitu: (a) sudah tidak bisa digunakan lagi; (b) sudah tidak dibutuhkan lagi; (c) perusahaan berhenti beroperasi karena alasan tertentu—bangkrut misalnya. Cara penarikannya pun bisa bermacam-macam: (a) dibuang; (b) dijual; atau (c) ditukar. Masalah-masalah akuntansi aktiva tetap hanya ada di seputaran timelines ini—bermula sejak suatu aktiva tetap ―diperoleh‖ hingga ―ditarik‖ dari penggunaannya. Seperti terhadap event-event ekonomis lainnya, pada setiap kejadian dari masing-masing fase yang dilewati oleh aktiva tetap, akuntansi juga melakukan fungsinya, yaitu:
Mengukur; Mencatat; dan Melaporkan
Setiap kejadian yang dialami oleh aktiva tetap di masing-masing fase memerlukan perlakuan (pencatatan, pengukuran dan penyajian laporan) yang berbeda. Nah bagaimana perlakuan akuntansi aktiva tetap untuk setiap kejadian di masing-masing fase ini? Bagimana pengakuan dilakukan untuk masing-masing kejadian? Berapa besarnya nilai yang diakui? Bagaimana menyajikannya di dalam laporan keuangan? Inilah masalah-masalah akuntansi aktiva tetap yang terus berulang dari waktu-ke-waktu. Saya akan bahas, secara bertahap di seri berikutnya.
Pengendalian Intern: Enam Langkah Prosedur Penerimaan Cek Yang Aman
Bagi akuntan publik, memeriksa kehandalan sistim pengendalian perusahaan auditee mungkin menjadi tantangan tersendiri. Bagi akuntan yang bekerja di perusahaan, merancang sekaligus menerapkan sistim pengendalian yang prudent jauh lebih sulit lagi. Termasuk pengendalian untuk penerimaan cek dari pelanggan. Diperlukan implementasi prosedur yang bukan saja bisa menghasilkan laporan keuangan dengan angka-angka akurat, tetapi sekaligus mencegah potensi risiko kerugian—akibat kesalahan atau penyelewengan yang bisa terjadi di sepanjang proses transaksi penerimaan cek. Disamping karakter dasar—dimana kas selalu tidak aman, kasus penyelewengan cek lebih banyak disebabkan oleh ketiadaan prosedur penerimaan cek yang memadai, sehingga celah penyelewengan menjadi semakin terbuka. Di lingkungan perusahaan berskala kecil dan menengah, kejadian penyelewengan cek bukan sesuatu yang aneh. Sudah jamak terjadi dan masih terus berlangsung. Mengapa?
Pertama, sampai saat ini kita masih banyak menggunakan alat pembayaran berupa cek. Meskipun lebih banyak menggunakan transfer untuk pembayaran ke supplier, tetap saja masih banyak pelanggan yang membayar dengan cek—terutama pelanggan perorangan atau perusahaan kecil.
Kedua, proses pembayaran (masuk dan keluar) masih dilakukan secara manual. Meskipun perusahaan sudah menggunakan software akuntansi—untuk pencatatan dan pengolahan data, proses pembayaran kebanyakan masih manual (fisik cek diterima lalu disetorkan ke bank, atau cek ditulis lalu diserahkan ke vendor). Ketiga, sistim pengendalian yang memadai tidak tersedia. Disamping karena keterbatasan jumlah pegawai, ketiadaan pengendalian intern lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan di wilayah ini.
Kondisi seperti ini berjalan begitu saja, sehingga perusahaan nyaris tidak terlindung dari berbagai risiko, terutama risiko yang berkaitan dengan penggunaan cek, dalam hal ini. Jika anda adalah orang yang bertanggungjawab untuk pengawasi proses transaksi pembayaran dan berada di lingkungan seperti yang yang sebutkan di atas, mungkin anda bisa mencoba enam langkah sistim pengendalian penerimaan cek berikut ini:
Langkah-1. Alihkan Rute Penerimaan Cek Langkah awal sistim pengendalian intern yang handal adalah: SISTIM PENERIMAAN-PENGELUARAN SATU PINTU. Sederhananya, apapun yang masuk dan keluar perusahaan (pelanggan, supplier, barang masuk, surat masuk, barang keluar, surat keluar, dll) harus melalui satu pintu. Sistim penerimaan dan pengeluaran satu pintu, lebih mudah diawasi jika dibandingkan dengan sistim multi-saluran. Hal yang sama juga berlaku untuk sistim penerimaan cek. Jika selama ini cek dari luar langsung diterima oleh bagian accounting, pindahkan rutenya. Cek dari pelanggan (atau pihak lain) yang masuk, sebaiknya diterima oleh staf yang ada di front office terlebih dahulu. Jangan ijinkan staf penagihan (collection) menyetorkan cek langsung ke bagian accounting. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh staf front office ketika menerima cek: a. Membuat Daftar Cek Masuk – Setiap surat masuk yang diterima oleh front office biasanya dicatat dalam sebuah buku (atau komputer) sebelum diserahkan ke si penerima. Berlakukan hal yang sama untuk penerimaan cek (baik yag dibawa oleh staf penagihan atau yang dikirimkan via post). Hanya saja, khusus penerimaan cek, front office perlu membuat daftar tersendiri (pisahkan daftar surat masuk), karena perlu mencantumkan nama pelanggan, nomor cek dan nilai nominal cek. Sebelum di serahkan ke accounting, daftar cek masuk di photocopy rangkap 2 terlebih dahulu (catatan: lembar aslinya diserahkan ke cash accountant, 1 copy diserahkan ke account receivable/piutang, dan satu copy lagi disimpan di front office). b. Meng-endorse Cek dengan Stempel ―Hanya Untuk Disetorkan‖ – Hal penting berikutnya yang harus dilakukan oleh pegawai front office adalah membubuhkan stempel: ―Hanya Untuk Disetorkan Ke Rekening No. 235.xxxxxx‖ di bagian belakang lembar cek—sebelum diserahkan ke bagian accounting. Dengan stempel ini, pegawai di accounting hanya bisa menyetorkan cek tersebut ke rekening perusahaan (tidak bisa mencairkan maupun menyetorkan ke rekening lain). c. Serahkan Cek ke Bagian Accounting – Jika lembar cek masuk cukup banyak, sebelum diserahkan ke accounting, staf front office perlu memastikan setiap cek sudah tercatat dengan benar di daftar cek masuk. Selanjutnya tinggal serahkan cek beserta lembar daftar cek ke bagian accounting. Lembar asli dan cek diserahkan ke cash accountant, 1 copy dierahkan ke accounts receivable accountant, dan lembar copy terakhir yang sudah diparaf oleh cash accountant disimpan di filing cabinet front office. Catatan: Jika tidak ada staf front office, anda bisa meminta staf lain yang biasa menerima surat masuk untuk melakukan tugas yang sama, yang penting bukan pegawai accounting.
Langkah-2. Staf Accounts Receivable Mengkredit Akun Piutang Berdasarkan daftar cek masuk yang diterima dari front office, staf A/R mengkredit saldo akun piutang—sesuai dengan nama pelanggan yang membayar, nomor invoice yang dibayar, dan nilai nominal yang tertera di daftar cek masuk—dengan mendebit akun ―Deposit‖. Contoh jurnalnya adalah sbb: [Debit]. Deposit = xxx [Kredit]. Piutang / Accounts Receivable = xxx
Langkah-3. Staf A/R Menerbitkan Accounts Receivable Statement Diantara penerapan sistim pengendalian intern yang sudah diimplementasikan oleh klien saya, yang paling sering tidak ada adalah langkah yang ketiga ini. Bisa saya mengerti karena secara teori—dari masa perkuliahan dahulu— langkah ini memang tidak pernah ada. Tidak pernah masuk dalam buku-buku materi akuntansi manapun. Padahal langkah ini adalah salah satu kunci pengendalian penerimaan kas yang SUPER-PENTING, menurut pengalaman saya. Mengapa super-penting? Karena bisa mendeteksi penyelewengan yang dilakukan oleh staf penagihan (collection). Konkretnya, setelah saldo akun dikredit (dikurangi), staf A/R menerbitkan ―Accounts Receivable Statement‖ yang dikirimkan ke masing-masing pelanggan yang ceknya baru diterima—yang berisi update saldo piutang setelah saldo dikredit (di cc ke: Cash Accountant, Chief Accountant dan Controller). Tentunya disertai ucapan: ―Terimakasih telah melakukan pembayaran atas invoice no. xxx sebesar Rp xxx. Terlampir: DAFTAR INVOICE tagihan yang belum terbayar‖. Dengan ―Accounts Receivable Statement‖ yang diterbitkan, pelanggan bisa merespon apakah ―setuju‖ atau ―tidak setuju‖. Jika tidak setuju, berarti ada kemungkinan pencatatan yang salah ATAU penyelewengan yang dilakukan oleh staf penagihan (collection). Tentu chief accountant dan Controller juga akan menerima CC balasan dari pelanggan. Selanjutnya chief accountant dan controller bisa melakukan investigasi lebih lanjut.
Langkah-4. Staf Kas/Cash Accountant Membandingkan Cek dengan Daftar Cek Masuk Di meja lainnya, saat menerima cek dari front office, cash accountant membandingkan antara fisik cek yang diterima dengan daftar cek masuk, baris-demi-baris. Jika sudah benar, maka cash accountant perlu membubuhkan tanda paraf di lembar copy daftar cek masuk yang dibawa oleh staf front office—untuk di filekan di front office. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh cash accountant setelah menerima cek: a. Rekonsiliasi Akun ―Deposit‖ dan Cetak ―Bukti Penerimaan Kas‖ – Begitu selesai memeriksa fisik cek yang diterima dari front office, staf A/R seharusnya sudah selesai mengkredit akun piutang dan mendebit akun ―Deposit‖. Yang harus dilakukan oleh cash accountant selanjutnya adalah membandingkan daftar cek masuk dengan akun deposit—untuk memastikan setiap fisik cek yang diterima telah berada di dalam sistem, dengan entry yang benar. Jika semuanya sudah masuk dengan benar, cash accountant bisa mencetak ―Bukti Penerimaan Kas‖ dari akun deposit, untuk diarsipkan.
b. Hapus Saldo Deposit dan Serahkan Fisik Cek Ke Kasir – Jika waktunya memungkinkan untuk menyetorkan cek ke bank di hari yang sama (usahakan bisa), maka cash accountant bisa melakukan ‗penghapusan‘ saldo ―Deposit‖ dengan mendebit saldo ―Kas Bank‖. Contoh jurnal penghapusan saldo deposit adalah sbb: [Debit]. Kas Bank = xxx [Kredit]. Deposit = xxx Selanjutnya fisik cek diserahkan ke kasir dengan meminta tanda paraf di atas lembar ―Bukti Penerimaan Kas‖. Catatan: Jika tidak waktunya tidak memungkinkan untuk menyetorkan cek ke bank di hari yang sama, saldo ―deposit‖ sebaiknya jangan dihapus dahulu. Tunggu hingga kasir menyetorkan cek ke bank. Tapi diusahakan (push) agar bisa dilakukan di hari yang sama.
Langkah-5. Kasir Menyetorkan Cek Ke Bank atau Simpan di Deposit Box Sebelum membubuhkan tanda paraf di lembar ―Bukti Penerimaan Kas‖ yang dibawa oleh Cash Accountant, kasir perlu membandingkannya dengan fisik cek. Jika sudah benar, idealnya, kasir langsung menyiapkan ―Slip Setoran‖ untuk kemudian menyetorkan cek ke bank di hari yang sama. Sekembalinya dari bank, kasir menyerahkan ―Slip Setoran Tervalidasi‖ ke cash accountant untuk diarsipkan bersama-sama dengan ―Bukti Penerimaan Kas‘. Jika waktunya tidak memungkinkan, untuk sementara, cek disimpan di dalam deposit box yang hanya bisa dibuka oleh kasir seorang. Keesokan harinya, penyetoran ke bank dilakukan dengan menempuh prosedur seperti di atas, tentunya cash accountant perlu menghapus saldo akun ―deposit‖ terlebih dahulu (lihat langkah-4).
Langkah-6. Chief Accountant Melakukan Rekonsiliasi Kas Di akhir hari kerja, chief accountant melakukan rekonsiliasi-rekonsiliasi atas semua transaksi yang terjadi di hari tersebut. Salah satunya adalah melaukan rekonsiliasi kas harian. Langkah ini adalah langkah kunci akhir dari proses penerimaan pembayaran (baik itu yang berupa cek, tunai maupun transfer). Jika di sini lolos, maka kesalahan (atau lebih parahnya penyelewengan) akan lolos tanpa terdeteksi samasekali. Konkretnya, chief accountant memeriksa semua akun terkait dengan penerimaan kas (mulai dari akun piutang/receivable, deposit, dan kas) guna memastikan bahwa penerimaan kas sudah tercatat dengan benar, akurat, dan tidak ada indikasi penyelewengan. Catatan: Supaya bisa berjalan dengan efektif, langkah ini sebaiknya dilakukan oleh seseorang yang sudah menduduki management-level (jangan staf biasa). Disamping karena reksoniliasi ini memerlukan akses ke semua akun (yang otoritasnya hanya untuk management level), juga diperlukan orang yang memiliki wewenang yang cukup untuk mengintervensi semua staf yang terlibat dalam transaksi ini—memberi teguran jika ditemukan kesalahan, apalagi penyelewengan.
Bonus: Tambahan Sistim Pengendalian Penerimaan Cek Ada begitu banyak lubang dan celah yang selalu bisa dimasuki oleh orang-orang yang memiliki niat buruk untuk melakukan penyelewengan. Entah itu dilakukan oleh pihak luar (pelanggan nakal misalnya) atau pegawai perusahaan itu sendiri. Enam langkah sebelumnya adalah langkah prosedur dasar yang memang sudah cukup untuk melakukan pengendalian terhadap proses penerimaan cek dari pelanggan. Jika ingin lebih ketat lagi, anda bisa menerapkan beberapa hal di bawah ini, bersama-sama dengan keenam langkah di atas—sehingga kemungkinan kesalahan dan penyelwengan bisa lebih minimal lagi:
Awasi Cek Yang Tidak Teraplikasi – ―Tidak Teraplikasi‖ yang saya maksudkan di sini adalah cek-cek yang tidak menunjuk invoice tertentu. Misalnya: uang muka dari pelanggan, pembayaran atas penjualan barang bekas, penerimaan potongan kas, dan sejenisnya yang tidak bisa diaplikasikan ke invoice yang sudah ada di dalam sistem. Bisa dibilang ini ―Cek Tak Bertuan‖ yang sangat rentan terhadap penyelewengan. Untuk cek seperti ini, staf A/R biasanya membuat invoice baru setelah cek masuk. Jika berniat buruk, bisa tidak dibuatkan invoice, ceknya diuangkan sendiri. Untuk itu perlu pengawasan yang ekstra-ketat. Sesekali periksa pergi ke front office, periksa daftar cek masuk dan bandingkan dengan sistem. Tindaklanjuti Check Tanpa Dana Yang Cukup, SEGERA – Cek dari pelanggan yang ditolak bank karena dananya tidak cukup, adalah sinyal buruk. Perlu ditindaklanjuti dengan serius. Tidak cukup hanya dengan ―Hmmm…‖ ketika menerima laporan kasus seperti ini. Hubungi pelanggan, tanyakan mengapa bisa terjadi demikian. Bagian pemasaran dan shipping harus tahu mengenai hal ini karena, mungkin mereka perlu menunda pengiriman barang selanjutnya atau bahkan menghentikannya samasekali jika sering terjadi.
Secara keseluruhan, enam langkah prosedur dan tambahan di atas tidak saja mencegah potensi penyelewengan, tetapi sekaligus mencegah kesalahan-kesalahan pencatatan di dalam proses penerimaan cek dari pelanggan. [quote]Langkah penting yang harus dilakukan untuk membuat sistim pengendalian intern berfungsi secara efektif adalah: MENGIMPLEMENTASIKANNYA SECARA KONSISTEN (bukan menjadikannya ‗dokumen-keramat‘ yang hanya dikeluarkan ketika musim audit tiba).[/quote] Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan sistim control yang prudent adalah jumlah staf yang biasanya terbatas, khususnya di perusahaan-perusahaan berskala kecil hingga menengah. Dalam kondisi seperti ini, mereka yang bertanggungjawab atas sistim pengendalian intern, perlu mengawasi (konkretnya melihat) proses transaksi dari jarak yang sangat dekat. Sedikit saja lengah, maka risiko kehilangan sangat mudah terjadi dan tidak terdeteksi samasekali. Dengan mengawasi dari jarak dekat, segala bentuk kesalahan, ketidak-konsistenan dan bentuk kejanggalan lainnya—yang bisa jadi merupakan sinyal penyelewengan—bisa tertangkap dengan segera. Sekaligus, bisa melakukan perubahan-perubahan prosedur yang diperlukan untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali, di masa-masa yang akan datang. Dan, penerimaan cek hanya salah satu diantara banyaknya proses transaksi yang rentan terhadap kesalahan dan penyelewengan. Di lain kesempatan saya akan share prosedur pengendalian untuk proses-proses lainnya. Misalnya: penerbitan purchase order, penerimaan barang dari supplier hingga pembayaran utang. Atau sales order dari customer, shipping, billing, hingga penagihan ke pelanggan. Untuk sementara, jika ada saran dan masukan untuk memperkuat sistim pengendalian penerimaan kas, silahkan disampaikan di ruang komentar.
Observasi Dalam Perencanaan Audit (Audit Planning)
Observasi, dalam perencanaan audit (audit planning), penting dan strategis sifatnya. Bagus atau tidaknya perencanaan audit yang dihasilkan oleh seorang auditor, banyak ditentukan oleh sukses atau tidaknya melakukan observasi secara efektif. Bagaimana caranya melakukan observasi dalam perencanaan audit (audit planning)? Itulah yang ingin saya bahas dalam tulisan ini. Sebelum ke topik utama, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu apa itu perencanaan audit…
Apa itu Perencanaan Audit (Audit Planning) Yang Sesungguhnya? Proses audit dimulai dari perencanaan audit. Apa itu perencanaan audit? Saya yakin anda sudah tahu definisi perencanaan audit, tetapi mengetahui definisinya saja jelas tidak cukup. Anda perlu memahami esensinya. Untuk memahami esensi perencanaan audit, seseorang perlu tahu—sedikit banyaknya—mengenai bisnis KAP. Saya bahas sedikit. Iya, KAP itu bisnis, bisnis penyedia jasa auditing (assurance services). Orang-orang yang ada di dalamnya bekerja untuk menajalankan strategi bisnis KAP. Ada yang memasarkan (partner/manager/customer services/public relation), ada yang membentuk dan menyerahkan jasa (auditor), dan ada yang mengadministrasikan (back office nya KAP). Proses audit (mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pemberian opini), jika dipandang dari kacamata bisnis KAP, tiada lain adalah proses pembentukan dan penyerahan jasa audit ke klien. Dibandingkan dengan perusahaan manufaktur, proses audit setara dengan poses produksi dan pengiriman barang ke pelanggan. Sehingga, layaknya dalam proses produksi barang, setiap proses audit selalu mengkonsumsi:
Waktu (opportunity cost) – Waktu yang dihabiskan untuk menalankan proses audit) Tenaga Kerja (labor cost) – Gaji yang dibayarkan kepada auditor dan pegawai lainnya Overhead cost – Biaya-biaya langsung yang timbul akibat proses audit Biaya Operasional (expenses) – Sewa gedung, listrik, telephone, penyusutan, dlsb.
Semua itu adalah beban (cost) yang harus ditanggung oleh KAP, yang jika lebih kecil dari fee audit (pendapatan) maka akan menghasilan ―laba‖ (profit) bagi KAP. Sebaliknya, jika lebih besar dari fee audit yang diperoleh akan menghasilan ―rugi‖ (loss).
Tujuan KAP dibuat BUKAN ―untuk menyediakan jasa audit yang bersifat akuntabel dan independent‖ seperti yang biasa disebutkan dalam teori-teori atau slogan, tetapi untuk menyediakan jasa audit yang bersifat akuntabel, independent, dan menguntungkan. Untuk itu, setiap proses audit harus dikelola sedemikian rupa sehingga di satu sisi menghasilkan laporan dan opini yang akuntabel dan independent, di lain sisinya harus menguntungkan. Salah satu caranya adalah dengan MEMBUAT PERENCANAAN AUDIT (audit planning). Sehingga, esensi pekerjaan membuat perencanaan audit adalah: aktivitas mengalokasikan waktu, tenaga kerja dan overhead cost yang timbul dari proses audit, sedemikian rupa, sehingga menghasilkan laporan dan opini yang akuntabel dan independent di satu sisinya, dengan konsumsi waktu, tenaga kerja dan biaya yang seminim mungkin, di sisi lainnya—sehingga overall ―menguntungkan.‖ Mirip seperti proses membuat production planning dalam perusahaan manufaktur. Dan tujuan utama perencanaan audit adalah: menghemat waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan di satu sisinya, dengan tetap menjaga kualitas hasil audit di sisi lainnya, dari suatu proses audit. Tercapai atau tidaknya tujuan tersebut banyak dipengaruhi oleh bagus atau tidaknya perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Pada kondisi tertentu, di tengah-tengah proses audit, bisa jadi KAP dihadapkan pada pilihan antara ‗menjagakualitas-hasil-audit‘ dengan ‗penghematan-waktu-dan-biaya‘. Dalam kondisi seperti ini, umumnya KAP lebih memilih ‗kualitas-hasil-audit‘ dibandingkan menghemat. Karena reputasi adalah di atas segalanya bagi perusahaan jasa macam KAP. Akan tetapi itu pilihan pahit yang tentu saja perlu dihindari sebisa mungkin. Oleh sebab itu, perencanaan audit harus dibuat secermat mungkin agar waktu dan biaya yang timbul, dalam proses audit, tidak membengkak. Apa kuncinya?
Mengapa Perencanaan Audit Memerlukan Kunjungan dan Observasi? Kunci dari perencanaan audit yang cermat adalah informasi dan data yang lengkap dan akurat. Tanpa informasi dan data yang memadai, seorang auditor bahkan tidak akan bisa membuat perencanaan audit. Untuk itu seorang auditor perlu menghimpun data dan informasi yang cukup sebelum membuat perencanaan audit. Teknik pengumpulan informasi dan data yang paling lumrah dilakukan adalah observasi. Teorinya, observasi dilakukan pada setiap awal proses audit, tepatnya sebelum menyusun perencanaan audit. Pada prakteknya, biasanya, observasi hanya dilakukan pada klien (perusahaan auditee) yang belum pernah ditangani sebelumnya.
Langkah-Langkah Observasi Untuk Perencanaan Audit Sebagai ilustrasi:
Anda bekerja di KAP sejak beberapa bulan yang lalu. Hari ini anda diberi tugas oleh supervisor; dikirim ke lokasi klien (auditee) baru untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana audit (audit planning). Apa yang perlu anda lakukan? Yang menggunakan sumber data observasi saat skripsi, itu bisa jadi modal dasar. Namun perlu disadari bahwa observasi untuk keperluan audit berbeda dengan observasi untuk keperluan riset ilmiah. Dimana letak bedanya?
Jenis Informasi – Observasi untuk riset ilmiah, goal anda hanya memperoleh data, apapun diberikan oleh responden. Sedangkan untuk audit, goal anda adalah memperoleh informasi/data yang anda perlukan— bukan informasi/data yang ingin diberikan oleh perusahaan (auditee). Waktu – Observasi untuk riset ilmiah mungkin waktunya agak fleksibel. Sedangkan untuk audit samasekali tidak fleksibel, anda sudah dipatok deadline yang pasti.
Ada 2 kunci utama agar tugas ini berjalan dengan sukses:
Persiapan yang matang; dan Pelaksanaan/eksekusi yang efektif
Kita bahas satu per satu….
Persiapan Sebelum Kunjungan Observasi Tujuan berkunjung dan melakukan observasi jelas untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Pertanyaannya: Data apa saja yang diperlukan? Agar proses observasi bisa berjalan lancar, perlu persiapan matang, minimal tahu data apa saja yang diperlukan dan informasi apa yang diperlukan via wawancara. Para auditor berpengalaman selalu menyiapkan ―checklist‖ untuk setiap interview dan observasi pertama yang mereka lakukan, sehingga bisa menjalankan tugas secara efektif. Berikut tahapan aktivitas yang perlu dimasukan ke dalam checklist sebelum berangkat ke lokasi dan melakukan observasi: 1. Berkenalan dengan wakil manajemen, internal auditor dan audit committee nya perusahaan auditee. 2. Setelah perkenalan, sampaikan kepada mereka mengenai jadwal dan tujuan dari perencanaan audit (audit planning). 3. Perkenalkan petugas yang akan terlibat dalam proses audit, termasuk minta berkenalan dengan orang-orang dari pihak auditee yang diharapkan akan banyak membantu dalam proses audit. 4. Jika klien baru (atau klien lama yang mengalami perubahaan lingkungan usaha yang signifikan), mungkin perlu berkeliling melihat-lihat kondisi operasional dan lingkungan perusahaan auditee—sehingga nantinya sudah tahu bagaimana perusahaan beroperasi, dan di lingkungan seperti apa audit akan dilaksanakan,
5. Jika auditee sudah pernah diperiksa oleh auditor lain sebelumnya (predecessor auditor), periksa status temuan yang pernah terjadi sebelumnya, apa opinini dan atau rekomendasinya, apakah perusahaan auditee pernah mengalami perubahan system/prosedur/kebijakan setelahnya. 6. Tuangkan dan susun perencanaan waktu untuk setiap tahapan/langkah yang akan diambil dalam proses audit. 7. Minta ijin/otorisasi untuk hal-hal berikut ini:
Memasuki lokasi perusahaan auditee kapanpun diperlukan Tag nama/kartu untuk melewati gerbang security (jika diperlukan) Tempat/ruang parkir kendaraan yang diperlukan Ruangan untuk bekerja dan koneksi internet atau kabel data yang diperlukan Membuka file dan folder fisik tempat penyimpnanan dokumen/data Password temporal untuk mengakses data dalam file/folder dan software akuntansi di dalam komputer
8. Jika auditee adalah klien rutin yang sudah pernah ditangani sebelumnya, buat jadwal pertemuan berkala yang dibutuhkan untuk sesi audit kali ini. 9. Minta diberitahu (oleh pihak auditee) tentang dimana mencari informasi rutin yang mungkin diperlukan selama proses audit—sehingga tidak sering-sering mengganggu auditee. 10. Jelaskan kepada auditee mengenai proses audit yang akan dijalankan, termasuk rencana draft laporan yang akan dikeluarkan, waktu yang tersedia untuk menanggapi hasil temuan audit beserta tindak-lanjutnya, dan jadwal penerbitan laporan final beserta opini yang akan diberikan. 11. Alokasikan waktu yang cukup untuk memberi pihak auditee kesempatan untuk bertanya. Tanggapi pertanyaan auditee seperlunya. 12. Setelah interview (mungkin sehari setelahnya) lakukan follow-up dengan mengirimkan summary hasil interview, termasuk meminta kembali (kepada auditee) data-data yang belum diperoleh saat interview dilakukan sebelumnya. Tingkat kerincian checklist tergantung masing-masing auditor, yang paling penting auditor tahu persis apa yang diperlukan dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh apa yang diperlukan.
Eksekusi Observasi Yang Efektif Persiapan yang matang, sebelum berkunjung ke tempat klien, penting. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan membuat checklist seperti di atas. Tak kalah pentingnya adalah memastikan setiap langkah yang ada di checklist bisa dieksekusi secara efektif. Efektif dalam hal ini, maksudnya:
Memperoleh informasi dan data yang diinginkan Setiap langkah yang ada di checklist berjalan seperti yang diinginkan Eksekusi berjalan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan/direncanakan.
Sepintas lalu mungkin nampak mudah; tiba di tempat klien tinggal mengikuti setiap langkah yang dituangkan di dalam checklist. Pada kenyataannya tidak semudah itu. Yang sering luput dari perhitungan adalah karakter klien (manajemen, internal auditor dan audit committee). Yang namanya karakter orang, tidak bisa diformulasikan dengan cara apapun. Kuncinya: PERSUASI. Auditor yang menjalankan observasi mestilah orang yang mampu mempersuasi auditee untuk menyediakan informasi/data yang dibutuhkan, dalam tenggang waktu pasti yang sudah ditentukan, tanpa menimbulkan kesan buruk. Jangan lupa, auditor—dalam menjalankan tugasnya—membawa nama baik (reputasi) KAP dimana dia bekerja. Gagal mempersuasi klien, tidak hanya bisa menimbulkan kesan kurang profesional, lebih parah dari itu gagal memperoleh data yang diinginkan. Untuk membuat persiapan, semua orang bisa lakukan. Namun untuk melakukan eksekusi secara efektif, tidak semua orang mampu melakukannya; hanya orang-orang yang menguasai tehnik interview dan persuasi yang mampu melakukannya dengan efektif. Itu salah satu aspek yang membedakan antara auditor yang handal dan tidak handal, antara auditor pemula dan yang berpengalaman.
Ensiklopedia: Apa sih itu Risiko Audit (Audit Risk)?
Ini suplemen dari seri ―Prosedur Dasar Audit‖—sebagai pelengkap untuk memahami pemeriksaan risiko dalam proses audit. Masih ditulis oleh non-auditor (cuma pernah jadi junior auditor haha..). Judul tulisan ini ―Ensiklopedia: Apa sih itu Risiko Audit (Audit Risk)‖ maksudnya: ngomongin risiko audit dari hasil baca literature (non-experienced based). Sifatnya; sekedar untuk diketahui saja. Jujur saja, sebenarnya saya enggan untuk menuliskan sesuatu yang tidak (belum pernah saya alami)—cuma hasil baca literature (literature apapun itu), karena nyatanya saya bukan seorang peniliti, apalagi pendidik. Bukan apaapa, rasanya koq seperti menuturkan kembali cerita orang lain (si penulis literature menuturkan sesuatu via buku, lalu saya tuturkan kembali di JAK, gimana gitu rasanya? Hehe..) Itu sebabnya mengapa di judul tulisan ini saya isi embel-embel ensiklopedia. Tapi okelah, anggap saja saya berbagi tentang sesuatu yang saya baca (risiko audit dalam hal ini), mungkin ada manfaatnya bagi pembaca JAK, terutama bagi yang sedang mendalami topik audit—entah untuk tujuan praktek atau riset. Jangan khawatir, karena ini ensiklopedia (literature study), sudah pasti saya akan mencantumkan bibliography di akhir tulisan.
Apa Itu Risiko Audit (Audit Risk)? Risiko Atas Apa dan Terhadap Siapa? Dalam hal ini, yang dimaksud dengan audit risk adalah risiko yang mungkin harus ditanggung oleh seorang auditor akibat pemberian opini yang tidak tepat atas laporan keuangan auditee.
Ada 2 macam risiko:
Risiko Audit (audit risk) – Risiko kemungkinan adanya ‗salah-saji yang bersifat material‘ yang luput (tidak tertangkap) saat proses audit. Risiko Bisnis (business risk) – Risiko yang mungkin harus ditanggung oleh kantor akuntan publik dan auditor itu—berupa: tuntutan hukum, kritik, dan menurunnya kredibilitas (nama baik)—akibat proses audit yang dijalankan oleh auditor. (Brumfield et al., 1983).
Khusus di wilayah risiko audit (audit risk), auditor (setelah melakukan audit) berhadapan dengan 2 pilihan utama, antara (a) menolak; atau (b) menerima asersi manajemen (transaksi, saldo akun dan laporan keunagn. Baik menolak atau menerima, sama-sama berisiko bagi auditor:
Kemungkinan risiko yang timbul akibat menerima asersi disebut ―risk-a‖ juga disibut ―risk type-I‖; dan Kemungkinan risiko yang timbul akibat menolak asersi disebut ―risk-b‖ juga disebut ―risk-type II‖
Pembedaan kedua risiko ini diberlakukan di semua tingkatan asersi, baik itu pada tingkatan saldo akun maupun laporan keuangan secara keseluruhan. Perbedaan risk-a dan b ini banyak diulas dalam artikelnya Elliott & Rogers (1972)—yang kelihatannya berasal dari penerapan pendekatan uji hipotesa statistik untuk audit yang mengijinkan auditor untuk mengukur dan mengevaluasi kedua jenis risiko tersebut. Khusus risk-b (risiko menolak asersi), jika dikaitkan dengan dimensi lain, yaitu penggunaan metode sampling statistik dalam uji audit, risiko audit juga bisa dihubungkan dengan 2 type risiko yaitu: sampling-risk; dan nonsampling-risk. Robert (1978) mendefinisikan: Sampling-risk adalah: ‖the portion of audit risk of not detecting a material error that exists because the auditor examined a sample of the account balances or transactions instead of every one.‖ (terjemahan bebas: porsi risiko audit berupa kesalahan bersifat material yang tidak terdeteksi yang diakibatkan oleh karena auditor hanya mempelajari sample saldo akun, tidak satu-per-satu) dan nonsampling-risk adalah: ―the portion of audit risk of not detecting a material error that exists because of inherent limitations of the procedures used, the timing of the procedures, the system being examined, and the skill and care of the auditor.‖ (terjemahan bebas: porsi risiko audit berupa kesalahan bersifat material yang tidak terdeteksi yang diakibatkan oleh karena keterbatasan inherent prosedur yang digunakan, alokasi waktu penggunaan prosedur, sistim yang dipelajari, kehati-hatian dan skill auditor itu sendiri) Jika sampling-risk dan nonsampling-risk disebut sebagai ―c-risk‖, selanjutnya Robert memperkenalkan satu konsep lainnya yang disebut dengan ―d-risk‖ yang didefiniskan sebagai: ―the sampling risk of unwarranted reliance in statistical compliance tests.‖ (terjemahan bebas: risiko sampling yang berasal dari uji kepatuhan statistik yang kehandalannya tidak bisa dijamin.) Terakhir, ada 3 risiko audit (Arens & Loebbecke, 1994; Senetti, 1990), yaitu:
Desired audit risk – Tingkat risiko audit yang bisa diterima dan telah direncanakan sebelumnya—biasanya di tentukan sebelum substantive test dilaksanakan.
Estimated audit risk – Risiko audit yang diperkirakan oleh auditor. Achieved audit risk – Tingkat risiko audit sesungguhnya yang tidak diketahui (tidak disadari) oleh auditor.
Pendekatan-Pendekatan Yang Digunakan Dalam Mengukur Risiko Audit Ada 2 macam pendekatan yang berkembang sehubungan dengan pengkuruan risiko Audit (Cushing & Loebbecke, 1983), yaitu:
Pendekatan Analisa Risiko Audit (Audit Risk Analysis Approach); dan Pendekatan Model Keputusan Audit (Audit Decision Modeling Approach)
Tujuan utama dari penggunaan analisa risiko audit adalah membantu auditor untuk memperoleh rasa percaya diri (keyakinan) bahwa laporan keuangan auditee tidak mengandung salah-saji yang bersifat material. Pendekatan ini samasekali tidak memperhitungkan adanya risiko bisnis yang mungkin dihadapi oleh auditor dan kantor akuntan publik sehubungan dengan opini yang mereka keluarkan. Sehingga, model ini juga tidak banyak mempertimbangan kondisi ekonomi makro dan faktor-faktor di luar proses audit itu sendiri. Pendekatan model keputusan audit, oleh para peneliti dianggap lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model analisa risiko audit—mengikut sertakan biaya audit disamping risiko audit. Model ini bisa menjadi semacam alat penunjang dalam menjalankan proses audit yang hemat (cost-effective)—tentunya dalam kisaran yang masih aman sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko salah-saji yang bersifat material.
Model Risiko Audit ―Multiplicative‖ Penggunaan model risiko audit pemeriksaan laporan keuangan telah dibuat dalam berbagai standar audit. Dan, pernyataan umum mengenai pertimbangan risiko berkembang menjadi panduan rinci dalam bentuk pengukuran risiko yang bersifat kuantitative. Di Amerik Serikat misalnya, pentingnya evaluasi terhadap risiko audit telah terlihat dalam standar profesi sejak 1963. Dalam standar profesi yang diterbitkan oleh AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), khususnya AU 150.05, menyebutkan betapa pentingnya mempertimbangkan tingkat risiko dalam audit: ―The degree of risk involved also has an important bearing on the nature of the examination. . . . The effect of internal control on the scope of the examination is an outstanding example of the influence on auditing procedures of a greater or lesser degree of risk of error; i.e., the stronger the internal control, the less the degree of risk.‖ Penyertaan formula dalam standar profesi audit pertamakalinya terlihat secara ekspilisit sejak tahun 1972— ketika AICPA menerbitkan SAS (Statement of Auditing Standard) No 54 yang kemudian digunakan secara bersama-sama dengan SAS 1. Pada masa pengembangannya, permasalahan difaktorkan sebagai tingkat ―kehandalan‖ uji substantive yang rinci (diberi kode S). Selanjutnya kombinasi antara kehandalan sistim pengendalian intern yang bersifat subyektif dengan faktor-faktor lainnya (diberi kode C) dapat memberikan kombinasi tingkat kehandalan (diberi kode R) yang diyakini cukup mampu memenuhi tujuan auditor dalam menjalankan proses aduit. Dalam formula, hubungan tersebut terlihat sbb: S = 1 – [(1-R)/(1-C)]
Kaitannya dengan risiko, SAS 1 menyebutkan: ―The combined reliability is the complement of the combined risk that none of the procedures would accomplish the particular audit purpose, and the combined risk is the product of such risks for the respective individual procedures . . .‖ SAS 39 merekomendasikan model ―Multiplicative‖—untuk diguanakan dalam perencanaan audit, sbb: AR = IR x CR x AP x TD Dimana:
AR = allowable audit risk level (tingkat risiko audit yang diijinkan untuk laporan keuangan yang mengandung salah-saji bersifat material) IR = inherent risk of material misstatement (dugaan akan asersi yang mengandung salah-saji bersifat material yang tidak ada hubungannya dengan sistim pengendalian intern) CR = control risk (risiko salah-saji bersifat material yang tidak terdeteksi oleh sistim pengendalian ientern) AP = analytical procedure risk (risiko yang diakibatkan oleh gagalnya prosedur analisa mendeteksi salahsaji yang bersifat material) TD = test of detail risk (risiko yang diakibatkan oleh gagalnya uji substantive rinci dalam mendeteksi adanya salah-saji bersifat material)
Bisa dilihat bahwa model ―multiplicative‖ yang terdapat dalam SAS 39 lebih banyak mengukur faktor risiko jika dibandingkan dengan kehandalan, dan mengikutsertakan faktor ―analytical review procedures‖ dan ―susbstantive test‖ yang dianggap terkait. SAS 39 juga menyoroti masalah risiko yang bersifat inherent, akan tetapi dengan peringatan bahwa risiko yang bersifat inherent terlalu berisiko untuk dikuantitatifkan. SAS 39 juga menyebutkan bahwa model tersebut bisa digunakan dalam perencanaan audit yang menggunakan sample bersifat statistikal dengan menentikan risiko akhir yang dapat diterima, dengan formulasi sbb: TD = AR / (IR x CR x AR) Akan tetapi, SAS 39 tidak menyediakan formula yang bisa digunakan untuk melakukan revisi rencana audit maupun evaluasi hasil audit.
Model ARM SAS 47 kemudian lahir sebagai update konsep dan terminology yang digunakan dalam SAS 39. Tujuannya untuk menyediakan petunjuk lebih lanjut mengenai audit risk. Dasar pendekatan yang digunakan, bisa dibilang masih sama, meskipun istilah yang digunakan mengalami perbaikan yang signifikan. Yang paling mencolok dari SAS 47 adalah, diikutsertakannya faktor risiko inherent dan dikombinasikannya ―analytical review risk‖ (AR) dengan ―test of details risk‖ (TD), yang kemudian membentuk faktor baru yang disebut ―detection risk‖ (DR). Hal baru lainnya dalam SAS 47 (jika dibandingkan dengan SAS 39) adalah penekanan pentingnya peggunaan apa yang disebut dengan ―Audit Risk and Materiality‖ (ARM).
Saran penggunaan ARM untuk mengevaluasi risiko banyak menulai kritik di berbagai literature—yang menurut pengkritik adalah tidak pas jika digunakan sebagai alat pengukur risiko audit pasca proses audit. Sebuah diskusi menarik mengenai asumsi dan keterbatasan ARM disampaikan oleh Cushing & Loebbecke (1983). Beberapa hal yang dikritisi, antara lain:
Pertama, diasumsikan bahwa masing-masig komponen risiko dalam ARM bersifat independent (tidak saling tergantung), sementara pada kenyataannya tidak. IR, AR, dan TD semuanya bergantung pada ―control risk.‖ Gagal mempertimbangkan saling ketergantungan ini, menurut Cushing & Loebbecke, auditor akan cenderung memperoleh faktor risiko yang seolah-olah lebih rendah dibandingka kenyataannya—terutama ketika pengendalian intern lemah. Sehingga jika model ARM SAS 47 ini digunakan, akan menempatankan auditor pada posisi yang lebih berisiko. Kedua, model ARM tidak menyediakan panduan untuk mengagregasikan pemeriksaan risiko di tingkat saldo akun dan transaksi ke tingkat laporan keuangan dan disklosur secara keseluruhan.
Secara keseluruhan Cushing & Loebbecke menyarankan agar model ARM hanya digunakan sebatas ―alat perencanaan‖ (planning tool), bukan sebagai alat untuk mengevaluasi risiko audit. Beberapa studi empiris (antara lain: Jiambalvo & Waller, 1984; Daniel, 1988; Strawser, 1990, 1991; Waller, 1993) telah mempelajari beberapa aspek perilaku sehubungan dengan penggunaan ARM di tataran implementasi. Dari bukti yang ditunjukan disana nampak bahwa, model ARM memang bukan petunjuk yang cukup untuk mengevaluasi risiko audit dalam praktek yang sesungguhnya. Bibliography:
Ramos, Michael J. (2006), Practitioner Guide to GAAS 2006, John Wiley & Sons, Inc. Arens, A. A. & Loebbecke, J. K. (1994). Auditing: An integrated approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Brumfield, C. A., Elliott, R. K. & Jacobson, P. D. (1983). Business risk and the audit process. Journal of Accountancy, Apr., 608. Cushing, B. E. & Loebbecke, J. K. (1983). Analytical approaches to audit risk: A survey and analysis. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 2, Fall, 2341. Daniel, S. J. (1988). Some empirical evidence about the assessment of audit risk in practice. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 7, Spring, 17481. Elliott, R. K. & Rogers, J. R. (1972.). Relating statistical sampling to audit objectives. Journal of Accountancy, July, 4655. Jiambalvo, J. & Waller, W. (1984). Decomposition of audit risk. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 3, Spring, 808. Kinney, Jr, W. R. (1989). Achieved audit risk and the outcome space. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 8, Supplement, 86784.
Format Laporan Keuangan 1: Laporan Laba-Rugi
Sebenarnya sudah beberapa kali JAK menyajikan contoh format laporan keuangan sederhana, namun belum pernah membahasnya secara terperinci. Dari banyaknya permintaan kawan-kawan di JAK (via
feedback dan email), saya berkesimpulan: contoh format laporan keuangan sangat diperlukan. Melalui tulisan ini (dan seri kelanjutannya), saya akan membahas format laporan keuangan, dimulai dengan format laporan laba-rugi, beserta penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Namun sebelum itu, perlu disadari (dan ini sangat penting) bahwa item-item—yang berupa akun-akun—dalam laporan keuangan ragamnya banyak, sesuai dengan jenis perusahaanya. Dan itu sah-sah saja, tak ada masalah sepanjang sesuai dengan PSAK.
Format Laporan Keuangan Standar Vs Non-Standar Kadang saya menemukan publikasi online yang dengan percaya-diri menyebutkan ―Berikut ini adalah format satandar laporan keuangan‖, menurut saya itu pernyataan yang berlebihan—mungkin dibuat sebagai bumbu daya tarik, ya tidak apa-apalah. Standar untuk si pembuat, mungkin IYA. Standar untuk perusahaan ABC, mungkin juga IYES. Tetapi standar untuk semua perusahaan? Saya rasa tidak. Yang saya tahu, tak ada yang namanya ―format standar.‖ Seumur-umur belajar akuntansi, membaca literature terbitan lokal hingga terbitan asing, saya belum pernah menemukan kata-kata yang menyebutkan ―ini adalah format standar laporan keuangan‖. Jika ―format yang lumrah‖, IYA, memang ada, misalnya: format yang lumrah untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, perusahaan konstruksi dan real estate (yang biasa disebut dengan perusahaan kontraktor), pertambangan, holti kultura, perbankan, non-profit, dan lain sebagainya. Namun tetap saja TIDAK bisa disebut ―FORMAT STANDAR‖—yang harus diikuti bulat-bulat oleh perusahaan lain, apalagi yang jenis usahanya jelas-jelas berbeda. Oleh sebab itu, contoh format apapun yang dikeluarkan oleh JAK, saya pribadi memberikan jaminan PASTI BUKAN FORMAT STANDAR, termasuk format laba-rugi yang akan saya tampilan lewat tulisan ini. Yang akan saya sampaikan adalah format dasar. Agar bisa sungguh-sungguh digunakan perlu modifikasi-modifikasi sesuai kebutuhan. Dan yang lebih tahu menganai apa yang anda butuhkan adalah bukan saya, bukan konsultan, bukan guru besar akuntansi dari Kellog Business School-nya North Western University sekalipun, bukan IAI, bukan FASB, bukan IASB, bukan pihak lain. Melainkan perusahaan itu sendiri, lebih persisnya ANDA sendiri yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ketimbang sekedar menjiplak format laporan keuangan yang telah ada, menurut saya pribadi, jauh lebih masuk akal dan lebih penting untuk mengetahui teknikal dan logika-logika dari format laporan keuangan itu sendiri. Jika teknikal dan logika-logikanya sudah dipahami dengan baik, maka saya yakin anda bisa membuat format laporan keuangan untuk jenis perusahaan apapun. Sudah pasti, untuk bisa menyajikan laporan keuangan yang sungguh-sungguh mendekati kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya, seseorang harus paham (sedikit-banyaknya) alur-proses operasional perusahaan yang akan dibuatkan laporan, paham karakter dan behavior perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika sebuah laporan menggunakan template hasil jiplak, lalu dipaksakan untuk digunakan untuk perusahaan berbeda—sementara tidak paham teknikal dan logikanya, tak paham operasional perusahaan—saya yakin tak seorangpun yang akan bisa membaca dan memahami isi laporan yang dihasilkan.
Oke. Cukup. Sekedar untuk diketahui saja. Kita langsung ke topik utama…
Format Laporan Laba-Rugi (Income Statements) Dalam ―Format Laporan Keuangan Bagian 1‖ ini saya akan menyajikan contoh format dasar ―Laporan LabaRugi,‖ beserta penjelasan-penjelasan yang diperlukan:
Penjelasan: ―PT. JAK‖ – Ini adalah nama perusahaan yang dilaporkan ―LAPORAN LABA-RUGI‖ – Ini adalah nama laporannya, yaitu Laporan-Laba Rugi ―1 – 31 Januari 2012‖ – Ini adalah periode laporan. Periodisasi laporan keuangan lumrahnya ada 4, sehingga format inipun ada empat macam, yaitu: (1) Bulanan (monthly), formatnya: seperti pada contoh di atas (2) Kuartalan (quarterly), fromatnya: ―Kuartal I (1 Januari – 31 Maret) 2012‖
(3) Semesteran (semi-annually), formatnya: ―Semester I (1 Januari – 30 Juni) 2012‖ (4) Tahunan (Annually), formatnya: ―1 Januari – 31 Desember 2012‖ ―Pendapatan‖ – Dalam kelompok ini lah segala macam pendapatan ditampung, yang rinciannya bisa dibuat dibawahnya (dalam contoh ini dari a hingga d). ―Penjualan‖ – Ini adalah akun yang khusus menampung penjualan, baik itu penjualan barang maupun jasa, sepanjang itu adalah barang/jasa utama yang dijual oleh perusahaan. Bisa dibilang akun ―penjualan‖ adalah sumber pendapatan utama perusahaan. ―Diskon/Potongan‖ – Ini adalah diskon/potongan yang diberikan kepada pelanggan sehubungan dengan penjualan barang/jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga, akun ―diskon‖ ini bersifat mengurangi penjualan bersih perusahaan. Misal: Penjualan 3 unit monitor @800,000, dalam masa promosi perusahaan mengadakan program ―Beli 2 Gratis 1.‖ Maka ke dalam akun ―penjualan‖ dimasukan 2,400,000 (=3 x 800,000), tetapi 1 barang yang diberikan secara percuma 800,000 bisa dimasukkan ke akun ―diskon.‖ Sehingga penjualan bersih menjadi hanya 1,600,000 (=2,400,000 – 800,000) saja. ―Retur‖ – Ini akun untuk barang retur/kembali, entah karena cacat atau karena pembelian memang dibatalkan. Sifatnya sama seperti diskon, yaitu mengurangi penjualan bersih. Catatan: Ada juga perusahaan yang laporan laba-rugi-nya tidak menampilkan diskon maupun retur. Yang disajikan dalam laporan laba-rugi hanya nilai penjualan bersih saja. Jika menggunakan contoh laba-rugi di atas, maka yang tampil hanya ―Penjualan = 2,150‖, sedangkan akun diskon dan retur tidak ditampilkan. Tetapi pada jurnal harian maupun buku besar (ledger), tetap saja diskon dan retur di jurnal. Hanya saja, untuk diskon dan retur dibuat kebalikan dari jurnal penjualan. Mengapa tetap dijurnal? Karena ‗Harga PokokPenjualan‘ dan pengurangan nilai ‗persediaan barang‘jadi‘ dari barang terdiskon tetap harus diakui. Misalnya dalam kasus penjualan monitor di atas, jurnalnya menjadi: [Debit]. Piutang Dagang = Rp 2,400,000 [Kredit]. Penjualan = Rp 2,400,000 (Untuk penjualan 3 monitor @800,000) dan: [Debit]. Harga Pokok Penjualan = Rp 1,200,000 [Kredit]. Persediaan Barang Jadi = Rp 1,200,000 (Untuk mengakui Harga Pokok Penjualan sekaligus mengurangi persediaan) Lalu discount dicatat: [Debit]. Penjualan = Rp 800,000 [Kredit]. Piutang Dagang = Rp 800,000 (Untuk diskon 1 monitor @800,000) Sehingga, setelah semua transaksi terkumpul, maka buku besar ‗Penjualan‖ akan nampak sbb:
3 monitor @800,000 = 2,400,000 (Di sisi kredit) 1 monitor @800,000 = (800,000) (Di sisi debit) Saldo = 1,600,000 (nilai netto penjualan setelah discount)
Demikian juga kalau ada retur, misalnya: 1 monitor dikembalikan, maka dicatat: [Debit]. Penjualan = Rp 800,000 [Kredit]. Piutang Dagang = Rp 800,000 (Untuk diskon 1 monitor @800,000)
―Pendapatan Lain-Lain‖ – Akun ini untuk menampung pendapatan-pendapatan yang berasal dari aktivitas yang BUKAN merupakan aktivitas utama perusahaan. Misalnya: hasil menjual aktiva tetap yang sudah ditarik dari opersional perusahaan, mengontrakan salah satu ruangan kantor untuk perusahaan lain, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke akun berikutnya, yaitu ―Harga Pokok Penjualan.‖ Khusus mengenai Harga Pokok Penjualan—yang dalam bahasa inggrisnya disebut ‗Cost of Goods Sold‘, pembahasannya sedikit agak panjang dan rumit. Untuk itu saya jadikan sub-topik khusus di bawah ini. Tetapi jangan khawatir, sepanjang anda cukup sabar, telaten—terutama sekali mau menelaah secara serius, saya yakin anda akan bisa mengikuti tanpa hambatan. Saya akan berusaha untuk menjelaskan sejelas dan segamblang mungkin. Mudah-mudahan waktu yang anda pergunakan untuk membaca di sini tidak akan sia-sia. Lanjut….
Harga Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold) Yang nampak pada laporan laba-rugi, pada umumnya, hanya ―harga pokok penjualan‖—ditampilkan dalam satu baris saja. TETAPI, sesungguhnya, harga pokok penjualan terdiri dari beberapa akun yang dikalkulasi secara terpisah. Sehingga, laporan laba-rugi disertai dengan satu lampiran yang disebut dengan ―Rincian Perhitungan Harga Pokok Penjualan‖ yang item-itemnya bervariasi antara satu jenis perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai contoh, saya sajikan format ―Rincian Perhitungan Harga Pokok Penjualan‖ untuk perusahaan MANUFAKTUR saja. Dengan penjelasan yang akan saya berikan, mudah-mudahan anda bisa membuat rincian perhitungan harga pokok penjualan untuk jenis usaha lainnya. Berikut adalah contoh ―Rincian Perhitungan Harga Pokok Penjualan‖ yang saya maksudkan:
Penjelasan: Seperti terlihat dalam contoh di atas, ―Rincian Perhitungan Harga Pokok Penjualan‖ terdiri dari 2 komponen utama, yaitu: (I) Harga Pokok Produksi (Manufacturing Cost) ; dan (II) Persediaan Barang Jadi. Kita bahas satu-persatu: I. Harga Pokok Produksi (‗Cost of Goods Manufactured‗ bisa juga disebut ‗Manufacturing Cost‟) – Komponen ini hanya ada pada laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Setiap cost dan biaya yang timbul akibat proses produksi (proses mengolah ‗bahan baku‘ dan ‗barang dalam proses‘ menjadi ‗barang jadi‘) ditampung di dalam akun-akun komponen ini, itu sebabnya mengapa disebut dengan ―Harga Pokok Produksi.‖ Komponen harga pokok produksi dibagi lagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu:
Persediaan Bahan Baku – Nilai yang ditampilkan (1700 dalam contoh ini) adalah total bahan baku yang digunakan dalam periode pelaporan. Dengan kata lain, total penggunaan bahan baku adalah total bahan baku yang dioleh menjadi barang dalam proses (setengah jadi). Mengenai perhitungannya bisa dilihat dalam contoh (saldo awal persediaan ditambah pembelian lalu dikurangi saldo akhir).
Persediaan Barang Dalam Proses (Work-in-Process yang sering disingkat dengan ―WIP‖) – Nilai yang ditampilkan dalam WIP (4000 dalam contoh ini) adalah total barang setengah jadi yang digunakan dalam periode pelaporan (1-31 januari 2012 dalam hal ini) beserta ‗Biaya Tenaga Kerja Langsung‘ yang dipergunakan dalam proses pengolahan. Perhitungannya bisa dilihat di dalam contoh: ‗Persediaan awal‘ ditambah ‗Mutasi dari bahan baku ke WIP‘ ditambah ‗Biaya Tenaga Kerja Langsung‘, lalu dikurangi Saldo akhir. Overhead – Setahu saya, overhead ini yang paling sering menimbulkan kebingungan: ―pengeluaran atau biaya apa saja yang masuk ke dalam kelompok overhead?‖ Silahkan lihat di dalam contoh. Logika dasarnya: Aktivitas mengolah ‗bahan baku‘ menjadi ‗barang dalam proses‘, lalu mengolah ‗barang dalam proses‘ menjadi ‗barang jadi‘, tidak bisa dihindari PASTI menimbulkan cost (beban). Nah beban inilah yang disebut dengan ―overhead‖. Terdiri dari cost apa saja? Bisa berbeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Apa yang saya tampilkan di dalam contoh di atas hanya dasar, pada prakteknya mungkin anda perlu tambahkan atau kurangkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang jelas semua biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, masuk kelompok overhead. Catatan: Dalam perusahaan jasa, cost yang timbul karena aktivitas untuk menghasilkan jasa yang dijual juga masuk kelompok overhead.
Sehingga secara kesuluruhan, ―Harga Pokok Produksi‖ (cost of goods manufactured) adalah cost atau beban yang timbul akibat adanya aktivitas produksi, yang dalam contoh ini senilai 6700. II. Persediaan Barang Jadi – Dari penjelasan di atas, jika sungguh-sungguh mengikuti, saya yakin anda sudah bisa menemukan jawaban mengapa komponen ‗Persediaan Barang Jadi‘ dipisahkan dari komponen ‗Harga Pokok Produksi‘, yaitu: oleh karena ‗persediaan barang jadi‘ sudah tidak memerlukan proses produksi (manufacturing) lagi. Disebut persediaan barang jadi, karena barangnya sudah jadi dan siap untuk dijual. Nila yang ditampilkan dalam komponen Persediaan barang jadi (7200 dalam contoh ini) adalah total nilai barang jadi yang siap untuk dijual, sehingga disebut ―Total Barang Tersedia Untuk Dijual―. Perhitungannya bisa dilihat dalam contoh: ‗Persediaan Awal‘ ditambah ‗Mutasi Dari WIP ke Barang Jadi‘ (setelah ditambahkan overhead). Harga Pokok Penjualan baru bisa diketahui setelah barang terjual. Berapa harga pokok barang yang terjual? Nilai ‗Total Barang Tersedia Untuk Dijual (7200)‘ dikurangi ‗Saldo Akhir‘ (50), yang hasilnya menunjukan angka 7150. Itulah total ―Harga Pokok Penjualan―. Catatan: Yang sangat penting untuk dipahami disini adalah, bagaimana ketiga kelompok (bahan baku, barang dalam proses dan overhead) tersebut saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Misalnya: Bagimana bahan baku dimutasikan ke barang dalam proses (work in process/WIP)? Bagimana WIP bersama-sama dengan Overhead dimutasikan ke ‗Persediaan Barang Jadi? Dan seterusnya. Dalam contoh saya sudah sertakan tanda panah berwarna biru yang menunjukan alur tersebut. Memahami hal ini, bisa menjawab berbagai ganjalan pertanyaan yang mungkin timbul di wilayah ini. Sampai pada titik ini, pertanyaan yang sering muncul: Bagaimana “Rincian Harga Pokok Penjualan” jika perusahaan saya bukan manufaktur? Bisa kasih contohnya tidak? Jika anda sudah memahami apa itu penggunaan bahan baku, apa itu penggunaan barang dalam proses, apa itu overhead, dan mengapa timbul overhead—sehingga secara keseluruhan anda memahami apa itu harga pokok produksi, apa itu penggunaan persediaan barang jadi dan bagiamana harga pokok penjualan terbentuk, saya yakin anda tidak memerlukan contoh lagi. Sebagai panduan dasar, anda bisa menggunakan check list berikut ini:
Apakah ada penjualan barang jadi? JIKA TIDAK SAMASEKALI, berarti perusahaan anda murni perusahaan jasa, sehingga dalam ―Rincian Perhitungan Harga Pokok Penjualan‖-nya hanya ada overhead— yang timbul dari aktivitas menghasilkan jasa yang diserahkan (di jual). JIKA IYA, lanjut ke check list berikutnya Apakah barang jadi yang dijual adalah hasil pembelian dari perusahaan lain? JIKA TIDAK, berarti perusahaan anda adalah perusahaan manufaktur, sehingga ―Rincian Perhitungan Harga Pokok Penjualan‖nya sama seperti contoh yang saya tampilkan (hanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan). JIKA IYA, lanjut ke checklist berikutnya. Apakah barang jadi yang dibeli harus melalui proses tertentu lagi, sebelum dijual? JIKA IYA, berarti perusahaan anda semi-manufaktur, sehingga ―Rincian Perhitungan Harga Pokok Penjualan‖-nya tidak berisi kelompok ―Bahan Baku‖, anda bisa menggunakan contoh di atas, tinggal hilangkan kelompok ‗Persediaan Bahan Baku‘ dan beberapa penyesuaian di kelompok ‗Overhead‘. JIKA TIDAK SAMASEKALI, berarti perusahaan anda adalah murni perusahaan dagang, sehingga ―Rincian Perhitungan Harga Pokok Penjualannya‖ hanya berisi kelompok ‗Persediaan Barang Jadi‘ dan ‗Overhead‘ saja.
Catatan: Mengenai penilaian persediaan (inventory valuation) untuk menentukan harga pokok penjualan (apakah memakai metode LIFO, FIFO, Weighted Average, Dollar Value, Lower Market Value, dll), akan saya bahas secara terpisah di kesempatan lain.
Biaya-Biaya Tak banyak yang perlu saya jelaskan di wilayah ini, masing-masing akun biaya sudah self-explanatory. Yang jelas, dalam setiap perusahaan—apapun jenis usahanya, pasti timbul biaya-biaya, hanya saja jenisnya mungkin bervariasi. Dalam akuntansi biaya (cost accounting) kelompok biaya-biaya ini sering disebut dengan istilah ―fixed cost.‖ Bukan berarti nilainya tetap dari waktu-ke-waktu, disebut fixed karena ―Biaya-Biaya‖ ini adalah biaya rutin yang besarkecilnya tidak dipengaruhi oleh volume aktivitas produksi (dalam perusahaan manufaktur), tidak dipengaruhi volume aktivitas jual-beli barang (dalam perusahaan dagang), tidak dipengaruhi oleh volume aktivitas sehubungan dengan proses pembentukan jasa yang diserahkan (dalam perusahaan jasa.) ―Di tempat kerja saya, macam biayanya banyak, mengapa dalam contoh anda sangat sedikit?‖; atau ―Ditempat kerja saya, semua biaya penyusutan dijadikan satu, mengapa dalam contoh anda dipisah-pisah?‖ Pada kenyataannya, anda BISA membuat akun biaya SEBANYAK atau SESEDIKIT yang anda inginkan (lebih tepatnya yang anda butuhkan)—bebas-bebas saja, karena memang TIDAK ada aturan baku untuk hal itu. Misalnya: PT. ABC mungkin memasukan pembelian tissue untuk kamar mandi kantor, kertas untuk mesin photo copy, isi staples, clip papers, dan yang sejenisnya ke dalam akun ―Office Supplies‖ saja. Nah, jika anda mau akunnya lebih banyak lagi, anda bisa membuat akun yang berbeda-beda untuk masing-masing pengeluaran tersebut (misal: ‗Biaya Tissue Paper‘, ‗Biaya Kertas Photo Copy‘, ‗Biaya Isi Staples‘ dan seterusnya).
Sebaliknya, anda juga bisa membuat akun biaya sesedikit mungkin. Misalnya: Akun ‗Biaya Stationary, Biaya Listrik dan Biaya Telepon menjadi satu akun saja, mungkin disebut akun ―Biaya Kantor‖. Tak masalah. Sekalilagi, TIDAK ADA aturan baku untuk hal itu. Hal yang penting untuk dipertimbangkan adalah untung-rugi-nya bagi perusahaan dan anda sendiri sebagai orang yang menjalankan tugas tersebut sehari-hari:
Di satu sisi, semakin banyak akun biaya yang anda buat, makin detail laporan yang akan anda hasilkan sehingga mendekati kondisi realnya, dan pengendalian biaya menjadi semakin efektif—karena semua pengeluaran bisa anda pantau sampai ke hal yang paling kecil. Demikian sebaliknya. Di sisi lainnya, semakin banyak akun biaya yang anda buat, kemungkinannya untuk menjadi tidak konsisten semakin tinggi—anda akan sering menemukan biaya-biaya yang sulit untuk dikelompokan ke dalam akunaku yang spesifik. Disamping itu, dalam proses tutup buku, akan semakin banyak pula akun yang harus anda periksa (review), rekonsiliasi, lalu anda tutup satu-persatu.
Saya menyebut fenomena ini dengan ―account paradox‖. Di sini anda harus mempertimbangkan matang-matang sejauh mana kemanfaatan yang timbul antara pilihan ‗menjadi detail‘ atau ‗general.‘ Setiap pilihan yang anda ambil sudah pasti ada risikonya. Tinggal pintar-pintar menentukan titik trade-off yang paling optimum bagi perusahaan dan anda. Secara keseluruhan, Format Laporan Laba-Rugi terdiri dari:
Pendapatan – Harga Pokok Penjualan = Laba Kotor Laba Kotor – Biaya-biaya = Laba/Rugi Bersih Sebelum Pajak
Sekiranya ada yang kurang atau salah, mohon dikoreksi. Di Format Laporan Keuangan bagian berikutnya saya akan bahas mengenai format Neraca, format Laporan Arus Kas, dan format Laporan Perubahan Modal, satu per-satu secara bertahap. Setelah format laporan keuangan rampung, bisa lanjut ke pembuatan badan akun (Chart of Accounts) dan prosedur tutup buku. Tanpa memahami format laporan keuangan terlebih dahulu, anda tidak akan bisa membuat bagan akun maupun melakukan prosedur tutup buku. Selamat berakhir pekan! Tags: berita, Contoh Format Laporan Keuangan, Format Laporan Keuangan, Format Laporan Laba Rugi, Format Standar Laporan Keuangan, Harga Pokok Penjualan, Harga Pokok Produksi, Laporan Keuangan, Laporan Laba Rugi, Rincian Perhitungan Harga Pokok Penjualan, slider
Sikap Auditor Terhadap Materialitas dan Salah-Saji Tak Terkoreksi
Auditor, dalam menjalankan tugasya, sering dihadapkan pada persoalan materialitas dan salah-saji, terutama salah-saji yang dibiarkan begitu saja oleh penyusun laporan keuangan, yang dari perspektif auditor eksternal dikenal dengan istilah ―salah saji tak terkoreksi‖ (uncorrected misstatement). Materilitas dan salah-saji tak terkoreksi memiliki hubungan yang sangat erat. Apa hubungan antara materialitas dan
salah-saji, bagimana sikap auditor terhadap materialitas dan salah-saji tak terkoreksi? Itulah topik yang dibahas dalam tulisan ini. Kita mulai dengan melihat, terlebih dahulu, mengapa timbul salah-saji yang tak terkoreksi, apa hubungannya dengan persoalan materialitas, setelah itu baru kemudian masuk ke sikap auditor terhadap salah-saji tak terkoreksi.
Mengapa Timbul Salah-Saji Yang Tak Terkoreksi? Salah-saji, idealnya, dikoreksi—oleh akuntan penyusun laporan keuangan—begitu ditemukan. Tetapi pada kondisi tertentu, salah-saji seringkali dibiarkan begitu saja karena alasan tertentu. Salah satu alasan yang paling lumrah digunakan adalah pertimbangan ―materialitas‖—salah-saji yang tak terkoreksi dianggap ―tidak material‖. Dari sisi penyusun laporan keuangan (entah akuntan internal atau konsultan), pertimbangan ‗material/tidak material‘ seringkali dipengaruhi oleh faktor lain, terutama batas akhir penyampaian laporan keuangan (relevansi), disamping keinginan untuk meminimalkan biaya yang timbul dari proses penyusunan laporan. Mereka yang kebetulan bekerja untuk sebuah perusahaan, saya yakin bisa membayangkan situasi berikut ini: Setelah ngos-ngosan mengejar batas akhir penyampaian laporan keuangan, tanggl 2 Januari 2013, akhirnya berhasil merampungkan lapora keuangan. Setelah diteliti sekilas, laporan keuangan dikirimkan ke semua jajaran manajemen perusahaan. Sekembalinya ke meja, penyusun laporan meneiliti kembali item-item yang tersaji dalam laporan keuangan—yang printoutnya sudah dibagi-bagikan ke pihak manajemen, lalu menemukan beberapa kesalahan. Si penyusun laporan berpikir, ―Ah.. biarin deh, sudah terlanjur dilaporkan, lagi pula nggak material ini juga‖. Bisa dibilang, konsep ―materialitas‖ mengandung unsur subyektifitas yang tinggi. Dalam seknario yang lebih parah, sudah banyak terjadi di luar sana, pertimbangan materialitas banyak digunakan sebagai alasan untuk membenarkan pembiaran salah-saji, sejak di awal, bahkan untuk kesalahan yang disengaja. Adalah kenyatakaan bahwa pertimbangan materialitas kerap disalahgunakan—tentunya oleh manajemen yang tidak disadari oleh akuntan. Persoalan ini penting bagi auditor, tetapi lebih penting lagi bagi akuntan penyusun laporan keuangan. Idealnya, seorang akuntan yang menyusun laporan keuangan seharusnya tidak mengorbankan akurasi dan keandalan untuk alasan relevansi (ketepatwaktuan). Para akuntan peyusun laporan keuangan, oleh standar, diharapkan mampu menggunakan pertimbangan materialitas secara profesional—tanpa mengurangikeandalan dan ketepatwaktuan laporan. Tahu harus bersikap apa ketika menumakan salah-saji adalah satu hal penting bagi seorang auditor. Memahami konsep materialitas—yang idealnya lebih mumpuni dibandingkan akuntan penyusun laporan keuangan—adalah hal yang pokok; bagaimana bisa menentukan sikap profesional, ketika menemukan salah-saji, jika tidak tahu batasan materialitas?
Definisi dan Batasan Materialitas
Secara umum, batasan materialitas tidak berupa angka tertentu yang diberlakukan bagi semua perusahaan (misal Rp 500,000 atau 1,000,000 atau 5,000,000), melainkan berdasarkan persentase tertentu. Sehingga, bisa dikatakan bahwa, tingkat materialitas pada suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan lain. Materilitas berdasarkan persentasepun, sampai saat ini, masih sering menjadi bahan perdebatan—baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Materialitas, oleh FASB, didefinisikan sebagai: ―besarnya suatu kelalaian atau salah saji, dalam laporan keuangan, yang membuat pengguna laporan terpengaruh oleh informasi yang dihilangkan, atau membuat keputusan berbeda jika informasi yang benar diketahui.‖ Meskipun para pakar dan regulator telah berusaha membuat definisi materialitas yang bisa disepakati secara global, tetap saja belum menghasilkan batasan yang pasti mengenai konsep materialitas; unsur subyektifitas yang melekat pada konsep ini masih tetap tinggi. Sehingga masih sulit untuk memisahkan transaksi bersifat tidak material dengan yang material. Celakanya lagi sering disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk kepentingan untuk memperoleh keuntungan pribadi/perusahaan—dengan menjadikan pertimbangan materialitas sebagai tameng untuk tidak melakukan koreksi pada item yang salah-saji. Materialitas, sebagai sebuah kriteria, mengandung aspek kuantitatif sekaligus kualitatif, dan suatu transaksi bisa dianggap tidak material jika kedua aspek ini sudah dipertimbangkan dan memang benar-benar tidak material atau tidak relevan. Meskipun penilaian materialitas, aslinya, memang berdasarkan uji kuantitatif (dengan persentase), keadaan yang melingkupi suatu transaksi atau item dalam laporan keuangan bisa mempengaruhi penentuan apakah transaksi/item tersebut dinilai material atau tidak material. Misalnya: Suatu transaksi, jika dicatat, dapat mengubah kondisi ―laba‖ menjadi ―rugi‖ atau mengubah rasio terhadap utang dari tidak-patuh mejadi patuh (atau sebalinya), dianggap MATERIAL—meskipun secara kuantitatif tergolong tidak material. Faktor berikutnya yang mempengaruhi material/tidak material adalah ―aktivitas rutin atau khusus‖. Suatu transaksi mungkin dianggap tidak material ketika itu menyangkut operasional rutin sehari-hari, tetapi manjadi material ketika jenis transaksi yang sama timbul dari aktivitas khusus untuk maksud tertentu. Misalnya: transaksi yang mengakibatkan manajemen bisa mencapai target (atau bonus) mungkin dianggap material meskipun secara kuantitatif tidak material. Faktor lainnya adalah ―tingkat persisi estimasi‖ yang digunakan. Misalnya: Estimasi ―utang‖ biasanya bisa diestimasi dengan lebih persis dibandingkan potensi rugi atas kewajiban penarikan suatu aset, sehingga suatu salah-saji yang ketika berhubungan dengan utang dianggap material mungkin tidak material ketika berkaitan dengan kewajiban penarikan aset. Beberapa contoh transaksi dimana menggunakan faktor kuantitatif saja adalah tidak cukup—sehingga perlu disertai dengan pertimbangan faktor-faktor kualitatif, antara lain:
Membeli atau menjual aset yang harganya lebih atau kurang dari nilai buku aset.
Proses litigasi terhadap keinginan manajemen perusahaan untuk mengubah harga dalam kontrak yang telah disepakati atau kasus yang berhubungan dengan tuntutan antitrust. Negosiasi aktif mengenai penyelesaian utang-piutang
Batasan Materialitas Menutur SEC-nya AS Badan pengawas pasar modal AS—Securities and Exchange Commission (SEC)—memberi panduan mengenai batasan materialitas, bagi perusahaan publik di AS sana, sbb:
1% dari total aset untuk piutang ke manajemen dan pemegang saham 5% dari total aset untuk item neraca yang menggunakan disklosur terpisah; dan 10% dari total pendapatan untuk perusahaan pengolah bahan bakar minyak dan gas
Di Indonesia, khususnya bagi perusahaan berstatus publik, pihak BAPPEPAM telah mengeluarkan peraturan khusus mengenai uji materialitas yang harus ditempuh oleh perusahaan berstatus publik (Tbk), khususnya Per IX.E.2. Sesuai dengan peraturan tersebut, perusahaan berstatus publik di Indonesia dihimbau untuk menempuh 2 tahapan uji materialitas, sbb: Tahap-1. Uji Jenis Transaksi – Perusahaan diminta untuk memperhatikan jenis-jenis transaksi berikut ini:
Pembelian saham (termasuk dalam rangka pengambilalihan); Penjualan saham; Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; Pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar atas segmen usaha atau aset selain saham; Sewa menyewa aset; Pinjam meminjam dana; Menjaminkan aset; dan/atau Memberikan jaminan perusahaan.
Apabila persoalan materialitas timbul pada salah satu transaksi di atas makan perusahaan diminta untuk melakukan uji batasan nilai (threshold) materialitas pada tahap-2 berikut. Tahap-2. Uji Terhadap Batasan Nilai Material – Perusahaan diminta membandingkan nilai transaksi secara keseluruhan (baik terhadap transaksi yang dilakukan hanya satu kali maupun transaksi yang dilaksanakan dalam suatu rangkaian untuk tujuan atau kegiatan tertentu) dengan ekuitas Perusahaan. Adapun, nilai ekuitas yang dipakai sebagai perbandingan adalah nilai ekuitas sebagaimana terdapat pada yang terkini dari:
Laporan keuangan tahunan yang diaudit; Laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas paling kurang untuk akun ekuitas; atau Laporan keuangan interim yang diaudit selain laporan keuangan interim tengah tahunan, dalam hal Perusahaan mempunyai laporan keuangan interim.
Apabila setelah perbandingan tersebut dilakukan ternyata ditemukan bahwa total nilai transaksi mencapai 20% dari ekuitas perusahaan atau lebih maka transaksi perusahaan merupakan transaksi material.
Kepentingan Auditor Terhadap Materialitas Dan Salah-saji Auditor jelas sangat berkepentingan terhadap persoalan materialitas. SA seksi 312, ―Risiko dan Materialitas Audit Dalam Pelaksanaan Audit‖ mengharuskan Auditor menentukan materialitas dalam 2 jenis aktivitas proses audit, yaitu:
Perencanaan audit dan perancangan prosedur audit; dan Evaluasi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan
Dalam perencanaan audit, auditor melakukan pertimbangan awal terhadap materialitas, dalam 2 tingkatan, yaitu: 1. Tingkatan Laporan Keuangan – Pada tingkat ini, materialitas dihitung sebagai ―keseluruhan salah saji minimum‖ yang dianggap penting atau material atas salah satu laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan pada dasarnya adalah saling terkait satu sama lain dan sama halnya dengan prosedur audit yang dapat berkaitan dengan lebih dari satu laporan keuangan. 2. Tingkatan Saldo Akun – Pada tingkat ini, materialitas merupakan ―salah saji terkecil‖ yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang material. Audior, idealnya, perlu mempertimbangkan materialitas pada tingkat laporan keuangan (lihat di bawah)—bagaimanapun juga salah-saji yang tidak material secara individu bisa jadi material terhadap laporan keuangan bila digabungkan dengan saldo akun yang lain. Pertimbangan materialitas pada saat perencanaan audit mungkin berbeda dengan pertimbangan materialitas pada saat evaluasi laporan keuangan karena alasan berikut ini:
Keadaan yang melingkupi berubah; atau Adanya informasi tambahan selama proses audit; atau Keduanya
Siapa Yang Bertanggungjawab Atas Materialitas dan Salah-saji? Publik, terutama pemegang saham perusahaan, sering salah persepsi dalam hal ini, menganggap auditor (eksternal)-lah yang bertanggungjawab atas materialitas dan salah-saji. Bisa dipahami, mengingat mereka berasal dari dari berbagai latarbelakang dan profesi, lagipula merekalah yang membayar auditor (meskipun kas diambil dari perusahaan). Sementara akuntan, terutama auditor, tahu persis bahwa: isi laporan keuangan (apapun itu) adalah tanggungjawab manajemen perusahaan, termasuk materialitas dan salah-saji. Hal itu bisa dibaca pada ―Management Representation Letter‖ yang salah satu isinya tegas menyatakan hal itu. Bahwa auditor berkepentingan untuk menggalang bukti yang cukup, BENAR, tetapi itu semata-mata hanya untuk memberi ―keyakinan yang masuk-akal‖ (reasonable assurance) bagi pengguna laporan keuangan bahwa, asersi (=laporan keuangan) manajemen perusahaan tidak mengandung salah-saji yang bersifat material. Singkat katanya: auditor hanya bertugas untuk menemukan, bukan bertanggungjawab atas apa yang ditemukannya.
Sementara isi laporan keuangan—termasuk soal material/tak material dan salah-saji yang mungkin terkandung di dalamnya—tetap menjadi tanggungjawabnya manajemen perusahaan—yang secara teknis mendelegasikan tugas itu kepada akuntan penyusun lapora keuangan (internal atau eksernal). Idealnya, menurut saya, akuntan penyusun laporan keuangan mesti sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan dan menilai materialitas suatu transaksi. Sebagai sikap default: kecuali nilainya sangat sangat kecil (mungkin tidak sampai Rp 100), semua transaksi anggap material. Sedangkan akuntan eksternal, dalam menjalankan proses audit, sebaiknya bekerja maksimal (dengan menggunakan segenap kemampuannya) untuk menangkap hal-hal yang bisa menimbulkan salah-saji bersifat material (Note: sebentar lagi saya akan bahas mengenai sikap auditor terhadap salah-saji yang tak terkoreksi). Saya percaya bahwa tak ada satupun akuntan penyusun laporan keuangan (baik eksternal maupun internal) yang dengan sengaja menyalahgunakan kelemahan akuntansi—termasuk subyektifitas ukuran materialitas—untuk alasan apapun. Saya perlu sampaikan ini dengan jelas. Dari sekian banyak kasus yang pernah terjadi, fraud lebih banyak diinisiasi di level atas lalu diikuti oleh level-level di bawahnya, terutama dengan cara memanipulasi bukti transaksi (membuat bukti transaksi palsu, mengubah angka, atau menghilangkan bukti transaksi). Sedangkan akuntan, hanya menginput data berdasarkan berdasarkan bukti transaksi yang ada. Itu sebabnya mengapa saya (penulis pribadi) tak pernah bosan menghimbau rekan-rekan akuntan internal dan eksternal (konsultan) yang menyusun laporan keuangan, baik secara langsung maupun lewat tulisan-tulisan saya di JAK ini, agar sangat berhati-hati. Khusus akuntan internal, agar selalu melakukan verifikasi yang cukup atas validitas bukti transaksi/informasi keuangan lainnya, sebelum dicatat—dengan harapan bisa mendeteksi sekaligus mencegah kemungkinan fraud, hingga ke titik yang paling rendah. Dengan demikian, maka persoalan materialitas—yang menjadi ‗biang-kerok‘nya salah-saji tak tekoreksi—telah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke persoalan ―salah-saji‘.
Type-type Salah-saji Dari Sudut Pandang Auditor (Eksternal) Akuntan penyusun laporan keuangan, jelaslah harus memiliki sistim atau prosedur pengendalian khusus untuk mengurangi risiko adanya kesalahan informasi yang disengaja namun tak terdeteksi jika tanpa prosedur—yang bisa mengakibatkan salah-saji, sebagai alat penyaring awal. Sementara itu, auditor eksternal—yang pastinya sudah dilengkapi dengan berbagai prosedur dan teknik— diharapkan agar menajalankan proses pemeriksaan sedemikian rupa, sehingga jika salah-saji lolos dari penyaringan akuntan internal bisa terdeksi di proses audit, sehingga laporan keuangan teraudit (audited financial statement) benar-benar bisa memberikan keyakinan yang cukup mengenai deteksi salah-saji material, termasuk salah-saji yang bersumber dari kesalahan semata (erroneous). Dalam proses pemeriksaan, seorang auditor mengklasifikasikan salah-saji menjadi 2 kelompok atau kategori: (1) salah-saji telah diketahui; dan (2) kemungkinan salah-saji. ‗Salah-saji Telah Diketahui‘ bisa timbul dari:
Pemilihan atau implementasi prinsip akuntansi yang salah
Kesalahan dalam pengumpulan, pemrosesan, pengelompokan, penginterpretasian, atau kelalaian dalam mengidentifikasi informasi/data yang relevan Niat (dengan sengaja) untuk membuat pengguna laporan keuangan salah dalam mengambil keputusan Niat (dengan sengaja) untuk menutupi pencurian tertentu
‗Kemungkinan Salah-saji‘ bisa timbul dari:
Adanya perbedaan, dalam hal penilian, antara manajemen dan auditor mengenai estimasi-estimasi akuntansi dimana angka yang tersaji dalam laporan keuangan melampaui rentang estimasi yang dapat diterima menurut auditor. Angka yang telah diproyeksikan ( istilah statistiknya ―extrapolated‖) oleh auditor berdasarkkan hasil-hasil dari prosedur ‗sampling‘—baik statistikal atau non-statistikal—pada suatu populasi (data).
Auditor selanjutnya mengevaluasi item-item salah saji untuk kemudian dikelompokan ke masing-masing kelompok diatas. Seperti sudah disampaikan di atas, sesuai dengan standar audit, auditor bertanggungjawab untuk menemukan (dan mengelola) salah-saji, baik yang diketahui maupun yang masih berupa kemungkinan salah-saji, kecuali yang menurut auditor tergolong ―sepele‖ atau ―tidak penting‖. Dalam menilai ―sepele‖ atau ―tidak penting‖, mengenai salah-saji, auditor mempertimbangkan apakah salah-saji yang ditemukan—baik secara individual maupun setelah digabung—tergolong material atau tidak material.
Bagaimana Auditor Menyikapi Salah-Saji? Untuk ―salah-saji telah diketahui‖, auditor diwajibkan—oleh tuntutan profesinya—untuk meminta manajemen perusahaan (auditee) untuk melakukan koreksi terhadap masing-masing item salah-saji. Dalam banyak kasus, perusahaan (auditee) biasanya keberatan untuk memenuhi permintaan tersebut. Jika itu yang terjadi biasanya auditor perlu menjelaskan alasannya—secara terperinci. Jika masih tetap tidak mau, auditor biasanya menyertakan ―sangkalan‖ (disclaimer) dalam opininya. Sedangkan untuk ―kemungkinan salah-saji‖, diperlakukan sebagai berikut: 1. Jika berasal dari ekstrapolasi (proyeksi terhadap populasi dari uji secara sampling), maka auditor meminta manajemen untuk meneliti keseluruhan populasi dari mana sample diambil. Populasi ini bisa jadi berupa kelompok transaksi, saldo akun, atau informasi tambahan yang tercatum dalam disklosur laporan keuangan. Tujuan dari permintaan ini agar pihak menajemen perusahaan (auditee) menemukan semua salah-saji yang ada di dalam populasi, tanpa terkecuali—sehingga bisa melakukan koreksi yang diperlukan. Misalnya: Dari sample yang ditarik dari data inventory, auditor menemukan kesalahan di beberapa transaksi. Dalam kasus seperti ini auditor akan meminta pihak manajemen untuk melakukan pemeriksaan sendiri, transaksi-per-transaksi, guna menemukan kesalahan-kesalahan lainnya, untuk dikoreksi. 2. Jika berasal dari perbedaan estimasi—antara auditor dengan estimasi perusahaan—maka auditor meminta pihak manajemen untuk meninjau kembali metode dan asumsi yang digunakan untuk melakukan estimasi, termasuk perhitungannya.
Misalnya: Nilai cadangan kerugian piutang tak tertagih. Bila estimasi perusahaan terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan estimasi auditor, maka auditor meminta perusahaan untuk meninjau kembali metode pencadangan, asumsi beserta perhitungan yang dijadikan dasar dalam menentukan besarnya cadangan kerugian piutang.
Auditor diharapkan dapat berkomunikasi dengan pihak manajemen perusahaan setelah salah-saji ditemukan, yang manapun typenya. Makin cepat komunikasi dilakukan makin bagus, karena sangat mungkin manajemen membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memenuhi permintaan auditor. Selanjutnya auditor meminta pihak manajemen melakukan koreksi atau meminta bukti transaksi/data/informasi tambahan. Perusahaan di sisi lainnya, diharapkan mampu (terutama sekali ―mau‖) menggunakan pertimbangan kualitatif dalam menilai suatu salah-saji—disamping kuantitatif.
Cara Membuat Rencana Kas Mingguan (Weekly Cash Planning)
Mudah apa susah sih membuat rencana kas mingguan (weekly cash planning)? Bisa dibilang mudah kalau tahu caranya dan sulit jika sebaliknya. Lho, bener kan? Yang benar itu, ―lebih mudah mengucapkan ketimbang melakukannya‖. Dan… kedengarannya sangat spele, tetapi faktanya jarang ada rencana kas yang sungguh-sungguh bisa dihandalkan. Tapi ada caranya koq, nah itu yang ingin saya share melalui tulisan ini. Yang jelas, jika prakiraan kas (cash forecast) menggunakan perkiraan-perkiraan yang jauh ke depan, maka rencana kas (cash planning) adalah tindak lanjutnya, bersifat jangka pendek, dengan menggunakan data yang jauh lebih nyata. Tentunya dengan harapan hasilnya juga lebih akurat. Oleh sebab itu, membuat rencana kas mingguan (weekly cash planning), sangat penting dan urgent sifatnya. Mengoperasikan perusahaan tanpa ―Rencana Kas‖ yang jelas, mirip seperti berkendaraan dengan ―Fuel Meter‖ rusak—tidak bisa melihat apakah bensinnya cukup hingga ke tempat tujuan atau tidak. Was-was sepanjang hari, minggu, bahkan bulan. Bedanya cuma di risiko: kalau kendaraan ngadat palingan didorong, nah kalau perusahaan ngadat? Vendor teriak-teriak, pegawai jadi malas bekerja karena gaji ditunda—lebih parahnya mungkin demo, atau terpaksa mengorbankan kepentingan yang lebih strategis hanya untuk memastikan bisa bayar vendor dan gaji pegawai— yang sesunggunya tidak perlu terjadi jika ada rencana kas yang pasti.
Begitulah saya memandang betapa pentingnya membuat rencanaan kas mingguan. Hanya saja, urusan membuat recana kas kesannya spele—cemen, pekerjaan pemula, dan sejenisnya. Sungguh cara pandang yang keliru. Bagimanapun juga, bagi pegawai di bagian akuntansi dan keuangan, bisa membuat rencana kas mingguan (weekly cash planning) adalah sangat bagus. Katakanlah anda di bagian AP atau AR atau pajak—yang tidak bertanggungjawab langsung terhadap ketersediaan kas, tetap saja keterampilan ini bisa menjadi nilai tambah—bisa dijual Oke. Jika perusahaanya berskala korporasi, mungkin tugas ini ditangani oleh bagian Treasury. Tapi untuk memasuki jenjang karir berlevel manajemen, wajib tahu caranya membuat perencanaan kas. Terlebih-lebih jika anda bekerja di perusahaan berskala menengah atau kecil, besar kemungkinannya urusan ini jatuh ke tangan anda. Bisa jadi perusahaan merasa tidak perlu membuat rencana kas, karena terlalu percaya diri atau yang paling parah dan paling banyak terjadi adalah: karena perusahaan merasa sia-sia membuat rencana kas. Rencana tinggal rencana. Sudah membuat rencana kas—bukan mingguan lagi, malah harian, tetapi giliran kas habis tetap saja kerepotan. Pertanyaannya: mengapa demikian? Yuk pindah ke paragraph berikutnya…
Mengapa Rencana Kas Lebih Sering Gagal dan Sia-Sia? Ada 6 kemungkinan penyebab mengapa ranacana kas (cash planning) menjadi tidak ampuh, lebih paranya lagi mungkin tak membantu samasekali, alias sia-sia: 1. Strukturnya Tidak Logis dan Sulit Dipahami – Membaca rencana kas yang strukturnya tidak jelas, bukan saja sulit untuk melakukan eksekusi, tetapi juga bikin pusing. Dengan struktur yang paling kacau, eghhh… rasanya lebih baik tidak ada rencana samasekali. Inilah yang paling banyak terjadi di perusahaan kecil. Sehingga pengusaha malas untuk meminta rencana kas. Bukannya memperlancar tapi bikin pusing. 2. Tingkat Akurasinya Rendah – Ya namanya meteran tidak akurat, apa bedanya dengan meteran rusak? Pasti gagal. Betul, namanya rencana tidak mungkin bisa akurat 100%, tetapi bukan berarti boleh di bawah 90%. 3. Tidak Lengkap – Daya tampung tanki bensin 40 liter, tetapi fuel meternya hanya sampai 20 liter. Ada 25 macam aktivitas, tetapi yang muncul di rencana kas hanya 15 items. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap opersional perusahaan. 4. Kurang Rinci – Kekurang rincian biasanya mengakibatkan eksekusi yang ngawur dan tidak konsisten—ujungujungnya petensi penyimpangan dari rencana menjadi tinggi. 5. Rentang Waktunya Terlalu Pendek atau Panjang – Tujuan utama rencana adalah untuk antisipasi lebih awal, sehingga rentang waktu yang pendek (harian misalnya) jelas tidak sesuai dengan tujuan tersebut—tak ada bedanya dengan tanpa rencana. Sebaliknya, rentang waktu yang terlalu panjang, biasanya membuat rencana menjadi di awang-awang, potensi bias dalam prediksi menjadi tinggi, sehingga akurasinya menjadi turun. Idealnya? Mingguan dengan rentang waktu satu bulan (4 minggu). 6. Tidak Mampu Mengantisipasi Perubahan - Ini yang paling sering terjadi. Celakanya, faktor yang satu ini, jika tidak dikelola dengan sangat baik, bisa menggugurkan akurasi, kelengkapan, dan rentang waktu, mirip seperti tsunami mendadak, menerjang dan menyapu apa saja yang ada di depannya. Tapi jangan khawatir, nanti saya bagi tips dan trick-nya.
Dari keenam kemungkinan tersebut, jelas terlihat bahwa tantangan utamanya di sini adalah: bagaimana membuat rencana kas yang tingkat akurasinya tinggi, lengkap (tidak ada aktivitas yang tertinggal), rinci sehingga bisa dieksekusi secara konsisten dengan tingkat penyimpangan yang rendah tentunya, sekaligus mampu mengantisipasi perubahan.
Langkah-langkah Dasar Membuat Rencana Kas Yang Berstruktur Jelas Berstruktur jelas di sini artinya: Logis sehingga mudah dipahami. Saya akan mencoba untuk memberikan panduan membuat rencana kas mingguan, tentunya tidak akan bisa rinci karena masing-masing jenis, skala, terutama sekali macam itemnya, adalah berbeda antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Tetapi saya akan berikan setidaknya yang jamak dijumpai di setiap perusahaan (apapun skala dan jenisnya). PLUS tips dan trick agar jika terjadi penyimpangan, tetap tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Berikut adalah langkah-langkah dasar yang perlu dilakukan untuk membuat rencana kas yang terstruktur secara logis:
Langkah-1. Buat Rencana Kas Masuk Untuk membuat rencana kas masuk harus tahu sumber-sumbernya secara pasti tanpa ada yang ketinggalan. Jika untuk membuat cash forecast yang digunakan adalah proyeksi penjualan, dalam membuat cash planning yang dibutuhkan adalah data penjualan—penjualan yang tingkat ketertagihannya bisa dipastikan. Bagimana menentukan tingkat kepastian ketertagihan penjualan? Buat dua kelompok rencana kas masuk berdasarkan sumbernya: a. Sumber Pasti – Beri nama ―RENCANA PENAGIHAN PIUTANG‖, ambil dari data ―Piutang‖ (Accounts Receivable)—barang/jasa yang sudah diserahkan (sudah ada invoice-nya) tetapi belum jatuh tempo. Kelompokan piutang berdasarkan tanggal jatuh tempo per minggu, per nama pelanggan (customer), untuk rentang satu bulan (empat minggu). Konkretnya (jika pakai Excel): ke samping buat header ―Minggu ke-1‖, ―Minggu ke-2, ke-3 hingga ke-4. Sedangkan kebawahnya buat breakdown per customer. Diujung bawah buat ―Total Rencana Penagihan Piutang‖ beserta nilai rupiahnya. Jika data piutang ada di system, biasanya bisa langsung di-sort berdasarkan tanggal jatuh tempo, lalu per customer. Jika manual, ya harus di sort di Excel sehingga data piutang yang jatuh temponya dalam rentang satu minggu menjadi terkumpul. b. Sumber Nyaris Pasti – Beri nama ―RENCANA PENJUALAN‖, ambil dari data ―Penjualan‖— pesanan/permintaan yang ada kontrak/PO-nya, barang/jasa belum diserahkan atau masih dalam proses, tetapi tanggal penyerahannya (delivery time) sudah pasti. Data ini sifatnya hanya sebagai cadangan—untuk jaga-jaga jika piutang tidak cukup untuk menutup rencana pengeluaran kas. Supaya bisa masuk ke dalam rencana kas, formatnya harus sama dengan piutang. Jika pakai software biasanya tanggal jath tempo otomatis bisa terlihat, tetapi jika manual mau tidak harus cari tanggal jatuh temponya dahulu. Caranya: tanggal penyerahan + termin kredit (jika penjualan kredit). Jika takut data penjualan terganggu, pindahkan dahulu ke spreadsheet yang berbeda. Proses selanjutnya sama dengan proses di data piutang. Oke. Rancana kas masuk sudah selesai. Yang paling penting, pastikan tidak ada yang ketinggalan. Lanjut ke langkah berikutnya…
Langkah-2. Buat Rencana Kas Keluar Polanya tidak jauh berbeda dengan kas masuk. Tetapi tangannyanya jauh lebih tinggi, karena masalahnya juga lebih kompleks. Darimana sumber datanya? Ada 2 macam sumber: a. Sumber Pasti – Beri nama ―RENCANA PEMBAYARAN UTANG‖, ambil dari data ―Utang‖ (Accounts Payable)—barang yang sudah diterima (sudah ada tagihan) tetapi belum jatuh tempo. Kelompokan utang berdasarkan tanggal jatuh tempo per minggu, per nama vendor (supplier), untuk rentang satu bulan (empat minggu). Header kesamping (horizontal) sama seperti ―Rencana Kas Masuk‖. Tetapi ke bawahnya (vertical), di breakdown per nama vendor (supplier). Diujung bawah buat ―Total Rencana Pembayaran Utang‖ beserta nilai rupiahnya. Jika pakai software lakukan di software, jika manual lakukan di excel. b. Sumber Nyaris Pasti – Beri nama ―RENCANA PEMBELIAN‖, ambil dari data Purchase Order (PO)—barang dipesan/diminta yang sudah ada kontrak/PO-nya, barang/jasa belum diterima, tetapi tanggal penerimaan (delivery time) sudah pasti. Perlu saya tekankan bahwa data ini harus masuk—BUKAN sebagai data cadangan (ingat conservatism principle: ―pendapatan yang belum pasti tidak boleh diakui tetapi pengeluaran yang belum pasti harus diakui‖). Tentukan tanggal jatuh temponya dengan cara menambahkan tanggal penerimaan (delivery time) dengan termin kredit. Proses selanjutnya sama dengan sumbe pasti (utang). Apakah sudah selesai? Untuk dasarnya iya. Setidaknya, strukturnya sudah jelas dan sangat logis, nyaris setiap kas keluar bisa dilawankan dengan kas masuk, sehingga kemungkinan untuk meleset sudah lumayan rendah. Tetapi untuk menjadi rencana kas yang mendekati sempurna, masih ada banyak hal yang harus dilakukan. Tentunya dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Biasanya, jarang ada yang bisa sampai menyentuh ke bagian ini. Di JAK, saya akan share semaksimal mungkin.
Tantangan Komplesitas Rencana Kas Keluar Seperti sudah saya sampaikan tadi, di wilayah rencana kas keluar tantangannya lebih kompleks. Kompleksitas lebih tinggi terutama karena satu hal, yaitu: PENGELUARAN MENDADAK! Bermodal keterampilan mengatakan ―TIDAK!‖ saja, samasekali tidak cukup. Ada banyak jenis pengeluaran, di situasi tertentu menjadi tidak bisa ditunda—apalagi ditolak. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan permakluman: dibagian ini saya akan banyak berceramah, tujuannya bukan untuk buang waktu, tetapi untuk memperoleh pemahaman yang sungguh-sungguh menyentuh esensi permasalahan. Sehingga mempermudah langkah selanjutnya. Terimakasih jika bisa dimaklumi. Potensi ketidakpastian pengeluaran (sehingga menjadi mendadak) sangat dipengaruhi oleh perencanan strategis bisnis yang diwujudkan dalam bentuk rencana jangka panjang (cash forecast)—yang biasanya dibuat oleh manajemen perusahaan. Semakin rendah akurasinya, kemungkinan pengeluaran mendadak ini semakin tinggi. Semakin tidak jelas rencana strategis perusahaan, semakin tinggi juga kemungkinan pengeluaran mendadak. Musti ada kesadaran dari pihak manajemen untuk membuat forecast yang tingkat kepastiannya terukur. Masalah utamanya: disamping memang natural dari jenis pengeluaran ini memang memiliki unsure ketidakpastian yang tinggi, juga karena rencana strategis biasanya hanya diketahui oleh level tertentu saja—biasanya executive (controller/treasurer dan para direktur), atau manajer untuk perusahaan berskala menengah kebawah. Apakah ini
kesalahan manajemen? Tidak juga. Rencana strategis biasanya sensitive sifatnya—sangat berbahaya jika sampai bocor ke luar (apalagi ke pesaing). Sehingga, pengeluaran mendadak ini adalah keniscayaan, hampir pasti akan selalu terjadi. Tentu, staff yang membuat rencana kas bisa menjadikan pengeluaran mendadak sebagai alasan atas penyimpangan rencana kas—atau masalah yang timbul. Tetapi, apakah itu sudah merupakan fungsi staff yang ideal? Saya rasa tidak. Tujuan menejemen merekrut staff adalah untuk membantu kelancaran operasional perusahaan—bukan untuk menyalah-nyalahkan manajemen. Apakah ini bentuk arogansi atau power abuse? Sampai di situasi ini, saya rasa belum. Sudah merupakan konsekwensi logis atas keputusan untuk memasuki sebuah badan yang berstruktur. Saya pernah berada di level staff, sehingga sangat bisa saya pahami. Tetapi saat itu saya memilih untuk kreatif dibandingkan menyalah-nyalahkan keadaan. Memilih untuk mengerahkan daya-upaya maksimal dibandingkan upaya untuk mengindar. Dan pilihan itu ternyata memang tepat, sehingga saya bisa berpindah level dari waktu-kewaktu seiring bertambahnya kemampuan dan pengalaman yang berhasil saya akumulasikan. Bagaimana cara saya mengatasi keadaan yang tidak pasti ini—tepatnya, bagaimana caranya membuat perencanaan kas keluar sehingga ancaman atas ketidakpastian ini menjadi tereliminasi tanpa merusak tatanan rencana kas secara signifikan? Format kas keluar harus ditweak sedemikian rupa sehingga menjadi fleksibel—bisa menjadi dasar pertimbangan yang kuat untuk menyusun prioritas pembayaran JIKA NANTI SAMPAI ADA PENGELUARAN MENDADAK— yang tidak bisa ditunda apalagi dihindari. Kuncinya?
Pemilahan yang lebih detail—sehingga bisa melakukan trade-off yang aman jika diperlukan. Koordinasi dan komunikasi; dan Pengawalan yang ketat
Persinya, seperti apa atau bagaiamana? Karena keterbatasan ruang, terpaksa saya penggal sampai di sini dahulu. Di tulisan berikutnya saya akan bahas lebih lanjut mengenai contoh konkretnya. Seperti biasa saya akan share insight yang bukan saja applicable—tetapi (mudah-mudahan) juga bersifat advancement. Setidaknya, bukan kesia-siaan.
Bagimana Caranya Mengelola Modal Kerja Secara Efektif
Mengelola modal kerja (working capital) secara efektif, krusial bagi setiap usaha—apapun usaha yang dijalankan. Jika salah kelola, bukan hanya bisa membuat operasional perusahaan menjadi tidak lancar, bahkan bisa bikin bangkrut. Sehingga, bisa dikatakan bahwa: pengelolaan modal kerja sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Apa saja komponen modal kerja itu, bagaimana caranya mengelola modal kerja secara efektif?
Apa Itu Modal Kerja Yang Sesungguhnya, Apa Saja Elemennya? Istilah ―Modal Kerja‖, sesungguhnya sudah dikenal luas. Tidak hanya pengusaha kelas konglomerat yang biasa menyebut ―Kredit Modal Kerja,‖ penjual pasir kubikanpun kenal dengan jenis kredit yang satu ini. Mbok Jum pemilik warung sebelahpun bisa mengatakan ―kerkurangan modal kerja‖ ketika suatu ketika saya usulkan agar warungnya juga jual pulsa HP (bukan apa-apa, supaya saya bisa ngebon pulsa sekalian, bukan hanya kopi hehe..). Namun apa yang disebut dengan ―modal kerja‖ oleh Mbok Jum mungkin hanya sebagian, atau bahkan samasekali berbeda dengan ―modal kerja‖ dari perspektif keuangan maupun akuntansi. Tergantung:
Jika yang dimaksudkan oleh Mbok Jum adalah uang untuk membayar tambahan sewa perluasan warung, berarti tidak sama dengan modal kerja dari perspektif keuangan. Jika yang dimaksudkan oleh Mbok Jum adalah uang untuk membeli rak pajangan HP atau kartu perdana, berarti tidak sama dengan modal kerja dari sudut pandang keuangan. Jika yang dimaksudkan oleh Mbok Jum adalah uang untuk merehab warung supaya lebih kinclong, berarti tidak sama dengan modal kerja menurut akuntansi dan keuangan.
Menurut keuangan maupun akuntansi, yang dimaksud dengan modal kerja adalah modal (tidak selalu dalam bentuk kas) yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitas pembentukan jasa/produk yang dijual, di sepanjang siklus, yang waktu perpuatarannya relatif singkat—biasanya di bawah satu tahun buku. Catatan: Yang dimaksud dengan perputaran di sini adalah perubahan bentuk (wujud) dari awal hingga kembali lagi ke bentuk semula. Perputaran kas misalnya, adalah perubahan dari kas menjadi bentuk lain, hingga akhirnya kembali ke bentuk kas lagi. Untuk kasus Mbok Jum misalnya, rak pajangan HP bukan bagian dari modal kerja karena wujudnya akan tetap rak—tidak akan pernah berubah menjadi kas kembali, karena tujuan utama Mbok Jum bukan untuk jualan rak. Sedangkan stok kartu perdana adalah bagian dari modal kerja karena wujudnya bisa berubah menjadi penjualan, pendapatan lalu kembali ke bentuk kas dalam waktu yang relatif singkat. Nah itu kan warung pulsa—yang sudah pasti aktivitas dan volumenya jauh lebih kecil dan lebih sederhana jika dibandingkan dengan mini market, apalagi perusahaan berskala korporasi. Bagaimana dengan di perusahaan berskala menengah atau besar? Pada dasarnya sama, hanya saja ragam dan skalanya lebih besar dan proses perputarannya lebih rumit. Nah, apa saja itu?
Jika dilihat di Neraca perusahaan, yang masuk dalam kelompok modal kerja adalah: semua jenis aktiva lancar— mulai dari kas, piutang dagang, hingga persediaan barang. Perhatikan contoh neraca sederhana di bawah ini:
Sekalilagi yang merupakan elemen modal kerja meliputi: Kas, Piutang, Surat Berharga, dan persediaan barang dagangan. Keempat akun ini memiliki perputaran yang pendek—yang jika salah kelola (mismanaged), bukan saja mengganggu operasional perusahaan tetapi juga bisa bikin bangkrut. Sebaliknya jika dikelola secara efektif, minimal bisa membuat opersional perusahaan berjalan mulus. Lebih bagus lagi jika dapat menciptakan peluang untuk memperoleh keuntungan.
Bagimana Mengelola Modal Kerja Secara Efektif? Bagaimana mengelola modal kerja (kas, piutang, surat berharga dan persediaan) yang efektif? Tidak semudah yang diayangkan kebanyakan orang:
1. Pengelolaan Kas – Basic-nya, perusahaan jangan sampai kekurangan kas. Premise dasar ini sering kali membuat pengelola (entah itu manajer atau pemilik usaha) menyimpan kas sebanyak-banyaknya—semata-mata karena takut kekurangan kas. Sehingga manajemen selalu bertanya ―apakah kita cukup kas?‖. Sesunggunya kecukupan kas saja belum mencerminkan pengelolaan kas efektif. Ada titik dimana persediaan kas menjadi terlalu tinggi sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan excess-cash atau idle-cash (kas menganggur)—yang sesungguhnya dapat dikaryakan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Kuncinya: bagaimana caranya mengelola kas agar di satu sisi tidak sampai kekurangan tetapi di sisi lainnya juga tidak menimbulkan excess-cash yang berlebihan? 2. Piutang – Basic-nya, semua piutang bisa ditagih (minimalkan bad debt). Premise dasar ini sering kali membuat pengelola menerapkan kebijakan kredit yang ekstra ketat—semata-mata karena takut jika piutang menjadi tak tertagih. Sehingga pertanyaan yang sering muncul adalah ―berapa piutang yang belum tertagih?‖. Padahal tingkat ketertagihan sesungguhnya belum mencerminkan efektifitas pengelolaan piutang. Ada titik dimana kebijakan kredit yang ketat bisa menggerus penjualan. Tantangan utamanya ada pada: menentukan kebijakan kredit yang di satu sisi membuat tingkat ketertagihan lancar tetapi tidak menganggu penjualan? Dan, seringkali setiap pelanggan (customer) membutuhkan pendekatan yang berbeda. 3. Surat Berharga – Basicnya, surat berharga yang dibeli dapat dicairkan tepat pada waktunya. Premise dasar ini seringkali membuat pengelola hanya peduli terhadap waktu pencairan, tanpa pernah berpikir untuk memilih-milih jenis surat berharga (dari perusahaan tertentu) yang paling menguntungkan. Bahkan tidak mempertimbangkan pilihan untuk memutar dana tersebut untuk ekspansi usaha. Diperlukan pengelolaan yang sungguh cermat. 4. Persediaan Barang Dagangan – Basic-nya, jangan sampai kekurangan persediaan barang—semua permintaan harus bisa terpenuhi secepatnya. Premise dasar ini seringkali membuat pengelola memutuskan untuk menyimpan persediaan sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya persediaan barang berlebihan berpotensi menimbulkan cost bahkan kehilangan. Semakin besar persediaan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh perusahaan—mulai dari gaji pegawai gudang, perawatan, hingga persediaan usang/rusak (obsolete inventory) yang membengkak. Tak jarang juga terjadi kehilangan. Tantangannya: bagaimana mengelola persediaan sehingga di satu sisi cukup untuk mensuplai permintaan, di sisi lainnya beban dan potensi risiko seminimal mungkin? Sekalilagi, bukan sesuatu yang mudah. Menjadi semakin sulit ketika melibatkan mata uang asing—yang nilai tukarnya cenderung berfluktuasi, tidak mudah ditebak—melibatkan perencanaan, penentuan kebijakan, implementasi, dan pengawasan yang didahului oleh analisa-analisa (ratio, score card, benchmarking, etc) yang cermat. Karena keterbatasan ruang, untuk sementara saya penggal dahulu. Anggaplah ini semacam pengantar atau pengenalan. Di lain kesempatan saya akan bahas satu persatu mengenai tehnik pengelolaan modal kerja (kas, piutang, surat berharga, dan persediaan) yang efektif, tentu saja termasuk tehnik-tehnik analisanya. Pengelolaan modal kerja yang efektif memang mudah diucapkan, diteorikan atau didiskusikan. Pada kenyataannya tidak semudah itu. Tetapi dengan kesungguhan dan konsistensi, saya yakin suatu saat nanti anda bisa melakukannya dengan sangat baik.
Siapa Pemain Utama Dalam Struktur Keuangan Perusahaan?
Siklus keuangan dalam suatu persahaan sudah saya bahas di tulisan sebelumnya. Di tulisan ini saya akan bahas mengenai siapa saja yang menjadi pemain utama dalam struktur keuangan perusahaan, team apa saja yang ada di dalamnya, dan apa saja yang menjadi tugas utama mereka masing-masing dalam menjaga kelangsungan siklus keuangan perusahaan. Dalam perusahaan berskala menengah ke atas—apapun jenis dan bidang usahanya, peranan bagian keuangan sangat vital. Tanpa bermaksud mengecilkan peranan bagian lain, pada kenyataannya perusahaan akan lumpuh jika siklus keuangan tidak berjalanan dengan baik. Dan satu-satunya yang mampu menjalankan tugas ini hanya bagian keuangan. ―Mengapa bagian keuangan? Bukankah tanpa promosi dan pemasaran perusahaan tidak akan menghasilkan penjualan? Bukankah tanpa bagian produksi perusahaan tidak akan menghasilkan barang atau jasa yang bisa dijual?‖ Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Pertanyaan sekaligus argumentasi yang sangat pintar. Tentu saja masing-masing bagian dalam perusahaan selalu penting. Saya yakin perusahaan tidak akan membuat bagian yang tidak penting. Tetapi coba lihat beberapa contoh kasus berikut ini: Bagian marketing membuat rencana pemasaran A, B, dan C. Menurut bagian pemasaran rencana terbaik adalah rencana A. Apa yang terjadi jika bagian keuangan menilai bahwa rencana A tidak menguntungkan? Tidak boleh dijalankan. Karena bagian keuanganlah yang bertanggungjawab untuk memastikan uang (dan aset lain) yang dipergunanakan untuk menjalankan rencana tersebut tidak akan hilang, malah harus kembali dalam jumlah yang lebih besar. Kasus lain, bagian produksi mengalami bottle-neck, produksi tersendak-sendat sehingga kemungkinan besar target waktu penyelesaian barang tidak akan terkejar. Untuk itu bagian produksi bermaksud melakukan antisipasi dengan melakukan kerja lembur selama satu minggu berturut-turut. Apa yang akan terjadi jika bagian keuangan menilai aktivitas lembur tersebut akan menimbulkan kerugian lebih besar dibandingkan jika target waktu tidak tercapai? Lembur tidak akan boleh dilakukan. Hal yang sama akan terjadi jika bagian produksi ingin menggenjot volume produksi dengan menambah jumlah mesin, sementara bagian keuangan menilai return of investment (ROI) atas pembelian mesin, rendah. Maka rencana pembelian mesin tidak boleh dilaksanakan. Cukup. Berikutnya, siapa saja yang ada di bagian keuangan, apa saja tugas mereka? Dengan melihat ini, mungkin anda bisa mengidentifikasi: Dalam perjalanan karir, dimanakah posisi anda sekarang? Posisi apa yang seharusnya menjadi target anda selanjutnya?
Chief Financial Officer (CFO) Posisi tertinggi di bagian keuangan adalah Chief Financial Officer (CFO). Perusahaan tertentu mungkin menyebutnya ―Vice President of Financial‖ atau Direktur Keuangan. Seorang CFO bertanggung jawab langsung terhadap Chief Executif Officer (CEO) atau ke President Director yang bertanggungjawab terhadap dewan direksi (board of directors) dan Chairman (Komisaris).
Secara teknis seorang CFO memiliki status yang sejajar dengan vice president lainnya (marketing, produksi/manufacturing, engineering dan HRD. Itu jika dilihat dalam struktur organisasi perusahaan tradisional— jaman dahulu. Dalam kenyataannya, CFO adalah orang terpenting (dan paling berkuasa) kedua dalam suatu perusahaan, setelah CEO. Jika ada yang penasaran, dan berpikir: mengapa demikian? Karena semua siklus opersional perusahaan tidak akan berjalanan tanpa uang (dana) dan kefektifan pengunaan dana adalah wewenang dan tanggung jawab CFO—mulai dari perenecanaan, alokasi, penggunaan, hingga pengukuran hasil akhir operasional persahaan menjadi tanggungjawab sekaligus wewenang CFO. Sehingga oleh dewan direksi dan pemegang saham, CFO dipandang sebagai orang yang paling banyak mengetahui seluk beluk operasional perusahaan dari hulu hingga hilir, dari awal hingga akhir siklus. Itu pula sebabnya mengapa kebanyakan posisi CEO di perusahaan-perusahaan besar lebih banyak digantikan oleh CFO dibandingkan direktur dari bagian lain. Stephen Bollenbach and Doug Ivester hanya dua contoh paling nyata. Bollenbach, sebelum menduduki posisi CEO di jaringan Hilton Hotel, adalah CFO untuk Marriott Hotel. Di kelompok Mariott, dia mendapat penghargaan tinggi atas pernanannya dalam melekaukan pemecahan Mariott menjadi Host Marriott—pengelola hotel, dan Marriott International—pengelola real estate. Setelah itu Bollenbach pindah Walt Disney Co. menduduki posisi CFO yang pada saat itu berhasil mengakuisisi Capital Cities (salah satu perusahaan di bawah ABC Group). Hingga pada akhirnya Bollach menjadi CEO-nya Hilton Hotels. Doug Ivester adalah CFO-nya Coca-Cola Enterprise. Di Cola-Cola Dough berperan membebaskan perusahaan itu dari belitan hutang dan merosotnya bottling devision, sekaligus membebaskan hutang yang membelit Coke. Selanjutnya Dough menduduki posisi CEO di persahaan minuman raksasa dunia itu. Tidak ada aturan resmi yang mengatakan bahwa posisi CFO harus diisi oleh orang keuangan yang memegang gelar MBA. Tapi pada kenyataannya, kebanyakan CFO perusahaan besar saat ini disamping sangat mamhir dalam urusan akuntansi dan keuangan, juga sangat memahami pengelolaan business—yang mana bisa dicapai dengan mengambil study MBA—tentunya dari universitas-universitas ternama.
Team Apa Saja Yang ada Di Bagian Keuangan Setelah CFO? Para pemain di bagian keuangan, di bawah CFO terdiri dari 2 team besar, yaitu: (a) Team Pengukur/Pemeriksa (The Measurer); dan (b) Team Pelaksana (The Executor). Sedangkan fungsi perencanaan di lakukan secara bersama-sama oleh kedua team ini. Saya gambarkan dengan chart sederhana di bawah ini:
Team pengukur (The Measurer) lebih banyak melakukan fungsi pengukuran, pemeriksaan dan perencanaan keuangan. Sedangkan team Pelaksana (The Executor) lebih banyak berfokus di Pelaksanaan dan Perencanaan. Misalnya: Seorang Tax Accountant, disamping melakukan assessment (pemeriksaan) terhadap kewajiban pajak perusahaan, dia juga berperanan dalam membuat perencanaan untuk meminimalkan biaya pajak atas opersional perusahaan secara keseluruhan. Team pengukur dipimpin oleh seorang Controller, sedangkan di team pelaksana dipimpin oleh seorang Treasurer. Diantara mereka berdua, dalam banyak kasus, jika seorang CFO tidak ada (naik jabatan ke CEO atau pindah perusahaan lain), posisi CFO lebih banyak digantikan oleh seorang Controller dibandingkan Treasurer. Hal itu disebabkan oleh karena Controller dipandang memiliki bidang tugas yang lebih luas, dimana nyaris semua bagian perusahaan tidak luput dari pengawasan (measurement and assessment)-nya. Sehingga controller dianggap memiliki perspektif yang lebih luas dibandingkan Treasurer. Apa saja tugas utama seorang controller dan staff apa saja yang ada di bawahnya? Apa tugas utama seorang Treasurer dan staff apa saja yang ada di bawahnya? Akan saya bahas di tulisan berikutnya.
Perbedaan Keuangan Dengan Akuntansi (Masih Rancu)
Perbedaan keuangan dengan akuntansi seringkali sulit dipahami—bahkan oleh orang keuangan itu sendiri. Jika ada yang berpikir keuangan sama dengan akuntansi (accounting), itu adalah kekeliruan. Jika ada yang berpikir keuangan sama dengan perbankan (banking), itu lebih salah salah lagi. Jika ada yang berpikir keuangan sama dengan investasi-saham-reksadana-asuransi-tabungan, itu malah lebih ngawur lagi. ―Lalu yang benar?‖ Akuntansi adalah akuntansi, perbankan adalah perbankan. Sedangkan investasi-saham-reksadana-asuransitabungan, hanya sebagian kecil saja dari bidang keuangan. Agar tidak melebar kemana-mana (dan akhirnya hanya akan membuat makin bingung), saya akan fokus di wilayah keuangan dan akuntansi saja.
Apa itu Keuangan? Keuangan adalah ‗seni‘ menggalang, mengelola dan menghasilkan uang. Jika berbicara tentang keuangan perusahaan, artinya menggalang, mengelola dan mencari uang untuk persahaan. Dan jika skupnya adalah pribadi, maka keuangan adalah menggalang, mengelola, dan menghasilkan uang untuk pribadi. Sulit dibayangkan? Seperti sudah saya sebutkan di awal, banyak orang yang masih kesulitan dalam memahami hal ini—termasuk orang keuangan itu sendiri masih sering gagap. Bisa saya maklumi, banyak pemain di wilayah keuangan yang hanya fokus pada tugasnya masing-masing saja. Sehingga hanya orang-orang di level eksekutif yang tahu betul batasnya. Untuk mempermudah pemahaman, definisi di awal tadi akan saya terjemahkan ke dalam ilustrasi kasus. 1. Menggalang Uang – Di dalam perusahaan, kegiatan keuangan dimulai dari menggalang uang untuk menjalankan perusahaan. Artinya mencari modal. Modal sumbernya bisa dari: pinjaman (disebut ‗debt) atau penerbitan saham yang kemudian di jual (disebut ‗equity‘). Pegawai di bagian keuangan terlibat dalam aktivitas ini, antara lain: menganalisa dan memutuskan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan modal yang bersumber dari pinjaman, atau menerbitkan saham, atau campuran, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang telah diputuskan. Aktivitas menggalang dana ini tidak hanya dilakukan pada saat perusahaan didirikan untuk pertamakalinya, melainkan juga pada saat perusahaan sudah beroperasi—pada saat perusahaan membutuhkan tambahan modal. 2. Mengelola Uang – Aktivitas berikutnya adalah mengelola uang. Mengelola uang dalam hal ini artinya: mengalokasikan uang yang telah terkumpul ke dalam opersional perusahaan—berapa yang dialokasikan untuk membeli aset (tempat usaha, gedung, mesin, instalasi, dll), berapa yang dialokasikan untuk modal kerja—disebut dengan ‗working capital‘ (di simpan dalam kas, dibelanjakan barang persediaan bahan baku maupun barang jadi, digunakan untuk membayar tenaga kerja, untuk packing, ekspedisi, dll), berapa yang digunakan untuk biaya administrasi dan pemeliharaan perusahan, dan berapa yang diinvetasikan ke perusahaan lain. 3. Menghasilkan Uang – Setiap badan usaha didirikan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Itu artinya uang yang telah digalang dan dialokasikan ke dalam berbagai jenis aset dan aktivitas operasional, diharapkan akan kembali (return) dalam jumlah yang lebih besar (laba). Pegawai bagian keuangan bertugas untuk memastikan dana
yang telah dialokasikan kembali dalam jumlah yang lebih besar, entah dengan menjual produk atau menjual jasa, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang dapat menghasilkan uang kembali. Selanjutnya uang yang telah kembali sebagian mungkin dikembalikan ke pemilik aslinya (bayar pinjaman plus bunga dan bagi dividen ke pemegang saham), dan sebagian lagi mungkin diinvetasikan (atau bahasa lumrahnya ‗diputar‘) kembali ke dalam operasional perusahaan. Bagian keuangan bertugas untuk menganalisa dan memutuskan porsi yang paling bagus untuk dilakukan. Sehingga, akvitas pengalokasian dimulai lagi, lalu menghasilkan uang lagi, terus bersiklus dari waktu-ke-waktu. Masing-masing dari ketiga aktivitas keuangan ini terdiri dari 3 fase aktivitas, yaitu:
Mengavaluasi (assessing) – Termasuk dalam aktivitas ini adalah menginventarisasi dan melakukan analisaanalisa, untuk mengetahui bagaimana keadaan perusahaan saat ini—baik faktor yang ada di dalam persahaan itu sendiri (internal factors) maupun faktor yang ada diluar perusahaan akan tetapi berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan (external factors). Merencanakan (Planning) – Data hasil evaluasi (assessment) dipergunakan untuk membuat perencanaan, termasuk penjadwalan. Melaksanakan (Executing/Acting) – Selanjutnya rencana yang telah dibuat dilaksanakan atau dieksekusi.
Dari apa yang telah dialksanakan selanjutnya di evaluasi lagi, direncanakan lagi sesuai hasil evaluasi, dijalankan lagi, demikian bersiklus terus dari waktu-ke-waktu, untuk masing-masing tahapan penggalangan, pengaloaksian dan penghasilan uang. Dari penjelasana di atas, jelas tergambar bahwa nyaris setiap orang di dalam perusahaan, sesungguhnya terlibat halhal yang terkait dengan keuangan—langsung maupun tak langsung. Terlibat yang saya maksudkan di sini adalah: melakukan aktivitas yang berimplikasi atau berkontribusi terhadap masalah keuangan. Mulai dari office boy, satpam hingga level eksekutif. Hanya saja, ada petugas khusus yang menjadi pemain utama di bagian keuangan yang fungsinya adalah memastikan semua elemen dalam perusahaan melakukan aktivitas yang mengarah ke pencapian tujuan perusahaan, yaitu: keuntungan/laba. ―Lalu, apa itu akuntansi?‖ mungkin ada yang bertanya seperti itu. Oke saya bahas sedikit mengenai akuntansi.
Apa itu Akuntansi dan Apa Hubungannya Dengan Keuangan? Untuk mempersingkat saya akan langsung jelaskan apa itu akuntansi sekaligus kaitannya dengan keuangan. Pada dasarnya, akuntansi adalah mengelompokan (classifying), mengukur (measuring), merekam atau mencatat—dalam bahasa tehnis akuntansi disebut melakukan ‗pengakuan (recognizing)‘, dan melaporkan (reporting), semua aktivitas keuangan di dalam perusahaan dari awal hingga akhir. Saya coba ilustrasikan dalam kasus sederhana: 1. Saat Penggalangan Uang (pengumpulan modal) – Pada saat proses penggalangan uang untuk keperluan modal terjadi, pastinya dituangkan ke dalam dokumen-dokumen, entah itu berupa akad kredit atau pencetakan lembar saham. Nah pegawai di bagian akuntansi memilah-milah dokumen tersebut lalu melakukan penghitungan (measuring) berapa dana yang tersumber dari pinjaman (debt) dan berapa yang berasal dari penerbitan-danpenjualan saham (equity). Selanjutnya melakukan pengakuan (recognizing) yang diwujudkan dengan aktivitas pencatatan ke dalam sistem keuangan (software akuntansi atau MRP) perusahaan. Dan, sekatu-waktu semua aktivitas di fase ini disajikann dalam bentuk laporan.
2. Saat Uang Dialokasikan dan Dipergunakan – Perusahaan beroperasi mempergunakan uang sesuai dengan alokasi anggaran (budget) yang telah dibuat. Proses pengalokasian dilakukan dengan mengeluarkan uang yang ada untuk berbagai keperluan: untuk pembelian aset, modal kerja, administrasi umum dan pemeliharaan. Uang yang keluar tersebut didokumentasikan, lalu dipiliah-pilah, dihitung, dicatat dan dilaporkan oleh bagian akuntansi. Demikian juga aset yang datang lalu dipergunakan juga didokumentasikan, diklasifikasikan, dihitung, dicatat dan dilaporkan. 3. Saat Menghasilkan Uang – Menghasilkan uang dalam hal ini tentunya bukan berarti mencetak uang. Melainkan mulai dari proses produksi (untuk manufaktur) atau aktivitas pembuatan jasa untuk kemudian dijual kepada konsumen dan pelanggan, hingga terbayar—uang dihasilkan. Semua proses ini juga didokumentasikan, lalu diukur, dicatat dan dilaporkan oleh bagian akuntansi. Semua proses yang dijalankan oleh bagian akuntansi inipun bersiklus, mengikuti siklus keuangan perusahaan. Tidak seperti aktivitas di keuangan yang tidak menggunakan standar tertentu, di bagian akuntansi semua aktivitas dilakukan berdasarkan standar akuntansi tertentu—sesuai dengan wilayah yurisdiksinya. Misalnya, para akuntan di Indonesia menggunakan PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan) yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia IAI) dan disyahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Untuk tingkat global, para akuntan menggunakan standar keuangan global, International Accounting Standard (IAS), yang teknis pelaporannya saat ini menggunakan apa yang disebut dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) buatan International Accounting Standard Board (IASB) yang berbasis di London (Inggris). Penggunaan standar menjadi sangat krusial di wilayah akuntansi, tiada lain karena adanya banyak pihak yang berkepentingan. Bukan hanya untuk internal manajemen perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk pihak-pihak di luar perusahaan (pemerintah, kreditur dan investor termasuk pemegang saham). Sehingga secara keseluruhan, dibandingkan dengan bagian keuangan, jelas bagian akuntansi sifatnya lebih teknis. Itu sebabnya menjadi lebih kompleks dan rumit. Batas antara keuangan dan akuntansi akan semakin jelas terlihat saat nanti (di tulisan lain) saya membahas mengenai: siapa saja pemain yang ada di keuangan dan akuntansi dan apa saja pernanannya? Siapa pemain utama (eksekutifnya)? Siapa di level manajerialnya? Silahkan nantikan dan ikuti tulisan-tulisan berikutnya di JAK.
Menghitung ATMR Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar
Mulai tanggal 2 Januari 2012, Bank Indonesia akan memberlakukan peraturan terkait dengan perhitungan ―Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)‖. Ditentukan bahwa bank wajib membuat perhitungan Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan tata cara penghitungan aset tertimbang menurut risikon (ATMR) atas risiko kredit diwajibkan untuk menggunakan pendekatan standar (Standardized Approach). Hal itu dimaksudkan agar semakin mencerminkan risiko yang dihadapi Bank serta sejalan dengan standar yang berlaku secara internasional.
Apa Itu Risiko Kredit dan Apa Penyebabnya? Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Risiko Kredit mencakup: 1. Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk) – Timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar; (b) nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variable pasar tertentu; (c) transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrument keuangan; (d) karakteristik risiko bersifat bilateral yaitu (i) apabila nilai wajar kontrak bernilai positif maka Bank terekspos Risiko Kredit dari pihak lawan, sedangkan (ii) apabila nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan terekspos Risiko Kredit dari Bank. 2. Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (settlement risk) – Timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (settlement date) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan. Sesuai PBI KPMM, dalam menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Bank wajib menghitung ATMR untuk Risiko Kredit. Dalam menghitung ATMR untuk Risiko Kredit, Bank dapat menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu:
Pendekatan Standar (Standardized Approach); dan/atau Pendekatan berdasarkan Internal Rating (Internal Rating Based Approach).
Untuk penerapan tahap awal, Bank wajib melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.
Tata Cara Penghitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar, yang selanjutnya disebut ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar, secara umum perhitungannya didasarkan pada hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia. Lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.
Formula perhitungan ATMR—Pendekatan Standar: Tagihan Bersih x Bobot Risiko Dari formula dasar ini, jelas terlihat bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi aset tertimbang menurut risiko dengan pendekatan standar, yaitu: Tagihan Bersih dan Bobot Risiko. Di kesempatan berikutnya saya akan postkan secera berturut-turut mengenai tata cara penentuan tagihan bersih, penentuan bobot risiko, penentuan peringkat kredit, serta mitigasi risiko kredit. Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011
Tagihan Bersih ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar
‗Tagihan Bersih‘ adalah salah satu komponen yang diperlukan dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) risiko kredit, dengan menggunakan pendekatan standar. Tagihan bersih dihitung sesuai dengan macam eksposurnya. Ada 6 (enam) macam eksposur risiko terhadap aset bank, yaitu: 1. Eksposur Aset Dalam Neraca – Tagihan Bersih adalah nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima (jika ada) setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku dan/atau penyisihan penghapusan aset khusus (PPA Khusus) sesuai ketentuan Bank Indonesia, dengan formula sebagai berikut: Tagihan Bersih = [Nilai tercatat aset + tagihan bunga yang belum diterima (jika ada)] – CKPN dan/atau PPA Khusus
Catatan: [-]. CKPN: cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang diperhitungkan hanya CKPN atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai. [-]. PPA khusus: penyisihan penghapusan aset khusus 2. Eksposur Transaksi Rekening Administrative – Dihitung dengan formula: Tagihan Bersih= (Kewajiban komitemen atau kontijensi – PPA Khusus) x Faktor Konversi KreditUntuk eksposur yang menimbulkan counterparty credit risk
Dalam rangka menghitung Tagihan Bersih untuk eksposur transaksi rekening administratif, penetapan Faktor Konversi Kredit (FKK) untuk transaksi rekening administratif adalah sebagai berikut: (a). Kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai uncommitted sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum, diberikan FKK sebesar nol persen; (b) Kewajiban komitmen dalam bentuk L/C yang masih berlaku namun tidak termasuk standby L/C, baik terhadap Bank penerbit (issuing bank) maupun Bank yang melakukan konfirmasi (confirming bank), diberikan FKK sebesar dua puluh persen; (c) Kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan satu tahun diberikan FKK sebesar dua puluh persen; (d) Kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjian lebih dari satu tahun, diberikan FKK sebesar lima puluh persen; (e) Kewajiban kontinjensi dalam bentuk jaminan yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit, seperti bid bonds, performance bonds, atau advance payment bonds, diberikan FKK sebesar lima puluh persen; (f) Kewajiban kontinjensi dalam bentuk: (a) jaminan yang diterbitkan dalam rangka pemberian kredit atau pengambilalihan risiko gagal bayar, termasuk berupa bank garansi dan standby L/C; atau (b) akseptasi, termasuk endosemen atau aval atas surat surat berharga; diberikan FKK sebesar seratus persen; (g) Pos transaksi rekening administratif yang timbul dari transaksi derivatif tidak diberikan FKK dan perhitungan Tagihan Bersih atas eksposur tersebut dilakukan. 3. Eksposur Transaksi Derivatif – Tagihan Bersih adalah sebagai berikut: Untuk eksposur transaksi derivatif over the counter (OTC), merupakan: (1) penjumlahan dari nilai tercatat tagihan derivatif dan potensi eksposur di masa depan (potential future exposure), untuk transaksi derivatif dengan positif mark to market; atau (2) potensi eksposur di masa depan, untuk transaksi derivatif dengan negatif mark to market. Potensi eksposur di masa depan dihitung dari hasil perkalian nilai notional transaksi derivatif dengan persentase tertentu. Persentase tertentu ditetapkan berdasarkan variable yang mendasari (underlying variable) dan sisa jangka waktu dari transaksi derivative. 4. Eksposur transaksi repo – Untuk eksposur transaksi repo, merupakan selisih positif antara nilai tercatat bersih surat berharga yang menjadi underlying repo dengan nilai tercatat kewajiban repo. Nilai tercatat bersih surat berharga adalah nilai tercatat surat berharga setelah dikurangi dengan CKPN atas surat berharga tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku. Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang dapat diperhitungkan hanya CKPN atas surat berharga yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai. Selain itu, Risiko Kredit dari penerbit surat berharga yang menjadi underlying transaksi repo diperhitungkan pula sebagai Tagihan Bersih untuk eksposur aset dalam neraca. Sehingga jika diformulasikan, maka akan menjadi: Tagihan Bersih = (SSB repo – CKPN) – kewajiban repo 5. Eksposur transaksi reverse repo – Untuk eksposur transaksi reverse repo, merupakan nilai tercatat dari tagihan reverse repo setelah dikurangi dengan CKPN atas tagihan tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku. Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang diperhitungkan hanya CKPN atas tagihan yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai. Untuk transaksi reverse repo, keberadaan agunan berupa surat berharga yang menjadi underlying dari transaksi reverse repo dan/atau uang tunai diperhitungkan sebagai bentuk mitigasi risiko kredit atas transaksi dimaksud. Pengakuan agunan mengikuti Pendekatan Komprehensif dalam teknik mitigasi risiko kredit – agunan. Sehingga jika diformulasikan, maka akan menjadi: Tagihan Bersih = Tagihan reverse repo – CKPN
6. Eksposur yang menimbulkan settlement risk: Untuk DvP: ATMR = 12,5 x persentase tertentu x positive current exposure
Untuk Non DvP: Faktor Pengurang Modal = nilai wajar dari instrumen keuangan yang telah diserahkan
Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011
Apakah Laba Rugi Perusahaan Jasa Ada Harga Pokok Penjualannya?
―Apakah laba rugi perusahaan jasa ada harga pokok penjualannya?‖ tanya Mas Unyu (adminnya JAK) kemarin. Saya ingin share jawabannya di sini, siapa tahu ada diantara pembaca JurnalAkuntansiKeuangan.com (JAK) memiliki pertanyaan yang sama—sehingga kemanfaatannya (mudahmudahan) menjadi lebih luas. Pertanyaan ‗apakah-perusahaan-jasa-menyajikan-harga-pokok-penjualan-pada-laporan-laba-ruginya‘ ini, tergolong klasik; sangat sering saya dengar atau baca, sejak 10 tahun yang lalu hingga saat ini—khususnya di kalangan akuntan dan pegawai accounting pemula yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Saya tidak tahu persis, mengapa masih banyak yang bingung antara menyajikan atau tidak menyajikan harga pokok penjualan, pada laporan laba rugi perusahaan jasa. Untuk sementara, saya memperkirakan karena sampai saat ini standar akuntansi keuangan kita (SAK) tidak mengatur hal ini secara khusus dan rinci. Sehingga, rasanya wajar kalau Mas Unyu, yang tergolong pemula, masih bingung. Dan sangat mungkin masih banyak Mas Unyu-Mas Unyu lainnya di luar sana. Itu sebabnya mengapa saya luangkan waktu untuk menulis artikel ini, di tengah-tengah kesibukan menjelang tutup buku. Saya dedikasikan artikel ini khusus untuk pembaca JAK yang mengalami situasi yang sama seperti Mas Unyu: bingung antara menyajikan atau tidak menyajikan harga pokok penjualan pada laporan laba-rugi perusahaan jasa.
Jawaban Singkatnya Mungkin anda sibuk, sehingga butuh jawaban singkat.
Sebelum menulis artikel ini, saya sudah coba googling, browse kemana-mana, untuk mendapat jawaban pasti atas pertanyaan dalam judul tulisan ini.
Jika saya ranking dan cari modusnya, jawaban yang paling banyak muncul (di blog-blog dan forumforum) adalah: ―TIDAK ADA HPP PADA PERUSAHAAN JASA‖—tanpa disertai penjelasan yang memadai (dapat memuaskan penanya). Menurut saya, bisa jadi ―ADA‖ dan bisa jadi ―TIDAK ADA‖ Harga Pokok Penjualan pada perusahaan jasa—tergantung bergerak di bidang jasa apa, tepatnya. Silahkan baca summary-nya di akhir tulisan ini.
Jika anda punya waktu agak panjang, saya ingin mengundang anda untuk mengikuti tulisan ini secara rinci, hingga tuntas. Namun sebelum lebih jauh mengenai Harga Pokok Penjualan pada perusahaan jasa, ada baiknya jika kita lihat terlebih dahulu: bagaimana Laporan Laba Rugi disajikan, menurut PSAK 1—khususnya mengenai penyajian “beban” (costs and expenses).
Penyajian Laporan Laba Rugi (Khususnya ―Beban‖) Menurut PSAK1 PSAK 1, paragraf 97 s/d 102, menyebutkan bahwa, entitas (=perusahaan) menyajikan analisis ―beban‖—yang diakui dalam laba rugi—dengan menggunakan 2 metode pengklasifikasian: 1. Klasifikasi berdasarkan ―Sifat Beban‖ – Pada paragraf 100 disebutkan bahwa, entitas menyajikan klasifikasi beban berdasarkan sifatnya (misal: penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja, dan biaya iklan). Konon, metode ini lebih mudah diterapkan (namun kurang mampu menyajikan informasi secara handal dan relevan), karena tidak memerlukan adanya alokasi beban menurut klasifikasi fungsional. Contoh penyajiannya (dikutip dari PSAK 1): Pendapatan Pendapatan lainnya
= XXX = XXX
Perubahan atas persediaan barang jadidan barang dalam proses Bahan baku yang digunakan Beban imbalan kerja Beban penyusutan dan amortisasi Beban lainnya Total beban Laba sebelum pajak
= XXX = XXX = XXX = XXX = XXX = (XXX) = XXX
2. Klasifikasi berdasarkan ―Fungsi Beban‖ – Paragraf 101 menyebut ini dengan istilah ―metode fungsi beban‖ atau ―metode biaya penjualan‖. Menggunakan metode ini, beban diklasifikasikan bedasarkan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, misalnya, biaya aktivitas distribusi atau administratif. Sekurangkurangnya, menurut standar yang sama, entitas mengungkapkan ―biaya penjualan‖ secara terpisah dari beban-beban lainnya. Contoh penyajian Laporan Laba Rugi dengan menggunakan metode ini (dikutip dari PSAK 1), adalah sbb: Pendapatan Beban penjualan Laba bruto
= XXX = (XXX) = XXX
Pendapatan lainnya Beban distribusi Beban administratif Beban lainnya Laba sebelum pajak
= XXX = (XXX) = (XXX) = (XXX) = XXX
Catatan Khusus Dari Saya 1. Metode kedua lebih banyak digunakan – Menurut pengamatan saya, kebanyakan perusahaan (terutama yang menerapkan sistim persediaan perpetual) menggunakan metode yang kedua. Rupanya, ini memang lebih rekomendasikan oleh PSAK 1, karena dianggap lebih mampu menyajikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan, dibandingkan metode pertama. 2. Mana ―Harga Pokok Penjualan (HPP)‖-nya? – Jika tidak cukup update, mungkin anda mencari-cari elemen ―Harga Pokok Penjualan‖ dan tidak menemukannya pada kedua contoh di atas. Dalam PSAK terbaru (PSAK nomor berapaun), istilah ―Harga Pokok Penjualan‖ sudah tidak digunakan lagi, diubah menjadi ―Beban Pokok Penjualan‖. Jika anda baca PSAK 1, anda tidak akan menemukan pembahasan khusus mengenai bagaimana Beban Pokok Penjualan (alias Harga Pokok Penjualan) seharusnya disajikan dalam Laporan Laba Rugi. Karena memang tidak ada. 3. Mana elemen ―Biaya Penyusutan, Biaya Gaji, Biaya Administrasi, Biaya Lain-lain‖? – Bertahun-tahun belajar akuntansi, tentu anda sudah sangat lekat dengan penggunaan kata ―biaya‖. PSAK yang baru sudah tidak (atau sangat jarang) menggunakan kata ―biaya‖. Baik biaya dan beban, pada PSAK yang baru, hanya disebut ―beban.‖ Tidak tahu persis apa alasannya, tetapi saya memperkirakan itu dilakukan untuk mengurangi kerancuan makana dan penggunaan antara kata ―beban‖ (yang dulu sering dianggap sepadan dengan ―cost‖) dengan kata ―biaya‖ (yang dulu dianggap sepadan dengan ―expense‖). Satu pertanyaan yang cukup mengganjal, menurut saya, yaitu: mengapa PSAK tidak membahas, secara khusus dan rinci, mengenai tatacara penyajian harga pokok penjualan? Entah anda, bagi saya pertanyaan ini cukup menganggu, dan penting untuk dijawab. Bahkan saya menganggap jawaban atas pertanyaan ini bisa jadi modal dasar untuk memahami mengapa bahasa PSAK, kerapkali, sulit diterjemahkan ke dalam pekerjaan para akuntan yang bekerja di dalam perusahaan (bukan akuntan eksternal).
Mengapa Harga Pokok Penjualan (HPP) Tidak Diulas Rinci Dalam PSAK? Maaf, saya masih menggunakan istilah ―Harga Pokok Penjualan‖ (HPP) karena yakin sebagian besar pembaca belum terbiasa menggunakan istilah ―Beban Pokok Penjualan‖, dan saya tidak mau pembaca dibingungkan oleh istilah. Kembali ke pertanyaan di atas: mengapa PSAK tidak mengulas, secara khsusu dan rinci, mengenai tata cara penyajian HPP?
Yang paling tahu jawabanya sudah pasti Dewan Standar Akuntani Keuangan (DSAK) kita, bukan saya atau anda. Tetapi saya memandangnya seperti ini:
Pertama, Laporan Keuangan dibuat untuk kepentingan para pihak di luar perusahaan (pemegang saham, calon pemegang saham, kreditur, dan ditjen pajak). Para pihak di luar perusahaan ini, dalam PSAK, disebut sebagai ―pengguna laporan keuangan‖—sedangkan manajemen perusahaan dianggap sebagai ―bukan pengguna‖, melainkan ―pembuat laporan‖ (istilah literaturenya ―pembuat asersi‖). Kedua, PSAK disusun untuk satu tujuan saja, yaitu: melindungi kepentingan ―pengguna laporan keuangan‖—supaya laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan bisa memberi informasi yang andal dan relevan bagi mereka (bukan bagi orang dalam perusahaan itu sendiri). Tak lebih dan tak kurang. Ketiga, saya memperkirakan, PSAK menganggap bahwa, ―pengguna laporan keuangan‖—yang nota benanya adalah pihak luar perusahaan—tidak membutuhkan penyajian harga pokok penjualan secara rinci, cukup disajikan seperti dalam contoh.
Dari ketigas asumsi dasar di atas, bisa kita lihat dengan jelas mengapa bahasa PSAK lebih sering (bahkan selalu) ditujukan untuk para akuntan eksternal. Perspektif yang digunakan oleh PSAK adalah perspektif luar perusahaan. Semua pembaca PSAK dianggap sebagai akuntan eksternal (bukan internal perusahaan). Itu sebabnya, mengapa PSAK sering membingungkan bagi pihak internal perusahaan. Saran saya (untuk akuntan internal perusahaan): ketika membaca PSAK, posisikan diri anda seolah-olah seorang akuntan eksternal yang samasekali tidak memiliki kepentingan terhadap urusan internal perusahaan. Dengan begitu, maka isi PSAK akan terasa lebih masuk-akal, sehingga menjadi lebih mudah dipahami.[/box_light] Khusus mengenai rincian (termasuk penyajian) harga pokok penjualan pada laporan laba rugi, menurut hemat saya, oleh DSAK diserahkan kepada diskresi manajemen perusahaan—karena fungsinya lebih banyak untuk kepentingan analysis internal, dibandingkan eksternal. Bahasa kasarannya ―Atur-atur sendiri lah di sana, yang penting andal dan relevan‖. Tentu hal ini bukan hambatan bagi para akuntan ektsernal, karena yang paling penting bagi akuntan eksternal adalah laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi, yang melindungi kepentingan pihak luar perusahaan. Tetapi menjadi masalah bagi akuntan internal yang dituntut untuk menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi sekaligus bisa menjadi input pengambilan keputusan bagi manajemen—yang seringkali membutuhkan tingkat kerincian yang lebih. Oke. Cukup pembahasan standarnya. Kita lupakan sejenak standar. Selanjutnya, mari kita fokus hanya pada persoalan utama: apakah laporan laba rugi perusahaan jasa, sebaiknya, ada harga pokok penjualannya atau tidak?
Anggapan Keliru (Dan Membingungkan) Terkait HPP dan Perusahaan Jasa Ada 2 anggapan keliru dan cenderung membingungkan, sehubungan dengan Harga Pokok Penjualan dan Perusahaan Jasa, yang paling sering saya temukan:
1. Anggapan Keliru: Perusahaan Jasa Tidak Punya Persediaan Saya masih ingat masa sekolah dahulu, banyak buku pengantar akuntansi yang menyebutkan bahwa:
―Jenis perusahaan yang memiliki persediaan hanya perusahaan manufaktur dan dagang, sedangkan perusahaan jasa tidak punya persediaan‖ Anggapan ini cenderung keliru dan saaaaaaangat memibingungkan
Mengapa?
Karena pada prakteknya, jenis perusahaan yang ―murni jasa‖ bisa dihitung jari (misalnya: jasa konsultasi hukum, keuangan, pajak, manajemen, audit, penilaian aset/appraisal/aktuaria.) Selebihnya (mayoritas), TIDAK MURNI jasa, melainkan campuran ―jasa+dagang‖. Sayangnya, ketentuan kode kelompok usaha (KLU)—baik menurut ditjen pajak maupun departemen perindustrian dan perdagangan—tidak menggolongkan satu perusahaan kedalam dua kode jenis usaha berbeda. Misalnya:
Jasa Dokter – KLU nya ―jasa dokter‖, pada kenyataannya rata-rata dokter (terutama yang berpraktek di rumah) sekaligus dagang obat, sehingga usaha jasa yang satu ini punya persediaan obat. Jasa Reparasai (elektronik, komputer, termasuk bengkel) – KLU nya tetap ―jasa reparasi‖, pada kenyataannya tidak murni jual jasa reparasi, melainkan sekaligus dagang suku cadang (sparepart), sehingga perusahaan jasa ini punya persediaan sparepart. Jasa Penerbangan (maskapai) – KLU nya ―jasa penerbangan‖ (maskapai), pada kenyataannya tidak murni jual jasa angkut penumpang, melainkan sekaligus dagang merchandise dari parfum, kaos, topi, hingga gantungan kunci, sehingga jasa yang satu ini juga punya persediaan merchandise. Hotel/Resort/Villa/Hostel/Motel/Losmen – KLU nya ―jasa akomodasi‖, pada kenyataannya tidak murni jual jasa akomodasi, melainkan sekaligus dagang makanan dan minuman, snack, dan lain sebagainya, sehingga jasa yang satu ini juga punya persediaan barang Dan masih banyak lagi lainnya—menurut saya mayoritas—yang TIDAK MURNI JASA
Simpulan: tidak benar bahwa perusahaan jasa tidak memiliki persediaan—tergantung jasa apa dulu. Menurut saya bahkan sebagian besar perusahaan jasa, sekarang ini, memiliki persediaan.
2. Anggapan Membingungkan: Tidak Ada Persediaan Berarti Tidak Ada Harga Pokok Penjualan Apakah pernyataan ini salah? Tidak salah, tetapi memerlukan penjelasan lebih rinci. Yang benar: harga pokok penjualan (HPP) adalah segala pengeluaran (bukan penggunaan persediaan saja) yang mempengaruhi barang/jasa yang dihasilkan, pada suatu periode. ―Mempengaruhi‖ dalam hal ini bisa jadi:
Membuat KUANTITAS barang/jasa yang dihasilkan menjadi naik/turun—sehingga pada akhirnya mempengaruhi naik/turunnya revenue yang dihasilkan; atau Membuat KUALITAS barang/jasa yang dihasilkan menjadi naik/turun—sehingga pada akhirnya mempengaruhi naik/turunnya revenue yang dihasilkan.
Pertanyaannya: apa saja yang mempengaruhi output barang/jasa yang dihasilkan?
Persediaan – Besarnya penggunaan persediaan (bahan baku, penolong, dan barang jadi) yang sudah tentu mempengaruhi output barang yang dihasilkan. Upah Buruh – Besarnya pengeluaran upah buruh (termasuk pegawai tak tetap) yang berpengaruh terhadap output barang/jasa yang dihasilkan.
Overhead – Besarnya pengeluaran-pengaluaran yang berpegaruh terhadap output barang/jasa yang dihasilkan, selain persediaan dan upah buruh
Jika saya formulasikan jadinya: Harga Pokok Penjualan (HPP) = Persediaan Digunakan + Upah Buruh + Overhead Itu kondisi idealnya. Pada prakteknya, banyak perusahaan yang tidak memiliki persediaan tetapi mengeluarkan upah buruh dan overhead, atau upah buruh saja, atau overhead saja. Jika upah buruh dan overhead tidak diakui sebagai harga pokok penjualan, apakah kedua beban tersebut diakui sebagai biaya operasional—bersama-sama dengan biaya admin, office supplies, dan gaji pegawai tetap? Tentu tidak, karena bagimanapun juga upah dan overhead bukan biaya opersional (biaya tetap)—besar kecilnya kedua beban tersebut terkait langsung dengan besar-kecilnya jasa yang diserahkan ke pelanggan. Lalu diakui sebagai apa? Bingung kan? Ini yang jarang dibahas—sehingga masih menyisakan pertanyaan yang menggantung. Berikut ini, bagi yang belum pernah dengar, saya perkenalkan ―Biaya Penjualan‖ dan ―Cost of Revenue‖.
Biaya Penjualan (Bukan Harga Pokok Penjualan) dan Cost of Revenue Entah mengapa, topik ini jarang dibahas—baik di buku-buku maupun di blog dan forum. Jika kembali ke PSAK 1, khususnya paragraf 101, disana disebutkan: ―Sekurangkurangnya, entitas mengungkapkan „biaya-penjualan‟ secara terpisah dari beban-beban lainnya.‖ Perhatikan kalimat di atas; disana disebutkan ‗biaya-penjualan‘ (bukan ‗beban pokok penjualan‘). Artinya, sebuah laporan laba-rugi, MINIMAL, menyajikan ―biaya penjualan‖—terlepas dari apapun jenis usahanya. Dalam GAAP, ini disebut ―Cost of Revenue‖ untuk perusahaan jasa, yang disajikan terpisah dengan biaya-biaya opersional seperti biaya administrasi, biaya office supplies, dan biaya gaji pegawai tetap. Bisa dibilang, cost of revenue adalah ―cost of goods sold‖-nya perusahaan jasa. Pertanyaan: Apa saja yang masuk ke dalam „cost of revenue‟? Jawaban: semua pengeluaran yang terkait langsung dengan pembentukan dan penyerahan jasa. Ada-tidaknya pengeluaran ini dipengaruhi oleh ada-tidaknya jasa yang diserahkan. Besar-kecilnya pengeluaran ini terkait langsung denggan besar-kecilnya jasa yang diserahkan ke pelanggan, diantaranya:
Komisi penjualan jasa Biaya transportasi untuk menyerahkan jasa (=‖delivery cost‘). Sewa peralatan atau kendaraan yang timbul akibat aktivitas pembentukan dan penyerahan jasa Upah/fee untuk pekerja lepas, tenaga ahli dan profesional yang dilibatkan dalam proses pembentukan dan penyerahan jasa.
Berikut ini saya sajikan beberapa contoh kasus: Contoh Kasus#1. Perusahaan Jasa Reparasi – Anda memiliki perusahaan jasa reparasi komputer. Spare part dibeli oleh pelanggan sendiri langsung ke toko spare part, sedangkan perusahaan anda hanya mengerjakan proses reparasi saja. Tetapi anda menggunakan pegawai lepas (freelancer) yang anda bayar per proyek pekerjaan. Disamping itu, anda juga menyediakan uang penggantian bensin setiapkali pegawai lepas datang ke perusahaan anda atau ke tempat pelanggan. Nah, pengeluaran untuk membayar pegawai lepas ini—baik upah maupun uang bensinnya—adalah ―Biaya Pendapatan Jasa‖ (cost of revenue). Contoh Kasus#2.Perusahaan Jasa Ticketing/Travel Agent – Anda bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang jasa ticketing atau travel agent. Untuk menarik pelanggan perusahaan menyediakan layanan antar tiket dan antar jemput penumpang ke airport. Untuk aktivitas traveling, perusahaan mempekerjakan guide lepas yang dibayar setiapkali mengantar pelancong. Nah, pengeluaran untuk beli bensin setiapkali mengantar tiket dan setiap kali mengantar-jemput penumpang ke airport masuk ke dalam ―Biaya Pendapatan Jasa‖ (cost of revenue). Demikian juga pengeluaran untuk membayar guide lepas, masuk ke ‗cost of revenue‘ Contoh Kasus#3. Perusahaan Jasa Konsultasi Manajemen – Anda seorang akuntan yang bekerja di perusahaan konsultasi manajemen. Untuk klien yang tergolong skala besar, anda menyewa tenaga ahli/profesional tertentu yang dibayar per proyek. Untuk kebutuhan presentasi ke klien, perusahaan menyewa peralatan khusus yang harganya terlalu mahal untuk dibeli. Nah pengeluaran untuk membayar tenaga ahli/profesional dan sewa peralatan presentasi ini masuk ke ‗Cost of Revenue‘.
Summary Secara keseluruhan, bisa saya ringkas menjadi sbb:
PSAK tidak mengatur secara spesifik mengenai tatacara menyajian Harga Pokok Penjualan pada Laporan Laba Rugi. Sehingga tingkat detail penyajian HPP bersifat diskresi—diserahkan kepada kebijakan pihak manajemen, yang penting andal dan relevan. PSAK tidak mengatur apakah perusahaan jasa sebaiknya menyajikan atau tidak menyajikan Harga Pokok Penjualan. PSAK 1 paragraf 101 hanya menyebutkan bahwa, entitas minimal harus menyajikan ―biaya penjualan‖ yang terpisah dari biaya-biaya lainnya. Mayoritas perusahaan yang masuk kelompok usaha (KLU) ―Jasa‖, pada praktenya tidak murni jasa, melainkan kombinasi jasa dengan dagang. Perusahaan jasa seperti ini, meskipun KLU-nya ―jasa‖, kenyataannya memiliki barang persediaan, sehingga sudah seharusnya menyajikan Harga Pokok Penjualan pada Laporan Laba Ruginya. GAAP mengenal istilah ―Cost of Revenue‖ yang disajikan terpisah dari biaya-biaya operasional, yang bisa dibilang sebagai ―Cost of Goods Sold‖-nya perusahaan jasa. ―Cost of Revenue‖ adalah segala pengeluaran yang terkait langsung dengan aktivitas pembentukan dan penyerahan jasa. Masuk dalam kelompok ―Cost of Revenue‖ adalah: komisi penjualan jasa, transportasi, sewa, upah/fee pekerja lepas, tenaga ahli dan profesional, sehubungan dengan proses pembentukan dan penyerahan jasa.
Saya beraharap, dengan kehadiran artikel ini bisa menghilangkan keragu-raguan antara menyajikan atau tidak menyajikan harga pokok penjualan pada laporan laba rugi perusahaan jasa, minimal di kalangan pembaca JAK sendiri. Anda langsung bisa menentukan apakah perusahaan jasa yang anda tangani
sebaiknya menyajikan harga pokok penjualan atau cukup biaya pendapatan (cost of revenue) saja. Selamat beraktifitas. Semoga sukses.
