Makalah
Forensic Accounting & Investigative Audit
ZONA INTEGRITAS
Oleh: Kelompok 6 Nelda Pratiwi (1510248349) Siti Ruri Suhaesti (1510248132) (1510248132) Sri Wahyuni Zanra (1510248102) (1510248102) Wiwik Indra Mariana (1510248380)
MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU 2017
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS
Kondisi korupsi di Indonesia masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu. Karena secara umum sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik good (good government governance). governance). Oleh karenanya tidak mengherankan bila Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan survei Transparansi Internasional, memperoleh indeks pada kisaran angka 2 dari tahun 2004 hingga tahun 2007.IPK hingga saat ini diyakini sebagai pendekatan yang sah untuk melihat tingkat korupsi di suatu negara. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2011 meningkat menjadi 3 (Transparency International, 2011). Namun kenaikan IPK menjadi 3 tersebut masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya baik di Asia maupun Asia Tenggara. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia (Inpres Nomor 17 Tahun 2011) menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga negara serta Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2012, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012. Salah satu strateginya adalah “Strategi Pencegahan”.. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala
1
yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Berbagai
upaya
pencegahan
sebenarnya
telah
dilakukan,
antara
lain
dengan
meningkatkan mutu layanan perizinan, seperti yang dicontohkan beberapa daerah melalui pembentukan one stop service service (layanan satu atap). Namun, dalam implementasinya, persepsi masyarakat masih mencerminkan adanya kelemahan, terutama menyangkut regulasi perizinan di daerah yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka memberikan apresiasi kepada top manajemen yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. Peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. K/L/Pemda yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi K/L/Pemda yang berpredikat ZI mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan K/L/Pemda yang bersangkutan.
2
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. “Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik ”. (Permenpan 52 Tahun 2014) Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. pub lik. K/L dan Pemda P emda yang telah mencanangkan mencanan gkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
3
Diharapkan melalui pembangunan zona integritas ini unit kerja yang telah menjadi WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. Konsep Zona integritas sebenarnya berasal dari konsep island of integrity. integrity Island . Island of integrity atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun NGO untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Transparansi Internasional Indonesia (TII) mendefinisikan Island mendefinisikan Island of integrity sebagai konsep "kepulauan" yang bisa bermakna institusi pemerintah/badan pemerintahan yang memiliki dan menerapkan konsepsi Sistem Integritas Nasional ( National National Integrity System/NIS ) sehingga kewibawaan dan integritas institusi tersebut mampu mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas sehingga senantiasa terjaga dari praktek KKN dan praktek tercela lainnya. Terdapat dua kata kunci dalam zona integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island/zone island/zone atau pulau/kepualauan. Integrity pulau/kepualauan. Integrityatau atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk meno lak segala
tindakan
tercela
yang
dapat
merugikan
diri
dan
instansinya.
Adapun
Zona
atau Island atau Island digambarkan digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya. Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada zona integritas adalah bahwa sangat memungkinkan lahirnya zona-zona/island-island zona-zona/island-island baru baru yang juga ikut menerapkan sistem
4
integritas di dalamnya. Munculnya island baru island baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu. Data Kementerian PANRB menyebutkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan atas usulan unit kerja menuju WBK/WBBM sebesar 272%, di mana pada tahun 2016 usulan unit kerja mencapai 223 dibanding tahun 2015 yang hanya 60 unit kerja. Presentase peningkatan terbesar paengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM disumb angkan oleh instansi pusat, yaitu Kementerian dan Lembaga, yang pada tahun 2016 mengusulkan 175 unit kerja sementara tahun 2015 hanya 45 unit kerja dengan presentase sebsar 289%. Untuk pemerintah provinsi, juga terjadi peningkatan pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM. Tahun 2016 tercatat pengusulan unit kerja pemerintah provinsi mencapai 18 unit kerja dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya 4 unit kerja dengan presentase kenaikan sebesar 350%. Sementara untuk pemerintah kabupaten kota terjadi peningkatan dengan total presentase 173%, 17 3%, di mana tahun 2016 mengusulkan 30 unit kerja dan tahun 2015 mengusulkan 11 unit kerja. Namun,
besarnya
presentase
kenaikan
jumlah
pengusulan
unit
kerja
menuju
WBK/WBBM tersebut tidak diikuti dengan peningkatan yang signifikan terhadap jumlah unit kerja yang lulus untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Tercatat, dari total 223 unit kerja yang diajukan pada tahun 2016, hanya 19 unit kerja yang lolos. Sedangkan pada tahun 2015, dari total unit kerja yang mengajukan pembangunan unit kerja menuju WBK/WBBM sebanyak 60 unit kerja, 13 diantaranya berhasil lulus mendapatkan predikat WBK/WBBM. Dengan demikian, perbandingan jumlah unit kerja yang lolos antara tahun 2016 dan 2015 hanya mencap ai 46%.
5
Berkaca pada data tersebut, ada optimisme yang tinggi terhadap peningkatan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Pertama, unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM semakin variatif dan menyebar keberadaanya, baik di level Kementerian dan Lembaga, maupun Pemerintah Daerah. Hal tersebut akan membuka peluang replikasi keberhasilan unit kerja dan menyebarkan sistem tata keola pemerintahan yang bersih, melayani, serta inovatif oleh unit-unit kerja lainnya. Kedua, upaya dan semangat dalam membangun perubahan yang membawa perbaikan internal untuk menegakkan integritas demi peningkatan kualitas pelayanan semakin masif dilakukan,
walaupun
belum
banyak
unit
kerja
yang
berhasil
mendapatkan
predikat
WBK/WBBM.
Membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Sebelum masuk dalam proses pembangunan zona integritas, definisi mengenai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani harus dipahami dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan zona integritas, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh setiap unit kerja yang diajukan secara berjenjang. Gambar 1: Tiga pilar pembangunan ZI – WBK/WBBM WBK/WBBM
6
Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan program reformasi birokrasi, yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut juga harus didukung dengan hasil survei eksternal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan yang menyatakan baik, di mana nilai IPK minimal 13,5 dari maksimal 15, serta telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemeriksa internal dan eksternal. Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, sama seperti WBK, predikat ini hanya diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria 6 area perubahan dan didukung hasil survei eksternal IPK dan Indek Persepsi Kualitas Pelayanan yang baik, minimal 13,5 dari nilai maksimal 15. Namun yang membedakan adalah adanya nilai persepsi kualitas pelayanan publik dengan perolehan minimal 16 dari nilai maksimal sebesar 20, serta telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemeriksa internal dan eksternal. Proses pembangunan zona integritas itu sendiri sebanrnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah. Permen tersebut menyebutkan bahwa proses pembangunan zona integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Pencanangan yang disertai dengan deklarasi atau pernyataan secara terbuka dari pimpinan instansi serta penandatanganan Dokumen Pakta Integritas, menjad awalan sebuah instansi pemerintah untuk menuju proses pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
7
Selanjutnya pencanangan tersebut ditindaklanjuti dengan pembangunan melalui berbagai perbaikan dengan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara konkrit. Kemudian dilakukan pemilihan unit-unit kerja untuk dijadikan percontohan sebagai unit kerja menuju WBK/WBBM dengan memperhatikan beberapa hal, yang antara lain dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, serta memiliki tingkat keberhasilan ke berhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi. Unit kerja yang telah dipilih sebagai percontohan kemudian harus melakukan langkah konkrit dengan menyusun rencana aksi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM yang mengacu pada pemenuhan indikator WBK/WBBM, melaksanakan rencana aksi pembangunan yang telah ditetapkan, dan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan rencana aksi pembangunan. Setelah dipastikan bahwa rencana aksi pembangunan dilaksanakan oleh unit kerja, maka tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan penilaian mandiri self ( self assessment ) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Hasil tersebut dilaporkan kepada pimpinan instansi, dan unit kerja yang menurut TPI berhasil memenuhi kriteria di usulkan kepada Kementerian PANRB sela Tim Penilai Nasional (TPN) sebagai unit kerja menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan tersebut telah memenuhi syarat oleh TPN, maka langkah selanjutnya adalah penetapan unit kerja dengan predikat WBK/WBBM.
Penetapan suatu unit kerja untuk berpredikat WBK/WBBM
Penetapan suatu unit kerja untuk berpredikat WBK/WBBM dilakukan melalui berbagai mekanisme penilaian yang dilakukan beberapa pihak. TPI instansi pemerintah yang melakukan penilaian mandiri terhadap unit kerja menuju WBK/WBBM, kemudian harus mengusulkan
8
kepada Kementerian PANRB untuk dilakukan evaluasi oleh TPN yang anggotanya terdiri dari Kementerian PANRB, KPK, dan ORI. Apabila hasil evaluasi memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM, makan Kementerian PANRB akan memberikan rekomendasi kepada instansi pengusul agar unit kerja tersebut ditetapkan sebagai unit kerja menuju WBK/WBBM. Namun bila sebaliknya, maka Kementerian PANRB akan merekomendasikan kepada instansi pengusul agar unit kerja tersebut dibina kembali. Namun ada juga unit kerja pelayanan yang sudah mengimplementasikan 6 area perubahan
percepatan
reformasi
birokrasi
tetapi
belum
bisa
mendapatkan
predikat
WBK/WBBM. Hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh hasil survei atas Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan atau Indeks Persepsi Korupsi yang masih rendah. Oleh karena itu, sangat disarankan kepada setiap instansi pemerintah yang akan mengusulkan unit kerja pelayannya dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, untuk memperbaiki survei tersebut dengan berbagai inovasi yang bisa mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap unit pelayanan. Dengan demikian, peran masyarakat tidak bisa dikesampingkan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
Analisis Dan Kritisisasi Zona Integritas
Diantara berbagai kinerja pemerintah yang dianggap “pencitraan”, Zona integritas termasuk salah satu di dalamnya. Zona integritas masih dianggap sebagaian kalangan, bahkan beberapa kalangan pemerintah, sebagai politik pencitraan Kabinet Kerja. Nada sumbang sebagian kalangan tentang zona integritas tersebut wajar terdengar jika zona integritas hanya dimaknai oleh instansi pemerintah sebagai proses “pencanangan” sebatas
9
seremonial belaka tanpa adanya langkah konkret dalam membangun sistem integritas. Apalagi publik menyaksikan, bahwa maraknya pencanangan zona integritas oleh instansi pemerintah belum diiringi oleh penurunan tindak pidana korupsi oleh pemerintah, dalam hal ini lembaga eksekutif, mengingat dengan unit kerja yang banyak mendapatkan WBK/WBBM seharusnya tindak pidana korupsi semakin berkurang tapi nyatanya tidak. Data dari KPK menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2016, kementerian/lembaga /pemerintah daerah menjadi salah satu lokus utama penyumbang koruptor. Dari 485 kasus tindak pidana korupsi, 391 (80,62%) kasus terjadi di kementerian /lembaga/pemerintah daerah dengan rincian 212 kasus terjadi pada kementerian/lembaga, 72 kasus terjadi pada pemerintah provinsi, dan 107 kasus terjadi pada pemerintah kabupaten/kota. Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah sendiri telah menjelaskan bahwa proses pembangunan zona integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Tahapan yang paling penting dalam zona integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terrencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun 10egara, membangun manusia, dan membangun budaya. Membangun 10egara berarti membangun berbagai 10egara10ent, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun system pengendalian gratifikasi, membangun whistle blowing system, membangun system pengendalian intern, dan lainnya. Utamakan berbagai langkah pencegahan pada berbagai lini.
10
Membangun Manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya. Proses membangun mindset tidak mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan. Selain itu pula diperlukan waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan yang terus menerus. Di berbagai 11egara, khususnya 11egara Eropa (diantaranya 11egara Skandinavia) dan Amerika (diantaranya Ecuador, Argentina, dan Panama), zona integritas terbukti berhasil diterapkan untuk mengurangi praktik tindak pidana korupsi. Yang dilakukan oleh Pemerintah 11egara tersebut antara lain memprioritaskan pencegahan pada berbagai 11egara yang potensial terjadi korupsi. Kampanye terus menerus tentang pencegahan korupsi secara popular, mengubah persepsi masyarakat mengenai korupsi yang awalnya dianggap tabu menjadi wajar, dan lain sebagainya. Di Indonesia, Zona integritas telah melahirkan beberapa unit kerja pelayanan yang bersih dari tindak pidana korupsi dan memuaskan masyarakat yang kemudian ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah birokrasi Bersih Melayani. Unit-unit kerja pelayanan ini telah menunjukkan, bahwa apabilia 11egara integritas diterapkan secara konsisten, persepsi masyarakat atas praktek korupsi yang terjadi di instansi pemeirntah akan menurun. Hal ini ditunjukkan oleh nilai survey persepsi anti korupsi seluruh unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah birokrasi Bersih Melayani di atas 3,6 dari skala 4. Dengan kata lain, 11egara integritas secara perlahan akan mengubah persepsi masyarakat dan mengembalikan trust masyarakat kepada pemerintah ke tempat yang semestinya. Pada akhirnya,efektivitas zona integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di dalamnya. Berbagai success Berbagai success story story pembangunan zona integritas di Indonesia dan di 11egara lainnya menunjukkan bahwa komitmen menjadi prasyarat
11
( prerequisite) prerequisite) sebuah instansi yang berintegritas. Jika komitmen kuat, maka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani melalui zona integritas akan menjadi sebuah keniscayaan. Namun jika komitmen lemah, pencanangan hanya akan menjadi sebuah kenangan dan pencitraan.
REFERENSI
http://pemerintah.net/pembangunan-zona-integritas/ https://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/119-zona-integritas-sebuah-diskursustentang-pencitraan-dan-upaya-penegakkan-integritas
12
https://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/284-zona-integritas-janjikan-unit-kerjaanti-korupsi http://bprd.jakarta.go.id/zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-dan-wilayah birokrasi-bersih-dan-melayani-wbkwbbm/
13
